Xcloud.id

Negara: Thailand

  • 5 Update Aksi Trump dalam 24 Jam: Tambah Musuh Lagi-Sanksi Pejabat PBB

    5 Update Aksi Trump dalam 24 Jam: Tambah Musuh Lagi-Sanksi Pejabat PBB

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih terus mengambil sejumlah kebijakan yang kontroversial. Tak cuma dalam bidang ekonomi dan perdagangan, orang nomor satu AS itu juga mengambil manuver yang memicu polemik dari segi politik.

    Berikut sejumlah kebijakan Trump sebagaimana dikutip CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Kamis (10/7/2025):

    1. Beri Sanksi Pejabat PBB

    Trump menjatuhkan sanksi kepada Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Francesca Albanese. Hal ini dilakukan atas dokumentasi Albanese mengenai pelanggaran Israel terhadap Palestina selama perang di Gaza.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan sanksi tersebut pada hari Rabu (9/7/2025). Ia menuduh Albanese melancarkan sejumlah aksi yang menyudutkan AS dan Israel dan mengutip dorongan figur asal Italia itu untuk penuntutan pejabat Israel di Mahkamah Internasional (ICC) sebagai dasar hukum untuk sanksi tersebut.

    “Albanese telah melancarkan kampanye perang politik dan ekonomi melawan AS dan Israel,” ucapnya dikutip Al Jazeera.

    “Bias tersebut telah terlihat jelas sepanjang kariernya, termasuk merekomendasikan agar ICC, tanpa dasar yang sah, mengeluarkan surat perintah penangkapan yang menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.”

    Rubio juga menyoroti laporan terbaru Albanese yang mendokumentasikan peran perusahaan internasional, termasuk perusahaan AS, dalam serangan Israel di Gaza, yang ia gambarkan sebagai genosida.

    “Kami tidak akan menoleransi kampanye perang politik dan ekonomi ini, yang mengancam kepentingan dan kedaulatan nasional kami,” ujar diplomat tinggi AS tersebut.

    2. Jatuhkan Tarif 50% ke Brasil, Presiden Balas Dendam

    Trump menjatuhkan tarif 50% kepada ekonomi terbesar Amerika Selatan, Brasil, mulai 1 Agustus mendatang. Hal ini tercantum dalam sebuah surat yang dikirimkan Trump kepada Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Rabu (9/7/2025).

    Mengutip Reuters, Trump melampiaskan kemarahan atas apa yang disebutnya sebagai persidangan “Perburuan Penyihir” terhadap pendahulu Lula yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Ia juga memerintahkan penyelidikan praktik perdagangan tidak adil yang dapat menyebabkan tarif yang lebih tinggi lagi.

    Trump kemudian juga mengkritik “Perintah Sensor yang RAHASIA dan MELANGGAR HUKUM terhadap platform Media Sosial AS,” yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung Brasil baru-baru ini yang dapat meminta pertanggungjawaban platform media sosial atas konten penggunanya.

    “Serangan licik Brasil terhadap Pemilu Bebas, dan Hak Kebebasan Berbicara fundamental warga Amerika,” tuturnya dalam surat tersebut.

    “Harap dipahami bahwa angka 50% jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk mencapai Kesetaraan yang harus kita miliki dengan Negara Anda. Dan ini diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan yang parah dari rezim saat ini.”

    Atas manuver ini, Lula kemudian mengunggah balasan di akun X-nya. Dalam unggahan tersebut, Lula mengatakan Brasil adalah negara berdaulat yang tidak akan menerima kendali siapa pun.

    Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa dalam hal ini, setiap kenaikan tarif sepihak akan direspons berdasarkan Undang-Undang Timbal Balik Ekonomi Brasil. Ia mengancam pembalasan dilakukan tanpa kompromi.

    “Kedaulatan, rasa hormat, dan pembelaan tanpa kompromi terhadap kepentingan rakyat Brasil adalah nilai-nilai yang memandu hubungan kita dengan dunia,” ujar Lula.

    3. Jatuhkan Tarif ke Negara Lain, Ada Tetangga RI

    Selain Brasil, Trump juga mengunggah tujuh surat terkait tarif melalui Truth Social, seperti ke pemimpin Aljazair, Brunei, Filipina, Irak, Libya, Moldova dan Sri Lanka. Rentang tarif yang dijatuhkan berkisar antara 20% hingga 30%.

    Mengutip CNBC International, surat-surat dua halaman tersebut sebenarnya hampir identik yang ditandatangani Trump Senin. Selain Indonesia, surat sebelumnya dikirimkan ke Jepang, Korea Selatan (Korsel), Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, Myanmar, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.

    Surat-surat tersebut mencatat bahwa AS “mungkin” akan mempertimbangkan penyesuaian tarif baru. “Tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda,” tulis Trump, Kamis (10/7/2025).

    Semua surat tersebut menyatakan bahwa tarif tersebut “jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk menghilangkan disparitas Defisit Perdagangan yang kami miliki dengan negara Anda”. Trump sendiri sering mengklaim bahwa defisit perdagangan menunjukkan “AS sedang dimanfaatkan” meskipun banyak pakar tidak sependapat.

    4. Tetapkan Tarif 50% pada Primadona RI

    Trump mengatakan akan mengenakan tarif 50% pada impor tembaga mulai 1 Agustus mendatang. Hal ini didasari penilaian potensi ancaman keamanan nasional mengingat pentingnya logam tersebut dalam rantai pasok industri strategis.

    “Saya mengumumkan TARIF 50% untuk Tembaga, berlaku efektif 1 Agustus 2025, setelah menerima PENILAIAN KEAMANAN NASIONAL yang kuat,” tulis Trump di akun media sosialnya, Truth Social, dikutip Kamis (9/7/2025).

    “Tembaga diperlukan untuk Semikonduktor, Pesawat Terbang, Kapal, Amunisi, Pusat Data, Baterai Litium-ion, Sistem Radar, Sistem Pertahanan Rudal, dan bahkan Senjata Hipersonik, yang banyak di antaranya sedang kami produksi. Tembaga adalah material kedua yang paling banyak digunakan oleh Departemen Pertahanan,” jelasnya lagi.

    Pengumuman ini membuat harga tembaga naik 2,62%. Hal tersebut memperpanjang kenaikannya dari sesi sebelumnya ketika melonjak 13,12% dan mencatat kenaikan satu hari terbaiknya sejak 1989.

    Harga tembaga berjangka acuan tiga bulan di London Metal Exchange turun 1,63% menjadi US$9.630,50 per ton pada pukul 09.20 waktu Singapura. Angka tersebut mencerminkan premi yang luar biasa lebar yang berkembang antara tembaga AS dan logam di tempat lain.

    Sementara itu, menurut lembaga Benchmark Mineral Intelligence yang berbasis di London, konsumen AS kemungkinan membayar sekitar US$15.000 per metrik ton untuk tembaga. Di data yang sama, seluruh dunia membayar sekitar US$10.000 pada bulan Agustus.

    Mengutip CNBC International, tembaga adalah logam ketiga yang paling banyak dikonsumsi secara global, setelah besi dan aluminium. Menurut data dari Survei Geologi AS, negeri itu mengimpor hampir setengah dari tembaga yang digunakannya, dengan sebagian besar berasal dari Chili, diikuti Kongo, Peru, China, dan Indonesia.

    5. Mau Bom Moskow dan Beijing

    Trump dilaporkan sempat memberikan ancaman bagi Rusia dan China. Ancaman ini muncul di sebuah rekaman yang direkam tahun lalu di depan pertemuan tertutup dengan para donor.

    Saat itu, Trump mengatakan berusaha menghalangi Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina dengan mengancam akan “mengebom habis-habisan Moskow” sebagai balasan.

    “Dengan Putin, saya berkata, ‘Jika Anda pergi ke Ukraina, saya akan mengebom habis-habisan Moskow’. Saya katakan, ‘saya tidak punya pilihan’,’” kata Trump dalam sebuah penggalangan dana untuk tahun 2024, menurut rekaman audio tersebut, dikutip dari CNN International dan CNBC International, Kamis (10/7/2025).

    “Lalu (Putin) berkata, seperti, ‘Saya tidak percaya Anda.’ Tapi dia hanya percaya 10%.”

    Trump kemudian mengklaim bahwa ia menyampaikan peringatan serupa kepada Presiden China, Xi Jinping tentang potensi invasi ke Taiwan. Ia mengatakan kepadanya bahwa AS akan mengebom Beijing sebagai balasannya.

    “Saya mengatakan hal yang sama kepada (Presiden China Xi Jinping). Saya bilang, Anda tahu, kalau Anda masuk ke Taiwan, saya akan mengebom Beijing habis-habisan,” tambah Trump. “Saya bilang, saya tak punya pilihan lain, saya harus mengebom Anda,” tegasnya.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tangkal Tarif Trump, Menko Airlangga Tawarkan Mineral Kritis RI untuk Negosiasi

    Tangkal Tarif Trump, Menko Airlangga Tawarkan Mineral Kritis RI untuk Negosiasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia akan berupaya bernegosiasi ulang dengan Amerika Serikat agar pemberlakukan tarif 32% dapat ditekan. Komunikasi yang dibangun dalam konsep kerja sama yang terbentuk memberikan manfaat yang nyata bagi kedua negara.

    Airlangga menyampaikan niat Indonesia itu kepada Howard Lutnick, U.S. Secretary of Commerce dan United States Trade Representative Jamieson Greer, Rabu (9/7/2025) waktu setempat. Selain perdagangan bermanfaat, Airlangga juga merundingkan agar Indonesia terhidar dari kebijakan hambatan non-tarif. Selain itu juga dibahas mengenai ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi. Selain itu, Airlangga turut menuturkan bahwa kedua negara melihat potensi besar untuk memperluas kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis.  

    “AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk memperkuat kemitraan di bidang mineral kritis. Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga, dan kobalt, dan kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama pengolahan mineral kritis tersebut,”  ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (10/7/2025). 

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. 

    “Ke depan, kita akan terus berupaya menuntaskan negosiasi ini dengan prinsip saling menguntungkan,” ujar Airlangga. 

    Menko Airlangga juga menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan AS selama ini terjalin sangat baik dan perlu terus diperkuat. 

    Bahkan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang pertanian dan energi telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan-perusahaan AS untuk pembelian produk unggulan AS dan meningkatkan investasi. 

    Adapun, pertemuan ini menjadi langkah penting dalam melakukan pembahasan lanjutan terkait kebijakan tarif pemerintahan Presiden Trump, pascaterbitnya Surat Presiden Trump kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 7 Juli 2025, yang menyampaikan besaran tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32% dan masa pemberlakuan yang akan mulai pada tanggal 1 Agustus 2025.

    Merespon penyampaian besaran tarif melalui Surat Presiden Trump tersebut, Airlangga segera menuju Washington DC—usai menemani Prabowo di Brasil—untuk menemui dan melakukan pembahasan dengan Pemerintah AS. 

    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara.  

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara. Menurutnya, tarif 32% tersebut jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan AS dengan RI, sementara Indonesia menikmati surplus. 

  • Trump Paksa Jepang Telan Beras Amerika, PM Ishiba Ketar-ketir!

    Trump Paksa Jepang Telan Beras Amerika, PM Ishiba Ketar-ketir!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menekan Jepang untuk menambah impor berasnya dari Negeri Paman Sam. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba menjelang pemilu Majelis Tinggi Jepang pada 20 Juli mendatang.

    Dilansir dari Japan Today, Kamis (10/7/2025), Ishiba bisa saja digulingkan jika dianggap salah mengambil keputusan. Trump sendiri sebelumnya menyindir Negeri Matahari Terbit sebagai negara yang manja.

    Jepang adalah satu dari lebih dari 20 negara yang pekan ini menerima surat dari Trump soal peringatan akan diberlakukannya tarif balasan mulai 1 Agustus mendatang. Tarif tersebut akan diberlakukan jika kesepakatan dagang dengan Washington tidak tercapai.

    Tarif 25% untuk Jepang ini terpisah dari tarif serupa yang sudah diberlakukan atas mobil, baja, dan aluminium. Trump ingin perusahaan-perusahaan Jepang memproduksi lebih banyak di Amerika dan agar Tokyo membeli lebih banyak barang dari AS

    Komoditas yang ditekankan Trump adalah gas dan minyak, mobil, serta beras. Pemberlakuan tarif baru adalah demi memangkas defisit perdagangan sebesar 70 miliar dolar dengan Jepang.

    “Saya sangat menghormati Jepang. Mereka tidak mau menerima beras kami, padahal mereka sedang mengalami kekurangan beras besar-besaran,” kata Trump di media sosial Truth Social pada 30 Juni lalu.

    Namun, beras sebenarnya hanya bagian kecil dari keseluruhan hubungan dagang antara kedua negara. Menurut lembaga riset BMI Fitch Solutions, beras hanya menyumbang 0,37 persen dari total ekspor Amerika ke Jepang.

    Bahkan jika jumlah itu dilipatgandakan sekalipun, dampaknya terhadap perdagangan secara keseluruhan akan tetap sangat kecil. BMI menyebut Pemerintahan Trump lebih peduli pada citra bahwa mereka berhasil membuat kesepakatan daripada benar-benar memperkecil defisit perdagangan.

    Bagi Jepang, menggandakan jumlah impor beras mungkin saja dilakukan jika hanya berbicara persoalan ekonomi. Apalagi jika hal tersebut dianggap menguntungkan dan bisa menghapus tarif 25% yang menekan industri otomotif Jepang.

    Namun, urusan beras adalah persoalan politik yang rumit bagi Ishiba. Sebagai informasi, koalisinya kalah telak dalam pemilu majelis rendah pada Oktober lalu.

    Pemilu majelis tinggi yang akan digelar pada 20 Juli bisa jadi berakhir dengan kekalahan serupa, dan itu bisa mendorong Ishiba mengundurkan diri hanya 10 bulan setelah mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang sudah lama berkuasa namun kurang disukai rakyat.

    Beras menempati tempat istimewa dalam budaya nasional Jepang. Konon para samurai Jepang di masa lalu dibayar dengan beras. Bergantung pada impor akan dianggap sebagai bentuk penghinaan nasional bagi banyak orang, serta berisiko terhadap ekonomi.

    Apalagi Jepang sebenarnya bisa menanam seluruh jenis beras yang dikonsumsi masyarakatnya di tanah mereka sendiri. Artinya ada faktor budaya dan historis yang harus dipertimbangkan Ishiba.

    “Secara budaya dan historis, masyarakat Jepang sangat lekat dengan beras,” kata Shinichi Katayama, pemilik generasi keempat dari Sumidaya, sebuah perusahaan grosir beras berusia 120 tahun di Tokyo.

    “Saya pribadi menyambut baik jika ada pilihan tambahan bagi konsumen Jepang. Tapi menurut saya, langkah membuka keran impor besar-besaran masih terlalu dini dari sudut pandang ketahanan pangan,” ujarnya.

    Meskipun Jepang sudah mengimpor beras dari Amerika, banyak konsumen menganggap varietas beras impor memiliki kualitas yang meragukan dan tidak memiliki tingkat kelembekan seperti beras lokal Jepang yang berbutir pendek.

    Kenangan pahit masih membekas dari tahun 1993, ketika musim panas yang dingin membuat Jepang harus mengimpor beras dalam jumlah besar dari Thailand. Karena itulah, pemerintahan Ishiba berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan mengalah dalam urusan ini. Meskipun sikap itu bisa saja berubah setelah pemilu.

    “Kami tidak punya niat untuk mengorbankan sektor pertanian dalam negosiasi ke depan,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi baru-baru ini.

    Pemerintah juga sudah mendapat banyak kritik akibat harga beras yang melonjak drastis, yang telah meningkat hampir dua kali lipat dalam setahun terakhir.

    Faktor-faktor penyebabnya termasuk musim panas yang sangat panas pada tahun 2023, aksi beli panik setelah peringatan akan adanya gempa besar pada 2024, dugaan penimbunan oleh pedagang tertentu, dan ledakan jumlah wisatawan yang gemar mengonsumsi nasi.

    (ily/fdl)

  • Vietnam Mau Gandeng RI Cari Pangsa Pasar Ekspor Beras

    Vietnam Mau Gandeng RI Cari Pangsa Pasar Ekspor Beras

    Jakarta –

    Vietnam dikabarkan akan menandatangani perjanjian dengan Indonesia untuk meningkatkan pengiriman beras jangka panjang. Pernyataan itu datang beberapa jam usai Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT BRICS di Brasil, Selasa (8/7) lalu.

    Melansir dari Reuters, Selasa (10/7/2025) Indonesia menjadi salah satu pasar utama beras bagi Vietnam. Namun, ekspor beras Vietnam ke Indonesia anjlok 97% menjadi 19.000 metrik ton pada semester I-2025.

    Vietnam merupakan negara ekspor beras terbesar ketiga di dunia usai India dan Thailand. Namun, Indonesia memangkas impor beras karena tingginya persediaan dalam negeri.

    Pemerintah Vietnam mengatakan perjanjian perdagangan beras akan berkontribusi pada ekspor beras jangka panjang dan berkelanjutan bagi Vietnam. Perjanjian tersebut juga memastikan ketahanan pangan bagi Indonesia.

    Pada pertemuan itu, China juga menginstruksikan Kementerian Perdagangan Vietnam untuk bekerja sama dengan instansi Indonesia agar lebih membuka pasar masing-masing.

    Menanggapi kabar itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama itu dapat membuka peluang Indonesia serta Vietnam mencari pangsa pasar secara bersama-sama untuk ekspor beras, tidak hanya sebatas impor semata.

    “Bukan, maksudnya contoh nih kalau kita suatu hari Insya Allah ya, kelihatan stok kita lumayan besar. Nah, mungkin bisa jadi kita cari pasar bersama, ya kan negara mana itu kita tuju, kita ekspor ke mana gitu,” kata Amran saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Menurut Amran, kerja sama itu juga merujuk ke ekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan. Dia menilai kerja sama ini bagus karena dapat membuka pangsa pasar ke depan.

    “Kalau kita lebih, kita sama-sama mengekspor mungkin ya, pandangan saya kita ekspor ke negara yang butuh. Kolaborasi lah, itu sangat bagus,” jelas Amran.

    Saat ditanya lebih lanjut terkait perjanjian dagang tersebut, Amran menerangkan hal itu ranahnya Kementerian Perdagangan.

    Tonton juga video “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (rea/kil)

  • Jorge Martin Pulih, Siap Turun di MotoGP Ceko 2025

    Jorge Martin Pulih, Siap Turun di MotoGP Ceko 2025

    Jakarta –

    Jorge Martin siap turun di MotoGP Ceko 2025 pada minggu depan. Sebelumnya pebalap Aprilia Racing itu harus menepi sejak awal musim lantaran mengalami cedera dan menjalani proses pemulihan cukup lama.

    Dari sepuluh seri MotoGP yang sudah digelar. Tercatat Martin baru mengikuti satu seri, yakni seri Qatar. Itu pun Martin tidak menuntaskan sebab karena mengalami crash. Walhasil, Martin pun belum pernah memberikan satu poin pun buat tim barunya di musim ini.

    Jorge Martin (tengah) Foto: LAT Images/Gold & Goose Photography

    Usai menjalani proses pemulihan cedera yang cukup lama, kini Martin sudah dinyatakan sembuh. Martin sudah mencoba mengendarai lagi Aprilia RS-GP25 untuk pertama kalinya sejak Qatar, selama tes privat di Misano, Italia, pada hari Rabu (9/7) kemarin. Martin pun mengonfirmasi dirinya akan turun di MotoGP Ceko, minggu depan.

    “Saya sangat senang berada di sini. Perjalanan ini sungguh sulit,” kata Martin dikutip dari Crash.

    “Akhirnya, setelah lebih dari tiga bulan saya kembali ke motor MotoGP, jadi saya sangat senang. Sayang sekali saya cedera berkali-kali sehingga kami tidak bisa bertahan sepanjang musim, tetapi sekarang kami sudah kembali. Ini yang terpenting,” sambung juara bertahan MotoGP itu.

    Diketahui, sebelumnya Martin absen pada seluruh uji coba pramusim MotoGP 2025 akibat cedera pergelangan tangan dan tangan di Sepang, lalu mengalami patah tulang lebih lanjut dalam kecelakaan Supermoto sesaat sebelum pembukaan musim di Thailand.

    Martin kemudian comeback di MotoGP Qatar, namun kemudian dia jatuh lagi yang mengakibatkan patah tulang rusuk dan trauma paru-paru. Di luar cedera, Martin dengan Aprilia juga mengalami hubungan yang kurang baik, di mana Martin ingin hengkang dari Aprilia pada 2026, sementara Aprilia kukuh ingin mempertahankannya.

    (lua/din)

  • Mobil Listrik Ora 03 Mau Dirakit Lokal di Bogor, Harga Bakal Turun?

    Mobil Listrik Ora 03 Mau Dirakit Lokal di Bogor, Harga Bakal Turun?

    Jakarta –

    Mobil listrik kompak asal China, GWM Ora 03 telah mengaspal di Indonesia. Kendaraan yang saat ini masih berstatus CBU (completely built up) atau impor utuh tersebut rencananya akan dirakit lokal di Bogor, Jawa Barat, mulai tahun depan.

    Meski berasal dari China, namun GWM Ora 03 yang dipasarkan di Indonesia saat ini merupakan produk impor dari Thailand. Kendaraan tersebut nantinya dirakit lokal di pabrik Wanaherang milik Inchcape.

    “Ini masih CBU sampai akhir tahun, tapi setelahnya kita mulai produksi CKD di Inchcape manufacture di Wanaherang,” ujar Strategy & Marketing Director GWM Indonesia, Martina Danuningrat saat ditemui di Bogor, Jawa Barat.

    Mobil listrik GWM Ora 03. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Sayangnya, perakitan lokal tak membuat harga GWM Ora 03 berubah. Kendaraan tersebut tetap akan dibanderol Rp 379 jutaan dengan status on the road Jakarta. Harga itu merupakan nominal tetap yang berlaku setelah pameran GIIAS 2025.

    “Kalau harga kita udah stabil, sudah perhitungkan. Jadi harga tetap akan sama, termasuk spek. Karena ini udah best value yang kita tawarkan ke konsumen,” kata dia.

    Lebih jauh, Martina juga tak bisa mengurai lebih detail mengenai kapasitas produksi Ora 03 di Indonesia. Nominal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan permintaan konsumen.

    Sebagai catatan, mobil listrik GWM Ora 03 mengusung desain ‘retro-futuristik’, mobil listrik tersebut mengadopsi aksen membulat yang elegan, lengkap dengan detail ikonik seperti Extreme Magic Retro Cat’s Eye Headlights, Retro Free Curving Waist, hingga Flowing Water Light Curtain Taillights.

    GWM ORA 03 Foto: Luthfi Anshori/detikcom

    Secara dimensi, kendaraan unik tersebut memiliki panjang 4.235 mm, lebar 1.825 mm, tinggi 1.596 mm, jarak sumbu roda 2.650 mm, dan jarak terendah ke tanah 145 mm. Adapun bobot GWM Ora 03 mencapai 1.510 kg.

    GWM Ora 03 mampu menghasilkan performa optimal dengan output tenaga 105 kW dan torsi maksimal 210 Nm. Sementara baterainya pakai Lithium Iron Phosphate 47,8 kWh dengan Energy Density >170 Wh/kg dan sistem manajemen BMS terintegrasi.

    Mobil tersebut bisa menempuh jarak hingga 400 km (NEDC) dalam sekali pengisian. Soal kemampuan pengisian daya, GWM Ora 03 didukung teknologi DC Fast Charging 69 kW yang dapat mengisi daya dari 30% hingga 80% hanya dalam 30 menit.

    (sfn/din)

  • Banyak PSK Berkeliaran di Ibu Kota, Pemerintah Akhirnya Buka Lokalisasi Resmi

    Banyak PSK Berkeliaran di Ibu Kota, Pemerintah Akhirnya Buka Lokalisasi Resmi

    GELORA.CO – Ibu Kota Nusantara (IKN) belum juga genap berdiri, tapi masalah klasik sudah menghantui. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikabarkan telah menertibkan 64 perempuan yang diduga Pekerja Seks Komersial (PSK) di sekitar wilayah IKN, Kalimantan Timur, sepanjang tahun 2025. Jumlah ini jelas bukan angka main-main untuk sebuah ibu kota yang baru dibangun.

    Para PSK ini, katanya, bukan hanya dari Samarinda dan Balikpapan. Ada juga yang datang jauh-jauh dari luar Kalimantan, seperti Bandung, Makassar, bahkan Yogyakarta. Setelah ditertibkan, mereka cuma diminta angkat kaki dari wilayah IKN dalam tempo 2-3 hari. Solusi instan, tapi apakah ini benar-benar menyelesaikan masalah?

    Sejatinya, keberadaan pekerja seks di ibu kota negara bukanlah hal baru. Jakarta, sebagai ibu kota RI sebelumnya, dulu juga pernah diramaikan oleh ‘aktivitas’ serupa. Bedanya, lima dekade lalu, pemerintah daerah di Jakarta menyikapinya dengan cara yang bikin geger sekaligus sarat kontroversi: membuka lokalisasi prostitusi resmi!

    Jakarta 1960-an: Sarang Prostitusi yang Bikin Pusing

    Mari kita menengok ke belakang. Sejak era 1960-an, Jakarta mengalami gelombang urbanisasi besar-besaran. Orang-orang dari seluruh pelosok negeri berbondong-bondong datang ke ibu kota, berharap mengadu nasib dan meraih mimpi. Tapi tak jarang, mimpi itu berujung pada kerasnya hidup dan munculnya masalah sosial-ekonomi, termasuk ledakan praktik prostitusi.

    Di masa itu, tempat-tempat prostitusi menjamur di hampir setiap sudut Jakarta. Terutama di pusat ekonomi macam perkantoran, pelabuhan, hingga stasiun kereta. Para PSK bebas berdiri di pinggir jalan, menunggu pelanggan. Bahkan, ada fenomena ‘becak komplet’, di mana PSK bekerja sama dengan tukang becak. Mereka akan diajak keliling mencari calon pelanggan, tak ubahnya seperti sales keliling.

    Pemandangan ini bikin wajah Jakarta semrawut, kumuh, dan menimbulkan keresahan sosial yang kompleks. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin (1966-1977), atau akrab disapa Bang Ali, melihat ini sebagai bom waktu yang harus segera dijinakkan. Apalagi, banyak PSK yang usianya masih belasan tahun.

    “Saya ngilu menyaksikannya. Di antara wanita-wanita itu ada anak-anak kecil yang masih belasan tahun umurnya,” curhat Bang Ali dalam autobiografinya, Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1994). Hatinya teriris melihat kondisi itu.

    Berbagai usulan sempat muncul, mulai dari pemberdayaan hingga pelatihan kerja. Tapi semua dianggap tak realistis. Bagaimana tidak? Jumlah PSK mencapai ribuan orang, sementara anggaran pemerintah sangat terbatas.

    Bangkok Jadi Inspirasi, Lahirlah Kramat Tunggak

    Titik terang justru datang saat Bang Ali melakukan kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand. Di sana, ia terkesima. Praktik prostitusi tak diumbar di pinggir jalan, melainkan ditempatkan di satu kawasan resmi yang dikelola pemerintah. Inspirasi pun didapat!

    Pulang dari Thailand, Bang Ali tanpa ragu memutuskan menerapkan konsep serupa di Jakarta. Langkah berani ini secara resmi dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur No. Ca.7/1/13/70, tertanggal 27 April 1970.

    Pemerintah DKI Jakarta kemudian memilih Kramat Tunggak, Jakarta Utara, sebagai lokasi lokalisasi. Para pejabat lokal diminta keras untuk menutup praktik prostitusi di wilayah lain Jakarta, lalu memindahkan semua PSK ke Kramat Tunggak. 

    Bagi Bang Ali, ini opsi paling realistis. Pemerintah tidak punya sumber daya untuk menghapus total prostitusi, apalagi memberi pekerjaan layak ribuan PSK itu.

    Kramat Tunggak: Kontroversi yang tak Pernah Usai

    Tentu saja, kebijakan Bang Ali ini menuai badai kritik. Dalam autobiografi lain berjudul Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi (2012), Bang Ali mengakui kebijakan lokalisasi itu dicap sebagai bentuk pembiaran eksploitasi perempuan. Ia dituding melegalkan perbuatan tercela dan justru memperkuat stigma sosial.

    “Mereka mengartikan pikiran dan tindakan saya itu memperbolehkan eksploitasi manusia atas manusia, merendahkan derajat wanita dan menjauhkan kemungkinan rehabilitasi bagi wanita yang sadar,” kenang Bang Ali.

    Namun, ia punya alasan kuat. Baginya, lokalisasi adalah cara untuk mempersempit ruang gerak para PSK agar lebih mudah dibina. Yang tak kalah penting, aspek kesehatan juga bisa lebih dikontrol, karena pemerintah mewajibkan pemeriksaan rutin bulanan. Pragmatis, tapi sarat pro-kontra.

    Kritik tak hanya datang dari moralis. Sebagian pemuka agama menganggap Bang Ali telah melegalkan perzinahan. Namun, menariknya, ada juga ulama yang justru mendukung, asalkan kebijakan itu bertujuan menyelesaikan masalah prostitusi secara tuntas, bukan sekadar pembiaran.

    Perdebatan panas soal lokalisasi ini akhirnya berakhir pada tahun 1999. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan menutup total tempat prostitusi seluas 12 hektare itu. Kramat Tunggak, yang dulunya sarang prostitusi, kini bertransformasi menjadi pusat keagamaan megah: Jakarta Islamic Center.

    Lalu, bagaimana dengan IKN? Apakah sejarah akan terulang dengan cara yang berbeda? Atau pemerintah punya jurus baru untuk mengatasi masalah klasik ini? Waktu yang akan menjawab.

  • Jungkir Balik RI Lobi Tarif Impor AS, Berbuah Manis?

    Jungkir Balik RI Lobi Tarif Impor AS, Berbuah Manis?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara saat ini sedang disibukkan dengan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) dengan tujuan diberikan tarif yang lebih rendah oleh Presiden Donald Trump. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terus mengupayakan lobi dagang dengan Negara Adidaya itu.

    Indonesia masih di bawah ancaman penerapan tarif resiprokal sebesar 32% yang diumumkan Trump pada April tahun ini. Trump memberi 90 hari waktu negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Jika tidak ditemukan kesepakatan maka tarif tersebut akan berlaku pada 9 Juli 2025.

    Bahkan, terbaru Trump mengancam akan kenakan tarif tambahan sebesar 10% ke negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. Indonesia sendiri termasuk negara yang hadiri KTT BRICS di Brasil.

    Pada awal-awal masa negosiasi usai pengumuman ancaman tarif pada awal April 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka telah bertemu dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Commerce untuk bernegosiasi soal tarif Trump.

    “Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan imbang,” tutur Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (18/4/2025).

    Adapun dalam pertemuan tersebut, belum ada kesepakatan akhir dan baru disepakati kerangka acuan negosiasi.

    Kedua pihak optimistis untuk menemukan titik temu dan jalan terbaik terkait negosiasi tarif yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Indonesia telah menawarkan konsensi kepada AS, mulai dari peningkatan impor hingga kemudahan investasi dan bisnis.

    Tak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan investasi di AS melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam rangka negosiasi tarif resiprokal.

    Airlangga menyampaikan bahwa upaya tersebut menjadi satu dari sederet tawaran yang diajukan pemerintah Indonesia. “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” tutur Airlangga dalam konferensi pers terkait perkembangan negosiasi tarif Trump di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Bahkan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu (6/7/2025), Airlangga segera terbang ke AS untuk melanjutkan negosiasi tarif.

    Pengumuman Trump

    Namun, di tengah proses negosiasi intens yang sedang berjalan, Trump mengumumkan tetap mengenakan tarif impor sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025. Kendati demikian, Trump sudah mengumumkan tarif baru pada 7 Juli 2025 waktu AS.

    “Tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2025).

    Dia menuturkan bahwa notabenenya seluruh dokumen dan data yang diminta AS sebenarnya sudah disampaikan lengkap oleh Indonesia dalam proses negosiasi yang berjalan selama beberapa pekan terakhir.

    Hanya saja, pemerintah menyadari bahwa keputusan akhir ada di tangan Trump. Meski begitu, pemerintah menilai proses negosiasi belum berakhir. Haryo mengingatkan bahwa surat yang ditulis Trump ke Presiden Prabowo Subianto menyebut masih ada ruang pembicaraan lebih lanjut, setidaknya sampai tarif 32% berlaku pada 1 Agustus 2025.

    “Kesempatan masih terbuka. Kita kembali menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sangat penting, sehingga perlu mendapatkan prioritas,” ungkapnya.

    Pemerintah pun masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo.

    Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

  • Trump Umumkan Tarif Baru: Brasil Kena 50%, Irak-Libya 30%

    Trump Umumkan Tarif Baru: Brasil Kena 50%, Irak-Libya 30%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melayangkan gelombang baru surat pemberitahuan tarif pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat, termasuk bea masuk sebesar 50% untuk Brasil, salah satu tarif tertinggi yang diumumkan sejauh ini dan dijadwalkan mulai berlaku pada Agustus.

    Dalam suratnya kepada Brasil yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (10/9/2025), Trump mengaitkan tarif tersebut dengan penanganan terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang saat ini menghadapi dakwaan terkait dugaan upaya kudeta. 

    “Persidangan ini seharusnya tidak berlangsung. Ini adalah perburuan penyihir yang harus segera dihentikan!” tulis Trump dalam surat tersebut.

    Selain Brasil, Trump juga menetapkan tarif 30% terhadap produk impor dari Aljazair, Libya, Irak, dan Sri Lanka. Sementara itu, Brunei dan Moldova dikenakan tarif 25%, dan Filipina sebesar 20%. Tarif ini sebagian besar sesuai dengan pengumuman awal Trump pada April lalu, meskipun tarif Irak diturunkan dari 39% dan Sri Lanka dari 44%.

    Trump mulai mengirimkan surat pemberitahuan tarif sejak Senin (7/7/2025), menjelang tenggat waktu pekan ini bagi negara-negara mitra untuk menyelesaikan negosiasi dagang dengan pemerintah AS. 

    Dalam unggahan di media sosial, Trump menyatakan akan merilis setidaknya tujuh surat tarif pada Rabu pagi, dan tambahan tarif lainnya akan diumumkan pada sore hari.

    Brasil menjadi negara pertama yang menerima surat pemberitahuan tarif dari Trump meskipun sebelumnya tidak masuk dalam daftar mitra dagang yang diumumkan saat peluncuran tarif balasan pada April lalu.

    Surat kepada Brasil tersebut juga dinilai sebagai sinyal peringatan bagi blok negara berkembang BRICS, yang selama ini dipandang Trump sebagai ancaman terhadap dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan global.

    Brasil termasuk tidak biasa dalam daftar target tarif terbaru Trump, karena justru mencatat defisit perdagangan dengan AS, berbeda dengan mayoritas negara lain yang mencetak surplus besar terhadap Amerika. 

    Berdasarkan data Biro Sensus AS, sepanjang 2024 Brasil mengimpor produk dari AS senilai sekitar US$44 miliar, sementara ekspor Brasil ke AS tercatat sekitar US$42 miliar.

    Brasil saat ini menempati posisi 20 besar mitra dagang utama AS. Dari tujuh negara lain yang disebut dalam pengumuman tarif Trump pada Rabu (9/7/2025), hanya Filipina, dengan nilai ekspor ke AS mencapai US$14,1 miliar tahun lalu, yang masuk ke dalam daftar 50 mitra dagang utama AS.

    Sementara itu, nilai impor gabungan dari enam negara sisanya pada 2024 kurang dari US$15 miliar, dengan Irak, pengekspor utama minyak mentah, menyumbang sekitar separuh dari total tersebut.

    Saat ditanya mengenai dasar penetapan tarif dalam sebuah acara di Gedung Putih, Trump menjelaskan bahwa perhitungannya berdasarkan akal sehat, defisit perdagangan, sejarah hubungan dagang selama bertahun-tahun, dan angka-angka mentah.

    “Mereka didasarkan pada fakta yang sangat, sangat substansial, serta juga sejarah masa lalu,” ujarnya.

    Sejauh ini, peringatan tarif tambahan dari Trump belum terlalu mengguncang pasar keuangan, dengan pelaku pasar lebih fokus pada keputusan Trump untuk memperpanjang tenggat waktu penerapan tarif balasan hingga 1 Agustus 2025. 

    Langkah ini memberikan ruang tambahan bagi mitra dagang untuk menyelesaikan pembicaraan dan awalnya sempat menimbulkan keraguan di Wall Street soal keseriusan Trump dalam mengeksekusi ancaman tarifnya.

    Namun, Trump memperkuat komitmennya pada Selasa (8/7/2025) dengan menyatakan bahwa semua pembayaran akan jatuh tempo dan wajib dibayarkan mulai 1 Agustus 2025 dan tidak ada perpanjangan untuk tarif yang berlaku per negara.

    Saat ditanya oleh wartawan tentang dasar perhitungan tarif terhadap negara mitra, Trump menjawab bahwa itu berdasarkan akal sehat, defisit perdagangan, catatan hubungan dagang selama bertahun-tahun, dan data mentah. 

    Dia menambahkan, tarif tersebut didasarkan pada fakta yang sangat substansial, termasuk juga sejarah masa lalu.

    Adapun, Trump juga meningkatkan tekanan terhadap dua mitra dagang utama. Uni Eropa disebut bisa segera menerima tarif sepihak meski negosiasi masih berlangsung, sementara India akan dikenakan tambahan tarif 10% karena keterlibatannya dalam blok negara berkembang BRICS, yang menurut Trump mengancam dominasi dolar AS sebagai mata uang global.

    Selain itu, Trump juga melontarkan ancaman tarif sektoral. Dia mengusulkan tarif hingga 50% terhadap produk tembaga, yang mendorong harga logam tersebut melonjak hingga 17% di New York pada Selasa, rekor lonjakan harian. Dia juga mengancam akan mengenakan tarif setinggi 200% untuk impor farmasi, kecuali produsen obat global memindahkan produksi mereka ke AS dalam waktu satu tahun.

    Gelombang surat tarif dan ancaman baru ini menandai babak terbaru dari agenda perdagangan Trump yang sarat gejolak, memicu volatilitas pasar dan kekhawatiran di kalangan konsumen, pelaku usaha, serta mitra dagang terkait dampaknya terhadap arus perdagangan dan stabilitas ekonomi global.

    Trump pertama kali mengumumkan rencana tarif balasan ini pada 2 April 2025. Namun, setelah reaksi pasar yang negatif, dia menurunkan tarif menjadi 10% selama periode negosiasi selama 90 hari yang seharusnya berakhir pada Rabu (9/7/2025) sebelum akhirnya diperpanjang tiga pekan.

    Adapun surat tarif yang dikirimkan Trump pada Senin sebelumnya menyasar negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Afrika Selatan, Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Sebagian besar tarif tersebut konsisten dengan pengumuman awal Trump.

    Meski Trump mempromosikan surat pemberitahuan tarif ini sebagai bentuk kesepakatan, perjanjian yang berhasil dia capai sejauh ini dengan Inggris dan Vietnam belum mencakup seluruh aspek perdagangan dan menyisakan banyak ketidakjelasan. 

    Sementara itu, Trump juga telah mencapai kesepakatan gencatan dengan China untuk menurunkan tarif dan memperlancar arus impor mineral penting.

  • QRIS modal RI terlibat dalam pembayaran lintas batas BRICS

    QRIS modal RI terlibat dalam pembayaran lintas batas BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: QRIS modal RI terlibat dalam pembayaran lintas batas BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai modal kuat Indonesia untuk terlibat dalam pembentukan pembayaran lintas batas BRICS.

    Pemimpin BRICS melalui Leaders’ Declaration pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Brasil, menginstruksikan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, sesuai kewenangannya, untuk melanjutkan pembahasan mengenai Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS.

    “Indonesia punya modal kuat. Bank Indonesia aktif diskusi, dan teknologi QRIS sudah terhubung dengan Singapura, Malaysia, Thailand,” kata Direktur China-Indonesia Desk Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Zulfikar menyampaikan bahwa bila para pemimpin BRICS telah menginstruksikan untuk melanjutkan pembahasan pembayaran lintas batas, maka Indonesia—khususnya Bank Indonesia—berpeluang untuk ikut berperan aktif dalam membangun sistem pembayaran lintas batas yang cepat, terjangkau, efisien, dan berbasis mata uang lokal.

    Indonesia, berbekal kesuksesan implementasi QRIS, ucap Zulfikar, bisa memimpin pilot interoperabilitas, sebuah uji coba awal untuk memastikan bahwa sistem atau teknologi dari berbagai pihak bisa saling terhubung dan bekerja sama secara lancar.

    Sistem pembayaran menggunakan QRIS telah berlaku di Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia juga sedang mengincar implementasi di Jepang, Korea Selatan, China, hingga Arab Saudi.

    “Indonesia siap berperan sebagai model integrasi QR code-based & ambil bagian di pilot dan skema interoperabilitas BRICS DCMS (Decentralized Cross-border Messaging System),” ucapnya.

    BRICS merupakan akronim dari lima negara pendirinya, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Presiden Prabowo Subianto hadir pada KTT BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6-7 Juli—event pertama Indonesia sejak resmi menjadi anggota pada Januari 2025.

    KTT BRICS menghasilkan Leaders’ Declaration yang terdiri dari enam sub bagian, yakni Penguatan Multilateralisme & Reformasi Tata Kelola Global; Perdamaian & Keamanan; Ekonomi, Perdagangan & Keuangan; Iklim & Transisi Energi; Teknologi & AI; serta Pembangunan Sosial & Budaya.

    Sumber : Antara