Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Produsen Ban Lokal Tolak Investasi Baru Pabrik China, Takut Kelebihan Suplai

    Produsen Ban Lokal Tolak Investasi Baru Pabrik China, Takut Kelebihan Suplai

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) menolak investasi baru pabrik ban dari China yang semula direncanakan mencapai US$2 miliar tahun ini. Musababnya, penambahan investasi ban khusus pertambangan dan truk itu dinilai akan memicu kelebihan pasokan. 

    Ketua Umum APBI Aziz Pane mengatakan saat ini Indonesia telah dipenuhi oleh pabrik ban multi nasional dari seluruh dunia termasuk 3 pabrik ban baru dari China yang akan memproduksi ban pertambangan dan ban truk atau bus. 

    “Kalau ditambah lagi maka industri ban akan mengalami oversupply yang cukup besar sehingga nasibnya akan sama dengan industri tekstil dan industri sepatu,” kata Aziz dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/6/2025). 

    Dalam catatan APBI, pada tahun 2024 industri ban roda 4 atau lebih kapasitas terpasang sebesar 97,6 juta unit sedangkan yang diproduksi hanya sebesar 68,1 juta unit. Estimasi tahun ini kapasitas meningkat banding tahun 2024 dengan produksi masih meningkat dibanding tahun 2024.

    Sementara itu, kapasitas terpasang ban vulkanisir ban 23 juta unit, dengan produksi 14,7 juta unit. Dia memprediksi tahun 2025 kapasitas dan produksinya lebih besar dari tahun 2024.

    “Jangan sampai seperti di Thailand yang dipenuhi lebih dari 46 pabrik China dengan tujuan ekspor pasar AS,” ujarnya. 

    Pihaknya mengaku belajar dari Thailand dan Vietnam tersebut dan menolak adanya investasi baru pabrik ban.

    “Dengan terjadinya kenaikan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden Trump, pabrik ban di Thailand dan Vietnam mengalami kapasitas berlebihan yang membahayakan pasar dalam negerinya,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Aziz menerangkan bahwa pengusaha mengusulkan agar investasi dari China lebih kepada industri hilirisasi lain dari karet selain ban seperti pabrik ban vulkanisir pesawat terbang, dock fender ataupun industri aspal karet untuk infrastruktur yang lebih menguntungkan.

    “Lagipula China hanya merupakan pasar ketiga karet alam Indonesia disamping AS dan Jepang,” jelasnya. 

    Menurut dia, China banyak menggunakan karet dari Thailand dan Vietnam bukan Indonesia karena secara geografis lebih dekat dan akan lebih murah ongkos transportnya. Adapun, impor karet alam China hanya sekitar 200.000 ton jauh dibawah impor Jepang dan AS. 

  • Kenaikan Kasus COVID-19, Pakar UGM Imbau Masyarakat Tetap Waspada

    Kenaikan Kasus COVID-19, Pakar UGM Imbau Masyarakat Tetap Waspada

    Liputan6.com, Yogyakarta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan Covid-19 karena kasus penularan di Asia naik seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia dan Singapura. Guru Besar FK-KMK Universitas Gadjah Mada sekaligus peneliti Mikrobiologi Klinik Tri Wibawa, mengatakan peningkatan kasus Covid-19 di Asia ini tidak dapat secara pasti akan diikuti peningkatan penularan di Indonesia.“Namun, belajar dari penularan di masa pandemi yang sangat cepat dan luas, akan lebih baik kalau kita bersiap,” katanya, Rabu 4 Juni 2025.

    Menurut Tri tingkat kecepatan penyebaran cukup rendah, sebab varian SARS-CoV-2 yang dominan menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, lalu di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hongkong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan JN.1). Sementara, varian yang dominan di Indonesia saat ini berbeda dengan yang ada di negara tetangga yakni MB 1.1.

    Tri menjelaskan varian ini, belum masuk pada daftar Variants of Interest (VOIs) maupun variants under monitoring (VUMs) yang dikeluarkan oleh WHO. Menurutnya belum banyak informasi spesifik tentang Variant MB1.1, namun, ia menduga manifestasi klinis yang muncul tidak banyak berbeda dengan varian omicron lain yang pernah beredar di Indonesia. “Gejala yang ditimbulkan pun sejauh ini serupa dengan varian-varian COVID-19 sebelumnya, termasuk demam, pusing, batuk, sakit tenggorokan, mual dan muntah, serta nyeri sendi,” imbuhnya.

    Tri mengatakan walau angka kasusnya cukup rendah dan gejalanya cenderung sama, namun masyarakat harus tetap waspada. Ia menganjurkan masyarakat mengantisipasinya dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi serta istirahat yang cukup juga menggunakan masker jika merasakan gejala seperti flu. “Jika berada dalam kerumunan dan membatasi diri untuk tidak berada di kerumunan jika merasa tidak dalam kondisi kesehatan yang prima,” paparnya.

    Soal informasi kasus Covid-19 Tri meminta masyarakat agar memantau keadaan dari sumber informasi yang dapat dipercaya, termasuk dari pemerintah dan lembaga yang dapat dipercaya. “Kita harus yakin bahwa kita bersama telah memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk dapat bertahan pada masa-masa sulit pandemi,” pesannya.

  • Pakar UGM Ungkap Karakteristik Varian COVID-19 MB.1.1 yang Dominan di RI

    Pakar UGM Ungkap Karakteristik Varian COVID-19 MB.1.1 yang Dominan di RI

    Jakarta –

    Kenaikan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong, juga menjadi kewaspadaan Indonesia. Kementerian Kesehatan RI mencatat penambahan tujuh kasus baru COVID-19 dalam periode 25-31 Mei 2025. Dengan penambahan ini, total kasus COVID-19 di Indonesia pada 2025 menjadi 72 kasus.

    Ahli mikrobiologi klinik dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada, Prof Tri Wibawa, mengingatkan meskipun peningkatan kasus terjadi di negara tetangga, belum tentu lonjakan kasus yang sama terjadi di Indonesia.

    “Namun, belajar dari penularan yang sangat cepat dan meluas selama pandemi, alangkah baiknya jika kita bersiap,” ujar Prof Wibawa, dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6/2025).

    Menurutnya, tingkat penyebaran saat ini relatif rendah, karena varian yang dominan di negara tetangga berbeda dengan di Indonesia. Di Thailand, varian utama adalah XEC dan JN.1. Di Singapura, varian yang beredar adalah LF.7 dan NB.1.8, yang merupakan turunan dari JN.1. Sementara di Malaysia, XEC juga menjadi varian yang mendominasi.

    Adapun varian dominan di Indonesia saat ini adalah MB.1.1, yang belum termasuk dalam daftar Variant of Interest (VOI) maupun Variant Under Monitoring (VUM) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Prof Wibawa menyebut, informasi mengenai varian ini masih terbatas, tetapi secara umum gejalanya mirip dengan varian Omicron lain.

    “Gejala yang ditimbulkan selama ini mirip dengan varian COVID-19 sebelumnya, antara lain demam, pusing, batuk, sakit tenggorokan, mual dan muntah, serta nyeri sendi,” jelasnya.

    Meskipun jumlah kasus tergolong rendah dan gejala tidak tergolong berat, Prof. Wibawa tetap mengimbau masyarakat untuk tidak lengah. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, dan cukup istirahat sebagai bentuk antisipasi.

    Ia juga menyarankan masyarakat untuk kembali mengenakan masker bila mengalami gejala flu, serta menghindari keramaian jika kondisi tubuh tidak fit.

    “Jika berada di tengah keramaian, batasi diri untuk tidak berada di tempat ramai apabila kondisi kesehatan tidak prima,” ujarnya.

    Prof Wibawa turut mengingatkan pentingnya mendapatkan informasi dari sumber tepercaya, termasuk pemerintah dan lembaga kesehatan kredibel.

    “Kita harus yakin bahwa bersama-sama kita telah memperoleh pengalaman dan pengetahuan untuk bertahan hidup di masa pandemi yang sulit,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Pro-Kontra Legalisasi Kasino, Diklaim Bisa Beri Tambahan Rp200 Triliun untuk APBN

    Pro-Kontra Legalisasi Kasino, Diklaim Bisa Beri Tambahan Rp200 Triliun untuk APBN

    GELORA.CO – Ekonom sekaligus pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat (Bennix) menilai pelegalan praktik perjudian dalam bentuk kasino, bakal meningkatkan pendapatan negara minimal Rp200 triliun per tahun.

    “Kalau ini diselenggarakan oleh negara atau ada kepala daerah yang punya nyali buat bikin ini minimal dapat Rp200 triliun setahun loh,” kata Bennix dalam diskusi publik dengan tajuk ‘Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi’ di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).

    Ia menambahkan, dengan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan, tentu akan berdampak baik terhadap pembangunan negara atau daerah, dari sisi infrastruktur dan lainnya.

    Selain itu, Bennix juga menyinggung mengenai banyaknya Warga Negara Indonesia yang berjudi di kasino di negara lain. Hal itu menujukan adanya perputaran uang dari Indonesia negara lain.

    Karenanya, legalisasi kasino disarankan untuk dilakukan. Sehingga, bisa menarik kembali uang dalam jumlah besar yang ‘kabur’.

    “Ya ini harus segera kita bikin kalau enggak makin banyak duit kita Ini bukan lagi ngomong duit Rp1-2 Miliar ya ini ngomong duit ratusan triliun yang kabur keluar negeri karena negara gagal memiliki nyali untuk membangun usaha serupa,” kata Bennix.

    Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengatakan pelegalan kasino di Indonesia bukan pilihan yang tepat untuk menambah pendapatan negara. Sebab, kultur masyarakat di Tanah Air berbeda dengan negara-negara tetangga.

    “Kalau (soal pendapatan negara dari kasino jadi opsi terakhir) menurut saya tidak perlu. Karena kultur kita berbeda dengan kultur negara-negara yang melegalkan judi. Kultur masyarakat kita dan SDM masyarakat kita yang berbeda dengan Singapura,” kata Hasbiallah dalam diskusi yang sama.

    Untuk menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut banyak potensi lain yang bisa digali. Misalnya, dari sumber daya alam yang diperketat pengelolaannya.

    “Yang kedua, program pemerintah hari ini untuk mengambil 2 juta hektar lahan sawit. Ini kan potensi-potensi yang bisa menambah income untuk negara,” ujarnya.

    Yang terpenting, Hasbi menjelaskan, aparat penegak hukum perlu memperkuat aturan pendapatan penghasilan tersebut. Tidak hanya dari tambang bisa juga dari perpajakan.

    “Yang penting diperketat dan menutup kebocoran-kebocoran yang ada. Kalau kebocoran-kebocoran ini bisa kita tutup, saya rasa cukup potensi negara kita kuat untuk mendapatkan itu,” jelas Hasbi.

    Asal tahu saja, isu ini bermula saat sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diusulkan oleh para anggota dewan di Komisi XI DPR. Mereka pun mencontohkan objek baru PNBP yang dapat dimaksimalkan termasuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru nonminyak dan gas bumi.

    Pembahasan ini diusulkan oleh, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5/2025).

    “Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” kata adik Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Galih berpendapat, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP. Selain UEA, pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP juga telah dilakukan oleh pemerintah Thailand.

    Belakangan, adik dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) ini mengklarifikasi ucapannya. Menurutnya, kala itu ia meminta pemerintah untuk berpikir kreatif dalam mencari pemasukan negara bukan pajak (PNBP) selain dari sektor sumber daya alam nonmigas. Ia kemudian mengambil contoh ekstrem keberhasilan Uni Emirat Arab (UEA) mencari PNBP di luar SDA nonmigas dengan membuka kasino.

    “Saya tidak pernah ada usulan, enggak ada tuh bahasa kata usulan saya ingin Indonesia membuka kasino, enggak ada!” kata Galih kepada wartawan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

  • IEU-CEPA Tahap Akhir, Ekspor RI ke Eropa Akan Bebas Hambatan

    IEU-CEPA Tahap Akhir, Ekspor RI ke Eropa Akan Bebas Hambatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa Uni Eropa akan memberikan perlakuan khusus terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia dalam perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA, yang kini telah memasuki tahap akhir.

    Perjanjian strategis tersebut dinilai akan membuka lebih luas akses ekspor Indonesia ke pasar Eropa, menghapus berbagai hambatan tarif maupun non-tarif, dan memperkuat kerja sama ekonomi kedua kawasan.

    “Komisioner Maros menjanjikan akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia, dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap ekspor andalan Indonesia, terutama produk-produk yang berasal dari hasil hutan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Sabtu (7/6/2025), seusai bertemu European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, di Brussels, Belgia.

    Selain komoditas sawit, Indonesia juga berhasil meyakinkan Uni Eropa agar memberikan kesetaraan perlakuan (level playing field) bagi produk perikanan nasional agar mampu bersaing dengan negara ASEAN lain seperti Thailand dan Filipina.

    “Eropa sudah sepakat bahwa khusus untuk produksi perikanan ataupun ekspor perikanan kita akan diberikan level playing field dengan negara-negara sekitar kita,” jelas Airlangga.

    Perundingan IEU-CEPA yang telah berjalan selama sembilan tahun dan melewati 19 putaran ini, saat ini hanya menyisakan penyelesaian dokumen hukum serta proses ratifikasi oleh parlemen kedua pihak. Sebagian besar isu krusial disebut telah mencapai titik kesepakatan.

    Airlangga menjelaskan bahwa bila perjanjian mulai berlaku, sekitar 80% barang ekspor Indonesia ke Eropa akan dikenakan tarif 0 persen. Kebijakan ini diperkirakan mampu mendorong lonjakan ekspor hingga lebih dari 50 persen dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

    Adapun sektor-sektor prioritas yang disepakati dalam IEU-CEPA mencakup industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, garmen, serta produk perikanan, sawit, dan kehutanan.

    “Industri padat karya itu merupakan satu prioritas bagi Indonesia,” tegas Airlangga.

    Ia juga menambahkan bahwa perjanjian ini membuka peluang investasi yang lebih besar dari Uni Eropa dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menerapkan kebijakan yang setara dengan standar global.

    “CEPA juga diharapkan bisa menarik investasi dari Uni Eropa dan juga akan membuat mereka berpendapat bahwa kebijakan yang dilakukan Indonesia adalah kebijakan yang setara dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa,” ujarnya.

    Terkait kekhawatiran Uni Eropa terhadap isu keberlanjutan, Indonesia telah mempersiapkan standar, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk sawit dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kehutanan. Pemerintah mendorong agar standar ini diakui secara bersama di tingkat internasional.

    “Ini yang kita akan dorong dengan Uni Eropa agar standar-standar tersebut menjadi standar yang bisa diterima,” tandasnya.

    Sementara itu, untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah berkomitmen mendorong peningkatan kualitas produk agar sesuai dengan standar internasional dan mampu menembus pasar Eropa.

    “Produk kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh usaha besar maupun UMKM tentu diharapkan dapat masuk ke pasar Uni Eropa,” kata Airlangga.

    Perjanjian IEU-CEPA dinilai menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia-Uni Eropa, yang saat ini merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia.

  • Menko Airlangga: Uni Eropa setarakan ekspor perikanan Indonesia

    Menko Airlangga: Uni Eropa setarakan ekspor perikanan Indonesia

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (7/6), menyebut Uni Eropa telah menyepakati pemberian level playing field untuk produk ekspor perikanan Indonesia. Dengan demikian, produk perikanan RI mendapatkan perlakuan yang setara dengan negara-negara ASEAN lain seperti Thailand dan Filipina.
    (Cahya Sari/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Perundingan RI & Uni Eropa Hampir Final, Ekspor Barang RI Bisa 0%

    Perundingan RI & Uni Eropa Hampir Final, Ekspor Barang RI Bisa 0%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menegaskan bahwa perundingan penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan strategis atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) sudah masuk tahapan akhir perundingan.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa penyelesaian perundingan itu dapat membawa manfaat konkret bagi masyarakat dan pelaku usaha nasional.

    “Status adalah task perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat Chief Negotiator. Pertemuan ini merupakan komitmen kuat dari Pemerintah Indonesia agar perundingan dengan negara-negara mitra strategis dan potensial bisa diselesaikan,” terang Airlangga dalam Konfrensi Pers Perkembangan Negosiasi Indonesia-EU CEPA di Brussels, Belgia, Sabtu (7/6/2025).

    Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa bahasan finalisasi IEU-CEPA tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menko Airlangga dengan EU Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič di Brussels pada Jumat (6/06). Kesepakatan tersebut menandai hampir berakhirnya proses perundingan yang telah berlangsung selama sembilan tahun dan mencakup 19 putaran utama serta dialog intensif dalam beberapa bulan terakhir.

    Perundingan tersebut, kata Airlangga, juga dinyatakan siap untuk diumumkan dan dalam waktu dekat hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta kepada Presiden Komisi Eropa.

    Uni Eropa sendiri merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, dengan total nilai perdagangan yang mencapai USD30,1 miliar pada tahun 2024. Neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus bagi Indonesia, meningkat signifikan dari US$ 2,5 miliar pada tahun 2023 menjadi US$4,5 miliar pada tahun 2024.

    “Indonesia dan Uni Eropa semangat untuk menggunakan momentum situasi yang saat ini penuh ketidakpastian dan tidak bisa diprediksi, komoditas utama Indonesia dan Uni Eropa bersifat saling melengkapi ataupun komplementer, tidak berkait bersaing secara langsung. Tentunya ini sama-sama memperkuat supply chain ataupun rantai pasok pasar dunia sehingga percepatan dari penyelesaian ini menjadi sangat penting,” kata Menko Airlangga.

    Manfaat IEU CEPA

    Salah satu manfaat utama dari implementasi IEU CEPA yakni penghapusan tarif impor secara signifikan. Dalam 1-2 tahun setelah perjanjian berlaku, sebanyak 80% ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan menikmati tarif 0%. Komoditas unggulan seperti produk padat karya (alas kaki, tekstil, garmen), minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil.

    Selanjutnya Menko Airlangga menyampaikan bahwa Eropa memfokuskan pada beberapa isu termasuk pembahasan mendalam mengenai TKDN, sektor otomotif, critical mineral, serta fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh pada saat melakukan investasi. Komisioner Maros juga memberikan beberapa catatan yang telah dijadikan kesepakatan bersama dan secara prinsip kesepakatan tersebut menjadi hal yang kedua belah pihak telah mengerti.

    Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi atas kesepakatan terkait trade and sustainable growth yaitu perdagangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. “Kesepakatan ini dianggap bernilai tinggi karena memberikan keuntungan baik bagi pelaku usaha di Indonesia maupun Eropa, dan kegiatan yang terkait sustainability ini menjadi penting termasuk dalam berbagai perkembangan daripada kebijakan di Eropa terkait dengan produk-produk yang berkelanjutan, dan diharapkan kebijakan ini bisa mengurangi risiko kita terhadap syarat-syarat yang diperlakukan ke depan,” ungkap Menko Airlangga.

    Kemudian Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong pengembangan produk perikanan sebagai potensi penting dan meminta agar fasilitas ekspor perikanan diberikan perlakuan setara tanpa dibedakan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Thailand dan Filipina. Menko Airlangga menyebut bahwa Uni Eropa telah menyepakati pemberian level playing field khusus untuk produksi dan ekspor perikanan Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya.

    Selain itu, terkait kebijakan deforestasi, Komisioner Maroš berjanji akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia yang diyakini akan berdampak positif terhadap ekspor produk hasil hutan Indonesia.

    “Indonesia meminta agar fasilitas untuk ekspor perikanan tidak dibedakan dengan negara ASEAN lain seperti Thailand atau Filipina, dan Eropa sudah sepakat bahwa kita akan diberikan level playing field,” kata Menko Airlangga.

    Dari sisi strategis, perjanjian IEU-CEPA memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global. Dengan terbukanya pasar dan penghapusan hambatan tarif, IEU-CEPA menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah optimis bahwa pelaksanaan IEU-CEPA dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa lebih dari 50% dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang investasi strategis dari Eropa ke Indonesia, seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan kebijakan dalam negeri.

    “Kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menyelesaikan dari segi materi dan proses hukum. Tidak ada ganjalan yang tersisa,” pungkas Menko Airlangga

    (pgr/pgr)

  • Kesepakatan IEU CEPA Rampung, 80% Produk Ekspor Indonesia ke Eropa Bebas Tarif – Page 3

    Kesepakatan IEU CEPA Rampung, 80% Produk Ekspor Indonesia ke Eropa Bebas Tarif – Page 3

    Proses finalisasi ini menandai komitmen kuat kedua pihak untuk mempercepat integrasi ekonomi dan memperkuat kerja sama perdagangan di tengah ketidakpastian global. Indonesia menilai Uni Eropa sebagai mitra strategis, dengan nilai perdagangan bilateral yang mencapai USD 30,1 miliar pada 2024 dan surplus USD 4,5 miliar untuk Indonesia.

    “Kami berkomitmen menyelesaikan perundingan dengan mitra strategis seperti Uni Eropa agar perdagangan dan investasi saling menguntungkan serta memperkuat rantai pasok dunia,” ujar Airlangga.

    Produk Perikanan RI Kini Setara Thailand dan Filipina di Mata Eropa

    Sektor perikanan menjadi salah satu penerima manfaat utama dari kesepakatan ini. Indonesia meminta agar ekspor produk laut tidak diperlakukan secara diskriminatif dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Permintaan ini dikabulkan Uni Eropa, yang sepakat memberi *level playing field* bagi hasil perikanan Indonesia di pasar mereka.

    Sebagai negara kepulauan, Indonesia melihat potensi besar dari sektor perikanan dalam kontribusi terhadap ekspor nasional.

    Dengan tarif dihapus dan regulasi disamakan, peluang produk laut Indonesia menembus pasar Eropa diperkirakan meningkat signifikan. Ini juga menjadi bukti bahwa isu keberlanjutan dan praktik perikanan yang baik mendapat pengakuan internasional.

    “Khusus untuk ekspor perikanan, kita akan diberikan level playing field yang sama dengan negara-negara sekitar seperti Thailand dan Filipina,” tegas Airlangga.

  • Thailand Tutup Perbatasan dengan Kamboja untuk Turis Usai Baku Tembak

    Thailand Tutup Perbatasan dengan Kamboja untuk Turis Usai Baku Tembak

    Jakarta –

    Otoritas Thailand untuk sementara menutup dua perlintasan perbatasannya dengan Kamboja untuk para turis pada hari Sabtu (7/6). Ini dilakukan setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak militer baru-baru ini antara kedua negara tetangga tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (7/6/2025), telah terjadi kekerasan sporadis antara kedua negara tetangga Asia Tenggara tersebut sejak pertempuran pertama kali pecah pada tahun 2008, yang mengakibatkan sedikitnya 28 kematian.

    Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengambil alih “pembukaan dan penutupan” semua perlintasan perbatasannya dengan Kamboja pada hari Sabtu (7/6), dengan alasan “ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan Thailand”.

    Otoritas di provinsi timur Thailand, Chanthaburi, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, bahwa mereka telah “menangguhkan sementara” perlintasan wisatawan Thailand dan Kamboja di dua pos pemeriksaan perbatasan permanen.

    Dikatakan bahwa perdagangan tetap tidak terpengaruh dan para pekerja Kamboja masih diizinkan memasuki Thailand.

    Sebelumnya, seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan militer pada tanggal 28 Mei lalu di daerah yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos bertemu.

    Militer Thailand dan Kamboja sepakat untuk meredakan ketegangan pada hari berikutnya. Namun, Kamboja kemudian mengatakan akan mempertahankan pasukannya di daerah tersebut, meskipun Thailand mendesaknya untuk mundur.

    Lihat juga Video ‘Thailand Gunakan Polisi AI untuk Amankan Festival Songkran’:

    Wakil Perdana Menteri Thailand dan Menteri Pertahanan Thailand Phumtham Wechayachai mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, bahwa “sangat disesalkan” Kamboja telah “menolak” usulan untuk menarik pasukan bersenjatanya.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan pada hari Senin lalu, bahwa kerajaan tersebut akan mengajukan pengaduan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas sengketa perbatasan itu.

    ICJ memutuskan pada tahun 2013 setelah bertahun-tahun kekerasan, bahwa wilayah yang disengketakan itu milik Kamboja, tetapi Thailand mengatakan tidak menerima yurisdiksi ICJ.

    Otoritas Thailand mengatakan Komite Perbatasan Bersama akan bertemu minggu depan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    Lihat juga Video ‘Thailand Gunakan Polisi AI untuk Amankan Festival Songkran’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perundingan 9 Tahun Tuntas, Indonesia dan Uni Eropa Capai Kesepakatan Dagang – Page 3

    Perundingan 9 Tahun Tuntas, Indonesia dan Uni Eropa Capai Kesepakatan Dagang – Page 3

    Nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa pada tahun lalu mencapai USD 30,1 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 4,5 miliar.

    Melalui implementasi IEU CEPA, dalam 1–2 tahun ke depan sekitar 80% barang ekspor Indonesia ke Eropa akan menikmati tarif masuk 0%. Ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar Eropa secara signifikan.

    “Setelah perjanjian berlaku, hampir 80% barang dari Indonesia yang masuk ke Uni Eropa akan dikenakan tarif 0%,” ungkap Airlangga.

    Fokus Energi Terbarukan, EV, dan Produk Unggulan RI

    Dalam perundingan terakhir, Uni Eropa telah menyepakati berbagai sektor utama yang menjadi prioritas Indonesia. Beberapa sektor tersebut antara lain energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta industri padat karya seperti alas kaki dan pakaian. Produk unggulan lain seperti minyak sawit dan hasil perikanan juga termasuk dalam cakupan perjanjian ini.

    Indonesia secara khusus meminta agar produk perikanan mendapat perlakuan yang adil, sejajar dengan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand dan Filipina. Permintaan ini disambut positif oleh Uni Eropa yang setuju untuk memberikan “level playing field” bagi produk ekspor perikanan Indonesia. Hal ini penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi perikanan yang sangat besar.

    “Khusus untuk ekspor perikanan, kita akan diberikan level playing field yang sama dengan negara-negara sekitar seperti Thailand dan Filipina,” kata Airlangga.