Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Siap Tempur! Hilux Disulap Jadi Mobil Militer

    Siap Tempur! Hilux Disulap Jadi Mobil Militer

    Jakarta –

    Kendaraan taktis (rantis) memiliki peran penting dalam operasi militer. Bagaimana jadinya kalau mobil pikap disulap jadi mobil militer?

    Maxfort, salah satu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan sistem kendaraan 4×4 meluncurkan TAC-ROV (Tactical Auxiliary Combat Response Operational Vehicle). TAC-ROV menjadi kendaraan multiguna di kelas light-to-medium tactical utility. Kendaraan ini cocok untuk misi patroli, dukungan tempur, logistik dan operasi SAR (search and rescue).

    “Kami memahami tantangan tersebut dan Maxfort TAC-ROV hadir sebagai jawaban. Maxfort TAC-ROV dikembangkan dengan semangat kemandirian industri yang dibuktikan dengan 98% komponen dirancang dan diproduksi di Indonesia, penggunaan material lokal terbaik termasuk aluminium anti-karat, proses desain hingga produksi melibatkan tim R&D internal yang kuat. Kami percaya bahwa kolaborasi antara swasta dan pemerintah menjadi kunci kemajuan industri pertahanan nasional,” kata CEO Maxfort Marwin Wong.

    Hingga saat ini, beberapa institusi dalam negeri seperti satuan khusus kepolisian, instansi pertahanan, komunitas search and rescue, bahkan beberapa komunitas berburu telah menunjukkan minatnya. Bahkan, Maxfort menerima permintaan informasi dan ketertarikan awal dari distributor di kawasan Asia Tenggara (Thailand Malaysia Japan) dan Australia.

    Hilux Jadi Mobil Militer Foto: Dok. Maxfort

    “Dan baru saja terjadi perbincangan untuk masuk ke pasar Amerika Serikat, khusus di sektor private military contractor (PMC) dan humanitarian logistics yang membutuhkan kendaraan modular siap pakai untuk kondisi ekstrem. Keuntungan kami adalah Maxfort TAC-ROV telah memenuhi dokumen syarat ekspor,” ungkap Marwin Wong.

    Maxfort TAC-ROV dapat disesuaikan untuk misi militer, kepolisian, SAR dan sipil, serta dapat digunakan di jalan umum sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Mobil ini legal digunakan di jalan raya, jika digunakan tanpa persenjataan.

    Hilux Jadi Mobil Militer Foto: Dok. Maxfort

    Semua komponen elektrikal dan penerangan telah disesuaikan dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan spesifikasi jalan raya. Bahkan, mobil tempur ini sudah mengantongi izin dari Dinas Perhubungan dan merek terkait, serta telah melalui pengujian TKDN karoseri dengan nilai tertinggi.

    Maxfort TAC-ROV adalah hasil pengembangan intensif lebih dari 18 bulan R&D yang melibatkan desainer kendaraan taktis, militer dan praktisi outdoor. Fokus Maxfort TAC-ROV adalah menciptakan solusi mobilitas “Taktikal Harian” yang modular, ringan dan dapat diadaptasi berbagai misi.

    Material aluminium menjamin masa pakai lebih dari 10 tahun dengan perawatan minimal. Mobil ini telah diuji di berbagai medan, dari pegunungan, gurun, pantai hingga hutan tropis. Struktur kanopi dibuat dari aluminium grade militer, ringan dan anti-karat. Semua baut dan fitting juga menggunakan material anti-korosi. Fitur internal seperti drawer system, prep table, molle panel hingga water tank dibuat dengan material high-grade tactical engineering.

    Maxfort TAC-ROV dapat dipesan melalui dua opsi. Pertama paket lengkap (complete build). Paket lengkap itu berarti termasuk unit kendaraan basis (Toyota Hilux, Land Cruiser 79, Mitsubishi Triton atau sejenis), lengkap dengan sistem TAC-ROV. Paket lengkap dengan kendaraan ini membutuhkan waktu 60-90 hari kerja tergantung varian dan tingkat kustomisasi.

    Hilux Jadi Mobil Militer Foto: Dok. Maxfort

    Opsi kedua adalah Modular Kit. Paket ini hanya unit tambahan TAC-ROV (kanopi + sistem pendukung), untuk diaplikasikan pada kendaraan yang sudah dimiliki pengguna. Bisa dipindah-pindahkan antar sesama double cabin. Hilux ke Ranger ke Triton ke Dmax atau sejenisnya. Waktu dari order hingga pengiriman Modular Kita (tanpa kendaraan) adalah 45-60 hari kerja.

    “Kebutuhan akan kendaraan misi ringan yang cepat tanggap tanpa SIM khusus untuk operasi perkotaan, perbatasan hingga bencana alam meningkat. Kami melihat kekosongan produk lokal yang modular dan dapat disesuaikan misi. Pasar ekspor Asia Tenggara, Afrika, Australia dan Amerika sangat terbuka terhadap unit seperti Maxfort TAC-ROV ini,” kata Marwin Wong.

    (rgr/dry)

  • Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia

    Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia

    Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI),
    Hambali
    alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin ditolak kembali ke Indonesia jika bebas nanti.
    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril Ihza Mahendra
    .
    Pria yang saat ini ditahan di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba itu, disebut tidak memiliki memiliki dokumen warga negara Indonesia (WNI) saat ditangkap.
    “Secara hukum, jika seseorang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, maka status WNI-nya dianggap gugur. Jika nantinya Hambali dibebaskan, kami tidak akan mengizinkan dia kembali masuk ke wilayah Indonesia,” kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (13/6/2025).
    “Dan jika ada proses peradilan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada hukum Amerika Serikat,” sambungnya.
    Siapa sebenarnya sosok Hambali ini? Berikut jejak pria yang merupakan otak dari peristiwa
    Bom Bali
    pada 2002:
    Hambali atau yang memiliki nama asli Encep Nurjaman Riduan Isamuddin lahir pada 4 April 1964. Ia diyakini sebagai penghubung Jemaah Islamiyah (JI) dan organisasi teroris Al Qaeda di Asia Tenggara.
    Adapun pria kelahiran 4 April 1964 itu diketahui merupakan otak di balik peristiwa
    bom Bali
    pada 2002. Diketahui, peristiwa Bom Bali pada 2002 menghancurkan Sari Club dan Paddy’s Bar yang menewaskan 202 orang.
    Selain bom Bali pada 2002, Hambali juga merupakan orang yang mendanai aksi serangan bom di depan rumah Duta Besar (Dubes) Filipina di Jakarta, pada 1 Agustus 2000.
    Hambali juga diduga terlibat dalam peristiwa serangan bom di Atrium Senen, Jakarta, pada 1 Agustus 2001.
    Ia juga merupakan orang di belakang serangan bom Kedutaan Besar Australia (9 September 2004), bom Bali 2 (1 Oktober 2005), dan terakhir bom Marriot-Ritz Carlton (17 Juli 2009).
    Hambali juga merupakan sosok yang diduga bertanggung jawab dalam serangan serentak beberapa gereja di tujuh kota di Indonesia pada malam Natal, akhir 2020.
    Ia yang merupakan pimpinan organisasi teroris JI itu, akhirnya ditangkap dalam operasi gabungan CIA-Thailand di Ayutthaya, Thailand pada 14 Agustus 2003.
    Hambali akhirnya dipindahkan ke penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, pada September 2006, setelah ditahan di penjara rahasia milik CIA.
    Sebelumnya, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.
    Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
    Namun, Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
    Dia menyebut, kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan
    Terorisme
    (BNPT) masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.
    “Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu,” ujar Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta pada 21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Baik! Kemenkes Berencana Gratiskan Vaksin HPV Bagi Perempuan Usia 20+

    Kabar Baik! Kemenkes Berencana Gratiskan Vaksin HPV Bagi Perempuan Usia 20+

    Jakarta –

    Pemerintah memperluas program sasaran vaksinasi HPV DNA untuk kelompok usia 20 tahun ke atas. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Gertrudis Tandy menyebut vaksinasi di usia dewasa muda baru akan dimulai dua tahun mendatang.

    Pasalnya, pemerintah saat ini fokus menyelesaikan target sasaran vaksinasi HPV DNA pada perempuan dan laki-laki kelas 5 dan 6 SD, juga perempuan berusia 15 tahun. Target sasaran vaksinasi HPV yang ditetapkan oleh Kemenkes adalah mencapai cakupan vaksinasi 90 persen pada anak perempuan usia 15 tahun hingga 2030.

    “Jadi memang sebenarnya dalam program vaksinasi HPV, sudah tercantum pemberian vaksin pada kelompok lebih tua. Pelaksanaan dan implementasinya masih dibahas,” terangnya merespons detikcom dalam konferensi pers Jumat (13/6/2025).

    “Ini akan diberikan untuk 20 tahun ke atas dan rencananya akan kita mulai 2027,” lanjutnya.

    Vaksinasi HPV diprioritaskan untuk usia muda (kelas 5 dan 6 SD, serta usia 15 tahun) karena sistem imun dinilai lebih kuat, menghasilkan lebih banyak antibodi, dan memberikan perlindungan paling baik melawan HPV sebelum terpapar virus tersebut.

    Sebagai catatan, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan penyumbang kematian karena kanker terbanyak di ASEAN, setelah Myanmar dan Thailand. Bila dirinci lebih lanjut, dari 240 ribu kematian akibat kanker setiap tahun, sekitar 26 ribu di antaranya diakibatkan kanker serviks.

    Bila tidak ada intervensi yang signifikan, peningkatan kasus kanker di 2050 mencapai 70 persen, sementara untuk kanker serviks di angka 50 persen.

    (naf/kna)

  • Belajar dari Negara Tetangga dalam Memulihkan Industri Otomotif

    Belajar dari Negara Tetangga dalam Memulihkan Industri Otomotif

    Jakarta –

    Industri otomotif Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penjualan mobil belum pulih sepenuhnya. Malah mengalami penurunan.

    Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil pada Mei 2025 sebanyak 60.613 unit secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) dan sebanyak 61.339 unit secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen).

    Jika dibandingkan dengan bulan April 2025, penjualan wholesales Mei 2025 memang naik 18,4 persen dari 51.205 unit. Juga dari segi retail sales naik 7,6 persen dari 57.030 unit. Meski begitu, jika dibandingkan dengan penjualan mobil sebelum April, data penjualan Mei 2025 masih terbilang rendah.

    Sebagai pembanding, pada Januari 2025, Gaikindo mencatatkan penjualan wholesales 61.932 unit dan retail sales 64.029 unit. Lanjut pada Februari wholesales sebanyak 72.336 unit dan retail sales 69.872 unit. Kemudian pada bulan Maret wholesales sebanyak 70.895 unit dan retail sales sebanyak 76.582 unit. Artinya, penjualan mobil pada Mei 2025 masih di bawah angka normal yang biasanya menyentuh 70-80 ribuan unit per bulan.

    Sementara itu, data penjualan mobil year to date dari Januari sampai Mei 2025 mencatatkan angka wholesales sebanyak 316.981 unit. Wholesales Januari-Mei 2025 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 335.405 unit. Begitu juga dengan retail sales. Gaikindo mencatat, retail sales Januari-Mei 2025 sebanyak 328.852 unit. Angka itu turun dari 362.163 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara membandingkan kondisi di Indonesia dengan di negara tetangga. Menurut Kukuh, penjualan mobil di negara tetangga seperti Malaysia malah naik.

    “(Penjualan mobil) Malaysia naik. Malaysia itu rankingnya sekarang kedua (di ASEAN) setelah Indonesia (dalam hal) penjualan domestiknya. Geser Thailand. Thailand sekarang nomor tiga. Nah kita harus lihat latar belakang di balik itu, kenapa seperti itu,” ujar Kukuh kepada detikOto, Rabu (11/6/2025).

    Ternyata, kata Kukuh, industri otomotif Malaysia mendapat dukungan dari pemerintahnya. Malaysia tidak menghapus insentif untuk industri otomotif sejak pandemi COVID-19.

    “Ternyata semenjak Covid, Malaysia itu tidak mengubah kebijakan insentif untuk kendaraan bermotornya.Sehingga masyarakat sangat berminat untuk beli mobil. Di sisi lain lagi memang pendapatannya Malaysia lebih tinggi dari Indonesia ya. Nah kemudian Vietnam itu memberikan insentif pajak juga. Jadi insentif-insentif ini bisa mendorong sehingga ekonominya masih bisa tetap jalan. Begitu juga dengan Filipina. Jadi kita harus berkaca sama tiga negara itu ya. Karena Malaysia, Vietnam, dan Filipina, tetangga-tetangga kita semua kan kondisinya nggak jauh-jauh beda amat ya,” ujar Kukuh.

    Selain itu, menurut Kukuh, perpajakan kendaraan di negara tetangga tidak ruwet. Malah, besaran pajaknya tidak terlalu mahal dibanding Indonesia.

    “Di Malaysia mobil yang sama, Avanza misalnya, di sana tuh pajaknya nggak sampai Rp 1 juta (pajak) tahunan. Di Indonesia mobilnya sama ya, pajaknya bisa sampai Rp 4 jutaan (per tahun).Ini kan berat. Di samping tentunya ada masalah-masalah di balik itu lagi yang membuat harga mobil di Indonesia jadi relatif lebih mahal kan. Orang beli mobil harga dari pabrik Rp 100 juta, itu ujung-ujungnya bayarnya kan Rp 150 jutaan kan. Ya (karena) pajak-pajak tadi kan. Ada PPN, ada PPnBM, ada BBNKB, ada PKB, macam-macam lah. Sementara dari beli masyarakat kita lagi turun nih,” katanya.

    Industri otomotif Indonesia sempat terbantu dengan insentif dari pemerintah. Ketika pandemi COVID-19 lalu, pemerintah memberikan insentif PPnBM yang terbukti bisa mendongkrak penjualan mobil.

    “Nah kalau kita melihat dari negara sebelah ya, kurang lebih sama. Tadi Malaysia memberikan insentif pajak. Vietnam juga demikian, sehingga terjaga. Pada waktu COVID-19, waktu itu kita ada harapan. Akhirnya pemerintah memberikan insentif dengan PPnBM. Tahun 2021 itu dari drop yang tinggal 500 ribu unit,langsung balik ke 800-900 ribu. Kemudian yang berikutnya naik lagi kan.Nah ini yang harus segera dilakukan, tindakan itu,” ungkap Kukuh.

    (rgr/dry)

  • Akademisi UGM: Usulan pensiun ASN 70 tahun hambat regenerasi birokrasi

    Akademisi UGM: Usulan pensiun ASN 70 tahun hambat regenerasi birokrasi

    Pertimbangan menaikkan usia pensiun harus melihat kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk.

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono menilai usulan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk memperpanjang batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) hingga 70 tahun berpotensi menghambat regenerasi birokrasi.

    “Indonesia memiliki populasi besar dengan mayoritas penduduknya adalah generasi muda yang sebagian di antaranya bercita-cita sebagai ASN,” ujar Subarsono dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.

    Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.

    Korpri beralasan bahwa perpanjangan usia pensiun dari 58 ke 70 tahun akan menjaga fungsi-fungsi keahlian dan meningkatkan kesejahteraan ASN.

    Menurut dia, usulan itu kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

    Subarsono menilai perpanjangan usia pensiun justru bisa menambah beban terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan meningkatnya anggaran tiap tahun. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan efisiensi ekonomi untuk kementerian dan pemerintah daerah,” kata dia.

    Ia lantas membandingkan kebijakan pensiun ASN di sejumlah negara ASEAN. Misalnya, di Vietnam, usia pensiun ditetapkan 61 tahun dengan PDB per kapita sekitar 4.282 dolar AS dan di Thailand menetapkan usia pensiun 60 tahun dengan PDB per kapita 7.182 dolar AS dan populasi hanya 71 juta.

    Sementara itu, Indonesia dengan PDB per kapita 4.876 dolar AS dan populasi 285 juta menetapkan usia pensiun 58 tahun.

    “Pertimbangan menaikkan usia pensiun harus melihat kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk,” ujar Subarsono.

    Selain itu, dia juga menepis anggapan bahwa memperpanjang usia pensiun akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Ia berpendapat bahwa pelayanan yang efektif lebih bergantung pada kompetensi ASN, penggunaan teknologi digital, serta empati sosial dalam melayani masyarakat.

    Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menurut Subarsono, lebih pada perubahan mindset (pola pikir) para ASN dari orientasi penguasa menjadi orientasi sebagai pelayan publik.

    Jika Pemerintah ingin mempertimbangkan usulan tersebut, dia menyarankan agar kebijakan dilakukan secara bertahap dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Misalnya, pada tahun 2026 ditambah 1 tahun, 2027 ditambah 1 tahun, dan seterusnya. Kebijakan gradual tersebut perlu diambil sejajar dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara yang naik secara perlahan.

    Dikatakan pula bahwa kebijakan publik harus disusun dengan dasar keberlanjutan ekonomi dan tidak sekadar berorientasi memuaskan semua pihak.

    “Kebijakan publik memang tidak akan dapat memuaskan semua orang, tetapi kebijakan publik harus menjamin ekonomi negara tidak mengalami kemerosotan,” ujar Subarsono.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menyatakan bahwa Korpri secara resmi telah mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi ASN kepada Presiden, Ketua DPR, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    “Pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan mendorong keahlian dan karier pegawai ASN,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/5).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri Otomotif Tidak Baik-baik Saja, Butuh Pertolongan Pemerintah

    Industri Otomotif Tidak Baik-baik Saja, Butuh Pertolongan Pemerintah

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Indonesia masih melemah. Daya beli masyarakat belum menguat. Industri otomotif butuh bantuan pemerintah.

    Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil pada bulan Mei 2025 tercatat sebanyak 60.613 unit secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) dan sebanyak 61.339 unit secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen).

    Sebagai pembanding, pada Januari 2025, Gaikindo mencatatkan penjualan wholesales 61.932 unit dan retail sales 64.029 unit. Lanjut pada Februari wholesales sebanyak 72.336 unit dan retail sales 69.872 unit. Kemudian pada bulan Maret wholesales sebanyak 70.895 unit dan retail sales sebanyak 76.582 unit. Artinya, penjualan mobil pada Mei 2025 masih di bawah angka normal yang biasanya menyentuh 70-80 ribuan unit per bulan.

    Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, memang daya beli masyarakat di semua sektor, termasuk sektor otomotif, sedang menurun. Menurut Kukuh, perlu langkah cepat dan tepat untuk memulihkan industri otomotif Tanah Air.

    “Otomotif sebetulnya itu salah satu motor utama penggerak ekonomi kita.Karena mata rantai industri otomotif nasional itu memperkerjakan lebih dari 1,5 juta (orang). Nah kalau ini terganggu, itu bisa mengganggu ekonomi nasional juga kan,” kata Kukuh kepada detikOto melalui sambungan telepon, Rabu (11/6/2025).

    “Sebenarnya kalau kita dari industri ini udah kondisi kritis ya yang kita nggak harapkan. Harus ada langkah yang cepat dan tepat ya.Sehingga kemudian pulih. Ada peningkatan pembelian. Peningkatan pembelian itu kan artinya kemudian menggerakkan ekonomi ya. Nah kalau ekonominya bergerak kan daya belinya meningkat lagi kan,” sebut Kukuh.

    Kukuh mencontohkan beberapa negara tetangga yang industri otomotifnya telah pulih. Di antaranya Malaysia, Vietnam dan Filipina. Ketiga negara itu, menurut Kukuh, mendapat dukungan dari pemerintahnya untuk industri otomotif.

    “Malaysia (penjualan mobil) naik. Malaysia itu rankingnya sekarang kedua setelah Indonesia (dalam hal) penjualan domestik. Geser Thailand. Thailand itu nomor tiga sekarang. Kemudian Vietnam meningkat cukup tajam sekitar 22 persen, kemudian ada Filipina yang meningkat sekitar 8 persenan. Nah ini juga harus kita jadikan pelajaran kenapa bisa seperti itu,” sebut Kukuh.

    Ternyata, kata Kukuh, negara-negara itu mendapat dukungan dari pemerintahnya. Contoh Malaysia yang tidak menghapus insentif untuk industri otomotif sejak pandemi COVID-19.

    “Ternyata semenjak Covid, Malaysia itu tidak mengubah kebijakan insentif untuk kendaraan bermotornya.Sehingga masyarakat sangat berminat untuk beli mobil. Di sisi lain lagi memang pendapatannya Malaysia lebih tinggi dari Indonesia ya. Nah kemudian Vietnam itu memberikan insentif pajak juga. Jadi insentif-insentif ini bisa mendorong sehingga ekonominya masih bisa tetap jalan. Begitu juga dengan Filipina. Jadi kita harus berkaca sama tiga negara itu ya. Karena Malaysia, Vietnam, dan Filipina, tetangga-tetangga kita semua kan kondisinya nggak jauh-jauh beda amat ya,” ujar Kukuh.

    Industri otomotif Indonesia sempat terbantu dengan insentif dari pemerintah. Ketika pandemi COVID-19 lalu, pemerintah memberikan insentif PPnBM yang terbukti bisa mendongkrak penjualan mobil.

    “Nah kalau kita melihat dari negara sebelah ya, kurang lebih sama. Tadi Malaysia memberikan insentif pajak. Vietnam juga demikian, sehingga terjaga. Pada waktu COVID-19, waktu itu kita ada harapan. Akhirnya pemerintah memberikan insentif dengan PPnBM.Tahun 2021 itu dari drop yang tinggal 500 ribu unit,langsung balik ke 800-900 ribu. Kemudian yang berikutnya naik lagi kan.Nah ini yang harus segera dilakukan, tindakan itu,” ungkap Kukuh.

    (rgr/din)

  • Begini Situasi COVID-19 di DKI Jakarta, Warga Diimbau Tetap Waspada

    Begini Situasi COVID-19 di DKI Jakarta, Warga Diimbau Tetap Waspada

    Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kasus COVID-19 di Ibu Kota hingga akhir Mei 2025 masih terkendali. Namun, warganya diminta tetap waspada dan melakukan langkah pencegahan.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan tingkat positivity rate COVID-19 di Jakarta pada Mei 2025 sebesar 2,4 persen. Artinya, laju penularan masih terkendali.

    Berdasarkan data Sistem Nasional All Record (NAR), sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2025 tercatat 38 kasus konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta.

    Ani mengatakan, sebagian besar dilaporkan oleh rumah sakit (29 kasus), kemudian laboratorium swasta (5 kasus) dan Puskesmas (4 kasus). Sementara itu, tidak terdapat laporan kematian akibat COVID-19 sepanjang tahun 2025.

    Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan surveilans sentinel (pengamatan sistematis) bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan. Pemeriksaan spesimen dilakukan untuk mendeteksi virus pernapasan, termasuk COVID-19. Hasil surveilans ILI (Influenza-Like Illness) hingga akhir Mei 2025 mencatat hanya satu kasus positif dari 227 spesimen yang diperiksa.

    Di samping itu, Ani mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dan lingkungan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan atau perlindungan diri. Misalnya, seperti rutin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat bergejala atau berada di kerumunan, terutama bagi kelompok rentan.

    Penting juga menerapkan etika batuk dan bersin, beristirahat cukup dan menghindari aktivitas berlebihan saat sakit serta memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan pernapasan.

    Ani mengingatkan, warga yang hendak bepergian ke negara dengan angka kasus COVID-19 tinggi, seperti Thailand dan Singapura, diimbau tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol setempat.

    “Pengalaman pandemi telah membentuk kita menjadi masyarakat yang lebih tangguh dan peduli,” katanya, dikutip ANTARA.

    (suc/suc)

  • Begini Situasi COVID-19 di DKI Jakarta, Warga Diimbau Tetap Waspada

    Begini Situasi COVID-19 di DKI Jakarta, Warga Diimbau Tetap Waspada

    Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kasus COVID-19 di Ibu Kota hingga akhir Mei 2025 masih terkendali. Namun, warganya diminta tetap waspada dan melakukan langkah pencegahan.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan tingkat positivity rate COVID-19 di Jakarta pada Mei 2025 sebesar 2,4 persen. Artinya, laju penularan masih terkendali.

    Berdasarkan data Sistem Nasional All Record (NAR), sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2025 tercatat 38 kasus konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta.

    Ani mengatakan, sebagian besar dilaporkan oleh rumah sakit (29 kasus), kemudian laboratorium swasta (5 kasus) dan Puskesmas (4 kasus). Sementara itu, tidak terdapat laporan kematian akibat COVID-19 sepanjang tahun 2025.

    Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan surveilans sentinel (pengamatan sistematis) bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan. Pemeriksaan spesimen dilakukan untuk mendeteksi virus pernapasan, termasuk COVID-19. Hasil surveilans ILI (Influenza-Like Illness) hingga akhir Mei 2025 mencatat hanya satu kasus positif dari 227 spesimen yang diperiksa.

    Di samping itu, Ani mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dan lingkungan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan atau perlindungan diri. Misalnya, seperti rutin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat bergejala atau berada di kerumunan, terutama bagi kelompok rentan.

    Penting juga menerapkan etika batuk dan bersin, beristirahat cukup dan menghindari aktivitas berlebihan saat sakit serta memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan pernapasan.

    Ani mengingatkan, warga yang hendak bepergian ke negara dengan angka kasus COVID-19 tinggi, seperti Thailand dan Singapura, diimbau tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol setempat.

    “Pengalaman pandemi telah membentuk kita menjadi masyarakat yang lebih tangguh dan peduli,” katanya, dikutip ANTARA.

    (suc/suc)

  • Gawat! Penjualan Mobil di Indonesia Tahun Ini Bisa Ambruk Lagi

    Gawat! Penjualan Mobil di Indonesia Tahun Ini Bisa Ambruk Lagi

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Indonesia tahun ini turun. Dalam setahun penuh, penjualan mobil di Indonesia bisa anjlok dibanding tahun lalu.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, data penjualan mobil year to date dari Januari sampai Mei 2025 mencatatkan angka wholesales sebanyak 316.981 unit. Wholesales Januari-Mei 2025 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 335.405 unit.

    Begitu juga dengan retail sales. Gaikindo mencatat, retail sales Januari-Mei 2025 sebanyak 328.852 unit. Angka itu turun dari 362.163 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Tahun ini, Gaikindo menargetkan target penjualan mobil sebanyak 900 ribu unit. Untuk saat ini, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara bilang pihaknya belum merevisi taeget.

    “Sejauh ini kita belum berpikiran untuk mengubah target ya.Tapi kita punya concern sekarang dengan kondisi yang seperti ini. Harusnya tuh setelah lebaran pola perbaikannya harusnya lebih cepat ya.

    Kukuh menilai, Gaikindo masih optimistis penjualan mobil sampai akhir tahun tetap bisa tembus 900 ribu uit. Namun, dengan adanya pajak yang memberatkan, penjualan mobil bisa ambruk lagi.

    “Optimisnya di 900 ribu (unit).Tapi kita punya concern, belum lagi ada masalah opsen ya. Pajak daerah itu juga mengganggu. Nah itu kalau kondisinya nggak berubah ya kita mungkin berpikir 750 atau 800 ribuan ya untuk sisi konservatifnya,” ujar Kukuh.

    Sebagai perbandingan, penjualan mobil sepanjang tahun 2024 lalu tercatat sebanyak 865.723 unit. Angka itu turun 13,9 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Butuh Bantuan Pemerintah

    Menurut Kukuh, dalam mendongkrak dan menggairahkan pasar otomotif tidak hanya butuh peran pemain industri otomotif. Dibutuhkan juga peran dari pemerintah untuk memulihkan industri otomotif yang menjadi salah satu penggerak roda ekonomi negara.

    “Otomotif sebetulnya itu salah satu motor utama penggerak ekonomi kita.Karena mata rantai industri otomotif nasional itu memperkerjakan lebih dari 1,5 juta (orang). Nah kalau ini terganggu, itu bisa mengganggu ekonomi nasional juga kan,” kata Kukuh kepada detikOto melalui sambungan telepon, Rabu (11/6/2025).

    “Sebenarnya kalau kita dari industri ini udah kondisi kritis ya yang kita nggak harapkan. Harus ada langkah yang cepat dan tepat ya.Sehingga kemudian pulih. Ada peningkatan pembelian. Peningkatan pembelian itu kan artinya kemudian menggerakkan ekonomi ya. Nah kalau ekonominya bergerak kan daya belinya meningkat lagi kan,” sebut Kukuh.

    Kukuh mencontohkan beberapa negara tetangga yang industri otomotifnya telah pulih. Di antaranya Malaysia, Vietnam dan Filipina. Ketiga negara itu, menurut Kukuh, mendapat dukungan dari pemerintahnya untuk industri otomotif.

    “Malaysia (penjualan mobil) naik. Malaysia itu rankingnya sekarang kedua setelah Indonesia (dalam hal) penjualan domestik. Geser Thailand,” sebut Kukuh.

    “Ternyata semenjak Covid, Malaysia itu tidak mengubah kebijakan insentif untuk kendaraan bermotornya.Sehingga masyarakat sangat berminat untuk beli mobil. Di sisi lain lagi memang pendapatannya Malaysia lebih tinggi dari Indonesia ya. Nah kemudian Vietnam itu memberikan insentif pajak juga. Jadi insentif-insentif ini bisa mendorong sehingga ekonominya masih bisa tetap jalan. Begitu juga dengan Filipina. Jadi kita harus berkaca sama tiga negara itu ya. Karena Malaysia, Vietnam, dan Filipina, tetangga-tetangga kita semua kan kondisinya nggak jauh-jauh beda amat ya,” ujar Kukuh.

    Industri otomotif Indonesia sempat terbantu dengan insentif dari pemerintah. Ketika pandemi COVID-19 lalu, pemerintah memberikan insentif PPnBM yang terbukti bisa mendongkrak penjualan mobil.

    “Nah kalau kita melihat dari negara sebelah ya, kurang lebih sama. Tadi Malaysia memberikan insentif pajak. Vietnam juga demikian, sehingga terjaga. Pada waktu COVID-19, waktu itu kita ada harapan. Akhirnya pemerintah memberikan insentif dengan PPnBM.Tahun 2021 itu dari drop yang tinggal 500 ribu unit,langsung balik ke 800-900 ribu. Kemudian yang berikutnya naik lagi kan.Nah ini yang harus segera dilakukan, tindakan itu,” ungkap Kukuh.

    (rgr/din)

  • Membandingkan Pajak Tahunan Avanza di Malaysia dan Indonesia, Beda Jauh

    Membandingkan Pajak Tahunan Avanza di Malaysia dan Indonesia, Beda Jauh

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Malaysia naik di saat negara-negara tetangganya seperti Indonesia dan Thailand mengalami penurunan. Bahkan, kini Malaysia menjadi pasar otomotif terbesar kedua di Asia Tenggara, menggeser Thailand dan mendekati Indonesia.

    Salah satu hal yang membuat industri otomotif Malaysia bergairah di tengah pasar global yang lesu adalah kemudahan kepemilikan kendaraan. Menurut Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, pemerintah Malaysia masih memberikan perhatian kepada industri otomotif.

    “Ternyata semenjak Covid, Malaysia itu tidak mengubah kebijakan insentif untuk kendaraan bermotornya.Sehingga masyarakat sangat berminat untuk beli mobil. Di sisi lain lagi memang pendapatannya Malaysia lebih tinggi dari Indonesia ya. Nah kemudian Vietnam itu memberikan insentif pajak juga. Jadi insentif-insentif ini bisa mendorong sehingga ekonominya masih bisa tetap jalan. Begitu juga dengan Filipina. Jadi kita harus berkaca sama tiga negara itu ya. Karena Malaysia, Vietnam, dan Filipina, tetangga-tetangga kita semua kan kondisinya nggak jauh-jauh beda amat ya,” ujar Kukuh saat berbincang dengan detikOto.

    Menurut Kukuh, pajak kendaraan di Malaysia juga tidak setinggi di Indonesia. Untuk pajak yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan di sana tidak sampai jutaan rupiah.

    “Di Malaysia mobil yang sama, Avanza misalnya, di sana tuh pajaknya cuma nggak sampai Rp 1 juta, tahunan. Di Indonesia mobilnya sama ya, pajaknya bisa sampai Rp 4 juta (per tahun),” kata Kukuh.

    “Ini kan berat. Di samping tentunya ada masalah-masalah di balik itu yang membuat juga harga mobil Indonesia jadi relatif lebih mahal kan,” ucap Kukuh.

    Menurut Kukuh, pajak tahunan Avanza 1.5L di Malaysia hanya mencapai Rp 300 ribuan. Di sana tidak ada perpanjangan STNK 5 tahunan. Dan bea balik nama hanya sekitar Rp 500 ribuan. Juga tidak ada mutasi daerah.

    Sementara itu, mobil yang sama yaitu Avanza 1.5L di Indonesia, pajak tahunannya bisa mencapai Rp 4 jutaan. Ditambah ada kewajiban perpanjangan STNK lima tahunan dan terdapat bea balik nama yang tinggi.

    “Orang beli mobil (di Indonesia) harga dari pabrik Rp 100 juta, itu ujung-ujungnya bayarnya kan Rp 150 jutaan kan. Ya (karena) pajak-pajak tadi kan. Ada PPN, ada PPnBM, ada BBNKB, ada PKB, macam-macam lah.Sementara daya beli masyarakat kita lagi turun nih,” katanya.

    (rgr/din)