Negara: Thailand

  • Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peluang untuk menarik investor merelokasi bisnis sektor manufaktur ke Indonesia masih terbuka lebar di tengah ketidakpastian imbas perang tarif global. 

    Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan prospek penanaman modal asing (PMA) tetap terbuka luas, utamanya bagi sektor strategis seperti manufaktur di bidang elektronik, otomotif, hingga tekstil. 

    “Namun, untuk benar-benar menjadi tujuan utama relokasi industri, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand,” ujar Saleh kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025).

    Saleh menuturkan terdapat beberapa langkah kunci agar Indonesia dapat menangkap peluang relokasi pabrik dari sejumlah negara yang terkena tarif tinggi resiprokal dari AS. 

    Pertama, Indonesia disebut harus segera melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan dan kepastian hukum investasi. Kedua, penguatan infrastruktur dari sisi logistik, kawasan industri, pelabuhan. 

    Ketiga, menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil dan fleksibilitas ketenagakerjaan,m. Terakhir, konsistensi dan sinergi kebijakan pusat-daerah, serta jaminan gangguan keamanan disekitar lokasi pabrik. 

    “Jika reformasi struktural yang dijanjikan dalam UU Cipta Kerja dan transformasi kelembagaan bisa direalisasikan secara konsisten, PMA berpotensi tumbuh lebih besar,” kata Saleh.  

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi porsi PMA pada kuartal I/2025 mencapai Rp 230,4 triliun. Sementara PMDN mencapai angka Rp 234,8 triliun. Biasanya, porsi realisasi dari PMA lebih besar dibandingkan PMDN.

    Namun, kondisi tersebut tidak berarti realisasi investasi PMA menyusut. Sebab, pertumbuhan kinerja PMDN mengalami peningkatan yang cukup pesat.

    Capaian nilai investasi PMDN di kuartal I-2025 mengalami peningkatan 19,1% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan pertumbuhan PMA pada periode kali ini hanya berada di angka 12,7%.

    “Pertumbuhan investasi dapat dikatakan cukup inklusif karena disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, yaitu diperkirakan mencapai 594.104 orang atau meningkat sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengungkap biang kerok mandeknya rencana relokasi pabrik dan investasi sektor tekstil dan produk tekstil(TPT) dari China ke Indonesia.

    APSyFI menyebut kendala relokasi pabrik dan investasi sektor TPT dari China ke Indonesia utamanya diadang masalah perizinan birokrasi. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan potensi peningkatan investasi TPT ke dalam negeri sangat besar dari China imbas perang tarif antara negara tersebut dengan AS. 

    “Namun investasi ini terkendala perizinan akibat dipermainkan oknum birokrasi, jadi masalah utamanya adalah birokrasi yang kotor,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (24/3/2025). 

    Dia menerangkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai negara potensial untuk ditanami modal perusahaan asal China yang kabur demi terhindar dari tarif bea masuk tinggi ke AS.

  • 5 Fakta Terkait Polisi Tetapkan Jonathan Frizzy Tersangka Vape Obat Keras Etomidate – Page 3

    5 Fakta Terkait Polisi Tetapkan Jonathan Frizzy Tersangka Vape Obat Keras Etomidate – Page 3

    Kapolres Bandara Soekarno Hatta Kombes Pol Ronald FC. Sipayung, menyatakan bahwa JF juga yang membuat grup WhatsApp untuk perencanaan membawa masuk catridge vape mengandung zat etomidate.

    “Pengembangan dari BTR, dilakukan pengembangan RR. Dari keterangan 2 tersangka inilah muncul nama JF. Dari hasil keterangan, JF peran untuk pertama membuat WhatsApp grup yang berisi para tersangka, RR JF dan BTR,” ujar Ronald.

    Grup tersebut dinamai ‘Berangkat’, yang berfungsi untuk saling berkomunikasi dan mengatur bagaimana agar zat etomidate ini bisa masuk ke Indonesia dari Malaysia.

    “Dari pengembangan ke tersangka 3 ini, EDS berada di luar negeri, di Thailand. EDS ini masuk ikut anggota grup. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang bukti digital, terlihat yang membuat grup WhatsApp bernama ‘berangkat’ adalah JF. Di sini proses membahas, membawa, mengatur, zat ini dari malaysia ke Jakarta,” kata Ronald.

    Kapolres mengatakan, JF juga ikut mengatur tiket dari Malaysia ke Jakarta. Dalam proses membawa ke Jakarta, JF melakukan pengawasan dan pengontrolan. Karena pada saat masuk, diperiksa secara detail oleh Bea dan Cukai, ada komunikasi di grup.

    Polisi menetapkan Jonathan Frizzy alias Ijonk sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan obat keras dalam kandungan rokok elektrik alias vape.

    Dalam kasus ini, polisi menersangkakan Jonathan Frizzy dengan Pasal 435 Subsider 436 Ayat 2 UU nomor 12 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP. Adapun ancaman hukumannya cukup berat, yaitu maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp5 miliar.

  • Semua Anggota Grup WA Bikinan Jonathan Frizzy Ikut Diciduk Polisi

    Semua Anggota Grup WA Bikinan Jonathan Frizzy Ikut Diciduk Polisi

    GELORA.CO – Artis Jonathan Frizzy atau Ijonk bersama tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate.

    Mereka yakni dua pria berinisial BTR dan EDS, serta satu wanita dengan inisial ER.

    Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Ronald FC Sipayung pun menjelaskan awal mula pengungkapan kasus yang menyeret Ijonk dari adanya temuan pihak Bea Cukai Bandara Soetta.

    Bea Cukai pun melimpahkan kasus ini ke Polresta Bandara Soetta pada pertengahan Maret.

    Temuan itu berisi adanya penumpang yang baru tiba dari Malaysia membawa zat etomidate.

    “Dari hasil pengembangan, dari hasil penyelidikan, penyidik Satres Narkoba berhasil menangkap tersangka pertama, inisial BTR,” kata Ronald kepada wartawan, Senin, 5 Mei 2025.

    Dari penangkapan tersangka BTR, pihaknya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka kedua, yakni perempuan inisial ER. 

    Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka tersebut, muncul nama JF atau Jonathan Frizzy yang berperan membuat grup Whatsapp untuk melakukan komunikasi dalam upaya meloloskan barang haram itu ke Indonesia.

    “JF, yang dari hasil keterangan, itu memiliki peran untuk, pertama membuat WhatsApp grup. Jadi mereka membuat WhatsApp grup yang berisi para tersangka, ER, JF, dan BTR tadi. Di situlah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang cartridge atau etomidate ini bisa masuk,” jelas Ronald.

    Setelah mengamankan Jonathan, polisi lalu melakukan pendalaman hingga menangkap EDS yang juga termasuk dalam grup WhatsApp buatan Ijonk.

    “Awalnya EDS ini berada di luar negeri, tepatnya di Thailand. Dari pemeriksaan yang kami lakukan di dalam WhatsApp grup, ternyata EDS ini juga masuk atau ikut menjadi anggota grup. Jadi, ada 4 orang yang masuk dalam grup itu, inisial TBR, ER, EDS dan JF,” terangnya.

    Dalam group WA bernama “Berangkat” dibahas cara mengatur dan membawa zat etomidate dari Malaysia ke Jakarta.

    Dalam grup itu, dia menjelaskan Ijonk memberikan informasi mengenai penginapan atau hotel di Kuala Lumpur bagi ketiga tersangka. Dia mengatakan Ijonk juga melakukan pengawasan dan pengontrolan awal masuknya zat ini ke Indonesia.

    Kini, Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka di kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate dan dijerat dengan Pasal 435 subsider Pasal 436 ayat 2 UU 17/2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp5 miliar.

  • Peredaran Vape Etomidate yang Libatkan Jonathan Frizzy Diperkirakan Capai Rp 3,5 Miliar
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Mei 2025

    Peredaran Vape Etomidate yang Libatkan Jonathan Frizzy Diperkirakan Capai Rp 3,5 Miliar Megapolitan 5 Mei 2025

    Peredaran Vape Etomidate yang Libatkan Jonathan Frizzy Diperkirakan Capai Rp 3,5 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta menyita 881 cartridge cairan
    vape mengandung etomidate
    , zat yang termasuk dalam kategori obat keras dan tidak memiliki izin edar.
    Dari pengembangan kasus ini, polisi telah menetapkan artis
    Jonathan Frizzy
    sebagai tersangka penyalahgunaan vape mengandung etomidate.
    Adapun nilai ekonomi dari barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,5 miliar jika harga per catridge sebesar Rp 4 juta.
    “Kami asumsikan bisa menyelamatkan masyarakat untuk tidak menggunakan etomidate ini sebanyak 3.600 orang. Itu gambaran secara umum,” ucap Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald Sipayung, d kantornya, Senin (5/5/2025).
    Ronald mengungkapkan, penyitaan itu merupakan hasil dari empat pengungkapan kasus yang ditangani Satresnarkoba selama Maret hingga April 2025. Tujuh tersangka diduga terlibat dalam jaringan ini, termasuk Jonathan Frizzy.
    “Ini merupakan cairan vape atau rokok elektrik yang sudah mulai ramai dikonsumsi di masyarakat, khususnya di Jakarta. Jika berhasil beredar, 881 cartridge ini bisa merugikan masyarakat secara luas,” ujar Ronald.
    Menurut Ronald, satu cartridge cairan etomidate dijual dengan harga pasaran sekitar Rp 3 hingga Rp 4 juta. Dengan asumsi harga tertinggi, total nilai barang bukti yang disita mencapai Rp 3,5 miliar.
    Adapun etomidate diklasifikasikan sebagai obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh dan digunakan dengan resep dokter. Tanpa resep, peredarannya dinilai ilegal dan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
    “Ini bukan kasus narkotika, tapi pelanggaran terhadap UU Kesehatan karena menyangkut sediaan farmasi ilegal. Ancaman pidananya lima tahun dan denda maksimal Rp 500 juta,” tegas Ronald.
    Pengungkapan ini merupakan kerja sama antara Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Bea Cukai, yang awalnya mendeteksi pengiriman mencurigakan dari Malaysia dan Thailand.
    Saat ini penyidikan masih berjalan dan polisi membuka kemungkinan adanya tersangka tambahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Thailand Laporkan Kematian Pertama Akibat Antraks dalam Tiga Dekade

    Thailand Laporkan Kematian Pertama Akibat Antraks dalam Tiga Dekade

    JAKARTA – Thailand mencatat kematian pertama akibat antraks dalam tiga dekade setelah seorang pria berusia 53 tahun di Provinsi Mukdahan, timur laut negeri itu, meninggal dunia pada Rabu 30 Mei. Kementerian Kesehatan Thailand mengatakan, korban terinfeksi bakteri Bacillus anthracis.

    Kasus antraks Thailand ini adalah yang kedua dikonfirmasi pada provinsi yang sama. Sementara tiga dugaan infeksi lainnya masih dalam penyelidikan.

    Pihak berwenang telah mengidentifikasi 638 orang yang berpotensi terpapar, dengan 36 di antaranya terlibat dalam penyembelihan ternak, dan sisanya mengonsumsi daging sapi mentah atau setengah matang. Semua kontak risiko tinggi langsung diberi antibiotik pencegahan.

    “Semua individu yang mungkin telah melakukan kontak dengan daging terinfeksi akan dipantau secara ketat,” ujar jubir Kementerian Kesehatan terkait kasus antraks Thailand dikutip Thainews, Sabtu 3 Mei.

    Karantina hewan diterapkan dalam radius 5 km pada sekitar lokasi kasus, di bawah pengawasan Departemen Peternakan. Rencana vaksinasi 1.222 ekor sapi juga disiapkan, meski belum ada laporan hewan mati mendadak atau sakit tanpa penjelasan.

    Antraks adalah penyakit zoonosis serius tetapi tidak menular antarmanusia. Umumnya ini terjadi disebabkan kontak langsung dengan hewan terinfeksi atau konsumsi daging yang tercemar.

    Infeksi antraks Thailand yang dilaporkan terjadi pada manusia adalah pada 2017 (dua kasus tanpa kematian), dan kematian terakhir terjadi pada 1994 (tiga korban).

  • RI Masuk Jajaran Kontributor Besar Nilai Manufaktur Global, Menperin: Unggul di Asean – Halaman all

    RI Masuk Jajaran Kontributor Besar Nilai Manufaktur Global, Menperin: Unggul di Asean – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peningkatan Manufacturing Value Added (MVA) berdampak pada posisi Indonesia masuk dalam negara manufaktur global.

    Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia.

    “Indonesia mengungguli jauh dibandingkan negara Asean lainnya, seperti Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia. MVA Thailand berada di posisi ke-22 dengan nilai 128 miliar dolar AS, sedangkan Vietnam di posisi ke-24 dengan nilai 102 miliar dolar AS,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (4/5/2025).

    Industri manufaktur di Indonesia dinilai memiliki struktur yang cukup mendalam dari sektor hulu sampai hilir.

    Hal ini berdampak positif pada peningkatan nilai tambah (value added) sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    “Merujuk data dari theglobaleconomy.com, tren MVA selalu naik sejak tahun 2019-2023 kecuali pada masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Untuk terus memacu value added ini perlu kebijakan yang strategis, pro-bisnis dan pro-investasi sehingga industri manufaktur kita semakin berdaya saing di kancah global,” tambahnya.

    Merujuk data theglobaleconomy.com, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS atau meningkat 36,4 persen dibanding tahun 2022 sebesar 241,87 miliar dolar AS.

    Angka di tahun 2023 tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional. Untuk output dan global value, Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris, Rusia, dan Prancis.

    “MVA menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor manufaktur dalam suatu negara. Ini mencerminkan kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian nasional dan perannya di kancah global,” jelas Menperin.

    Sebagai perbandingan, rata-rata MVA dunia adalah 78,73 miliar dolar AS, yang berdasarkan data dari 153 negara. Secara historis, rata-rata untuk Indonesia dari tahun 1983 hingga 2023 adalah 102,85 miliar dolar AS. Nilai minimum yang dicapai, yaitu 10,88 miliar dolar AS pada tahun 1983, sementara nilai maksimum sebesar 255,96 miliar dolar AS pada tahun 2023.

    Menperin memandang capaian ini sebagai hasil nyata dari kebijakan industrialisasi nasional yang berbasis pada hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing industri, serta dorongan terhadap pemanfaatan teknologi dan inovasi.

    “Kemenperin selama ini konsisten mendorong perlindungan industri dalam negeri melalui kebijakan perlindungan pasar domestik dari banjir produk impor sehingga mampu meningkatkan MVA Indonesia secara signifikan,” imbuhnya.

    Perlu diketahui, sektor industri manufaktur berkontribusi sebesar 18,67 persen terhadap PDB Indonesia, menjadikannya penyumbang terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Pencapaian ini sekaligus mengonfirmasi bahwa sektor manufaktur terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing ekspor Indonesia.

    “Indonesia juga memiliki potensi besar untuk terus memperluas pangsa pasar global, terutama melalui peningkatan ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi, termasuk sektor makanan-minuman, tekstil, logam, otomotif, dan elektronik,” ujar Menperin.

    Capaian Indonesia dalam tataran global tidak terlepas dari strategi Kementerian Perindustrian dalam mendorong pencapaian Making Indonesia 4.0, penguatan struktur industri dalam negeri, serta insentif terhadap industri berorientasi ekspor dan substitusi impor.

    Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat kemitraan internasional, mempercepat adopsi teknologi industri 4.0, serta membangun ekosistem industri hijau dan berkelanjutan guna menyambut transisi menuju ekonomi rendah karbon.

  • Reformasi regulasi agar RI tak tertinggal di industri kripto

    Reformasi regulasi agar RI tak tertinggal di industri kripto

    CEO Indodax Oscar Darmawan memberikan pemaparan dalam sebuah sesi diskusi terkait pasar kripto di tanah air, di Jakarta. (Antara/HO/Indodax)

    Indodax: Reformasi regulasi agar RI tak tertinggal di industri kripto
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 11:09 WIB

    Elshinta.com – Pelaku pasar kripto di tanah air menyatakan diperlukan reformasi regulasi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam industri kripto. CEO Indodax Oscar Darmawan mengungkapkan dahulu Indonesia termasuk yang tercepat dalam pengaturan , tapi kini justru tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang.

    “Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Salah satu hal yang disoroti terkait regulasi di sektor industri kripto yakni besaran tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPH) transaksi kripto. Biaya jual beli aset kripto di Indonesia, tambahnya, masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain, tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di dalam negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri, sehingga menghambat daya saing industri.

    Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2 persen PPh dan 0,11 persen PPN untuk setiap transaksi, sementara platform di luar negeri tidak memberlakukan pajak serupa, lanjutnya, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global.

    “Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1 persen seperti halnya perdagangan saham,” katanya.

    Oscar mencontohkan saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1 persen pada 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan, yang artinya bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik. Hambatan regulasi lain, dikatakannya, salah satunya larangan dari Bank Indonesia terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto, padahal di luar negeri, bank telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.

    “Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak tertinggal dari negara-negara tetangga,” ujarnya.

    Oscar menilai keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal itu mencakup keterbatasan listing aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan upaya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto dan tidak tertinggal dari negara lain seperti Thailand dan Jepang.

    Pada kesempatan itu Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

    “Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang sedang berkembang,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Pajak Transaksi Kripto Indonesia Tak Kompetitif, Kurangi Daya Saing Platform dalam Negeri – Halaman all

    Pajak Transaksi Kripto Indonesia Tak Kompetitif, Kurangi Daya Saing Platform dalam Negeri – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Biaya transaksi aset kripto di Indonesia dinilai masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain.

    CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, tingginya tarif pajak kripto membuat transaksi kripto di dalam negeri, yakni dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri telah menghambat daya saing industri.

    Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2 persen PPh dan 0,11% PPN untuk setiap transaksi.

    Bandingkan dengan platform luar negeri yang tidak memberlakukan pajak serupa, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global.

    “Bukan berarti investor tidak patuh pajak, tapi besaran tarif saat ini mengurangi daya saing platform dalam negeri. Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1% seperti halnya perdagangan saham,” jelas Oscar dikutip Minggu (4/5/2025).

    Oscar mencontohkan saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1% pada tahun 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan.

    Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik.

    Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai langkah ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

    “Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang sedang berkembang,” ujarnya.

    Oscar turut menyoroti hambatan regulasi lain, salah satunya larangan dari Bank Indonesia terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto. Padahal, di luar negeri, bank telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.

    “Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak tertinggal dari negara-negara tetangga,” tambah Oscar.

    Oscar menyadari, keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal ini mencakup keterbatasan listing aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional.

    “Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto. Dahulu kita termasuk yang tercepat dalam pengaturan, tapi kini justru tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang,” tutur Oscar.

     

  • Diabetes Tipe 5 Resmi Diakui, Penyakit Gula Darah yang Ancam Generasi Muda

    Diabetes Tipe 5 Resmi Diakui, Penyakit Gula Darah yang Ancam Generasi Muda

    Jakarta

    Federasi Diabetes Internasional (IDF) resmi mengakui adanya penyakit yang disebut sebagai ‘diabetes tipe 5’. Pihaknya membentuk kelompok kerja untuk mengembangkan panduan baru bagi para dokter tentang cara mengenalinya.

    Menurut laporan IDF, penyakit ini diyakini dialami sekitar 25 juta orang di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh produksi insulin rendah yang disebabkan oleh kekurangan gizi di antara remaja dan dewasa muda, yang kurus dan kekurangan gizi.

    Penyakit baru ini, yang berbeda dari diabetes tipe 1 dan 2, secara resmi diakui melalui pemungutan suara pada 8 April 2025 di Kongres Diabetes Dunia IDF di Bangkok, Thailand.

    “Tipe diabetes yang berhubungan dengan kekurangan gizi secara historis sangat kurang terdiagnosis dan kurang dipahami,” kata profesor kedokteran di Albert Einstein College of Medicine, Meredith Hawkins, dikutip dari Independent UK.

    Diabetes tipe 5 merupakan bentuk penyakit langka yang di masa lalu sering salah didiagnosis sebagai diabetes tipe 2. Umumnya, diabetes tipe 2 dipengaruhi oleh gaya hidup dan berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin yang diproduksinya.

    Selain itu, penyakit ini juga kerap salah didiagnosis sebagai diabetes tipe 1, yakni suatu kondisi autoimun yang mengakibatkan kerusakan sel-sel penghasil insulin.

    Profesor endokrinologi di Christian Medical College di India dan anggota Kelompok Kerja Diabetes Tipe 5, Nihal Thomas, mengatakan penyakit ini menyebabkan sel-sel beta pankreas berfungsi tidak normal, yang menyebabkan produksi insulin tidak mencukupi.

    “Pasien sering salah didiagnosis menderita diabetes tipe 1, meskipun faktanya pemberian insulin yang terlalu banyak dapat berakibat fatal,” jelas Dr Hawkins.

    “Diabetes akibat kekurangan gizi lebih umum daripada tuberkulosis dan hampir sama umum dengan HIV/AIDS, tetapi tidak adanya nama resmi telah menghambat upaya untuk mendiagnosis pasien atau menemukan terapi yang efektif,” sambungnya.

    Gejala yang Dialami Pasien Diabetes Tipe 5

    Dr Hawkins mengatakan bahwa ia pertama kali mengetahui tentang diabetes akibat kekurangan gizi pada 2005 saat mengajar di pertemuan kesehatan global. Ini bertepatan saat dokter dari berbagai negara mengatakan padanya bahwa mereka melihat pasien dengan bentuk diabetes yang tidak biasa.

    “Pasien-pasien tersebut masih muda dan kurus, yang menunjukkan bahwa mereka menderita diabetes Tipe 1, yang dapat dikelola dengan suntikan insulin untuk mengatur kadar gula darah. Tetapi, insulin tidak membantu pasien-pasien ini dan dalam beberapa kasus menyebabkan gula darah rendah yang berbahaya,” terangnya.

    Para pasien juga tidak seperti orang dengan diabetes tipe 2, yang biasanya dikaitkan dengan obesitas. Hal itu sangat membingungkan.

    “Orang dengan bentuk diabetes ini memiliki cacat parah dalam kapasitas untuk mengeluarkan insulin, yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan ini telah merevolusi cara kita berpikir tentang kondisi ini dan cara kita mengobatinya,” ujar Dr Hawkins.

    “Dokter di seluruh dunia masih belum yakin bagaimana cara merawat pasien ini, yang sering kali tidak bertahan hidup lebih dari setahun setelah diagnosis,” tambahnya.

    Dr Hawkins juga menambahkan bahwa untuk mengelola diabetes tipe 5, pasien harus mengonsumsi lebih banyak protein dan lebih sedikit karbohidrat dalam makanan mereka.

    “Namun, hal ini perlu dipelajari dengan serius sekarang, karena ada kemauan global dan mandat resmi dari (IDF) untuk melakukannya,” pungkasnya.

    (kna/kna)

  • Thailand Kasih Insentif 5% untuk Mobil PHEV, Indonesia Bagaimana?

    Thailand Kasih Insentif 5% untuk Mobil PHEV, Indonesia Bagaimana?

    Jakarta

    Pemerintah Thailand resmi mengumumkan kebijakan insentif pajak sebesar 5% terhadap mobil plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dalam upaya mempercepat transisi ke kendaraan ramah lingkungan.

    Dilansir dari Nation Thailand, pada Selasa (26/4/25) lalu kabinet Thailand menyetujui perombakan signifikan terhadap sistem bea cukai untuk kendaraan PHEV.

    “Berlaku mulai 1 Januari 2026, PHEV yang mampu menempuh jarak sedikitnya 80 kilometer dengan sekali pengisian daya listrik akan mendapatkan tarif cukai yang lebih rendah sebesar 5%,” tulis National Thailand dalam laporannya.

    Disebutkan bahwa adanya syarat ini, untuk menciptakan perbedaan yang jelas antara pajak kendaraan hybrid dengan kendaraan PHEV. Di mana, jangkauan berkendara listrik menjadi kriteria utama dalam pemberian insentif.

    Sebelumnya, pemerintah Thailand sempat mengatur insentif ini berlaku untuk kendaraan PHEV yang punya kapasitas tangki BBM 45 liter.

    Namun syarat tersebut dibatalkan lantaran dianggap menciptakan komplikasi yang tidak perlu dan menghambat daya tarik PHEV bagi masyarakat. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Thailand juga mencoba menarik investasi yang besar di industri otomotif dalam hal produksi kendaraan PHEV di negaranya.

    Dilansir dari Reuters, Thailand sudah berencana untuk menawarkan insentif pajak bagi pabrikan yang hendak memproduksi kendaraan PHEV per awal tahun 2026 nanti.

    Perlu diketahui bahwa kendaraan PHEV ini umumnya memadukan mesin berbahan bakar fosil konvensional dengan baterai serta motor listrik. Namun bedanya dengan mobil hybrid biasa, PHEV memungkinkan penggunanya untuk langsung mengecas baterai dengan charger eksternal.

    Mitsubishi Outlander PHEV Foto: Faisal Fahriansyah / 20detik

    Insentif Pajak PHEV di Indonesia

    Tak hanya mobil listrik, beberapa pabrikan juga sejatinya sudah giat untuk memasarkan kendaraan PHEV-nya di Indonesia. Beberapa mobil bahkan sudah mengaspal cukup lama, seperti Mitsubishi Outlander PHEV, hingga Lexus RX 450h+ Luxury PHEV.

    Pemerintah Indonesia punya program insentif serupa Thailand untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan ini. Namun tak sebesar Thailand, Indonesia saat ini hanya memberikan insentif sebesar 3% untuk mobil hybrid, termasuk PHEV.

    “Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan LCEV tertentu yang memenuhi ketentuan sebesar 3% (tiga persen) dari Harga Jual,” demikian bunyi pasal 15 ayat (2) PMK No. 12 Tahun 2025. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025.

    Aturan insentif pajak mobil hybrid ini bisa dikenakan kepada kendaraan yang diproduksi di dalam negeri atau memiliki tingkat komponen dalam negeri. Sehingga hingga berita ini dimuat belum ada model PHEV, yang saat ini dijual di Indonesia, yang berhak mendapat insentif tersebut.

    (mhg/lua)