Negara: Thailand

  • 3
                    
                        Gubernur Koster: 400 Biro Perjalanan dan Sewa Mobil Dikuasai Warga Asing tapi Tak Berkantor di Bali
                        Denpasar

    3 Gubernur Koster: 400 Biro Perjalanan dan Sewa Mobil Dikuasai Warga Asing tapi Tak Berkantor di Bali Denpasar

    Gubernur Koster: 400 Biro Perjalanan dan Sewa Mobil Dikuasai Warga Asing tapi Tak Berkantor di Bali
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com

    Gubernur Bali

    Wayan Koster
    gelar rapat darurat dengan seluruh kepala perangkat daerah dan instansi vertikal se-Bali di Jayasabha, Denpasar, Sabtu 31 Mei 2025.
    Hal tersebut dilakukan setelah menerima rentetan keluhan dari masyarakat dan pelaku UMKM lokal terkait kian maraknya dominasi usaha pariwisata oleh warga negara asing (WNA).
    Hal ini dinilai akan memojokkan masyarakat lokal di tanahnya sendiri.
    Dalam rapat tersebut juga mengevaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan regulasi usaha pariwisata pun jadi langkah awal yang ia tempuh.
    “Bali tidak boleh menjadi pasar bebas yang membunuh masyarakatnya sendiri,” tegas Koster dalam rapat tersebut.
    Kekesalan Koster didasari oleh banyaknya temuan praktik usaha ilegal yang dijalankan oleh WNA.
    Terutama melalui celah sistem perizinan Online Single Submission (OSS).
    Ia menilai, sistem tersebut membuka peluang bagi investor asing untuk menguasai sektor strategis.
    Bahkan hingga level mikro seperti penyewaan kendaraan dan homestay.
    “Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing. Banyak yang tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bisa beroperasi. Ini jelas keterlaluan,” ungkap Koster.
    Lebih lanjut, ia menilai praktik semacam ini bukan hanya melanggar etika berusaha, tapi juga menciptakan ketimpangan dan memperparah degradasi ekonomi lokal.
    Koster memperingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, Bali berisiko mengalami kemunduran serius dalam lima tahun ke depan, baik secara ekonomi, sosial, maupun citra pariwisata.
    “Pariwisata kita sedang tidak baik-baik saja. Macet, sampah, vila ilegal, sopir liar, wisatawan nakal, semua ini harus kita tata. Tapi penataan harus dimulai dari hulu regulasi dan perizinan,” ujarnya.
    Sebagai tindak lanjut konkret, Koster membentuk tim khusus lintas instansi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha pariwisata di Bali.
    Ia juga menyiapkan regulasi baru yang lebih tegas dan berpihak pada masyarakat lokal.
    Langkah awalnya adalah penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata, yang akan menjadi dasar pelaksanaan operasi gabungan oleh Satpol PP dan Polda Bali.
    Tak hanya itu, Koster juga mengusulkan kebijakan wajib bagi semua agen perjalanan wisata untuk menjadi anggota asosiasi lokal.
    Verifikasi faktual juga akan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi perusahaan “hantu” yang hanya tercatat di OSS namun tidak memiliki eksistensi di lapangan.
    “Pulau ini kecil, tapi kontribusinya besar bagi Indonesia. Kita bukan bersaing dengan daerah lain, tapi dengan negara seperti Thailand dan Malaysia. Kalau kita tidak tertib, kita akan tergilas oleh pasar kita sendiri,” tegasnya.
    Langkah Koster ini mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha lokal.
    Mereka menilai tindakan ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk melindungi ruang usaha rakyat.
    “Kalau dibiarkan, Bali hanya akan jadi panggung bisnis asing. Rakyatnya cuma jadi penonton di rumah sendiri,” ujar seorang pelaku UMKM transportasi wisata yang enggan disebut namanya.
    Kini, dengan semangat kolaboratif antar instansi dan keberanian politik dari Gubernur Koster, harapan masyarakat kembali tumbuh.
    Bali diharapkan bisa kembali menjadi rumah yang adil dan ramah bagi warganya, bukan sekadar surga bagi investor asing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Varian Covid-19 yang Mendominasi Indonesia Saat Ini

    Video Varian Covid-19 yang Mendominasi Indonesia Saat Ini

    Jakarta – Kementerian Kesehatan Indonesia mengungkap varian Covid-19 yang mendominasi di beberapa negara Asia. Negara yang dimaksud antara lain Thailand, Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

    Varian yang mendominasi berbeda-beda. Varian Covid-19 yang mendominasi Indonesia saat ini adalah MB.1.1.

    (/)

  • Masih Ada Diskriminasi, Wagub Jabar Tegaskan Perlakuan Terhadap Atlet Disabilitas Harus Setara

    Masih Ada Diskriminasi, Wagub Jabar Tegaskan Perlakuan Terhadap Atlet Disabilitas Harus Setara

    Sementara itu Sekjen NPC Indonesia, Ukun Rukaendi, mengucapkan terima kasih kepada Dito dan jajaranya yang sudah senantiasa mendukung NPC Indonesia.

    “Dengan tanda tangan perjanjian kerja sama ini otomatis kita sudah difasilitasi untuk pelatnas menjelang Asean Paragames 2025 Thailand, Asian Games dan Paralimpiade 2028 Los Angeles nanti,” ujar Ukun.

    Sebelumnya, Indonesia resmi terpilih sebagai tuan rumah World Abilitysport Games 2025. Ini adalah multievent olahraga untuk atlet dengan disabilitas fisik.

    Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara National Paralympic Committee (NPC) Indonesia dengan World Abilitysport yang dilakukan di Paris, Perancis, Jumat, 30 Agustus 2024.

    Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan langsung oleh Dito Ariotedjo bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono.

    Dito juga menyampaikan rasa syukurnya karena Indonesia dapat dipercaya menjadi tuan rumah untuk kejuaraan bergengsi di dunia.

    “Saya sebagai Menpora bersyukur Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah salah satu kejuaraan paling bergengsi ini. Semoga persiapanya lancar dan terlaksana dengan baik,” ujar Dito.

    Sementara itu, Presiden World Abilitysport, Rudi van den Abbeele, mengatakan alasan memilih Indonesia sebagai tuan rumah edisi 2025.

    Indonesia dipandang sebagai negara yang menunjukkan kemajuan pesat dalam event olahraga disabilitas.

    “Indonesia merupakan pendatang baru di dunia Paralympic, namun kemajuan Indonesia begitu pesat dalam gerakan Paralympic. Kami sangat yakin untuk memberikan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai penyelenggara World Abilitysport Games 2025,” kata Rudi van den Abbeele dalam keterangan yang sama.

    World Abilitysport Games

    World Abilitysport Games sebelumnya dikenal sebagai IWAS World Games yang awalnya hanya ditujukan untuk atlet pengguna kursi roda dan amputasi.

    Thailand merupakan negara tuan rumah edisi 2023 sekaligus menjadi momen perubahan nama dari IWAS World Games menjadi World Abilitysport Games.

    Indonesia sebagai negara yang berkali-kali sukses menggelar multievent olahraga disabilitas kemudian mengajukan diri sebagai tuan rumah World Abilitysprot Games 2025.

    MoU antara NPC Indonesia dan World Abilitysport dilakukan setelah perwakilan dari organisasi yang bermarkas di Inggris itu mengecek 14 venue olahraga dan satu wisma atlet di DKI Jakarta pada Juli 2024.

  • Kasus COVID-19 ‘Meledak’ di Thailand, 65 Ribu Orang Terinfeksi dalam Sepekan

    Kasus COVID-19 ‘Meledak’ di Thailand, 65 Ribu Orang Terinfeksi dalam Sepekan

    Jakarta

    Thailand melaporkan sebanyak 65.007 kasus baru COVID-19 selama sepekan, dengan delapan kematian baru menurut Center for COVID-19 Situation Administration Thailand (CCSA).

    Dikutip dari The Nation, kasus dan kematian baru ini tercatat dari periode 18 hingga 24 Mei. Sementara itu, jumlah kumulatif periode 1 Januari hingga 24 Mei 2025 mencapai 204.965 ribu kasus, dengan 51 kematian.

    CCSA menyatakan, 3.544 pasien masih dirawat di rumah sakit, dan 61.463 pasien menjalani pemulihan di rumah.

    Adapun lima provinsi di Thailand dengan jumlah pasien COVID tertinggi, di antaranya:

    Bangkok: 12.184 pasienChon Buri: 4.018 pasienNonthaburi: 2.891 pasienSamut Prakan: 2.837 pasienRayong: 2.355 pasien

    CCSA juga mengidentifikasi tiga kelompok usia dengan jumlah pasien COVID tertinggi, antara lain:

    20-29 tahun: 11.298 pasien30-39 tahun: 12.860 pasien60 tahun ke atas: 9.887 pasien

    Department of Disease Control (DDC) Thailand mengatakan kasus COVID-19 terus dilaporkan, terutama selama musim hujan dan masa sekolah, yang meningkatkan risiko penularan di tempat-tempat ramai seperti transportasi umum, sekolah, rumah sakit, dan pusat perawatan lansia.

    Departemen tersebut menyarankan masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan sederhana, seperti menggunakan masker jika mengalami demam atau batuk, hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala pernapasan, cuci tangan sesering mungkin, dan gunakan tes jika diduga ada infeksi. Jika hasil tesnya positif, segera cari pertolongan medis.

    “Jangan membawa virus pulang ke kelompok rentan seperti orang lanjut usia atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan bawaan,” DDC memperingatkan.

    Menurut Department of Medical Sciences (DMSC), varian JN.1 tetap menjadi strain dominan di Thailand, mencakup 63,92 persen dari kasus yang diurutkan. Meskipun tingkat keparahannya telah menurun, varian ini terus menyebar dengan cepat, demikian peringatan departemen tersebut.

    (suc/suc)

  • Covid-19 Kembali Mengganas di Asia Tenggara, Bagaimana dengan Indonesia?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Juni 2025

    Covid-19 Kembali Mengganas di Asia Tenggara, Bagaimana dengan Indonesia? Nasional 1 Juni 2025

    Covid-19 Kembali Mengganas di Asia Tenggara, Bagaimana dengan Indonesia?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus penyebaran
    Covid-19
    di negara-negara Asia Tenggara kembali menjadi sorotan setelah terus mengalami peningkatan sejak awal Mei 2025.
    Pada pertengahan Mei 2025,
    Malaysia
    sempat mengeluarkan peringatan waspada karena peningkatan kasus tersebut.
    Peringatan ini dikeluarkan Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad, merespons tingginya penularan Covid-19 di Singapura dan Thailand.
    “Malaysia mencatat rata-rata sekitar 600 kasus per minggu, jauh di bawah ambang batas kewaspadaan nasional,” tulisnya di media sosial X, Sabtu (17/5/2025).
    Ia juga menegaskan, tidak ada laporan kematian akibat Covid-19 di Malaysia sepanjang 2025 sejauh ini.
    Situasi berbeda terlihat di negara tetangga. Thailand melaporkan lebih dari 16.600 kasus baru dan enam kematian dalam periode 4-10 Mei.
    Sementara itu, Singapura mengalami lonjakan kasus menjadi 14.200 selama 27 April-3 Mei, naik dari 11.100 kasus pada pekan sebelumnya. Tercatat ada 133 pasien yang dirawat di rumah sakit.
    Sejak awal tahun ini hingga 10 Mei, Malaysia mencatat total 11.727 kasus Covid-19. Angka tertinggi tercatat pada awal tahun, kemudian menurun dan stabil dalam beberapa minggu terakhir.
    Pemerintah “Negeri Jiran” pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, segera mencari bantuan medis jika mengalami gejala, serta melindungi kelompok rentan.
    Indonesia baru bicara soal peningkatan kasus Covid-19 ini sepekan setelah Malaysia.
    Pada 23 Mei 2025,
    Kementerian Kesehatan
    (Kemenkes) RI mengeluarkan surat edaran imbauan waspada penyebaran Covid-19 dengan dasar tren kasus yang meningkat di negara-negara tetangga.
    “Surat edaran ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan Covid-19 maupun penyakit potensial kejadian luar biasa atau wabah lainnya,” bunyi surat edaran yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Murti Utami.
    Dalam surat ini juga dijelaskan, varian Covid-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hongkong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan J.1).
    Dalam surat tersebut, Kemenkes mengeklaim transmisi penularan Covid-19 dan angka kematian masih rendah.
    “Dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 (positivity rate 0,59%) dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1,” tulis Kemenkes.
    Edaran ini juga memberikan arahan kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk mewaspadai penularan Covid-19 yang semakin merebak tersebut.
    Dalam edarannya, Kemenkes menyampaikan arahan antara lain kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan, RS, Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan.
    Berikut daftar arahan Kemenkes kepada fasilitas layanan kesehatan:
    1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian Covid-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
    2. Meningkatkan pelaporan ILI/SARI/Pneumonia/
    COVID-19
    melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link https://skdr.surveilans.org dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI.
    3. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.
    4. Melaporkan hasil pemeriksaan spesimen Covid-19 melalui aplikasi All Record Tc-19 (https://allrecord-tc19.kemkes.go.id).
    5. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
    6. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
    7. Meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan Covid-19 di masyarakat.
    8. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respons kasus sesuai dengan ketentuan.
    9. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Didominasi Varian MB.1.1, Begini Situasi COVID-19 di Indonesia

    Didominasi Varian MB.1.1, Begini Situasi COVID-19 di Indonesia

    Jakarta

    Menyikapi peningkatan kasus COVID-19 di kawasan Asia, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan edaran tentang kewaspadaan. Surat ini juga mengungkap varian baru yang mendominasi peningkatan kasus di sejumlah negara.

    Di Thailand misalnya, ada dua varian yang dominan yakni XEC dan JN.1. Di Singapura, varian yang mendominasi adalah LF.7 dan NB.1.8 yang keduanya merupakan turunan JN.1.

    Varian XEC juga mendominasi peningkatan kasus COVID-19 di Hong Kong dan Malaysia. Sementara itu, kasus COVID-19 di Indonesia didominasi varian MB.1.1.

    “Dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1,” tulis Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, Murti Utami, dalam edaran tentang kewaspadaan COVID-19 tertanggal 23 Mei 2025 tersebut.

    Disebutkan juga, peningkatan kasus COVID-19 di kawasan Asia terjadi sejak minggu ke-12 tahun 2025 dan saat ini masih berlangsung. Namun di Indonesia, kasus konfirmasi mingguan saat ini sudah turun dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20.

    Tentang varian MB.1.1

    Laman Nextrain.org mencatat, MB.1.1 merupakan nama lain atau Unaliased Pango Lineage untuk BA.2.86.1.1.49.1.1.1 dengan nama clade 24A yang masih berkerabat dengan varian Omicron. Tidak banyak informasi tersedia tentang varian ini.

    Namun yang pasti, dashboard pencatatan organisasi kesehatan dunia (WHO) tidak mencantumkan varian ini secara spesifik ke dalam daftar Variants of Interest (VOIs) per 2 Desember 2024 maupun Variants Under Monitoring (VUMs) yang diperbarui pada 23 Mei 2025.

    Di daftar VOIs, hanya ada varian JN.1, sementara daftar VUMs mencakup varian berikut:

    KP.3KP.3.1.1LB.1XECLP.8.1NB.1.8.1

    NEXT: Anjuran pakai masker dan hand sanitizer

    Edaran Kemenkes RI tentang kewaspadaan COVID-19 memberi arahan kepada sejumlah pihak. Di antaranya kepada dinas kesehatan seluruh Indonesia, yang diminta meningkatkan kewaspadaan dan promosi kesehatan.

    Kepada masyarakat, dinas kesehatan diharapkan memberi imbauan untuk:

    Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabut (CTPS) atau menggunakan hand sanitizerMenggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunanSegera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernapasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko.

    Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan diminta memberi imbauan kepada pelaku perjalan sebagai berikut:

    Menggunakan masker jika sedang sakit seperti batuk, pilek, atau demam.Menerapkan pola hidup bersih seperti selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta menerapkan etika batuk/bersin untuk menghindari penularan kepada orang lain; danJika mengalami sakit selama perjalanan agar menyampaikan kepada awak atau personel alat angkut maupun kepada petugas kesehatan di pelabuhan/bandar udara/PLBN setempat.

    Simak Video “Video Varian Covid-19 yang Mendominasi Indonesia Saat Ini “
    [Gambas:Video 20detik]

  • 3
                    
                        Gubernur Koster: 400 Biro Perjalanan dan Sewa Mobil Dikuasai Warga Asing tapi Tak Berkantor di Bali
                        Denpasar

    Gubernur Koster Bentuk Tim Khusus, Audit Izin Usaha Pariwisata WNA di Bali Denpasar 31 Mei 2025

    Gubernur Koster Bentuk Tim Khusus, Audit Izin Usaha Pariwisata WNA di Bali
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com –
    Semakin marak usaha pariwisata di Bali yang didominasi oleh warga negara asing (
    WNA
    ).
    Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing.
    Persoalan itu dibeberkan
    Gubernur Bali
    , I Wayan Koster, dalam rapat darurat di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (31/5/2025).
    “Banyak yang tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bisa beroperasi. Ini jelas keterlaluan,” ungkap dia.
    Koster mengakui pariwisata Bali sedang tidak baik-baik saja. Banyak masalah, dari macet, sampah, vila ilegal, sopir liar, hingga wisatawan nakal.
    Menurut dia, semua harus ditata, mulai dari hulu regulasi dan perizinan.
    Untuk mengatasi persoalan ini, Koster membentuk tim khusus lintas instansi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap
    izin usaha pariwisata
    di Bali.
    Koster menyiapkan regulasi baru, yang menurut dia lebih tegas dan berpihak pada masyarakat lokal.
    Peraturan tersebut nantinya berupa penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata.
    Itulah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan operasi gabungan oleh Satpol PP dan Polda Bali.
    Diusulkan pula dalam pertemuan itu bahwa wajib bagi semua agen perjalanan wisata untuk menjadi anggota asosiasi lokal.
    Verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi perusahaan yang hanya tercatat di OSS, tetapi kenyataannya tidak memiliki eksistensi di lapangan.
    “Pulau ini kecil, tapi kontribusinya besar bagi Indonesia. Kita bukan bersaing dengan daerah lain, tapi dengan negara seperti Thailand dan Malaysia. Kalau kita tidak tertib, kita akan tergilas oleh pasar kita sendiri,” tegas dia.
    Para pelaku UMKM bidang transportasi wisata pun sempat mengamini jika situasi ini dibiarkan, Bali hanya akan jadi panggung bisnis asing. Sementara warga Bali hanya jadi penonton di rumah sendiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • QRIS, Inovasi Pembayaran yang Bikin Happy UMKM

    QRIS, Inovasi Pembayaran yang Bikin Happy UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA – QRIS saat ini telah menjadi metode pembayaran unggulan bagi masyarakat Indonesia. Sejak diluncurkan Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019 hingga akhir Maret 2025, pengguna QRIS sudah mencapai 56,3 juta. Sementara volume transaksi tumbuh 169,15% (YoY) pada Maret 2025.

    Tingginya jumlah pengguna dan pertumbuhan volume transaksi QRIS tidak lepas dari kemudahan, keandalan, kecepatan dan keamanan dalam proses pembayaran. Sebelum adanya standardisasi universal untuk pembayaran berbasis QR, meja kasir di merchant-merchant dipenuhi papan QR code statis yang diterbitkan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).

    Namun, dompet digital (e-wallet) hingga aplikasi mobile banking konsumen tidak bisa memindai QR code di luar penerbitnya. Misalnya, pengguna aplikasi Go-Pay, hanya dapat memindai QR code yang dikeluarkan oleh Go-Pay. Sebaliknya, pengguna Go-Pay tidak bisa memindai QR code yang dikeluarkan oleh dompet digital lainnya.

    Setelah adanya standardisasi QR code yang bernama Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), terjadi proses interoperabilitas pada sistem, perangkat dan aplikasi dalam berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sama secara efektif untuk layanan pembayaran berbasis QR code milik PJP bank maupun non-bank.

    Merujuk laporan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, QRIS yang dikembangkan oleh BI bersama industri mengadopsi standar European MasterVisa Co (EMV Co) yang memungkinkan interoperabilitas transaksi pembayaran berbasis QR di dalam hingga luar negeri.

    Implikasi dari QRIS, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan skema on us maupun off us. Skema on us di sini, aplikasi pembayaran milik pembeli dan QR code milik pedagang, berasal dari penyelenggara yang sama. Misalnya, pengguna aplikasi MyBCA dapat memindai QR code dari pedagang yang diterbitkan oleh BCA.

    Sedangkan skema off us, aplikasi pembayaran digital yang digunakan pembeli dan QR code yang dimiliki pedagang, berasal dari penyelenggara (PJP) yang berbeda. Contohnya, aplikasi MyBCA dapat memindai QR code yang dikeluarkan GoPay.

    Implikasi sederhana di lapangan, kasir di warung hingga pedagang kaki lima hanya cukup menampilkan 1 QR code (QRIS statis) untuk dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran milik bank dan non-bank.

    KEMUDAHAN

    Dengan cukup memindai QR code dari aplikasi e-wallet maupun mobile banking, berbelanja dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, konsumen maupun pedagang tidak perlu cemas perihal uang kembalian. Dari sisi pedagang, pengelolaan transaksi dan uang tunai (cash handling) juga lebih mudah.

    Kemudahan tersebut, mendorong tingginya angka pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS sebagai kanal pembayaran. Per Maret 2025, sebanyak 38,1 juta pedagang telah menggunakan QRIS. Dari angka tersebut, sebanyak 93,01% merupakan UMKM dan 57,2% di antaranya berasal dari usaha mikro.

    Bagi pelaku UMKM, sistem pembayaran non-tunai ini relatif sederhana, karena konsumen cukup memindai QR code dari aplikasi e-wallet ataupun mobile banking miliknya. Percepatan akuisisi QRIS oleh pedagang juga didorong oleh insentif biaya transaksi yang dibebankan ke mereka.

    Untuk transaksi hingga Rp 500.000, pelaku usaha mikro (UMI) seperti pedagang kaki lima, toko kelontong hingga warung makan digratiskan biaya transaksinya atau merchant discount rate (MDR) 0%.

    INOVASI QRIS

    Dengan adopsi standar EMV Co, QRIS dapat dikoneksikan dengan teknologi sistem pembayaran berbasis QR secara global. Mengutip data BI, transaksi QRIS dapat dilakukan di Thailand, Malaysia dan Singapura.

    Cakupan penerimaan dan kerja sama penggunaan QRIS sebagai pembayaran non-tunai juga akan diperluas ke Jepang, Saudi Arabia, China, India, dan Korea Selatan. Di dalam negeri, Bank Indonesia bersama industri pada 15 Maret 2025 lalu telah melakukan uji coba QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) berbasis Near Field Communication (NFC). Implementasi QRIS TAP akan diterapkan secara bertahap.

    Pada tahap awal, layanan QRIS TAP bisa digunakan di lokasi layanan transportasi, parkir, rumah sakit, serta toko ritel dan UMKM. Sejak diluncurkan hingga 16 April 2025, total merchant yang telah melayani QRIS TAP sebanyak 1,44 juta dengan volume transaksi 42,9 juta.

    Harapannya, inovasi hingga perluasan cakupan penggunaan QRIS di luar negeri terus berlanjut dan dapat menjadi insentif bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakannya sebagai metode pembayaran digital utama di mana pun berada.

  • Kata Epidemiolog soal MB.1.1, Varian Baru COVID-19 yang Dominan di Indonesia

    Kata Epidemiolog soal MB.1.1, Varian Baru COVID-19 yang Dominan di Indonesia

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkap beberapa varian COVID-19 yang terkait peningkatan kasus di Asia belakangan ini. Jika di Thailand dan Malaysia didominasi varian XEC, di Indonesia varian COVID-19 yang dominan adalah MB.1.1.

    “Dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1,” tulis Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, Murti Utami, dalam edaran tentang kewaspadaan COVID-19 tertanggal 23 Mei 2025 tersebut.

    Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan tidak perlu kaget dan panik dengan kemunculan beberapa subvarian dari COVID-19. Menurutnya, mutasi dan kemunculan varian baru adalah mekanisme alami karena virus harus bisa bertahan dengan lebih mudah menginfeksi manusia.

    “Karena kalau di luar tubuh manusia, dia (virus) tidak akan bertahan lama, tidak lebih dari setengah hari. Dengan dia bisa cepat menginfeksi, virus akan terus bertahan dan berkembang, termasuk subvarian yang saat ini cukup dominan di Asia, Asia Tenggara,” terangnya saat dihubungi detikcom, Sabtu (31/5/2025).

    Dicky menyebut saat ini ada beberapa varian yang dominan, seperti LF-7, NB.1.8, MB.1.1 hingga LP.8.1. Menurutnya, semuanya memiliki karakter yang serupa, yaitu efektif dalam menginfeksi.

    Namun begitu, gejala yang muncul juga semakin ringan atau bahkan tidak bergejala. Sebab, imunitas yang terbentuk dapat mengatasi keparahan dari varian tersebut.

    “Mayoritas manusia saat ini sudah memiliki kekebalan terhadap subvarian-subvarian SARS-CoV-2 ini. Tidak seperti sebelum-sebelumnya,” tutur Dicky.

    Meskipun sebagian besar sudah memiliki imunitas atau kekebalan terhadap COVID-19, Dicky mengingatkan masih ada kelompok-kelompok yang rentan. Misalnya seperti lansia, anak-anak, dan orang-orang dengan komorbid, seperti diabetes tak terkendali hingga autoimun.

    NEXT: Antisipasi penularan

    Lantas, Apa yang Harus Dilakukan?

    Oleh karena itu, Dicky menyarankan untuk tetap menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan bisa tidak ada keperluan yang mendesak.

    Terkait vaksinasi, Dicky masih belum melihat adanya urgensi pada kelompok-kelompok, kecuali yang sangat rawan, mungkin perlu mendapatkan booster. Tetapi, harus dipastikan vaksinnya sudah diperbarui untuk menghadapi subvarian baru.

    “Tapi, bukan berarti vaksin lama sama sekali tidak memiliki manfaat ya. Bisa saja dia (vaksin) tidak cukup selektif untuk menghadapi subvarian baru ini,” terang Dicky.

    “Tapi, secara umum tidak perlu khawatir,” pungkasnya.

    Simak Video “Video Varian Covid-19 yang Mendominasi Indonesia Saat Ini “
    [Gambas:Video 20detik]

  • RI ‘Juara’ Dua Pengangguran Terbanyak di Negara Berkembang Asia

    RI ‘Juara’ Dua Pengangguran Terbanyak di Negara Berkembang Asia

    Jakarta

    Data dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) per April 2025 mengungkap persentase pengangguran di Indonesia menempati urutan kedua dalam negara berkembang di Asia. Tercatat, proyeksi angka pengangguran di Indonesia di 2025 menembus 5%.

    Angka ini membuat Indonesia mendapuk posisi kedua dengan angka pengangguran terbesar di negara berkembang di Asia Pasifik. Terlebih, proyeksi angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 2024 yang berada di angka 4,9%.

    Sementara itu, urutan pertama diisi oleh China, dengan persentase sebesar 5,1% yang masih imbang dengan periode 2024. Lebih lanjut, di posisi ketiga angka pengangguran terbesar diisi oleh India dengan persentase 4,9%, diikuti oleh Filipina dengan persentase 4,5%, Malaysia dengan persentase 3,2%, Vietnam dengan persentase 2%, dan Thailand dengan persentase 1%.

    Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, angka pengangguran di Tanah Air mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,28 juta orang. Angka ini disumbang oleh penambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang menjadi 153,05 juta orang.

    Menurut catatan detikcom, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angkatan kerja itu di dalamnya ada yang sudah bekerja dan ada yang menganggur. Dari jumlah itu, tercatat yang sudah bekerja sebanyak 145,77 juta orang atau bertambah 3,59 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang yang menganggur meningkat 83,45 ribu orang yang naik kira-kira 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Jumlah penganggur sebanyak 7,28 juta orang itu setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76% atau lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82%. Penurunan itu utamanya terjadi pada TPT perempuan.

    “Sedangkan TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02% basis poin. Penurunan TPT konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” ungkap Amalia.

    Dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,60% pada Februari 2025, lebih tinggi jika dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 69,80%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,34% dibandingkan TPAK perempuan 56,70%.

    Tingkat Pengangguran di Negara Berkembang Asia

    1. China: 5,1%
    2. Indonesia: 5%
    3. India: 4,9%
    4. Filipina: 4,5%
    5. Malaysia: 3,2%
    6. Vietnam: 2%
    7. Thailand: 1%

    (fdl/fdl)