Negara: Tepi Barat

  • Ratusan Lembaga Budaya Belanda-Belgia Umumkan Boikot ke Israel

    Ratusan Lembaga Budaya Belanda-Belgia Umumkan Boikot ke Israel

    JAKARTA –  Lebih dari 300 museum, organisasi seni, dan budaya di Belanda dan Belgia telah mengumumkan boikot budaya terhadap Israel.

    Mereka menyatakan akan memutuskan hubungan dengan lembaga-lembaga Israel atas perang di Gaza dan pendudukan Tepi Barat.

    Deklarasi yang ditandatangani oleh 302 lembaga dan 878 seniman individu menyatakan sektor budaya tidak bisa lagi berdiam diri dalam menghadapi “kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang diakui oleh semua otoritas yang berwenang.”

    “Sebagai anggota sektor budaya Belanda dan Belgia, kami menolak untuk berdiam diri dalam menghadapi genosida terhadap rakyat Palestina,” menurut pernyataan tersebut dilansir ANTARA dari Anadolu, Jumat, 3 Oktober.

    Mereka menekankan boikot tersebut ditujukan kepada badan-badan negara Israel dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, bukan individu Yahudi atau warga Israel secara umum.

    Langkah tersebut menyusul seruan yang telah lama disuarakan oleh para seniman dan masyarakat sipil Palestina. Deklarasi tersebut menambahkan bahwa lembaga-lembaga yang secara terbuka menentang praktik genosida, pendudukan, dan apartheid akan dikecualikan.

    Boikot tersebut mencakup lembaga-lembaga besar seperti Museum Bonnefanten di Maastricht, Museum Seni Rupa di Ghent, Festival Film Belanda, Holland Opera, dan Teater Kerajaan Flemish.

    Tokoh-tokoh ternama termasuk pelukis Marlene Dumas, penulis Tom Lanoye, sejarawan David Van Reybrouck, penulis Ramsey Nasr, dansosiolog Sinan Cankaya juga turut menandatangani pernyataan boikot budaya itu.

    Deklarasi tersebut mengutuk serangan Israel terhadap situs-situs keagamaan, sekolah, perpustakaan, dan warisan budaya di Gaza, dengan menyatakan jurnalis, pekerja bantuan, staf medis, dan seniman juga menjadi sasaran.

    Deklarasi itu menyebutkan warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur menghadapi kondisi yang “semakin mustahil” di bawah penindasan dan penggusuran selama puluhan tahun.

    Pernyataan tersebut mengingatkan kembali boikot budaya berkontribusi pada berakhirnya apartheid di Afrika Selatan, dengan mencatat lebih dari 5.000 profesional film dan 400 musisi baru-baru ini mengambil langkah serupa terhadap lembaga-lembaga Israel.

    “Boikot budaya ini saja tidak akan menghentikan genosida dan pendudukan. Itulah sebabnya kami menyerukan kepada dunia olahraga, akademisi, bisnis, dan politik untuk juga memutuskan hubungan. Hanya bersama-sama kita dapat memaksa Israel untuk mematuhi hukum internasional,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

  • Pasokan Air Kembali Masuk Gaza Tengah Usai Terputus 9 Bulan Diserang Israel

    Pasokan Air Kembali Masuk Gaza Tengah Usai Terputus 9 Bulan Diserang Israel

    Gaza

    Otoritas Air Palestina yang berbasis di Ramallah mengatakan bahwa air bersih akan kembali mengalir ke Gaza tengah. Kerusakan pada jalur pasokan air akibat serangan Israel di wilayah tersebut memutus akses selama lebih dari sembilan bulan.

    Dilansir AFP, Jumat (3/10/2025), otoritas tersebut mengatakan bahwa selama uji coba, timnya memulihkan aliran air ke komunitas yang terhubung ke saluran air utama, yang mencakup hampir satu juta orang yang tinggal atau mengungsi di Al-Maghazi, Al-Bureij, Nuseirat, dan Deir Al-Balah.

    Hampir semua warga Gaza telah mengungsi selama hampir dua tahun perang di wilayah Palestina. Ini meningkatkan kepadatan penduduk di Gaza tengah, yang tidak terlalu terdampak oleh serangan udara.

    Otoritas Air Palestina mengatakan perbaikan pipa air utama membutuhkan waktu, karena aktivitas militer dan kehadiran pasukan Israel. Perbaikan harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan otoritas Israel.

    Berdasarkan Kantor statistik Palestina, saluran air tersebut dipasok oleh Mekorot, perusahaan milik negara Israel yang memasok 22 persen air di Gaza dan Tepi Barat. Sementara Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah menanggung biayanya.

    Otoritas Palestina, yang mengawasi Otoritas Air, masih beroperasi dalam urusan sipil tertentu di Jalur Gaza, meskipun kendali wilayah tersebut direbut oleh rivalnya, Hamas, pada tahun 2007.

    “Kami memperbaiki, tetapi kami tidak tahu kapan akan hancur lagi,” kata sumber itu.

    Memperbaiki pipa air utama di Gaza tengah tidak akan mengembalikan air ke seluruh wilayah, karena sumber-sumber kemanusiaan memperkirakan 80 persen jaringan distribusi rusak, dan kebocoran sering terjadi.

    Perang memperburuk krisis air yang sudah ada sebelumnya di Gaza, dengan air yang dipompa dari akuifer yang menyusut seringkali menjadi payau dan tidak aman untuk dikonsumsi manusia.

    WASH Cluster yang dipimpin PBB, sebuah kelompok organisasi kemanusiaan yang menangani masalah air dan kebersihan di Gaza, mengatakan bahwa sebagian besar pipa air telah rusak selama serangan militer. Banyak warga Gaza yang tinggal di bawah serangan udara atau di kamp-kamp pengungsian tidak memiliki tempat penyimpanan air.

    Bagi warga Gaza yang mengungsi yang tinggal di tempat penampungan dan kamp-kamp darurat di daerah dekat pantai Gaza, seringkali satu-satunya sumber air adalah lokasi distribusi sementara yang didirikan oleh kelompok-kelompok kemanusiaan, atau truk air.

    Serangan Israel di Gaza telah menewaskan setidaknya 66.288 warga Palestina, menurut data Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut, yang dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    (lir/idn)

  • Dilindungi Tentara, Buldoser Israel Bangun Jalan Baru di Tepi Barat

    Dilindungi Tentara, Buldoser Israel Bangun Jalan Baru di Tepi Barat

    Tepi Barat

    Israel mengerahkan sejumlah buldoser untuk membangun ruas jalanan baru di wilayah Tepi Barat. Pembangunan ini mendapat penjagaan langsung oleh tentara-tentara Israel yang siaga dengan senjata api di dekat buldoser-buldoser tersebut.

    Ashraf Samara, salah satu warga Tepi Barat, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/10/2025), mengatakan bahwa dirinya melihat sejumlah buldoser di sekitar desa Beit Ur al-Fauqa yang menjadi tempat tinggalnya.

    Dengan dikelilingi oleh para tentara bersenjata, mesin berat yang dikerahkan Israel itu menggali tanah untuk membuat rute baru bagi permukiman Yahudi, membagi wilayah di sekitar desa tersebut dan menciptakan hambatan baru bagi pergerakan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

    “Ini untuk mencegah para penduduk menjangkau dan menggunakan wilayah ini,” kata Samara, yang merupakan anggota dewan desa Beit Ur al-Fauqa.

    Dia mengatakan kepada Reuters bahwa langkah tersebut akan “menjebak desa-desa dan komunitas permukiman” dengan membatasi mereka hanya pada area tempat tinggal mereka.

    Dengan setiap jalanan baru yang memudahkan pergerakan para pemukim Yahudi, warga-warga Palestina di Tepi Barat yang biasanya dilarang menggunakan rute tersebut menghadapi rintangan baru untuk mencapai kota-kota terdekat, tempat kerja mereka, atau lahan pertanian.

    Setelah beberapa negara besar Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, pada September lalu bergabung dengan negara-negara lainnya yang mengakui negara Palestina, permukiman Israel di Tepi Barat berkembang pesat di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu seiring perang Gaza berkecamuk.

    Palestina dan sebagian besar negara di dunia ini menganggap permukiman semacam itu ilegal menurut hukum internasional. Israel menolak hal tersebut.

    Hagit Ofran, salah satu anggota kelompok aktivis Israel, Peace Now, mengatakan bahwa ruas jalanan baru yang dibangun di sekitar Beit Ur al-Fauqa dan wilayah sekitarnya merupakan upaya Israel untuk menguasai lebih banyak tanah Palestina.

    “Mereka melakukannya untuk menetapkan fakta di lapangan. Sebanyak mereka memiliki kemampuan, mereka akan menghabiskan uangnya,” sebutnya, sembari menyebut Israel telah mengalokasikan dana 7 miliar Shekels (Rp 35 triliun) untuk membangun jalan di Tepi Barat sejak serangan Hamas pada Oktober 2023.

    “Yang sedang dilakukan pemerintah sekarang adalah membangun infrastruktur bagi jutaan pemukim yang ingin mereka tarik ke Tepi Barat,” kata Ofran.

    “Tanpa jalan, mereka tidak bisa melakukannya. Jika ada jalan, pada akhirnya, hampir secara alami, para pemukim akan datang,” ucapnya.

    Permukiman Israel, yang semakin luas dan semakin banyak sejak Israel merebut Tepi Barat dalam perang tahun 1967, membentang jauh ke dalam wilayah tersebut, dengan didukung oleh sistem jalan dan infrastruktur lainnya di bawah kendali Tel Aviv.

    Kantor Netanyahu dan militer Israel belum memberikan tanggapan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Sopir Truk Yordania Tembak Mati 2 Warga Israel di Tepi Barat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    JAKARTA – Irak menyambut baik rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza, membangun kembali wilayah tersebut, serta mencegah pengungsian paksa warga Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Irak di platform media sosial AS, X, Rabu, 1 Oktober, memuji poin-poin dalam rencana tersebut yang meliputi penghentian perang, pembangunan kembali Jalur Gaza, pencegahan pengungsian paksa warga Palestina, serta menentang aneksasi Tepi Barat.

    Kementerian tersebut menyatakan harapan agar rencana ini dapat membantu mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa pembatasan, sekaligus menghalangi segala upaya pemindahan paksa penduduk.

    Qatar pada Selasa (30/9) menegaskan kelompok Palestina, Hamas, telah menerima rencana yang diajukan Trump melalui mediator pada Senin (29/9) malam dan berjanji akan meninjaunya secara “bertanggung jawab.”

    Para menteri luar negeri dari Türkiye, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir mengeluarkan pernyataan pada Senin yang menyatakan keyakinan mereka atas kemampuan Trump untuk menemukan jalan menuju perdamaian.

    Pada hari yang sama, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

    Rencana tersebut menyerukan pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan pembebasan puluhan tahanan Palestina, pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh, penarikan bertahap pasukan Israel, serta pembentukan komite teknokratik dan apolitis Palestina untuk memerintah wilayah kantong tersebut.

    Rencana tersebut juga menyebutkan kemungkinan adanya jalan menuju penentuan nasib sendiri dan negara merdeka bagi Palestina, namun bukan sebagai jaminan.

    Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 66.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah membuat wilayah kantong tersebut tidak layak huni, menyebabkan kelaparan massal dan penyebaran penyakit.

  • 8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta

    Di tengah reruntuhan Gaza dan angka korban tewas yang menembus 66 ribu jiwa, delapan negara Muslim memberi restu atas rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hingga kini, Hamas menyatakan belum akan berkomentar karena masih harus mempelajari isi proposal tersebut.

    Dalam pernyataan bersama, delapan negara mayoritas Muslim—Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik peran AS dan menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan konflik serta mendorong implementasi rencana damai.

    Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pengusiran warga Palestina dan penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.

    Rencana damai Trump

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump terdiri dari 20 poin. Intinya, rencana ini mewajibkan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujuinya, serta pembentukan pemerintahan sementara di Gaza.

    Rencana ini tidak mewajibkan relokasi warga sipil ke luar Jalur Gaza, tetapi secara efektif memaksakan pembongkaran infrastruktur militer dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Hamas.

    Pemerintahan sementara akan diawasi oleh badan yang disebut Dewan Perdamaian, dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nantinya, Jalur Gaza akan tetap dikepung militer Israel, namun kendali internal akan dijalankan oleh pasukan keamanan internasional yang akan melatih kepolisian Palestina untuk mengambil alih tugas penegakan hukum.

    Warga Gaza sebut damai sebagai “lelucon”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menegaskan bahwa militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza.

    Hamas belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kelompoknya tengah menggelar diskusi internal bersama dengan faksi-faksi lain. Dia menyebut dokumen tersebut diterima dari mediator Mesir dan Qatar, dan akan mulai dibahas. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina”.

    Beberapa warga Gaza menyampaikan penolakan atas isi proposal yang diajukan Trump. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk membebaskan sandera tanpa mengakhiri perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata Abu Mazen Nassar, 52 tahun, warga Gaza.

    Dukungan lintas benua

    Presiden Prancis Emmanuel Macron sebaliknya menyambut baik rencana damai Trump, dan mengatakan Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Dia juga menyerukan, agar Israel menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi rencana damai.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengungkapkan hal senada, yang menyebut rencana ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang”, dan mengapresiasi peran negara-negara Arab dalam menekan Hamas.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez kembali menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. India, melalui Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan.” Australia juga mendukung proposal tersebut, menyebutnya mencerminkan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina.

    Ancaman dari Trump

    Di wilayah Laut Tengah, Turki menyatakan siap mengawal misi kemanusiaan berupa konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak saat menuju Gaza dalam misi Global Sumud Flotilla. Tiga aktivis asal Mesir dilaporkan ditangkap di Kairo. Flotilla terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara, serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

    Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi. Pemerintah di Ramallah menyatakan ingin membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik.

    Otoritas Palestina juga berjanji akan menggelar pemilihan umum, dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan kepada keluarga militan yang terlibat serangan terhadap Israel.

    Di hadapan Netanyahu di Washington, Trump sempat melayangkan ancaman kepada Hamas jika menolak rencana damai. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut, maka “Anda akan mendapat dukungan penuh saya untuk melakukan apapun yang Anda harus lakukan.”

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Saudi-Indonesia dkk Sambut Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Saudi-Indonesia dkk Sambut Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Riyadh

    Para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Muslim, seperti Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Qatar, Mesir dan Indonesia, menyambut baik rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

    Respons itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (29/9) waktu setempat, seperti dilaporkan kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) dan dilansir Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

    Pernyataan bersama ini dirilis oleh negara-negara Arab dan Muslim yang bertemu Trump di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu.

    Menurut laporan SPA, para Menlu dari negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik “kepemimpinan Trump dan upaya tulusnya untuk mengakhiri perang di Gaza, dan menegaskan keyakinan mereka atas kemampuannya untuk menemukan jalan menuju perdamaian”.

    “(Para Menlu) Menyambut baik pengumuman oleh Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah penggusuran rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa dia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut itu.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu menyerukan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi yang dipimpin oleh Trump sendiri dan termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Dalam pernyataan bersama tersebut, para diplomat top Arab dan Muslim juga menekankan “pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan”.

    “Para menteri menegaskan kesiapan mereka untuk terlibat secara positif dan konstruktif dengan Amerika Serikat dan para pihak dalam menyelesaikan perjanjian dan memastikan implementasinya, dengan cara yang menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan,” sebut SPA dalam laporannya.

    Dalam pernyataan bersama itu, para Menlu Arab dan Muslim “menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa batas ke Gaza”.

    “Tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan para sandera, mekanisme keamanan yang menjamin semua pihak, penarikan penuh pasukan Israel,” jelas pernyataan bersama tersebut.

    “Pembangunan kembali Gaza, dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara, di mana Gaza terintegrasi penuh dengan Tepi Barat dalam sebuah negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” imbuh pernyataan itu.

    Tonton juga video “Presiden Kolombia: Trump Pantas Dipenjara!” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 September 2025

    Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza Nasional 30 September 2025

    Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia bersama tujuh negara lainnya siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza.
    Tujuh negara lainnya itu yakni Jordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Türkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
    Hal ini disampaikan melalui pernyataan bersama menteri luar negeri delapan negara tersebut, yang diunggah di laman Kementerian Luar Negeri RI, kemlu.go.id, Selasa (30/9/2025).
    Dalam pernyataan bersama tersebut, delapan negara itu menyambut baik kepemimpinan Presiden AS Donald Trump, dalam upaya mengakhiri perang di Gaza.
    “Mereka menekankan pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan. Sejalan dengan itu, para menteri menyambut baik pengumuman Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah pengungsian rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa ia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” tulis Kemenlu RI.
    Para menteri luar negeri dari delapan negara ini juga menegaskan kesiapan terlibat secara positif dengan cara menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan.
    Selain itu, kedelapan negara tersebut juga berkomitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri perang di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup dan tak terbatas ke Gaza.
    Para menteri luar negeri ini juga mendesak agar tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan sandera, serta mekanisme keamanan yang menjamin keamanan semua pihak.
    Salah satu yang diminta juga adalah mengarahkan penarikan mundur Israel dan membangun kembali Gaza serta menciptakan jalan bagi perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara.
    “Yang mana Gaza terintegrasi sepenuhnya dengan Tepi Barat dalam negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” tulis Kemenlu RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    JAKARTA – Hamas menyebut mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai “sosok yang tidak diinginkan” dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Hal itu disampaikan anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, lewat aplikasi pesan Telegram, menanggapi laporan media Israel, Haaretz, yang menyebutkan Amerika Serikat tengah menyiapkan Blair untuk memimpin pemerintah sementara di Gaza.

    Badran menyebut keterkaitan Blair dengan rencana itu sebagai “pertanda buruk bagi rakyat Palestina.”

    Badran juga menggambarkan Blair sebagai sosok negatif yang layak diadili atas kejahatannya, khususnya dalam perang Irak (2003–2011), dan menyebut Blair sebagai “saudara iblis” yang selama ini tidak membawa kebaikan bagi Palestina dan dunia Arab.

    Menurut Badran, urusan Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah “masalah internal yang harus diputuskan melalui konsensus nasional, bukan dipaksakan pihak asing.”

    “Rakyat Palestina mampu mengatur diri mereka sendiri; kami memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengelola urusan kami sendiri serta hubungan kami dengan kawasan dan dunia,” kata dia dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 29 September.

    Dia juga mengungkapkan sejak Desember 2023, Hamas sudah memutuskan secara internal untuk tidak terus memerintah Gaza sendirian, bahkan sebelum eskalasi konflik saat ini.

    Soal gencatan senjata, Badran menegaskan pihaknya belum menerima usulan resmi melalui mediator, melainkan hanya mendengar isu dari media, termasuk yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menambahkan, sering kali ide-ide dari AS dan Israel baru dikirimkan resmi setelah lama beredar.

    Hamas sebelumnya menyebut perundingan gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan oleh Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, pada 9 September, dan belum ada usulan baru sejak itu.

    Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pekan lalu, Trump mempresentasikan rencana 21 poin kepada pemimpin Arab dan Muslim untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung dua tahun.

    Pada 18 Agustus, Hamas menyetujui usulan mediator soal gencatan senjata parsial dan pertukaran tawanan, tetapi Israel tidak memberikan respons. Padahal, rencana itu sesuai dengan inisiatif yang diajukan sebelumnya oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan disetujui oleh Tel Aviv.

  • Netanyahu Kena Batunya, Ramai-Ramai Dunia Isolasi Israel

    Netanyahu Kena Batunya, Ramai-Ramai Dunia Isolasi Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel kini semakin terisolasi di panggung dunia. Hal ini seiring masih terus berlanjutnya perang di Gaza, Palestina, oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Mengutip laman Turki Anadolu Agency, hingga Minggu, setidaknya 66.000 warga Gaza tewas karena serangan Israel. Menurut Al-Jazeera hingga Senin (29/9/2025), 40 warga Gaza kembali meregang nyawa karena serangan terbaru Israel, Minggu.

    Mengutip CNN Internastional, isolasi ke Israel kini terlihat baik di sektor ekonomi, budaya hingga olahraga. Hal itu terjadi seiring kecaman yang meningkat dari dunia internasional setelah serangan Israel ke Qatar dengan klaim menghabisi Hamas, dan dirilisnya hasil penyelidikan independen PBB untuk pertama kalinya, yang menyimpulkan Israel memang telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

    Ekonomi

    Dari segi ekonomi, pekan lalu, Uni Eropa (UE), yang merupakan mitra dagang terbesar Israel, mengusulkan pemberian sanksi ke negeri itu. Sebagian besar perjanjian perdagangan bebas Israel dan UE akan ditangguhkan.

    Jika disetujui negara-negara Eropa, ini akan menjadi tamparan baru bagi pemerintah Netanyahu. Sebelumnya, beberapa negara Barat telah menerapkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu-individu Israel tertentu, termasuk organisasi-organisasi yang mendukung kekerasan, khususnya di wilayah Tepi Barat, Palestina.

    Sebelumnya di Agustus, dana kekayaan negara Norwegia yang terbesar di dunia, GPFG, mengumumkan akan melepas sebagian portofolionya di Israel karena memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi embargo sebagian atau seluruh senjata dari Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris, dan negara-negara lain atas tindakannya di Gaza.

    Budaya

    Seiring meningkatnya perang Gaza, Israel juga terpukul di bidang budaya. Lembaga penyiaran di beberapa negara Eropa, termasuk Irlandia, Belanda, dan Spanyol, menyatakan akan memboikot Kontes Lagu Eurovision jika Israel diizinkan berpartisipasi pada tahun 2026.

    Lembaga penyiaran nasional Irlandia, RTE, mengatakan bahwa mereka merasa partisipasi Irlandia tidak adil. Hal ini mengingat hilangnya nyawa yang terus-menerus dan mengerikan di Gaza.

    Uni Penyiaran Eropa, penyelenggara Eurovision, telah menyatakan bahwa negara-negara anggota akan melakukan pemungutan suara pada bulan November untuk menentukan negara mana yang dapat berpartisipasi tahun depan. Israel telah menjadi bagian dari Eurovision sejak tahun 1973.

    Sebelumnya sebuah festival musik di Ghent, Belgia, membatalkan konser Munich Philharmonic, yang dijadwalkan akan menampilkan konduktor Israel, Lahav Shani. Pihak festival menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Shani telah beberapa kali menyuarakan dukungannya terhadap perdamaian dan rekonsiliasi, tetapi tidak dapat memberikan kejelasan yang memadai tentang sikapnya terhadap rezim genosida di Tel Aviv.

    Di Hollywood, ribuan pembuat film, aktor dan pekerja industri film telah berjanji untuk tidak bekerja sama dengan institusi film Israel yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina. Para penandatangan janji tersebut antara lain Olivia Colman, Emma Stone, Andrew Garfield, dan Hannah Einbinder, yang baru-baru ini menjadi berita utama dengan mengakhiri pidato penerimaan Emmy-nya dengan kata-kata “bebaskan Palestina”.

    Olahraga

    Olahraga pun tak luput dari hal ini. Tahap akhir dari sebuah balapan sepeda besar dibatalkan awal bulan ini setelah beberapa demonstrasi besar pro-Palestina mengganggu acara tersebut, sebagai protes atas partisipasi tim Israel-Premier Tech.

    Di Spanyol, penyelenggara turnamen catur memberi tahu para pemain Israel bahwa mereka tidak dapat bertanding di bawah bendera nasional mereka. Hal tersebut mendorong mereka untuk mundur dari kompetisi awal bulan ini.

    Boikot Israel dari World Cup juga tengah dilakukan. Tapi belum ada kebijakan FIFA soal ini.

    Reaksi Netanyahu

    Sementara itu, Netanyahu sendiri mengakuinya awal bulan ini bahwa penentangan terhadap Israel meningkat. Ia memperingatkan bahwa Israel menghadapi “semacam isolasi” yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

    Dirinya juga menambahkan bahwa negara itu tidak punya pilihan selain berdiri sendiri. Netanyahu mengatakan Israel perlu lebih lanjut mengembangkan industri persenjataannya dan menyesuaikan perekonomiannya agar tidak terlalu bergantung pada perdagangan luar negeri.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pria Palestina Tewas Ditembak Pasukan Israel di Tepi Barat

    Pria Palestina Tewas Ditembak Pasukan Israel di Tepi Barat

    Jakarta

    Warga Palestina, Mahmoud Hassan Akkad (24) tewas ditembak pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki. Pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah Akkad di dekat desa Jit, sebelah timur Qalqilya.

    Dilansir Aljazeera, Senin (29/9/2025) dari keterangan Kementerian Kesehatan Palestina, Akkad ditembak dan mengalami luka kritis. Kekerasan di wilayah Palestina yang diduduki telah meningkat tajam sejak dimulainya perang di Gaza.

    Seperti diketahui, Badan pertahanan sipil Jalur Gaza melaporkan sedikitnya 50 orang tewas akibat serangan militer Israel di berbagai wilayah kantong Palestina tersebut sepanjang Jumat (26/9).

    Militer Israel terus melancarkan serangan terhadap Hamas di Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu orang terpaksa mengungsi dalam beberapa pekan terakhir.

    Badan pertahanan sipil Gaza, pasukan penyelamat yang beroperasi di bawah otoritas Hamas, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9), melaporkan sedikitnya 50 orang tewas di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak Jumat (26/9) pagi.

    (dek/dek)