Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Kisah 2 Brand Lokal RI Bangkit dari Krisis Berkat Dukungan Shopee

    Kisah 2 Brand Lokal RI Bangkit dari Krisis Berkat Dukungan Shopee

    Jakarta –

    Setiap usaha punya cerita jatuh bangunnya sendiri. Namun di balik masa-masa sulit, justru para pelaku usaha menemukan keberanian dan kreativitas untuk bangkit lebih kuat. Kondisi inilah yang dialami oleh dua brand lokal asal Indonesia, Batik Khantil dan Kintakun.

    Owner Batik Khantil, Ahmad Musa bercerita pada tahun 2018, bisnisnya jatuh karena toko miliknya terbakar akibat korsleting listrik. Toko yang dibangunnya bertahun-tahun itu pun habis dilahap dalam semalam.

    “Kami buka toko di Pekalongan sejak tahun 2015 sampai tahun 2018. Waktu tahun 2018, toko kami mengalami musibah kebakaran. Setelah sekian lama kita bangun toko tersebut, kita berjuang bertahun-tahun, habis dalam satu malam,” ujar Musa pada acara Media Gathering Shopee 12.12 Birthday Sale: Satu Dekade Mengukir Cerita Pertumbuhan Bersama di Aroem Mahakam Resto, Jumat (5/12/2025).

    Bukan hanya itu, kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 juga kembali menghantam bisnisnya. Namun, Musa mengaku tak putus asa dan mulai merambah ke penjualan online di Shopee.

    “Di tahun 2020, datanglah pandemi. Setelah pandemi, kita tutup lagi lockdown. Akhirnya, kita memutuskan bergabung bersama Shopee biar kita bisa tetap eksis. Sejak bergabung di Shopee, kita bisa memperluas jaringan dan menumbuhkan pertumbuhan bisnis yang sangat pesat,” papar Musa.

    Tak main-main, omzet Batik Kanthil sejak bergabung di Shopee pun meningkat tajam. Peningkatan ini tentu tak lepas dari pemanfaatan fitur unggulan di Shopee Live. Selain peningkatan omzet, produk Batik Kanthil kini juga semakin dikenal masyarakat, bahkan hingga ke pasar global, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

    “Bergabung ke Shopee memang menjadi titik balik dari yang awalnya hanya dikenal di sekitar Kota Pekalongan, karya kami bisa sampai banyak di kota seluruh Indonesia. Sejak bergabung di Shopee, Batik Kantil mencatat untuk peningkatan pesanan orderan lebih dari 50 kali lipat,” katanya.

    “Dan berbagai program campaign angka kembar, fitur Shopee Ad, pelatihan Kampus UMKM Shopee, hingga fitur Shopee Live dan Shopee Video sangat membantu untuk UMKM. Dan akhirnya kini kami membangun studio live streaming sendiri karena hampir 45% dari total pesanan yang kami terima itu dari Shopee Live,” ucap Musa.

    Jatuh bangun juga dialami brand sprei lokal Kintakun. Marketing Director of Kintakun, Vincent Saputera mengungkapkan pabrik Kintakun juga sempat mengalami kebakaran sehingga harus mulai berbisnis dari awal. Namun, di tahun 2018, bisnis Kintakun kembali bangkit sejak bergabung bersama Shopee.

    “Dari zaman waktu itu krisis, kita pernah juga pabriknya kebakaran, jadi harus mulai dari awal. Waktu itu penurunan penjualan sangat banyak sehingga mengalami overstock,” papar Vincent.

    “Waktu itu sekitar tahun 2017-2018, kita join Shopee Mall. Dan di situ, kita ada banyak campaign dibantu oleh Shopee sehingga membantu kami menjangkau dan memperkenalkan produk Kintakun ke seluruh Indonesia,” imbuhnya.

    Vincent mengungkapkan pihaknya kerap memanfaatkan Shopee Live dan Shopee Video dalam memasarkan produk Kintakun. Menurutnya, strategi ini sangat membantu Kintakun menggaet minat para konsumen.

    “Shopee Live ini suatu trend dimana kita secara digital bisa memperlihatkan produk langsung, menjelaskan, bahkan berinteraksi (dengan pembeli). Dan Shopee Video itu juga membantu untuk marketingnya, orang bisa melihat ada video-video yang menarik, dan akhirnya tertarik untuk masuk ke live-nya,” jelasnya.

    Dukungan Shopee untuk UMKM

    Shopee Birthday Sale 12.12 Foto: dok. Istimewa

    Selama satu dekade hadir di Indonesia, Shopee terus mendorong UMKM dan brand lokal berkembang melalui berbagai program mulai dari Shopee Pilih Lokal, Kampus UMKM Shopee hingga Program Ekspor Shopee Flexi. Shopee Jagoan UMKM

    “Untuk UMKM dan brand lokal, selama satu dekade ini, Shopee sudah menjadi rumah bagi jutaan UMKM untuk memulai membangun bisnis mereka. “Kami mengadakan program latihan, kompetisi Jagoan UMKM Naik Kelas untuk mendukung pertumbuhan pelaku usaha,” ujar Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja.

    “Nggak hanya itu, kami juga memberikan dukungan untuk penjual baru melalui Program Sukses UMKM Baru dan membuka akses ke pasar global melalui Program Ekspor Shopee, dan jProgram Ekspor Shopee Flexi,” lanjutnya.

    Pada gelaran Birthday Sale 12.12 kali ini, Shopee juga menggandeng berbagai brand lokal untuk berkolaborasi menghadirkan koleksi eksklusif. Salah satunya kolaborasi bersama Kintakun dengan menghadirkan koleksi sprei berwarna orange ciri khas Shopee.

    “Kita membuat spesial design motif icon uniknya Shopee, yaitu jeruk dengan desain gaya-gaya Jepang, lebih clean dan cute. Kita juga ada collectable cute keychain bareng Shopee, dengan berbagai macam warna,” kata Vincent.

    “Untuk promonya, kita juga memberikan promo diskon sampai 50% dan pengguna bisa berkesempatan mendapatkan sprei kolaborasi bersama Shopee seharga Rp12,” lanjutnya.

    Selain kolaborasi spesial, di puncak kampanye 12.12 Birthday Sale, Shopee juga menyiapkan berbagai promo menarik. Mulai dari tanggal 11 Desember 2025 pukul 20:00 WIB, pengguna dapat menikmati Diskon s/d 120RB, Voucher Ulang Tahun s/d 100%, Potongan Langsung 1JT, Traktiran Mobil Rp12 & 12.000 Produk Lainnya, serta Gratis Ongkir Rp0. Bahkan mulai pukul 00:00 WIB di 12 Desember mendatang, akan ada koleksi Semua Produk Rp1 spesial untuk pengguna Shopee.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai kampanye Shopee 12.12 Birthday Sale, kunjungi https://shopee.co.id/m/12-12.

    Tonton juga video “Shopee Indonesia Raih Penghargaan Penggerak Pertumbuhan Bisnis Lokal di Detikcom Awards 2025”

    (prf/ega)

  • Bos WHO Respons Bencana Banjir Asia Termasuk yang Terjadi di Indonesia

    Bos WHO Respons Bencana Banjir Asia Termasuk yang Terjadi di Indonesia

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti terkait bencana banjir besar yang melanda sejumlah negara Asia, termasuk di Indonesia. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan pihaknya kini berkomunikasi erat dengan pemerintah dan mitra kesehatan di kawasan untuk memastikan dukungan dapat diberikan secara cepat dan tepat.

    Dalam pernyataan terbarunya melalui media sosial, Dr Tedros menyebut WHO telah menjalin koordinasi intensif dengan Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Negara-negara tersebut terdampak banjir besar yang disebut sebagai salah satu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kami berkomunikasi erat dengan mitra di Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam menanggapi banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat badai siklon #Ditwah,” ungkap Dr Tedros, dikutip Jumat (5/12/2025).

    WHO saat ini tengah mengerahkan tim tanggap cepat (rapid response teams) ke negara-negara yang telah meminta dukungan. Pihaknya juga memperkuat sistem pengawasan penyakit untuk mencegah terjadinya wabah, serta memastikan layanan kesehatan esensial tetap berjalan di wilayah-wilayah yang terdampak parah.

    “Kami sedang mengerahkan tim tanggap cepat ke negara-negara yang telah meminta dukungan, memperkuat pengawasan penyakit, dan mendukung keberlangsungan layanan kesehatan esensial bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.

    Dr Tedros juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan luas yang ditimbulkan oleh banjir dan longsor di kawasan Asia.

    “Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kepada masyarakat dan negara-negara yang telah kehilangan orang-orang terkasih dan kehidupan mereka terdampak oleh tragedi ini.”

    Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan laporan terkini kondisi kesehatan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Berdasarkan data 3 Desember 2025, terdapat tiga keluhan kesehatan yang paling banyak muncul. Berikut datanya dihimpun dari laman Kemenkes:

    AcehPenyakit kulit: 238 kasusISPA: 126 kasusDiare: 49 kasusSumatera UtaraPenyakit kulit: 2.824 kasusISPA: 2.436 kasusInfluenza like illness (ILI): 738 kasusSumatera BaratISPA: 181 kasusDemam: 131 kasusDarah tinggi: 103 kasus

    Prioritas penanganan kesehatan yang diberikan mulai dari layanan darurat yang mencakup pemeriksaan kesehatan, pemberian obat dasar dan penanganan luka.

    Di samping itu juga dilakukan pengendalian penyakit seperti fogging, disinfeksi area tergenang dan pemakaian masker.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/kna)

  • Indonesia Gebrak Sidang WIPO, Proposal Tata Kelola Royalti Musik Streaming dan AI Banjir Dukungan Global

    Indonesia Gebrak Sidang WIPO, Proposal Tata Kelola Royalti Musik Streaming dan AI Banjir Dukungan Global

    Jenewa (beritajatim.com) – Delegasi Republik Indonesia mencatatkan pencapaian diplomasi penting dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 yang berlangsung di markas World Intellectual Property Organization (WIPO), Jenewa. Pada hari ketiga pelaksanaan sidang, proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti musik global mendapatkan dukungan masif dari berbagai blok negara dan kelompok regional, menandai langkah maju dalam reformasi industri musik digital dunia.

    Dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, delegasi Indonesia menyoroti posisi strategis tanah air sebagai pasar potensial dalam ekonomi music streaming. Isu utama yang diangkat adalah ketimpangan tata kelola royalti lintas negara serta dampak signifikan kehadiran Artificial Intelligence (AI) terhadap keberlangsungan produk media dan kreativitas seniman.

    “Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta,” ungkap Arief Havas Oegroseno dalam forum WIPO tersebut.

    Urgensi usulan ini dipertegas oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Andry Indrady. Ia menekankan bahwa inisiatif Indonesia bertujuan mendorong terciptanya ekosistem royalti digital yang lebih transparan dan bertanggung jawab secara global. Dalam pemaparannya, Andry menguraikan tiga pilar utama yang menjadi fondasi proposal tersebut.

    “Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara,” tegasnya di hadapan para delegasi.

    Respon positif segera mengalir pasca-presentasi. Dukungan penuh secara resmi disampaikan oleh Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, dan Kazakhstan. Tak hanya itu, dukungan blok regional juga datang dari Asia Pacific Group dan African Group, yang menilai usulan ini relevan dengan kepentingan negara-negara berkembang.

    Sementara itu, kelompok negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) serta CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut inisiatif ini dengan positif dan menyatakan kesiapan mereka untuk berdialog lebih lanjut guna mematangkan konsep tersebut.

    Merespons luasnya dukungan internasional, Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan apresiasi mendalam atas solidaritas negara-negara anggota WIPO.

    “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan,” ujar Arief Havas.

    Langkah strategis selanjutnya yang diambil Indonesia adalah membuka ruang diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan negara, pelaku industri, hingga komunitas musik global pada sesi SCCR berikutnya.

    Di sela-sela agenda utama sidang, delegasi Indonesia juga bergerak aktif melakukan pertemuan bilateral untuk memperkuat lobi. Pertemuan dilakukan dengan sejumlah mitra strategis, termasuk Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputi Direktur Jenderal WIPO Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industry), Group B Country, Uni Eropa, dan CACEEC. [beq]

  • Pemerintah Targetkan Penetrasi IPv6 Tembus 31% pada 2030

    Pemerintah Targetkan Penetrasi IPv6 Tembus 31% pada 2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan adaposi IPv6 mencapai 31% pada 2030 atau naik 1200 basis points (bps) dari posisi saat ini yang sekitar 18%. 

    IPv6 merupakan generasi protokol jaringan terbaru yang dirancang untuk menghubungkan serta mengidentifikasi perangkat di internet secara lebih efisien. IPv6 menjadi penerus IPv4 yang kini semakin terbatas ketersediaannya.

    IPv6 menawarkan keunggulan berupa jumlah alamat IP yang jauh lebih besar, pengelolaan dan delegasi alamat yang lebih efisien, dan konfigurasi otomatis yang lebih baik.

    Target tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang menekankan percepatan transformasi digital untuk mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta penurunan kemiskinan ekstrem hingga di bawah 0,5 persen. 

    Dalam konteks ini, penerapan IPv6 dipandang sebagai fondasi penting bagi perkembangan ekonomi digital dan peningkatan daya saing Indonesia.

    Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko mengatakan tingkat adopsi IPv6 yang masih rendah. 

    Posisi Indonesia disebut berada di peringkat 8, bahkan masih di bawah Thailand dalam hal penggunaan IPv6. Pemerintah berharap tingkat adopsi ke depan dapat meningkat. 

    “Sementara itu skor ICT Development Index kita 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40,” kata Andianto di Jakarta, Kamis (5/12/2025). 

    Selain itu, Andianto juga menyoroti alokasi spektrum Indonesia memang tergolong cukup baik, namun masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN maupun kawasan Asia Pasifik.

    Bahkan untuk mencapai indeks daya saing global, lanjutnya, Indonesia masih kekurangan sekitar 450 MHz. 

    “Ini yang perlu kita pahami,” jelasnya.

    Masalah lain digitalisasi Tanah Air  adalah faktor geologis dan geografis Indonesia yang turut memperberat pembangunan jaringan digital. 

    Dengan ribuan pulau dan wilayah yang sulit dijangkau, investasi infrastruktur memerlukan biaya sangat besar.

    “Skor ICT Development Index kita tahun 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40. Namun ini tantangan besar karena negara kita adalah negara kepulauan, tidak mudah melakukan investasi capex untuk daerah-daerah terpencil,” ujar Andianto.

    Dalam paparannya, Andianto menegaskan bahwa percepatan digitalisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif operator telekomunikasi, perguruan tinggi, media, serta seluruh pemangku kepentingan.

    “Pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah Barat atau Jawa-Bali saja, tetapi juga harus menyentuh kawasan Timur Indonesia,” tegasnya. (Nur Amalina)

  • Biang Kerok Adopsi IPv6 RI Kalah Jauh dari Malaysia hingga Thailand

    Biang Kerok Adopsi IPv6 RI Kalah Jauh dari Malaysia hingga Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan sederet hal yang menjadi tantangan dan hambatan, yang berdampak pada lambatnya adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia. 

    Per 2025, penetrasi IPv6 secara nasional baru mencapai hampir 18%. Jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengungkapkan, capaian tersebut pun baru tampak signifikan usai operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Smart, berbondong-bondong mengimplementasikannya.

    “Ini adalah kemajuan nyata, tetapi tentu saja belum cukup,” ujarnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025).

    Pasalnya, sisa alamat IPv4 global yang beredar di pasar sekunder mengalami kenaikan harga. Terkadang dimanipulasi, terkadang disimpan, dan semakin diperlakukan sebagai komoditas spekulatif.

    Arif memandang bahwa dinamika ini merugikan ISP kecil, membatasi inovasi, dan memperlebar ketidaksetaraan. 

    APJII meyakini bahwa keamanan IPv4 tidak boleh dibiarkan menjadi alat monopoli atau kelas aset spekulatif. Satu-satunya solusi etis dan berkelanjutan adalah percepatan adopsi IPv6 secara nasional di Indonesia.

    Melalui keterlibatan dengan ratusan ISP, nyatanya terdapat empat hal yang masih menjadi hambatan dalam adopsi. 

    Pertama, penggunaan IPv6 dilihat tidak memberikan keuntungan bisnis. Saat ini, masih banyak operator melihat IPv6 hanya menambah beban biaya, bukan keuntungan. Kedua, beban biaya yang besar karena keharusan peningkatan infrastruktur dan memerlukan modal yang tentunya tidak sedikit. 

    Ketiga, masih minim tenaga ahli yang memiliki pengalaman praktis soal IPv6. Khususnya soal routing, mekanisme transisi, dan keamanan. Keempat, banyak inisiatif adopsi yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik. 

    Migrasi bagi ISP kecil pun telah dilakukan uji coba, terutama yang mengalami masalah keamanan pada IPv4.

    APJII bersama Indonesia Network Information Center (IDNIC) yang didukung oleh Dana Inovasi Masyarakat Informasi (Information Society Innovation Fund/ISIF), melaksanakan uji coba jaringan FTTX hanya IPv6 menggunakan 464XLAT.

    Hasilnya sangat mencolok, yang menunjukkan lebih dari 50.000 pengguna terhubung. Kemampuan IPv6 meningkat dari 0% menjadi lebih dari 90%. Ketergantungan pada Signet berkurang secara signifikan.

    Sistem operasi modern seperti Android dan Linux beroperasi dengan lancar. Skalabilitas dan efisiensi jaringan meningkat.

    Saat ini, IPv6 hanya diterapkan oleh operator besar dan tidak didukung oleh peningkatan keamanan routing atau pengembangan kapasitas untuk ISP kecil. 

    Prioritas Nasional 

    Untuk menutup kesenjangan antara potensi dan implementasi aktual, APJII mengusulkan lima prioritas nasional.

    Pertama, perangkat IPv6 yang terjangkau seperti CPE, ONT, dan perangkat lain. Kedua, pelatihan teknis yang diperluas dan pengembangan pedagang lokal. Ketiga, model bisnis yang jelas untuk migrasi dual-stack dan IPv6-only. 

    Keempat, integrasi KPI IPv6 ke dalam program nasional seperti NET5, 5G, dan SPBE. Kelima, solusi terintegrasi, perangkat, dan pelatihan. 

    “Ini adalah langkah-langkah nyata dan dapat dilaksanakan yang dapat memberikan dampak nasional yang terukur untuk pertumbuhan IPv6 di masa depan,” tambahnya.

    Di samping itu, Indonesia membutuhkan peta jalan nasional IPv6 yang terkoordinasi, sehingga tak bergerak secara individu.

    Arif menuturkan, peta jalan ini harus mengintegrasikan tiga lapisan. Mulai dari pemberdayaan kebijakan, menyelaraskan kementerian, regulator, dan program nasional untuk memastikan mandat IPv6 sesuai dan insentif strategis.

    Pemerintah juga perlu mematok target adopsi dan mekanisme pendanaan untuk penetrasi IPv6 yang lebih massif. Selain itu, juga mempersiapkan kesiapan ekosistem di Indonesia.

  • Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Bencana ekologis, yakni banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengundang sorotan dari pakar kebencanaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hijrah Saputra.

    Hijrah menuturkan bencana yang terjadi di pulau Sumatra tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang tengah melanda Asia Tenggara dan berhubungan dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut dibuktikan dengan banjir yang juga terjadi di Malaysia hingga Thailand.

    “Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia,” ujar Hijrah, Kamis (4/12/2025).

    Namun, ia menyebut bahwa terdapat faktor lain yang turut andil memperparah bencana di Sumatra, hingga merenggut ratusan korban jiwa, berbagai fasilitas umum rusak parah, hingga menyebabkan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal. Faktor tersebut ialah kondisi lingkungan yang telah rusak.

    “Faktor penyebab banjir di Sumatra adalah kondisi lingkungan, seperti lereng gundul, permukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” bebernya.

    Menurutnya, aktivitas penebangan kayu di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan vital sebagai penyimpanan cadangan air tanah dan berfungsi menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.

    “Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.

    Dalam upaya penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah, seperti evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu meningkatkan antisipasi untuk meminimalisasi kejadian serupa terjadi kembali.

    “Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ucapnya.

    Hijrah mengungkapkan terdapat tiga tahapan langkah konkret yang dapat dijalankan. Pertama, langkah jangka pendek, yakni fokuskan SAR dalam 72 jam pertama usai terjadinya bencana, suplai logistik, dan layanan kesehatan. 

    Langkah kedua, yakni jangka menengah adalah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Terakhir, jangka panjang, dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, hingga integrasi mitigasi bencana ke RPJMD. 

    “Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.

  • Fakta-fakta Penangkapan Dewi Astutik, Gembong Narkoba Jaringan Internasional Asal Ponorogo

    Fakta-fakta Penangkapan Dewi Astutik, Gembong Narkoba Jaringan Internasional Asal Ponorogo

    Bisnis.com, JAKARTA — Gembong narkoba asal Indonesia, Dewi Astutik telah ditangkap di sebuah Hotel, wilayah Sihanoukville, Kamboja pada Senin (1/12/2025).

    Dewi ditangkap berkat kolaborasi BNN bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI serta Bea Cukai berhasil menangkap Dewi. 

    Penangkapan ini dilakukan setelah intelijen melaporkan lokasi Dewi yang terlacak di wilayah Kamboja ke otoritas RI.

    Dewi ditangkap di dalam kendaraan Toyota Prius di lobi hotel. Setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi fisik, Dewi langsung diterbangkan ke ke Indonesia pada Selasa (2/12/2025).

    Lantas, bagaimana fakta-fakta penangkapan Dewi Astutik?

    Awal Mula Terendus 

    Nama Dewi mulai terendus setelah BNN menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu seberat 2.115.130 gram atau 2 ton. Dari pendalaman itu, petugas menangkap sejumlah pelaku berkebangsaan WNI dan WNA.

    Dari hasil penyelidikan, nama Dewi akhirnya mencuat. Tak hanya sekedar keroco. Dewi pun digadang-gadang sebagai pengendali atas barang haram tersebut untuk masuk ke Indonesia.

    Berdasarkan penyidikan terungkaplah sosok nama Dewi Astutik. yang diduga sebagai pengendali penyelundupan barang haram tersebut. 

    Daerah Operasi Dewi

    Dewi yang merupakan DPO sekaligus buruan Interpol merupakan sindikat narkoba yang beroperasi di kawasan segitiga emas Asean. Wilayah ini terkenal sebagai pusat jaringan narkoba Asia Tenggara, yang meliputi perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos.

    BNN juga menyatakan Dewi Astutik juga aktif beroperasi di wilayah bulan sabit emas (Golden Crescent) atau Asia Selatan. Di wilayah ini Dewi memproduksi sekaligus distribusi opium global yang mencakup pegunungan Afghanistan, Iran, dan Pakistan.

    Tak hanya itu, wilayah Laos, Hong Kong, Korea, Brasil, hingga Ethiopia juga menjadi daerah operasi Dewi Astutik dan kaki tangannya.

    Punya Rekanan Buron Asal Nigeria

    Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyatakan Dewi sempat terlibat terlibat dalam sindikat penipuan daring di Kamboja. Perempuan asal Ponorogo ini sempat bekerja sebagai penerjemah di kelompok penipuan tersebut.

    Namun, Dewi hanya satu bulan bekerja dalam praktik scam love itu. Tak selang lama keluar di tempat scam, Dewi bertemu warga Nigeria berinisial DON. Rekan Dewi ini kerap disebut sebagai “caretaker” sekaligus “Godfather” Dewi selama berada di Kamboja.

    “DON inilah yang menjadi caretaker dan Godfather PAR alias DA selama di Cambodia.

    Karena di Cambodia PAR merasa bs kendalikan semua jaringan dengan uang,” ujar Suyudi kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

    Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima BNN, DON telah ditangkap oleh otoritas Amerika dan saat ini telah berada di USA. 

    Peran Dewi 

    Berdasarkan catatan perjalanannya, Dewi sempat melakukan kejahatan terkait narkoba pada 2024. Dia termonitor dua kali ke Thailand dan Hongkong. Dewi dinyatakan sudah tidak berani berani masuk, karena sudah menjadi buronan.

    Wanita berusia 43 tahun ini memiliki peran sebagai pencari dan mengatur perjalanan kurir. Selain itu, Dewi juga bertanggungjawab dalam penyiapan narkoba untuk nantinya diselundupkan ke beberapa negara.

    “DA yang supply dan atur kurir. DON yang supply barang atau narkoba ke DA. DA siapkan pengemasan barangnya. DON yang membiayai jaringan melalui Dewi,” pungkas Suyudi.

  • Akselerasi IPv6 Butuh Dukungan TikTok Hingga Produsen HP

    Akselerasi IPv6 Butuh Dukungan TikTok Hingga Produsen HP

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkomsel mengungkapkan bahwa akselerasi adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia, turut membutuhkan dukungan dari penyedia layanan konten atau over-the-top (OTT) maupun produsen gawai.

    Vice President Global Networks Operations PT Telkomsel Galumbang Pasaribu menyampaikan, langkah adopsi IPv6 oleh Telkomsel dilakukan dengan mengintensifkan komunikasi kepada para produsen perangkat utama atau principle devices. 

    Dalam hal ini, Galumbang meminta kepada para produsen handphone, misalnya, untuk mengatur default perangkat menjadi IPv6—sekalipun masih dual stack.

    “Efeknya adalah di tahun ini kami sudah berada di angka 38% dan Indonesia di angka 18%,” ungkapnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025). 

    Galumbang memaparkan, dari lima perangkat utama yang beredar di Telkomsel dengan inisial A, O, S, V, dan X, baru inisial A (Apple) yang sudah dominan menggunakan IPv6 meskipun populasinya tak begitu besar. 

    Kemudian inisial X, telah mengadopsi IPv6 mencapai 81,5% dari total perangkat yang beredar di Telkomsel.  

    Sementara inisial O, S, dan V yang populasinya cukup besar di Indonesia, justru masih minim mengadopsi IPv6 dan masih dominan menggunakan IPv4. 

    Untuk itu, Galumbang meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan agar para produsen perangkat utama tersebut dapat menggunakan IPv6. 

    “Perlu aturan dari pemerintah agar mereka dapat support kami membantu adoption rate di IPv6 untuk perangkat mereka yang sudah beredar di Indonesia,” tambahnya. 

    Bukan hanya peran para pemegang merek gawai tersebut, Galumbang juga melihat potensi akselerasi adopsi IPv6 dapat melalui OTT yang tengah digandrungi masyarakat, yakni TikTok. 

    Google maupun Meta saat ini sudah siap dengan IPv6, tetapi beberapa aplikasi atau konten lokal perlu didorong agar mereka juga mengaktifkan IP tersebut.

    Dirinya pun tidak menampik saat ini sejumlah OTT besar di Indonesia masih menggunakan IPv4 sebagai default mereka. 

    “Kita tahu kayak TikTok itu masih berbasis IPv4. Sementara dominasi dia, traffic dia sekarang mungkin salah satu yang tertinggi. Otomatisnya juga berimpact kepada penetrasi rate kita di IPv6,” tuturnya, 

    Sebelumnya pada 2023, Telkomsel juga telah melakukan langkah berupa mengaktifkan semua cross domain network yang ada di Telkomsel. 

    Hasilnya, tingkat adopsi IPv6 sukses terakselerasi menjadi 17%, di saat kala itu Indonesia baru mencapai 14%. 

    Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) melaporkan, adopsi IPv6 masih menjadi tantangan karena baru mencapai 18% pada 2025. Naik 2% dari 2024 yang mencapai 16%. 

    Ketua Asioti Teguh Prasetya menuturkan, meski capaian tersebut naik 2% dari 2024, tetapi masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%. 

    Indonesia sendiri menargetkan penetrasi IPv6 mencapai 31% pada 2030. Artinya, Indonesia perlu mengejar penetrasi setidaknya 3% per tahun dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai target tersebut. 

  • BI: QRIS antarnegara mudahkan transaksi di luar negeri

    BI: QRIS antarnegara mudahkan transaksi di luar negeri

    ANTARA – Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Singapura Widi Agustin, di Penang, Malaysia, Rabu (3/12), menyatakan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara sebagai transaksi pembayaran di luar negeri, lebih mudah dan efisien dibandingkan menggunakan valuta asing atau kartu perbankan. Saat ini QRIS antarnegara telah terkoneksi dengan QR sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang. (Rangga Pandu Asmara Jingga/Rayyan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penetrasi IPv6 RI Baru 18% per 2025, Tertinggal dari Malaysia dan Thailand

    Penetrasi IPv6 RI Baru 18% per 2025, Tertinggal dari Malaysia dan Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) melaporkan, adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia masih menjadi tantangan karena baru mencapai 18% pada 2025. Naik 2% dari 2024 yang mencapai 16%. 

    Ketua Asioti Teguh Prasetya menuturkan, meski capaian tersebut naik 2% dari 2024, tetapi masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%. 

    “Sementara itu, kesenjangan digital antara wilayah-wilayah terus menjadi tantangan nyata bagi kami, terutama setelah bencana di wilayah Sumatra,” ujarnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025). 

    Oleh karena itu, Teguh menyampaikan belasungkawa yang mendalam dan berharap agar Sumatra dapat segera pulih. 

    Indonesia sendiri menargetkan penetrasi IPv6 mencapai 31% pada 2030. Artinya, Indonesia perlu mengejar penetrasi setidaknya 3% per tahun dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai target tersebut. 

    Adopsi IPv6 dan NET5.5G menjadi penting karena turut ambil bagian sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital masa depan, tata kelola cerdas, sistem IoT, dan layanan publik yang inklusif.  

    Asioti pun telah berkolaborasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Masyarakat Telematika Indonesial (Mastel), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi), serta komunitas lainnya.

    “Seperti yang ditekankan dalam white paper kami, Asioti tidak dapat melakukannya sendirian. Itulah mengapa ini menjadi upaya nasional,” tegasnya. 

    Dalam kesempatan ini pula, Asioti meluncurkan IPv6 and NET5.5G White Paper sebagai peta jalan yang dikembangkan untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan yang konkret. 

    Tegus menyampaikan harapannya dalam penyelenggaraan konferensi hari ini, dapat menghasilkan rumusan langkah-langkah konkret untuk mempercepat adopsi melalui regulasi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

    Selain itu, memperkuat pemahaman akan urgensi dan manfaat IPv6 dan NET5.5G di Indonesia, serta memperdalam kolaborasi di antara kita semua, pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknis sebagaimana tercantum dalam peta jalan nasional kita.

    Untuk diketahui, IPv6 Enhanced Net5.5G merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dan mengidentifikasi perangkat di internet.

    IPv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol (IP) yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. Dibandingkan versi sebelumnya, IPv6 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya, jumlah alamat IP address yang lebih banyak.  

    Selain itu, IPv6 juga memungkinkan manajemen dan delegasi alamat lebih mudah dan lebih baik, dengan kemampuan konfigurasi otomatis. 

    Pasar global IPv6 diestimasi mencapai 34,3 miliar unit pada 2023 dan diproyeksikan mencapai 127,6 miliar unit pada 2030, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 20,6% dari 2023 hingga 2030.