Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Menperin Bantah Deindustrialisasi Landa RI, Sentil Ekonom-Buka Data

    Menperin Bantah Deindustrialisasi Landa RI, Sentil Ekonom-Buka Data

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menepis kabar buruk yang menimpa industri manufaktur di Tanah Air. Dia mengatakan, Indonesia tidak sedang mengalami deindustrialisasi.

    Hal itu dikatakannya mengacu pada sejumlah lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang menyebut industri manufaktur masih jadi prime mover atau penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia pun mengutip data World Bank dan United Nations Statistics, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2023 menembus angka US$255,96 miliar. Capaian itu disebut sebagai yang tertinggi pernah diraih Indonesia.

    “Dari dua faktor saja, yakni Manufacturing Value Added (MVA) dan share terhadap PDB, belum berbicara mengenai kinerja capaian investasi dan ekspor, serta penyerapan tenaga kerja manufaktur, itu dengan sangat mudah bisa dipatahkan bahwa Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (7/5/2025).

    Nilai Manufacturing Value Added (MVA) tersebut, imbuh dia, menempatkan Indonesia dalam 12 besar negara manufaktur dunia, serta yang terbesar kelima di Asia. Indonesia ada di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan.

    “Di ASEAN, nilai MVA Indonesia tentunya menjadi yang tertinggi, jauh melampui nilai MVA negara-negara ASEAN, termasuk Thailand dan Vietnam. Rata-rata MVA dunia adalah US$78,73 miliar, sementara Indonesia mencatatkan rerata historis sebesar US$102,85 miliar. Pencapaian ini mencerminkan struktur industri manufaktur nasional yang kuat dari hulu ke hilir,” ujarnya.

    “Tren MVA Indonesia terus meningkat sejak tahun 2019, kecuali saat masa pandemi Covid-19. Dengan meningkatnya MVA ini, Indonesia setara dengan beberapa negara industri maju seperti Inggris, Rusia, dan Prancis,” cetusnya.

    Belum lagi, tukasnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sektor industri pengolahan nonmigas mengalami peningkatan dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional, yang tercermin dari catatan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 17,50%.

    Kata Agus, capaian ini naik dibanding periode sama tahun 2024 sebesar 17,47% dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16 persen. Begitu juga dengan dibandingkan dengan triwulan II-2022 pasca-Covid 19 melanda Indonesia, kontribusi ekonomi industri pengolahan nonmigas memiliki tren meningkat sampai dengan triwulan I-2025 ini.

    Dengan begitu, ucapnya, sejumlah indikator atau data kinerja positif industri manufaktur saat ini berkebalikan dengan yang disampaikan ekonom dan pengamat selama ini. Bahwa ada tren penurunan share PDB manufaktur yang menjadi dasar pernyataan mereka terkait deindustrialisasi yang melanda industri manufaktur Indonesia

    “Ekonom dan pengamat perlu melihat lebih dalam data PDB Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) atau PDB manufaktur pada triwulan II tahun 2022 sejak pandemi Covid-19 berhenti melanda Indonesia sampai saat ini pada triwulan I tahun 2025. “Berdasarkan analisis teknokratis kami terhadap data PDB IPNM per triwulan tersebut, ditemukan bahwa ada tren peningkatan pada share PDB IPNM yang signifikan secara statistik,” tukasnya.

    “Jadi, patut dipertanyakan alasan para pengamat yang mengatakan bahwa Indonesia sedang masuk atau sudah masuk ke dalam tahap deindustrialisasi. Itu salah, karena kita bisa lihat dari data yang ada, kinerja industri manufaktur masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi,” kata Agus.

    Di sisi lain, lanjutnya, Kementerian Perindustrian terus menekankan pentingnya kebijakan strategis, pro-bisnis, dan pro-investasi untuk mendorong daya saing global industri nasional.

    “Indonesia juga memiliki potensi besar untuk terus memperluas pangsa pasar global, terutama melalui peningkatan ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi, termasuk sektor industri makanan dan minuman, tekstil, logam, otomotif, serta elektronik,” kata Agus.

    (dce/dce)

  • Pakar: Media sosial tidak selalu sejalan dengan demokrasi

    Pakar: Media sosial tidak selalu sejalan dengan demokrasi

    “Di awal (medsos) yang digambarkan egaliter, itu ilusi. Medsos diciptakan untuk kapitalisme, dengan monetisasi data dan dominasi ‘market’,”

    Semarang (ANTARA) – Pakar ilmu komunikasi dari Carleton University, Canada Prof. Merlyna Lim mengingatkan bahwa media sosial (medsos) dalam kenyataannya tidak selalu sejalan dengan kebebasan berpikir dan perkembangan demokrasi.

    “Di awal (medsos) yang digambarkan egaliter, itu ilusi. Medsos diciptakan untuk kapitalisme, dengan monetisasi data dan dominasi ‘market’,” katanya saat menyampaikan kuliah umum bukunya berjudul “Social Media and Politics in Southeast Asia” di kampus FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Rabu.

    Awalnya, memang banyak orang, termasuk pakar yang berpandangan bahwa medsos meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi, namun kenyataan yang terjadi bisa juga sebaliknya.

    Menurut dia, medsos bekerja dengan sistem algoritma yang didesain lebih efisien untuk menjangkau konsumen, termasuk digunakan pula dalam dunia politik yang sangat berpengaruh dengan iklim demokrasi.

    “(Algoritma, red.) Itu menyederhanakan market, cuma peduli yang ‘ngefans’ sama benci. Jadi, medsos dipolitisasi mengadopsi cara yang sama. Karena ‘user’-nya kan sama, manusianya sama,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa algoritma tidak mengajarkan kritis karena yang dipentingkan hanyalah rasa sehingga akan dengan mudah membuat polarisasi di kalangan masyarakat.

    Dicontohkannya, orang yang dengan mudah akan merasakan hal yang sama atau sepemikiran dengan orang lain di medsos, padahal mereka belum sama-sama mengenal.

    “Membuat cenderung akhirnya kita berkumpul bukan berdasarkan rasional, tetapi karena ‘affect’, rasa. Jadi, seolah sama, padahal tidak saling kenal. Bisa idola sama, selera sama. Ini dimanipulasi (algoritma) dengan sengaja,” katanya.

    Dalam perkembangan, kata dia, muncul apa yang diistilahkannya dengan “algorithmic white branding” yang memanipulasi pencitraan dengan memainkan emosi masyarakat dengan tujuan mencuci citra tokoh politik atau figur publik.

    “Para ‘political figure’ dan kandidat yang punya masa lalu yang suram, abu-abu, gelap, bahkan berdarah kemudian diciptakan (citra) secara baru dan ini ternyata efektif,” katanya.

    Ia mencontohkan sebagaimana terjadi di Filipina saat pilpres lalu melalui politik kegembiraan dengan menyasar kalangan generasi Z sebagai pemilih pemula dan ketiadaan literasi sejarah yang membuatnya semakin efektif.

    “Cara semacam itu digunakan bukan cuma di Filipina, tetapi juga Indonesia, Kamboja, Thailand, dan negara-negara di Asia Tenggara. Mitigasinya ya dengan literasi ya, algoritma itu kerjanya seperti apa? Sudah saatnya dari SD, SMP, SMA itu belajar,” katanya.

    Hadir juga sebagai pembicara pada kesempatan itu, yakni Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Undip Wijayanto, Ph.D, dan sebagai penanggap adalah Dr. Nurul Hasfo dan Yuwanto, Ph.D.

    Menurut Wijayanto Ph.D, medsos pada media 1998-2008 berdampak positif terhadap demokrasi dengan kecenderungan memperkuatnya, tetapi pada 10 tahun terakhir ini trennya justru represif dan propaganda.

    Ia mencontohkan teror melalui medsos sebagai salah satu bentuk “digital repression” yang dialami oleh pegiat sipil yang menjadi tren menunjukkan kemunduran demokrasi.

    Sementara, Nurul Hasfi menambahkan bahwa buku tersebut bisa menjadi alat kontrol bagi para elite politik, perusahaan marketing politik, dan menjadi rujukan para pegiat literasi digital untuk masyarakat agar lebih menyehatkan proses demokrasi digital.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investor memulai kegiatan usahanya di dalam negeri. Apalagi realisasi investasi awal tahun ini dikatakan naik pesat. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi nilai investasi pada kuartal I/2025 mencapai Rp465,2 triliun. Angka tersebut meningkat 15,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp401,5 triliun.

    Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan, capaian peningkatan realisasi investasi periode tersebut mesti dioptimalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan menyejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mempermudah aktivitas usaha para investor. 

    “Di dunia industri Indonesia, ada daftar urutan hambatan investasi. Hambatan nomor satu itu masalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, macam-macam,” kata Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2025). 

    Jumhur menilai momentum peningkatan realisasi investasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memangkas perizinan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh industri yang otomatis mengurangi jumlah pengangguran.

    “Izin-izin itu kan duit semua. Nah, pemerintah itu tahu dan bisa, kalau semua itu didrop maka perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Itu tugasnya pemerintah,” jelasnya.

    Dalam hal ini, dia merujuk pada laporan hasil riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyebutkan bahwa cost of doing business atau biaya yang dikeluarkan untuk berbisnis pengusaha di Indonesia paling tinggi dibandingkan empat negara tetangga lainnya yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. 

    Kondisi ini menjadikan Indonesia negara yang tidak kompetitif dari kaca mata pelaku industri. Biaya tinggi yang dikeluarkan pengusaha, di antaranya untuk membayar logistik serta bunga pinjaman bank. 

    Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13%, serta tertinggal jauh dari Singapura yang hanya 8%. Kemudian, suku bunga kredit di Indonesia berkisar antara 8-14%, lebih tinggi dari empat negara lainnya yang hanya 4-6%.

    “Pemerintah harusnya bantu pengusaha di situ. Biaya logistik turunin dong, bayar bunga bank jangan ketinggian dong. Kasihan loh pengusaha. Dia pinjam duit untuk modal harus bayar bunga 14-15%, kan gila,” terangnya. 

    Padahal, bunga pinjaman usaha di negara tetangga disebut hanya di kisaran 6-7%. Dia pun mempertanyakan bunga bank tinggi untuk UMKM dan lain-lain.

    Bunga tinggi yang diminta perbankan sebagai syarat pemberian kredit menurut mantan Kepala BNP2TKI itu adalah salah satu contoh hal tidak produktif yang merugikan Indonesia.

    “Jadi keuntungan sebagian besar diambil untuk hal-hal yang enggak produktif. Tapi kalau itu dikembalikan ke perusahaan, dikembalikan ke buruh, itu menjadi daya beli dan jadi penghidupan lagi bagi yang lain,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut Jumhur, dinamika perburuhan hanya menempati urutan ke-11 dari daftar faktor yang menghambat masuknya modal ke Indonesia. Tuntutan peningkatan kesejahteraan yang digaungkan kelompok buruh di Indonesia tidak terlalu berpengaruh ke minat investor.

    “Untuk upah ini kan ada benchmarking-nya. Apa yang dituntut buruh itu masih masuk akal dibandingkan dengan di Vietnam atau Filipina,” imbuhnya.

    Dalam kondisi daya beli masyarakat yang lemah saat ini, Jumhur berpendapat kondisi ini diakibatkan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang harus diurai satu per satu.

    “Carry over yang paling parah dan mengerikan dari kebijakan masa lalu adalah daya beli masyarakat yang terpukul habis. Bayangkan di 2014 itu saldo harian rata-rata rakyat di perbankan masih Rp3,8 juta. Sekarang tinggal Rp1,3 juta, artinya daya beli anjlok. Kalau orang enggak punya duit, industri juga pasti terpukul,” jelasnya.

    Untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat, Jumhur mendesak pemerintah untuk bisa mempermudah investasi yang masuk dan menekan biaya berbisnis yang harus dikeluarkan pengusaha. 

    Dengan demikian, pihaknya berharap semakin banyak pembukaan lapangan kerja, artinya uang yang dibelanjakan para buruh bisa kembali menggerakkan roda perekonomian.

    “Pemerintah sebagai pembuat kebijakan saat ini sangat terbuka untuk mendapat masukan orang-orang yang berkecimpung langsung di bidang-bidangnya. Anggaplah selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini adalah fenomena kesementaraan. Semoga dengan berdialog dan membuat kebijakan yang tepat bisa menghasilkan hasil yang baik bagi rakyat,” pungkasnya.

  • Ekonom Beberkan Biang Kerok Investasi Asing Masih Minim di RI

    Ekonom Beberkan Biang Kerok Investasi Asing Masih Minim di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkap sederet alasan investor asing masih cenderung minim merealisasikan investasinya di Indonesia. Salah satu faktornya adalah perubahan lingkungan bisnis yang tidak pasti.

    Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyebut ada potensi perpindahan investasi dari China, termasuk peluang relokasi di tengah kebijakan tarif resiprokal yang akan dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap beberapa negara.

    “Ketika kondisi seperti sekarang ini terjadi, yang ada adalah adanya perpindahan dari negara-negara yang misalnya terancam oleh kebijakan AS. Contohnya adalah perpindahan investasi dari China. Bagaimana relokasi yang sudah terjadi di negara-negara Asean,” kata Yose dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Diteror Trump dan Diancam Xi Jinping, Bagaimana Nasib Ekonomi Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Sayangnya, keterkaitan Indonesia di dalam rantai pasok global (global supply chain) relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, bahkan dibandingkan dengan China.

    Pada 2024, misalnya, Yose mengungkap terjadi relokasi perusahaan Jepang. Data tersebut menunjukkan, hanya ada 16 perusahaan yang melakukan relokasi ke Indonesia.

    “Dari China itu sekitar ada 176 perusahaan Jepang yang melakukan relokasi ke negara-negara Asean. 90 [perusahaan] atau lebih dari 50% itu perginya ke Vietnam, 25 [perusahaan] perginya ke Thailand, ke Malaysia 19 [perusahaan], ke Indonesia hanya 16 [perusahaan],” ungkapnya.

    Yose menyebut relokasi yang belum berjalan secara optimal ini salah satunya lantaran struktur produksi Indonesia yang berbeda dengan China. Indonesia, kata dia, cenderung berada di bawah dari negara-negara lain, bahkan dibandingkan dengan India.

    “Karena kalau China lebih banyak manufaktur, kemudian Indonesia memang lebih banyak natural resources yang kita produksi. Ketidaksamaan ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tadi akan berpikir ketika memindahkan produksinya ke Indonesia,” jelasnya.

    Apalagi, dia menjelaskan relokasi dari satu negara ke negara lain juga membutuhkan biaya. Namun, jika semakin sama struktur produksi, maka akan semakin mudah untuk China merelokasi pabriknya.

    Selain itu, pemicu lainnya adalah integrasi di dalam global supply chain Indonesia yang rendah. Dia menyebut rantai pasok global berada di bawah rata-rata Asia, seperti India, Kamboja, Vietnam, hingga Filipina.

    Lebih lanjut, Yose menambahkan lingkungan bisnis yang tidak pasti juga menjadi alasan investor menarik diri untuk menginvestasikan di Tanah Air. Alhasil, kondisi ini membuat Indonesia menjadi kurang menarik untuk menjadi sasaran atau destinasi dari relokasi.

    “Oleh karena itu, membuka diri lebih banyak dengan kebijakan-kebijakan yang semakin lebih open terhadap perekonomian dunia, membuat kita menjadi lebih terintegrasi. Itu bisa memberikan keuntungan kita, dan ini adalah momentumnya,” pungkasnya.

  • Menperin kenalkan “green mobility” untuk fasilitasi industri otomotif

    Menperin kenalkan “green mobility” untuk fasilitasi industri otomotif

    Apapun perkembangan teknologi otomotif, kami menyambut baik dan berkomitmen memfasilitasi kebijakannya melalui ‘green mobility’

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memperkenalkan konsep green mobility sebagai pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, berdaya saing tinggi, mendukung keberlanjutan mobilitas, serta memfasilitasi teknologi otomotif.

    “Apapun perkembangan teknologi otomotif, kami menyambut baik dan berkomitmen memfasilitasi kebijakannya melalui konsep green mobility. Kebijakan ini akan lebih adaptif dan sustain bagi industri otomotif nasional terutama menjawab perkembangan pesat teknologi otomotif yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, mendukung mobilitas penduduk dan melindungi investasi otomotif yang telah ada di Indonesia selama ini,” ujar Menperin di Jakarta, Rabu.

    Dijelaskannya, konsep ini hadir karena Industri otomotif Indonesia sedang mengalami disrupsi teknologi baik dari sisi produksi maupun produk yang dihasilkan.

    Hal ini terlihat dari berbagai produk otomotif berteknologi tinggi dan ramah lingkungan telah memasuki pasar domestik, seperti kendaraan menggunakan teknologi Internal Combustion Engine (ICE), hybrid, baterai listrik dan fuel cell hydrogen.

    Menperin menyampaikan, konsep ini mempertimbangkan investasi otomotif yang sudah berlangsung lama di tanah air.

    Pemerintah misalnya telah memfasilitasi investor yang memproduksi kendaraan berteknologi ICE dalam bentuk insentif bagi produk Low Cost Green Car (LCGC) , dan program biofuel.

    Pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan dan insentif yang mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik melalui insentif PPNBM DTP serta hilirisasi sumber daya alam yang mendukung industri baterai kendaraan listrik.

    Selain itu, dikatakannya, pemerintah turut memberikan insentif untuk produksi kendaraan hybrid.

    Terbaru, Indonesia tengah menyiapkan kebijakan dan insentif bagi investor yang memproduksi kendaraan berteknologi fuel cell hydrogen.

    “Selain memfasilitasi teknologi otomotif terbaru, kami juga tetap akan melindungi investasi otomotif yang sudah lama berproduksi di Indonesia. Prinsipnya, selama investasi industri otomotif lama atau baru tersebut menghasilkan produk otomotif lebih ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi dan mendukung mobilitas masyarakat, maka akan kami fasilitasi melalui kebijakan green mobility,” ujar Menperin

    Selain itu, Agus mengatakan pasar otomotif Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang serta dapat diisi oleh produk otomotif dalam negeri.

    Hal ini ditunjukkan oleh rasio kepemilikan mobil Indonesia yang relatif lebih rendah dibanding dengan rasio kepemilikan mobil di negara tetangga ASEAN.

    Menperin menyebut rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia hanya 99 unit per 1.000 orang penduduk, sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 281 juta orang pada tahun 2024.

    Jika dibandingkan rasio kepemilikan kendaraan motor roda empat di Malaysia, sebesar 490 unit per 1.000 orang penduduk. Sementara Malaysia hanya memiliki sekitar 35 juta penduduk.

    Di sisi lain, Thailand juga menunjukkan rasio kepemilikan mobil yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 70 juta orang, negara itu mampu mencatat rasio kepemilikan mobil sebanyak 275 unit per 1.000 orang.

    “Di Singapura 211 unit per 1.000 orang, Korea Selatan 530 unit per 1.000 orang, dan Jepang 670 unit per 1.000 orang,” kata Agus.

    Konsep green mobility diharapkan mendukung upaya pemerintah untuk pencapaian target Net Zero Emission (NZE) sektor manufaktur pada tahun 2050.

    “Kami mengakselerasi target NZE di sektor industri manufaktur dapat tercapai pada tahun 2050 atau 10 tahun lebih cepat daripada target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan para pelaku industri, termasuk sektor otomotif. Alhamdulillah, mereka siap untuk mendukung tercapainya target NZE di sektor manufaktur tersebut,” kata Menperin.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • CATL Siapkan Investasi Jumbo, Cari Pinjaman 1 Miliar Dolar Demi Bangun Pabrik Baterai di RI – Halaman all

    CATL Siapkan Investasi Jumbo, Cari Pinjaman 1 Miliar Dolar Demi Bangun Pabrik Baterai di RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Produsen baterai kendaraan listrik kondang asal China, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) berencana melebarkan ekspansi dengan membangun pabrik di Indonesia.

    Untuk merealisasikan rencana itu, kini CATL tengah mencari pinjaman sekitar 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,4 triliun demi mendanai investasi di Indonesia.

    Rencananya pabrik baterai rakitan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) CATL akan di bangun di Karawang, Jawa Barat.

    Hal itu terungkap usai sumber yang tidak ingin diungkapkan identitasnya menyebutkan bahwa CATL tengah mencari pendanaan untuk mendanai investasi di pangsa Indonesia.

    “CATL, pembuat baterai terkemuka dunia, sedang mencari pinjaman sekitar 1 miliar dolar untuk mendukung investasinya di Indonesia,” ujar sumber yang tidak ingin diungkapkan identitasnya mengutip Tech In Asia.

    “Pinjaman tersebut mungkin memiliki jangka waktu lima hingga tujuh tahun,” imbuhnya.

    Untuk merealisasikan rencana ekspansi, CATL kabarnya akan menjalin kesepakatan kerja sama dengan Indonesia Battery Corporation (IBC), yang belakangan disebut dengan Proyek Dragon.

    Investasi raksasa baterai China pada Proyek Dragon dilakukan lewat Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL), usaha patungan bersama dengan Brunp dan Lygend.

    Dua perusahaan yang disebut terakhir punya keahlian pada pembuatan bahan baku baterai setrum. 

    CATL belum memberikan komentar publik mengenai inisiatif ini.

    Namun sejauh ini diskusi dengan calon pemodal masih berlangsung, dan ketentuan pinjaman dapat berubah.

    Perjalanan Ekspansi CATL di RI

    CATL masuk ke Indonesia melalui anak usahanya, Ningbo Contemporary Brunp Legend Co. Ltd. (CBL), yang menjalin kemitraan strategis dengan PT Industri Baterai Indonesia (IBC) pada 16 Oktober 2024.

    Kolaborasi ini kemudian melahirkan proyek bernama Dragon yang fokus pada pengembangan industri baterai EV terintegrasi.

    Pada kesepakatan awal, CATL mengumumkan nilai investasi untuk proyek Dragon sebesar 1,18 miliar dolar AS dengan kapasitas produksi mencapai 15 gigawatt hour (GWh) per tahun.

    Namun, nilai tersebut kemudian dikoreksi menyusul persetujuan Outward Direct Investment (ODI) dari pemerintah China.

    Terpisah, Indonesia dipilih menjadi target utama karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, salah satu bahan baku utama dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV).

    Selain itu Indonesia berada di posisi geografis strategis di Asia Tenggara, sehingga memungkinkan CATL untuk mengakses pasar lebih luas.

    Melalui ekspansi ini, CATL memperkuat rantai pasok globalnya dari hulu ke hilir, termasuk pengolahan bahan mentah hingga perakitan baterai.

    Selain itu, distribusi produk baterai ke negara-negara seperti India, Vietnam, Thailand akan jauh lebih efisien.

    Jika berhasil, ekspansi ini akan membawa investasi besar, transfer teknologi, dan lapangan kerja baru di sektor industri hijau.

    Ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekosistem kendaraan listrik dunia.

    CATL Dominasi Industri Baterai

    Sejak tahun 2017, CATL telah menempati posisi nomor satu dunia dalam penjualan baterai EV dan mempertahankan dominasinya hingga kini.

    Data dari tahun 2023 menunjukkan pangsa pasar global CATL mencapai sekitar 36–37 persen,  mencapai  sepertiga dari seluruh baterai EV di dunia.

    Sementara data terbaru dari SNE Research asal Korea Selatan, mengungkap bahwa CATL tercatat sebagai produsen baterai EV terbesar di dunia dengan pangsa pasar global sebesar 38,2 persen per Januari–Februari 2025.

    Jauh mengungguli pesaing seperti LG Energy Solution (Korea Selatan), BYD (Tiongkok), dan Panasonic (Jepang).

    CATL terus memperkuat posisinya lewat investasi besar dalam riset dan pengembangan (R&D)., lebih lanjut CATL juga mengarahkan strategi ke arah energi bersih dan berkelanjutan,

    Untuk mempertahankan dominasinya, CATL aktif membangun pabrik di berbagai negara.

    Per 30 September 2024, CATL telah memiliki 13 lokasi produksi baterai secara global, termasuk pabrik di Thuringia, Jerman, yang telah memulai produksi massal, dan proyek pembangunan pabrik di Hungaria yang masih berjalan.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Atlet Esports Free Fire yang Wakili RI di SEA Games 2025 Terungkap

    Atlet Esports Free Fire yang Wakili RI di SEA Games 2025 Terungkap

    Jakarta –

    Atlet esports Free Fire Indonesia yang akan bermain di SEA Games 2025 telah terungkap. Namun baru satu tim yang diumumkan, mengingat Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) akan mengirimkan dua tim.

    “PB ESI dengan bangga mengumumkan penunjukan langsung skuad Free Fire Team 1 yang akan mewakili Indonesia ke ajang multi event 33rd SEA Games Thailand 2025,” bunyi pernyataan PB ESI, sebagaimana dikutip detikINET dari media sosial resminya, Selasa (6/5/2025).

    PB ESI menyatakan, nama-nama yang terpilih ini akan menjalani program latihan khusus. Menurut mereka, persiapan yang maksimal harus dilakukan, supaya Indonesia bisa meraih medali emas.

    Adapun skuad Free Fire Team 1 ini diisi oleh Abi Siliwangi, Wira Gunawan, Abdullah Kamal Hasibuan, M Haidir Ali, dan M Fikry Haikal. Para atlet kebanggaan Indonesia itu kebanyakan memperkuat tim esports bernama RRQ Kazu. Paling hanya Haikal yang merupakan punggawa dari Dewa United Apollo.

    “Tim ini akan dipimpin oleh Pelatih Adi Gustiawan, seorang ahli strategi dengan rekam jejak gemilang dalam membentuk tim esports berkelas dunia. Beliau akan didampingi oleh dua Asisten pelatih elite, Laurensius Ade Putra dan Muslih Wahyudi R,” tulis PB ESI.

    Daftar pemain yang telah diumumkan merupakan wajah-wajah baru, bila dibandingkan skuad Free Fire Indonesia di SEA Games 2021. Ketika pekan olahraga se-Asia Tenggara ini diselenggarakan di Vietnam, Timnas Free Fire diperkuat oleh Agus Suparman, Ibnu Nasir Ramdani, Muhammad Fikri Alief Pratama, Nur Ivaldi Fajar, Rafli Aidil Fitrah, Raihan Maghfur, Rhama Satria, Richard William Manurung, Shahin Taskhir, dan Victor Innosensius.

    Empat tahun lalu, sepuluh atlet esports Tanah Air tersebut berhasil mengharumkan nama bangsa. Dua tim yang dikirim Indonesia sukses membawa pulang medali emas dan perak.

    Sementara ini deretan atlet yang akan memperkuat skuad Free Fire Team 2 belum diketahui. PB ESI masih belum membeberkannya dan kemungkinan dalam waktu dekat akan terungkap.

    Sebagai tambahan informasi, SEA Game 2025 akan diselenggarakan pada 9-20 Desember 2025. Namun untuk jadwal main Timnas Indonesia di cabang olahraga (cabor) esports belum diketahui secara pasti.

    Terkait cabor esports ini, ada empat game yang akan dipertandingkan. Sederet game yang dimaksud ialah Free Fire, Mobile Legends: Bang bang, Arena of Valor, dan EA FC Online.

    (hps/fay)

  • Segudang Masalah Penyebab Ekonomi RI Awal 2025 Tak Sampai 5%

    Segudang Masalah Penyebab Ekonomi RI Awal 2025 Tak Sampai 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah ekonom mengungkapkan segudang masalah yang membuat ekonomi Indonesia loyo pada kuartal I-2025. Terlepas dari masalah perang tarif dagang di tingkat global yang membuat prospek ekonomi dunia lesu, masalah ekonomi yang belum terbenahi menjadi penyebab ekonomi Indonesia pada awal tahun ini tak mampu tumbuh di atas 5%.

    “Sudah cukup jelas bahwa saat ini ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan,” kata Kepala Ekonom BCA David Sumual dalam acara Innovation Summit Southeast Asia 2025, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    David mengatakan, ekonomi Indonesia yang hanya tumbuh 4,87% pada kuartal I-2025 atau merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% dan bahkan anjlok lebih dalam dibanding pertumbuhan kuartal I-2024 sebesar 5,11%, salah satunya dipicu oleh daya beli masyarakat yang tak mampu pulih, setelah tertekan sepanjang 2024.

    Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54,53% terhadap ekonomi atau PDB Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu tumbuh 4,89% yoy, jauh lebih buruk dari kondisi empat kuartal tahun lalu yang memang sudah di bawah 5% di kisaran 4,9%.

    Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.

    Terus merosotnya komponen utama pendorong ekonomi itu disebabkan jumlah kelas menengah di Indonesia yang terus terkikis. Berdasarkan catatan BPS, Pada 2014, jumlah kelas menengah masih sebanyak 43,34 juta orang lalu pada 2019 menjadi 57,33 juta orang. Sementara itu, pada 2021 jumlahnya merosot menjadi sebesar 53,83 juta orang, sedangkan pada 2024 sudah tersisa 47,85 juta orang.

    Golongan kelas menengah yang merosot itu masuk ke golongan kelas menengah rentan dan golongan kelas rentan miskin. Sebab, sejak masa pandemi dua golongan kelas itu mengalami peningkatan jumlah.

    Pada 2019 jumlah kelas menengah rentan atau aspiring middle class sebanyak 128,85 juta, lalu pada 2021 menjadi 130,82 juta dan pada 2024 menjadi 137,50 juta. Sementara itu, jumlah kelas rentan miskin naik dari 54,97 juta orang, menjadi 58,32 juta orang, dan pada 2024 menjadi 67,69 juta orang.

    Kelas menengah ini bahkan tercatat tak banyak yang naik kelas menjadi kelas atas, sebab kelas atas hanya naik dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang menjadi 1,07 juta orang pada 2021, dan pada 2024 masih sebanyak 1,07 juta orang. Sedangkan kelas miskin terus turun dari 25,14 juta, menjadi 27,54 juta, dan pada 2024 menjadi 25,22 juta.

    “Penurunan populasi kelas menengah dan konsumsi yang stagnan juga menjadi penghambat dari sisi dalam negeri,” ujarnya.

    David mengatakan, penciptaan lapangan kerja yang minim terutama karena deindustrialisasi dini menjadi masalah utama yang menyebabkan ambruknya data kelas menengah, yang berujung pada lemahnya daya beli masyarakat.

    Kondisi deindustrialisasi ini tercermin dari distribusi industri pengolahan atau manufaktur terus merosot terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2014, berdasarkan catatan BPS peranan sektor industri manufaktur terhadap PDB masih 21,02%. Pada 2019 tersisa 19,7%, dan pada 2024 kian merosot menjadi hanya 18,98% dengan pertumbuhan hanya 4,43%.

    “Pertumbuhan lapangan kerja yang tertinggal di sektor tersebut menghalangi populasi kelas menengah yang bercita-cita untuk meningkatkan taraf hidupnya secara sosial-ekonomi,” tegas David.

    Oleh sebab itu, untuk menangani masalah itu, tak ada pilihan lain bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menggalakkan industrialisasi di Indonesia sebagai sarana penciptaan lapangan kerja. Industrialisasi akan tercipta bila investasi marak masuk ke tanah air.

    Investasi akan masuk bila regulasi di tanah air tidak berbelit, yang selama ini menjadi hambatan bagi investor untuk masuk. “Misalnya, modal yang harus disetor di Indonesia terlalu tinggi, Rp10 miliar dibandingkan hanya 2 ringgit di Malaysia. Ini salah satu penghambat investasi di Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, David juga menekankan, investor akan teratarik untuk terus berinvestasi di Indonesia bila perlindungan hak kekayaan intelektual diperkuat, seiring dengan upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas, dan terus berkembangnya riset, maupun inovasi teknologi.

    “Dengan menggabungkan fokus strategis, mengatasi hambatan sistemik, membangun ekosistem inovasi yang sesungguhnya, dan belajar dari keberhasilan relevan seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, Indonesia dapat meningkatkan basis industrinya dan mendorong masa depan ekonominya, kata David.

    (arj/mij)

  • Polisi Bongkar Peran Jonathan Frizzy Selundupkan Vape Isi Obat Keras

    Polisi Bongkar Peran Jonathan Frizzy Selundupkan Vape Isi Obat Keras

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menyampaikan artis Jonathan Frizzy (JF) berperan aktif dalam penyelundupan vape atau rokok elektrik yang mengandung obat keras etomidate di Indonesia.

    Kasat Resnarkoba Polres Bandara Soetta AKP Michael Tandayu mengatakan JF memiliki sejumlah peran dalam perkara ini. Misalnya, sebagai penghubung dengan bandar sekaligus tersangka EDS.

    “JF ini berperan yang pertama, dia berkomunikasi dengan bandarnya, yairu EDS, dalam pembawaan cartridge pod berisi liquid dari malaysia ke Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

    Dia menambahkan JF kemudian menyediakan kurir untuk menjemput komponen rokok elektrik yang berisi obat keras etomidate untuk disebarkan di Indonesia. 

    Selanjutnya, dia juga merupakan pengendali pengiriman pod yang mengandung etomidate ini dengan membuat WhatsApp Group “Berangkat”. Grup tersebut merupakan alat komunikasi JF dengan kurir rokok elektrik etomidate.

    “Dia [JF] orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor, dan memfasilitasi penjumputan pod yang mengandung etomidate,” pungkasnya.

    Di samping itu, Kapolres Kota Bandara Soetta, AKBP Ronald Sipayung mengatakan cartridge etomidate itu berasal dari Thailand. Harga satu komponen yang mengandung obat keras itu dijual Rp4 juta per unit.

    “Nilai harga per cartridge sebesar Rp 4 juta, maka nilai nominal yang kita gagalkan dalam peredaran ini adalah kurang lebih Rp3,5 miliar dan kita asumsikan bisa menyelamatkan masyarakat untuk tidak menggunakan etomidate ini sebanyak 3.600 orang,” tutur Sipayung.

  • Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

    Standar ini ditentukan berdasarkan pengeluaran minimum sebesar USD 6,85 per hari atau sekitar Rp38.411 per orang per hari. Jika dihitung per bulan, itu setara dengan Rp1,15 juta per kapita.

    Dengan populasi Indonesia yang kini mencapai 285,1 juta jiwa (data Susenas 2024 dari BPS), angka tersebut berarti ada lebih dari 172 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan global.

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia masuk dalam posisi tertinggi kedua. Di peringkat pertama adalah Laos, yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi, yaitu 68,9% dari total populasi 7,8 juta jiwa.

    Filipina menyusul dengan 50,6% dari total populasi 115,8 juta orang atau setara 58,59 juta penduduk, lalu Vietnam dengan 18,2% dari total populasi 101 juta orang atau setara 18,38 juta penduduk, Thailand 7,1% dari total populasi 71,9 juta orang atau setara 5,1 juta orang, dan Malaysia hanya 1,3% dari total populasi 35,6 juta orang atau setara 462.800 orang.

    Bahkan, dibandingkan dengan negara raksasa seperti China bahkan mencatatkan angka kemiskinan lebih rendah, yakni 11,9% dari total penduduk 1,4 miliar jiwa, atau sekitar 166,6 juta orang.

    Perlu dipahami bahwa perhitungan garis kemiskinan ini menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP), bukan kurs biasa. PPP memperhitungkan daya beli masyarakat di masing-masing negara.

    Untuk Indonesia, menurut data Bank Dunia, nilai tukar daya beli atau PPP conversion factor Indonesia pada 2017 ada di angka 5.607,5. Itu artinya, standar garis kemiskinan global untuk negara berpendapatan menengah-atas sebesar USD 6,85 per hari kalau dikonversi ke rupiah jadi sekitar Rp 38.411 per orang per hari, atau kira-kira Rp 1,15 juta sebulan.