TRIBUNNEWS.COM, DUBAI – Tahun 2025 akan menjadi tahun perhitungan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan musuh bebuyutan negaranya, Iran.
Pemimpin veteran Israel itu siap memperkuat tujuan strategis selanjutnya.
Yakni memperketat kontrol militernya atas Gaza, menggagalkan ambisi nuklir Iran, dan memanfaatkan pembubaran sekutu Teheran-Hamas Palestina, Hizbullah Lebanon, dan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Runtuhnya Assad, tersingkirnya para pemimpin tinggi Hamas dan Hizbullah, serta hancurnya struktur militer mereka menandai serangkaian kemenangan monumental bagi Netanyahu.
Tanpa Suriah, aliansi yang telah dibina Teheran selama beberapa dekade telah hancur.
Dikutip dari Reuters, Sabtu (21/12/2024), seiring melemahnya pengaruh Iran, Israel muncul sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut.
Netanyahu siap memusatkan perhatian pada ambisi nuklir dan program rudal Iran serta menerapkan fokus yang kuat untuk membongkar dan menetralisir ancaman strategis ini terhadap Israel.
Iran, kata pengamat Timur Tengah, menghadapi pilihan yang sulit yakni melanjutkan program pengayaan nuklirnya atau mengurangi aktivitas atomnya dan menyetujui perundingan.
“Iran sangat rentan terhadap serangan Israel, khususnya terhadap program nuklirnya,” kata Joost R. Hiltermann, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara dari International Crisis Group.
“Saya tidak akan terkejut jika Israel melakukannya, tetapi itu tidak akan menyingkirkan Iran.”
“Jika mereka (Iran) tidak mundur, Trump dan Netanyahu mungkin akan menyerang, karena sekarang tidak ada yang bisa menghalangi mereka,” kata analis Palestina Ghassan al-Khatib, merujuk pada Presiden terpilih Donald Trump .
Khatib berpendapat bahwa kepemimpinan Iran, yang telah menunjukkan pragmatisme di masa lalu, mungkin bersedia berkompromi untuk menghindari konfrontasi militer.
Trump, yang menarik diri dari perjanjian tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia yang bertujuan untuk mengekang tujuan nuklir Teheran, kemungkinan akan meningkatkan sanksi terhadap industri minyak Iran.
Meskipun ada seruan untuk kembali ke negosiasi dari para kritikus yang melihat diplomasi sebagai kebijakan jangka panjang yang lebih efektif.
Korupsi Netanyahu
Di tengah kekacauan di Iran dan Gaza, persidangan korupsi Netanyahu yang telah berlangsung lama, yang dilanjutkan pada bulan Desember, juga akan memainkan peran penting dalam membentuk warisannya.
Untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang Gaza pada tahun 2023, Netanyahu mengambil sikap dalam persidangan yang telah memecah belah warga Israel.
Dengan berakhirnya tahun 2024, Perdana Menteri Israel kemungkinan akan setuju untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Hamas untuk menghentikan perang Gaza yang telah berlangsung selama 14 bulan dan membebaskan sandera Israel yang ditawan di daerah kantong tersebut, menurut sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut.
Namun Gaza akan tetap berada di bawah kendali militer Israel jika tidak ada rencana AS pascaperang agar Israel menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina (PA), yang ditolak Netanyahu.
Negara-negara Arab tidak menunjukkan keinginan untuk menekan Israel agar berkompromi atau mendorong PA yang sedang membusuk untuk merombak kepemimpinannya guna mengambil alih.
“Israel akan tetap berada di Gaza secara militer di masa mendatang karena penarikan pasukan akan membawa risiko Hamas melakukan reorganisasi. Israel percaya bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan perolehan militer adalah dengan tetap berada di Gaza,” kata Khatib kepada Reuters.
Bagi Netanyahu, hasil seperti itu akan menandai kemenangan strategis, yang mengonsolidasikan status quo yang sejalan dengan visinya:
Mencegah berdirinya negara Palestina sambil memastikan kontrol jangka panjang Israel atas Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur — wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian integral negara Palestina di masa depan.
Perang Gaza meletus ketika militan Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang, menurut penghitungan Israel.
Israel menanggapi dengan serangan udara dan darat yang telah menewaskan 45.000 orang, kata otoritas kesehatan di sana, menyebabkan 1,2 juta orang mengungsi dan membuat sebagian besar wilayah kantong itu hancur.
Meskipun pakta gencatan senjata akan segera mengakhiri permusuhan di Gaza, namun hal itu tidak akan menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang lebih dalam dan telah berlangsung puluhan tahun, kata pejabat Arab dan Barat.
Di lapangan, prospek berdirinya negara Palestina, sebuah opsi yang berulang kali dikesampingkan oleh pemerintahan Netanyahu, menjadi semakin tidak mungkin tercapai, dengan para pemimpin pemukim Israel optimis bahwa Trump akan selaras dengan pandangan mereka.
Meningkatnya kekerasan pemukim dan meningkatnya kepercayaan diri gerakan pemukim – papan iklan jalan raya di beberapa wilayah Tepi Barat bertuliskan pesan dalam bahasa Arab “Tidak Ada Masa Depan di Palestina” – mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap warga Palestina.
Bahkan jika pemerintahan Trump berupaya keras untuk mengakhiri konflik tersebut, “resolusi apa pun akan mengikuti ketentuan Israel,” kata Hiltermann dari Crisis Group.
“Semuanya sudah berakhir jika menyangkut negara Palestina, tetapi orang-orang Palestina masih ada di sana,” katanya.
Pada masa jabatan Trump sebelumnya, Netanyahu memperoleh beberapa kemenangan diplomatik, termasuk
Kesepakatan Abad Ini,” rencana perdamaian yang didukung AS yang diluncurkan Trump pada tahun 2020 untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Rencana tersebut, jika dilaksanakan, menandai perubahan dramatis dalam kebijakan AS dan perjanjian internasional dengan secara terang-terangan berpihak pada Israel dan menyimpang tajam dari kerangka kerja tanah untuk perdamaian yang telah lama ada, yang secara historis telah memandu negosiasi.
Kesepakatan ini akan memungkinkan Israel untuk mencaplok wilayah yang luas di Tepi Barat yang diduduki, termasuk permukiman Israel dan Lembah Yordan. Kesepakatan ini juga akan mengakui Yerusalem sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi” – yang secara efektif menolak klaim Palestina atas Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka, aspirasi utama dalam tujuan kenegaraan mereka dan sesuai dengan resolusi PBB.
Suriah di Tengah Krisis
Di seberang perbatasan Israel, Suriah berada pada titik kritis menyusul penggulingan Assad oleh pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa, yang lebih dikenal sebagai Abu Mohammed al-Golani.
Golani kini menghadapi tugas berat untuk mengonsolidasikan kendali atas Suriah yang terpecah-pecah, di mana militer dan kepolisian telah runtuh.
HTS harus membangun kembali dari awal, mengamankan perbatasan dan menjaga stabilitas internal terhadap ancaman dari para jihadis, sisa-sisa rezim Assad, dan musuh lainnya.
Ketakutan terbesar di kalangan warga Suriah dan pengamat adalah apakah HTS, yang pernah terkait dengan al-Qaeda tetapi sekarang menampilkan dirinya sebagai kekuatan nasionalis Suriah untuk mendapatkan legitimasi, akan kembali ke ideologi Islam yang kaku.
Kemampuan kelompok tersebut – atau kegagalannya – untuk menavigasi keseimbangan ini akan membentuk masa depan Suriah, rumah bagi berbagai komunitas Sunni, Syiah, Alawi, Kurdi, Druze, dan Kristen.
“Jika mereka berhasil dalam hal itu (nasionalisme Suriah), ada harapan bagi Suriah, tetapi jika mereka kembali ke zona nyaman Islamisme yang sangat ternoda ideologis, maka itu akan memecah belah Suriah,” kata Hiltermann.
“Anda bisa mengalami kekacauan dan kelemahan Suriah dalam jangka waktu lama, seperti yang kita lihat di Libya dan Irak.”
