Xcloud.id

Negara: Tepi Barat

  • Tentara Israel Tembak Mati Remaja 13 Tahun di Tepi Barat

    Tentara Israel Tembak Mati Remaja 13 Tahun di Tepi Barat

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan seorang remaja berusia 13 tahun meninggal di dekat kota utama Ramallah di Tepi Barat, Palestina. Korban tewas usai ditembak oleh tentara Israel.

    Dilansir AFP, Rabu (10/7/2024), peristiwa itu terjadi pada Selasa (9/7) waktu setempat. Remaja yang menjadi korban kekejaman tantara Israel itu bernama Ghassan Gharib Zahran.

    “Ghassan Gharib Zahran “menjadi syahid akibat peluru pendudukan” di Deir Abu Mishal, dekat Ramallah, kata pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina.

    Tentara Israel berdalih tembakan kepada korban itu sebagai bentuk respons. Israel mengklaim korban melemparkan batu ke kendaraan militer Israel yang melintas di daerah Deir Abu Mishal.

    “Pasukan “mebalasnya dengan melepaskan tembakan… yang menyebabkan salah satu teroris terluka”, kata militer Israel dalam pernyataan terpisah.

    Sepupu Ghassan Gharib Zahran, Munther Zahran, mengatakan korban meninggal usai terkena “peluru di perut” saat dia berada di jalan utama di Deir Abu Mishal.

    “Jalan tersebut digunakan oleh pemukim dan tentara terus memantaunya,” tambahnya.

    (ygs/ygs)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    London –

    Pemerintahan baru Inggris, yang kini dipimpin Partai Buruh, diperkirakan tidak akan menghalangi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    Dalam gugatan hukumnya, otoritas London sebelumnya mempertanyakan apakah ICC bisa memerintahkan penangkapan warga negara Israel. Kementerian Luar Negeri Inggris sebelumnya juga mengatakan bahwa otoritas Palestina tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel berdasarkan perjanjian Oslo, dan akibatnya, mereka tidak bisa mentransfer yurisdiksi kepada ICC.

    Pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Lihat juga Video ‘Rishi Sunak Ucapkan Selamat ke PM Baru Inggris Keir Starmer’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Serangan Udara Israel Tewaskan 4 Orang di Tepi Barat

    Serangan Udara Israel Tewaskan 4 Orang di Tepi Barat

    Jakarta –

    Serangan udara Israel menewaskan empat orang di Tepi Barat yang diduduki. Militer Israel mengklaim mereka adalah “sel teroris” yang memasang alat peledak.

    Serangan tersebut terjadi di kamp Nur Shams, yang mengalami peningkatan kekerasan dalam beberapa pekan terakhir, seiring dengan peningkatan serangan tentara Israel dan para pemukim Israel.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (3/7/2024), Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan empat orang “tewas akibat bombardir pendudukan terhadap kamp Nur Shams” di dekat kota Tulkarem di Tepi Barat utara.

    Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram bahwa salah satu pesawatnya “menyerang sel teroris di daerah Nur Shams saat mereka memasang alat peledak”.

    Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, korban tewas semuanya adalah laki-laki, berusia 20 hingga 25 tahun, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di dekat pusat kamp.

    Kekerasan di Tepi Barat sebelumnya memang telah meningkat. Kekerasan tersebut semakin meningkat setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

    Sebelumnya pada hari Senin lalu, menurut pejabat-pejabat Palestina, seorang wanita dan anak-anak tewas dalam serangan Israel di kamp Nur Shams, dan empat orang lainnya terluka.

    Pada bulan April lalu, serangan Israel selama dua hari menyebabkan 14 orang tewas di Nur Shams, kata Bulan Sabit Merah Palestina pada saat itu.

    Setidaknya 556 warga Palestina telah dibunuh oleh tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat sejak konflik di Gaza dimulai, menurut penghitungan Kementerian Kesehatan Palestina.

    Setidaknya 15 warga Israel tewas dalam serangan warga Palestina di Tepi Barat pada periode yang sama, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Imam Masjid Al Aqsa Bantah Israel Usai Dituduh Dukung Terorisme

    Imam Masjid Al Aqsa Bantah Israel Usai Dituduh Dukung Terorisme

    Jakarta –

    Imam Masjid Al Aqsa, Sheik Ekrima Sabri (85), dituntut atas tuduhan mendukung aksi terorisme oleh Israel. Israel menuding Sabri mendukung terorisme atas komentarnya yang memuji pria Palestina telah membunuh empat warga Israel termasuk tentara di Tepi Barat.

    Dilansir AFP, Jumat (28/6/2024), dakwaan kepada Sabri itu berlangsung pekan ini. Dasar tuntutan itu merujuk pada dukungan Sabri kepada pelaku penyerangan yang menembak penjaga di pemukiman Maale Adumim di Tepi Barat pada Oktober 2022. Serangan ini menewaskan satu tantara Israel.

    Israel juga menuding Sabri memuji pelaku penyerangan kedua bernama Raad Hazam yang membunuh tiga warga Israel dan melukai enam warga lainnya dalam penembakan di Tel Aviv pada April 2022. Dalam serangan itu Raad Hazam diketahui juga ikut tewas.

    “Kantor kejaksaan mengajukan ke pengadilan Yerusalem sebuah dakwaan terhadap mantan mufti kota tersebut, setelah dia menghasut terorisme dan memuji teroris,” kata Kementerian Kehakiman dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (26/6) waktu setempat.

    Sabri Membantah

    Sabri membantah keras tuduhan yang dilayangkan Israel. Dia menyebut hanya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para penyerang setelah kematian mereka.

    “Ini adalah tuduhan palsu. Dakwaan itu dibuat-buat dan jahat,” katanya.

    “Menyampaikan belasungkawa bukan berarti kami mendukung apa yang dilakukan anak-anak tersebut,” sambung Sabri.

    “Dakwaan tersebut merupakan hasil tindakan politik dan bukan tindakan hukum. Syekh telah dianiaya selama dua tahun,” katanya kepada AFP.

    Lihat juga Video ‘RS Al Shifa di Gaza Mulai Diperbaiki Seusai Hancur Diserang Israel’:

    (ygs/zap)

  • Tentara Israel Tembak Mati Remaja 13 Tahun di Tepi Barat

    Viral Pria Palestina Diikat ke Mobil Militer Israel, AS Bilang Gini

    Washington DC –

    Sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan seorang pria Palestina yang luka-luka diikat pada bagian kap mesin sebuah mobil jip militer Israel. Amerika Serikat (AS), sekutu Tel Aviv, mengaku terkejut dan menyerukan penyelidikan cepat agar pihak yang bersalah bisa dimintai pertanggungjawaban.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (25/6/2024), seruan untuk Israel tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Departemen Luar Negeri AS pada Senin (24/6) waktu setempat.

    Salah satu wartawan awalnya melontarkan pertanyaan terkait video yang beredar itu. “Bukankah itu pada dasarnya militer menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia?”

    “Saya akan mengatakan bahwa kami telah melihat video tersebut. Itu sangat mengejutkan. Praktik semacam itu benar-benar tidak bisa diterima. Manusia tidak boleh digunakan sebagai tameng manusia,” tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) harus segera menyelidiki apa yang terjadi, meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab,” cetusnya.

    Militer Israel, pada Sabtu (23/6) waktu setempat, mengatakan bahwa pasukannya mengikat seorang pria Palestina yang luka-luka ke bagian kap kendaraan jip militer saat operasi penyerbuan di kota Jenin, Tepi Barat.

    Video yang beredar di media sosial, dan telah diverifikasi oleh Reuters, menunjukkan seorang warga Palestina di Jenin, yang diidentifikasi bernama Mujahed Azmi, tergeletak di atas kap jip militer yang melintas di antara dua ambulans.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut tentara-tentaranya ditembaki dan baku tembak terjadi, yang melukai seorang tersangka yang kemudian ditangkap. Kemudian, sebut militer Israel, tentara-tentaranya melakukan pelanggaran protokol militer.

    “Perilaku tentara dalam video insiden tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai militer Israel,” tegas militer Israel dalam pernyataannya.

    Ditegaskan juga oleh militer Tel Aviv bahwa insiden itu akan diselidiki dan ditangani lebih lanjut. Disebutkan bahwa pria Palestina itu telah diserahkan kepada petugas medis untuk menjalani perawatan.

    “Saya melihat pernyataan yang mereka (Israel-red) berikan bahwa tindakan itu tidak sesuai dengan perintah yang diterima tentara tersebut, dan sedang diselidiki dan orang-orang yang terlibat akan ditangani sebagaimana mestinya. Itu sangat tepat,” ucap Miller mengomentari pernyataan militer Israel.

    Tindak kekerasan di Tepi Barat semakin meningkat sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Rentetan operasi penyerbuan militer Israel terhadap kelompok militan setempat dan amukan para pemukim Yahudi di desa-desa Palestina, serta serangan jalanan Palestina yang mematikan, semakin memperburuk situasi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pasukan Israel Tembak Mati Remaja Palestina di Tepi Barat

    Pasukan Israel Tembak Mati Remaja Palestina di Tepi Barat

    Jerusalem –

    Tak hanya warga Palestina di wilayah Jalur Gaza saja yang ditindas Israel, tapi warga wilayah Tepi Barat juga mengalami kekerasan oleh pihak Zionis. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut pasukan Israel menembak mati seorang remaja Palestina di Tepi Barat. Kekerasan di wilayah itu diketahui meningkat sejak perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023.

    “Naeem Abdullah Samha, 15, terbunuh oleh peluru pendudukan (tentara Israel) di kota Qalqilya,” kata Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Kamis (20/6/2024).

    Kantor berita resmi Palestina Wafa, mengutip sumber lokal, melaporkan bahwa Samha ditembak di bagian dada. Dia dilarikan ke rumah sakit tapi dinyatakan meninggal karena luka-lukanya. Tidak diketahui alasan tentara Israel menembak Samha.

    Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak tahun 1967, selama lebih dari setahun telah mengalami peningkatan insiden mematikan, terutama sejak perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober.

    Israel hampir setiap hari melancarkan serangan di Tepi Barat dalam upaya menggagalkan kelompok militan.

    Setidaknya 547 warga Palestina telah dibunuh di Tepi Barat oleh pasukan atau pemukim Israel sejak perang Israel-Hamas pecah, menurut para pejabat Palestina.

    Serangan yang dilakukan oleh warga Palestina telah menewaskan sedikitnya 14 warga Israel di Tepi Barat pada periode yang sama, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    (fas/dnu)

  • Pria Australia Diancam 12 Tahun Penjara di Bali

    Pria Australia Diancam 12 Tahun Penjara di Bali

    Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita utama dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Jumat, 14 Juni 2023, kita awali dari Indonesia.

    Pria Australia di Bali terancam penjara 12 tahun

    Pria Australia Troy Andrew Smith terancam hukuman 12 tahun penjara jika terbukti bersalah memiliki metamfetamin, menurut keputusan sidang yang dilaksanakan kemarin.

    Polda Bali mengatakan Troy ditangkap April lalu setelah polisi menggerebek hotelnya di dekat pantai Kuta.

    Polisi menyita 3,15 gram metamfetamin kristal dari kamarnya.

    Penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya informasi bahwa Troy menerima paket mencurigakan berisi pasta gigi melalui pos dari Australia.

    Penerbangan langsung Bali-Canberra

    Batik Air membuka jalur penerbangan langsung antara Bali dengan Canberra mulai hari ini.

    Maskapai penerbangan asal Malaysia, yang sebelumnya dikenal sebagai Malindo Air tersebut, akan mengoperasikan layanan 737-800 tiga kali seminggu.

    Premier Kawasan Ibukota Australia, Andrew Barr, mengatakan penerbangan langsung antara Bali dan Canberra akan sangat menguntungkan, tak hanya di sektor pariwisata.

    “Rute ini juga menghadirkan peluang besar untuk menghubungkan wilayah Canberra ke Asia Tenggara untuk rekreasi, perdagangan, dan pendidikan.”

    Tuntutan kelompok anti-aborsi Amerika ditolak

    Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak tawaran dari kelompok anti-aborsi yang salah satunya mewajibkan dokter untuk membatasi akses mendapat pil aborsi.

    Hakim memutuskan penentang aborsi tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan tuntutan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) atas obat tersebut, mifepristone.

    Ini adalah keputusan pertama pengadilan tentang aborsi sejak hakim membatalkan Roe vs Wade dua tahun lalu.

    Kasus tersebut mengancam akan membatasi akses mendapat obat mifepristone di Amerika Serikat, termasuk di negara bagian tempat aborsi masih legal, serta jadi kemenangan bagi Presiden Joe Biden yang mendukung hak aborsi secara vokal.

    Israel dan Palestina dituduh melanggar hak anak-anak

    Untuk pertama kalinya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan militer Israel, Hamas, dan kelompok militan Jihad Islam Palestina (PIJ) ke dalam daftar pelanggar hak-hak anak.

    Laporan Tahunan PBB tentang Anak-anak dan Konflik Bersenjata yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal António Guterres mendokumentasikan penyebaran konflik bersenjata yang melibatkan anak-anak di seluruh dunia.

    Dalam temuan 2023 yang dirilis kemarin, mereka menyimpulkan adanya peningkatan hingga 155 persen terhadap pelanggaran hak anak-anak di Israel, serta di Palestina, termasuk Gaza.

    “[Saya] terkejut melihat lonjakan dramatis ini, skala, serta intensitas pelanggaran berat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap anak-anak di Jalur Gaza, Israel, dan Tepi Barat yang diduduki Israel,” kata António.

    Amerika dan Ukraina menandatangani perjanjian

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani perjanjian 10 tahun yang dirancang untuk memperkuat pertahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    Presiden Zelenskyy menggambarkan kesepakatan keamanan baru tersebut sebagai “kesepakatan terkuat” yang dicapai sejak negaranya merdeka pada tahun 1991.

    “Hari ini adalah hari yang benar-benar bersejarah,” katanya.

    Presiden Zelenskyy mempertanyakan berapa lama kedekatan kedua negara akan bertahan. Namun Presiden Biden meyakinkan Presiden Zelenskyy jika Ukraina “akan mendapatkan apa yang mereka perlukan.”

  • AS Geram Israel Alihkan Dana Palestina Rp 573 M ke Korban Terorisme

    AS Geram Israel Alihkan Dana Palestina Rp 573 M ke Korban Terorisme

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich untuk mengalihkan pendapatan pajak sebesar US$ 35 juta (Rp 573,7 miliar) yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina kepada keluarga “korban terorisme” di negara Yahudi tersebut.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (14/6/2024), Washington menyebut keputusan Smotrich itu “salah” dan “tidak tepat”.

    “Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada pemerintah Israel bahwa dana ini adalah milik rakyat Palestina,” tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, saat berbicara kepada wartawan setempat pada Kamis (13/6) waktu setempat.

    “Dana itu harus segera ditransfer kepada Otoritas Palestina. Dana itu tidak seharusnya ditahan. Dana itu tidak seharusnya ditunda,” ucapnya.

    “Kami pikir ini adalah keputusan yang sangat salah oleh menteri tersebut,” ujar Miller tanpa menyebut langsung nama Smotrich.

    Smotrich yang merupakan politisi sayap kanan Israel ini mengumumkan langkah tersebut via media sosial.

    “Otoritas Palestina mendorong dan mendukung terorisme dengan membayar keluarga para teroris, para tahanan, dan para tahanan yang dibebaskan,” kata Smotrich dalam pernyataannya.

    “Sesuai dengan keputusan yang memberikan kompensasi kepada para korban terorisme, kami mengganti kerugian dengan jumlah yang sama dari dana Otoritas Palestina dan mentransfer uang yang diberikan kepada keluarga korban terorisme,” imbuhnya.

    Berdasarkan perjanjian perdamaian yang dimediasi sebagian oleh Norwegia tahun 1990-an silam, Israel mengumpulkan dana untuk Otoritas Palestina, yang menjalankan otonomi terbatas di beberapa bagian wilayah Tepi Barat.

    Namun Tel Aviv telah memblokir pengiriman dana tersebut sejak serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, di wilayah Israel.

    Serangan balasan militer Israel terhadap Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, menurut laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan sedikitnya 37.232 orang, kebanyakan juga warga sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)