Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Makna Ritual Thudong Jelang Hari Raya Waisak 2025

    Makna Ritual Thudong Jelang Hari Raya Waisak 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak 2569 BE yang akan diperingati pada Senin (12/5/2025), sebanyak 38 biksu telah memulai tradisi Thudong, yaitu perjalanan spiritual dengan berjalan kaki dari Bangkok, Thailand, menuju Candi Borobudur, Magelang, Indonesia.

    Perjalanan ini dimulai pada Kamis (6/2/2025), dan kini para biksu telah tiba di Indonesia. Saat ini, mereka berada di wilayah Indramayu, Jawa Barat, dan akan melanjutkan perjalanan mereka menuju Borobudur sebagai bagian dari perayaan Waisak.

    Dalam sejarahnya, ritual perjalanan jauh Thudong yang dilaksanakan oleh para biksu memiliki makna spiritual yang mendalam, sekaligus menjadi sarana untuk belajar kesabaran. Thudong merupakan perjalanan yang harus ditempuh sejauh ribuan kilometer.

    Dikutip dari buku “Forest Monks and the Nation-state: An Anthropological and Historical Study in Northeastern Thailand” karya JL Taylor, dijelaskan Thudong secara harfiah berarti “melatih”. Istilah ini berasal dari bahasa Pali, dhutanga, yang berarti “latihan keras”.

    Thudong dimaknai sebagai perjalanan hidup yang melibatkan pengembaraan, meditasi, kesendirian, dan pertapaan oleh para biksu. Praktik ini dijalankan sebagai cara untuk mengikuti ajaran Sang Buddha yang mencakup 13 bentuk praktik pertapaan.

    Selain itu, ritual ini juga bertujuan untuk menjauhkan diri dari tiga dosa utama dalam Buddhisme, yaitu nafsu, kemarahan, dan kebodohan. Para biksu menjalani Thudong untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan seperti kasih sayang, kedermawanan, dan kebijaksanaan.

    Menariknya, Thudong juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antarpengikut ajaran Buddha dan sesama biksu, sekaligus mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan bermurah hati.

    Dalam perjalanannya, para biksu akan berinteraksi dengan berbagai makhluk hidup di dunia, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, sebagai bagian dari upaya meditasi dan pendekatan diri kepada alam.

    Adapun 13 kebiasaan Thudong yang diterapkan oleh para biksu, yaitu menggunakan jubah dari bahan bekas, memakai tiga lapis jubah, menerima makanan dari sumbangan tanpa memilih, makan sekali dalam sehari, hanya makan dari mangkuk biksu, menolak makanan tambahan, tinggal di hutan atau alam terbuka, menetap di tanah kuburan, tidur di mana saja, serta tidur dalam posisi duduk.

    Meski menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrem, kelelahan, dan minimnya fasilitas, para biksu tetap menjalani perjalanan ini dengan penuh ketekunan. Mereka meyakini penderitaan dan pengorbanan selama perjalanan akan membawa mereka lebih dekat pada pencerahan spiritual.

    Dalam pelaksanaan Thudong pada 2025, para biksu yang sudah tiba di Indramayu, akan melanjutkan perjalanan melintasi Jatibarang, Cirebon, Losari, Brebes, Tegal, Pekalongan, Banyuputih, Batang, Kendal, Semarang, Ungaran, Ambarawa, dan berakhir di Candi Borobudur, Magelang, yang diperkirakan pada Sabtu (10/5/2025).

    Tahun ini merupakan kali ketiga ritual Thudong dilaksanakan di Indonesia sejak 2013. Tradisi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia, yang turut mendukung dengan memberikan makanan dan bantuan lainnya kepada para biksu selama perjalanan. Setelah merayakan Waisak di Borobudur, para biksu akan kembali ke negara asal mereka menggunakan pesawat, tanpa melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki.

  • Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Banjarmasin (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong agar Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan segera mengembangkan wisata religi tepi sungai sebagai ikon pariwisata ke depan.

    “Potensi wisata religi di Banjarmasin ini sangat luar biasa,” ujarnya di Banjarmasin, Kamis.

    Bima Arya didampingi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dan Wakilnya Ananda dalam kunjungan kerja di Banjarmasin menyempatkan diri untuk menikmati wisata susur Sungai Martapura.

    “Dari beberapa titik yang kami susuri di sepanjang Sungai Martapura bersama Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota, terlihat potensi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata nasional,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, Bima Arya menyerahkan kepada wali kota untuk membentuk tim khusus yang bertugas memetakan wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan wisata religi.

    Dia menekankan tentang pentingnya identifikasi kawasan permukiman yang bisa ditransformasikan, terutama karena banyak rumah warga yang menghadap langsung ke sungai.

    “Harus dipetakan juga warganya, alasannya seperti apa, dan tentu dilakukan dengan koordinasi semua pemangku kebijakan, termasuk BUMN dan BUMD yang memiliki aset di kawasan itu,” ucapnya.

    Bima Arya juga melihat sejumlah aset milik pemerintah maupun nonpemerintah yang berpotensi dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan wisata religi.

    Dia pun membandingkan Banjarmasin dengan konsep wisata sungai di Bangkok Thailand.

    “Kalau di Bangkok itu dari kuil ke kuil melalui sungai , saya membayangkan di Banjarmasin ini bisa dari masjid ke masjid melalui sungai. Masjid-masjid yang berada di tepi sungai punya nilai sejarah dan spiritual yang kuat,” katanya.

    Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri siap memberikan dukungan untuk pengembangan ini, dan berharap Pemerintah Kota Banjarmasin segera menindaklanjuti dengan berkonsultasi dan menjemput berbagai peluang yang ada.

    “Kami ingin melihat Banjarmasin menjadi kota yang membanggakan di Indonesia, terutama dalam penataan kawasan sungai,” ujar Bima Arya.

    Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyebutkan, lokasi yang dikunjungi Wamendagri dari objek wisata Siring Menara Pandang, dan perjalanan berakhir di Kubah Habib Basirih.

    Selain itu, ujar dia, seluruh objek wisata yang dilalui dalam rute juga diperkenalkan kepada Wamendagri.

    “Hari ini kita mendampingi pak Wamendagri, beliau merespon positif perkembangan wisata di Kota Banjarmasin, kita juga akan merespon apa saja yang beliau sarankan,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag Buka Suara Soal Moratorium Ekspor Kelapa

    Kemendag Buka Suara Soal Moratorium Ekspor Kelapa

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait moratorium alias penangguhan sementara terkait kebijakan ekspor kelapa dalam negeri.

    Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir mengatakan moratorium ekspor kelapa yang diusulkan sektor industri pengelolaan kelapa telah menjadi pertimbangan pemerintah. Pasalnya, Farid menjelaskan kebijakan tersebut bisa berdampak pada menurunnya harga kelapa.

    “Namun, kebijakan ini harus ditelaah sebaiknya mungkin agar tidak merugikan petani dikarenakan dampaknya dapat menurunkan harga kelapa,” kata Farid kepada Bisnis, Kamis (24/4/2025).

    Meski demikian, Farid menjelaskan kebijakan pemerintah yang sudah disepakati dalam rangka membatasi ekspor kelapa adalah dengan menerapkan pajak ekspor terhadap kelapa bulat dan produk turunannya.

    “Selama ini ekspor kelapa tidak pernah diatur atau dibatasi karena dari sisi pasokan dan permintaan selalu terkendali,” imbuhnya.

    Namun, lanjut dia, akibat El Nino produksi kelapa di Indonesia turun, sedangkan pada waktu yang sama dari sisi permintaan (demand) justru melonjak di pasar internasional.

    “… yang mengakibatkan pasokan bahan baku pada pengelolaan kelapa menjadi langka,” ujarnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi menuturkan kebijakan terkait ekspor harus dilihat dari hulu hingga hilir.

    “Kita harus memperhatikan hulu hilir, semuanya harus diperhatikan. Jadi nanti kebijakannya itu pasti yang paling sesuai,” ujar Punto saat ditemui seusai acara Gambir Trade Talk 18 dalam DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Namun, dia memastikan tidak terjadi perdebatan antara pengusaha dan petani terkait ekspor kelapa bulat. “Tidak ada masalah apa-apa,” pungkasnya.

    Sensitif Perubahan Cuaca

    Sebelumnya diberitakan, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menjelaskan kelapa merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca.

    Selain itu, Eliza juga menyebut lonjakan harga kelapa bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Vietnam. Hal ini  terjadi imbas meningkatnya permintaan, namun dari sisi pasokan mengalami penurunan.

    “Importir-importir seperti dari China, misalnya, dan juga negara lain ini aktif mencari kelapa sehingga membuat di dalam negeri produsen kelapa itu harganya naik,” ungkap Eliza kepada Bisnis.

    Alhasil, industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku. Mirisnya, kondisi ini berdampak pada beberapa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dia mengungkap kesulitan bahan baku kelapa disebabkan banyak faktor, mulai dari sisi produksi hingga pengaruh cuaca atau El Nino yang bisa menurunkan produksi kelapa bulat. Selain itu, sebagian besar petani kelapa dengan skala kecil masih menggunakan teknik budidaya konvensional.

    “Manajemen perkebunan yang orientasinya bukan seperti mass production, kurangnya pemupukan, serta kurangnya penerapan teknologi karena adanya keterbatasan modal petani juga menjadi faktor industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku,” ungkapnya.

    Eliza menambahkan harga ekspor kelapa bulat pun lebih menarik dibandingkan di dalam negeri. Pada 2024, jumlah ekspor kelapa bulat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sehingga Indonesia pun menjadi eksportir kelapa bulat terbesar ketiga yang diekspor ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

  • Menkeu Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen di Tengah Gempuran Global

    Menkeu Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen di Tengah Gempuran Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani optimistis ekonomi Indonesia (RI) masih dapat tumbuh 5 persen pada 2025 di tengah ketidakpastian perkonomian global yang tinggi. Optimisme itu muncul karena tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia dan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. 

    Meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini sebesar 0,4 persen dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen akibat dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Dia mengungkapkan, besaran koreksi dari IMF itu lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara lain yang intensitas perdagangan internasionalnya lebih besar dari Indonesia. Lebih detail dia menjelaskan, Thailand yang besaran koreksinya mencapai 1,1 persen, Vietnam 0,9 persen, Filipina 0,6 persen, dan Meksiko 1,7 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi RI pada 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5 persen,” ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (24/5/2025).

    Menkeu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2025 masih cukup positif di tengah gempuran dinamika global. Hal ini karena perekonomian Indonesia ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga yang didukung oleh belanja pemerintah berbentuk tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan insentif.

    Selain itu, keberlanjutan dari proyek-proyek strategis nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan dapat meningkatkan kinerja investasi. 

    Investasi swasta di Indonesia juga masih baik, didukung oleh keyakinan produsen yang terlihat pada aktivitas manufaktur Indonesia yang masih pada zona ekspansif. Menurutnya, investasi khususnya nonbangunan tetap menopang pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama impor alat-alat berat.

    Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan juga tetap baik didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025 terutama komoditas crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga aktif menjajaki potensi perluasan ekspor produk-produk unggulan di pasar ASEAN+3, BRICS, dan di Eropa di tengah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

    Dengan kondisi perekonomian domestik tersebut, dia optimistis ekonomi Indonesia akan berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan

    “Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” pungkas Menkeu Sri Mulyani mengenai pertumbuhan ekonomi RI.

  • Sri Mulyani Masih Pede Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5% – Page 3

    Sri Mulyani Masih Pede Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5% – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tahun ini. Namun, penurunannya tidak lebih besar dibandingkan dengan negara Vietnam, Thailand, hingga Meksiko.

    Dia mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis IMF dalam World Economic Outlook (WEO) pada April 2025 ini. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh memanasnya perang tarif antara Amerika Serikat dan China.

    Dia mengungkapkan, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya tumbuh 4,7 persen pada 2025 ini. Angka itu lebih rendah 0,4 persen dari prediksi sebelumnya atau sebesar 5,1 persen.

    “Indonesia juga mengalami koreksi dari outlook pertumbuhan menurut IMF di tahun 2025 ini menjadi 4,7 persen, artinya (ada) koreksi sebesar 0,4 percentage point,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

     

  • Vietnam Ditunjuk jadi Tuan Rumah GITEX 2026, Ekosistem Teknologi Berkembang Pesat

    Vietnam Ditunjuk jadi Tuan Rumah GITEX 2026, Ekosistem Teknologi Berkembang Pesat

    Bisnis.com, SINGAPORE – Vietnam bakal menjadi tuan rumah untuk salah satu ajang teknologi pada Oktober 2026. Pengumuman tersebut disampaikan di sela-sela ajang GITEX Asia 2025 x Ai Everything Singapore di Marina Bay Sands, Singapura, Kamis (24/4/2025).

    Untuk mewujudkan GITEX Vietnam, Dubai World Trade Centre (DWTC) dan KAOUN International bekerja sama dengan Vietnam National Innovation Center (NIC). Rencananya, GITEX Vietnam akan digelar pada 1-2 Oktober 2026.

    Pemilihan Vietnam bukan tanpa sebab. Ekosistem teknologi Vietnam dipandang tengah berkembang pesat dan siap memasuki babak baru kolaborasi dan inovasi lintas benua. 

    Vietnam juga dinilai telah menjadi katalisator yang semakin penting dalam kemunculan teknologi di Asia Tenggara yang  mengkonsolidasikan statusnya sebagai pusat teknologi regional yang dinamis dan pemimpin rantai pasokan global.

    Selain itu, Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dan Masyarakat Digital Vietnam yang berorientasi masa depan bertujuan untuk memposisikan negara ini a.l sebagai pusat teknologi informasi dan keamanan jaringan regional yang terkemuka pada 2030, memprioritaskan kemajuan dalam infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), keamanan siber, internet berkecepatan tinggi, dan pusat data hijau.

    Deputy Director Vietnam National Innovation Center (NIC) Kim Ngoc Thanh Nga mengatakan bahwa kedatangan GITEX ke Vietnam menandai tonggak transformatif bagi ekosistem teknologi, inovasi, dan investasi digital negara ini.

    Dia memandang bahwa dengan keahliannya dalam menjembatani kesenjangan digital dan membentuk narasi teknologi global, ekspansi GITEX ke Vietnam tidak diragukan lagi akan berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk kemajuan sosial-ekonomi di tingkat lokal, regional, dan internasional. 

    “Kami menyambut peluang luar biasa untuk membangun masa depan yang berlandaskan inovasi, kolaborasi, dan konektivitas global,” katanya, Kamis (24/4/2025).

    Adapun, GITEX Vietnam akan berfungsi sebagai acara utama selama Pekan Inovasi Nasional Vietnam. Hal ini sekaligus akan mendorong ekosistem nasional menuju potensi ekonomi digital negara ini yang diproyeksi mencapai US$200 miliar pada 2030.

    Kim Ngoc Thanh Nga  menambahkan bahwa pihaknya antusias dengan prospek mengadakan percakapan yang bermakna, menjalin kemitraan baru, memamerkan peluang investasi bersama, dan memperdalam pemahaman tentang teknologi yang sedang berkembang bersama mitra dan teman global. 

    “GITEX Vietnam akan menjadi platform utama bagi komunitas teknologi, perusahaan rintisan, dan investasi untuk terhubung, bertukar wawasan, dan mendorong masa depan ekonomi berbasis AI.”

    Sementara itu, EVP DWTC Trixie LohMirmand mengatakan bahwa GITEX Vietnam akan menjadi titik balik dalam transisi digital Vietnam dan negara-negara berkembang Asia Tenggara yang sedang bangkit. 

    Dia mengatakan ajang tersebut akan menyoroti dan memperkuat pencapaian, kebijakan progresif, talenta, infrastruktur yang sedang berkembang, dan aspirasi yang tumbuh dari ekonomi muda yang teguh dan ambisius kepada seluruh dunia. 

    “GITEX akan mengangkat ekosistem regional yang dinamis dan sangat termotivasi ke dalam jagat teknologi internasional,” kata Trixie

    Memang, GITEX terus menawarkan akses tak tertandingi ke pasar, modal, talenta, relasi, dan peluang baru – kemungkinan yang hanya dapat dihadirkan oleh merek terbesar di dunia. Sepanjang perjalanannya yang gemilang selama 45 tahun, keterlibatan dan ekspansi internasional telah menjadi identik dengan merek yang kini menggelar pameran di tujuh negara dan empat wilayah secara global, termasuk Jerman, Maroko, Nigeria, Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab (UEA), dan Vietnam.

  • Pemerintah soroti pentingnya RI beralih ke dominasi kendaraan listrik

    Pemerintah soroti pentingnya RI beralih ke dominasi kendaraan listrik

    Elektrifikasi transportasi sangat penting untuk program swasembada energi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyatakan pentingnya Indonesia untuk beralih ke kendaraan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kemandirian energi, dan peningkatan kualitas udara.

    Dalam forum RE Invest Indonesia di Jakarta, Kamis, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin mengatakan Indonesia merupakan produsen mobil utama di Asia Tenggara, dengan memproduksi 1,4 juta mobil per tahun, berada di posisi kedua setelah Thailand.

    Selain faktor ekonomi, transisi ke EV dipandangnya sebagai langkah penting menuju kemandirian energi. Indonesia, menurut Rachmat, saat ini mengimpor 60 persen minyak untuk transportasi.

    Dengan demikian, Rachmat meyakini elektrifikasi transportasi, baik menggunakan listrik dari sumber energi fosil maupun terbarukan, menjadi solusi untuk memaksimalkan pemanfaatan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak.

    “Elektrifikasi transportasi sangat penting untuk program swasembada energi kami,” ucapnya.

    Rachmat juga menyoroti penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi masalah polusi udara Jakarta yang terjadi berulang setiap tahun. Penelitian mengungkapkan bahwa kontribusi emisi kendaraan terhadap polusi udara Jakarta mencapai angka 40 hingga 60 persen.

    Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan Indonesia memiliki basis manufaktur otomotif yang kuat dan pasar mobil penumpang terbesar di ASEAN, bahkan melampaui Thailand.

    Untuk memanfaatkan potensi ini, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menarik produsen EV dan meningkatkan permintaan pasar. Kebijakan tersebut antara lain pengurangan pajak, pengecualian dari aturan lalu lintas ganjil-genap, dan diskon PPN untuk kendaraan yang diproduksi secara lokal dengan kandungan lokal lebih dari 40 persen.

    Rachmat menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan telah menunjukkan dampak positif. Terbukti, penjualan kendaraan listrik mengalami lonjakan signifikan sebesar 70 persen pada tahun 2023, mencapai angka 17.000 unit.

    Ia juga menyoroti adanya tren baru di mana penjualan Kendaraan Listrik Baterai (BEV) untuk pertama kalinya melampaui penjualan kendaraan hibrida, dengan angka masing-masing 16.500 unit dan sekitar 15.000 unit.

    Tren ini menandakan penerimaan dan preferensi yang semakin besar terhadap mobilitas listrik di kalangan konsumen Indonesia.

    Rachmat menyebut ke depan fokus manufaktur EV adalah pada pemenuhan preferensi pasar, terutama permintaan terhadap kendaraan tujuh penumpang. Ia mendorong produsen untuk memperkenalkan model EV yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan harga yang wajar.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • IMF Ramal Ekonomi Indonesia Terjerembab, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Vietnam-Meksiko – Page 3

    IMF Ramal Ekonomi Indonesia Terjerembab, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Vietnam-Meksiko – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tahun ini. Namun, penurunannya tidak lebih besar dibandingkan dengan negara Vietnam, Thailand, hingga Meksiko.

    Dia mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis IMF dalam World Economic Outlook (WEO) pada April 2025 ini. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh memanasnya perang tarif antara Amerika Serikat dan China.

    Dia mengungkapkan, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya tumbuh 4,7 persen pada 2025 ini. Angka itu lebih rendah 0,4 persen dari prediksi sebelumnya atau sebesar 5,1 persen.

    “Indonesia juga mengalami koreksi dari outlook pertumbuhan menurut IMF di tahun 2025 ini menjadi 4,7 persen, artinya (ada) koreksi sebesar 0,4 percentage point,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Dia menuturkan, IMF juga mencatat penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara lain. Diantaranya, Thailand yang terkoreksi 1,2 persen, Filipina 0,6 persen, Vietnam 0,9 persen, dan Meksiko 1,7 persen.

    Bendahara Negara itu menyimpulkan kalau penurunan yang dialami Indonesia jauh lebih kecil dari negara-negara tersebut. Mengingat lagi, Thailand, Vietnam, hingga Meksiko punya porsi perdagangan lebih besar terhadap Amerika Serikat.

    “Koreksi ini (pertumbuhan ekonomi Indonesia), lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara yang tadi telah saya sampaikan dimana eksposur dari perdagangan eksternal mereka lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap Amerika Serikat juga lebih besar,” tuturnya.

     

  • Amerika Kritik QRIS-GPN, Pemerintah Harus Tegakkan Kedaulatan Digital!

    Amerika Kritik QRIS-GPN, Pemerintah Harus Tegakkan Kedaulatan Digital!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta tegas menegakkan prinsip kedaulatan digital dan perlindungan kepentingan nasional dalam merespons kritik Amerika Serikat atas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia.

    “Kami mendorong pemerintah untuk terus berdiri tegak pada prinsip kedaulatan digital dan perlindungan kepentingan nasional, namun tetap mengedepankan komunikasi yang terbuka, berbasis data, dan kolaboratif dengan mitra-mitra internasional,” kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan, Kamis (24/4/2025).

    Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat menyatakan QRIS dan GPN menghambat perdagangan luar negeri AS, terutama dalam konteks digital dan elektronik.

    Menurut Marwan, penegakkan prinsip kedaulatan digital dan perlindungan kepentingan nasional dalam merespons kritik AS itu akan mengurangi kekhawatiran dari negara lain. 

    Selain itu, kata dia, hal tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin dalam pembangunan ekosistem keuangan digital yang adil, aman, dan berkelanjutan.

    “Jadi, kita menyikapi kekhawatiran AS soal QRIS dan GPN secara proporsional dan kritis,” tandas dia.

    Dia menilai, QRIS dan GPN merupakan komitmen nyata Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi digital, menjamin keamanan data finansial nasional, dan memperluas akses keuangan yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan, dan pelaku UMKM. 

    “Ini adalah kebijakan yang bukan hanya strategis, tetapi juga mendesak di era disrupsi ekonomi global,” tutur Marwan. 

    Marwan menegaskan DPR mendukung penuh langkah pemerintah atas keberanian dan konsistensinya dalam membangun sistem pembayaran domestik yang lebih mandiri dan efisien. Pasalnya, menurutnya, transaksi dalam negeri sebelum keberadaan QRIS dan GPN membebani pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Sebelum keberadaan QRIS dan GPN yang bergantung pada jaringan internasional sering kali dikenai biaya tinggi akibat proses peralihan ke luar negeri,” tutur sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat itu.

    Meskipun demikian, Marwan tetap meminta pemerintah tidak berarti menutup ruang dialog internasional. Indonesia, kata dia, perlu membuka ruang komunikasi dan konsultasi terbatas dengan Pemerintah AS dalam semangat kerja sama global yang adil dan setara.

    Termasuk, kata dia, untuk menjelaskan QRIS dan GPN bukanlah bentuk hambatan perdagangan, melainkan bagian dari transformasi sistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien. 

    Bahkan, kata dia, QRIS dan GPN dapat menjadi model pengembangan sistem pembayaran digital di negara berkembang lainnya.

    “Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya mempertahankan prinsipnya, tetapi juga memperkuat diplomasi ekonomi. Standar QRIS dapat dipromosikan sebagai model interoperabilitas regional dan global,” jelas dia.

    Marwan menambahkan, integrasi QRIS dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR (Singapura) dan PromptPay (Thailand) dapat menjadi pijakan awal untuk kolaborasi yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara, sebelum masuk ke skema global. Dengan cara itu, kata dia, Indonesia mampu menawarkan solusi regional yang relevan, sekaligus meningkatkan daya tawar dalam forum internasional.

  • IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Begini Respons Sri Mulyani

    IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Begini Respons Sri Mulyani

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 5,1% menjadi 4,7%. Hal itu imbas tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan tarif Trump telah meningkatkan ketidakpastian yang langsung memukul dampak kepada kegiatan ekonomi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Terkait apakah pemerintah akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025, ia menyebut akan terus memantau perkembangan dalam dua bulan ke depan.

    “Dalam konteks ini dari mulai sekarang akhir April hingga Mei, Juni, masih ada dua bulan untuk kita terus mematangkan dampak dari kondisi global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 pemerintah memasang asumsi ekonomi 2025 bisa tumbuh 5,2%. Nantinya Kementerian Keuangan akan menyampaikan laporan semester I-2025 kepada DPR RI terkait perkembangan terkini, termasuk apakah akan mempengaruhi outlook dari pertumbuhan ekonomi atau tidak.

    “Untuk itu kita juga akan lihat nanti apakah target atau asumsi dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% mengalami deviasi dan implikasinya,” ucapnya.

    Sri Mulyani berharap akan ada perkembangan positif selama penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump. Terlebih pada saat yang sama pemerintah Indonesia sedang melakukan proses negosiasi dengan pemerintah AS.

    “Tentu kita berharap dalam waktu-waktu pertemuan yang intens ini akan memberikan feedback yang positif kepada pemerintah AS sehingga kemudian mereka bisa menetapkan langkah-langkah yang tidak hanya berisiko kepada dunia, tetapi juga berisiko terhadap perekonomian AS sendiri,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8% pada 2025. Tidak hanya di Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara juga dipangkas termasuk AS menjadi hanya sebesar 1,8%.

    “Untuk Indonesia dikoreksi 4,7%, itu berarti koreksi sekitar 0,4%. Sedangkan negara-negara lain yang lebih tinggi intensitas perdagangannya, di Filipina koreksinya mencapai 0,6%, Thailand bahkan lebih dalam lagi yaitu 1,1%, Vietnam 0,9% dan Meksiko diperkirakan koreksinya dari pertumbuhan ekonominya mencapai 1,7%,” beber Sri Mulyani.

    Tonton juga Video: Danantara, Amunisi Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo

    (aid/rrd)