Negara: Tepi Barat

  • Sinopsis No Other Land, Film Dokumenter Warga Palestina Menang Oscar 2025, Ditonton di Mana?

    Sinopsis No Other Land, Film Dokumenter Warga Palestina Menang Oscar 2025, Ditonton di Mana?

    TRIBUNJATIM.COM – No Other Land menerima penghargaan di ajang bergengsi Oscar 2025.

    No Other Land menang dalam kategori film dokumenter terbaik.

    Film ini menyoroti perbedaan nasib warga Palestina dan Israel di tengah genosida yang melanda Gaza.

    Usut punya usut, film tersebut digarap oleh dua sutradara Palestina dan Israel.

    Mereka adalah Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, dan Rachel Szor.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Mengangkat kisah nyata yang menggugah, “No Other Land” menghadirkan dokumentasi yang kuat mengenai konflik yang terjadi di Palestina, khususnya di wilayah Masafer Yatta.

    Film ini berpusat pada perjalanan Basel Adra, seorang aktivis muda Palestina yang sejak kecil telah menyaksikan dan menentang penggusuran paksa yang dilakukan oleh militer Israel di Masafer Yatta, wilayah di Tepi Barat.

    Ia merekam kehancuran bertahap atas tanah kelahirannya, di mana tentara Israel menghancurkan rumah-rumah dan mengusir penduduk setempat untuk mengubah area tersebut menjadi zona latihan militer.

    Dalam proses perjuangannya, Basel menjalin pertemanan dengan Yuval Abraham, seorang jurnalis Israel.

    Persahabatan mereka yang tak terduga menjadi inti dari dokumenter ini, memperlihatkan perbedaan mencolok antara kehidupan mereka.

    Basel terus hidup dalam ancaman pengusiran dan kekerasan, sementara Yuval, sebagai warga Israel, menikmati kebebasan yang tidak dimiliki oleh rekannya dari Palestina.

    Lebih dari sekadar dokumenter, “No Other Land” adalah sebuah perlawanan dalam bentuk sinema.

    Basel Adra menegaskan bahwa film ini bukan hanya bertujuan untuk membangkitkan empati, tetapi juga untuk menginspirasi aksi nyata dalam menentang pendudukan dan penggusuran di Palestina.

    “Kami tidak membuat film ini untuk menimbulkan rasa kasihan, tetapi untuk mengajak orang-orang bergabung dalam perjuangan kami,” katanya dikutip dari Indie Wire, Senin (3/3/2025).

    Dalam wawancaranya dengan IndieWire, Basel menggambarkan situasi di Masafer Yatta sebagai kondisi yang semakin tidak layak huni akibat kebijakan Israel yang membatasi akses terhadap air bersih, lahan pertanian, dan fasilitas pendidikan bagi warga Palestina.

    Film ini memberikan wawasan mendalam mengenai realitas hidup di bawah pendudukan, yang jarang terlihat di media arus utama.

    Bagi yang penasaran, No Other Land bisa disaksikan di Apple TV.

    Penghargaan

    “No Other Land” pertama kali tayang di Berlinale 2024 dan langsung memenangkan Panorama Audience Award untuk kategori Film Dokumenter Terbaik serta Berlinale Documentary Film Award.

    Mengutip Wikipedia, film ini mendapatkan pengakuan luas dari para kritikus dengan rating 100 % di Rotten Tomatoes dan skor 92/100 di Metacritic, menunjukkan apresiasi yang luar biasa dari komunitas film global.

    Belum cukup dengan itu, No Other Land berhasil menyabet penghamenyampaikan pidato kemenangannya kepada hadirin di Dolby Theatre.

    “Sekitar dua bulan lalu saya menjadi seorang ayah, dan harapan saya kepada putri saya adalah agar ia tidak harus menjalani kehidupan yang sama seperti yang saya jalani sekarang.”

    “Selalu takut akan kekerasan, pembongkaran rumah, dan pemindahan paksa yang dialami dan dihadapi komunitas saya, Masafer Yatta, setiap hari di bawah pendudukan militer,” ujarnya.

    Sutradara Yuval Abraham menambahkan, “Kami membuat film ini, Palestina dan Israel, karena bersama-sama suara kita lebih kuat.”

    “Kami melihat satu sama lain. Kehancuran yang mengerikan di Gaza dan rakyatnya, yang harus diakhiri, sandera Israel yang ditawan pada 7 Oktober, harus dibebaskan.”

    “Ketika saya melihat Basel, saya melihat saudara saya, tetapi kami tidak setara.”

     “Kami hidup dalam rezim di mana saya bebas di bawah hukum sipil, dan itu masih di bawah hukum militer yang menghancurkan hidupnya dan dia tidak dapat mengendalikannya.”

    “Ada jalan yang berbeda, solusi politik. Tanpa supremasi etnis, dengan hak-hak nasional untuk kedua masyarakat kami, dan saya harus mengatakan, karena saya di sini, kebijakan luar negeri di negara ini membantu menghalangi jalan ini.”

    Meskipun meraih kesuksesan besar, distribusi film ini menghadapi hambatan, terutama di Amerika Serikat.

    Abraham menyebutkan bahwa film ini kesulitan mendapatkan distribusi resmi di AS, yang ia duga sebagai dampak dari sensitivitas politik yang diangkat dalam film tersebut.

    Akibatnya, dikutip Guardian, “No Other Land” harus dirilis secara independen di hampir 100 bioskop di AS, dengan tiket yang terjual habis di berbagai kota.

    “No Other Land” bukan sekadar film dokumenter biasa. Dengan pendekatan sinematik yang kuat dan penyampaian narasi yang mendalam, film ini mengajak penonton untuk mendalami kenyataan pahit yang dialami warga Palestina.

    Kemenangan film ini di Oscar 2025 menjadi tonggak penting dalam dunia dokumenter, sekaligus sebuah seruan bagi dunia internasional untuk lebih peduli terhadap keadilan dan hak asasi manusia di wilayah konflik.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Buldoser Israel Menghancurkan Rumah-rumah di Kamp Pengungsi Nour Shams pada Hari Pertama Ramadan – Halaman all

    Buldoser Israel Menghancurkan Rumah-rumah di Kamp Pengungsi Nour Shams pada Hari Pertama Ramadan – Halaman all

    Buldoser Israel Menghancurkan Rumah-rumah di Kamp Pengungsi Nour Shams pada Hari Pertama Ramadan

    TRIBUNNEWS.COM- Pada hari pertama Ramadan, buldoser militer Israel memasuki kamp pengungsi Nour Shams di Tepi Barat yang diduduki, menghancurkan rumah-rumah dan merusak jalan-jalan di lingkungan al-Manshiya, Anadolu Agency melaporkan.

    Nihad Al-Shawish, kepala Komite Rakyat kamp Nour Shams, mengatakan kepada Anadolu bahwa “beberapa buldoser militer menyerbu lingkungan al-Manshiya, menghancurkan jalan dan merobohkan sebagian bangunan tempat tinggal.”

    Ia menambahkan bahwa pasukan Israel memaksa penduduk di sekitar area kamp Nour Shams untuk mengungsi, dengan alasan mereka tengah mempersiapkan “ledakan skala besar.”

    “Tentara telah memerintahkan semua penghuni kamp untuk pergi,” kata Shawish.

    Serangan militer terhadap Nour Shams kini telah memasuki hari ke-21, sementara pasukan Israel telah menargetkan kota-kota di Tepi Barat utara, khususnya Jenin dan Tulkarem, selama lebih dari sebulan sebagai bagian dari serangan militer yang sedang berlangsung, menewaskan sedikitnya 64 orang dan membuat ribuan orang mengungsi.

    Pada tanggal 23 Februari, tank-tank Israel memasuki kamp pengungsi Jenin dalam eskalasi militer yang tidak terlihat sejak tahun 2002.

    Otoritas Palestina telah memperingatkan bahwa serangan militer yang berkelanjutan merupakan bagian dari rencana yang lebih luas oleh pemerintah Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat dan mendeklarasikan kedaulatan atasnya, yang secara resmi dapat menandai berakhirnya solusi dua negara.

    Serangan itu adalah yang terbaru dalam eskalasi militer di Tepi Barat, di mana sedikitnya 927 warga Palestina tewas dan hampir 7.000 orang terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya serangan terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Mahkamah Internasional menyatakan pada bulan Juli bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah “melanggar hukum,” dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Pasukan Israel Hancurkan Pabrik Kurma di Tepi Barat dan Rebut Lahan Pertanian di Yerusalem Timur – Halaman all

    Pasukan Israel Hancurkan Pabrik Kurma di Tepi Barat dan Rebut Lahan Pertanian di Yerusalem Timur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Israel menghancurkan sebuah pabrik kurma dan sebuah toko komersial di Lembah Yordan, sebelah utara kota Yerikho.

    Sementara itu, otoritas Israel memerintahkan seorang pria Palestina untuk meninggalkan pertaniannya di Yerusalem Timur yang diduduki.

    Alasannya adalah lokasi pertanian tersebut terlalu dekat dengan kamp militer Israel, Wafa melaporkan.

    Pihak berwenang Israel juga mengharuskan pemilik pertanian untuk mengevakuasi lebih dari dua dunam tanah (sekitar setengah hektar) dan menghancurkan beberapa bangunannya, termasuk kandang domba, di lingkungan al-Issawiya, yang terletak di sebelah timur Yerusalem.

    Kelompok Muslim AS Kecam Larangan Israel atas Bantuan ke Gaza

    Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam keputusan sayap kanan Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, Al Jazeera melaporkan.

    CAIR menyebutnya sebagai tambahan kasus kejahatan perang terhadap para pemimpin Israel di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

    “Keputusan pemerintah sayap kanan yang diduga sebagai penjahat perang, Benjamin Netanyahu, untuk memblokir semua bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil Gaza selama Ramadan adalah kejahatan perang yang jelas dan merupakan bukti lebih lanjut dari niat genosida Israel,” kata CAIR yang berbasis di Washington, DC.

    “Kampanye kejam dan ilegal Israel yang terus berlanjut dengan membuat kelaparan paksa menambah bukti lebih lanjut atas kasus genosida yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional terhadap pejabat Israel,” imbuh CAIR.

    CAIR mencatat laporan media yang menunjukkan bahwa langkah tersebut dikoordinasikan dengan pemerintahan Trump.

    “Sangat tidak masuk akal jika pemerintah negara kita dilaporkan mendukung kejahatan terhadap kemanusiaan ini,” paparnya.

    Sementara itu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Dalam keputusan mereka, hakim ICC mengatakan ada alasan yang cukup untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab secara pidana atas berbagai tindakan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan kelaparan sebagai senjata perang dalam “serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza.”

    Perkembangan Terkini Konflik Israel vs Hamas

    Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Setelah Hamas Tolak Perpanjang Gencatan Senjata

    Israel memblokir masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang setelah Hamas menolak tuntutannya untuk memperpanjang tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, yang berakhir pada Sabtu (1/3/2025).

    Keputusan ini diambil setelah negosiasi untuk memperpanjang gencatan senjata gagal, sehingga mengarah pada penghentian bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk sipil Gaza.

    Hamas Tolak Perpanjangan Gencatan Senjata, Tuntut Pembebasan Tawanan dan Penarikan Israel

    Hamas menuduh Israel melakukan pemerasan dan bersikeras agar gencatan senjata berlanjut ke tahap kedua, yang mencakup pembebasan semua tawanan yang tersisa di Gaza, penarikan penuh Israel dari daerah kantong Palestina tersebut, dan diakhiri perang.

    Israel Ancam Potong Listrik dan Air ke Gaza

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas bahwa akan ada tindakan lebih lanjut.

    Media Israel melaporkan bahwa pemerintah berencana untuk memutus pasokan listrik dan air ke Gaza sebagai langkah selanjutnya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Knesset Persiapkan Rencana Perluasan Permukiman Massal ‘Yerusalem Raya’ – Halaman all

    Knesset Persiapkan Rencana Perluasan Permukiman Massal ‘Yerusalem Raya’ – Halaman all

    Knesset Persiapkan Rencana Perluasan Permukiman Massal Yerusalem Raya

    TRIBUNNEWS.COM- Sebuah komite menteri Israel diperkirakan akan menyetujui sebuah rancangan undang-undang pada akhir pekan yang akan melegalkan aneksasi permukiman ilegal di sekitar Yerusalem Timur yang diduduki dalam upaya untuk mendirikan “Yerusalem Raya,” menurut sebuah laporan oleh Haaretz yang dirilis pada tanggal 28 Februari. 

    RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh MK Likud Dan Illouz, bertujuan untuk menggabungkan pemukiman seperti Ma’ale Adumim, Beitar Illit, Givat Ze’ev, Efrat, dan Ma’ale Mikhmas ke dalam kerangka administratif baru.

    Jika disetujui oleh komite, rancangan undang-undang tersebut akan dilanjutkan ke Knesset untuk pembacaan pendahuluan dan, jika disahkan, akan memerlukan tiga kali pembacaan sebelum menjadi undang-undang.

    Dukungan terhadap RUU tersebut kuat dari pemerintah dan beberapa faksi oposisi. 

    Haaretz mengutip asosiasi sayap kiri Israel Ir Amim, yang memperingatkan bahwa RUU tersebut dapat membuka jalan bagi pencaplokan tambahan di Tepi Barat yang diduduki dan menjadi hambatan besar bagi solusi politik apa pun di masa mendatang. Illouz membela langkah tersebut, dengan menegaskan bahwa itu adalah langkah yang diperlukan menuju kedaulatan penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki, membandingkannya dengan undang-undang sebelumnya yang disahkan meskipun ada tekanan internasional.

    “Hukum, yurisdiksi, dan administrasi [Israel] akan berlaku di wilayah Wilayah Metropolitan Yerusalem,” bunyi rancangan undang-undang tersebut, yang disebut RUU Metropolitan Yerusalem. 

    Illouz mengatakan kepada Times of Israel bahwa RUU tersebut merupakan sebuah “langkah penting” dan “mencerminkan prinsip inti: Israel harus bertindak berdasarkan apa yang benar, bukan karena takut,” seraya menambahkan bahwa “kedaulatan kami atas Yerusalem dan Tanah Israel secara historis, hukum, dan moral dibenarkan.”

    Dalam wawancara dengan Haaretz , MK mengatakan hal ini adalah “langkah besar menuju kedaulatan penuh (aneksasi Tepi Barat).”

    Pemerintah Israel telah memperluas permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Awal bulan ini, Tel Aviv mengeluarkan tender untuk pembangunan hampir 1.000 rumah pemukim di wilayah tersebut. 

    Kekhawatiran berkembang bahwa Presiden AS Donald Trump berencana untuk mendukung ambisi Israel untuk mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat – yang direbut secara ilegal oleh tentara Israel selama perang tahun 1967. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • 7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah fakta baru muncul di perang Gaza. Israel mengeluarkan ancaman ke Hamas yang makin membuat gencatan senjata terancam.

    Hamas bahkan menyebut langkah Israel sebagai pemerasan murahan. Berikut lengkapnya dirangkum CNBC Indonesia, Senin (3/3/2025).

    1.Israel Ancam Hamas

    Israel telah mengeluarkan ancaman ke Hamas. Israel mengatakan akan ada konsekuensi jika jika kelompok Palestina itu tidak setuju untuk memperpanjang fase pertama perjanjian gencatan senjata yang kini telah berakhir.

    Fase pertama perjanjian berakhir pada hari Sabtu kemarin. Tetapi Israel belum melanjutkan fase kedua, yang pada akhirnya akan mengarah pada akhir perang secara permanen.

    Ini menyusul proposal yang diajukan oleh utusan presiden Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff. Perlu diketahui menurut rencana Witkoff, setengah dari tawanan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dibebaskan lagi setelah Sabtu sedangkan sisanya dibebaskan jika gencatan senjata permanen tercapai.

    Mengutip Al-Jazeera, Minggu pagi, pernyataan dari kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembicaraan masih belum meyakinkan. Pengumuman Israel lainnya mengatakan akan menghentikan masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, di mana Negeri Zionis mengancam dapat melanjutkan operasi militer jika negosiasi terbukti “tidak efektif”.

    Hamas sendiri menanggapi dengan menolak rumusan perpanjangan fase satu gencatan senjata dan menyerukan langsung ke fase kedua, seperti yang direncanakan semula. Hamas mengatakan langkah itu “merupakan upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan tidak melakukan negosiasi untuk fase kedua”.

    “Keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan adalah pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap perjanjian,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    “Penjahat perang Netanyahu mencoba memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal dibangun oleh tentara fasisnya selama 15 bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kita,” tambahnya.

    “Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani demi perhitungan politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka.”

    Sementara itu, laporan laman yang sama melaporkan bagaimana warga Gaza sangat tertekan. Mereka, lapor AlJazeera merasa gencatan senjata sangat rapuh.

    “Ada jet dan pesawat nirawak Israel yang terbang di langit, membuat warga Palestina merasa bahwa setiap saat, pasukan Israel dapat menargetkan tempat mana pun di seluruh Jalur Gaza,” lapornya.

    Di sisi lain, Direktur Studi Timur Tengah Universitas San Francisco, Stephen Zunes mengatakan bahwa proposal AS sangat menguntungkan Israel. Zunes juga mengatakan penolakan Israel untuk terlibat dalam perundingan tahap kedua menempatkan Hamas dalam “situasi sulit”.

    “Ini hal yang biasa,” katanya.

    “Hamas dan Israel akan menyetujui sesuatu. Kemudian Israel akan mencoba merevisinya agar menguntungkannya,” tambahnya lagi.

    “Kemudian AS akan mengajukan proposal baru yang menguntungkan Israel dan kemudian AS akan menyalahkan Hamas karena tidak menerima proposal itu,” jelasnya seraya menambahkan bahwa ini adalah pola yang terlihat sejak awal perang.

    2.Israel Sebut Kelaparan Gaza Kebohongan

    Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut kelaparan di Gaza adalah sebuah kebohongan. Ia pun mengklaim Israel memiliki hak untuk memblokir bantuan agar tidak masuk ke Gaza sejak tahap pertama gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru.

    “Sehubungan dengan (klaim) kelaparan ini, itu adalah kebohongan selama perang ini. Itu adalah kebohongan,” kata Saar dalam konferensi pers di Yerusalem Barat.

    Pada Desember 2024, badan PBB untuk pengungsi Palestina melaporkan lebih dari 19.000 anak telah dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi akut dalam periode empat bulan. Pada tahun pertama perang- yang berakhir pada Oktober 2024- 37 anak meninggal karena kekurangan gizi atau dehidrasi.

    3.Demonstrasi di Rumah Menteri Israel

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan demonstrasi sedang berlangsung di depan rumah menteri pemerintah Israel. Demonstran menyerukan gencatan senjata dan pembebasan tawanan agar dilanjutkan.

    Demonstran dilaporkan berkumpul di luar rumah Menteri Luar Negeri Gideon Saar; Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Gila Gamliel; Menteri Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya Miri Regev; Menteri Urusan Strategis Ron Dermer; dan Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel. Dalam sejumlah berita foto, terlihat demonstran membawa foto Netanyahu yang ditulis “Perang Harus Terus Berlangsung, Supaya (Netanyahu) Bisa Terus Berkuasa (di Israel)”.

    4.Gencatan Senjata Terancam Good Bye?

    Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan penembakan artileri dan tembakan tank Israel di dekat kota selatan Khan Yunis pada hari Minggu siang. Kemungkinan besar ini menjadi langkah terbaru perang Israel di sana setelah pemerintah Netanyahu dan Hamas tak sepakat tentang cara memperpanjang gencatan senjata di wilayah Palestina.

    “Penembakan artileri dan tembakan dari tank Israel menargetkan wilayah perbatasan kota Abasan al-Kabira, timur kota Khan Yunis, di Jalur Gaza selatan,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Israel sendiri enggan mengomentari hal ini. Ketika dimintai komentar, tentara Israel mengatakan sedang menyelidiki masalah tersebut.

    5.Perang Baru Gaza Picu Bencana Besar

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan soal potensi perang baru pecah di Gaza seiring tak disepakatinya tahap baru gencatan senjata. Ia mengatakan hl itu adalah “bencana besar”.

    “Gencatan senjata permanen dan pembebasan semua sandera sangat penting untuk mencegah eskalasi dan menghindari konsekuensi yang lebih menghancurkan bagi warga sipil,” tegasnya.

    6.Konferensi Palestina di Swiss

    Swiss mengatakan akan menjadi tuan rumah konferensi internasional pada 7 Maret tentang perlindungan warga sipil Palestina di wilayah yang diduduki. Ini sesuai dengan permintaan sejumlah negara dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 18 September lalu.

    “Sebanyak 196 penandatangan Konvensi Jenewa akan diundang ke pertemuan tersebut, yang akan dihadiri oleh para duta besar,” kata juru bicara kementerian luar negeri Swiss, dikutip AFP.

    “Konferensi pihak-pihak yang terikat kontrak tingkat tinggi tersebut tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat tetapi dapat menegaskan kembali aturan hukum humaniter internasional dan kewajibannya”, kata pemerintah Swiss di situs webnya.

    Gaza sendiri sedang khawatir dengan serangan baru Israel seiring tak dilanjutkannya fase kedua gencatan senjata. Di Tepi Barat, pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga sipil Palestina, sementara tentara Israel telah melancarkan operasi keamanan besar yang telah mengungsikan sekitar 40.000 warga Palestina.

    7.AS Kirim Buldoser Rp 49 T ke Israel

    AS Jumat lalu mengumumkan persetujuan penjualan amunisi, buldoser, dan peralatan terkait senilai lebih dari US$3 miliar (Rp 49 triliun) ke Israel. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menandatangani penjualan bom dan hulu ledak senilai US$2,04 miliar, bom dan perlengkapan panduan lainnya senilai US$675,7 juta, dan buldoser serta peralatan terkait senilai US$295 juta.

    “AS telah menetapkan dan memberikan justifikasi terperinci bahwa ada keadaan darurat yang mengharuskan penjualan segera kepada pemerintah Israel atas barang-barang pertahanan dan layanan pertahanan di atas demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA).

    “Hal itu mengakibatkan pengabaian persyaratan umum bahwa penjualan tersebut harus disetujui oleh Kongres,” katanya.

    “AS berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Israel mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap,” tambah DSCA.

    Transaksi senjata terbaru terjadi setelah Washington menyetujui penjualan lebih dari $7,4 miliar dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan terkait ke Israel awal bulan ini. Israel melancarkan serangan yang sangat merusak terhadap Hamas di Gaza, menewaskan 48.000 jiwa.

    (sef/sef)

  • Hari Pertama Ramadan, Buldoser Israel Hancurkan Rumah di Tepi Barat Palestina

    Hari Pertama Ramadan, Buldoser Israel Hancurkan Rumah di Tepi Barat Palestina

    Tepi Barat

    Buldoser militer Israel memasuki kamp pengungsi Nour Shams di Tepi Barat, Palestina, yang diduduki oleh Israel. Buldoser itu menghancurkan rumah-rumah dan merusak jalan-jalan di lingkungan al-Manshiya pada hari pertama Ramadan.

    Dilansir Anadolu Agency, Minggu (2/3/2025), kepala Komite Rakyat kamp Nour Shams, Nihad Al-Shawish, mengatakan beberapa buldoser militer menyerbu lingkungan al-Manshiya dan menghancurkan jalan-jalan serta sebagian bangunan tempat tinggal pada Sabtu (1/3).

    Dia mengatakan pasukan Israel memaksa penduduk di sekitar area kamp Nour Shams untuk mengungsi. Dia menyebut Israel bersiap menghadapi ‘ledakan skala besar’.

    “Tentara telah memerintahkan semua penduduk kamp untuk pergi,” kata Shawish.

    Serangan militer di Nour Shams telah memasuki hari ke-21. Pasukan Israel telah menargetkan kota-kota di Tepi Barat utara, khususnya Jenin dan Tulkarem, selama lebih dari sebulan.

    Serangan militer itu telah menewaskan sedikitnya 64 orang dan membuat ribuan orang mengungsi. Pada 23 Februari, tank-tank Israel memasuki kamp pengungsi Jenin dalam eskalasi militer yang belum pernah terjadi sejak 2002.

    Pihak berwenang Palestina telah memperingatkan serangan militer Israel yang terus berlanjut merupakan bagian dari rencana yang lebih luas oleh pemerintah Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat dan mendeklarasikan kedaulatan atas wilayah itu. Palestina menganggap aksi itu berarti menandai berakhirnya solusi dua negara.

    Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel yang telah berlangsung lama atas wilayah Palestina adalah ‘melanggar hukum’ dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Lihat juga Video: Israel Kini Bombardir Tepi Barat, 10 Warga Palestina Tewas

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Negara Palestina yang Berdaulat Mencakup Gaza dan Tepi Barat

    Negara Palestina yang Berdaulat Mencakup Gaza dan Tepi Barat

    PBB – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa negara Palestina yang berdaulat di bawah pemerintahan Palestina harus mencakup Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

    Dalam pengarahan media di Markas Besar PBB, Jumat (28/2), Guterres “kerangka politik yang jelas” untuk memastikan stabilitas dan pemulihan jangka panjang di wilayah tersebut.

    “Itu berarti Gaza tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan berdaulat, tanpa pengurangan wilayahnya atau pemindahan paksa penduduknya,” ujarnya.

    Lebih lanjut Guterres menyatakan bahwa baik Gaza maupun Tepi Barat yang diduduki—termasuk Yerusalem Timur—harus diperlakukan sebagai satu kesatuan secara politik, ekonomi, dan administratif, dan diperintah oleh pemerintah Palestina yang diterima dan didukung oleh rakyat Palestina

    “Ini berarti mencegah segala bentuk pembersihan etnis dan tidak boleh ada kehadiran militer Israel dalam jangka panjang di Gaza,” katanya.

    Pada saat yang sama, Sekjen PBB mengakui bahwa kekhawatiran keamanan dari Israel juga harus ditangani.

    Sumber: RIA Novosti/Sputnik

  • Sistem AI Kementerian Pendidikan Israel Tolak Sebut Yahya Sinwar ‘Teroris’: Ini Politis – Halaman all

    Sistem AI Kementerian Pendidikan Israel Tolak Sebut Yahya Sinwar ‘Teroris’: Ini Politis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sistem kecerdasan buatan atau AI milik Kementerian Pendidikan Israel mendapat sorotan di Israel karena menolak menyebut mendiang eks Kepala Politbiro Hamas Yahya Sinwar sebagai “teroris”.

    Ketika ditanya tentang aksi Yahya Sinwar c.s. tanggal 7 Oktober 2023 yang menyerbu Israel, sistem itu menganggapnya sebagai pertanyaan yang bersifat politis.

    Israel memang kerap melabeli para pejuang Hamas sebagai “teroris” meski banyak pihak yang tidak sepakat dengan sudut pandang Israel itu.

    Akibat penolakan di atas, Menteri Pendidikan Israel Yoav Kisch mengatakan penggunaan sistem AI itu ditangguhkan. AI itu awalnya diterapkan di dalam sistem pendidikan negara dan keagamaan.

    “Banyak keluhan dan laporan tentang masalah yang muncul saat penggunaannya,” kata Kisch hari Jumat, (28/2/2025), dikutip dari Yedioth Ahronoth.

    Sistem AI itu disebut dirancang secara khusus dan berbeda dengan sistem yang digunakan untuk pendidikan secara umum.

    Namun, para guru dan orang tua di sektor pendidikan mengeluh karena mengaku sistem itu berisi konten yang “tidak pantas”.

    Ketika ditanya apakah Baruch Goldstein seorang teroris, sistem AI menjawabnya dengan menyebut bahwa tindakan Goldstein adalah aksi terorisme.

    Goldstein adalah seorang ekstremis keagamaan berkebangsaan Amerika-Israel yang pernah membunuh 29 warga Palestina di Hebron, Tepi Barat.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah aksi Yahya Sinwar tanggal 7 Oktober 2023 adalah terorisme, sistem itu menolak menjawab. Sistem itu juga menyebutnya sebagai pertanyaan yang bersifat politis.

    Sistem itu dinamai “AI for All” dan ditujukan untuk mengintegrasikan sistem AI di seluruh tingkat pendidikan.

    Siswa diharapkan belajar menggunakan AI agar bisa belajar mandiri, memencahkan masalah, dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi.

    Adapun para guru menggunakan AI untuk meningkatkan metode pengajaran mereka, beradaptasi dengan perubahan, dan menjadi pemandu.

    Dalam pengembangan sistem pembelajaran, Kementerian Pendidikan Israel bekerja sama dengan para raksasa teknologi seperti Microsoft, Google, Apple, Palo Alto, Motorola, Monday, dan Asosiasi Industri Maju Israel.

    Ratusan ahli dari bidang teknologi tinggi direkrut sebagai mentor untuk bekerja sama dengan tim pendidikan sekolah.

    Kementerian Pendidikan Israel juga meluncurkan kursus online untuk melatih sukarelawan guna mengajarkan AI kepada tim pendidikan.

    BBC Tolak Sebut Pejuang Hamas “Teroris”

    Penolakan untuk menyebut para pejuang Hamas sebagai “teroris” juga pernah disampaikan oleh media besar Inggris BBC.

    Beberapa hari setelah perang di Gaza meletus, BBC memilih tidak menggunakan istilah teroris dalam memberitakan Hamas.

    “Urusan kita ialah menyediakan fakta kepada audiens, dan membiarkan mereka memutuskan sendiri dalam pikiran mereka,” kata John Simpson, seorang editor BBC.

    “Terorisme adalah kata yang sarat akan makna, seperti yang digunakan orang dalam hal pakaian yang tidak mereka setujui secara moral. Memberi tahu seseorang tentang siapa yang harus didukung dan dikecam bukanlah pekerjaan BBC.”

    Simpson mengatakan BBC tidak memihak.

    “Kami tidak menggunakan kata yang sarat makna seperti ‘jahat’ atau ‘pengecut’. Kami tidak berbicara tentang ‘teroris’.”

    Dia mengatakan di dunia ini ada sejumlah perusahaan media yang paling terkenal dan dihormati yang menggunakan kebijakan serupa dengan kebijakan BBC.

    (*)

  • Israel Terapkan Pembatasan di Kompleks Masjid Al-Aqsa Selama Ramadan 2025 – Halaman all

    Israel Terapkan Pembatasan di Kompleks Masjid Al-Aqsa Selama Ramadan 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Selama bulan Ramadan 2025, Israel mengumumkan akan menerapkan pembatasan di kompleks Masjid Al-Aqsa.

    “Pembatasan keamanan akan diberlakukan di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki selama bulan suci Ramadan,” kata Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, dikutip dari surat kabar The Times of Israel.

    Dia tidak merinci tindakan apa saja yang dilakukan.

    Tahun lalu, otoritas Israel tidak mengizinkan pria Palestina di bawah usia 55 tahun dan wanita di bawah usia 50 tahun untuk memasuki kompleks tersebut.

    Larangan itu diberlakukan dengan alasan “demi alasan keamanan”, Al Jazeera melaporkan.

    Bahkan tahun lalu, ribuan petugas polisi Israel dikerahkan ke seluruh Kota Tua Yerusalem.

    Pembatasan Israel di Masjid Al-Aqsa selama Ramadan

    Berikut ini beberapa poin penting tentang pembatasan yang diberlakukan oleh Israel selama bulan Ramadan 2025 di kompleks Masjid Al-Aqsa:

    – Hanya pria berusia lebih dari 55 tahun dan wanita berusia lebih dari 50 tahun dari Tepi Barat yang diduduki yang diizinkan mengunjungi masjid.

    – Tahanan Palestina yang baru dibebaskan dari penjara Israel akan dilarang mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa selama Ramadan.

    – Israel mengklaim bahwa pembatasan ini serupa dengan yang diberlakukan tahun lalu.

    Otoritas Palestina menyebutnya sebagai tindakan “rasis dan provokatif.”

    – Sebanyak 3.000 personel keamanan Israel akan dikerahkan di sekitar Yerusalem Timur, termasuk di pos pemeriksaan menuju Masjid Al-Aqsa.

    – Pengunjung beragama Yahudi masih diizinkan untuk berkunjung, namun tidak diperbolehkan berdoa di kompleks tersebut, sesuai dengan konvensi yang ada, mengingat kompleks ini adalah situs kuil Yahudi yang dihancurkan pada tahun 70 M.

    – Meski begitu, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ultranasionalis sayap kanan, termasuk mantan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, telah menentang konvensi ini, menyebabkan ketegangan dengan mencoba berdoa di kompleks tersebut.

    Ramadan Gaza di Tengah Perang

    Umat Muslim di Gaza sedang mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan di tengah kondisi yang sulit.

    Puasa tahun ini masih diselimuti dengan peperangan yang terus berlangsung, Al Jazeera melaporkan.

    Gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel diperkirakan berakhir pada Sabtu (1/3/2025).

    Kenyataan ini menambah ketegangan di wilayah tersebut.

    Hamas Serukan Tekanan Internasional Terhadap Israel Terkait Gencatan Senjata

    Pejuang Palestina Hamas menyerukan tekanan internasional untuk memastikan kelanjutan perjanjian gencatan senjata.

    “Dengan berakhirnya fase pertama perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan, kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan semua klausul perjanjian dalam semua tahap dan rinciannya,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan resmi.

    “Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menekan pendudukan Zionis agar berkomitmen penuh terhadap perannya dalam perjanjian ini dan segera memasuki fase kedua tanpa penundaan atau keraguan,” tambah pernyataan tersebut.

    Tahap pertama gencatan senjata berakhir pada Sabtu (1/3/2025).

    Perwakilan serta mediator dari kedua belah pihak kini berkumpul di Mesir untuk membahas tahap kedua dari perjanjian ini.

    Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan kemajuan dalam proses perdamaian yang lebih luas.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Uni Eropa Serukan agar Status Khusus Yerusalem Dipertahankan – Halaman all

    Uni Eropa Serukan agar Status Khusus Yerusalem Dipertahankan – Halaman all

    Uni Eropa Serukan agar Status Khusus Yerusalem Dipertahankan

    TRIBUNNEWS.COM- Uni Eropa (UE) kemarin menyerukan agar status khusus Yerusalem dipertahankan, dan memperingatkan konsekuensi dari setiap upaya untuk mengubah situasi saat ini, di tengah tindakan ketat Israel yang membatasi akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan.

    Dalam sebuah pernyataan , para kepala misi Uni Eropa di Yerusalem dan Ramallah mengatakan: 

    “Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mengingat kembali pentingnya Situs Suci dan menyerukan dengan tegas untuk menegakkan Status Quo, sesuai dengan pemahaman sebelumnya. Dalam kerangka ini, para jamaah harus dapat mengakses situs suci mereka dengan bebas.”

    “Uni Eropa dan negara-negara anggotanya juga mengingat peran khusus Yordania dalam menegakkan Status Quo dan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pelaksanaan peran ini melalui Wakaf Yerusalem.”

    Mereka menyoroti bahwa para pemimpin gereja di Yerusalem Timur telah menjelaskan “tekanan keuangan yang terus mereka hadapi dari otoritas Israel setempat melalui penerapan pajak kota secara retroaktif atas properti mereka, terlepas dari penggunaannya, yang berbeda dengan praktik lama dan perjanjian sebelumnya untuk tidak mengenakan pajak atas properti gereja.”

    “Posisi Uni Eropa terhadap Yerusalem tetap tidak berubah: status dan karakter khusus Yerusalem dan Kota Tua, keutuhan tempat-tempat sucinya, dan kelangsungan hidup semua komunitasnya harus dilestarikan dan dihormati oleh semua pihak.”

    Mereka memperingatkan bahwa “setiap upaya sepihak untuk mengubah Status Quo akan menimbulkan dampak yang sangat tidak stabil.”

    Pada hari Minggu, Perusahaan Penyiaran Publik Israel ( Kan ) melaporkan bahwa polisi Israel telah disiagakan tinggi sebagai persiapan untuk Ramadan, dengan rencana untuk mengerahkan 3.000 petugas setiap hari di pos pemeriksaan menuju Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.

    Seperti tahun sebelumnya, polisi merekomendasikan agar pemerintah memberikan izin masuk ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk 10.000 warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki. 

    Menurut rekomendasi tersebut, izin akan diberikan kepada pria berusia 55 tahun ke atas, wanita berusia 50 tahun ke atas, dan anak-anak hingga usia 12 tahun jika didampingi oleh orang dewasa.

    Pernyataan Uni Eropa tersebut mencatat bahwa para kepala misinya mengunjungi Al-Haram Al-Sharif (Masjid Al-Aqsa) pada hari Selasa dan bertemu dengan Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. 

    Kunjungan tersebut digambarkan sebagai bagian dari pertukaran informasi rutin yang didedikasikan untuk keragaman agama dan budaya di Yerusalem dan Kota Tua.

    Selama kunjungan tersebut, Wakaf memberi pengarahan kepada delegasi tentang perkembangan dan kekhawatiran terkini, termasuk pelanggaran yang memengaruhi status quo saat ini. 

    Wakaf juga menyatakan keprihatinan atas pembatasan yang diberlakukan terhadap akses ke Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan, yang akan dimulai akhir pekan ini.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR