Negara: Thailand

  • 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    DPR: 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional telah memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPR RI.

    “Sepengetahuan saya, sepengetahuan kami pimpinan di Komisi I itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper, dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah,” kata Adies usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Untuk itu, dia menyebut nama-nama calon Dubes LBBP itu telah berada di meja Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden,” ucapnya.

    Meski demikian, Adies tak dapat memastikan apakah terdapat catatan-catatan yang diberikan Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Dubes LBBP tersebut.

    “Mungkin catatan-catatan ada, tapi kan saya belum lihat suratnya,” katanya.

    Sebagaimana tata tertib (tatib) yang berlalu, dia menyebut pimpinan DPR RI dapat langsung mengirimkan nama-nama tersebut ke Presiden tanpa dibacakan terlebih dulu dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    “Kalau duta besar itu tatibnya tidak perlu dibacakan di paripurna. Jadi, langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah,” ujarnya.

    Dia pun menyebut Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

    “Kalau rapat hari ini kan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban dari pemerintah tahun 2024, seluruh fraksi menerima pertanggungjawaban tersebut. Jadi, itu saja agendanya,” tuturnya.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah merampungkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Dubes LBBP RI, meski Rapat Paripurna DPR RI hari ini tak mencantumkan agenda terkait hal tersebut.

    Dia pun menyerahkan mekanisme selanjutnya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah digelar pihaknya itu kepada pimpinan DPR RI.

    “Sekarang ini kan yang masih dibahas (Rapat Paripurna) itu yang soal RAPBN, tapi yang penting kami sudah selesai di komisi, sudah kami serahkan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menentukan karena pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu, kapan pimpinan mau bacakan dan selesaikan,” ujarnya.

    Dave menyebut Komisi I DPR RI menilai calon Dubes LBBP RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan sosok-sosok mumpuni untuk ditempatkan di negara tujuan masing-masing.

    “Semuanya kami tidak melihat ada suatu kendala, semuanya itu mampu dan sanggup untuk melaksanakan visi-misi pemerintah dengan program kerja masing-masing di tempat yang mereka akan ditugaskan,” kata Dave.

    Sebelumnya, Minggu (6/7), Komisi I DPR RI selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) yang akan mengisi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional, dan hasilnya akan diberikan ke Pimpinan DPR RI.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa uji kelayakan itu bersifat tertutup sehingga hasilnya pun bersifat rahasia, sesuai dengan tata tertib. Sehingga, kata dia, Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pihak yang akan menindaklanjuti hasil uji kelayakan tersebut.

    Berikut nama-nama calon dubes setelah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

    1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

    2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

    3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

    4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

    5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

    6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

    7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

    10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

    11. Andhika Chrisnayudhanto – Dubes RI untuk Brazil (Brasilia)

    12. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)

    13. Andi Rahardian – Dubes RI untuk Oman

    14. Imam As’ari – Dubes RI untuk Ekuador (Quito)

    15. Listyowati – Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal

    16. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir

    17. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia

    18. Mayjen (Purn) Gina Yoginda – Dubes RI untuk Korea Utara

    19. Yusron Bahauddin Ambary – Dubes untuk Algeria

    20. Lukman Hakim Siregar – Dubes untuk Suriah

    21. Berlian Helmy – Dubes untuk Ajerbaizan

    22. Hari Prabowo – Dubes untuk Thailand

    23. Okto Dorinus Damanik – Dubes RI untuk Papua Nugini

    24. Andi Rachmianto – Dubes RI untuk Belgia.

    Sumber : Antara

  • Kena Tarif Impor Trump 32%, Prabowo Siapkan Langkah Diplomasi – Page 3

    Kena Tarif Impor Trump 32%, Prabowo Siapkan Langkah Diplomasi – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif impor tinggi kepada sedikitnya 14 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia rencananya akan terkena tarif impor sebesar 32%.

    Tujuan pengenaan tarif impor dikatakan demi keadilan dengan melihat defisit perdagangan AS dengan negara-negara lain. Tarif Impor baru ini akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang. Pemberlakuan tarif ini mundur dari waktu sebelumnya, yang seharusnya berlaku mulai 9 Juli ini.

    Indonesia termasuk dalam 14 negara yang terkena tarif impor tinggi tersebut sebesar 32%. Adapun negara lainnya yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, Myanmar, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.

  • Thailand Batalkan Rencana Legalisasi Kasino Usai PM Diskors

    Thailand Batalkan Rencana Legalisasi Kasino Usai PM Diskors

    Bangkok

    Kabinet Thailand membatalkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melegalkan perjudian kasino di negara tersebut. Langkah itu diumumkan setelah Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya menyusul skandal telepon sensitif dengan mantan pemimpin Kamboja.

    RUU yang disebut RUU “kompleks hiburan” itu menjadi proyek utama bagi Partai Pheu Thai yang berkuasa, namun kini sedang goyah buntut keputusan Mahkamah Konstitusional menjatuhkan skorsing terhadap Paetongarn.

    RUU itu bertujuan melegalkan kasino dan meningkatkan perekonomian negara yang sedang lesu dengan menjadikannya sebagai pusat perjudian regional.

    Sebagian besar bentuk taruhan adalah ilegal di Thailand, dan Partai Pheu Thai berpendapat RUU tersebut akan mengakhiri industri perjudian bawah tanah yang berkembang pesat dengan merangkulnya sebagai arus utama.

    Namun, Partai Pheu Thai kini hanya memiliki mayoritas parlemen yang tipis setelah ditinggalkan mitra koalisi imbas skandal yang membuat Paetongtarn diskors.

    Oleh karena itu, seperti dilansir AFP, Selasa (8/7/2025), kabinet pemerintahan Thailand memutuskan untuk mencabut RUU tersebut, yang menurut juru bicara pemerintah Jirayu Huangsab, dikarenakan masih “membutuhkan lebih banyak penelitian yang memerlukan pemahaman lebih lanjut dan konteks sosial”.

    Wakil Menteri Keuangan Thailand, Julapun Amornvivat, mengatakan bahwa mereka “menerima bahwa ini bukan waktu yang tepat”.

    “Sangat disayangkan, penundaan ini merupakan kesempatan yang hilang bagi negara,” ucapnya saat berbicara kepada media.

    Paetongran yang memimpin Partai Pheu Thai diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pekan lalu, sembari menunggu penyelidikan etika atas perilakunya selama percakapan telepon diplomatik dengan negara tetangga Kamboja.

    PM berusia 38 tahun itu berusaha meredakan pertikaian teritorial kedua negara yang memicu bentrokan perbatasan, hingga menewaskan seorang tentara Kamboja pada akhir Mei lalu.

    Wakil PM dan Menteri Dalam Negeri Thailand, Phumtham Wechayachai, menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) PM Thailand hingga penyelidikan terhadap Paetongtarn selesai dilakukan, yang diperkirakan memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

    Sebelum diskors, Paetongtarn telah merencanakan perombakan kabinet, dan sebagai hasilnya, dia tetap memegang peran kabinet sebagai Menteri Kebudayaan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Buntut Tarif Impor Tinggi, Thailand Tawarkan Bea 0% Buat Barang AS – Page 3

    Buntut Tarif Impor Tinggi, Thailand Tawarkan Bea 0% Buat Barang AS – Page 3

    Usulan tersebut juga mencakup komitmen untuk meningkatkan impor barang-barang AS guna meningkatkan perdagangan bilateral.

    “Ini bukan hanya tentang mengurangi tarif, tetapi juga tentang membuka perdagangan lebih jauh,” kata Pichai.

    “Tentu saja, kami tidak menawarkan tarif 0 persen secara menyeluruh, tetapi kami memberikan tarif nol untuk sejumlah besar barang,” tambahnya.

    “Menurut pandangan saya, persyaratan yang kami usulkan sangat menguntungkan dan dapat memuaskan mereka,” ucap Pichai.

    Dia menambahkan, dialog perdagangan AS-Thailand ditargetkan berlanjut setelah jeda tarif berakhir, karena negosiasi persyaratan perdagangan memerlukan konsultasi di antara banyak pemangku kepentingan.

     

  • Biaya Bikin SIM Baru Juli 2025

    Biaya Bikin SIM Baru Juli 2025

    Jakarta

    Biaya bikin Surat Izin Mengemudi (SIM) 2025 baru masih belum mengalami perubahan tarif. Nah buat kamu yang baru hendak memiliki dan membuat SIM, haruskan siapkan uang segini.

    Untuk bisa mendapatkan SIM, kamu harus memenuhi serangkaian persyaratan seperti diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol 5 tahun 2021 Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Jika sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dipastikan kamu baru bisa mengendarai kendaraan.

    Syarat Bikin SIM Baru:

    1. Usia

    Dijelaskan pada pasal 7, persyaratan untuk membuat SIM yaitu usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Khusus persyaratan usia, pemohon harus memenuhi ketentuan berikut.

    – minimal 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM D1
    – minimal 18 tahun untuk SIM C1
    – minimal 19 tahun untuk SIM CII
    – minimal 20 tahun untuk SIM A umum dan SIM B1
    – minimal 21 tahun untuk SIM BII
    – minimal 22 tahun untuk SIM B1 Umum, dan
    – minimal 23 tahun untuk SIM BII Umum

    2. Administrasi

    Selanjutnya ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi pemohon. Syarat administrasi ini meliputi, formulir pendaftaran secara manual atau menunjukkan bukti pendaftaran secara elektronik, melampirkan fotokopi e-KTP, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan mengemudi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi paling lama enam bulan sejak tanggal diterbitkan, perekaman biometri sidik jari, melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, dan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.

    3. Tes Kesehatan

    Persyaratan yang harus dipenuhi berikutnya adalah kesehatan jasmani meliputi pemeriksaan penglihatan, pendengaran, dan fisik anggota gerak serta perawakan fisik lain. Pemeriksaan fisik ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dapat digunakan paling lama 14 hari sejak diterbitkan.

    Petugas merekam data diri pemohon SIM C di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Metropolitan Tangerang Kota, Tangerang, Banten, Selasa (27/5/2025). Mulai terhitung 1 Juni 2025, Surat Izin Mengemudi (SIM) Indonesia akan berlaku di delapan negara anggota ASEAN, yaitu Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Myanmar, Malaysia, dan Singapura, setelah penyesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor SIM. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    4. Tes Psikologi

    Kemudian ada juga kesehatan rohani melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan kepribadian. Pemeriksaan psikologi ini dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi yang dapat digunakan paling lama enam bulan sejak diterbitkan.

    Untuk pembuatan SIM baru, kamu juga harus mengikuti ujian teori menggunakan E-AVIS pada perangkat yang tersedia di Satpas atau gawai milik pemohon. Pemohon SIM baru juga harus mengikuti ujian praktik.

    Biaya Bikin SIM Baru

    Soal biayanya, masih belum mengalami perubahan. Biaya bikin SIM baru masih merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. Berikut rincian biaya bikin SIM baru Januari 2025.

    – Penerbitan SIM A: Rp 120.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM B I: Rp 120.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM B II: Rp 120.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM C: Rp 100.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM C I: Rp 100.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM C II: Rp 100.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM D: Rp 50.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM D I: Rp 50.000 (per penerbitan)

    Biaya di belum termasuk tes psikologi, tes kesehatan, dan asuransi. Seperti diketahui bersama, tes psikologi dan tes kesehatan SIM kini dilakukan di luar Satpas sebagaimana tertuang dalam ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Firman Shantyabudi saat menjabat sebagai Kakorlantas atas nama Kapolri.

    Biaya pemeriksaan tersebut juga dipungut langsung oleh dokter atau psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Kapolri juga melarang petugas pelayanan penerbitan SIM menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Sebagai gambaran, bila tes kesehatan dikenakan biaya Rp 35.000 dan tes psikologi Rp 60.000, serta asuransi Rp 50.000, maka biaya bikin SIM A baru yang dikeluarkan Rp 265.000. Biaya tersebut bisa jadi berbeda karena tarif tes kesehatan dan tes psikologi lebih mahal.

    (dry/lth)

  • Lengkap! Ini Isi Surat Trump ke Prabowo soal Keputusan Tarif 32%

    Lengkap! Ini Isi Surat Trump ke Prabowo soal Keputusan Tarif 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif resiprokal 32% untuk seluruh produk Indonesia yang masuk ke AS. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

    Keputusan Trump ini diumumkan langsung lewat surat terbuka yang diunggah melalui akun TruthSocial @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/205). Surat tersebut ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Lewat surat tersebut, Trump menyinggung kerja sama perdagangan antara AS dan Indonesia yang kuat, tapi tidak begitu menguntungkan bagi AS. Pasalnya, nilai perdagangan ini justru membuat neraca perdagangan AS defisit. 

    Kebijakan tarif impor sebesar 32% ini dinilai AS perlu dlakukan untuk menyeimbangan defisit dagang tersebut. Menurut Trump, angka yang ditetapkan ini lebih rendah dari semestinya untuk menutupi kesenjangan defisit. 

    Tak hanya Indonesia, Trump juga memberikan surat serupa dengan penetapan tarif yang berbeda ke 14 negara pada waktu yang sama. 

    Beberapa negara tersebut yaitu, Thailand dikenakan tarif 36% dan berlaku per Agustus mendatang, kemudian tarif untuk Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. 

    Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif Trump sebesar 25%. Kemudian, Kazakhstan dikenakan tarif 30%. Di luar Asia, Trump juga menetapkan Bosnia dengan pungutan 30% dan Serbia menghadapi tarif 35%.

    Hingga saat ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Trump menurunkan tarif terhadap Vietnam dari yang semula 46% menjadi 20%.

    Berikut isi lengkap surat Trump untuk Prabowo:

    Yang Mulia

    Prabowo Subianto

    Presiden Republik Indonesia

    Jakarta

    Bapak Presiden yang terhormat:

    Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya untuk mengirimkan surat ini kepada Anda karena ini menunjukkan kekuatan dan komitmen Hubungan Perdagangan kami, dan fakta bahwa Amerika Serikat telah setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki Defisit Perdagangan yang signifikan dengan Negara Anda yang hebat. Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan PERDAGANGAN yang lebih seimbang, dan adil. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam Ekonomi Amerika Serikat yang luar biasa, Pasar Nomor Satu di Dunia, sejauh ini. Kami telah memiliki waktu bertahun-tahun untuk membahas Hubungan Perdagangan kami dengan Indonesia, dan telah menyimpulkan bahwa kami harus menjauh dari Defisit Perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh Tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan membebankan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32% untuk setiap dan semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua Tarif Sektoral. Barang yang dipindahkan untuk menghindari Tarif yang lebih tinggi akan dikenakan Tarif yang lebih tinggi itu. Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda. Seperti yang Anda ketahui, tidak akan ada Tarif jika Indonesia, atau perusahaan di Negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat dan, pada kenyataannya, kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan dengan cepat, profesional, dan rutin — dengan kata lain, dalam hitungan minggu.

    Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan Tarif Anda, maka, berapa pun jumlah yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 32% yang kami kenakan. Harap dipahami bahwa Tarif ini diperlukan untuk memperbaiki Tarif Indonesia selama bertahun-tahun, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan, yang menyebabkan Defisit Perdagangan yang tidak berkelanjutan ini terhadap Amerika Serikat. Defisit ini merupakan ancaman besar bagi Ekonomi kita dan, memang, Keamanan Nasional kita!

    Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda sebagai Mitra Perdagangan Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Jika Anda ingin membuka Pasar Perdagangan yang sebelumnya ditutup ke Amerika Serikat, dan menghilangkan Tarif, dan Non Tarif, Kebijakan, dan Hambatan Perdagangan Anda, kami akan, mungkin, mempertimbangkan penyesuaian pada surat ini. Tarif ini dapat dimodifikasi, naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan Negara Anda. Anda tidak akan pernah kecewa dengan Amerika Serikat.

    Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!

  • Trump Umumkan Tarif 32 Persen, Istana Yakin Masih Ada Peluang Negosiasi

    Trump Umumkan Tarif 32 Persen, Istana Yakin Masih Ada Peluang Negosiasi

    Trump Umumkan Tarif 32 Persen, Istana Yakin Masih Ada Peluang Negosiasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    mengenai pengenaan
    tarif impor
    Indonesia sebesar 32 persen membuktikan masih ada ruang negosiasi.
    Trump mematok waktu pengenaan tarif tersebut mulai 1 Agustus 2025 nanti.
    Sebelumnya, Trump memberikan jeda waktu 90 hari kepada berbagai negara, termasuk Indonesia, hingga 9 Juli 2025.
    “Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO
    Hasan Nasbi
    di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
    Hasan menyampaikan bahwa peluang negosiasi tarif itu juga disampaikan Trump dalam suratnya.
    Oleh karenanya, tim negosiasi dari Indonesia kini tengah berada di Washington DC, AS, untuk menegosiasikan tarif lebih lanjut.
    Tim negosiasi bakal didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang kini dalam perjalanan dari Rio de Janeiro, Brasil, ke AS.
    “Tadi saya kontak beliau, sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang adalah tanggalnya ini. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus,” tutur Hasan.
    “Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi,” imbuhnya.
    Hasan meminta semua pihak menunggu hasil negosiasi.
    Namun, ia optimistis negosiasi akan menghasilkan keputusan baik mengingat Indonesia berhubungan baik dengan semua negara, termasuk AS.
    “Dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Nah untuk keterangan lengkapnya nanti mohon bersabar, kita tunggu Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sampai di DC dan bisa menyampaikan update kepada kita semua,” tandas Hasan.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan hasil negosiasi tarif impor terhadap 14 negara.
    Indonesia termasuk dalam daftar dengan tarif sebesar 32 persen.

    Trump menyampaikan pengumuman itu lewat sejumlah unggahan di media sosial Truth Social, Senin (7/7/2025) waktu AS.
    CNBC melaporkan informasi tersebut pada Selasa (8/7/2025).
    Tarif baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
    Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar.
    Trump juga menyebut Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.
    Barang dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenai tarif 25 persen.
    Produk asal Afrika Selatan dan Bosnia dikenai tarif 30 persen.
    Indonesia masuk kategori dengan bea impor 32 persen.
    Tarif untuk Bangladesh dan Serbia ditetapkan 35 persen.
    Kamboja dan Thailand dikenai 36 persen.
    Laos dan Myanmar terkena tarif tertinggi, 40 persen.
    Trump meminta 14 negara tersebut tidak membalas tarif itu dengan kenaikan bea serupa.
    “Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif, maka, berapa pun jumlah yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 25 persen yang kami kenakan,” tulis Trump dalam surat yang diunggah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ‘Mustahil Marc Marquez Tak Jadi Juara Dunia MotoGP, Apalagi Dikawal Adiknya’

    ‘Mustahil Marc Marquez Tak Jadi Juara Dunia MotoGP, Apalagi Dikawal Adiknya’

    Jakarta

    Marc Marquez rasanya tak terbendung lagi. Bahkan ada yang meyakini kalau The Baby Aliens bisa juara dunia MotoGP musim ini.

    Chicho Lorenzo, ayah dari Jorge Lorenzo yang punya sekolah balap itu, yakin benar Marquez jadi juara dunia. Menurutnya pola kemenangan Marquez sudah seperti ia mendominasi balapan MotoGP saat bersama Honda dari 2011-2019, yang mana merupakan masa keemasan si pebalap.

    Saat ini Marquez memimpin klasemen dengan 307 poin. Posisi kedua ditempati Alex Marquez dengan angka berjarak 68 poin, dan Bagnaia makin tertinggal jauh, berjarak 126 poin.

    “Marquez praktis telah mencapai 82% dari poin yang mungkin. Itu luar biasa. Ini menarik karena ini adalah angka-angka seperti saat ia mendominasi. Ketika ia sudah mencapai lebih dari 80%, ia mendominasi,” jelasnya.

    Marc Marquez ketika menjuarai MotoGP Belanda (REUTERS/Yves Herman) Foto: REUTERS/Yves Herman

    Dari 10 balapan yang sudah digelar, Marc Marquez sudah enam kali menyapiu bersih kemenangan sprint dan main race, ini daftarnya:

    – Thailand: 37 poin
    – Argentina: 37 poin
    – Qatar: 37 poin
    – Italia: 37 poin
    – Aragon: 37 poin
    – Belanda: 37 poin

    Kompetitor terdekat Marquez ialah adiknya sendiri, Alex Marquez. Namun Chicho menilai Alex pasti ingin melihat kakaknya juara dunia lagi, besar kemungkinan bisa ‘mengawal’ Marquez guna memuluskan langkah Marc Marquez.

    “Dengan keunggulan poin ini, hampir mustahil untuk kehilangan kejuaraan ini. Dan terlebih lagi dengan saudaranya di sana sebagai pengawal yang setia,”ceplos Chicho.

    Pernyataan Chicho bukan tanpa alasan. Marc Marquez nampaknya kembali dalam performa terbaik.

    Kemenangan bakal diraihnya dalam seri berikutnya di Sirkuit Sachsenring, MotoGP Jerman 2025, yang menjadi seri berikutnya.

    Alex Marquez dan Marc Marquez menguasai posisi teratas klasemen MotoGP 2025 (Photo by Tiziana FABI / AFP) Foto: AFP/TIZIANA FABI

    Dari statistik kemenangan MotoGP, Marc Marquez merupakan rider kedua peraih kemenangan terbanyak, dia cuma kalah dari Giacomo Agostini.

    Kalau sampai Marquez menang lagi minggu ini, artinya Marquez sedang mengulang rekor kemenangan empat kali beruntun.

    (riar/din)

  • Prabowo hadiri pleno akhir BRICS, diapit Rusia dan Afrika Selatan

    Prabowo hadiri pleno akhir BRICS, diapit Rusia dan Afrika Selatan

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi rapat pleno hari terakhir penyelenggaraan KTT BRICS 2025 dengan tema pembahasan Lingkungan Hidup, COP30, dan Kesehatan Global, Senin.

    Hadir di Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Presiden Prabowo diapit pada posisi duduk di antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, juga hadir Perdana Menteri India Narendra Modi yang duduk di samping Presiden Lula.

    Selain negara anggota BRICS, sejumlah negara mitra strategis juga turut hadir dalam rapat pleno, antara lain Bolivia, Kuba, Malaysia, Vietnam, Uganda, Kazakhstan, dan Uzbekistan.

    Selain itu, tampak pula kehadiran delegasi dari Nigeria, Belarus, Ethiopia, Thailand, Chili, Uruguay, Meksiko, Turki, Uni Afrika, Kolombia, Kenya, dan Palestina.

    Rapat pleno juga diikuti oleh perwakilan dari sejumlah organisasi internasional dan lembaga keuangan global, seperti Sekretaris Jenderal PBB, New Development Bank (NDB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF).

    Dalam KTT BRICS kali ini, Presiden Prabowo menyatakan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia melalui penguatan multilateralisme dan penegakan hukum internasional.

    Menko Perekonomian Airlangga mengatakan bahwa Kepala Negara menolak segala bentuk perang serta mengecam praktik standar ganda dalam hubungan internasional.

    Indonesia juga mendorong BRICS menjadi kekuatan yang mendorong reformasi tata kelola global yang lebih adil dan inklusif, khususnya untuk meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dalam lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi keluarga besar BRICS yang digelar menjelang dimulainya hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Senin pagi, di lantai dua Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Brasil.

    Dalam sesi foto yang berlangsung pukul 08.45 waktu setempat, Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan 11 pemimpin dan delegasi tingkat tinggi lainnya, termasuk Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri China Li Qiang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

    Formasi barisan depan juga mencakup perwakilan dari negara-negara mitra utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Afrika Selatan, serta perwakilan organisasi multilateral seperti PBB dan New Development Bank (NDB)- bentukan BRICS.

    Sesi foto resmi hari terakhir penyelenggaraan KTT ke-17 BRICS hari ini turut dilengkapi kehadiran puluhan delegasi dari negara mitra dan organisasi internasional yang tergabung dalam inisiatif perluasan BRICS.

    Mereka menempati barisan tengah dan belakang, yang merepresentasikan komposisi geopolitik yang semakin beragam dan inklusif dalam keluarga besar BRICS saat ini.

    Di barisan tengah, tampak sejumlah kepala negara, perdana menteri, dan wakil perdana menteri dari negara-negara mitra strategis.

    Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam, Presiden Kuba, Presiden Bolivia, Perdana Menteri Malaysia, Wakil Presiden Uganda, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, Wakil Perdana Menteri Uzbekistan, Menteri Luar Negeri Belarus, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Nigeria, Duta Besar Etiopia, Menteri Luar Negeri Meksiko, Presiden Uruguay, Presiden Chile, Menteri Luar Negeri Turki, Duta Besar Kolombia, dan Duta Besar Palestina.

    Dalam sesi foto yang diikuti oleh 35 peserta itu, kehadiran Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian dengan penampilannya yang khas mengenakan peci hitam yang menjadi identitas nasional Indonesia.

    Di tengah deretan pemimpin dunia yang mengenakan setelan formal tanpa penutup kepala, peci yang dikenakan Presiden Prabowo menjadi pembeda yang kuat, sekaligus bentuk diplomasi kultural yang memperkenalkan ciri khas Indonesia di panggung global

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS terhitung sejak awal Januari 2025.

    Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama negara-negara berkembang BRICS 2025.

    Dalam keterangannya di Rio De Janeiro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.

    Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).

    “Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif South-South Economic Compact.

    Usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.

    “Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.