Negara: Thailand

  • Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS

    Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 April 2025 – 17:21 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah terus memperkuat upaya penempatan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Focus Group Discussion (FGD) antara KP2MI, Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Pemerintah Kota Solo di Kampus UNS, Senin (14/4/2025).

    Karding menjelaskan, saat ini terdapat permintaan tinggi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mencapai 1,7 juta orang. Namun, kementeriannya baru mampu mendorong penempatan sebanyak 297 ribu pekerja.

    “Untuk itu, kita perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan pemerintah daerah. Salah satu bentuknya adalah penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan internasional,” kata Karding.

    Menurutnya, kerja sama ini mencakup pelatihan vokasi, penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan pasar luar negeri, serta penyediaan instruktur berkualitas. Ia menekankan, keterampilan yang baik akan berdampak positif bagi pekerja migran, baik dari sisi perlindungan maupun peningkatan pendapatan.

    “Kalau skill-nya bagus, gajinya juga bagus. Dia bahkan bisa menjadi expert setelah pulang ke Indonesia. MoU ini akan mencakup mulai dari pra-pemberangkatan, penempatan kerja, hingga kepulangan. Ini bagian dari sistem tata kelola yang kita bangun bersama,” jelas Karding.

    Dia juga mengapresiasi komitmen Walikota Solo Respati Ardi, yang telah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti Teknopark dan program Asta Cita “Rumah Siap Kerja”.

    “Visi Solo sangat bagus, ingin memanfaatkan bonus demografi untuk mengisi peluang kerja luar negeri, terutama ke Jepang,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Selasa (15/4). 

    Karding berharap MoU ini tak hanya menjadi wacana semata, tetapi benar-benar menjadi role model bagi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi.

    Dalam kesempatan tersebut, Karding juga memaparkan negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia, seperti Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi.

    “Arab Saudi bahkan meminta 650 ribu pekerja, namun kita harus buka dulu MoU-nya. Sementara itu, untuk negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand, kita tidak punya perjanjian penempatan, sehingga saya larang, apalagi dengan risiko TPPO,” tegasnya.

    Target penempatan tenaga kerja migran tahun ini pun ditingkatkan menjadi 425 ribu orang.

    “Kita tidak ingin hanya berdiskusi, tapi fokus pada eksekusi, khususnya di Kota Solo,” tambah Karding.

    Sementara itu, Rektor UNS Prof. Hartono menyambut baik kolaborasi ini. UNS, kata dia, tengah menyiapkan fasilitas pendidikan untuk program diploma D3 dan D4 guna mencetak tenaga kerja berkualitas.

    “Kami berharap kerja sama ini bukan hanya simbolis, tapi menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran yang menjadi pilar pembangunan nasional,” ungkap Hartono.

    Diskusi lanjutan akan digelar dalam sesi FGD untuk merumuskan langkah konkret penguatan SDM bagi pasar kerja global.

    Senada, Walikota Solo Respati Ardi menyampaikan bahwa Pemkot Solo telah menetapkan program utama “Rumah Siap Kerja” dalam RPJMD yang telah diperbarui. Anggaran terbesar pun dialokasikan untuk sektor ketenagakerjaan.

    “Kita akan menghadapi bonus demografi. Kalau kota tidak siap memberi opsi kerja, maka kita akan berat. Harapannya, dengan dukungan program dari kementerian dan UNS, angka kemiskinan yang saat ini 8,31 persen bisa kita tekan,” tutur Respati.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tanggapi Tarif Trump, Ahli Strategi Partai Republik Samakan Pendekatan Presiden AS dengan Matador – Halaman all

    Tanggapi Tarif Trump, Ahli Strategi Partai Republik Samakan Pendekatan Presiden AS dengan Matador – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahli strategi veteran Partai Republik, Douglas Heye, menggambarkan Amerika Serikat (AS) diliputi kecemasan dan ketidakpastian di tengah gelombang tindakan eksekutif terbaru Presiden AS Donald Trump.

    Pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan tarif besar-besaran pada impor dari berbagai negara, mencap hari itu sebagai salah satu “kelahiran kembali industri Amerika.”

    Langkah-langkah ini termasuk tarif universal 10 persen pada impor dari hampir semua negara, dengan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, seperti tarif kumulatif 145 persen pada barang-barang China.

    Segera setelah itu, perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Porsche berebut untuk mengimpor barang sebelum penerapan tarif untuk menghindari peningkatan biaya.

    Apple menyewa pesawat kargo untuk menerbangkan sekitar 1,5 juta iPhone dari India, sementara Porsche mengungkapkan bahwa hasil Q1-nya terpengaruh secara negatif oleh pengiriman front-loading untuk mengalahkan tarif 25 persen pada mobil dan suku cadang impor.

    Mengenai kebijakan ini, Douglas Heye menyamakan pendekatan Donald Trump dengan matador, yang dengan cekatan mengalihkan perhatian dan mengendalikan narasi.

    “Donald Trump sebenarnya adalah pembawa pesan yang sangat disiplin ketika dia memilih untuk bersikap demikian,” kata Heye dalam wawancara dengan Al Arabiya News, Selasa (15/4/2025).

    “Dan salah satu hal yang kita ketahui tentang Trump adalah jika keadaan melenceng, jika pembicaraan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia adalah matador, dan dia melambaikan jubah merahnya, dan dia tahu media dan Demokrat akan mengikutinya,” jelasnya.

    Di kalangan Republik, Heye mencatat kontras yang mencolok antara dukungan publik dan perhatian pribadi terkait tindakan Pemerintah AS.

    “Publik sangat terbuka terhadap komentar dari anggota Kongres, Senator yang bersatu di belakang presiden, benar-benar enggan mengatakan sesuatu yang negatif tentang apa yang mereka lakukan,” katanya.

    “Secara pribadi, ada banyak kekhawatiran tentang apa itu Doge, apa dampaknya, dan apa dampaknya di distrik dan negara bagian tertentu,” papar Heye.

    Heye juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anggota parlemen yang mewakili distrik dengan universitas riset atau industri yang secara langsung terkena dampak tarif.

    “Anda berbicara tentang penelitian medis yang jelas penting, Anda juga berbicara tentang pekerjaan di distrik Anda dan distrik tetangga,” ungkapnya.

    Hubungan pemerintah dengan media juga telah berkembang, dengan Heye mengungkapkan perasaan campur aduk tentang perubahan di ruang pers Gedung Putih.

    “Pada beberapa tingkatan, ya, pada beberapa tingkatan, tidak,” katanya.

    “Orang-orang mengonsumsi berita dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan lima tahun lalu, tentu saja 10, 15 tahun lalu. Banyak di antaranya adalah teknologi, sebagian lagi bersifat politis,” imbuh Heye.

    Para Pemimpin Dunia Kritik Tarif Trump

    Keputusan Donald Trump untuk mengenakan tarif baru pada semua barang yang masuk ke AS merupakan “pukulan besar bagi ekonomi dunia,” kata kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Komentarnya senada dengan komentar sejumlah negara lain, termasuk Tiongkok, yang telah menyatakan penentangannya terhadap langkah tersebut dan telah memperingatkan akan mengambil “tindakan balasan yang tegas” terhadap AS.

    Peringatan mereka muncul setelah Trump mengumumkan tarif universal sebesar 10 persen untuk semua impor ke AS mulai 5 April.

    Sekitar 60 negara juga akan dikenakan tarif yang lebih tinggi mulai 9 April.

    Diberitakan BBC, Trump mengatakan tindakan tersebut merupakan balasan atas kebijakan perdagangan yang tidak adil, seraya menambahkan bahwa ia telah “sangat baik” dalam mengambil keputusan.

    Trump mengatakan tarif akan digunakan untuk meningkatkan manufaktur AS, dan mengatakan pada hari Rabu bahwa langkah tersebut akan “membuat Amerika kaya kembali”.

    Giorgia Meloni dari Italia, sekutu Trump, mengatakan keputusan itu “salah” tetapi dia akan berupaya mencapai kesepakatan dengan AS untuk “mencegah perang dagang”.

    Rekannya dari Spanyol Pedro Sánchez mengatakan Spanyol akan “terus berkomitmen pada dunia yang terbuka”.

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Selasa (15/4/2025) dari Facebook The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, duduk ketika menyambut kunjungan Presiden El Salvador Nayib Bukele (tidak terlihat di foto) di Ruang Oval pada Senin (14/4/2025). (Facebook The White House)

    Sementara di Irlandia, Taoiseach Micheál Martin mengatakan keputusan Trump “sangat disesalkan” dan tidak menguntungkan siapa pun.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut tarif tersebut sebagai “keputusan yang brutal dan tidak berdasar” yang akan berdampak besar pada ekonomi Eropa, seraya menambahkan bahwa ekonomi dan konsumen AS akan muncul “lebih miskin dan lebih lemah”.

    Kemudian, Hongaria menyalahkan Uni Eropa, yang merupakan negara anggotanya, atas tarif yang dikenakan.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina Yulia Svyrydenko mengatakan negaranya “berusaha untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik”, dan menambahkan bahwa negaranya “memiliki banyak hal untuk ditawarkan”.

    Di luar Eropa, Tiongkok – salah satu negara yang dianggap sebagai “pelanggar terburuk” oleh Presiden AS – dikenakan tarif sebesar 34 persen atas barang, di samping pungutan sebesar 20 persen yang sudah ada, sehingga total bea masuk menjadi sedikitnya 54 persen.

    Kementerian Perdagangan Tiongkok mendesak AS untuk “segera membatalkan” tarif tersebut, seraya menambahkan bahwa Tiongkok akan “dengan tegas mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya sendiri.”

    Taiwan, yang akan menghadapi tarif sebesar 32 persen untuk ekspor ke AS, menyebut langkah tersebut “sangat tidak masuk akal”.

    Pejabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan perang dagang global “telah menjadi kenyataan” dan pemerintahnya akan mencari cara untuk “mengatasi krisis perdagangan” setelah negara Asia Timur itu dikenakan tarif sebesar 25 persen.

    Jepang mengatakan tarif sebesar 24 persen tersebut “sangat disesalkan” dan dapat melanggar Organisasi Perdagangan Dunia serta perjanjian AS-Jepang, sementara Thailand mengatakan akan menegosiasikan tarif sebesar 36 persen.

    Perdana Menteri Vietnam Ông Phạm Minh Chính mengatakan dia sedang membentuk satuan tugas untuk menangani tarif AS.

    Pejabat ekonomi di Israel, yang telah membatalkan semua tarif impor Amerika sebelum pengumuman tersebut, dikatakan berada dalam “kejutan total” atas tarif sebesar 17 persen tersebut, media lokal melaporkan.

    Pejabat Gedung Putih mengatakan pungutan tersebut merupakan tindakan balasan terhadap negara-negara seperti Tiongkok, yang menurutnya mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang AS, memberlakukan hambatan “non-tarif” pada perdagangan AS, atau bertindak dengan cara lain yang menurut pemerintah dapat merusak tujuan ekonomi Amerika.

    Para pemimpin negara yang dikenai tarif dasar 10 persen juga bereaksi terhadap tindakan Trump, dengan Anthony Albanese dari Australia mengatakan warga Amerika akan membayar harga terbesar untuk apa yang disebutnya “tarif yang tidak dapat dibenarkan”.

    Pemerintahnya tidak akan memaksakan tindakan balasan, katanya, seraya menambahkan:

    “Kami tidak akan bergabung dalam perlombaan menuju ke titik terendah yang berujung pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat”.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Trump Terapkan Tarif Timbal Balik

  • 138 Orang Tewas, 1.002 Terluka

    138 Orang Tewas, 1.002 Terluka

    Bangkok

    Jumlah korban tewas di Festival Songkran yang digelar di Thailand terus meningkat. Selama empat hari penyelenggaraan, 138 orang dilaporkan meninggal dunia.

    “Empat hari pertama dari tujuh hari Songkran yang berbahaya menyaksikan 1.000 kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan 138 kematian dan 1.002 cedera,” kata Pusat Keselamatan Jalan Thailand dilansir Nation Thailand, Selasa (15/4/2025).

    Wakil Menteri Pendidikan Surasak Phancharoenworakul mengatakan pada Hari Senin (14/4), ada 241 kecelakaan. Jumlah kematian mencapai 34 orang dan 249 lainnya terluka.

    Menurut Surasak, penyebab utama kecelakaan yakni 44,40% karena kebut-kebutan dan 24,90% karena berkendara dalam pengaruh alkohol.

    Surasak menyebut kampanye kesadaran berkendara oleh Pusat Keselamatan Jalan Raya Thailand telah menghasilkan penurunan statistik kecelakaan, meski ia tak memberikan angka spesifik.

    Dengan banyaknya orang yang diperkirakan akan kembali ke Bangkok atau provinsi tempat mereka bekerja, Surasak mendesak semua lembaga pemerintah terkait untuk menegakkan langkah-langkah keselamatan guna memastikan perjalanan yang aman bagi para wisatawan.

    Songkran yang merupakan festival perang air yang populer dan menarikan wisatawan dari seluruh dunia, biasanya berlangsung selama hampir seminggu.

    Tahun lalu, sedikitnya 287 orang tewas dalam 2.044 kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama sepakan masa liburan. Sementara itu, jumlah korban tewas selama festival Songkran tahun 2023 mencapai sedikitnya 264 orang.

    Lihat juga video: Basah-basahan di Festival Songkran Thailand

    (isa/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

    Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

    “Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

    Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

    Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

    Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada tim negosiasi tarif untuk bernegosiasi sebaik-baiknya dengan Amerika Serikat (AS) untuk kepentingan nasional.

    “Pesan (Presiden), negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menko Airlangga bakal memimpin tim negosiasi yang terdiri atas dua menteri lainnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berunding mengenai tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Perundingan itu dijadwalkan berlangsung di Washington D. C., AS, pada 16–23 April 2025.

    Airlangga menyebut Menlu Sugiono telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan bertolak ke AS, selain untuk ikut berunding dengan Pemerintah AS soal tarif, juga untuk menghadiri Spring Meeting Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D. C., pada 21–26 April.

    Airlangga bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Airlangga mengatakan dalam pertemuan daring Senin malam dengan Lutnick dua pihak berdiskusi membahas isu-isu secara global, dan teknisnya bakal dibahas lebih rinci saat delegasi Pemerintah AS dan tim negosiasi dari Pemerintah RI bertemu secara tatap muka di Washington.

    “Kami akan bicara dengan beberapa pihak, termasuk dengan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS) dengan menteri keuangan AS, kemudian juga akan bertemu dengan asosiasi-asosiasi yang like-minded, yang sependapat dengan Indonesia, ada US-ASEAN, ada USINDO, ada berbagai asosiasi bisnis yang ada di Washington,” kata Menko Airlangga saat jumpa pers di Istana Kepresidenan.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Jadi Destinasi Selam Paling Diinginkan

    Indonesia Jadi Destinasi Selam Paling Diinginkan

    Jakarta: Platform perjalanan digital Agoda merilis hasil Survei Scuba Deals 2025, yang mengungkap preferensi dan motivasi para penggemar selam di Asia. Dari destinasi impian hingga anggaran perjalanan, survei ini menyoroti tren yang membentuk dunia wisata bawah laut.

    Survei yang dilakukan di 11 negara di Asia ini menunjukkan bahwa kawasan ini, terutama Asia Tenggara, tetap menjadi surga bagi para penyelam. Dikenal dengan lokasi selamnya yang beragam dan kaya akan kehidupan laut, Asia Tenggara terus menarik wisatawan dengan keindahan bawah laut yang menakjubkan.

    Hasil survei Scuba Deals Agoda mengungkap perubahan preferensi dan motivasi para penyelam, memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petualangan selam mereka.

    1. Indonesia adalah destinasi selam impian
    Indonesia menempati peringkat teratas sebagai destinasi selam paling diinginkan oleh wisatawan Asia. Dengan keanekaragaman hayati laut yang memukau dan terumbu karang yang indah, Indonesia mengungguli destinasi populer lainnya seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Destinasi-destinasi ini secara keseluruhan menjadi daya tarik utama bagi para penyelam dari seluruh dunia.

    2. Relaksasi bawah laut jadi alasan utama menyelam
    Bagi banyak penyelam, lautan menjadi tempat untuk menghilangkan stres. Hampir sepertiga (30%) responden menyebut relaksasi sebagai alasan utama mereka menyelam, terutama bagi penyelam dari Filipina, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, eksplorasi kehidupan laut juga menjadi faktor pendorong penting, dengan 24% responden tertarik pada keindahan makhluk-makhluk laut.

    3. Harga tetap penting, tapi anggaran lebih besar
    Meskipun keterjangkauan menjadi faktor utama dalam memilih akomodasi, penyelam bersedia mengeluarkan dana lebih untuk pengalaman bawah laut mereka. Sebanyak 40% responden mengaku menghabiskan 15-30% lebih banyak untuk perjalanan selam dibandingkan dengan liburan biasa.

    4. Durasi perjalanan selam biasanya 4-7 hari
    Perjalanan singkat mendominasi tren wisata selam, dengan hampir setengah (48%) penyelam memilih perjalanan berdurasi 4-7 hari. Perjalanan akhir pekan juga cukup populer, dipilih oleh 41% responden. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman selam yang singkat dan padat semakin diminati karena lebih mudah disesuaikan dengan jadwal yang sibuk.

    5. Terumbu karang jadi lokasi selam favorit
    Sebagian besar penyelam (75%) lebih memilih lokasi selam di terumbu karang. Keanekaragaman hayati dan formasi terumbu yang berwarna-warni di perairan Asia terus menarik perhatian penyelam, menjadikannya lokasi yang wajib dikunjungi oleh pecinta dunia bawah laut.

    Gede Gunawan, Senior Country Director Indonesia di Agoda, menyatakan Asia adalah rumah bagi beberapa destinasi selam paling populer di dunia dan tetap menjadi favorit di kalangan penyelam.

    “Di Agoda, kami berkomitmen untuk membantu wisatawan mengakses pengalaman luar biasa ini. Dengan menawarkan penawaran terbaik untuk akomodasi, penerbangan, dan aktivitas, kami ingin menjadikan eksplorasi dunia bawah laut lebih mudah dan terjangkau bagi semua orang.”

    Mulai 1 April, program Scuba Deals Agoda menawarkan diskon tambahan 10% untuk hotel-hotel yang berpartisipasi di destinasi selam di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 

    Jakarta: Platform perjalanan digital Agoda merilis hasil Survei Scuba Deals 2025, yang mengungkap preferensi dan motivasi para penggemar selam di Asia. Dari destinasi impian hingga anggaran perjalanan, survei ini menyoroti tren yang membentuk dunia wisata bawah laut.
     
    Survei yang dilakukan di 11 negara di Asia ini menunjukkan bahwa kawasan ini, terutama Asia Tenggara, tetap menjadi surga bagi para penyelam. Dikenal dengan lokasi selamnya yang beragam dan kaya akan kehidupan laut, Asia Tenggara terus menarik wisatawan dengan keindahan bawah laut yang menakjubkan.
     
    Hasil survei Scuba Deals Agoda mengungkap perubahan preferensi dan motivasi para penyelam, memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petualangan selam mereka.

    1. Indonesia adalah destinasi selam impian
    Indonesia menempati peringkat teratas sebagai destinasi selam paling diinginkan oleh wisatawan Asia. Dengan keanekaragaman hayati laut yang memukau dan terumbu karang yang indah, Indonesia mengungguli destinasi populer lainnya seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Destinasi-destinasi ini secara keseluruhan menjadi daya tarik utama bagi para penyelam dari seluruh dunia.
     
    2. Relaksasi bawah laut jadi alasan utama menyelam
    Bagi banyak penyelam, lautan menjadi tempat untuk menghilangkan stres. Hampir sepertiga (30%) responden menyebut relaksasi sebagai alasan utama mereka menyelam, terutama bagi penyelam dari Filipina, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, eksplorasi kehidupan laut juga menjadi faktor pendorong penting, dengan 24% responden tertarik pada keindahan makhluk-makhluk laut.
     
    3. Harga tetap penting, tapi anggaran lebih besar
    Meskipun keterjangkauan menjadi faktor utama dalam memilih akomodasi, penyelam bersedia mengeluarkan dana lebih untuk pengalaman bawah laut mereka. Sebanyak 40% responden mengaku menghabiskan 15-30% lebih banyak untuk perjalanan selam dibandingkan dengan liburan biasa.
     
    4. Durasi perjalanan selam biasanya 4-7 hari
    Perjalanan singkat mendominasi tren wisata selam, dengan hampir setengah (48%) penyelam memilih perjalanan berdurasi 4-7 hari. Perjalanan akhir pekan juga cukup populer, dipilih oleh 41% responden. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman selam yang singkat dan padat semakin diminati karena lebih mudah disesuaikan dengan jadwal yang sibuk.
     
    5. Terumbu karang jadi lokasi selam favorit
    Sebagian besar penyelam (75%) lebih memilih lokasi selam di terumbu karang. Keanekaragaman hayati dan formasi terumbu yang berwarna-warni di perairan Asia terus menarik perhatian penyelam, menjadikannya lokasi yang wajib dikunjungi oleh pecinta dunia bawah laut.
     
    Gede Gunawan, Senior Country Director Indonesia di Agoda, menyatakan Asia adalah rumah bagi beberapa destinasi selam paling populer di dunia dan tetap menjadi favorit di kalangan penyelam.
     
    “Di Agoda, kami berkomitmen untuk membantu wisatawan mengakses pengalaman luar biasa ini. Dengan menawarkan penawaran terbaik untuk akomodasi, penerbangan, dan aktivitas, kami ingin menjadikan eksplorasi dunia bawah laut lebih mudah dan terjangkau bagi semua orang.”
     
    Mulai 1 April, program Scuba Deals Agoda menawarkan diskon tambahan 10% untuk hotel-hotel yang berpartisipasi di destinasi selam di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Film Walid Viral dari Kisah Nyata, Ini Kasus Ajaran Sesat di Malaysia

    Film Walid Viral dari Kisah Nyata, Ini Kasus Ajaran Sesat di Malaysia

    Jakarta

    Film Bidaah dengan tokoh antagonis Walid yang viral di internet ini rupanya terinspirasi dari kisah nyata. Inilah kasus ajaran sesat yang pernah menggegerkan Malaysia.

    Produser dan penulis film Bidaah, Erma Fatima dalam postingan di akun Instagram menunjukkan tokoh Walid dan film Bidaah menjadi sangat viral dalam pencarian Tiktok di Malaysia dan Indonesia. Seperti diberitakan media Malaysia, Majoriti, Erma mengaku kalau filmnya berdasarkan kisah nyata. Erma mengaku pernah terjebak masuk di dalam aliran sesat di Negeri Jiran.

    “Bidaah cerita betul sebab saya pernah berada dalam kumpulan jemaah seperti itu beberapa tahun lalu,” kata Erma.

    Menurut Erma, ajarannya benar, dzikirnya juga benar dan dia awalnya senang belajar agama di kelompok itu. Hingga akhirnya, terungkaplah kasus pelecehan seksual.

    “Tetapi satu hari, salah seorang jemaah wanita di situ datang pada saya dan beritahu tok guru itu telah menidurinya, malah ramai lagi yang lain turut berdepan nasib sama,” kata Erma.

    Erma tidak menyebutkan nama aliran sesat yang dimaksud. Namun beberapa tahun lalu dengan puncaknya di tahun 2024, Malaysia pernah geger dengan aliran sesat Global Ikhwan Services dan Business (GISB).

    Skandal GISB: Kasus Walid di Dunia Nyata

    Seperti pernah diberitakan The Rakyat Post Malaysia, GISB didirikan tahun 1997. Awalnya bernama Rufaqa, lalu ganti nama jadi GISB tahun 2010.

    GISB berbentuk perusahaan yang sanggup melebarkan bisnis ke 20 negara dengan 5.000 pegawai, asetnya mencapai RM 325 juta (Rp 1,2 triliun). Bisnisnya mencakup 25 anak perusahaan mulai dari supermarket, restoran, catering, EO, travel, maritim, biotek, kesehatan, pendidikan, keamanan, peternakan, media TV, permodalan, sampai properti. GISB mengklaim mengedepankan nilai-nilai Islami dalam kehidupan manusia.

    Semua tampak baik-baik saja hingga pada 11 September 2024, Polisi Diraja Malaysia menggerebek 20 rumah sosial milik GISB yang berisi anak-anak di Selangor dan Negeri Sembilan. Total ada 625 anak diselamatkan dari usia 2-28 tahun. 384 Anak ada tanda kekerasan seksual, 13 anak ada tanda disodomi. Demikian yang pernah diberitakan Sinar Daily Malaysia.

    Rupanya polisi bergerak setelah ada 14 laporan sejak tahun 2011. Polisi pun dikritik karena terlambat bergerak. Mereka beralasan butuh waktu lama untuk mengumpulkan bukti-bukti.

    GISB awalnya membantah ada kasus sodomi, lalu kemudian Dirut GISB Nasiruddin Mohd Ali mengakui ada 1-2 kasus sodomi, namun membantah tuduhan perdagangan manusia. Polisi pun bergerak. Dirut GISB, istrinya dan para petinggi GISB ditangkap. Bahkan ada yang ditangkap di perbatasan Malaysia-Thailand karena diduga hendak melarikan diri. Polisi menetapkan 171 tersangka dan membekukan 96 rekening bank GISB.

    Temuan penyimpangan ajaran Islam pada Global Ikhwan

    Kantor aliran sesat Global Ikhwan Services dan Business di Rawang, Malaysia (Foto: The Hindu)

    Meskipun badan hukumnya adalah perusahaan, Global Ikhwan pada prakteknya adalah kelompok keagamaan. Komisi fatwa di berbagai daerah di Malaysia pun satu persatu menyatakan GISB adalah sesat.

    “Anggota GISBH mengkultuskan pemimpin dan tokoh agama, menyamakan mereka dengan Nabi Muhammad SAW, mempunyai keajaiban atau mengetahui perkara ghaib seakan Tuhan adalah fahaman batiniyah. Pengkultusan itu sehingga mentaati pemimpin agama sekalipun menyimpang dari Al Quran dan Sunnah,” kata Mufti Perlis Datuk Mohd Asri Zainul Abidin diberitakan MalayMail.

    Para pengikut GISB fanatik buta meskipun tindakan pemimpin mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Para pengikut GISB meyakini para pemimpin mereka yang telah meninggal masih hidup dan membimbing mereka, dan mereka telah menetapkan peraturan baru tentang pernikahan dan doa-doa.

    “Mereka juga mencari berkah dari sisa tubuh pemimpin mereka dan membenarkan tindakan salah mereka dengan menggunakan nama Imam Mahdi, jelmaan Rasulullah, karamah Wali, keberkatan dan sejenisnya,” tambah Mufti Perlis.

    Prinsip ekonomi Islam yang dijalankan Global Ikhwan dinyatakan juga sesat karena terdapat eksploitasi dan perbudakan anak-anak, perempuan dan keluarga untuk pemimpin yang dikultuskan. Inilah dasar dari tuduhan pidana perdagangan manusia.

    Global Ikhwan terkait Al Arqam yang juga sesat

    Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa Global Ikhwan yang berdiri tahun 1997, terkait langsung dengan sekte Al Arqam yang dinyatakan sesat tahun 1994. Global Ikhwan rupanya didirikan langsung oleh sisa-sisa pengikut pendiri Al Arqam, almarhum Ashaari Muhammad, terutama janda Ashaari yang bernama Hatijah Aam dan anak-anak Ashaari.

    Pola-pola gerakannya pun dinilai serupa. Ashaari Muhammad mendirikan Al Arqam tahun 1968. Dimulai dari kelompok kecil, membuat yayasan dan mendapat jamaah, lalu mendirikan sekolah-sekolah. Pada awal 1990-an Al Arqam sudah menjadi konglomerasi Arqam Group.

    Ajaran Islamnya pun dinilai sesat. Seperti pernah diberitakan Bernama, ada 36 poin penyimpangan termasuk mempercayai Ashaari punya kekuatan supernatural, bisa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad dan Imam Mahdi dan mengaku sebagai utusan Allah untuk menjadi pemimpin.

    Oleh karena itu Al Arqam dinyatakan sesat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Ashaari ditahan tahun 1994 dan bebas tahun 2004. Dia berusaha membangkitkan lagi Al Arqam dengan nama Rufaqa, tapi diberangus pemerintah Malaysia tahun 2006. Ashaari wafat pada 2010, namun para pengikut setianya berhasil mendirikan GISB.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Viral di Medsos, Serial ‘Bidaah’ Tembus 1 Miliar Penonton”
    [Gambas:Video 20detik]
    (fay/fyk)

  • P4MI Banyuwangi Benarkan Meninggalnya TKI di Kamboja, KBRI Belum Temukan Titik Terang

    P4MI Banyuwangi Benarkan Meninggalnya TKI di Kamboja, KBRI Belum Temukan Titik Terang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabar tentang kematian Rizal Sampurna, TKI Banyuwangi di Kamboja yang sempat menyebar dibenarkan oleh Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Banyuwangi. Namun, diakui berita tersebut diakui masih sangat minim informasi.

    Kepala P4MI Banyuwangi, Fery Meryanto mengaku telah mendapat kabar meninggalnya Rizal Sampurno sejak 7 April lalu. Kabar didapat dari kantor BP2MI pusat setelah menerima informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.

    Bahkan, sehari berselang Fery juga telah mendapat informasi dari salah satu pegiat PMI dengan informasi serupa, tanpa kejelasan lebih dalam. Bahkan jenazah pria berumur 30 tahun masih belum diketahui dimana keberadaanya.

    “Kami mendapat kabar dari kantor kami di pusat setelah mendapat kabar dari KBRI. Memang benar ada PMI dari Banyuwangi atas nama Rizal Sampurna yang meninggal di Kamboja. Tapi dokumen yang kami terima masih minim hanya pasport. Kami masih menunggu info lengkap dari KBRI,” ujarnya.

    Fery menjelaskan, terkait proses pemulangan jenazah, pihaknya memang sudah dilakukan pengajuan. Namun pihaknya menyebut proses tersebut masih menunggu keputusan dari KBRI.

    Sebab kini KBRI di Kamboja masih melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap pihak yang mempekerjakan Rizal. Pihak bersangkutan tersebut nantinya yang bakal dimintai pertanggungjawaban salah satunya proses pemulangan jenazah.

    “KBRI akan meminta pertanggungjawaban kepada yang mempekerjakan atau perusahaan untuk proses pemulangannya. Ini masih dalam penyelidikan,” tegasnya.

    Fery mengungkapkan, jika kasus yang dialami TKI Banyuwangi bernama Rizal kali ini, terbilang cukup pelik sebab data yang ada masih sangat minim. Karena menurutnya, korba diduga berangkat jadi TKI melalui jalur gelap alias unprosedural.

    “Kasus Rizal ini informasinya masih minim, hal itu yang masih diselidiki oleh KBRI. Statusnya unprosedural. Disana bekerja sebagai apa dan apa sebab meninggalnya, dimana jenazahnya, kami belum bisa pastikan karena belum ada pernyataan pasti dari KBRI,” terangnya.

    Fery menambahkan, kasus PMI Banyuwangi Kamboja bukan kali pertama. Sebelumnya juga sempat ada yang ditangani P4MI, namun saat itu korban tidak meninggal dunia dan hanya dilakukan pemulangan.

    Berdasarkan PMI yang bekerja disana, mereka dipekerjakan sebagai scamer judi online. Mereka berangkat lewat jalur unprosedural dan kepincut gara-gara iming-iming gaji yang cukup tinggi.

    “Karena unprosedural jumlahnya yang berangkat kesana tidak bisa diperkirakan. Selain Kamboja juga ada Thailand dan Myanmar. PMI yang bekerja di tiga negara ini kebanyakan unprosedural. Menurut keterangan mereka disana ya mereka bekerja jadi scammer,” pungkasnya. [alr/aje]

  • TNI-Polri Raih Peringkat 5 Pasukan yang Berkontribusi Jaga Perdamaian Dunia dari PBB

    TNI-Polri Raih Peringkat 5 Pasukan yang Berkontribusi Jaga Perdamaian Dunia dari PBB

    loading…

    TNI-Polri menempati peringkat 5 sebagai pasukan yang paling berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Foto/SindoNews

    JAKARTA TNI-Polri menempati peringkat 5 sebagai pasukan yang paling berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Hal itu berdasarkan data yang dirilis Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) per 31 Januari 2025.

    Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar mengatakan, dengan menempati peringkat 5, Indonesia patut berbangga atas kontribusi besarnya dalam berbagai misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Per 31 Desember 2025, jumlah pasukan TNI-Polri yang bertugas di PBB mencapai 2.752 personel yang terdiri dari 2.559 laki-laki dan 193 perempuan.

    “Kontribusi Indonesia bahkan lebih besar dari China di peringkat 8 dengan jumlah pasukan 1.802 personel dan Amerika Serikat di peringkat 82 dengan jumlah pasukan 21 personel,” kata R Haidar Alwi, Selasa (15/4/2025).

    Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam misi menjaga perdamaian dunia merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Sebagaimana alinea keempat bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tuturnya.

    Sementara kontribusi menjaga keamanan dalam negeri khususnya oleh Polri tercatat dalam hasil riset Global Residence Index 2025.

    Indeks keamanan di Jakarta menempati peringkat 87 dari 181 kota besar di dunia. Unggul atas Guangzhou (China), Istanbul (Turki), New York (Amerika Serikat), Moskow (Rusia), Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thailand) dan New Delhi (India).

    “Jakarta adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kontribusi Polri menjaga keamanan di Jakarta membuat citra keamanan kota besar di Indonesia menjadi lebih baik. Ini penting untuk menarik wisatawan dan investor asing,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, dirinya mengajak masyarakat terus mendukung TNI-Polri agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di masa depan. Baik kontribusi dalam negeri maupun bagi dunia.

    “Memperkuat TNI-Polri berarti memperkuat keamanan dan pelayanan masyarakat. Tidak hanya bagi rakyat Indonesia tapi juga penduduk dunia,” ucapnya.

    (cip)

  • 1
                    
                        Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? 
                        Regional

    1 Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? Regional

    Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa?
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menargetkan sebanyak 425.000
    tenaga kerja Indonesia
    dapat terserap di luar negeri pada tahun 2025.
    Karding juga mengungkapkan larangan untuk tenaga kerja Indonesia di tiga negara.  
    Seusai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Gedung Tower UNS Solo, Jawa Tengah, pada Senin (14/4/2025), Karding menjelaskan bahwa saat ini terdapat permintaan sebanyak 1,7 juta tenaga kerja dari Indonesia.
    Namun hingga saat ini, baru 297.000 orang yang berhasil dipenuhi.
    “Tahun ini saya menargetkan 425.000 dari 297.000 (tenaga kerja),” ujar Karding.
    Menurutnya, permintaan tenaga kerja Indonesia paling banyak berasal dari Taiwan dan Hongkong.
    Dia juga menambahkan bahwa Arab Saudi menunjukkan minat yang besar, dengan permintaan mencapai 650.000 tenaga kerja.
    “Arab Saudi itu menghubungi saya minta 650.000 orang tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi. Tapi harus dibuka dulu MoU-nya,” tambahnya.
    Karding juga mengumumkan larangan bagi warga Indonesia untuk bekerja di tiga negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
    Larangan ini diambil karena tidak adanya kerja sama antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut terkait penempatan tenaga kerja.
    Selain itu, Karding menyoroti adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Thailand.
    “Kita ini sama Kamboja, Myanmar, dan Thailand tidak punya kerja sama penempatan. Kalau tidak punya kerja sama penempatan sebenarnya tidak boleh. Dan apalagi di sana banyak warga kita kena TPPO, makanya saya berinisiatif untuk melarang itu,” tegas Karding.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.