Xcloud.id

Negara: Tepi Barat

  • Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritik rentetan serangan Israel ke negara-negara di Timur Tengah (Timteng). Lavrov menyebut aksi Israel itu seperti ingin sengaja meledakkan wilayah Timteng.

    Hal itu disampaikan Lavrov saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (27/9). Dia menyebut serangan Israel ke negara-negara Timteng merupakan tindakan illegal.

    “Penggunaan kekuatan ilegal Israel terhadap Palestina dan tindakan agresif terhadap Iran, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak hari ini mengancam akan meledakkan seluruh Timur Tengah,” kata Lavrov dilansir AFP, Minggu (28/9/2025).

    Lavrov juga mengecam rencana Israel dalam mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina. Dia menyebut aksi itu merupakan upaya dalam mematikan negara Palestina yang merdeka.

    “Tidak ada pembenaran atas rencana aneksasi Tepi Barat. Kita pada dasarnya sedang menghadapi upaya semacam kudeta yang bertujuan mengubur keputusan PBB tentang pembentukan negara Palestina,” kata Lavrov.

    Prancis, Inggris, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina selama sepekan terakhir. Mereka menyuarakan kekesalan terhadap perang Israel yang tak henti-hentinya di Gaza.

    Amerika Serikat, pendukung utama Israel, sangat menentang deklarasi kenegaraan tersebut, tetapi Presiden Donald Trump juga telah memberi tahu Netanyahu untuk tidak mencaplok Tepi Barat setelah mitra-mitra Arab AS menyuarakan kekhawatiran.

    Lavrov mencemooh pengakuan Barat atas negara Palestina. Dia menyindir pengakuan tersebut seharusnya telah dikeluarkan sejak lama

    “Dengan menunggu hingga Sidang Umum, mereka mungkin berharap “tidak akan ada apa pun dan tidak seorang pun yang tersisa untuk diakui” sementara Israel melanjutkan serangannya, kata Lavrov.

    Rusia telah mengakui negara Palestina sejak zaman Soviet meskipun Israel juga berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Moskow karena pengaruh regionalnya dan komunitas Yahudi yang cukup besar di Rusia.

    Lavrov juga menuduh kekuatan Barat menyabotase diplomasi terhadap Iran melalui penerapan kembali sanksi PBB yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam.

    “Penolakan terhadap tawaran Rusia dan Tiongkok untuk memperpanjang batas waktu akhirnya mengungkap kebijakan Barat yang menyabotase upaya mencari solusi konstruktif di Dewan Keamanan PBB, serta keinginannya untuk mendapatkan konsesi sepihak dari Teheran melalui pemerasan dan tekanan,” kata Lavrov.

    (ygs/ygs)

  • Harapan Prabowo: Ada Terobosan Khusus dalam Persoalan Palestina-Gaza

    Harapan Prabowo: Ada Terobosan Khusus dalam Persoalan Palestina-Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto percaya, pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat (AS) mendapat sambutan positif dari para pemimpin negara lain, terutama tentang pentingnya gencatan senjata dan perdamaian di Gaza, Palestina.

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 lalu, Prabowo turut berkomitmen mengirim lebih dari 20.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Tak terkecuali di tempat lain yang tengah berkonflik, mulai dari Ukraina, Sudan, hingga Libya.

    “Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma setelah lawatan ke luar negeri, Sabtu (27/9/2025).

    Khusus untuk di Gaza, ia berharap tercapai terobosan resolusi yang benar-benar bisa menghentikan pertumpahan darah di Tepi Barat, Palestina. Ia berharap dalam waktu dekat gencatan di Gaza bisa segera dilaksanakan dan penyelesaian konflik secara substantif dapat tercapai.

    “Saya penuh harapan, mungkin kali ini bisa tercapai terobosan khususnya di persoalan Palestina-Gaza mudah-mudahan akan terobosan dalam beberapa hari dan kita berdoa,” ungkap Prabowo.

    “Saya lihat ada itikad baik dari banyak pihak kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira Alhamdulillah perjalanan saya bermanfaat,” tegasnya.

    Seusai penyampaian pidato di Sidang Umum ke-80 PBB, media internasional memberikan sorotan utama kepada isi yang disampaikan Prabowo, salah satunya Channel News Asia atau CNA.

    Media yang berbasis di Singapura ini secara khusus mengangkat poin-poin penting dari pidato tersebut. CNA, yang juga mengutip AFP, menggarisbawahi posisi tegas Indonesia dalam konflik Israel-Palestina dan tawaran konkret yang diajukan di panggung dunia.

    Dalam laporannya, CNA menyoroti bagaimana Presiden Prabowo tidak hanya menyampaikan retorika, tetapi juga mengajukan sebuah komitmen militer yang signifikan. Media tersebut menekankan bahwa tawaran ini diajukan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan perjanjian damai di masa depan.

    Dilaporkan juga bagaimana Indonesia adalah kontributor signifikan bagi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Hal ini, menurut laporan tersebut, menambah bobot dan keseriusan dari tawaran yang disampaikan Prabowo.

    Hingga saat ini, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Meski begitu, media tersebut menyoroti dukungan penuh Prabowo untuk Solusi Dua Negara

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Ledakkan Rumah Warga Palestina di Tepi Barat, 5 Bangunan Ikut Hancur

    Israel Ledakkan Rumah Warga Palestina di Tepi Barat, 5 Bangunan Ikut Hancur

    Jakarta –

    Pasukan tentara Israel meledakkan sebuah rumah milik warga Palestina di Tepi Barat. Pemilik rumah itu diduga merupakan pelaku serangan penembakan di Yerusalem yang menewaskan enam orang pada dua pekan lalu.

    “Rumah dua lantai milik Muthanna Amro diledakkan saat fajar di kota Al-Qubaybah di Tepi Barat yang diduduki Israel,” kata Wali Kota Nafiz Hamouda dilansir AFP, Sabtu (27/9/2025).

    Rekaman AFP menunjukkan bahan peledak menghancurkan rumah tersebut. Ledakan meninggalkan dua lubang menganga dan tumpukan puing di dalamnya.

    Hamouda mengatakan militer telah memberi tahu warga 10 hari sebelumnya tentang niat mereka untuk menghancurkan properti tersebut.

    “Ledakan itu juga menyebabkan kerusakan signifikan pada empat atau lima rumah di sekitarnya,” kata Hamouda.

    “Beginilah sifat pendudukan. Mereka tidak berhenti pada melukai satu orang, tetapi berusaha untuk melukai sebanyak mungkin warga,” tambahnya.

    Kantor berita resmi Palestina, Wafa, melaporkan bahwa pasukan militer Israel dalam jumlah besar menyerbu kota, mengepung rumah tersebut, dan mengevakuasi penduduk di sekitarnya sebelum meledakkan gedung tersebut.

    Israel, yang telah menduduki Tepi Barat sejak 1967, secara rutin menghancurkan rumah-rumah warga Palestina yang dituduh melakukan serangan terhadap warga Israel.

    Pemerintah berpendapat bahwa pembongkaran ini berfungsi sebagai pencegah, tetapi para kritikus mengecamnya sebagai hukuman kolektif yang membuat keluarga-keluarga kehilangan tempat tinggal.

    Seperti diketahui, Muthanna Amro dan Mohammed Taha telah ditembak mati oleh petugas setelah melakukan penembakan di sebuah halte bus di Yerusalem pada 8 September. Serangan itu menewaskan enam orang.

    Kekerasan di Tepi Barat telah melonjak sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023 menyusul serangan Hamas terhadap Israel. Data Kementerian Kesehatan Gaza menjelaskan pasukan dan pemukim Israel telah menewaskan setidaknya 983 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk banyak militant, sejak Oktober 2023.

    Selama periode yang sama, setidaknya 36 warga Israel, termasuk anggota pasukan keamanan, tewas dalam serangan Palestina atau selama operasi militer Israel.

    (ygs/jbr)

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Negara Palestina Akan Jadi ‘Bunuh Diri Nasional’ bagi Israel

    Negara Palestina Akan Jadi ‘Bunuh Diri Nasional’ bagi Israel

    New York –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato penuh amarah dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (26/9) waktu setempat. Netanyahu menuduh para pemimpin Eropa, yang mengakui negara Palestina, telah mendorong Israel ke dalam “bunuh diri nasional”.

    Netanyahu dalam pidatonya, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9/2025), bersumpah untuk mencegah terbentuknya negara Palestina. Dia menyebut pengakuan yang diberikan beberapa negara Eropa untuk negara Palestina sama saja memberi imbalan kepada kelompok Hamas.

    Netanyahu, yang pidatonya disiarkan sebagian melalui pengeras suara militer Israel di Jalur Gaza, menegaskan dirinya akan “menyelesaikan pekerjaan” melawan Hamas, bahkan ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru saja mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata telah tercapai.

    Beberapa hari setelah Inggris, Prancis, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina, Netanyahu mengatakan negara-negara itu telah mengirimkan “pesan yang sangat jelas bahwa membunuh orang Yahudi ada untungnya”.

    “Israel tidak akan membiarkan Anda memaksakan negara teroris kepada kami,” kata Netanyahu dalam pidatonya di markas besar PBB di New York.

    “Kami tidak akan melakukan bunuh diri nasional karena Anda tidak memiliki nyali untuk menghadapi media yang bermusuhan dan massa antisemitisme yang menuntut darah Israel,” tegasnya.

    Serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu telah memicu serangan mematikan Tel Aviv terhadap Jalur Gaza.

    Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang merupakan rival Hamas telah mengutuk serangan tersebut dan mengecam antisemitisme dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Kamis (25/9), yang dia sampaikan secara virtual setelah AS menolak visanya.

    Netanyahu, yang menentang negara Palestina selama beberapa dekade, mencemooh dukungan Barat untuk Abbas dan menyebut Otoritas Palestina “korup sampai ke akar-akarnya”.

    Namun pejabat Kementerian Luar Negeri Palestina, Adel Atieh, menyebut pidato Netanyahu sebagai “pidato orang yang kalah”.

    Netanyahu tidak menyinggung isu aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat, yang diserukan oleh beberapa anggota kabinetnya sebagai cara untuk mematikan prospek berdirinya negara Palestina.

    Trump, yang biasanya mendukung teguh Netanyahu, telah melontarkan peringatan tentang pencaplokan Tepi Barat saat mengajukan rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang akan mencakup perlucutan senjata Hamas dalam pertemuan dengan pemimpin negara Arab dan Muslim pekan ini.

    Di Ruang Oval Gedung Putih, Trump bahkan secara terang-terangan menegaskan dirinya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat.

    Namun dalam pidatonya, Netanyahu melontarkan pujian untuk Trump, yang akan ditemuinya pada Senin (29/9) pekan depan di Gedung Putih.

    Pidato Netanyahu di Sidang Umum PBB ini diwarnai aksi walkout massal oleh para delegasi berbagai negara. Aksi protes juga digelar di area Times Square, New York, menyerukan penangkapan Netanyahu.

    Tonton juga Video: Pakai ‘Sound Horeg’, Pidato Netanyahu di PBB Disiarkan ke Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung gencatan senjata di Gaza. Masoud mengatakan pemerintahannya akan mendukung kesepakatan apa pun asalkan menyelamatkan warga Gaza.

    “Kesepakatan apa pun yang dapat menghentikan tragedi ini, yang dapat menyelamatkan nyawa, dan menghentikan perempuan dan anak-anak menderita kelaparan, kami akan mendukungnya sepenuh hati,” ujar Pezeshkian kepada wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilansir kantor berita AFP, Sabtu (27/9/2025).

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Saya rasa kita sudah mencapai kesepakatan,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih dilansir kantor berita AFP, Jumat (26/9).

    Trump menerangkan kesepakatan itu terkait memulangkan para sandera. Trump mengaku yakin hal itu menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Trump Bertemu Pemimpin Islam

    Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    (whn/whn)

  • Saya Rasa Kita Sudah Capai Kesepakatan untuk Akhiri Perang di Gaza

    Saya Rasa Kita Sudah Capai Kesepakatan untuk Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Saya rasa kita sudah mencapai kesepakatan,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih dilansir kantor berita AFP, Jumat (26/9/2025).

    Trump menerangkan kesepakatan itu terkait memulangkan para sandera. Trump mengaku yakin hal itu menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Sepertinya kita sudah mencapai kesepakatan soal Gaza. Saya rasa ini kesepakatan yang akan memulangkan para sandera, dan ini akan menjadi kesepakatan yang akan mengakhiri perang,” kata Trump.

    Trump Bertemu Pemimpin Islam

    Sebelumnya, Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    (whn/lir)

  • Raja Salman Turun Gunung Bela Palestina, Arab Bakal Berikan Ini

    Raja Salman Turun Gunung Bela Palestina, Arab Bakal Berikan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi mengumumkan sebuah aliansi untuk mendanai Otoritas Palestina. Hal ini disampaikan di tengah tekanan yang dihadapi Otoritas Palestina dari pejabat Israel yang menolak status kenegaraan bagi negara tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyatakan bahwa kerajaan akan mendukung Otoritas Palestina dengan dana sebesar US$ 90 juta (Rp 1,5 triliun). Menteri Saudi tersebut menekankan pentingnya mengakhiri perang Gaza, dengan mengatakan bahwa hal itu akan menjadi pendahuluan untuk mengimplementasikan solusi dua negara.

    Pangeran Faisal menyebut bahwa mengimplementasikan solusi dua negara bukanlah hal yang mustahil, menggambarkannya sebagai satu-satunya cara untuk membangkitkan kembali harapan perdamaian. “Tidak akan ada jalan menuju normalisasi dengan Israel tanpa adanya negara Palestina,” tambahnya dikutip Al-Arabiya, Jumat (26/9/2025).

    Negara-negara Arab dan Muslim telah memperjelas bahaya aneksasi Tepi Barat oleh Israel kepada Presiden AS Donald Trump. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa tidak akan ada perdamaian berkelanjutan di kawasan tersebut.

    “Beberapa negara telah menyampaikan dengan sangat jelas kepada presiden bahaya aneksasi jenis apa pun di Tepi Barat dan risiko yang ditimbulkannya tidak hanya terhadap potensi perdamaian di Gaza, tetapi juga terhadap setiap perdamaian berkelanjutan sama sekali,” kata Pangeran Faisal bin Farhan kepada wartawan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Dan saya merasa yakin bahwa Presiden Trump memahami posisi negara-negara Arab dan Muslim,” tegasnya.

    (tps/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Tawarkan 21 Poin Rencana Perdamaian ke Pemimpin Muslim, Apa Isinya?

    Trump Tawarkan 21 Poin Rencana Perdamaian ke Pemimpin Muslim, Apa Isinya?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan rencana baru untuk perdamaian di Jalur Gaza kepada para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti apa rencana perdamaian yang ditawarkan Trump itu?

    Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (26/9/2025), mengungkapkan bahwa Trump mempresentasikan rencana perdamaian berisi 21 poin dalam pertemuan dengan para pemimpin Arab dan Muslim di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat.

    “Saya pikir rencana itu menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan tersebut,” kata Witkoff dalam pernyataannya pada Rabu (24/9).

    “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan secara yakin, bahwa dalam beberapa hari ke depan, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” sebutnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Rencana perdamaian yang ditawarkan Trump itu telah didengar oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, dan Indonesia, yang menghadiri pertemuan dengan Trump.

    Namun isi secara lengkap dari rencana perdamaian itu belum diungkap ke publik. Sejauh ini, apa yang diketahui mengenai inisiatif terbaru Trump tersebut?

    – Bagaimana Rencana Trump Akhiri Pertempuran?

    Salah satu sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa rencana perdamaian itu mencakup gencatan senjata permanen di Jalur Gaza, pembebasan para sandera yang masih ditahan Hamas, penarikan pasukan Israel, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Menurut sumber tersebut, para pemimpin Arab dan Muslim menyambut baik usulan Trump tersebut, tetapi juga menyerukan diakhirinya operasi militer Israel di Jalur Gaza dan segala upaya pendudukan atas wilayah Palestina.

    Situs berita AS, Axios, menyebut Trump menekankan kepada para pemimpin Arab dan Muslim bahwa perang harus segera diakhiri, juga memperingatkan bahwa Israel berisiko semakin terisolasi secara internasional jika berlarut-larut.

    – Apa yang Terjadi pada Hamas?

    Menurut sumber diplomatik yang dikutip AFP, rencana Trump itu mengusulkan inisiatif tata kelola baru untuk Jalur Gaza tanpa melibatkan Hamas.

    Para pemimpin Arab dan Muslim, sebut sumber tersebut, menggarisbawahi dalam pertemuan dengan Trump itu bahwa mereka menentang langkah-langkah yang akan melemahkan reformasi Otoritas Palestina atau mencegahnya diberi wewenang untuk memerintah baik Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Dilaporkan oleh Axios bahwa rencana Trump mencakup beberapa peran bagi Otoritas Palestina, keberadaan pasukan keamanan yang menggabungkan warga Palestina dengan pasukan dari negara-negara Arab dan Muslim, serta pendanaan dari negara-negara regional untuk mendukung rekonstruksi dan pemerintahan baru di Jalur Gaza.

    Proposal AS itu digambarkan sebagai variasi gagasan yang dibahas selama enam bulan terakhir, yang diperbarui dari rencana sebelumnya oleh menantu Trump, Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

    – Jaminan Mencegah Aneksasi

    Para pemimpin Arab dan Muslim, menurut sumber diplomatik yang dikutip AFP, mendesak jaminan agar tidak ada aneksasi atas sebagian wilayah Tepi Barat atau tindakan apa pun yang akan mengubah status quo hukum dan sejarah di tempat-tempat suci Yerusalem.

    Sumber diplomatik itu mengungkapkan bahwa para pemimpin Arab dan Muslim juga mendesak jaminan agar tidak adanya pengusiran warga Gaza, agar tidak ada hambatan bagi kepulangan mereka, dan agar tidak ada upaya apa pun untuk menduduki Gaza.

    Menurut Axios, Trump mengatakan kepada para pemimpin Arab dan Muslim bahwa dirinya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    – Apa Respons Pemimpin Negara Arab-Muslim?

    Pernyataan bersama dari negara-negara Arab dan Muslim yang hadir dalam pertemuan pada Selasa (23/9), menyebutkan bahwa para pemimpin telah “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump, dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang”.

    Sumber diplomatik itu mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung “positif”.

    Para pejabat Arab, menurut laporan Axios, mengatakan para peserta meninggalkan pertemuan itu dengan “sangat penuh harapan” dan bahwa “untuk pertama kalinya kami merasa ada rencana serius yang dibahas”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)