Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Alarm Permintaan Batu Bara dari China, Pengusaha Ancang-ancang Efisiensi

    Alarm Permintaan Batu Bara dari China, Pengusaha Ancang-ancang Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha batu bara ancang-ancang melakukan efisiensi imbas harga anjlok dan lesunya permintaan dari China.

    China berpotensi memangkas impor batu bara kalori rendah dari Indonesia. Hal ini tak lepas dari kondisi kelebihan pasokan dan upaya pemerintah Negeri Tirai Bambu itu menekan emisi karbon.

    Adapun, impor batu bara RI ke China turun secara tahunan (yoy) dalam 3 bulan berturut-turut. Bea Cukai China mencatat impor batu bara dari Indonesia mencapai 14,28 juta ton pada April 2025. Volume impor itu merosot 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Analis Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China Li Xuegang menilai penurunan impor itu bakal makin parah pada sisa 2025 ini.

    “Pengendalian emisi yang lebih ketat dari pemerintah akan memangkas permintaan untuk jenis batu bara yang pemanasannya rendah dan kualitasnya buruk,” kata Li dikutip dari Bloomberg, Kamis (12/6/2025).

    Sementara itu, China Huadian Corp., salah satu pembangkit listrik terbesar di negara itu, memperkirakan total impor batu bara kalori rendah akan turun menjadi sekitar 400 juta ton tahun ini. Padahal, pada tahun sebelumnya, impor batu bara kalori rendah itu berada di level 543 juta ton.

    Menurut Wakil Direktur Produksi China Huadian Corp Zhang Aipei, batu bara dengan mutu yang lebih murni dan berkalori tinggi seharusnya cukup untuk mengisi kesenjangan pasokan musiman atau regional.

    Tercatat, produksi batu bara dalam negeri China mencapai 4,7 miliar ton pada tahun lalu. Ini merupakan sumber pasokan utama Negeri Tirai Bambu untuk pembangkit listrik.

    Antisipasi Pengusaha Batu Bara Indonesia

    Direktur Eksekutif Indonesia Coal Mining Association (ICMA) Hendra Sinadia mengamini permintaan batu bara, khususnya kalori rendah atau termal ke China melemah.

    “Iya, impor batu bara termal Tiongkok tahun ini diprediksi akan menurun karena inventory [cadangan] China cukup tinggi,” kata Hendra kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Dia juga menyebut, produksi batu bara China mencatat rekor tertinggi pada 2024 lalu. Oleh karena itu, Hendra menyebut, para pengusaha mulai melakukan efisiensi untuk menjaga arus kas di tengah kondisi tersebut.

    Apalagi, biaya operasional perusahaan batu bara saat ini dinilai cukup tinggi.

    “Sejauh ini perusahaan-perusahaan emiten fokus untuk memaksimalkan produksi sesuai dengan RKAB [rencana kerja dan anggaran biaya] dan melakukan efisiensi untuk menjaga arus kas/profit margin karena harga turun dan biaya operasional meningkat,” tutur Hendra.

    Sementara itu, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) belum memiliki rencana untuk melakukan revisi target produksi dan penjualan tahun 2025 di tengah kondisi pasar yang lesu.

    Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail mengatakan, PTBA masih menargetkan produksi batu bara sebesar 50 juta ton dan penjualan batu bara 50 juta ton.

    “Terhadap tekanan yang datang, kami lakukan diversifikasi supaya produksi dan penjualan kami tetap dengan rencana kerja dan anggaran biaya [RKAB],” ucap Arsal pada konferensi pers PTBA di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Arsal mengamini bahwa kondisi pasar batu bara cukup menantang ke depan. Selain harga batu bara yang tengah dalam tren penurunan, dinamika perang dagang juga menjadi tantangan. 

    Menurutnya, apabila perang dagang memengaruhi China, maka pertumbuhan ekonomi dapat mengalami penurunan dan berdampak ke sektor batu bara. 

    Di tengah ancaman pelemahan permintaan batu bara dari China, PTBA menyiasatinya dengan melakukan perluasan pasar ekspor ke Vietnam, Thailand, Korea, dan Jepang.

    “Jadi kami diversifikasi agar produk yang kami hasilkan bisa terjual,” kata Arsal. 

    Adapun, sampai kuartal I/2025, penjualan ekspor PTBA mencapai 5,09 juta ton atau naik 34% secara tahunan, sedangkan penjualan domestik sebesar 5,19 juta ton. 

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengawasi dinamika ekspor batu bara ke China tersebut.

    Sekretaris Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menuturkan, ekspor batu bara merupakan urusan business-to-business (B2B) yang berada di luar intervensi pemerintah.

    Namun, pemerintah bakal tetap melakukan pengawasan terkait dinamika masar batu bara itu. Siti juga menyebut pihaknya terbuka untuk berdiskusi mengenai kebijakan harga batu bara acuan (HBA) yang kini menjadi patokan transaksi ekspor.

    “Pemerintah terus memantau dinamika pasar dan terbuka untuk berdiskusi dengan pelaku usaha terkait evaluasi HBA agar tetap kompetitif,” kata Siti.

    Agar tidak tergantung pada satu negara, kata dia, pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor batu bara melalui kerja sama bilateral, promosi dagang, dan penyediaan data pasar global. (Annisa Kurniasari Saumi)

  • Skandal Guncang Malaysia-China, Lebih dari 2 Juta Orang Kena

    Skandal Guncang Malaysia-China, Lebih dari 2 Juta Orang Kena

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penyelidikan gabungan Malaysia dan China terhadap skema Ponzi raksasa yang dikendalikan oleh MBI International Group mengguncang kalangan bisnis dan politik di Penang. Otoritas menyita aset senilai RM3,8 miliar (sekitar Rp13,2 triliun) dan menangkap sejumlah tokoh penting, termasuk tiga taipan bergelar “Tan Sri”.

    Operasi penindakan bertajuk Op Northern Star diluncurkan setelah penyidik menerima informasi dari dalang utama skema, Tedy Teow Wooi Huat, yang saat ini ditahan di China. Teow diekstradisi dari Thailand pada Agustus 2024 dan tengah diinterogasi oleh otoritas China.

    “Teow telah memberikan informasi rinci tentang mekanisme penipuan MBI dan para pelaku pencucian uang di Malaysia. Kami sedang menindaklanjutinya,” ungkap Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail kepada CNA, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Sebanyak 17 orang telah ditangkap, mayoritas adalah pengusaha properti ternama Penang. Penyidik menduga dana investor digunakan untuk mendanai proyek properti besar dan pembelian tanah milik pemerintah negara bagian.

    “Kami menemukan indikasi kuat bahwa dana MBI digunakan untuk membiayai proyek reklamasi seperti di Pulau Jerejak. Ini sedang kami dalami,” ujar salah satu pejabat senior Kementerian Dalam Negeri yang tidak disebutkan namanya.

    Pulau Jerejak sendiri dikenal sebagai kawasan strategis di lepas pantai Penang dan tengah dikembangkan untuk kawasan hunian dan komersial baru.

    Lebih dari 2 Juta Korban

    Menurut catatan pihak berwenang, skema MBI diduga telah menipu lebih dari 2 juta warga negara Tiongkok, dengan total kerugian mencapai 55 miliar yuan (sekitar RM32,4 miliar atau Rp113 triliun).

    Skema ini menjanjikan keuntungan tinggi melalui investasi digital, real estate, dan platform e-commerce, namun ternyata beroperasi sebagai Ponzi, di mana ini menggunakan dana investor baru untuk membayar investor lama.

    Kepolisian Malaysia mengonfirmasi bahwa hingga saat ini telah membekukan 988 rekening bank dan menyita berbagai aset mewah termasuk properti, kendaraan, serta investasi di saham penny.

    “Total aset yang berhasil disita mencapai RM3,8 miliar dan masih berpotensi bertambah,” kata Mohammed Hasbullah Ali, pejabat Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Komersial PDRM.

    Penyidik kini menelusuri aliran dana yang diduga juga masuk ke pasar modal lokal untuk manipulasi harga saham.

    Dukungan China dan Kecaman Publik

    Tindakan tegas Malaysia mendapat dukungan langsung dari Presiden China Xi Jinping, yang membahas kasus ini dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam kunjungan kenegaraan pada April lalu.

    “China sangat menghargai tindakan tegas Malaysia dalam kasus ini. Ini menunjukkan komitmen bersama memberantas kejahatan lintas negara,” kata Saifuddin.

    Namun, di dalam negeri, tekanan terhadap elite politik dan dunia usaha kian meningkat. Sejumlah aktivis menyerukan audit menyeluruh terhadap proyek properti besar yang berpotensi terlibat pencucian uang.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pimpin Perang Melawan Narkoba, Marthinus Hukom Diapresiasi Prabowo

    Pimpin Perang Melawan Narkoba, Marthinus Hukom Diapresiasi Prabowo

    Batam, Beritasatu.com — Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom, mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilannya menggagalkan penyelundupan sabu seberat 2 ton. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, di hadapan ribuan warga Batam yang memadati Alun-alun Kota Batam, Kamis (12/6/2025).

    “Presiden Prabowo sangat mengapresiasi prestasi yang diraih BNN di bawah kepemimpinan Marthinus Hukom dalam pengungkapan jaringan narkotika internasional,” ujar Budi Gunawan.

    Marthinus Hukom, purnawirawan Densus 88 dan doktor filsafat, sejak dilantik sebagai kepala BNN pada Desember 2023, membawa BNN aktif melawan sindikat narkoba internasional.

    “Langkah awal saya sebagai kepala BNN adalah membangun kepercayaan publik, menjalin sinergisitas dengan para pemangku kepentingan, serta memperkuat kerja sama lintas lembaga,” ujar Marthinus. Ia juga menegaskan bahwa dukungan penuh Presiden menjadi fondasi kuat dalam mengobarkan perang melawan narkoba.

    Marthinus juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia memastikan proses pemusnahan 2 ton sabu dilakukan secara terbuka, disaksikan masyarakat dan media, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip good governance.

    Keberhasilan pengungkapan kasus ini, menurut Marthinus, tak lepas dari kolaborasi antarinstansi seperti Kemenko Polhukam, TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Kejaksaan. Tak hanya itu, kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, juga memegang peranan penting dalam membongkar jaringan narkoba Golden Triangle.

    Ia menyebut Asta Cita dan program prioritas Presiden Prabowo sebagai pijakan moral dalam pemberantasan narkoba. BNN kini mengedepankan strategi komprehensif, antara lain penguatan kolaborasi dan intelijen, ketahanan sosial di wilayah pesisir dan perbatasan, pendekatan tematik dan simbolik seperti pemusnahan terbuka, serta eningkatan kualitas SDM dan infrastruktur BNN.

    Marthinus juga menyoroti dampak sosial narkoba. Ia menyebut narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan (8 juta jiwa berisiko), moral bangsa, serta kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai Rp 5 triliun hanya dari transaksi sabu.

    “Negara bersama rakyat, bangkit melawan narkoba,” seru Marthinus, yang juga menegaskan pentingnya peran media serta masyarakat sebagai pengawas kritis.

    Ia juga menerapkan prinsip penghargaan dan sanksi yang adil. Marthinus bahkan mengusulkan promosi luar biasa bagi petugas gabungan yang sukses menggagalkan penyelundupan besar ini. Hal itu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka.

  • Viral Bupati Pinrang ke Thailand, Kemendagri: Sudah Izin untuk Cek Kesehatan Regional 12 Juni 2025

    Viral Bupati Pinrang ke Thailand, Kemendagri: Sudah Izin untuk Cek Kesehatan Regional 12 Juni 2025

    Viral Bupati Pinrang ke Thailand, Kemendagri: Sudah Izin untuk Cek Kesehatan
    Editor
    PINRANG, KOMPAS.com –
    Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan Bupati
    Pinrang
    , Andi Irwan Hamid, tengah berada di Thailand.
    Video tersebut menunjukkan sang bupati berjalan santai di sekitar Pattaya Beach, Provinsi Chonburi, Thailand, didampingi sejumlah pejabat daerah.
    Terkait video ini,
    Kemendagri
    memastikan, keberangkatan Irwan Hamid sesuai prosedur.
    Terekam dalam video tersebut, Irwan tak sendiri. Ia tampak bersama beberapa kepala dinas seperti Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syamsumarlin, Kepala Dinas Kominfo Andi Haswidi, Dirut RSUD Lasinrang dr Moh Inwan Ahsan, serta Kepala Bappeda Pinrang Fahruddin.
    Video tersebut pun langsung viral, memicu beragam komentar di tengah masyarakat yang mempertanyakan alasan pejabat daerah melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah wacana efisiensi anggaran nasional.
    Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa keberangkatan Irwan Hamid telah melalui prosedur yang sah.
    Plh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Aang Witarsa Rofik, menyatakan bahwa pihaknya menerima pengajuan izin resmi dari Irwan untuk pergi ke Thailand dalam rangka pemeriksaan kesehatan (medical check-up).
    “Kami konfirmasi ke Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kemendagri, ada izin untuk
    Bupati Pinrang
    tanggal 27 Mei – 1 Juni ke Thailand dengan alasan penting, yaitu medical check-up,” ujar Aang Witarsa kepada
    Tribun-Timur.com
    , Rabu (11/6/2025).
    Hal senada disampaikan Plt Kadis Lingkungan Hidup Pinrang, Syamsumarlin, yang menyebut bahwa rombongan berangkat pada 29 Mei 2025 dan kembali pada malam 31 Mei 2025.
    “Itu kan masa libur panjang, tidak ada hari kerja. Pak Bupati juga sudah mendapatkan izin dari Kemendagri dan tidak menggunakan dana daerah,” tegas Marlin.
    Syamsumarlin juga menekankan bahwa perjalanan ke Thailand tersebut murni menggunakan uang pribadi, bukan dana APBD maupun biaya perjalanan dinas.
    “Uang pribadi semua. Bahkan tiket yang kami gunakan merupakan promo paket wisata ke Thailand,” tambahnya.
    Total ada 15 orang dalam rombongan, termasuk Bupati Irwan. Mereka semua disebut memanfaatkan paket hemat untuk berwisata sekaligus melakukan kegiatan pribadi, seperti cek kesehatan.
    Meski sudah diklarifikasi, publik tetap menyoroti timing perjalanan yang bersamaan dengan isu efisiensi dan keterbatasan anggaran yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat.
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Fakta Baru Bupati Pinrang Pelesiran ke Thailand Diungkap Kemendagri, Alasan Cek Kesehatan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Juta WNI Pilih Berobat ke LN, Sektor Kesehatan RI Bocor Rp 162 T!

    2 Juta WNI Pilih Berobat ke LN, Sektor Kesehatan RI Bocor Rp 162 T!

    Jakarta –

    Sekitar dua juta orang Indonesia setiap tahunnya pergi berobat ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, diperkirakan US$ 10 miliar per tahun atau sekitar Rp 162 triliun (kurs Rp 16.200) mengalir ke sektor kesehatan luar negeri Malaysia hingga Amerika Serikat (AS).

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, angka tersebut merupakan proyeksi nilai belanja sektor kesehatan. Banyak warga Indonesia, terutama kalangan kaya dan menengah atas, yang membelanjakan uangnya untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri.

    “Mereka membelanjakan uangnya untuk mendapatkan layanan kesehatan di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Data yang saya terima menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari US$ 10 miliar per tahun. Sekitar 1 hingga 2 juta orang Indonesia setiap tahun pergi ke luar negeri untuk berobat,” kata Budi, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Budi mengatakan, angka US$ miliar ini setara dengan hampir 1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selaras dengan kondisi ini, ia mengusulkan kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk membentuk wisata kesehatan.

    “Usulan pertama saya kepada Anda semua, dan kepada Ibu Widi, jika ingin membangun dan mengembangkan industri wisata kesehatan, mari kita mulai dari dalam negeri terlebih dahulu,” ujarnya.

    Dengan wisata kesehatan ini, ia berharap potensi belanja US$ 10 miliar ini tidak lagi mengalir ke Malaysia ataupun Singapura, tetapi ke daerah-daerah wisata Indonesia seperti Bali, Labuan Bajo, Batam, maupun kota-kota lainnya.

    Apabila Indonesia berhasil menarik minat masyarakat untuk berobat di dalam negeri, Budi meyakini, ke depannya akan lebih mudah untuk menarik wisatawan mancanegara untuk datang.

    “Menurut saya, sebelum kita bisa meyakinkan orang asing untuk berobat di negara kita, kita harus bisa meyakinkan warga kaya Indonesia terlebih dahulu-keluarga Ibu Widi, keluarga para gubernur, para menteri-bahwa ketika mereka sakit, mereka lebih memilih berobat di Indonesia. Ini akan menjadi contoh yang baik,” kata dia.

    Di samping itu, Budi juga menyinggung tentang potensi besar yang Indonesia miliki di sektor kesehatan. Mengacu pada angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia 72 tahun, diperkirakan warga Indonesia membelanjakan sekitar US$ 140 per orang per tahun untuk kebutuhan kesehatan.

    Apabila diakumulasikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa, Kemenkes memproyeksikan total belanja sektor kesehatan saat ini mencapai sekitar US$ 40 miliar. Angka ini juga akan terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi yang menua.

    Sedangkan bila mengacu pada negara tetangga Malaysia, rata-rata angka harapan hidup mencapai 76 tahun, dengan belanja kesehatan US$ 430 per orang per tahun. Jika diasumsikan Indonesia punya angka harapan hidup yang sama, Indonesia akan punya tambahan potensi belanja kesehatan penduduk hingga US$ 300 per tahun.

    “Jika dikalikan dengan 280 juta penduduk, maka potensi pasar yang terbuka adalah sebesar US$ 84 miliar. Angka ini merupakan peluang bagi para investor yang ingin berinvestasi di infrastruktur layanan kesehatan di Indonesia,” ujar Budi.

    Budi mengatakan, penambahan US$ 84 miliar ini setara dengan kenaikan hampir 6% terhadap PDB Indonesia hanya dari sektor kesehatan saja. Melihat potensi ini, Ia berharap pariwisata kesehatan bisa menjadi pendukungnya.

    (shc/fdl)

  • Muncul COVID-19 Varian Nimbus, Perlukah Vaksin Baru? Ini Kata Wamenkes

    Muncul COVID-19 Varian Nimbus, Perlukah Vaksin Baru? Ini Kata Wamenkes

    Jakarta –

    Belakangan COVID-19 varian NB.1.8.1 atau varian Nimbus tengah menjadi sorotan lantaran memicu kenaikan kasus di beberapa negara seperti Thailand dan Singapura. Meski tidak menunjukkan gejala lebih parah, varian baru ini disebut memiliki kemampuan penyebaran yang lebih besar.

    Berkaitan dengan hal ini, perlukah membuat vaksin baru untuk COVID-19? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan hingga saat ini pembuatan vaksin baru belum diperlukan. Terlebih, belum ada regulasi baru terkait hal tersebut.

    “Belum (perlu vaksin baru), belum ada regulasi untuk melakukan vaksinasi baru, nanti kita lihat situasinya,” kata Dante ketika berbincang dengan awak media di Jakarta Timur, Kamis (12/6/2025).

    Meski lebih mudah menular, varian-varian baru COVID-19 seperti Nimbus tidak memberikan gejala yang lebih berat, kecuali pada orang-orang yang memiliki masalah kesehatan lain atau komorbid. Orang yang memiliki komorbid dan memiliki gejala COVID-19 sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke dokter.

    Ini perlu dilakukan agar masalah kesehatan yang sudah tidak ada semakin parah akibat infeksi COVID-19.

    “Harus tetap waspada. Kalau ada sakit-sakit, infeksi, cepat berobat ke dokter. Tetap menerapkan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker) seperti dulu,” kata Dante.

    “Kemudian tidak terlalu harus khawatir. Karena pemerintah selalu melakukan mitigasi untuk kasus COVID ini. Kalaupun ada yang sakit, terutama risiko tinggi, harap cepat dibawa ke rumah sakit supaya tidak terjadi hal yang fatal,” tandasnya.

    (avk/up)

  • Kasus COVID-19 Naik, Warga Malaysia Ramai-ramai Pengin Vaksin Booster

    Kasus COVID-19 Naik, Warga Malaysia Ramai-ramai Pengin Vaksin Booster

    Jakarta –

    Praktisi kesehatan melihat minat baru terhadap vaksinasi dan booster untuk COVID-19, khususnya di antara populasi yang rentan. Hal ini terjadi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang mengkhawatirkan di negara-negara tetangga.

    Dokter umum Dr Parmjit Singh mengatakan minat vaksinasi booster muncul kembali karena warga sangat waspada mengingat meningkatnya kasus varian baru COVID-19 di Thailand dan Singapura.

    “Sangat penting bagi individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksinasi terbaru guna mempertahankan perlindungan yang kuat, terutama terhadap varian yang muncul,” jelasnya yang dikutip dari The Straits Times.

    Dr Parmjit menunjukkan bahwa meski situasi COVID-19 di Malaysia mungkin tampak stabil, tetapi virus itu belum sepenuhnya hilang.

    “Warga Malaysia diimbau untuk menjaga kebersihan dengan baik, memakai masker di tempat yang ramai atau tertutup, dan mencari pertolongan medis jika muncul gejala,” terang Dr Parmjit.

    “Kesadaran publik yang berkelanjutan dan perilaku yang bertanggung jawab adalah kunci untuk mencegah lonjakan kasus lainnya. Varian baru dapat menyebar lintas batas melalui perjalanan dan interaksi masyarakat,” sambungnya.

    Salah satu orang yang masuk dalam kelompok rentan lansia di Malaysia, B Premala (68), mengatakan telah divaksinasi dan juga menerima satu suntikan booster pada 2021. Tetapi, ia mengatakan tidak mau lagi menerima suntikan keempat.

    “Saya berhati-hati dan memakai masker saat pergi ke tempat ramai. Saya sadar bahwa karena usia, saya rentan terhadap virus, tetapi saya tetap berhati-hati,” ucapnya.

    NEXT: Perkiraan penyebab kenaikan kasus COVID-19 di Malaysia

    Perkiraan Penyebab Kenaikan Kasus COVID-19 di Malaysia

    Dr Parmjit mengungkapkan salah satu hal yang dikaitkan dengan peningkatan kasus COVID-19, yakni masalah cuaca. Tetapi, sampai saat ini tidak ada bukti pasti bahwa cuaca yang kering dapat meningkatkan lonjakan kasus COVID-19.

    “Perubahan cuaca dapat mempengaruhi perilaku manusia. Orang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan ber-AC selama musim panas dan kering, yang dapat meningkatkan risiko penularan virus,” bebernya.

    “Penyebaran virus bergantung pada faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, cakupan vaksinasi, tindakan kesehatan masyarakat, dan perilaku individu,” tegas Dr Parmjit.

    Senada dengan Dr Parmjit, Ketua Komite Kesehatan Penang, Malaysia, Daniel Gooi mengatakan belum ada bukti bahwa cuaca yang kering dan panas dapat meningkatkan penularan COVID-19.

    Namun, kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan di negara bagian itu terjadi selama hari libur besar. Selain itu, bisa juga karena periode perayaan karena meningkatnya perjalanan, pelonggaran tindakan pencegahan, dan pertemuan sosial.

    “Meskipun tidak ada bukti bahwa cuaca kering meningkatkan penularan COVID-19 di Malaysia, kondisi panas dan kering dapat menyebabkan lebih banyak pertemuan di dalam ruangan. Ini dapat memfasilitasi penyebaran virus,” pungkasnya.

  • Ini Alasan Thailand, Vietnam dan Indonesia Dibanjiri Produk China

    Ini Alasan Thailand, Vietnam dan Indonesia Dibanjiri Produk China

    Jakarta, Beritasatu.com – Kenaikan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membebani ekonomi China. Meskipun perjanjian perdagangan yang baru sudah dibentuk, tapi tidak semua barang dibebaskan dari tarif impor.

    China pun harus mencari pasar baru yang lebih potensial, guna mengalihkan ekspor mereka. Dampaknya, ekspor China ke pusat-pusat industri utama di Asia Tenggara meningkat dua digit dalam lima bulan pertama tahun ini.

    Tercatat ekspor China ke Vietnam meningkat sebesar 18,8% pada Januari hingga Mei, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Sementara ekspor ke Thailand tumbuh sebesar 20,9%, dan Indonesia naik 16,8%.

    Tertekan oleh tarif impor yang dikenakan oleh AS, produsen China mengirim lebih banyak barang ke lokasi pabrik di Asia Tenggara terdekat untuk membuat barang jadi guna dijual secara lokal atau di negara-negara Barat, termasuk AS.

    “Ekspor mulai didiversifikasi sedikit demi sedikit, dan negara-negara Asia Tenggara menjadi mitra dagang yang semakin penting. Hubungan ekonomi dan investasi menjadi semakin dekat,” kata seorang profesor keuangan di Universitas Renmin, Zhao Xijun, seperti dilansir dari SCMP, Kamis (12/6/2025).

    Thailand dan Vietnam dikenal dengan pabrik-pabriknya yang membuat berbagai barang untuk diekspor ulang seperti mobil dan telepon pintar. Pabrik-pabrik itu sering kali memakai cukup banyak prodik lokal dan diekspor ulang sebagai barang yang dibuat di Vietnam, Thailand, atau Indonesia.

    “Ekspor manufaktur China berupa barang setengah jadi yang akan digunakan sebagai input bagi sektor manufaktur Indonesia, seperti suku cadang ponsel dan suku cadang mobil. Sebagian lagi berupa barang jadi, seperti peralatan transportasi dan mesin,” kata CEO kelompok riset Ekonomi Asia-Pasifik, Rajiv Biswas.

    Eksportir China memang mulai mengalihkan investasi ke Asia Tenggara, setelah Presiden AS Donald Trump melancarkan perang dagang terhadap China selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2018.

  • Investor Global Serbu Pasar Obligasi Asean Meski Yield Rendah, Ada Apa?

    Investor Global Serbu Pasar Obligasi Asean Meski Yield Rendah, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Obligasi negara-negara Asia Tenggara atau Asean menjadi incaran investor global meski menawarkan imbal hasil (yield) terendah dalam sejarah. 

    Pergeseran minat dari aset-aset Amerika Serikat serta ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan mendorong lonjakan permintaan.

    Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (12/6/2025), lonjakan permintaan obligasi Asean sejalan dengan tren sell America, di mana investor menarik dana dari aset-aset AS akibat kekhawatiran terhadap kebijakan Presiden Donald Trump.

    Permintaan asing terhadap obligasi Asia Tenggara cukup solid pada kuartal ini. Malaysia menerima aliran dana hampir US$5 miliar di tengah spekulasi bahwa bank sentralnya—yang menjadi satu-satunya bank sentral di kawasan yang belum memangkas suku bunga—akan bergerak pada Juli.

    Sejak April, dana global telah mengalir ke obligasi Thailand dan Indonesia masing-masing sebesar US$1,4 miliar dan US$2,4 miliar, menempatkannya di jalur masuk modal terbesar setidaknya dalam tiga kuartal terakhir.

    Tidak hanya karena imbal hasil, sebagian investor juga menjadikan surat utang Singapura sebagai safe haven alternatif dari US Treasury yang kini tertekan oleh kekhawatiran terhadap utang dan defisit fiskal AS yang memburuk.

    “Penurunan peringkat utang pemerintah AS oleh Moody’s menyoroti kondisi fiskal Singapura yang jauh lebih sehat dengan peringkat AAA. Saya yakin obligasi Singapura akan terus menarik minat investor yang lebih berhati-hati,” kata Homin Lee, analis makro senior di Lombard Odier, Singapura.

    Adapun, rata-rata imbal hasil obligasi tenor 10 tahun di Asia Tenggara dibandingkan dengan US Treasury telah jatuh ke level terendah sejak 2011. 

    Imbal hasil obligasi 10 tahun Singapura saat ini berada di kisaran 2,30%, mendekati level terendah sejak Maret 2022. Obligasi dengan tenor serupa di Thailand dan Malaysia juga berada dekat posisi terendah masing-masing sejak September dan Desember 2021.

    Pin Ru Tan, Kepala Strategi Suku Bunga APAC di HSBC Plc, memperkirakan imbal hasil di Singapura dan Thailand masih akan turun lebih jauh hingga akhir tahun. Pin memperkirakan yield 10 tahun Singapura akan turun ke 2,20% dan Thailand menjadi 1,60% dari posisi saat ini di 1,68%.

    Pelemahan prospek dolar AS turut menjadi angin segar bagi obligasi Asia Tenggara. Penguatan mata uang lokal membuka ruang bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga tanpa khawatir memicu arus keluar modal.

    Eugene Leow, analis strategi pendapatan tetap di DBS Bank Ltd., menyebut, obligasi Asia Tenggara akan terus diuntungkan dari alokasi ulang dana yang keluar dari aset dolar. Hal ini mengingat prospek pertumbuhan dan inflasi di kawasan masih membutuhkan dukungan kebijakan moneter.

    Dia menambahkan bahwa kepemilikan asing atas obligasi di kawasan ini masih tergolong rendah, dan masih memiliki ruang untuk kembali ke level sebelum pandemi.

  • Barang Impor China Banjiri Pasar Indonesia Imbas Tarif Trump

    Barang Impor China Banjiri Pasar Indonesia Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia, Vietnam, dan Thailand menjadi sejumlah negara di Asia Tenggara yang dibanjiri barang impor dari China seiring langkah Amerika Serikat (AS) yang mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang yang masuk ke wilayahnya.

    Melansir Bloomberg, Kamis (12/6/2025), Kepala Riset Ekonomi Pasar Berkembang Citigroup Inc Johanna Chu menuliskan dalam risetnya bahwa lonjakan ekspor barang China ke Asia Tenggara kemungkinan menjadi indikasi terjadinya pengalihan perdagangan. Hal ini karena ekspor langsung ke AS telah menurun tajam dalam beberapa bulan terakhir.

    Chu menuturkan, banjir barang impor China — yang sering kali lebih murah — dapat menjadi tantangan bagi negara-negara penerima dan pelaku usaha lokal mereka.

    Di Indonesia, misalnya, impor tekstil dari China baru-baru ini mencapai rekor tertinggi bulanan, menambah tekanan pada sektor garmen yang sedang kesulitan dan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja.

    Secara keseluruhan, harga ekspor barang China dan harga pengiriman tekstil telah menurun sejak awal 2023. Sementara itu, ekspor ke AS anjlok lebih dari sepertiga pada Mei 2025, penurunan terbesar sejak 2020, ketika kedua negara terjebak dalam perang dagang yang memanas.

    Menurut Citi, rekor pengiriman ke Asia Tenggara juga bisa menjadi indikasi adanya praktik transshipment, yaitu strategi pengalihan arus barang China melalui negara lain untuk menghindari dampak tarif AS yang lebih tinggi. Laporan tersebut mencatat adanya ‘peningkatan korelasi yang signifikan’ antara kenaikan impor barang China oleh negara-negara Asia Tenggara dan ekspor mereka ke AS.

    Transshipment telah menjadi titik fokus dalam negosiasi tarif AS dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand, yang keduanya telah berjanji untuk memperketat aturan pemberian sertifikat asal barang.

    Seiring tindakan keras AS terhadap praktik transshipment, Citi menilai China kemungkinan memindahkan lebih banyak produksi hilirnya ke pasar ketiga guna menghindari risiko tarif AS, sembari mempertahankan dominasinya dalam rantai pasok untuk barang-barang antara.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, meningkatnya praktik transshipment imbas kebijakan tarif Trump telah menghantui para pelaku usaha dalam negeri. 

    Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia (APSyFI) memprediksi adanya peningkatan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Amerika Serikat seiring dengan penundaan implementasi tarif resiprokal AS.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, ekspor diperkirakan meningkat, terutama tekstil, lantaran kekhawatiran pengusaha akan penerapan tarif resiprokal 32% yang dapat menambah beban ekspor ke AS setelah penundaan tarif dibuka. 

    “Tapi ini justru yang harus jadi perhatian jangan sampai kenaikan ekspornya dari transshipment. Kalau ada kenaikan tidak wajar malah merugikan kita,” kata Redma kepada Bisnis, Senin (21/4/2025).

    Dalam kondisi ini, dia pun mewanti-wanti agar ekspor barang TPT dan garmen ke AS bukan merupakan produk hasil transshipment dari China. 

    Sebab, ada banyak produk di Indonesia yang hanya dirakit, sementara produksi dan bahan baku secara keseluruhan diproduksi dari luar negeri. Dengan demikian, Indonesia hanya sebagai lokasi transit sebelum produk tersebut dikirim ke negara lainnya. 

    “Kita masih harus tetap negosiasi agar bisa menghitung ulang dan tarif kita diturunkan dengan mengurangi nilai dari barang ekspor dengan dugaan kuat transhipment [bukan produksi di Indonesia],” tuturnya.