Xcloud.id

Negara: Thailand

  • 4 Ton Narkoba dari Thailand ke Kepri, BNN Buru Bos Kapal The Aungtoetoe 99 dan Sea Dragon

    4 Ton Narkoba dari Thailand ke Kepri, BNN Buru Bos Kapal The Aungtoetoe 99 dan Sea Dragon

    BATAM – Badan Narkotika Nasional (BNN) memburu dua pemilik kapal yang menyelundupkan narkoba di wilayah perairan Kepulauan Riau, yakni The Aungtoetoe 99 membawa 1,2 ton kokain dan 678 kg sabu, serta Kapal Motor Sea Dragon Terawa membawa dua ton sabu dari Thailand.

    Kepala BNN RI Komjen Pol. Martinus Hukom, menyebut pihaknya telah melakukan investigasi bersama dengan aparat penegak hukum negara tetangga untuk mendeteksi pemilik kedua kapal tersebut.

    “BNN telah melakukan joint investigation dengan berbagai negara untuk membongkar jaringan sindikat secara luas, dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik kapal The Autoetoe99 yang bernama Ka Khao,” kata Hukom, dikutip ANTARA, Senin 26 Mei.

    Dia mengatakan BNN telah menerbitkan red notice dan menetapkan Ka Khao sebagai daftar pencarian orang (DPO) internasional untuk menjadi buron internasional.

    Sedangkan pemilik kapal Sea Dragon Tarawa berhasil diidentifikasi oleh BNN yang bekerja sama dengan DEA Amerika dan Kepolisian Thailand.

    “Dari pelaksanaan joint investigation tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang bernama Chan Chai alasi Kantai Tui, alias Mr Tan, alias Jacky Tan,” katanya.

    Dia menyebut Chan Chai adalah buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika menggunakan kapal motor Sea Dragon Tarawa.

    “BNN segera menerbitkan red notice dan menetapkan sebagai DPO internasional untuk menjadi buron internasional,” katanya.

    Selain itu, terkait barang bukti narkotika dari kedua kapal tersebut, kata Hukom, BNN melakukan pemeriksaan lanjutan secara laboratorium untuk mengidentifikasi “drug signature” guna menemukan kesamaan dan keterkaitan dengan kasus-kasus narkotika lainnya yang telah terungkap sebelumnya.

    “Drug signature” salah satu langkah strategis BNN untuk mengidentifikasi narkotika berdasarkan karakteristik dan ciri khas tertentu yang dimiliki oleh setiap jenis narkotika.

    “Uji persamaan drug signature ini untuk mengetahui sama-sama susunan kimianya, komposisinya sama. Kalau sama, berarti produsennya juga sama, pabriknya sama, kemungkinan jaringan sindikat ada irisanya, mudah-mudahan bisa nyambung,” kata Hukom.

    Dari pengungkapan kasus penyelundupan empat ton narkotika di perairan Kepri itu, tim gabungan BNN RI, Bea Cukai, TNI AL dan Polri dapat mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk membeli narkoba kurang lebih Rp5 triliun dan mencegah potensi penyalahgunaan narkotika kurang lebih delapan juta jiwa, atau setara dengan jumlah penduduk Jakarta.

  • Prediksi Kurs Dolar AS 28 Mei 2025: Rupiah Siap-Siap Menguat – Page 3

    Prediksi Kurs Dolar AS 28 Mei 2025: Rupiah Siap-Siap Menguat – Page 3

    Namun, BI menyadari tantangan global belum mereda. Ketidakpastian yang masih tinggi membuat stabilisasi nilai tukar menjadi prioritas utama.

    “Intinya sekarang bagaimana kita bisa membuat rupiah stabil dulu ya. Karena memang sama-sama kita ketahui, sebagaimana juga dengan pendapat atau pandangan dari Pak Gubernur, bahwa perkembangan global masih tidak pasti,” jelas Denny.

    Bank Indonesia (BI) mencatat, Rupiah telah mengalami penguatan sebesar 2,6 persen hingga 26 Mei 2025, di antara mata uang Asia.

    “Kita lihat bahwa Indonesia Rupiah sampai dengan tanggal 26 itu mengalami penguata 2,6 persen. Kemudian di atasnya Indonesia ada Baht Thailand yang menguat 2,95 persen, (Ringgit) Malaysia menguat 2,64 persen. Di bawah Indonesia ada Singapura menguat 1,9 persen.

    Kemudian Filipina menguat 1,03 persen,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, kepada media di Kantor BI, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • ASEAN Perkuat Relasi dengan China dan Negara-negara Teluk

    ASEAN Perkuat Relasi dengan China dan Negara-negara Teluk

    Jakarta –

    Para pemimpin Asia Tenggara berkumpul di Kuala Lumpur, Malaysia, berdialog bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang serta para pejabat tinggi negara-negara Teluk pada hari Selasa (27/05). Mereka membahas gelombang ketidakpastian geopolitik yang menggerus ekonomi dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

    Pada bulan April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tiba-tiba meruntuhkan norma-norma perdagangan global, dengan mengumumkan serangkaian tarif pasar yang menyasar negara-negara di seluruh dunia, termasuk sekutu dekatnya sendiri.

    Walau kemudian diberlakukan jeda 90 hari untuk sebagian besar negara, kejadian tersebut telah menggerakkan ASEAN untuk mempercepat diversifikasi jejaring perdagangan mereka.

    “Transisi dalam tatanan geopolitik tengah berlangsung,” ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada hari Senin (26/05). Setelah menikmati santap malam gala yang mewah pada malam sebelumnya, pertemuan puncak perdana antara ASEAN, Cina, dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC)—yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—dilaksanakan.

    ASEAN, selama ini berperan sebagai “semacam perantara” antara ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan Cina, demikian menurut pengamatan Chong Ja Ian dari Universitas Nasional Singapura.

    Namun dengan Washington yang semakin sulit diandalkan, negara-negara anggota ASEAN berusaha merengkuh diversifikasi. “Memfasilitasi pertukaran antara negara-negara Teluk dan Republik Rakyat Cina adalah bagian penting dari strategi ini.”

    Malaysia, yang kini memegang jabatan ketua bergilir ASEAN dan menjadi tuan rumah pertemuan ke-46 blok tersebut, tampil sebagai kekuatan penggerak utama.

    Beijing, yang turut menanggung beban tarif dari kebijakan Trump, juga gencar menopang pasar-pasar lain. Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan harapan mereka untuk “memperkuat kerja sama” dengan ASEAN dan GCC.

    Cina atau ‘Amrik’?

    Hubungan dagang antara Cina dan ASEAN sudah sedemikian erat, bahkan ekspor Cina ke Thailand, Indonesia, dan Vietnam melonjak dua digit pada bulan April—didorong oleh pergeseran jalur barang yang biasanya menuju Amerika Serikat.

    Keikutsertaan Perdana Menteri Li disebut “tepat waktu dan penuh perhitungan,” demikian menurut Khoo Ying Hooi dari Universitas Malaya. “Cina melihat peluang untuk memperkuat citranya sebagai mitra ekonomi yang dapat diandalkan, terutama saat menghadapi upaya pemisahan dari Barat.”

    Memang, Beijing dan Washington terlibat dalam perang tarif yang berkelanjutan hingga pertemuan di Swiss menghasilkan kesepakatan pengurangan dan penundaan tarif sementara. Meski demikian, produk-produk Cina masih harus menanggung tarif yang lebih tinggi dibanding mayoritas barang lain.

    Dalam rancangan pernyataan yang diperoleh kantor berita AFP, ASEAN menyampaikan “kekhawatiran yang mendalam atas penerapan tindakan tarif sepihak.” Namun, pada awal tahun ini ASEAN memutuskan untuk tidak mengenakan bea balasan.

    Sebagai sebuah entitas, ASEAN cenderung menghindari pilihan antara Amerika Serikat dan Cina. Cina hanya menjadi sumber investasi asing langsung keempat terbesar di Asia Tenggara, setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, tandas Chong.

    Anwar menyebutkan bahwa ia telah mengirim surat untuk mengajukan pertemuan puncak ASEAN-AS tahun ini. Namun Menteri Luar Negeri Malaysia itu menyatakan bahwa Amerika Serikat belum menanggapi. Namun, mendekatkan diri ke Beijing membawa tantangan tersendiri, walau Anwar menegaskan, “apa pun yang dikatakan, kami hadir di sini sebagai teman Cina.”

    Sengketa Laut Cina Selatan yang tak kunjung usai

    Pada hari Senin (26/05), Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengungkapkan “kebutuhan mendesak” untuk mengadopsi kode etik yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan.

    Sengketa wilayah antara Beijing dan lima negara anggota ASEAN di kawasan itu masih memanas, dengan ketegangan antara Cina dan Filipina yang berlangsung berbulan-bulan.

    Anwar sempat mengangkat isu Laut Cina Selatan dalam pertemuan dengan Li, dan menegaskan bahwa ASEAN “menghargai dedikasi Cina terhadap kolaborasi regional,” dengan fokus pembahasan sebagian besar terpaku pada isu perdagangan.

    Menurut Chong, “pihak-pihak yang bersengketa mungkin membiarkan Filipina menanggung beban tekanan,” sehingga isu ini tidak akan surut ke latar belakang, berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang ingin mengutamakan fokus pada persoalan ekonomi, pungkasnya.

    Editor: Hendra Pasuhuk

    Tonton juga “PM Malaysia Anwar Ibrahim Buka KTT ASEAN-GCC” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Zulhas Berkiblat ke Thailand Percepat Swasembada Pangan dengan AI

    Zulhas Berkiblat ke Thailand Percepat Swasembada Pangan dengan AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia akan meniru Thailand dan Vietnam dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mempercepat swasembada pangan.

    Menko Zulhas menuturkan untuk mencapai swasembada pangan perlu melibatkan peran generasi muda dengan menggunakan teknologi berbasis AI. Pasalnya, Zulhas mengatakan bahwa teknologi akan sulit diadopsi alias kurang familiar bagi petani senior.

    “Oh iya, semua [mengadopsi teknologi AI untuk swasembada pangan]. Karena sekarang sudah eranya teknologi, ya. Tapi itu mesti anak muda. Karena kalau yang senior-senior, petani kita 70 tahun, 60 tahun, ya tidak mudah,” kata Zulhas seusai acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Untuk itu, menurut Zulhas, diperlukan peran anak muda untuk mempercepat kemajuan di sektor pertanian, sehingga program swasembada pangan akan lebih cepat tercapai.

    Terlebih, sejumlah negara maju seperti Thailand hingga Vietnam mengadopsi teknologi sehingga menghasilkan hasil yang lebih produktif dan efisien.

    “Makanya kalau anak muda ikut ke sini, dia punya kemampuan dengan penguasaan teknologi, tentu akan lebih maju lagi. Coba lihat petani Thailand, petani Vietnam, semua pakai teknologi,” ujarnya.

    Sayangnya, hasil survei Luminate dan Ipsos menunjukkan tingkat literasi AI warga Indonesia masih rendah seiring dengan ada ketidakmampuan membedakan dengan konten asli.

    Praktisi tata kelola data dari Luminate Dinita Putri mengatakan dalam survei ini, sebanyak 75% responden percaya bahwa konten buatan AI bisa mempengaruhi pandangan politik publik. Sebagian besar juga merasa konten tersebut bisa mempengaruhi orang-orang terdekat mereka (72%) dan bahkan diri mereka sendiri (63%).

    “Namun menariknya, dari 33% responden yang merasa pandangan politiknya tidak akan terpengaruh, 42% justru mengaku tidak yakin bisa membedakan mana konten asli dan mana yang dibuat AI,” kata Dinita dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

    Menurutnya, semakin banyak orang memahami teknologi AI, maka semakin besar pula kemungkinan mereka menyadari risikonya, begitu pula dengan Indonesia.

    Survei ini turut menyoroti perbedaan cara pria dan wanita menilai kemampuan mereka sendiri. Meski secara umum keyakinannya hampir sama (70% pria dan 71% wanita mengaku cukup yakin), namun hanya 17% wanita yang merasa sangat yakin bisa mengenali konten AI dibandingkan dengan 30% pria.

  • Ingat COVID-19 Masih Ada! Tak Perlu Panik, Tapi Sebaiknya Waspada

    Ingat COVID-19 Masih Ada! Tak Perlu Panik, Tapi Sebaiknya Waspada

    Jakarta –

    Di tengah euforia long weekend dan aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal, pakar mengingatkan COVID-19 belum benar-benar hilang. Meski kasus tak lagi seganas di masa puncak pandemi, virus ini masih ada dan terus dipantau ketat para ahli di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Thailand misalnya, belakangan mencatat 50 ribu kasus COVID-19 dalam sepekan, dengan 5 kasus di antaranya meninggal dunia. Peningkatan dilaporkan selama musim hujan dan mobilitas tinggi. Singapura juga sempat mencatat lebih dari 15 ribu kasus dalam satu minggu terakhir.

    “Beberapa negara tetangga mengalami peningkatan kasus. Itu terjadi karena mereka punya sistem surveilans yang rapi dan konsisten. Bahkan saat situasi normal, mereka tetap rajin mencatat dan melaporkan,” kata Prof Tjandra Yoga Aditama Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020 baru-baru ini.

    Ia menekankan COVID-19 masih eksis di banyak negara yang artinya fluktuasi kasus sangat mungkin terjadi. Hal yahg menjadi kunci, menurutnya, adalah bagaimana otoritas kesehatan terus memantau jumlah kasus, angka kematian, hingga pola genomik virus.

    “Sampai sekarang, belum ada varian baru yang jadi penyebab lonjakan kasus. Varian yang mendominasi masih JN.1 dan turunannya seperti LF.7 dan NB.1.8,” jelasnya.

    Vaksinasi Tambahan

    Meski tidak terjadi lonjakan signifikan, penting untuk tetap melalukan vaksinasi COVID-19 tambahan, terutama bagi kelompok rentan, seperti lansia dan mereka dengan imunitas tubuh lemah.

    “Anjuran umum adalah vaksinasi ulang setahun setelah vaksin sebelumnya. Di Amerika, seperti di New York, toko-toko farmasi seperti CVS masih menyediakan pojok vaksinasi COVID-19, walau kasusnya rendah,” ujar Prof Tjandra.

    NEXT: Langkah penting

    Tiga Langkah Penting

    Menurutnya, ada tiga hal penting yang perlu terus dilakukan pemerintah Indonesia:

    Perkuat surveilans epidemiologik dan genomik di dalam negeri.Pantau ketat dinamika kasus di negara lain, khususnya negara tetangga, lewat kerja sama regional dan global seperti ASEAN dan WHO.Meski belum perlu ada pembatasan perjalanan, kewaspadaan tetap harus dijaga.

    “Jadi, walau belum ada sinyal bahaya besar, kita nggak boleh lengah. COVID-19 masih ada, dan kita harus tetap waspada,” tegas Prof Tjandra.

    Simak Video “Video: Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Bagaimana dengan Indonesia?”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemimpin negara Asia Tenggara menekankan pentingnya kesatuan regional dan fleksibilitas dalam menjalin kemitraan dagang di tengah volatilitas global, yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan tarif impor AS. 

    Hal itu diungkapkan para pemimpin negara kawasan tersebut di tengah berlangsungnya KTT Asean di Malaysia pada 26—27 Mei 2025.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menekankan bahwa Asean harus mampu beradaptasi secara fleksibel dan efektif terhadap setiap perubahan dalam lanskap global. 

    Melansir Channel News Asia pada Selasa (27/5/2025), Chinh menyebut, dunia tengah mengalami transformasi yang cepat dan kompleks yang ditandai oleh polarisasi politik, pemisahan ekonomi, fragmentasi kelembagaan, dan ketimpangan pembangunan.

    “Lebih dari sebelumnya, Asean harus memperkuat solidaritas internal, menegakkan peran utamanya, dan menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar dengan memanfaatkan sepenuhnya mekanisme kerja sama yang ada di blok tersebut,” katanya.

    Chinh menyerukan pemanfaatan jaringan kemitraan ekonomi Asean yang lebih efektif, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dan mendesak kemajuan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra seperti Kanada. 

    Selain itu, Chinh juga mendorong peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang ada dengan China dan India untuk membantu diversifikasi pasar, produk, dan rantai pasokan.

    RCEP yang digerakkan Asean terdiri dari 10 anggota blok tersebut serta Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Kesepakatan adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 30% dari total produk domestik bruto dan populasi dunia.

    Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dia mendukung upaya Timor-Leste untuk menjadi anggota penuh Asean secepatnya dan mengusulkan agar Papua Nugini juga berpartisipasi dalam blok tersebut.

    Pada Maret 2025, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan bahwa negaranya dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara sambil membuka koridor ekonomi untuk Pasifik.

    “Mereka juga telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Asean,” kata Prabowo, merujuk pada Papua Nugini.

    Prabowo mengatakan, dalam situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, semakin kuat Asean, semakin banyak pula suara kita yang akan didengar dalam wacana negara-negara besar. 

    “Kita tahu sekarang bahwa hanya mereka yang kuat yang akan dihormati,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut situs web berita Thailand, The Nation, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra juga menyerukan persatuan regional dan pendekatan baru untuk melawan pergeseran global dan memastikan ketahanan ekonomi.

    Paetongtarn memperingatkan tentang dampak signifikan tarif AS, dengan mengatakan bahwa tarif tersebut membentuk kembali dinamika perdagangan global dan menantang prospek ekonomi Asean.

    Dia pun mendesak para pemimpin blok tersebut untuk segera mengevaluasi kembali strategi mereka dan memperkuat persatuan regional, menyerukan jaringan rantai pasokan yang terintegrasi, integrasi regional yang lebih dalam, dan kemitraan baru untuk menavigasi lanskap ekonomi yang tidak stabil.

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan multilateralisme dan globalisasi sedang dalam keadaan mundur. Menurutnya, nilai platform Asean yang ada harus ditingkatkan karena membantu mendorong kolaborasi dan dialog. 

    “Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menerapkan Pandangan Asean tentang Indo-Pasifik, atau AOIP, secara konkret dan praktis. Ini dapat membantu membentuk kebiasaan konsultasi dan kerja sama, mengelola perbedaan, dan mencegah konflik langsung,” jelasnya.

    Wong mengatakan, Asean harus menjajaki kemitraan baru, karena, terlepas dari semua masalah yang tengah dihadapi di dunia, Asia tetap menjadi pusat pertumbuhan global.

    “Di kawasan ini, negara-negara seperti China, Jepang, Korea, dan India akan tertarik untuk berbuat lebih banyak dengan kami,” imbuhnya.

    AOIP menempatkan sentralitas Asean sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin Asean, seperti KTT Asia Timur, sebagai platform untuk dialog dan implementasi kerja sama.

    Asean juga dapat berupaya mengembangkan, jika sesuai, kerja sama dengan mekanisme regional dan sub-regional lain di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia pada area-area tertentu yang menjadi kepentingan bersama untuk melengkapi inisiatif-inisiatif yang relevan.

  • COVID-19 di Thailand Melonjak, Tembus 53 Ribu dalam Sepekan! 5 Orang Meninggal

    COVID-19 di Thailand Melonjak, Tembus 53 Ribu dalam Sepekan! 5 Orang Meninggal

    Jakarta – Thailand mencatat lebih dari 50 ribu kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir, lima orang di antaranya meninggal dunia. Menurut Departemen Pengendalian Penyakit setempat, tercatat 53.563 kasus pada periode 18 hingga 24 Mei.

    Dari total tersebut, 2.827 orang menjalani rawat inap, sementara sisanya rawat jalan. Bangkok mencatat kasus COVID-19 terbanyak.

    Dikutip dari BangkokPost, pasien yang paling banyak terpapar COVID-19 berada di usia 30 hingga 39 tahun yakni 10.740 kasus. Diikuti kelompok usia lebih muda di rentang 20 hingga 29 tahun yakni 9.527 kasus.

    Thailand juga mencatat 8.107 kasus lansia dan 4.117 anak kecil berusia empat tahun ke bawah yang terpapar COVID-19.

    Pekan lalu, Bangkok memiliki kasus terbanyak dengan total 9.539 infeksi, diikuti oleh Chon Buri (3.379), Samut Prakan (2.491), Nonthaburi (2.278) dan Rayong (2.210). P

    Secara nasional, dari 1 Januari hingga 26 Mei, ada 186.955 kasus COVID-19 yang dilaporkan di Thailand, dengan 46 kematian.

    Otoritas kesehatan setempat mewanti-wanti kasus COVID-19 bisa terus meningkat di tengah musim hujan dan masa sekolah, yang meningkatkan risiko penularan di tempat-tempat ramai termasuk transportasi umum, sekolah, rumah sakit, dan pusat perawatan lansia.

    Departemen tersebut menyarankan masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan sederhana, dengan memakai masker jika mengalami demam atau batuk, menghindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala pernapasan, cuci tangan sesering mungkin, dan melakukan tes COVID-19 bila mencurigai adanya infeksi.

    “Jangan bawa virus pulang ke kelompok rentan seperti lansia atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya,” DDC memperingatkan.

    Varian JN.1 tetap menjadi strain dominan di Thailand, yang mencakup 63,92 persen dari kasus yang diurutkan. Meskipun tingkat keparahannya telah menurun, varian ini terus menyebar dengan cepat.

    (naf/naf)

  • China dan Rusia Kolaborasi Bangun PLTN di Bulan

    China dan Rusia Kolaborasi Bangun PLTN di Bulan

    Jakarta –

    China dan Rusia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Bulan. Memorandum kerja sama proyek ini telah ditandatangani oleh badan antariksa Rusia (Roscosmos) dan China National Space Administration (CNSA).

    Reaktor nuklir ini akan dipakai menyediakan energi listrik untuk International Lunar Research Station (ILRS), stasiun penelitian di Bulan yang dipimpin oleh China dan Rusia. PLTN in direncanakan selesai dibangun pada tahun 2036.

    “Statsiun ini akan melakukan penelitian antariksa yang fundamental dan menguji coba teknologi untuk operasi ILRS jangka panjang tanpa awak, dengan prospek kehadiran manusia di Bulan,” kata Roscosmos dalam pengumumannya, seperti dikutip dari LiveScience, Selasa (27/5/2025).

    Konstruksi reaktor nuklir buatan China dan Rusia akan dilakukan secara otonom tanpa campur tangan manusia, menurut wawancara dengan Director General Roscosmos Yuri Borisov pada tahun 2024. Borisov tidak menjelaskan bagaimana hal ini akan dicapai, tapi ia menambahkan teknologinya sudah hampir siap.

    ILRS adalah pusat penelitian permanen yang berlokasi di kutub selatan Bulan. Saat ini sudah ada 17 negara yang tertarik untuk bergabung dengan program tersebut, termasuk Mesir, Pakistan, Venezuela, Thailand, dan Afrika Selatan.

    Fondasi proyek ini akan dimulai dengan misi Chang’e-8 yang akan diluncurkan China pada tahun 2028. Ini akan menjadi misi pertama China untuk mendaratkan astronaut di Bulan.

    Rencana pembangunan ILRS pertama kali diumumkan pada Juni 2021. Saat itu China dan Rusia mengatakan mereka akan membawa material yang dibutuhkan untuk membangun markas di Bulan menggunakan lima roket super-heavy yang akan diluncurkan dari tahun 2030 sampai 2045.

    Setelah bagian dasarnya terbentuk, China berencana melakukan peluncuran tambahan untuk memperluas markasnya, termasuk menghubungkannya dengan stasiun luar angkasa yang mengorbit Bulan.

    ILRS merupakan kompetitor misi Artemis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Program ini berencana membangun stasiun luar angkasa yang mengorbit Bulan bernama Gateway mulai tahun 2027.

    Misi Artemis melibatkan NASA dan badan antariksa dari 55 negara lainnya. Namun, masa depan program ini dipertanyakan setelah pemerintahan Donald Trump berencana memangkas anggaran NASA dan mendesak proyek Gateway dibatalkan.

    (vmp/afr)

  • Dari Chatucak sampai Twin Tower, QRIS Permudah Transaksi Saat Liburan

    Dari Chatucak sampai Twin Tower, QRIS Permudah Transaksi Saat Liburan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberadaan Quick Response Indonesian Standard atau QRIS sangat memudahkan masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi keuangan. Lewat QRIS, masyarakat kini tidak lagi direpotkan dengan segala bentuk aktivitas transaksi menggunakan uang secara fisik. Sehingga tidak heran jika layanan dan penggunaan QRIS terus diperluas, termasuk ke luar negeri seperti di Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Dengan penggunaan QRIS antarnegara, masyarakat tidak perlu repot lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang ketika ingin berbelanja. Pengguna bisa melakukan transaksi dengan mudah di ketiga negara tersebut cukup dengan memindai kode QR.

    Bukan hanya di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, QRIS antarnegara juga rencananya bisa digunakan di Korea Selatan, Uni Emirat Arab, India, dan Arab Saudi.

    “In the process dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, juga lagi proses dengan Saudi Arabia,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Meluasnya kerjasama QRIS antarnegara, menurut Destry bisa memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin berbelanja di negara-negara tersebut. Kehadiran QRIS antarnegara juga membuat ketergantungan terhadap uang tunai semakin berkurang ketika berwisata, karena mereka cukup cukup memanfaatkan layanan QRIS di ponselnya.

    “Jadi itu memudahkan, nanti kalau masyarakat Indonesia misalnya mau transaksi bisa dengan QRIS,” tegasnya. Apalagi Artajasa juga telah mengantongi sertifikasi internasional,termasuk ISO 27001: 2013 untuk manajemen keamanan informasi, ISO 9001: 2015 untuk standar manajemen mutu,serta Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): 2023 yang memastikan perlindungan data transaksi pembayaran. Artajasa juga melakukan pemantauan system selama 24 jam untuk memastikan keamanan secara real-time.

    Tidak hanya berdampak pada pelancong Indonesia yang berada di luar negeri, QRIS juga mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, hingga mendongkrak transaksi UMKM daerah terutama di kawasan-kawasan wisata.

    Pasalnya turis mancanegara pun tidak perlu repot menggunakan uang tunai saat berwisata ke Indonesia, karena bisa menggunakan QRIS antarnegara. Dengan begitu, UMKM dapat menjangkau konsumen dan pasar yang lebih luas, hingga berpotensi memperluas jaringan bisnisnya hingga ke pasar global.

    Dalam kesempatan berbeda, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penerapan QRIS sesuai standar global European Master Visa. Dengan kata lain standar QRIS sudah selaras dengan standar global sehingga dapat digunakan lintas negara.

    QRIS adalah standar versi Indonesia yang kita adopsi dari standar global, imbuh Perry. Sementara itu, PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) sebagai penyedia infrastruktur sistem pembayaran elektronis di Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan, termasuk penggunaan QRIS di luar negeri. Artajasa juga terus berupaya untuk memperkuat backbone switching yang mendukung transaksi real-time dan terintegrasi lintas negara.

    President Director Artajasa, Armand Hermawan mengatakan, hal tersebut dilakukan pihaknya sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang andal dan aman di Indonesia. Untuk itu lanjut Armand, pihaknya tidak segan untuk melakukan inovasi dan juga kerja sama dengan berbagai pihak dalam menghadirkan teknologi baru untuk mendukung sektor jasa keuangan.

    “Artajasa selalu siap mendukung, bank, fintech dan siapapun. Kita tidak bisa tumbuh sendiri dan akan tumbuh bersama,” kata Armand beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan di masa kini, masyarakat senantiasa mengandalkan platform keuangan digital untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi, menabung, hingga berinvestasi. Masyarakat juga melakukan transaksi digital di hampir semua kesempatan dan tempat, baik di ritel modern maupun pedagang kaki lima terutama dengan kehadiran QRIS.

    Armand Hermawan mengatakan Artajasa sangat mengapresiasi apa yang dilakukan BI dan asosiasi serta partner bank sentral di beberapa negara yang berkaitan dengan QRIS. Apalagi pengguna QRIS paling besar dari Indonesia, sehingga dengan ini inklusi keuangan akan terjadi dengan cepat.

    “Apalagi dengan QRIS antar-negara membuat transaksi antar-ASEAN lebih cepat dan tidak bergantung pada dolar sebagai benchmark, sehingga bisa lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan,”tegas Armand.

    Sebagai informasi, implementasi QRIS secara nasional dimulai pada 1 Januari 2020, dengan masa transisi sebelumnya. Saat ini, QRIS juga dapat digunakan oleh wisatawan asing dengan aplikasi pembayaran yang mendukung standar EMVCo (Europay, Mastercard, and Visa Coorporation), merupakan organisasi global yang penting dalam memastikan bahwa teknologi pembayaran global bekerja dengan aman dan efisien). Penggunaan QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mendukung sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, dan inklusif.

    Foto: dok Artajasa

    Bagaimana cara menggunakan QRIS antar-negara? Berikut caranya berdasarkan laman BI.

    Gunakan aplikasi perbankan atau jasa keuangan yang dimiliki
    Buka aplikasi pembayaran dan klik menu Scan QRIS.
    Masukkan jumlah nominal yang harus dibayar atau ditransfer, dalam mata uang negara asal, misal 10 baht.
    Konfirmasi tujuan dan nominal dalam Rupiah (otomatis sudah terkonversi, misal dari 10 Baht akan otomatis menjadi Rp 4.500).
    Masukkan PIN Anda akan menerima notifikasi bahwa transaksi berhasil dilakukan.
    Pembayaran dengan QRIS antarnegara selesai dilakukan.

    Nah, sudah tahukan cara mudah menggunakan QRIS? Jangan ragu gunakan QRIS saat berada di luar negeri!

    (dpu/dpu)

  • Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut sektor pangan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, hingga China.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    “Kita [Indonesia] sekarang ketinggalan jauh, dibanding Thailand, dibanding Vietnam, apalagi dengan Tiongkok,” kata Zulhas.

    Padahal, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia sebanding dengan China, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, hingga Taiwan pada 1984 silam.

    “Kita waktu itu [pada 1984] kalau nggak lebih, ya samalah [dengan China hingga Taiwan]. Kalau nggak lebih dia hebat, kita sama,” ungkapnya.

    Kala itu, Zulhas menuturkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai di level 7–7,5%. Di masa itu, sambung dia, Indonesia sudah menorehkan swasembada beras.

    Dia menjelaskan, swasembada beras itu tercermin dari adanya irigasi hingga pabrik yang bagus pada kala itu. Bahkan, lanjut Zulhas, pabrik pupuk eksisting yang berdiri hingga saat ini dibangun pada zaman itu.

    “Jadi [saat itu] kita tidak ketinggalan, varietas-varietas tanaman padi, kita sudah bisa tanam kedelai pada waktu itu,” tuturnya.

    Sayangnya, Zulhas mengatakan bahwa Indonesia mengganggap enteng persoalan di sektor pangan saat era reformasi. Imbasnya, kini tertinggal jauh dari negara-negara yang sebelumnya setara dengan Indonesia.

    “Kita perhatikan, sekarang ini kita ketinggalan jauh. Nah saya diminta Pak Presiden untuk menjadi Menko, saya milih jalan yang sulit, tapi bisa berhasil,” ucapnya.

    Menurutnya, tidak ada bangsa dan rakyat yang bergerak maju jika tidak bekerja keras. Untuk itu, dia menilai perlu ada kerja keras dan kerja sama untuk membangun ketahanan pangan Tanah Air.

    “Menurut saya tidak ada bangsa yang maju, rakyat yang maju, kalau nggak kerja keras itu nggak ada. Kita harus kerja keras, sungguh-sungguh. Rakyatnya kreatif, kerja keras, baru kita bisa maju. Itu yang kita kerjakan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, industri pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga beras dan minyak goreng, ketergantungan pada impor bahan pangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

    Adapun, faktor distribusi, rantai pasok yang terganggu, hingga kondisi global juga turut berkontribusi terhadap instabilitas harga pangan.