Xcloud.id

Negara: Tepi Barat

  • Perluasan Pemukiman Ilegal Israel: Ancaman bagi Palestina – Halaman all

    Perluasan Pemukiman Ilegal Israel: Ancaman bagi Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan bahwa sekitar 5.000 hektar tanah di Tepi Barat telah direbut oleh zionis Israel.

    Menurut Smotrich, total luas tanah yang direbut mencapai 24.000 dunum atau sekitar 59.305 hektar.

    Alasan dan Tujuan Pencaplokan

    Pemerintah Israel menyebut tanah yang direbut sebagai “tanah negara.” Smotrich menjelaskan bahwa langkah ini diharapkan dapat berdampak pada perencanaan regional dan membentuk kembali wilayah tersebut.

    “tanah negara.” ungkapnya, seperti dilansir dari Al Mayadeen.

    Rencana Pembangunan Pemukiman

    Smotrich menegaskan bahwa tanah yang direbut akan digunakan untuk pembangunan pemukiman.

    “Proses ini menciptakan rangkaian pemukiman, membangun cadangan lahan bagi Israel untuk membangun infrastruktur dan jalan,” tambahnya.

    Dampak Terhadap Pendirian Negara Palestina

    Dalam sebuah posting di X, Smotrich menekankan bahwa lebih dari 23.000 dunum tanah akan digunakan untuk kepentingan pemukiman di wilayah yang dikenal sebagai Yosh.

    “Kami menentukan fakta di lapangan dan menggagalkan pendirian negara Palestina,” tegasnya.

    Perluasan Pemukiman Ilegal

    Media Channel 14 melaporkan bahwa pemukiman ilegal Israel, Maale Adumim, yang terletak di sebelah timur Al-Quds, akan diperluas sekitar 2.600 dunum (642 hektar) ke selatan.

    Perluasan tambahan juga direncanakan untuk pemukiman ilegal lainnya seperti Migdal Oz, Susya di Tepi Barat selatan, serta Yafit di Lembah Yordan.

    Deklarasi ini mencerminkan hampir setengah dari tanah yang dirampas dengan status tanah negara sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, sebagaimana disorot oleh Middle East Monitor.

    Langkah ini semakin mempersulit proses perdamaian dan pendirian negara Palestina yang diharapkan oleh banyak pihak.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Angkatan Udara Israel Cegat Rudal yang Diluncurkan dari Yaman, Tak Ada Sirene Berbunyi – Halaman all

    Angkatan Udara Israel Cegat Rudal yang Diluncurkan dari Yaman, Tak Ada Sirene Berbunyi – Halaman all

    Angkatan Udara Israel Cegat Rudal yang Diluncurkan dari Yaman, Tak Ada Sirene Berbunyi

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel pada Sabtu (7/12/2024) mengklaim kalau angkatan udaranya telah mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman sebelum memasuki wilayah udara Israel.

    Mengunggah pemberiahuan di platform X, juru bicara militer Israel mengkonfirmasi bahwa rudal itu dicegat oleh angkatan udara sebelum melanggar wilayah udara Israel.

    “Tidak ada sirene yang dipicu (pencegatan rudal),” tambahnya dalam laporan yang dilansir Anews, Sabtu.

    Sejak November 2023, Houthi Yaman telah menargetkan kapal kargo yang terkait dengan Israel atau Israel di Laut Merah dengan rudal dan drone, serta meluncurkan serangan di wilayah Israel.

    Pemimpin kelompok Ansar Allah, Abdul Malik Al-Houthi, mengumumkan Kamis lalu kalau tingkat kejahatan Israel selama 14 bulan telah mencapai titik di mana beberapa orang Israel sendiri mengakui bahwa itu adalah kejahatan genosida dan pembersihan etnis.

    Al-Houthi menekankan bahwa Kejahatan Israel terus berlanjut di Tepi Barat terhadap rakyat Palestina, selain menargetkan tempat-tempat suci Islam

    Houthi mengatakan tindakan ini dalam solidaritas dengan Gaza di tengah perang genosida Israel yang dimulai pada Oktober 2023 dan sejauh ini telah menewaskan lebih dari 44.600 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

    Bulan lalu Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional karena perangnya di Gaza.

    Dalam foto selebaran yang disediakan oleh pusat media Houthi, para petempur Houthi berpartisipasi dalam latihan militer pada 12 Maret 2024, di Sana’a, Yaman. (HandOut/Houthi via Getty Images)

    Operasi Gabungan dengan Irak

    Angkatan Bersenjata Yaman di pemerintah Sanaa mengumumkan pada tanggal 3 Desember bahwa mereka telah melaksanakan beberapa operasi gabungan dengan Perlawanan Islam di Irak (IRI) sebagai kelanjutan dari kampanye mereka dalam mendukung Gaza dan Palestina.

    Tentara Yaman dan faksi perlawanan Irak menyerang beberapa target di utara dan selatan Israel.

    “Angkatan Bersenjata Yaman, bekerja sama dengan Perlawanan Islam di Irak, melancarkan tiga operasi militer terhadap musuh Israel selama 48 jam terakhir,” kata Yahya Saree, juru bicara tentara pemerintah Sanaa, yang bergabung dengan gerakan perlawanan Ansarallah Yaman. 

    Operasi gabungan tersebut adalah sebagai berikut: “Dua operasi menargetkan dua target Israel di wilayah Palestina utara yang diduduki dengan sejumlah pesawat tanpa awak, dan operasi ketiga menargetkan target vital di wilayah Umm al-Rashrash (Eilat) dengan sejumlah pesawat tanpa awak.” 

    “Kami akan terus bersama para pejuang perlawanan Irak untuk menanggapi kejahatan musuh Israel terhadap saudara-saudara kami di Jalur Gaza,” lanjut pernyataan Yaman, seraya menambahkan bahwa operasi ini tidak akan berhenti sampai agresi berhenti dan pengepungan di Jalur Gaza dicabut.

    Sejak gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diumumkan akhir bulan lalu, tentara Yaman terus melakukan operasi angkatan laut serta serangan yang menargetkan wilayah Israel. 

    Tentara Israel mengumumkan pencegatan rudal balistik Yaman di luar wilayah udara Israel pada hari Minggu. 

    Hari itu, tentara Yaman menyatakan mereka menargetkan kapal perusak AS dan tiga kapal pasokan dengan rudal dan drone. 

    Sumber-sumber dalam perlawanan Irak mengonfirmasi minggu lalu bahwa mereka akan melanjutkan operasi untuk mempertahankan Gaza. 

    “Para pemimpin Komite Koordinasi Perlawanan Irak mengadakan pertemuan penting dan sepakat selama pertemuan tersebut untuk melanjutkan serangan melalui pesawat tanpa awak dan rudal canggih terhadap Israel pada tahap berikutnya, bahkan setelah gencatan senjata di Lebanon,” Kantor Berita Shafaq melaporkan pada tanggal 27 November, mengutip sumber dalam IRI. 

    Operasi Yaman-Irak bertepatan dengan serangan besar-besaran yang didukung Turki yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis terhadap Tentara Arab Suriah (SAA) di Suriah utara. 

    Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin serangan terhadap Suriah, diketahui memiliki hubungan yang erat dengan Israel. 

    “Upaya entitas Zionis untuk membuka front sekunder melalui agen-agennya di Suriah, yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dan membubarkan Nexus Perlawanan, tidak akan melemahkan tekad kami,” kata Akram al-Kaabi, sekretaris jenderal Gerakan Al-Nujaba Irak, pada tanggal 3 Desember. 

    “Fokus kami akan tetap teguh pada Al-Aqsa, dan kami tidak akan goyah dalam mendukung Gaza atau menyimpang dari tujuan utama kami: Pembebasan Palestina yang diduduki,” tambahnya. 

     

    (oln/mba/Anws/TC/*)

     

  • Zionis Israel Rebut 5.000 Tanah Milik Palestina, Smotrich: Gagalkan Pendirian Negara Palestina! – Halaman all

    Zionis Israel Rebut 5.000 Tanah Milik Palestina, Smotrich: Gagalkan Pendirian Negara Palestina! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekitar 5.000 hektar tanah di Tepi Barat, Palestina telah direbut oleh zionis Israel.

    Hal itu diumumkan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.

    Smotrich menyebut jumlah tepatnya tanah di wilayah Tepi Barat yang direbut, yakni seluas 24.000 dunum atau sekitar 5.930,5 hektar).

    Sementara Pusat Informasi Palestina menyebut Israel mengatakan tanah itu sebagai “tanah negara”.

    Pemerintahan zionis menyebut langkah itu diharapkan akan berdampak pada perencanaan regional dan membentuk kembali wilayah tersebut.

    “Tepat pada waktunya, hari ini kami menyelesaikan proses rumit untuk mengumumkan 24.000 dunum tanah negara baru di Tepi Barat,” kata Smotrich, mengutip Al Mayadeen.

    Smotrich juga bersikeras akan menggunakan tanah yang direbut itu untuk dibangun, salah satunya sebagai pemukiman.

    “Proses ini menciptakan rangkaian pemukiman, membangun cadangan lahan bagi Israel untuk membangun pemukiman, infrastruktur, dan jalan.”

    “Serta menjamin bahwa kami akan terus memperkuat pemukiman, dan kami akan tetap di sini,” tambah Menteri Israel tersebut.

    Dalam sebuah posting di X, Smotrich menekankan bahwa lebih dari 23.000 dunam tanah untuk kepentingan pemukiman di Yosh.

    “Kami menentukan fakta di lapangan dan menggagalkan pendirian negara Palestina!”

    Media Channel 14 menjelaskan bahwa pemukiman ilegal Israel Ma’ale Adumim, yang terletak di sebelah timur al-Quds yang diduduki, akan diperluas sekitar 2.600 dunum (642 hektar) ke selatan.

    Hal ini menciptakan rantai pemukiman yang terkait dengan pemukiman ilegal Kedar.

    Perluasan tambahan direncanakan untuk pemukiman ilegal seperti Migdal Oz dan Susya di Tepi Barat selatan, serta Yafit di Lembah Yordan, catat media tersebut.

    Deklarasi ini mewakili hampir setengah dari tanah yang dirampas dengan status “tanah negara” sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, sebagaimana disorot oleh Middle East Monitor.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Netanyahu Kali Ini Tunjukkan Keseriusan dalam Mencapai Kesepakatan di Gaza, Ada Intervensi Trump – Halaman all

    Netanyahu Kali Ini Tunjukkan Keseriusan dalam Mencapai Kesepakatan di Gaza, Ada Intervensi Trump – Halaman all

    Dapat Intervensi Trump, Netanyahu Kali Ini Tunjukkan Keseriusan dalam Mencapai Kesepakatan di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Sumber politik yang dekat dengan pemerintah Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya menunjukkan keseriusan dalam negosiasi mengenai perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas.

    Netanyahu telah mengambil inisiatif untuk mengajukan proposal terbaru yang mencakup ide-ide baru yang serupa dengan perjanjian gencatan senjata bisa dicapai dengan Lebanon.

    Sumber tersebut mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang mendorong Netanyahu untuk membuat kemajuan ke arah ini.

    Yang paling penting adalah intervensi efektif dari Presiden terpilih AS Donald Trump dan timnya dalam pembicaraan dengan kru yang dekat dengan Netanyahu.

    Kru yang dipimpin oleh Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, yang dianggap sebagai orang kepercayaan dan sekretaris terdekat Netanyahu dan dihormati terutama oleh Trump.

    Menurut situs web Walla, Trump mengirim pesan tegas dan kategoris di mana ia mengancam para pemimpin Hamas dengan neraka baru di satu sisi, dan di mana ia meyakinkan Israel bahwa ia tidak akan menerima kelanjutan perang tanpa tujuan dan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan hal yang sama. 

    Mencapai kesepakatan, dan tuntutan tegasnya agar dia ingin kesepakatan ini diselesaikan sebelum dia memasuki Gedung Putih.

    Alasan kedua adalah Netanyahu kini mampu meyakinkan pemerintahannya mengenai kesepakatan ini, karena kesepakatan tersebut merupakan perjanjian gencatan senjata sementara yang akan terus diuji dan tetap membuka pintu untuk kembali berperang, seperti yang terjadi di Lebanon. 

    Di mana tentara Israel terus melakukan serangan dan operasi bahkan setelah gencatan senjata. 

    Dalam hal ini, hanya Menteri Keamanan Nasional yang ekstremis, Itamar Ben Gvir, yang secara serius menolak perjanjian tersebut.

    Dan bahkan hal ini lemah dan tidak menimbulkan ancaman untuk menggulingkan pemerintah Netanyahu, di mana ia akan mendapatkan keistimewaan di bidang pemukiman di Tepi Barat. 

    Dan tetap memasukkan gagasan pemukiman di Jalur Gaza dalam agendanya.

    Namun alasan yang paling penting adalah bahwa perhitungan pribadi Netanyahu telah berubah. 

    Jika dia tidak mengambil tindakan menuju kesepakatan tersebut, fokus masyarakat Israel akan tertuju pada persidangan Netanyahu dalam kasus korupsi, yang akan dilanjutkan pada Selasa depan, dan berminggu-minggu akan dihabiskan untuk mendengarkan kesaksiannya sebagai tersangka utama. 

    Laporan ini juga akan fokus pada kasus-kasus korupsi lain yang meledak di hadapan Netanyahu dan pemerintahannya, seperti isu kebocoran file keamanan yang melanggar hukum.

    Sedangkan menuju kesepakatan, fokusnya akan tertuju pada perundingan dan tahapan implementasi kesepakatan, dalam beberapa tahap, selangkah demi selangkah, dan akan meliput berita pengadilan selama beberapa minggu. 

    Dalam posisi ini, Netanyahu dan para penasihat strategisnya didasarkan pada fakta bahwa oposisi partai lemah dan tidak memanfaatkan krisis pemerintah dan koalisinya dengan baik. Masyarakat umum juga sudah bosan dengan penundaan dalam mencapai kesepakatan.

    Koresponden militer surat kabar “Maariv”, Avi Ashkenazi, menjelaskan alasan lain perubahan sikap Netanyahu, yakni terbitnya hasil investigasi pembunuhan 6 tahanan Israel yang ditahan “Hamas” pada Februari lalu, yang hanya terungkap pada bulan Agustus, dan ternyata mereka ditembak mati oleh orang-orang Hamas, yang menerima perintah untuk membunuh setiap tahanan jika pasukan Israel mendekat untuk membebaskannya secara militer. 

    Dia juga menegaskan bahwa meskipun para tahanan ini tidak ditembak mati, mereka akan melakukannya telah mati seperti… Para penculik dan pengawal mereka berasal dari Hamas akibat gas beracun yang ditimbulkan oleh serangan Israel. 

    Oleh karena itu, kemungkinan untuk membebaskan mereka dengan paksa saat mereka masih hidup kini mendekati nol.

    Optimisme yang hati-hati

    Ashkenazi berkata, “Ada optimisme yang hati-hati di kalangan aparat keamanan dan tentara Israel mengenai masalah ini. Mereka yang berada di sekitar negosiasi – di Mossad, Shin Bet, dan tentara – tidak ingin media diberitahu tentang perkembangan tersebut. 

    Penjelasannya adalah bahwa mereka tidak ingin mengembangkan ekspektasi di kalangan masyarakat, namun di tingkat tempur di militer mereka menceritakan tentang perubahan yang terjadi di Gaza.” Menurut sumber-sumber tersebut, Hamas sedang berubah dan mulai melunakkan posisinya.

    Sumber-sumber ini menyebutkan beberapa alasan perubahan di tubuh Hamas, yang pertama adalah likuidasi Yahya Sinwar, yang menyebabkan guncangan di semua tingkat organisasi. 

    Alasan kedua adalah operasi “Divisi 162” di Jabalia utara dan Beit Lahia. Tentara melenyapkan lebih dari 1.300 anggota perlawanan di sana, dan menangkap sekitar 1.500 lainnya. 

    Operasi ini berdampak pada salah satu jangkar operasional dan moral Hamas di Gaza. Alasan ketiga adalah ketegasan tentara Israel di Lebanon selatan dan mundurnya Hizbullah yang terpaksa menyerah untuk melanjutkan pertempuran.

    Saluran 11 televisi resmi Israel telah mengkonfirmasi bahwa “setiap hari tentara Israel kehilangan tekanannya terhadap Hamas. 

    Tentara tenggelam dalam lumpur Gaza, dan fakta bahwa tingkat politik tidak memiliki rencana strategis untuk masa depan Gaza membuat kita semakin terkejut. sulit untuk bekerja secara fokus.”

    Gencatan senjata sementara

    Saluran tersebut mengutip para pejabat Israel yang mengatakan bahwa “Israel mengajukan kepada Hamas melalui Mesir pada awal minggu ini sebuah proposal mengenai garis besar perjanjian yang diperbarui untuk membebaskan warga Israel yang diculik dan gencatan senjata sementara di Gaza.” 

    Informasi awal menunjukkan bahwa proposal baru Israel tidak berbeda secara signifikan dengan proposal yang dibahas sebelumnya, dan berfokus pada upaya implementasi tahap pertama dari kesepakatan yang dinegosiasikan pada Agustus lalu, yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil dan tidak membuahkan hasil.

    Pejabat senior Israel mengatakan bahwa usulan Israel yang diperbarui telah disetujui dalam diskusi yang diadakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada hari Minggu, dengan sejumlah menteri senior dan kepala badan keamanan. 

    Prinsip-prinsip garis besar yang diperbarui telah disampaikan kepada para pejabat intelijen Mesir, dan mereka menyampaikannya kepada perwakilan Hamas dalam pembicaraan yang diadakan di Kairo pada hari Senin dan Selasa.

    Proposal yang diperbarui mencakup kesiapan Israel untuk melakukan gencatan senjata antara 42 dan 60 hari, dan pembebasan semua wanita yang masih hidup dan ditahan oleh Hamas, dan semua pria yang masih hidup berusia di atas 50 tahun yang ditahan oleh Hamas, selain mereka yang diculik, orang yang berada dalam kondisi kesehatan yang serius.

    Israel sebelumnya menuntut pembebasan 33 orang yang diculik dan masih hidup dari kelompok usia dan sosial tersebut, namun saat ini Israel siap melepaskan jumlah yang lebih kecil. 

    Salah satu alasan perkiraan ini adalah bahwa beberapa korban penculikan dari kategori ini sudah tidak hidup lagi.

    Sebagai imbalannya, Israel siap melepaskan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan orang-orang yang diculik, beberapa di antaranya menjalani hukuman penjara seumur hidup.

    SUMBER: ASHARQ AL-AWSAT

  • Mahkamah Internasional Memulai Sidang Bersejarah terkait Perubahan Iklim

    Mahkamah Internasional Memulai Sidang Bersejarah terkait Perubahan Iklim

    Jakarta –

    Masyarakat Kepulauan Pasifik dulunya hidup harmonis dengan lautan, kini rumah mereka terancam oleh naiknya permukaan air laut. Biang keroknya sebagian besar disebabkan oleh pemanasan suhu global yang terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil untuk produksi energi dan transportasi.

    “Kenaikan permukaan air laut merupakan masalah besar bagi negara-negara kepulauan kecil dengan lahan terbatas yang bisa ditinggali penduduknya,” papar pejabat eksekutif World’s Youth for Climate Justice Jule Schnakenberg. Ia menambahkan, problem itu juga membatasi akses penduduk terhadap air bersih untuk minum, menanam bahan makanan, dan memasak.

    Para pegiat lingkungan mengatakan, pelanggaran hak asasi manusia seperti inilah yang memotivasi mereka untuk melobi pemerintah agar mengambil tindakan hukum.

    Terkait hal ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pengadilan tertinggi, Mahkamah Internasional (ICJ), untuk memberikan pendapat hukum tentang kewajiban negara-negara terkait perubahan iklim.

    Dipimpin oleh Kepulauan Pasifik Vanuatu, 98 negara dari seluruh dunia dan 12 organisasi internasional siap memberikan pernyataan lisan kepada ICJ selama dua minggu ke depan.

    Hakim di pengadilan akan mengeluarkan “advisory opinion” atau pendapat atau opini nasihat mengenai masalah tersebut — dan konsekuensi hukum bagi pemerintah yang gagal bertindak atau telah mengambil tindakan yang secara signifikan membahayakan lingkungan.

    “Bagi sebagian dari kami, ini adalah perjalanan yang memakan waktu lima tahun dan kami menyadari tonggak sejarah ini bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai titik pengecekan, titik memeriksa kembali, karena ini adalah langkah lain ke arah yang benar dalam perjuangan untuk keadilan iklim ini,” ujar Siosiua Veikune, seorang juru kampanye dari kelompok Mahasiswa Kepulauan Pasifik Melawan Perubahan Iklim.

    Bersembunyi di Balik Perjanjian Paris

    Di sana, permukaan air naik hampir dua kali lebih cepat dari rata-rata global, dengan peningkatan 10 hingga 15 sentimeter di barat Pasifik sejak 1993, demikian menurut Organisasi Meteorologi Dunia.

    Penilaian PBB menempatkan target pengurangan emisi saat ini yang dijanjikan oleh negara-negara berdasarkan Perjanjian Paris Internasional, di jalur kenaikan suhu global hingga 2,9 derajat Celsius. Itu jauh di atas batas yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut yaitu dua derajat dengan upaya untuk menjaga pemanasan global hingga 1,5 Celsius.

    “Ada kesenjangan yang tidak masuk akal antara kebijakan negara yang seharusnya dan di mana kebijakan tersebut berada saat ini dan apa yang dituntut oleh keadilan dan sains untuk mencegah bencana iklim,” papar Joie Chowdhury, yang merupakan pengacara senior di Pusat Hukum Lingkungan Internasional (CIEL), kepada DW.

    Pakar hukum mengatakan, pendapat nasihat tersebut akan memperjelas kewajiban negara berdasarkan undang-undang yang sudah ada dan melampaui cakupan Perjanjian Paris.

    “Para pencemar lingkungan besar ini mencoba bersembunyi di balik Perjanjian Paris,” ujar Margaretha Wewerinke-Singh, yang mewakili Vanuatu dalam sidang iklim ICJ. Dia mengatakan pertanyaan sebenarnya adalah, apakah pengadilan akan “mengkonfirmasi bahwa ada lebih dari Perjanjian Paris dan bahwa kewajiban-kewajiban lain ini juga berlaku secara paralel.”

    ICJ adalah satu dari tiga pengadilan yang diminta untuk menerbitkan opini atau pendapat nasihat tentang kewajiban negara-negara terkait perubahan iklim.

    Pada bulan Mei, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut adalah yang pertama mengeluarkan pendapat nasihatnya, yang mengakui gas rumah kaca sebagai bentuk polusi laut. Pengadilan ini menyoroti kewajiban negara-negara berdasarkan hukum laut sebagai tambahan dari kewajiban dalam Perjanjian Paris.

    Setelah sidang awal tahun ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika diharapkan untuk menyampaikan pendapatnya tentang kewajiban negara-negara untuk melindungi hak asasi manusia terkait perubahan iklim sebelum ICJ mengeluarkan pendapatnya.

    Selain mempertimbangkan dua pendapat atau opini nasihat sebelumnya, para ahli mengatakan ICJ juga akan mempertimbangkan putusan-putusan iklim penting lainnya, seperti putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa bahwa Swiss telah melanggar hak asasi manusia warganya dengan tidak memenuhi target pengurangan emisi sebelumnya.

    “Kami ingin bergerak ke arah aksi iklim berbasis hak asasi manusia, sehingga masyarakat tahu bahwa mereka memiliki satu atau banyak hak asasi manusia, dan bahwa negara mereka harus mengambil semua langkah yang diperlukan, dan melakukannya berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia, dan jika negara tidak melakukannya, Anda memiliki hak hukum untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atau perusahaan Anda,” tegas Schnakenberg.

    Cetak biru untuk litigasi iklim

    Meskipun pendapat nasihat dari ICJ tidak mengikat secara hukum, pendapat tersebut memiliki signifikansi politik dan hukum.

    Pada bulan Oktober, pemerintah Irlandia memutuskan untuk menangguhkan perdagangan dengan Israel secara sepihak atas produk-produk yang berasal dari Tepi Barat yang diduduki, menyusul pendapat nasihat ICJ atas pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.

    Para ahli hukum mengatakan, pendapat nasihat ICJ tentang perubahan iklim dapat memiliki konsekuensi politik yang serupa – khususnya karena negara-negara bersiap untuk mengajukan target pengurangan emisi gas rumah kaca baru menjelang pertemuan puncak iklim COP berikutnya pada bulan November 2025.

    “Itu mungkin akan menjadi hasil yang ideal, bahwa pengadilan hanya memberikan koreksi arah yang diperlukan untuk negosiasi itu sendiri, sehingga ambisinya meningkat,” kata Wewerinke-Singh.

    Jika bukan itu hasilnya, Chowdhury mengatakan pendapat tersebut dapat memberikan “cetak biru hukum” internasional yang berlaku untuk perubahan iklim, dengan potensi litigasi melalui pengadilan domestik dan internasional.

    Saat ini, terdapat lebih dari 2.000 kasus iklim yang terjadi di seluruh dunia terhadap negara dan perusahaan.

    “Tentu saja, Anda harus membuktikan hubungan sebab-akibatnya dan itu akan bergantung pada kasus per kasus, tetapi yang dapat dilakukan pengadilan adalah menetapkan bahwa prinsip hukum untuk pemulihan dan ganti rugi memang ada menurut hukum internasional,” tambah Chowdhury.

    Setelah bertahun-tahun berjuang dan akhirnya berhasil mencapai sidang ICJ di Den Haag, Schakenberg mengatakan, ia dan para pegiat yang bekerja dengannya di Pasifik dan di seluruh dunia merasa penuh harapan.

    “Sepanjang kampanye ini, kami selalu mengatakan, kami adalah orang-orang optimistis yang keras kepala, dan saya rasa kita hanya perlu percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi,” tandasnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Majelis Umum PBB Dorong Pembentukan Negara Palestina, Serukan Israel Mundur!

    Majelis Umum PBB Dorong Pembentukan Negara Palestina, Serukan Israel Mundur!

    Jakarta –

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah-wilayah Palestina yang diduduki dan mendorong pembentukan negara Palestina. Majelis Umum PBB juga sepakat untuk menyelenggarakan konferensi internasional pada bulan Juni tahun mendatang untuk mencoba memulai solusi dua negara.

    Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada hari Selasa (3/12) waktu setempat dengan suara 157 negara setuju dan 8 menolak, serta 7 abstain, Majelis menyatakan “dukungan yang tak tergoyahkan, sesuai dengan hukum internasional, untuk solusi dua negara Israel dan Palestina.” Amerika Serikat dan Israel termasuk di antara negara-negara yang menolak resolusi ini.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (4/12/2024), Majelis mengatakan kedua negara harus “hidup berdampingan dalam damai dan aman di dalam perbatasan yang diakui, berdasarkan perbatasan pra-1967.”

    Majelis tersebut menyerukan pertemuan internasional tingkat tinggi di New York pada bulan Juni 2025, yang akan diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, untuk menghidupkan kembali upaya diplomatik guna mewujudkan solusi dua negara.

    Majelis tersebut menyerukan “terwujudnya hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk negara merdeka mereka.”

    Diketahui bahwa PBB menganggap Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Jalur Gaza diduduki secara tidak sah oleh Israel.

  • Menteri Ekstremis Israel Larang Masjid Kumandangkan Azan

    Menteri Ekstremis Israel Larang Masjid Kumandangkan Azan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keamanan Nasional Israel dari kelompok Yahudi ekstremis, Itamar Ben Gvir, melarang seluruh masjid di Israel dan Tepi Barat mengumandangkan azan untuk salat lima waktu.

    Ben Gvir dalam akun X menyatakan bahwa kumandang azan dianggap terlalu mengganggu warga Israel sehingga harus dilarang.

    Ia kemudian menyebutkan bahwa kebijakan itu diumumkan bersamaan dengan menteri ekstremis Israel lainnya, Idit Silman yang mengatakan bahwa azan di masjid adalah “suara bising yang tidak masuk akal”, demikian dikutip dari Arab News.

    Ben Gvir kemudian menyatakan bahwa pelanggaran terhadap aturan itu merupakan sebuah “pelanggaran hukum.” Ia juga menegaskan rasa bangganya atas pelarangan azan di masjid-masjid.

    Menteri kelompok Yahudi garis keras itu bahkan menilai azan tersebut berbahaya bagi warga Israel yang tinggal di dekat masjid.

    Televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa Ben Gvir meminta kepolisian segera menjalankan perintahnya memasuki masjid-masjid, menyita pengeras suara dan menerapkan denda jika ada pelanggaran.

    Pemimpin Partai Persatuan Arab, Mansour Abbas, mengatakan Ben Gvir sengaja “berupaya mengipasi api dan menarik warga Arab muslim terpancing dalam provokasinya.”

    “Dia (Ben Gvir) gagal di Masjid Al Aqsa dan hari ini mencoba memprovokasi seluruh masjid. Ben Gvir secara konstan mencoba menyabotase kehidupan di negeri ini dan saatnya mengakhiri semua ini,” kata Abbas dalam akun X.

    Anggota Parlemen Israel Knesset, Gilad Kariv, turut mengecam keputusan Ben Gvir yang menilai kebijakan itu “membahayakan” Israel. Ia juga mengatakan Ben Gvir akan terus melakukan segala cara untuk mengobarkan api permusuhan.

    “Si bajingan ini (Ben Gvir) tak akan berhenti hingga korek api berhasil menyalakan tong bahan bakar,” tulis Kariv dalam akun X.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Serangan Israel Tewaskan 4 Orang di Tepi Barat

    Serangan Israel Tewaskan 4 Orang di Tepi Barat

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa pasukan Israel menewaskan empat orang di Tepi Barat yang diduduki. Di hari yang sama pada hari Minggu (1/12) waktu setempat, Israel mengumumkan serangan yang menewaskan empat “teroris.”

    Kementerian Kesehatan Palestina memperbarui jumlah korban tewas dari sebelumnya dua orang, dengan mengatakan empat orang tewas “akibat agresi pendudukan di desa Siir, distrik Jenin,” mengacu pada Israel.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (2/12/2024), militer Israel mengatakan dalam pernyataan bersama dengan badan keamanan internal Shin Bet bahwa “sel teroris yang bertanggung jawab atas beberapa serangan penembakan di daerah Gilboa telah dibasmi” dalam sebuah serangan.

    Dikatakan empat “teroris” tewas dalam serangan itu. “Segera setelah serangan itu, tentara (Israel) melakukan serangan terarah di daerah itu dan menemukan tiga senjata di tubuh para teroris,” kata militer Israel. Kelompok Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan sebelumnya pada hari Minggu, bahwa pasukan Israel telah “mencegah tim kami mencapai lokasi bombardir” di dekat Siir.

    “Pagi harinya, pesawat-pesawat datang dan mulai mengebom daerah ini,” kata Fares Irshaid, seorang warga desa tersebut. “Tak lama setelah itu, tentara menyerbu seluruh daerah tersebut. Mereka mendeklarasikannya sebagai zona militer tertutup.”

    “Ada sekelompok pemuda, termasuk keponakan saya dan putra tetangga kami, dan kami tidak tahu nasib mereka,” katanya kepada AFP.

    Bulan lalu, tentara Israel melancarkan beberapa serangan di Jenin, menewaskan sembilan orang, sebagian besar dari mereka adalah militan Palestina.

  • Eks Menhan Israel Bilang Negaranya Lakukan Pembersihan Etnis di Gaza

    Eks Menhan Israel Bilang Negaranya Lakukan Pembersihan Etnis di Gaza

    Tel Aviv –

    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Moshe Yaalon, menyatakan militer negaranya sendiri telah melakukan kejahatan perang dan praktik “pembersihan etnis” di wilayah Jalur Gaza. Tuduhan ini menuai reaksi keras di kalangan pemerintahan dan politisi Israel.

    Yaalon, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (2/12/2024), mengatakan kepada media lokal Israel bahwa kelompok garis keras dalam kabinet sayap kanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu berupaya mengusir warga Palestina di Jalur Gaza bagian utara dan ingin membangun kembali permukiman Yahudi di sana.

    “Saya terpaksa memperingatkan tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang disembunyikan dari kami. Pada akhirnya, kejahatan perang sedang dilakukan,” ucap Yaalon saat berbicara kepada televisi lokal Israel, Kan, pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Yaalon yang kini berusia 74 tahun merupakan mantan Kepala Staf Militer Israel yang berhaluan keras. Dia menjabat sebagai panglima militer Israel antara tahun 2002 hingga tahun 2005 lalu, tepat sebelum penarikan sepihak pasukan Tel Aviv dari Jalur Gaza.

    Yaalon kemudian menjabat sebagai Menhan Israel periode tahun 2013-2016 dan sempat menjabat Wakil PM Israel, sebelum mengundurkan diri pada tahun 2016 karena perbedaan pendapat dengan Netanyahu yang saat itu menjabat PM. Sejak mengundurkan diri, Yaalon menjadi pengkritik keras untuk Netanyahu.

    “Ruas jalanan yang kita lalui adalah penaklukan, aneksasi, dan pembersihan etnis,” ucap Yaalon dalam wawancara dengan televisi swasta Democrat TV pada Sabtu (30/11) waktu setempat.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal “pembersihan etnis” yang disebutnya, Yaalon menambahkan: “Apa yang terjadi di sana? Tidak ada lagi Beit Lahiya, tidak ada lagi Beit Hanoun, militer melakukan intervensi di Jabalia dan kenyataannya, tanah tersebut dibersihkan dari orang-orang Arab.”

    Lihat juga Video ‘Serangan Israel di Tepi Barat Tewaskan 4 Orang’:

  • VIDEO: Serangan Israel di Tepi Barat Tewaskan 4 Orang

    VIDEO: Serangan Israel di Tepi Barat Tewaskan 4 Orang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Setidaknya empat orang tewas dalam serangan Israel di dekat Jenin, Tepi Barat pada Minggu (1/2).

    Rekaman memperlihatkan mobil-mobil yang rusak dengan jendela pecah di TKP.

    Militer Israel mengonfirmasi bahwa telah melakukan serangan terhadap ‘teroris’ di daerah tersebut.

    Kekerasan di Tepi Barat terus meningkat saat agresi brutal Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Israel melakukan penyisiran di Tepi Barat setiap hari dengan ribuan penangkapan.