Negara: Tepi Barat

  • Presiden Palestina Desak Hamas Segera Setujui Kesepakatan Gaza

    Presiden Palestina Desak Hamas Segera Setujui Kesepakatan Gaza

    Jakarta

    Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak kelompok Hamas untuk segera menyetujui kesepakatan soal Gaza guna menghindari “konsekuensi yang mengerikan”.

    “Kami menyerukan gerakan Hamas untuk segera menyelesaikan kesepakatan tahanan, untuk menyelamatkan rakyat Palestina dari bencana lainnya dengan konsekuensi yang mengerikan, yang tidak kalah berbahayanya dengan Nakba tahun 1948,” kata Abbas seperti dilaporkan kantor berita resmi Palestina, Wafa, dilansir kantor berita AFP, Rabu (14/2/2024).

    Nakba yang disebut Abbas mengacu pada perang yang menyertai pembentukan Israel, yang menyebabkan sekitar 760.000 warga Palestina mengungsi atau terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Otoritas Palestina pimpinan Abbas yang diakui secara internasional, tidak terlibat dalam pembicaraan minggu ini yang diadakan oleh pemerintah Mesir, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel setelah lebih dari empat bulan perang di Gaza.

    Amerika Serikat – pendukung utama militer Israel dan penyandang dana Otoritas Palestina – telah mengatakan pihaknya mendukung pembentukan negara Palestina, namun menginginkan perombakan kepemimpinan.

    Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, mengatakan bahwa Abbas “berkomitmen” untuk mereformasi Otoritas Palestina “sehingga mereka dapat secara efektif mengambil tanggung jawab atas Gaza, sehingga Gaza dan Tepi Barat dapat bersatu kembali di bawah kepemimpinan Palestina.”

    Gaza sendiri memiliki pemerintahan terpisah yang dijalankan oleh kelompok Hamas sejak 2007, ketika para loyalis Abbas terusir dari wilayah tersebut.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengungsi Palestina di Timur Tengah Risau Negara Barat Setop Pendanaan UNRWA

    Pengungsi Palestina di Timur Tengah Risau Negara Barat Setop Pendanaan UNRWA

    Beirut

    UNRWA adalah sekolah, klinik, obat-obatan, air minum, vaksin, bantuan tunai. Bagi banyak warga Palestina, badan PBB ini mewakili sesuatu yang lebih besar.

    “UNRWA adalah saksi Nakba kami,” kata Noor Sobhiyeh, 18 tahun, yang tinggal di kamp pengungsi di Lebanon.

    Al-Nakba, yang umumnya diterjemahkan sebagai “Bencana”, mengacu pada pengusiran paksa warga Palestina dari tanah air mereka setelah berdirinya negara Israel pada 1948.

    Saat itu, setidaknya 750.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah dan tanah mereka.

    Bagi mereka, keturunan mereka, dan gelombang pengungsi Palestina setelahnya, UNRWA yang didirikan pada tahun 1949 menjadi penyedia utama bantuan.

    Noor berharap bisa lulus sekolah tahun ini, namun hal itu kini terancam gagal menyusul keputusan beberapa negara untuk membekukan pendanaan untuk UNRWA singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

    “Mereka tidak bisa menghentikan pendanaan ketika kami belum kembali ke tanah air,” kata Noor.

    UNRWA adalah penopang hidup bagi para pengungsi Palestina di Timur Tengah (Getty Images)

    Di kamp-kamp Palestina di Timur Tengah, logo biru UNRWA ada di mana-mana, hampir sama banyaknya dengan bendera Palestina.

    Logo biru UNRWA adalah lambang status pengungsi mereka, sedangkan bendera Palestina adalah lambang negara yang mereka dambakan.

    Noor ingin mengambil jurusan bisnis di perguruan tinggi. Dia adalah salah satu dari 38.000 pelajar Palestina yang saat ini mengenyam pendidikan di sekolah UNRWA di Lebanon.

    Noor dan ribuan pelajar Palestina lainnya tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan pendidikan. Selain penyedia pendidikan, UNRWA juga satu-satunya penyedia layanan kesehatan gratis bagi pengungsi Palestina di Lebanon, yang tidak diberi akses layanan negara tersebut.

    Perempuan Palestina di Lebanon memprotes penangguhan pendanaan UNRWA oleh beberapa negara Barat (Reuters)

    Yang membuat para pengungsi Palestina semakin rentan adalah Lebanon merupakan satu-satunya negara yang melarang mereka bekerja di 39 jenis pekerjaan. Hal ini membuat banyak dari mereka sangat bergantung pada bantuan tunai dari UNRWA.

    Ini mungkin alasan mengapa banyak pengungsi Palestina di Lebanon mengatakan kepada saya bahwa keputusan untuk menghentikan pendanaan UNRWA adalah “hukuman mati”.

    Keputusan penangguhan dana UNRWA diambil oleh negara-negara donor besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Kanada, menyusul tuduhan Israel bahwa sebanyak 12 anggota badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Baca juga:

    UNRWA, yang mempekerjakan 13.000 orang di Gaza, memecat para staf yang dituduh dan telah menggelar penyelidikan independen.

    Di Lebanon, terdapat sekitar 490.000 pengungsi Palestina yang terdaftar di UNRWA, meskipun diperkirakan jumlah sebenarnya yang tinggal di negara tersebut adalah sekitar 250.000 orang.

    Badan PBB tersebut juga memberikan bantuan kepada 30.000 pengungsi Palestina yang mengungsi dari Suriah ke Lebanon akibat perang di sana.

    Kamp Baqa’a di Yordania adalah yang terbesar di negara ini dan menampung pengungsi Palestina yang meninggalkan Tepi Barat dan Gaza setelah perang Arab-Israel tahun 1967 (Getty Images)

    Namun masalahnya bukan pada jumlah pengungsi, namun pada sejauh mana mereka bergantung pada UNRWA untuk bertahan hidup.

    Ketergantungan ini bersifat total, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara penampung pengungsi Palestina di Timur Tengah, seperti Yordania yang menampung pengungsi Palestina terbanyak dalam daftar UNRWA.

    Kebanyakan dari mereka memiliki kewarganegaraan Yordania dan tidak menghadapi diskriminasi seperti yang dialami pengungsi Palestina di Lebanon.

    Realita hidup bagi warga Palestina yang tidak memiliki kewarganegaraan Yordania terbilang lebih suram. Sebagian besar pengungsi dari Gaza tinggal di 13 kamp resmi UNRWA dan tiga kamp tidak resmi.

    Latar belakang konflik Israel-Palestina:

    Sekolah-sekolah UNRWA di Yordania mengajar 120.000 siswa dan klinik kesehatannya menerima sekitar 1,5 juta kunjungan medis per tahun.

    Amani Shallouf, 40, adalah ibu dari tiga anak perempuan yang tinggal di kamp pengungsi asal Gaza di Yordania. Dia lahir di sana, belajar di sana, dan putrinya bersekolah di sana juga.

    “Kartu UNRWA sangat penting dalam kehidupan setiap orang di kamp. Kami sepenuhnya bergantung padanya. Ini adalah satu-satunya penopang kami karena tidak ada pihak lain yang memberikan bantuan apa pun kepada kami,” katanya.

    Kartu UNRWA juga penting bagi pengungsi Palestina yang memegang paspor Yordania, tapi tidak membutuhkan bantuan UNRWA. Mereka masih memandang penting terdaftar di UNRWA, yang dipandang sebagai ‘jaminan’ hak mereka untuk kembali ke tanah air.

    Banyak warga Yordania keturunan Palestina berasal dari Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967. Dan di sinilah UNRWA mengelola sebagian besar kamp pengungsi di luar Gaza.

    UNRWA “seperti seorang bapak” bagi Mahmoud dan keluarganya (BBC)

    Mahmoud al-Toukhi bekerja sebagai sopir taksi dan berasal dari kamp UNRWA al-Amari, salah satu dari 19 kamp di Tepi Barat. Dia belajar di sekolah UNRWA dan anak-anaknya juga mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

    “Kami hidup di bawah pendudukan Israel, sedangkan Otoritas Palestina tidak memberikan bantuan apa pun kepada kami,” katanya.

    “Kami hanya punya UNRWA yang menjaga kami. Lembaga itu adalah ayah kami, yang mengadopsi kami.”

    Ia mengeluhkan berkurangnya bantuan yang diberikan oleh UNRWA. Meski demikian, menurutnya, UNRWA masih memberikan layanan kesehatan yang “baik” dan mendukung orang-orang dengan kebutuhan tambahan.

    Namun ketakutan bahwa UNRWA menghentikan operasinya masih terlihat jelas.

    “Anak-anak kita tidak akan bisa melanjutkan hidup. Bagaimana mereka melanjutkan pendidikannya?” tanya Mahmoud. Ke mana mereka akan pergi?”

    Banyak orang tua di Tepi Barat tidak punya pilihan untuk pendidikan anak-anak mereka selain sekolah UNRWA (BBC)

    Mustapha Farra tinggal di kamp yang sama dan memiliki toko ayam. Dia menjelaskan bagaimana program bantuan tunai UNRWA juga bermanfaat bagi Israel.

    Setiap keluarga pengungsi Palestina menerima 150 shekel Israel (sekitar Rp 645.000) setiap tiga bulan.

    “Ini adalah mata uang asing yang masuk ke negara ini dan kami membelanjakannya untuk barang-barang Israel. Jadi jika UNRWA menghentikan operasinya, Israel juga akan terkena dampaknya. Ini bukan perkara mudah,” katanya.

    “Mereka tidak bisa meninggalkan kami begitu saja di tengah jalan. Ini tidak bisa diterima, baik dari sudut pandang kemanusiaan maupun hukum,” tambah Mustapha.

    “Ketika kami kembali ke tanah air kami, kami akan mendoakan kepergian mereka dengan bahagia.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Bunuh 3 Militan Hamas yang Sembunyi di Rumah Sakit

    Israel Bunuh 3 Militan Hamas yang Sembunyi di Rumah Sakit

    Tepi Barat

    Militer Israel melaporkan tentaranya telah menewaskan militan-militan Hamas yang bersembunyi di sebuah rumah sakit di kota Jenin, Tepi Barat. Para militan Hamas itu diduga sedang merencanakan serangan.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/1/2024), militer Israel mengidentifikasi salah satu pria yang tewas sebagai Mohammed Jalamneh, berusia 27 tahun dan berasal dari Jenin. Disebutkan oleh Tel Aviv bahwa Jalamneh memiliki kontak dengan markas besar Hamas di luar negeri.

    Menurut militer Israel, Jalamneh juga merencanakan “serangan penyerbuan yang terinspirasi oleh pembantaian 7 Oktober”.

    Disebutkan bahwa dua orang lainnya yang tewas merupakan militan dari area tersebut.

    “Jalamneh berencana melancarkan serangan teror dalam waktu dekat dan menggunakan rumah sakit sebagai tempat persembunyian, oleh karena itu dia bisa dinetralkan,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Belum ada konfirmasi langsung dari otoritas Palestina mengenai identitas orang-orang yang tewas.

    Saksikan juga ‘Warga Palestina Berduka atas Kematian Dua Pemuda, Takbir Iringi Pemakaman’:

    Laporan radio Voice of Palestine menyebut pembunuhan tiga warga Palestina terjadi di sebuah rumah sakit.

    Tepi Barat, salah satu wilayah di mana warga Palestina menginginkan status negara, turut mengalami peningkatan tindak kekerasan sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada awal Oktober tahun lalu.

    Otoritas kesehatan Palestina di Ramallah melaporkan bahwa lebih dari 360 orang tewas di tangan tentara dan pemukim Israel dalam tindak kekerasan di Tepi Barat.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Jakarta

    Pendanaan untuk badan PBB yang menangani warga Palestina di Gaza, UNRWA, telah ditangguhkan. Apa sebabnya dan apa dampaknya?

    Namun, sebelum ke sana, simak penjelasan apa itu UNRWA dan bagaimana lembaga itu didanai.

    Apa itu UNRWA?

    UNRWA adalah singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

    Lembaga tersebut mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan dan mendistribusikan bantuan makanan kepada 5,9 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, ditambah Lebanon, Suriah, dan Yordania.

    Kapan UNRWA didirikan?

    UNRWA didirikan pada 1949 untuk membantu pengungsi Palestina setelah pembentukan negara Israel dan perang tahun 1948.

    Sedikitnya 750.000 warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut Nakba atau “bencana”.

    Lembaga tersebut mengatakan telah berkontribusi pada “kesejahteraan dan pembangunan manusia bagi empat generasi pengungsi Palestina”.

    Bagaimana cara UNRWA memperoleh pendanaan?

    Donor terbesar adalah Amerika Serikat, yang menyumbang US$343,9 juta pada tahun 2022. Adapun Jerman adalah negara penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi US$202,1 juta. Kedua negara ini menyumbang hampir setengah dari seluruh pendanaan UNRWA yang mencapai US$1,17 miliar.

    BBC

    Apa yang UNRWA lakukan di Gaza?

    UNRWA mengelola tempat penampungan bagi para pengungsi dan mendistribusikan satu-satunya akses bantuan yang diizinkan masuk oleh Israel.

    Lebih dari itu, lembaga ini juga menyediakan infrastruktur dan fasilitas penting untuk kehidupan sehari-hari yang sangat kurang di Gaza akibat siklus kekerasan, pengepungan, pemiskinan yang tidak ada habisnya.

    UNRWA menjalankan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Gaza, termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Mereka juga memproduksi buku pelajaran untuk mendidik generasi muda Palestina.

    Di Gaza saja, badan ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang. Sebagai lembaga PBB terbesar yang beroperasi di Gaza, UNRWA, berperan penting dalam upaya kemanusiaan.

    UNRWA juga menjadi sasaran politis dari berbagai pihak selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka dikritik oleh Israel karena dianggap memperkuat status warga Palestina sebagai pengungsi, dan mendorong harapan orang-orang Palestina untuk mendapatkan hak untuk kembali ke tempat mereka terusir pada 1948 atau selama perang.

    Nasib para pengungsi ini telah menjadi topik utama dalam konflik Arab-Israel. Banyak warga Palestina memimpikan kembali ke Palestina yang bersejarah, yang sebagian wilayahnya kini berada di Israel.

    Sementara itu, Israel menolak klaim tersebut dan sering mengkritik pembentukan UNRWA karena mengizinkan status pengungsi diwariskan.

    Bagaimana situasinya sejak perang di Gaza?

    Sejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi ke selatan dan setidaknya 1,7 juta warga Palestina berlindung di fasilitas UNRWA.

    Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 26.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh sejak Israel melancarkan serangan udara dan invasi darat sebagai pembalasan atas serangan 7 Oktober.

    Sebelumnya, 500 truk masuk ke Gaza setiap hari dan sekarang jumlahnya berkurang menjadi sekitar 200 truk.

    Rekaman-rekaman video menampilkan orang-orang yang memanjat truk bantuan yang berhasil masuk ke Gaza. PBB mengatakan dua juta orang membutuhkan bantuan makanan.

    UNRWA juga mengatakan sedikitnya 142 stafnya di Gaza tewas.

    Mengapa pendanaan UNRWA ditangguhkan?

    Lebih dari 10 negara, termasuk AS dan Jerman, telah menangguhkan pendanaan UNRWA menyusul tuduhan intelijen Israel bahwa setidaknya 12 anggota UNRWA terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan lebih dari 240 orang disandera di Jalur Gaza.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa tuduhan tersebut “sangat serius” dan mereka telah mengambil “tindakan luar biasa” dengan memecat para staf.

    EPAWarga Gaza terancam mengalami kelaparan jika bantuan dihentikan

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa dia “ngeri” dengan tuduhan tersebut, namun telah mengimbau negara-negara pendonor untuk “menjamin kelangsungan operasi UNRWA”.

    “Dari 12 orang yang terlibat, sembilan orang segera teridentifikasi dan telah diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini; satu orang dipastikan dan identitas dua orang lainnya sedang diklarifikasi,” kata Guterres pada Minggu.

    Dia mengatakan bahwa Gaza tidak boleh terkena sanksi, dan dengan pendanaan yang tersedia saat ini, berarti pada Februari mendatang UNRWA tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dua juta warga sipil yang menggantungkan hidupnya dari bantuan.

    Komisaris Jenderal Philippe Lazzarini telah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pemotongan dana tersebut. “Warga Palestina di Gaza tidak membutuhkan hukuman kolektif tambahan ini,” katanya. “Ini menodai kita semua.”

    Bagaimana dampaknya bagi warga Gaza?

    Getty ImagesSejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan bantuan yang menopang kelangsungan hidup sekitar dua juga warga Gaza dapat berakhir, karena sejumlah negara Barat menangguhkan pendanaannya akibat dugaan tersebut.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya “sangat putus asa” mengingat jutaan warga Palestina di Gaza menggantungkan hidup dari bantuan UNRWA.

    “Kami sangat putus asa. Hal ini terjadi pada saat kebutuhan kemanusiaan di Gaza semakin meningkat,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia baru saja mengunjungi wilayah tersebut minggu lalu.

    “Orang-orang terus mengungsi. Orang-orang kelaparan. Waktu berjalan begitu cepat menuju kelaparan.”

    “Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah kelaparan. Namun kekurangan dana yang kami hadapi saat ini, ketika setidaknya 10 donor terbesar menghentikan sementara pendanaan, akan berdampak sangat buruk dan sangat serius terhadap operasi kemanusiaan terbesar di Gaza saat ini.”

    Hal ini juga dapat berdampak signifikan terhadap keseluruhan 5,3 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di dalamnya.

    Sementara di Gaza, lebih dari 26.000 orang telah tewas sejak Israel melancarkan operasi militer besar-besaran, menurut catatan Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Apa respons negara-negara Barat?

    Penasihat Keamanan Nasional AS, John Kirby, telah menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir staf “tidak boleh membuat keseluruhan lembaga terganggu”, yang menurutnya telah “membantu menyelamatkan ribuan nyawa di Gaza.”

    “Mereka melakukan pekerjaan penting,” kata Kirby.

    Namun AS, sebagai pendonor terbesar yang menyumbang sekitar US$340 juta pada 2022, adalah salah satu negara yang turut menangguhkan pendanaannya.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa mereka “sangat prihatin dengan dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan teror terhadap Israel” ketika mengumumkan keputusannya pada Jumat malam.

    Jepang “sangat mendesak” UNRWA untuk menyelidiki tuduhan tersebut “dengan capet dan menyeluruh”.

    Austria juga memutuskan hal serupa dan menyerukan “penyelidikan yang komprehensif, cepat dan menyeluruh atas tuduhan tersebut”.

    Sebelumnya pada Jumat, seorang penasihat perdana menteri Israel mengatakan kepada BBC bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober melibatkan “orang-orang yang digaji [UNRWA]”.

    Mark Regev mengeklaim ada pula informasi yang menunjukkan bahwa para guru yang bekerja di sekolah UNRWA “secara terbuka merayakan” serangan 7 Oktober.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Ledakkan Rumah Warga Palestina Tersangka Pembunuhan 4 Orang

    Israel Ledakkan Rumah Warga Palestina Tersangka Pembunuhan 4 Orang

    Tepi Barat

    Tentara Israel meledakkan rumah seorang warga Palestina yang dituduh membantu pembunuhan empat warga Israel di dekat area permukiman Yahudi yang ada di Tepi Barat.

    Seperti dilansir AFP, Rabu (24/1/2024), pembunuhan empat warga Israel itu terjadi pada Juni lalu, dengan dua pelaku yang diidentifikasi sebagai Muhannad Shehadeh dan Khaled Sabah, keduanya pria Palestina, telah dibunuh oleh tentara Israel.

    Satu pria Palestina lainnya bernama Basil Shehadeh yang dicurigai menjadi kaki tangan mereka ditangkap oleh Israel. Shehadeh ditangkap atas dugaan membantu kedua pelaku melakukan penembakan mematikan di sebuah pom bensin di dekat permukiman Eli di Tepi Barat bagian utara.

    Sejumlah saksi mata melaporkan pasukan Israel menyerbu desa Orif semalaman dan mengepung rumah yang sebelumnya ditinggali Basil Shehadeh.

    “Keluarga tersebut dievakuasi dari gedung tiga lantai, kemudian lantai dua gedung itu diledakkan,” tutur sekretaris dewan desa tersebut, Adel al-Amer, kepada AFP.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, membenarkan pihaknya telah menghancurkan rumah Basil.

    “Penghancuran ini dilakukan setelah penghancuran tempat tinggal milik teroris-teroris lainnya yang terlibat dalam serangan yang sama,” demikian pernyataan militer Israel kepada AFP.

    Israel secara rutin menghancurkan rumah-rumah warga Palestina yang dituduh melakukan penyerangan, dengan alasan bahwa tindakan semacam itu menjadi langkah pencegahan. Namun para pengkritik menyebutnya sebagai hukuman kolektif.

    Penembakan di dekat permukiman Eli itu terjadi pada 20 Juni tahun lalu, sehari setelah pasukan Israel melancarkan serangan mematikan di kota Jenin, Tepi Barat.

    Israel menduduki Tepi Barat sejak perang tahun 1967 silam. Tidak mencakup Yerusalem Timur yang dianeksasi, wilayah tersebut kini menjadi rumah bagi sekitar 490.000 warga Israel yang tinggal di permukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Kekerasan turut berkobar di Tepi Barat sejak perang pecah di Jalur Gaza pada awal Oktober tahun lalu, setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel. Laporan otoritas kesehatan Palestina di Ramallah menyebut lebih dari 360 orang tewas di tangan tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Tolak Solusi 2 Negara, Sekjen PBB: Tak Bisa Diterima!

    Netanyahu Tolak Solusi 2 Negara, Sekjen PBB: Tak Bisa Diterima!

    Jakarta

    Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam penolakan Israel terhadap gagasan solusi dua negara dengan Palestina. Pemimpin badan dunia tersebut menyebut penolakan Israel itu tak bisa diterima dan dapat memperpanjang perang di Gaza.

    “Penolakan yang jelas dan berulang pada minggu lalu terhadap solusi dua negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel, tidak dapat diterima,” kata Guterres dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1) waktu setempat.

    “Penolakan ini, dan penolakan terhadap hak kenegaraan rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global,” ujar Sekjen PBB itu dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (24/1/2024).

    Hasil seperti itu “akan memperburuk polarisasi dan menguatkan ekstremis di mana pun,” tambahnya.

    Guterres pun menyerukan pengakuan universal atas “hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka.”

    Dalam beberapa hari terakhir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kecaman global dengan menolak seruan untuk membentuk negara Palestina. Penolakan Netanyahu ini berarti menentang Amerika Serikat, yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel.

    Kantor Netanyahu pekan lalu mengatakan Israel “harus mempertahankan kendali keamanan atas Gaza,” bahkan setelah “Hamas dihancurkan”. Hal ini disampaikan beberapa hari setelah Netanyahu juga menolak kedaulatan Palestina atas Tepi Barat yang diduduki.

    Penolakan itu terjadi seiring Israel terus memerangi Hamas di Gaza, di mana jumlah korban tewas telah mencapai hampir 25.500 pada hari Selasa (23/1), dengan sekitar 70 persen kematian adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tolak Negara Palestina, Netanyahu Bersikeras Israel Harus Kendalikan Gaza

    Tolak Negara Palestina, Netanyahu Bersikeras Israel Harus Kendalikan Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas seluruh wilayah Palestina. Hal itu disampaikan Netanyahu usai percakapan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait solusi dua negara.

    Dilansir BBC, Minggu (21/1/2024), sikap Netanyahu itu disampaikan pada Sabtu (20/1). Netanyahu menentang tekanan dari AS dan negara lain terhadap pemerintahannya untuk berkomitmen terhadap negara Palestina di masa depan.

    Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden membahas masa depan wilayah Palestina melalui telepon pada Jumat (19/1). Sikap Netanyahu itu telah memperdalam perpecahan publik antara Israel dan AS mengenai pemerintahan masa depan di Gaza dan Tepi Barat ketika konflik di Gaza berakhir.

    AS meyakini masa depan negara Palestina bersama Israel, yang dikenal sebagai ‘solusi dua negara’ sangat penting bagi stabilitas jangka panjang. Namun, Gedung Putih mengakui pemerintah AS dan Israel ‘melihat sesuatu secara berbeda’.

    Usai pembicaraan telepon dengan Netanyahu, Biden menegaskan solusi dua negara masih mungkin dilakukan saat Netanyahu menjabat.

    “Ada beberapa jenis solusi dua negara. Ada sejumlah negara anggota PBB yang tidak memiliki militer sendiri,” katanya.

    Namun pada hari Sabtu, Netanyahu menyampaikan sikapnya yang telah dia pegang selama sebagian besar karir politiknya. Dia bersikeras Israel harus memegang kendali keamanan atas Gaza usai Hamas dihancurkan.

    Lewat X, Netanyahu juga mengatakan Israel harus mempertahankan ‘kendali keamanan atas seluruh wilayah barat Yordania’ sebuah wilayah yang juga mencakup wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Komentar tersebut mengurangi harapan di beberapa kalangan bahwa krisis Gaza dapat mengakibatkan para pemimpin Israel dan Palestina memulai kembali perundingan diplomatik dan memulai proses perdamaian yang terbengkalai. Meningkatnya isolasi terhadap Netanyahu di luar negeri terjadi di tengah meningkatnya ketidakpopuleran di dalam negeri dan protes atas nasib sekitar 130 sandera yang masih ditahan di Gaza oleh Hamas.

    Hamas membunuh sekitar 1.300 orang – sebagian besar warga sipil – dan menyandera 240 orang dalam serangan mendadak mereka di Israel selatan pada 7 Oktober.

    Ribuan pengunjuk rasa, termasuk kerabat dari mereka yang masih hilang, berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak Netanyahu untuk mencapai gencatan senjata agar para sandera bisa pulang.

    Sementara itu, pasukan Israel terus masuk ke Gaza selatan untuk mencari pejabat tinggi Hamas, yang diyakini Israel bersembunyi di Khan Younis, kota terbesar kedua di wilayah tersebut. Penduduk setempat melaporkan adanya pertempuran sengit di daerah tersebut dalam beberapa hari terakhir, termasuk di sekitar rumah sakit. Israel mengatakan mereka menyerbu sebuah kompleks militer dan menemukan bahan peledak bawah tanah.

    Para pejabat dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan pada hari Sabtu bahwa 165 orang telah terbunuh di wilayah tersebut dalam 24 jam terakhir dan jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak konflik dimulai mendekati 25.000 orang.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pejabat Uni Eropa Sebut Israel Danai Hamas untuk Lemahkan Otoritas Palestina

    Pejabat Uni Eropa Sebut Israel Danai Hamas untuk Lemahkan Otoritas Palestina

    Madrid

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyebut Israel pernah mendanai pembentukan Hamas untuk melemahkan Otoritas Palestina. Klaim itu bertentangan dengan penegasan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang membantah tuduhan tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/1/2024), pernyataan Borrell soal Israel pernah mendanai pembentukan Hamas itu disampaikan saat dia berbicara di Universitas Valladolid yang ada di Spanyol pada Jumat (19/1) waktu setempat.

    “Iya, Hamas didanai oleh pemerintah Israel dalam upaya melemahkan Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah,” sebut Borrell dalam pidatonya di universitas tersebut. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.

    Namun diketahui bahwa para penentang pemerintah Israel dan beberapa media global menuduh pemerintahan Netanyahu telah menyokong Hamas selama bertahun-tahun, termasuk dengan mengizinkan pendanaan Qatar atas Jalur Gaza yang dikuasai kelompok militan tersebut.

    Borrell dalam pidatonya menambahkan bahwa satu-satunya solusi damai harus mencakup pembentukan negara Palestina.

    “Kami meyakini solusi dua negara yang diterapkan dari luar akan membawa perdamaian, meskipun Israel bersikeras pada hal yang negatif,” cetusnya.

    Belum ada tanggapan resmi Israel atau Netanyahu atas pernyataan Borrell tersebut.

    Hamas menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 setelah perang sipil singkat dengan pasukan loyalis gerakan Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat dan memimpin Organisasi Pembebasan Palestina.

    Israel sebelumnya mengkritik berbagai negara, termasuk Spanyol yang merupakan negara asal Borrell, karena dianggap menunjukkan simpati kepada Hamas.

    Baru-baru ini, Netanyahu secara terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina — salah satu solusi yang ditawarkan sekutunya, Amerika Serikat (AS) untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • ABG Palestina Berkewarganegaraan AS Tewas Ditembak Tentara Israel

    ABG Palestina Berkewarganegaraan AS Tewas Ditembak Tentara Israel

    Tepi Barat

    Seorang remaja Palestina yang juga berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS) tewas ditembak oleh tentara Israel dalam bentrokan di wilayah Tepi Barat. Gedung Putih dalam tanggapannya menyatakan pihaknya “sangat prihatin” dengan laporan tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/1/2024), sejumlah pejabat kesehatan Palestina melaporkan bahwa remaja laki-laki berkewarganegaraan Palestina dan AS itu tewas ditembak oleh pasukan keamanan Israel di Tepi Barat pada Jumat (19/1) waktu setempat.

    Paman dari remaja itu menuturkan kepada Reuters bahwa keponakannya yang berusia 17 tahun itu lahir di AS. Sang paman juga menyebut bahwa penembakan itu terjadi saat bentrokan pecah dengan militer Israel, termasuk adanya aksi pelemparan batu oleh sejumlah warga Palestina.

    Kantor berita Palestina, WAFA, seperti dilansir AFP, mengidentifikasi remaja yang tewas itu sebagai Tawfiq Ajaq (17). Disebutkan kantor berita WAFA bahwa remaja itu tewas akibat tembakan tentara Israel di area Al-Mazraa Al-Sharqiya, sebelah timur Ramallah.

    Remaja yang tewas itu juga disebut memiliki paspor AS.

    Ketika dimintai komentar, juru bicara militer Israel mengatakan kepada AFP: “Kami sedang memeriksa kejadian ini dan akan memberikan komentar.”

    Sementara itu, Gedung Putih menyatakan belum memiliki informasi jelas soal insiden di Tepi Barat itu, namun menyatakan “keprihatinan serius”.

    “Kami sangat prihatin dengan laporan ini. Informasi yang ada saat ini masih sedikit; kami tidak memiliki konteks yang tepat mengenai apa sebenarnya terjadi,” ucap juru bicara bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada wartawan setempat.

    Dia menambahkan bahwa Gedung Putih akan melakukan “kontak terus-menerus” dengan rekan-rekan di kawasan itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu Australia Bertemu Menlu Palestina Serukan Gencatan Senjata

    Menlu Australia Bertemu Menlu Palestina Serukan Gencatan Senjata

    Untuk memudahkan Anda mengikuti perkembangan dunia, kami sudah merangkum laporan utama dari sejumlah negara.

    Dunia Hari Ini, edisi Kamis, 18 Januari 2024, diawali dengan laporan dari kunjungan Menlu Australia ke kawasan timur tengah.

    Australia dukung solusi dua negara

    Menteri Luar Negeri Penny Wong melakukan kunjungan pertamanya ke Tepi Barat, Palestina, untuk mendesak perdamaian antara Israel dan Palestina.

    Kepada Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, Menlu Penny mengatakan Australia memberikan dukungannya untuk seruan gencatan senjata di Gaza, serta solusi dua negara.

    Tapi ia membantah kalau seruan gencatan senjata itu tidak sejalan dengan “hak Israel untuk memerangi Hamas.”

    “Kami konsisten bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri. Apa yang juga kami sampaikan adalah bagaimana mereka bertindak dalam mengatasi hal… yang penting ini.”

    Selama di timur tengah, ia mengunjungi Yordania, Israel, Tepi Barat, dan Uni Emirat Arab, saat ada kekhawatiran perang di Gaza akan meluas.

    Jepang berencana mendarat di bulan

    Pesawat ruang angkasa yang dibangun Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), sudah mengelilingi bulan sejak Natal lalu dan bersiap untuk mendarat Sabtu, 20 Januari mendatang.

    Pesawat ruang angkasa yang diberi nama Smart Lander for Investigating Moon, atau SLIM, punya ukuran sebesar mobil kecil dan diluncurkan pada 7 September 2023.

    Untuk bernavigasi, SLIM dilengkapi dengan serangkaian kamera dan kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendeteksi bahaya dan menentukan pendaratan.

    Sejarah menunjukkan betapa sulitnya mendarat di Bulan, termasuk perusahaan robotika Jepang ispace, ILspace Israel yang mengalami kecelakaan saat mencoba mendarat di bulan, sementara Astrobotic milik Amerika Serikat tidak sampai ke bulan sama sekali.

    Jumlah populasi China menurun

    Tahun lalu, populasi China turun hingga dua juta orang, seiring dengan penurunan angka kelahiran selama tujuh tahun berturut-turut dan lonjakan kematian setelah berakhirnya pembatasan COVID-19, kata pemerintah China kemarin.

    Jumlah kematian meningkat 690.000 menjadi 11,1 juta, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Para ahli demografi mengatakan peningkatan kematian didorong oleh penuaan usia warga China dan meluasnya wabah COVID-19 dari periode Desember 2022 hingga Februari 2023.

    Total populasi China saat ini mencapai 1,4 miliar, turun ke posisi kedua negara dengan populasi terbanyak setelah India.

    Pabrik kembang api di Thailand meledak

    Dua puluh tiga orang tewas dalam ledakan di pabrik kembang api di kota Sala Khao, provinsi Suphan Buri.

    Dari sejumlah foto dan video yang beredar menunjukkan puing-puing berserakan di tanah, serta asap hitam mengepul dari reruntuhan pabrik.

    Ledakan terjadi pada Rabu sore waktu setempat.

    “Kami menerima laporan dari ada 23 orang yang dipastikan tewas,” ujar Nattapat Suwanprateep, gubernur provinsi Suphan Buri kepada kantor berita AFP.

    Belum ada indikasi penyebab ledakan tersebut, namun Nattapat mengatakan pihak berwenang akan terus menyelidikinya.