Negara: Thailand

Indonesia Kena Tarif 32%, Lebih Tinggi Dibandingkan Malaysia hingga Vietnam

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif impor baru terhadap 14 negara, termasuk Indonesia.

Dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tarif tertinggi, yakni 32%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (25%) dan Vietnam (20%).

Kebijakan tarif baru ini diumumkan langsung oleh Trump melalui akun TruthSocial pada Selasa (8/7/2025). Tarif akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2025.

Dalam surat resminya, Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan perdagangan yang adil dan seimbang bagi Amerika Serikat.

“Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” tulis Trump dalam pernyataannya.

Jika dibandingkan dengan sesama anggota Asean, tarif untuk Indonesia terbilang cukup besar. Tarif yang diterapkan kepada Indonesia lebih besar dibandingkan tarif untuk Malaysia yang sebesar 25% dan Vietnam yang hanya 20%.

Myanmar dan Laos dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia, masing-masing 40%. Sementara itu, tarif untuk Thailand dan Kamboja masing-masing sebesar 36%.

Sebagian besar negara mendapat sedikit penurunan tarif dibandingkan dengan bea yang diumumkan pada awal April lalu. Secara terperinci, tarif impor Laos turun dari 48% menjadi 40%; Myanmar dari 44% menjadi 40%; Kamboja dari 49% menjadi 40%;

Sementara itu, tarif impor untuk Vietnam mendapat pemangkasan tajam dari 46% menjadi 20% usai mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Di sisi lain, tarif untuk Malaysia naik dari sebelumnya 24%.

Berbeda dengan Vietnam dan Inggris yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS, Indonesia belum menunjukkan progres serupa. Hal ini turut mempengaruhi kebijakan tarif AS terhadap produk Indonesia.

Trump mengingatkan bahwa tarif ini bisa saja meningkat bila negara-negara tersebut memberlakukan tarif tambahan terhadap barang dari AS.

“AS akan menambahkan besaran kenaikan tersebut di atas tarif dasar 25%,” tegasnya.

Adapun, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara negara mitra dagang dengan Amerika Serikat.

Dia menerangkan bahwa surat yang dikirimkan AS ini tetap mencerminkan kekuatan dan komitmen hubungan perdagangan AS terhadap negara-negara tersebut.

AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan mitra dagang, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan berbagai negara.

“Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” terangnya.

Trump mengundang berbagai negara untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini. Kendati demikian, tak dipungkiri, setelah bertahun-tahun untuk membahas hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam.

Ancaman Tarif Tambahan

Di tengah eskalasi tarif global ini, Trump juga mengalihkan sorotan ke negara-negara berkembang anggota BRICS yang sedang menggelar pertemuan puncak di Brasil.

Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara BRICS yang dinilai menjalankan kebijakan “anti-Amerika”.

“Tarif tambahan sebesar 10% akan dikenakan secara individual terhadap negara-negara yang mengambil langkah kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan Amerika,” ungkap seorang sumber yang mengetahui kebijakan tersebut.

Kelompok BRICS terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

Masih Diupayakan

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menuturkan, pemerintah masih mengkaji terkait dengan keputusan Trump untuk tetap menerapkan tarif 32% terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia.

Bambang menyebut pemerintah juga belum mengambil keputusan dalam menyikapi keputusan Presiden AS itu lantaran tim negosiator yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, juga saat ini tengah dalam perjalanan ke Negeri Paman Sam itu.

“Harapannya tuntutan kita bisa dipenuhi. Di bawah 32%, cuma itu tim masih bekerja untuk itu,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Saat ditanya mengenai apa yang menyebabkan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan AS, Bambang mengaku yang paling mengetahui ihwal tersebut adalah tim negosiator yang dipimpin Menko Airlangga itu.

“Selama ini [yang mengetahui] itu timnya Pak Airlangga Hartarto,” ujar Purnawirawan TNI AU itu.

09/07/2025 08:36
Kemenag RI Gelar Lomba Baca Kitab Kuning Berskala Internasional untuk Pertama Kali – Page 3

Sebagai informasi, Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) dilangsungkan di Pesantren As’adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pada 1-7 Oktober 2025.

Selain Indonesia, MQK juga akan menghadirkan peserta dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste.

Total peserta MQK Internasional adalah 8.773 santri yang berasal dari 1.218 lembaga, yakni 1.161 pesantren dan 57 Ma’had Aly. MQK kali ini diselenggarakan berbasis digital, serta mengusung semangat local to global.

09/07/2025 08:00
Trump Getok Tarif 32%, Pemerintah Minta Cool-Jangan Panik

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32%. Trump telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyebut tarif tersebut akan berlaku 1 Agustus 2025.

Tarif tersebut tetap berlaku meski Indonesia telah mengupayakan negosiasi perdagangan, termasuk dari sektor energi dengan Negeri Paman Sam. Hal ini pun langsung direspons oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.

Indonesia sebelumnya menawarkan mengimpor minyak mentah (crude) dan LPG dari AS demi menyeimbangkan neraca dagang kedua negara. Saat dikonfirmasi apakah rencana tersebut batal seiring dengan tarif baru AS, Yuliot menyebut proses negosiasi masih berlangsung.

“Ini kan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) kan masih mengupayakan. Jadi kan kita sudah menawarkan untuk balance, itu dari sisi energi kan sekitar US$ 15 miliar. Jadi kita lihat saja itu bagaimana keputusan akhirnya,” katanya saat ditemui di Le Méridien, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

“Jadi kita lihat kebijakan dari Presiden Trump kira-kira bagaimana. Untuk beberapa negara kan sudah ditetapkan, sudah disampaikan sama beliau sendiri, ya termasuk Indonesia. Jadi kita juga relatif harus cool juga menanggapi kondisi seperti ini,” tambah Yuliot.

Pekan lalu, Yuliot menyebut pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sebesar US$ 15,5 miliar atau sekitar Rp 249,5 triliun (kurs Rp 16.100) untuk belanja produk energi dari AS. Dana itu akan dipakai membeli LPG hingga minyak mentah.

Saat dikonfirmasi apakah ada komoditas energi lain yang bakal dibeli, hal itu masih menunggu keputusan Airlangga. Diketahui Airlangga saat ini terbang ke Negeri Paman Sam usai Presiden AS Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan terkena tarif 32% pada 1 Agustus

Namun, Yuliot menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor produk Liquefied Petroleum Gas (LPG). Ketersediaan komoditas itu di dalam negeri dinilai sudah cukup, bahkan Indonesia mampu mengekspor ke luar negeri.

Lalu untuk produk BBM, Yuliot menyebut perlu melihat kondisi yang ada, mengingat adanya tren peningkatan produksi BBM dalam negeri. Selain itu faktor teknis seperti jarak antara AS dan Indonesia juga perlu dipertimbangkan.

“Minyak mentah dan LPG. Untuk BBM, ini kan kita juga melihat kondisi yang ada. Jadi untuk BBM itu kan ada peningkatan produksi dalam negeri. Ini ya berapa ini untuk produksi di kilang dalam negeri, ya kemudian berapa yang harus kita impor,” tuturnya.

Meskipun ia tak menutup kemungkinan Indonesia tetap akan mengimpor BBM dari AS. Adapun volume impornya belum bisa diketahui.

“Ya (ada kemungkinan impor BBM), tapi ini kita lihat kemungkinan supply dari situ dulu (dalam negeri). Tapi kalau untuk crude untuk LPG ya kita sudah berbicara dengan beberapa perusahaan,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional. Menurut Agus, pihaknya tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.

“Pemerintah akan terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

Saat ini berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.

Ia menambahkan, mundurnya pemberlakuan tarif baru dari AS akan memberikan ruang untuk pemerintah mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS. Agus lalu menyampaikan optimistismenya terkait industri nasional yang tangguh dan adaptif.

“Saat ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih smart dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” jelasnya.

Kendatipun, produk-produk manufaktur Indonesia masih akan lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih akan lebih bersaing dengan tekstil dan alas kaki asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35%.

Selain itu, produk makanan olahan kita akan juga lebih bersaing dibanding Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36% di AS. Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30%.

Tonton juga “Pemerintahan Trump Yakin Kebijakan Tarif Bikin Untung Rp 1.600 T” di sini:

(ily/fdl)

09/07/2025 07:15
Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA/HO-Kemenperin)

Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 08 Juli 2025 – 15:48 WIB

Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional, sembari tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Menperin merespons Amerika Serikat melalui Executive Order-nya telah mengumumkan besaran tarif resiprokal kepada negara-negara mitranya, termasuk Indonesia yang tetap dikenakan tarif sebesar 32 persen mulai 1 Agustus 2025.

“Pemerintah terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” kata Agus Gumiwang di Jakarta, Selasa (8/7).

Menperin menambahkan bahwa berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.

“Dengan mundurnya pemberlakuan tarif baru AS, akan memberikan ruang untuk pemerintah untuk mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS,” katanya.

“Saat ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih smart dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” lanjutnya.

Lebih lanjut, produk-produk manufaktur Indonesia masih akan lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih akan lebih bersaing dengan produk serupa asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35 persen.

Selain itu, produk makanan olahan domestik akan juga lebih bersaing dibanding Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36 persen di AS.

Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30 persen.

Kemenperin juga mendorong agar pelaku industri tetap semangat dan tidak kehilangan fokus, karena Pemerintah akan terus mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan industri agar dapat terus bersaing, bertransformasi, dan berinovasi dalam kerangka ekonomi berkelanjutan.

“Kunci kita adalah sinergi dan ketangguhan. Kita tetap buka peluang dialog dengan mitra luar negeri, tapi kita juga perkuat rumah kita sendiri. Pemerintah bersama dunia usaha dan asosiasi akan terus berjalan beriringan menghadapi tantangan ini,” kata Menperin.

Dikatakan dia, dengan pendekatan yang tenang, cermat, dan berbasis data, Pemerintah meyakini bahwa setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang bagi penguatan struktur industri nasional dan perluasan pengaruh produk domestik di pasar global.

Sumber : Elshinta.Com

08/07/2025 20:37
Tragis, Siswi di Thailand Tewas di Asrama usai Minum 1,5 Liter Jus Kratom

Jakarta –

Seorang siswi kejuruan berusia 19 tahun ditemukan tewas di kamar asramanya di Udon Thani pada Sabtu pagi, setelah menghabiskan sebotol jus kratom 1,5 liter sebelum tidur.

Diberitakan The Bangkok Post, polisi, tim penyelamat, dan petugas medis menanggapi laporan kematian di asrama di komunitas Khlong Charoen pada pukul 10 pagi pada Sabtu (5/7), kata Letnan Polisi Sirichai Photchakra dari kantor polisi Muang Udon Thani.

Jenazah siswi kejuruan tahun kedua, yang diidentifikasi sebagai Kanlaya, ditemukan tergeletak telentang di tempat tidur di kamar lantai dua. Pemeriksaan awal menunjukkan memar di kedua lengan tetapi tidak ada tanda-tanda penyerangan atau perlawanan.

Dokter memperkirakan dia meninggal satu hingga dua jam sebelumnya, meskipun penyebab pastinya masih belum diketahui.

Teman sekamarnya, yang juga berusia 19 tahun, memberi tahu polisi bahwa pada Jumat (4/7) malam dia dan almarhum mengunjungi seorang teman yang tinggal di dekatnya. Sementara dua wanita muda lainnya minum bir, Kanlaya menghabiskan sebotol penuh jus kratom sendirian. Mereka kembali ke asrama sekitar pukul 5 pagi.

Tak lama setelah tertidur, Kanlaya mulai menunjukkan gejala-gejala abnormal – matanya berputar ke belakang, dia mengatupkan giginya dan tampak kehilangan kesadaran, kata teman sekamarnya, yang mencoba membangunkannya tetapi tidak mendapat respons. Dia menelepon temannya untuk meminta bantuan, tetapi sudah terlambat.

Temannya memberi tahu polisi bahwa Kanlaya pernah mengonsumsi jus kratom di masa lalu tetapi dia sudah lama tidak melakukannya. Tidak jelas apakah dia memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Jus tersebut dilaporkan dipesan secara daring.

Polisi sekarang sedang menyelidiki asal dan isi botol jus kratom. Penyebab kematiannya belum dipastikan, sambil menunggu hasil otopsi terperinci di Rumah Sakit Udon Thani.

Kratom telah digunakan sebagai pereda nyeri tradisional selama berabad-abad di Asia Tenggara, tetapi penggunaan rekreasional juga tersebar luas di Thailand.

Thailand menghapus kratom dari daftar narkotika nasional pada tahun 2021 dan sekarang diatur berdasarkan Undang-Undang Tanaman Kratom.

Kratom memiliki efek penghilang rasa sakit seperti obat opioid – serta banyak masalah keamanan serius yang sama seperti opioid lainnya. Dosis besar kratom dapat menyebabkan banyak efek samping serius, termasuk mual, agresi, halusinasi, kesulitan bernapas, kerusakan hati, dan kematian.

(kna/kna)

08/07/2025 20:01
Meski Kena Tarif 32% Trump, Kemenkeu Hitung Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 5,2%-5,8%

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan alias Kemenkeu memperhitungkan pertumbuhan ekonomi bisa tetap mencapai 5,2% hingga 5,8% pada tahun depan, meskipun Indonesia kena tarif Trump 32% mulai 1 Agustus 2025.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengklaim target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,2%—5,8%, yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, sudah mempertimbangkan perkembangan ketidakpastian global termasuk tarif Trump.

“Persiapan kita untuk menetapkan range [rentan] mulai dari pertumbuhannya 5,2% sampai 5,8% ini semuanya adalah hasil kombinasi dari risiko yang kita pantau secara global lalu termasuk kita melihat potensi yang kita miliki,” jelas Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

Dia mengingatkan bahwa perdagangan global tidak statis. Artinya, jika Indonesia menghadapi kendala dengan satu negara maka pelaku usaha juga akan melakukan penyesuaian.

Febrio menjelaskan langkah tersebut disebut trade diversion atau pengalihan perdagangan. Dengan demikian, jika satu negara memberikan hambatan maka pelaku usaha akan melihat peluang di negara-negara lain untuk menjadi tambahan tujuan ekspor.

“Jadi, adjustment [penyesuaian] ini yang nantinya memang untuk resiliensi. Dari sektor-sektor tertentu, pemerintah pasti akan memberikan perhatian dan ini sedang kita siapkan,” ujarnya.

Di samping itu, Febrio menyatakan tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih akan tetap berupaya menurunkan tarif Trump. Airlangga, sambungnya, sedang di Washington DC untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah AS.

Dia menjelaskan jika tarif 32% bisa turun maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bisa dimaksimalkan dalam rentang yang sudah ditetapkan.

“Dengan negosiasi ini kita harapkan ada perbaikan lah, jadi ada beberapa contoh yang bisa kita lihat seperti Vietnam dan sebagainya. Kan juga ada beberapa hasil ya dari negosiasi tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan peneliti LPEM FEB UI itu menekankan bahwa Indonesia juga punya peluang pertumbuhan yang sumbernya dari dalam negeri. Dia mencontohkan ketahanan tangan, ketahanan energi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan termasuk investasi hingga hilirisasi.

Pengumuman Trump soal Tarif Impor RI

Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara.

Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

“Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut.

AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini.

Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam.

“Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya.

08/07/2025 19:58
Rupiah Perkasa Buntut AS Kenakan Tarif Impor Tinggi ke 14 Negara Asia dan Afrika – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada Selasa, 8 Juli 2025. Rupiah ditutup menguat 34 poin terhadap Dolar AS, setelah sebelumnya sempat melemah 40 poin di ilevel Rp 16.205 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.239.

“Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.200 – Rp 16.250,” ungkap pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Rupiah menguat meski di tengah kekhawatiran pasar tentang meningkatnya kemungkinan perang dagang yang meluas, menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang surat perdagangan yang dikirim ke Korea Selatan dan Jepang, yang menetapkan bea atas barang dan produk.

Ibrahim menyoroti, potensi perang dagang berlanjut setelah Trump mengumumkan tarif 25% untuk semua produk impor asal Korea Selatan dan Jepang yang dikirim mulai 1 Agustus mendatang.

“Sentimen risiko memburuk saat pasar bersiap menghadapi batas waktu tanggal 9 Juli, ketika Amerika Serikat (AS) diperkirakan secara resmi memberi tahu mitra dagang tentang tarif baru yang berpotensi setinggi 70%, yang menargetkan lebih dari 100 negara,” papar Ibrahim. Trump juga merilis serangkaian surat yang menguraikan tarif perdagangan yang lebih tinggi pada beberapa negara Asia dan Afrika.

Tarif tinggi ini termasuk 25% pada Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Kazakhstan, bea masuk 30% pada Afrika Selatan, bea masuk 32% pada Indonesia, pungutan 35% pada Bangladesh, dan pungutan 36% pada Thailand. Adapun data ekonomi AS yang kuat memicu taruhan bahwa Federal Reserve tidak akan memangkas suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

“Ancaman tarif Trump juga memacu beberapa permintaan untuk greenback, di tengah kekhawatiran bahwa pungutan tersebut akan bersifat inflasi bagi ekonomi AS,” tambah Ibrahim.

08/07/2025 19:00
Donald Trump Terapkan Tarif Impor 32% untuk Indonesia, Ini Respons Wamendag – Page 3

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif impor tinggi kepada sedikitnya 14 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia rencananya akan terkena tarif impor sebesar 32%.

Tujuan pengenaan tarif impor dikatakan demi keadilan dengan melihat defisit perdagangan AS dengan negara-negara lain. Tarif Impor baru ini akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang. Pemberlakuan tarif ini mundur dari waktu sebelumnya, yang seharusnya berlaku mulai 9 Juli ini.

Melansir laman CNBC, Selasa (8/7/2025), pengenaan tarif impor Amerika ini diumumkan Trump pada Senin (7/7/2025) waktu setempat. Trump membagikan informasi tarif impor melalui serangkaian unggahan media sosial, yang diposting di situs Truth Social.

Indonesia termasuk dalam 14 negara yang terkena tarif impor tinggi tersebut sebesar 32%. Adapun negara lainnya yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, Myanmar, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.

Dalam isi surat yang akan dikirim Trump menyebutkan, barang-barang yang diimpor AS dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenakan tarif impor 25%.

Sementara barang-barang dari Afrika Selatan dan Bosnia akan dikenakan tarif 30%. Bangladesh dan Serbia akan dikenakan tarif impor 35%. Kamboja dan Thailand akan dikenakan tarif 36%. Selain itu, impor dari Laos dan Myanmar akan dikenakan bea masuk sebesar 40%.

Dalam surat-surat yang ditandatangani langsung Donald Trump tersebut menyatakan bahwa AS “mungkin” akan mempertimbangkan untuk menyesuaikan besaran tarif baru, namun dikatakan itu semua “tergantung pada hubungan kami dengan Negara Anda.”

Donald Trump membuat keputusan itu “berdasarkan informasi tambahan dan rekomendasi dari berbagai pejabat senior.”

08/07/2025 18:45
Tarif Tambahan Trump akan Diterapkan Jika Anggota BRICS Mengadopsi Kebijakan ‘Anti-Amerika’

JAKARTA – Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tidak akan segera mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap anggota blok negara BRICS, tetapi akan melanjutkan jika negara-negara mengambil tindakan kebijakan yang disebut “anti-Amerika”, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Presiden Trump mengatakan pada Hari Minggu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada negara mana pun yang menyelaraskan diri dengan apa yang disebut “kebijakan anti-Amerika” dari kelompok negara berkembang BRICS, yang memicu penyangkalan tajam dari para anggotanya bahwa mereka berorientasi terhadap Amerika Serikat.

“Ada batasan yang dibuat. Jika keputusan kebijakan yang dibuat bersifat anti-Amerika, maka tarif akan dikenakan,” kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara mengenai masalah tersebut, melansir Reuters 8 Juli.

Tidak ada perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.

Pengumuman Presiden Trump, yang disampaikan melalui platform media Truth Social miliknya, muncul saat India, Indonesia, dan negara-negara lain dalam kelompok BRICS sedang merundingkan kesepakatan dagang menit terakhir dengan Pemerintah AS menjelang batas waktu 9 Juli saat tarif telah dijadwalkan untuk naik. Tanggal efektif tarif tersebut kini telah ditunda hingga 1 Agustus.

Para pakar perdagangan mengatakan, ancaman tarif baru tersebut ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tekanan pada negara-negara yang berusaha menghindari tarif tinggi yang diusulkan Presiden Trump pada bulan April. Banyak anggota BRICS dan negara mitra sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat.

Pengumuman Presiden Trump muncul beberapa jam setelah para pemimpin BRICS mengeluarkan pernyataan setebal 31 halaman, yang di dalamnya mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran, menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, dan memperingatkan bahwa tarif sepihak mengancam perdagangan global.

KTT BRICS pertama pada tahun 2009 dihadiri oleh para pemimpin dari Brasil, Tiongkok, India, dan Rusia, dengan Afrika Selatan bergabung kemudian. Menyusul kemudian Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) serta Arab Saudi, meskipun diterima sebagai anggota, berpartisipasi sebagai negara mitra.

Negara mitra lainnya termasuk Bolivia, Nigeria, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uganda.

Presiden Trump sendiri memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin beberapa negara tersebut, seperti Arab Saudi dan UEA dan telah menggembar-gemborkan prospek kesepakatan perdagangan dengan India selama berminggu-minggu.

Pemerintahannya menyelesaikan kesepakatan perdagangan kerangka kerja dengan Vietnam minggu lalu, dan telah melakukan pembicaraan tentang perjanjian serupa dengan Thailand.

Dalam pernyataan para pemimpin BRICS Hari Minggu, mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran oleh Israel, sekutu AS, dan menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, memperingatkan bahwa peningkatan “tarif unilateral dan tindakan non-tarif” mengancam perdagangan global.

Tidak segera jelas apakah ancaman tarif terbaru Presiden Trump akan menggagalkan pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan India, Indonesia, dan negara-negara BRICS lainnya.

Indonesia, yang ingin menghindari ancaman tarif sebesar 32 persen, akan menandatangani perjanjian senilai 34 miliar dolar AS dengan mitra-mitra AS minggu ini dan telah menawarkan untuk memangkas bea masuk atas impor utama dari Amerika Serikat menjadi “mendekati nol” dan membeli gandum AS senilai 500 juta dolar AS.

08/07/2025 18:06
24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

DPR: 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 08 Juli 2025 – 15:30 WIB

Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional telah memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPR RI.

“Sepengetahuan saya, sepengetahuan kami pimpinan di Komisi I itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper, dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah,” kata Adies usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

Untuk itu, dia menyebut nama-nama calon Dubes LBBP itu telah berada di meja Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden,” ucapnya.

Meski demikian, Adies tak dapat memastikan apakah terdapat catatan-catatan yang diberikan Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Dubes LBBP tersebut.

“Mungkin catatan-catatan ada, tapi kan saya belum lihat suratnya,” katanya.

Sebagaimana tata tertib (tatib) yang berlalu, dia menyebut pimpinan DPR RI dapat langsung mengirimkan nama-nama tersebut ke Presiden tanpa dibacakan terlebih dulu dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Kalau duta besar itu tatibnya tidak perlu dibacakan di paripurna. Jadi, langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah,” ujarnya.

Dia pun menyebut Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

“Kalau rapat hari ini kan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban dari pemerintah tahun 2024, seluruh fraksi menerima pertanggungjawaban tersebut. Jadi, itu saja agendanya,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah merampungkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Dubes LBBP RI, meski Rapat Paripurna DPR RI hari ini tak mencantumkan agenda terkait hal tersebut.

Dia pun menyerahkan mekanisme selanjutnya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah digelar pihaknya itu kepada pimpinan DPR RI.

“Sekarang ini kan yang masih dibahas (Rapat Paripurna) itu yang soal RAPBN, tapi yang penting kami sudah selesai di komisi, sudah kami serahkan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menentukan karena pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu, kapan pimpinan mau bacakan dan selesaikan,” ujarnya.

Dave menyebut Komisi I DPR RI menilai calon Dubes LBBP RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan sosok-sosok mumpuni untuk ditempatkan di negara tujuan masing-masing.

“Semuanya kami tidak melihat ada suatu kendala, semuanya itu mampu dan sanggup untuk melaksanakan visi-misi pemerintah dengan program kerja masing-masing di tempat yang mereka akan ditugaskan,” kata Dave.

Sebelumnya, Minggu (6/7), Komisi I DPR RI selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) yang akan mengisi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional, dan hasilnya akan diberikan ke Pimpinan DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa uji kelayakan itu bersifat tertutup sehingga hasilnya pun bersifat rahasia, sesuai dengan tata tertib. Sehingga, kata dia, Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pihak yang akan menindaklanjuti hasil uji kelayakan tersebut.

Berikut nama-nama calon dubes setelah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

11. Andhika Chrisnayudhanto – Dubes RI untuk Brazil (Brasilia)

12. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)

13. Andi Rahardian – Dubes RI untuk Oman

14. Imam As’ari – Dubes RI untuk Ekuador (Quito)

15. Listyowati – Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal

16. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir

17. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia

18. Mayjen (Purn) Gina Yoginda – Dubes RI untuk Korea Utara

19. Yusron Bahauddin Ambary – Dubes untuk Algeria

20. Lukman Hakim Siregar – Dubes untuk Suriah

21. Berlian Helmy – Dubes untuk Ajerbaizan

22. Hari Prabowo – Dubes untuk Thailand

23. Okto Dorinus Damanik – Dubes RI untuk Papua Nugini

24. Andi Rachmianto – Dubes RI untuk Belgia.

Sumber : Antara

08/07/2025 17:20