Negara: Tepi Barat

Gaza Gelap Gulita, Israel Putus Pasokan Listrik ke Gaza di Tengah Perundingan Gencatan Senjata – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi Israel, Eli Cohen, memerintahkan pasokan listrik ke Gaza segera disetop.

“Cukup bicaranya, saatnya bertindak!,” tulis Cohen dalam unggahannya di X, dikutip dari Al Jazeera.

Pemadaman listrik di Gaza diumumkan hanya seminggu setelah Israel menghentikan semua pasokan barang ke Gaza, yang berdampak besar pada lebih dari dua juta warga Gaza.

Kelangsungan operasional pabrik desalinasi utama di wilayah tersebut, yang vital bagi kebutuhan air bersih pun makin tersudut.

Sebagian besar penduduk Gaza kini bergantung pada panel surya dan generator bahan bakar untuk mendapatkan listrik.

Hanya ratusan ribu orang yang tinggal di tenda sementara, dan suhu malam hari diperkirakan turun hingga 12 derajat Celsius.

Hamas dan sejumlah pihak internasional mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat kembali mengalir tanpa ketentuan lebih lanjut.

Dengan keputusan Israel untuk memutus pasokan listrik dan menghentikan bantuan, situasi di Gaza semakin mengerikan bagi warganya yang sudah menderita akibat perang dan blokade yang berlangsung lama.

Perang Gaza yang berlangsung selama 15 bulan telah merenggut nyawa hampir 50.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza akibat serangan Israel.

Israel berencana untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata yang telah disepakati, sementara Hamas ingin melanjutkan ke tahap kedua untuk menyelesaikan gencatan senjata secara permanen.

Penolakan Israel untuk memasuki tahap kedua gencatan senjata ini dianggap sebagai upaya untuk menghindari menarik pasukannya dari Koridor Philadelphia, wilayah yang memisahkan Gaza dari Mesir.

Tanggapan Hamas dan Aktivis Hak Asasi Manusia

Hamas mengecam keputusan Israel ini.

Pejuang bersenjata Palestina itu menyebutnya sebagai “pemerasan murahan dan tidak dapat diterima yang bertujuan untuk menekan kelompok tersebut agar membebaskan para tawanan”, France24 melaporkan.

Beberapa kelompok bantuan dan aktivis hak asasi manusia juga mengkritik keras langkah ini.

Mereka menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum internasional.

Perundingan Gencatan Senjata dan Reaksi Internasional

Perundingan gencatan senjata akan dilanjutkan di Doha, Qatar, setelah delegasi Hamas tiba dari Kairo, Mesir.

Hamas menginginkan tahap kedua dimulai, yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen, termasuk pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Sementara itu, Israel terus melakukan serangan udara di Gaza.

Serangan terbaru pada hari Minggu menewaskan dua warga Palestina di lingkungan Shujayea, Kota Gaza.

Militer Israel menyatakan bahwa serangan tersebut menargetkan pejuang yang beroperasi dekat dengan pasukan Israel dan berusaha menanam alat peledak di Gaza utara.

Serangan Israel dan Terus Berlanjutnya Kekerasan

Di sisi lain, serangan Israel di wilayah Tepi Barat juga terus berlanjut.

Tank-tank Israel memasuki wilayah sekitar desa Wadi Burqin, beberapa hari setelah gencatan senjata dimulai di Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa dan lebih dari 40.000 orang mengungsi.

Israel juga mengancam akan melanjutkan tindakan militer lebih lanjut jika gencatan senjata tidak dapat dilanjutkan sesuai kesepakatan yang diinginkan kedua pihak.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

10/03/2025 16:23
Kepala Staf IDF Mau Perang Lagi di Gaza, Kemenhan Israel: Jumlah Prajurit Cacat Tembus 78 Ribu – Halaman all

Kepala Staf IDF Mau Perang Lagi, Kemenhan Israel: Jumlah Prajurit Cacat Tembus 78 Ribu

TRIBUNNEWS.COM – Niatan Kepala Staf baru Militer Israel (IDF), Eyal Zamir yang mengindikasikan melanjutkan pertempuran di Gaza dan front lainnya, disambut realitas yang tidak mendukung hal tersebut.

Baru-baru ini, Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Kemenhan) Israel mengungkapkan kalau jumlah yang terluka dan cacat di jajaran tentara Israel telah meningkat menjadi 78 ribu, sebagai akibat dari perang belakangan ini di berbagai lini.

Dikutip dari Khaberni, laporan kementerian tersebut menunjukkan kalau sebagian besar dari mereka adalah prajurit dari divisi cadangan (reserve division).

Divisi cadangan kemiliteran Israel merupakan tulang punggung karena dikerahkan ke berbagai wilayah pertempuran dengan merekrut mereka dari unsur sipil.

Dari jumlah tersebut, kata laporan itu, lebih dari 50 persen dari mereka berusia di bawah tiga puluh tahun.

“Laporan menunjukkan kalau 62 persen dari mereka menderita cedera psikologis, dan 10 persen dari yang terluka berada dalam kondisi sedang hingga kritis. Laporan juga mencatat bahwa saat ini ada 194 tentara di rumah sakit Israel,” tulis laporan Khaberni, mengutip pernyataan kementerian Israel tersebut.

Dalam konteks terkait, surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, Minggu (9/3/2025) melaporkan kalau ada kekhawatiran dari para petinggi militer di Staf Umum Angkatan Darat Israel mengenai “kekurangan tenaga kerja yang parah”,”.

“Kekhawatiran akan krisis personel ini muncul di tengah perkiraan kalau ada “tekanan berat pada tentara reguler yang tidak akan kembali ke rumah mereka dalam beberapa tahun mendatang.”

Terlebih, Kepala IDF saat ini sudah menyatakan, kalau tahun 2025 akan menjadi ‘Tahun Perang’

Menurut Divisi Operasional IDF, diperkirakan bahwa “Israel akan mengalami kekurangan tenaga kerja selama bertahun-tahun, yang belum pernah disaksikannya sejak masa sabuk keamanan di Lebanon selatan, yang berlanjut segera setelahnya hingga tahun-tahun intifada kedua.”

PIMPIN IDF – Mayor Jenderal (Purn) Eyal Zamir mengambil alih sebagai panglima baru tentara Israel pada hari Rabu (5/3/2025). Dia menggantikan Herzi Halevi , yang memimpin militer selama perang genosida di Jalur Gaza. (Anews/Tangkap Layar)

Eyal Zamir Nyatakan 2025 Sebagai Tahun Perang

Niatan Kepala Staf baru IDF, Eyal Zamir, untuk melanjutkan perang, baik di Gaza, maupun di front lainnya, terindikasi dari sejumlah gerak cepat yang dia lakukan setelah menjabat.

Eyal Zamir dilaporkan langsung merombak struktur kepemimpinan IDF beberapa jam setelah menduduki jabatannya, menggantikan Herzi Halevi yang mengundurkan diri.

Anadolu, mengutip media Israel, Jumat (7/3/2025) melaporkan kalau Eyal Zamir memutuskan untuk menunjuk Mayor Jenderal Yaniv Asor sebagai komandan Komando Selatan, dan Itzik Cohen sebagai kepala Divisi Operasi dan mempromosikannya ke pangkat Mayor Jenderal.

“Kepala Staf baru IDF juga menyetujui perubahan struktural di militer Israel, dengan menganggap tahun 2025 sebagai “tahun perang, dengan fokus pada Gaza dan Iran,” menurut media Israel dikutip Anadolu.

Sebelumnya pada Rabu malam, Eyal Zamir secara resmi menduduki jabatannya, menggantikan Halevi, yang mengundurkan diri pada Januari, dan mengumumkan tanggung jawabnya atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Upacara pelantikan Zamir berlangsung di markas besar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, di hadapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat, dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Herzi Halevi.

“Setelah resmi mengemban tugasnya, Zamir mengadakan pertemuan pertamanya dengan Forum Staf Umum IDF , di mana ia menyampaikan arahan dan keputusan utama,” menurut laporan Channel 14 Israel.

LARAS TANK MERKAVA – Foto tangkap layar Khaberni, Rabu (12/2/2025) menunjukkan pasukan Israel (IDF) menjejerkan posisi laras meriam tank Merkava dalam agresi militer di Gaza. Pasukan Israel dijegal krisis keuangan saat mereka berniat melanjutkan perang di Gaza karena potensi berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar)

Bentuk Dua Brigade Baru IDF

Menurut sumber yang sama, Zamir mengumumkan penunjukan Mayor Jenderal (Cadangan) Sami Turgeman sebagai kepala tim yang akan dibentuk untuk memeriksa investigasi atas peristiwa 7 Oktober, mengambil pelajaran darinya, dan menyerahkan laporan langsung kepadanya.

Eyal Zamir, dilaporkan memerintahkan pembentukan brigade tank baru IDF, di samping pembentukan brigade infanteri baru.

“Zamir memutuskan untuk membubarkan “Divisi Strategi dan Iran” yang dibentuk pada tahun 2020. Dia lalu memutuskan membentuk brigade tank tambahan, mempelajari pembentukan brigade infanteri tambahan, dan menyusun kembali unit pengintaian lapis baja yang sudah dibongkar,” menurut laporan media Israel tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Eyal Zamir mengatakan kalau 2025 akan menjadi “tahun perang. Dengan fokus pada Gaza dan Iran serta mempertahankan dan memperdalam pencapaian di bidang lain,” menurut Channel 14.

AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

Depak Daniel Hagari

Eyal Zamir, juga memutuskan untuk memberhentikan tugas juru bicara IDF, Daniel Hagari, dalam beberapa minggu mendatang, menurut apa yang dilaporkan oleh Channel 14 Israel.

Koresponden saluran tersebut melaporkan kalau, “Zamir telah membuat keputusan untuk menggantikan Hagari, dan diharapkan seorang perwira tempur dari pasukan darat akan ditunjuk untuk posisi ini dalam waktu dekat.”

Pada bulan Maret 2024, sejumlah pejabat senior dalam perangkat propaganda dan media IDF mengundurkan diri, dipimpin oleh Kolonel Shlomit Miller-Butbul, yang dianggap sebagai orang kedua dalam komando di Departemen Juru Bicara IDF setelah Daniel Hagari.

Selain itu ada juga pengunduran diri Moran Katz, kepala departemen komunikasi di Unit Juru Bicara IDF, dan Letnan Richard Hecht, juru bicara IDF untuk urusan media luar negeri.

Sebelum menduduki jabatan juru bicara “angkatan darat”, Hagari adalah komandan unit “Shayetet 13”, menjabat sebagai asisten mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot, dan juga merupakan bagian dari tim inti Menteri Benny Gantz.

Perlu dicatat kalau media Israel sebelumnya telah meliput keterkejutan yang dialami IDF setelah serangkaian pengunduran diri besar-besaran para petingginya.

Herzi Halevi, Kepala Staf, adalah orang pertama yang mengundurkan diri, diikuti oleh sejumlah pemimpin militer, termasuk kepala Divisi Operasi di IDF, Oded Basiuk, yang mengundurkan diri setelah gagal mengusir serangan 7 Oktober 2023.

Siap Kembali Perang ke Gaza

Eyal Zamir, juga mengatakan bahwa tentara Israel harus memutuskan pertempuran melawan Hamas.

Dia mengindikasikan, IDF segera mengerahkan kembali pasukan ke Gaza guna kembali berperang dengan tujuaan utama pembebasan sandera Israel di tangan Hamas.

“Kami sedang bersiap untuk kembali bertempur dan masalah penculikan menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

Situs Israel, Walla melaporkan kalau Zamir merencanakan manuver skala besar di Jalur Gaza dan meningkatkan tekanan militer terhadap Hamas.

PANGLIMA PERANG BARU – Kepala Staf baru Militer Israel (IDF), Eyal Zamir. Pergantian panglima perang ini dilaporkan akan mengubah sifat pertempuran di Gaza, sebuah sinyal yang mengindikasikan Israel tak mau meneruskan negosiasi gencatan senjata dengan Hamas di Gaza. (khaberni/tangkap layar)

Pajang Foto Sandera Israel di Markas IDF

Kepala Staf baru IDF juga menanggapi soal sandera Israel yang masih berada di tangan Hamas di Gaza dengan mengatakan bahwa, “Kepulangan mereka merupakan kewajiban moral”.

Dia juga mengatakan kalau “tentara Israel akan berupaya untuk membawa mereka semua kembali.”

Ia mengatakan, foto-foto para tahanan tersebut akan dipajang di kantor Kepala Staf hingga mereka kembali.

Selama kariernya, Zamir memegang posisi militer terkemuka, termasuk Wakil Kepala Staf, Panglima Wilayah Selatan, dan jabatan terakhirnya adalah Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan.

Zamir diketahui dekat dengan Netanyahu dan Katz, dan juga dipandang sebagai sosok yang memiliki hubungan kuat dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant.

Pengangkatannya ke jabatan terjadi pada momen kritis kelanjutan gencatan senjata.

Israel mengatakan pihaknya sedang bersiap untuk melanjutkan perang di Gaza meskipun ada perjanjian gencatan senjata sejak 19 Januari.

Minggu tengah malam lalu, 28 Februari 2025, tahap pertama perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang berlangsung selama 42 hari, secara resmi berakhir tanpa persetujuan Israel untuk memasuki tahap kedua dan mengakhiri perang.

Forum Jenderal Israel: Negara Zionis Bisa Pecah

Niatan Israel untuk melanjutkan perang di Gaza juga ditentang “Panglima Keamanan Israel”, sebuah forum jenderal yang berisi sejumlah besar mantan perwira senior tentara pendudukan Israel (IDF).

Mereka dilaporkan telah mengirimkan pesan keras terhadap pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu.

Sebagai informasi, “Panglima Keamanan Israel” dipimpin oleh Mayor Jenderal (Cadangan) Matan Vilnai, mantan Wakil Kepala Staf IDF.

Forum ini dilaporkan memiliki sebanyak lebih dari 550 mantan perwira senior militer Israel.

Dilansir Khaberni, dalam pesan keras yang dikirim oleh Vilnai, forum tersebut memperingatkan agar pemerintah Israel tidak memulai kembali perang di Gaza.

Forum itu juga mengatakan kalau melancarkan perang tanpa tujuan strategis yang jelas akan menyebabkan terbunuhnya sandera Israel, kondisi pendudukan berdarah di Jalur Gaza, dan menimbulkan isolasi regional bagi Israel.

AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar)

Risiko Israel Kalau Nekat Kembali Berperang di Gaza, Negara Bisa Pecah

Vilnai mengawali suratnya dengan peringatan keras, yang menyatakan bahwa “Memulai pertempuran lagi akan menyebabkan terbunuhnya tentara IDF yang diculik, terus menipisnya kekuatan tentara Israel dengan mengorbankan banyaknya korban jiwa, dan akan menyebabkan situasi pendudukan berdarah dan berkepanjangan, yang akan menyebabkan hilangnya kesempatan regional yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Dalam surat tersebut, Vilnai menawarkan alternatif lain selain kembali mulai berperang di Gaza, yaitu berfokus pada aksi politik sambil mengambil keuntungan dari pencapaian tentara Israel, klaimnya.

Surat itu mengatakan bahwa “Pemerintah Israelsaat bekerja melawan keinginan rakyat Israel dan menyerah pada tuntutan kelompok minoritas ekstremis sambil mempromosikan agenda untuk mencaplok tanah di Tepi Barat, memermanenkan pendudukan di Gaza, dan memperdalam konfrontasi militer.”

Surat itu juga memperingatkan, kalau “Kebijakan saat ini membawa Israel pada pendudukan berdarah di Jalur Gaza, memperburuk mimpi buruk keamanan di Tepi Barat, mengekspos dirinya ke arah isolasi regional, dan membuang-buang kesempatan untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi.”

Dalam konteks ini, surat tersebut mempertanyakan hak pemerintah untuk meneruskan perang setelah 500 hari perang.

“Pemerintah Israel (memang) memiliki kewenangan resmi, tetapi tidak memiliki kewenangan yang sah dan moral untuk mengeluarkan perintah kepada tentara Israel setelah 500 hari pertempuran yang melelahkan tanpa mencapai tujuan perang untuk melanjutkan pertempuran,” tulis surat tersebut.

Menurut pejabat senior Israel tersebut, “Pemerintah Israel berkewajiban untuk menilai kembali situasi, menetapkan tujuan yang realistis, dan menghindari membahayakan tentara dan tahanan IDF dengan slogan-slogan kosong, seperti kemenangan mutlak atau melenyapkan Hamas.”

Para mantan perwira dalam froum jenderal tersebut memberikan ringkasan perang Israel di Gaza dan Lebanon, dengan mengklaim bahwa “pendudukan tersebut mencapai prestasi operasional dan membawa perubahan kepentingan strategis, karena sebagian besar kerangka tempur Hamas dibongkar, Hizbullah dihancurkan, dan kelemahan Iran terungkap.”

Namun pada saat yang sama, mereka melihat bahwa “Israel masih terlibat konflik di 8 front, yang paling berbahaya adalah front internal, yaitu perpecahan di dalam negara dan serangan terhadap lembaga keamanan sebagai ‘musuh rakyat yang dipimpin dan diarahkan dari atas.’”

Menurut surat tersebut, pemerintah sengaja menghindari penanganan “The Day After” di Gaza, yang menimbulkan bahaya nyata, tidak hanya bagi para tahanan, tetapi juga bagi eskalasi menyeluruh di Tepi Barat.

AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar)

Tiga Tujuan Utama

Surat tersebut juga menyerukan kepada pemerintah untuk menetapkan tiga tujuan utama dalam kebijakannya terkait situasi saat ini.

“Yang pertama adalah pembebasan tahanan “sebagai syarat pertama untuk tindakan apa pun di masa mendatang,” dan menjelaskan bahwa “menetapkan tujuan yang saling bertentangan—menggulingkan Hamas dan membebaskan para sandera—telah menyebabkan terbunuhnya para sandera,” kata surat tersebut

Sebagai balasannya, para perwira senior Israel di forum tersebut juga menyerukan diakhirinya pertempuran di berbagai arena “sebagai bagian dari proses politik yang memungkinkan Israel untuk fokus pada ancaman Iran.”

Menurut surat tersebut, “Penyelesaian masalah dengan Hamas mungkin akan terjadi di masa mendatang, tetapi sekarang upaya harus difokuskan pada pembebasan para sandera bahkan jika hal itu mengorbankan penarikan pasukan Israel.”

Mengenai tujuan kedua, yaitu mendirikan pemerintahan alternatif bagi Hamas di Gaza yang dipimpin oleh Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan Otoritas Palestina, para mantan pejabat itu menegaskan kalau “Hamas tidak dapat digulingkan tanpa pemerintahan alternatif, dan membahas pemindahan (pemindahan) dan ide-ide tidak praktis lainnya mengalihkan perhatian dari pokok bahasan utama. Setiap hari tambahan tanpa merumuskan alternatif bagi Hamas memberinya pencapaian lain.”

“Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan Otoritas Palestina melalui reformasi ke dalam payung keamanan regional,” imbuh mereka.

Surat itu juga melihat kalau tujuan ketiga yang harus diperjuangkan Israel adalah merehabilitasi militer dan masyarakat Israel.

Hal ini mengingat bahwa “terkikisnya ketahanan sosial adalah ancaman eksistensial terbesar, dan bahwa kebijakan pemerintah saat ini membahayakan Israel lebih dari ancaman eksternal apa pun.”

Surat itu juga menyoroti implikasi regional dari kelanjutan perang, dengan mengatakan, “Dukungan pemerintah Israel terhadap gagasan pemindahan warga Palestina dari Gaza sebenarnya membahayakan perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, Perjanjian Abraham, dan kemungkinan normalisasi dengan Arab Saudi, serangkaian aset strategis kelas satu.”

Surat dari mantan perwira senior Israel menekankan bahwa “kebijakan yang bertanggung jawab memerlukan kerja sama dengan rezim moderat, bukan tindakan yang akan merugikan mereka.”

Surat tersebut diakhiri dengan seruan tegas kepada pemerintah: “Berdasarkan pencapaian IDF yang mengesankan di berbagai bidang, pelajaran harus dipelajari dan pasukan keamanan diperkuat, tetapi batas-batas kekuatan juga harus dipahami, dan pada saat yang sama perlu untuk merumuskan strategi nasional yang akan memanfaatkan pencapaian IDF dalam aksi politik untuk mencapai tujuan nasional.”

(oln/khbrn/anadolu/chn14/*)

09/03/2025 23:24
Tentara Israel Serbu Masjid Al Aqsa, Sita Pengeras Suara: Bakar Masjid Bersejarah Al-Nasr di Nablus – Halaman all

Pasukan Israel Serbu Masjid Al-Aqsa, Sita Pengeras Suara: Sebelumnya Bakar Masjid Bersejarah di Nablus

TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Pendudukan Israel (IDF) dilaporkan menyerbu Aula Doa Al-Qibli di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, pada Minggu (9/3/2025).

“IDF menyita dua pengeras suara setelah memindahkan mereka,” menurut laporan koresponden RNTV, Minggu.

Sementara itu, puluhan pemukim Israel, di bawah perlindungan polisi yang berat, menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki pada hari kesembilan Ramadhan.

Menurut sebuah pernyataan dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem, para pemukim masuk melalui Gerbang Maroko, melakukan tur ke halaman, dan melakukan ritual Talmud provokatif di bagian timur masjid.

“IDF juga memberlakukan pembatasan ketat pada jamaah Palestina memasuki masjid, meningkatkan kehadiran militer mereka di sekitar Al-Aqsa dan Kota Tua Yerusalem, membatasi akses selama bulan Ramadhan,” kata laporan tersebut.

Atas aksi-aksi entitas Israel tersebut, muncul seruan-seruan agar warga Palestina meningkatkan kehadiran mereka di Masjid Aqsa sepanjang Ramadhan untuk melawan serangan pemukim dan pembatasan oleh tentara Israel.

Wakaf Islam, lembaga pengelola Masjid Al-Aqsa yang dibawahi Yordania, menekankan perlunya kehadiran massal dan ketabahan di lokasi untuk menggagalkan upaya Israel untuk mengubah statusnya.

Masjid Aqsa menghadapi serangan hampir setiap hari oleh pemukim dan polisi Israel, kecuali pada hari Jumat dan Sabtu, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memaksakan realitas baru di situs suci, mengubah status quo.

Masjid Al-Aqsa diserbu pemukim Yahudi Israel di bawah perlindungan polisi pendudukan Israel. (AFP)

Apa Itu Status Quo Majid Al-Aqsa?

Khaled Zabarqa, seorang ahli hukum Palestina di kota dan kompleks tersebut secara sederhana menjelaskan kalau status itu berarti Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem [Timur] dan karena itu tidak memiliki kedaulatan atas Al Aqsa, yang berada di Yerusalem Timur yang diduduki Israel

Akibatnya, kata Zabarqa, hukum internasional menyatakan Israel tidak berwenang untuk menerapkan status quo apa pun.

Nir Hasson, jurnalis Haaretz yang meliput Yerusalem menyebut status quo berakar pada administrasi situs di bawah Kekaisaran Ottoman, yang menyatakan bahwa umat Islam memiliki kendali eksklusif atas Al Aqsa

Namun, orang Israel melihat segalanya secara berbeda, meskipun hukum internasional tidak mengakui upaya apa pun oleh kekuatan pendudukan untuk mencaplok wilayah yang telah didudukinya.

“Status quo yang dibicarakan orang Israel sama sekali berbeda dari status quo yang dibicarakan oleh Wakaf dan Palestina,” jelas Hasson dilansir Al-Jazeera.

Bagi Israel, status quo mengacu pada perjanjian 1967 yang dirumuskan oleh Moshe Dayan, mantan menteri pertahanan Israel.

Setelah Israel menduduki Yerusalem Timur, Dayan mengusulkan pengaturan baru berdasarkan perjanjian Ottoman.

Menurut status quo Israel 1967, pemerintah Israel mengizinkan Badan Wakaf untuk mempertahankan kontrol sehari-hari di wilayah tersebut, dan hanya Muslim yang diizinkan untuk salat di sana.

Namun, polisi Israel mengontrol akses situs tersebut dan bertanggung jawab atas keamanan, dan non-Muslim diizinkan mengunjungi situs tersebut sebagai turis.

Shmuel Berkovits, seorang pengacara dan pakar tempat-tempat suci di Israel, mengatakan status quo yang dibentuk pada 1967 tidak dilindungi oleh hukum Israel mana pun.

Bahkan, pada 1967, Dayan menetapkan status quo tanpa otoritas pemerintah, ujarnya.

Sejak 1967, undang-undang, tindakan pengadilan, dan pernyataan pemerintah Israel menciptakan kerangka kerja untuk status quo ini.

Meskipun tidak ada undang-undang Israel yang melarang orang Yahudi berdoa di Al Aqsa, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa larangan tersebut dibenarkan untuk menjaga perdamaian, jelas Berkovits.

Aturan ini yang ingin diubah Itamar Ben-Gvir agar kelompok Yahudi ekstrem Israel bisa dan diperbolehkan secara hukum untuk melakukan ritual di Masjid Al-Aqsa.

TERBAKAR – Tangkap layar Khaberni, Mingu (9/3/2025) yang menunjukkan bagian atap Masjid Al-Nasr di Nablus, Tepi Barat, tampak menghitam, bebas terbakar. Masjid ini dilaporkan menjadi satu di antara sasaran serangan Pasukan Israel saat serbuan di kota tersebut, Jumat (7/3/2025).

IDF Bakar Masjid Bersejarah di Nablus

Aksi serbuan IDF di Masjid Al-Aqsa ini dilakukan setelah sebelumnya mereka membakar sebuah masjid bersejarah di Nablus, Tepi Barat.

Melawan instruksi pendudukan Israel, pada Minggu sejumlah warga Palestina secara bersama-sama mulai memperbaiki bagian-bagian masjid yang rusak dibakar tersebut.

“Warga Palestina telah mulai merestorasi masjid bersejarah “Masjid Al-Nasr” di kota Nablus di Tepi Barat, setelah rusak parah akibat kebakaran yang terjadi di dalamnya, selama serangan pasukan Israel di kota tua tersebut pada dini hari Jumat, 7 Maret 2025,” tulis laporan Khaberni.

Direktur Jenderal Wakaf (Nablus), Nasser Al-Salman, mengatakan bahwa Masjid Al-Nasr merupakan salah satu bangunan keagamaan tertua di Nablus, karena sejarahnya bermula pada era penaklukan Islam dan era Khalifah Umar bin Al-Khattab.

“Selama Perang Salib, masjid ini diubah menjadi gereja dan mendapatkan kembali status keagamaannya setelah pembebasan Yerusalem oleh pemimpin Saladin pada abad ke-12,” tulis ulasan tersebut mengutip penjelasan Al-Salman.

Nasser Al-Salman menjelaskan, masjid tersebut dibangun kembali pada tahun 1335 H, untuk tetap menjadi saksi sejarah panjang keteguhan dan perlawanan Palestina.

Direktur Wakaf juga mengonfirmasi kalau pasukan Israel, selama penyerbuan mereka ke kota itu, menargetkan masjid dan merusak sebagian bangunannya, membakarnya, yang mengakibatkan hancurnya sebagian besar bangunan, termasuk dinding dan atap.

Al-Salman menunjukkan, serangan itu juga menyasar sejumlah masjid di kota itu, tetapi kerusakan terbesar terjadi di masjid “Al-Nasr”.

“Dalam suasana tekad Palestina, sekelompok relawan dan penduduk kota membersihkan sisa-sisa api dan membersihkan jendela serta dinding hitam yang terkena noda api, sambil menekankan bahwa serangan ini tidak akan mematahkan tekad atau keinginan mereka untuk menghadapi pendudukan Israel,” kata laporan Khaberni.

“Masjid “Al-Nasr” yang juga berarti “Pertolongan )atau kemenangan)” tetap menjadi salah satu simbol keteguhan Palestina, dan warga Nablus menegaskan bahwa masjid tersebut akan tetap dibuka untuk beribadah dan berdoa, meskipun ada upaya Israel yang terus-menerus untuk merusak tempat-tempat suci mereka,” kata laporan Khaberni.

(oln/khbrn/rntv/*)

09/03/2025 22:36
Menkeu Israel Bocorkan Rencana Trump untuk Usir Warga Gaza Mulai Terbentuk, Singgung Kerja Sama – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk merelokasi jutaan warga Gaza ke negara lain “mulai terbentuk.”

Namun, Bezalel Smotrich mengakui bahwa itu akan menjadi usaha logistik yang sangat besar.

Smotrich mengklaim persiapan sedang dilakukan untuk membentuk badan berskala besar guna mengawasi pemindahan tersebut.

“Rencana ini mulai terbentuk, dengan tindakan berkelanjutan yang dikoordinasikan dengan pemerintah.”

“Rencana ini melibatkan identifikasi negara-negara utama, pemahaman kepentingan mereka – baik dengan AS maupun dengan kita – dan pemupukan kerja sama,” kata Smotrich dalam sebuah acara di parlemen, Minggu (9/3/2025), dilansir Al Arabiya.

Smotrich – yang telah berulang kali menyerukan Israel untuk mengusir warga Palestina keluar dari Gaza dan membangun kembali wilayah tersebut – menyebut tugas tersebut “rumit” secara logistik, menurut media Israel.

Selain merelokasi Gaza, Smotrich – yang tinggal di pemukiman di Tepi Barat yang diduduki – juga mendorong Israel untuk memperluas pemukimannya di Tepi Barat.

Tahun lalu, ia mengatakan akan mendatangkan “sejuta” pemukim baru ke wilayah yang diduduki.

Trump Sebut Warga Palestina Tak Punya Hak untuk Kembali

Sebelumnya, Donald Trump mengatakan dua juta warga Palestina yang akan dimukimkan kembali di negara-negara tetangga berdasarkan rencananya untuk mengambil alih dan membangun kembali Jalur Gaza, tidak akan memiliki hak untuk kembali.

“Tidak, mereka tidak akan melakukannya, karena mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik,” katanya kepada Fox News.

“Saya berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen untuk mereka,” jelasnya.

Klip wawancara tersebut dirilis sehari setelah Trump mengatakan dia “berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza”, meskipun ada kecaman global terhadap rencana yang dia luncurkan.

Otoritas Palestina dan kelompok Hamas, yang perangnya selama 16 bulan dengan Israel telah menyebabkan kehancuran yang meluas di Gaza, menegaskan kembali bahwa tanah Palestina “tidak untuk dijual”.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji usulan Trump sebagai “revolusioner dan kreatif”.

Sementara itu, PBB telah memperingatkan bahwa pemindahan paksa warga sipil dari wilayah yang diduduki dilarang keras berdasarkan hukum internasional dan “sama saja dengan pembersihan etnis”.

Kini, sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi berkali-kali, hampir 70 persen bangunan diperkirakan rusak atau hancur, sistem perawatan kesehatan, air, sanitasi, dan kebersihan telah runtuh.

Selain itu, terjadi kekurangan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan tempat tinggal.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Diberitakan Al Jazeera, Israel mengatakan akan mengirim delegasi ke ibu kota Qatar, Doha, pada hari Senin untuk mencoba dan memajukan gencatan senjata Gaza dan pembicaraan pertukaran tawanan.

Hamas mengatakan ada “indikator positif” untuk dimulainya perundingan mengenai fase kedua gencatan senjata.

Enam toko roti di Khan Younis, Gaza, menghentikan operasinya di tengah kekurangan bahan bakar sementara Israel terus memblokade semua bantuan yang masuk ke Jalur Gaza.

Hamas menyerukan diakhirinya blokade Israel terhadap Gaza serta negosiasi segera mengenai fase kedua kesepakatan gencatan senjata setelah Netanyahu mengatakan ia akan mengirim delegasi ke pembicaraan gencatan senjata di Doha.

JALUR GAZA – Foto yang diambil dari kantor berita Wafa tanggal 7 Maret 2025 memperlihatkan situasi di Beit Lahia, Gaza. Israel merampungkan persiapan untuk memindahkan warga Gaza. (Wafa)

Axios melaporkan bahwa utusan Trump, Steve Witkoff, akan terbang ke Doha pada Selasa malam untuk mencoba dan “menengahi kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata baru antara Israel dan Hamas”.

Seorang polisi senior Palestina di Gaza terluka setelah amunisi yang ditinggalkan oleh militer Israel meledak di Jabalia.

Pasukan Israel melanjutkan serangan di seluruh Tepi Barat yang diduduki, menangkap dua tahanan yang dibebaskan di Hebron dan menyebarkan peluru tajam dan granat kejut di desa Burqa.

Qatar menyerukan “upaya internasional yang lebih intensif” untuk membawa fasilitas nuklir Israel di bawah perlindungan badan atom PBB.

Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.453 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza, dengan 111.860 orang terluka.

Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709, dengan mengatakan bahwa ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

09/03/2025 22:25
Gelar Demo Besar-besaran, Warga Israel Tuntut Pembebasan Sandera hingga Bersedia Beri Bayaran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sebuah unjuk rasa besar-besaran diadakan di Tel Aviv bersama keluarga dan teman-teman para tawanan, Minggu (9/3/2025).

Mereka menuntut pemerintah Israel untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata dengan Hamas dan membebaskan para tawanan.

“Kepentingan Netanyahu bukanlah kepentingan negara Israel atau rakyatnya,” kata Zahiro Shahar Mor, keponakan tawanan Avraham Munder, dalam demonstrasi tersebut, dilansir Al Jazeera.

“Sebagian besar masyarakat Israel menginginkan semua sandera yang tersisa segera dipulangkan, dan mereka bersedia membayar harganya untuk itu,” jelasnya.

Sebelum unjuk rasa mingguan mereka di Tel Aviv, para kerabat memohon kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang bertemu dengan delapan mantan tawanan pada Rabu (5/3/2025).

“Tuan Presiden, kembalinya perang berarti hukuman mati bagi para sandera yang masih hidup.”

“Tolong, Tuan, jangan biarkan Netanyahu mengorbankan mereka,” kata sebuah pernyataan.

Hamas-AS Bahas Pembebasan Sandera

Pertemuan antara para pemimpin Hamas dan negosiator sandera AS, Adam Boehler, dalam beberapa hari terakhir difokuskan pada pembebasan seorang warga negara ganda Amerika-Israel yang ditahan oleh kelompok militan di Gaza, kata seorang pejabat senior Hamas kepada Reuters pada hari Minggu.

Taher al-Nono, penasihat politik bagi pemimpin kelompok Palestina tersebut, mengonfirmasi pembicaraan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington.

Ia mengatakan bahwa diskusi tersebut telah berlangsung di ibu kota Qatar selama seminggu terakhir.

“Beberapa pertemuan telah berlangsung di Doha, dengan fokus pada pembebasan salah satu tahanan berkewarganegaraan ganda.”

“Kami telah menanganinya secara positif dan fleksibel, dengan cara yang melayani kepentingan rakyat Palestina,” kata al-Nono.

Ia menambahkan bahwa kedua belah pihak juga telah membahas cara untuk mewujudkan implementasi perjanjian bertahap yang bertujuan untuk mengakhiri perang Israel-Hamas.

“Kami memberi tahu delegasi Amerika bahwa kami tidak menentang pembebasan tahanan tersebut dalam kerangka pembicaraan ini,” kata al-Nono kepada Reuters.

Utusan khusus Presiden Donald Trump Steve Witkoff mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih minggu lalu bahwa mendapatkan pembebasan Edan Alexander, pria berusia 21 tahun dari New Jersey yang diyakini sebagai sandera Amerika terakhir yang masih hidup yang ditawan oleh Hamas di Gaza, adalah “prioritas utama bagi kami.”

Adapun Alexander bertugas sebagai tentara di militer Israel.

Israel dan Hamas memberi isyarat pada hari Sabtu bahwa mereka sedang mempersiapkan tahap berikutnya dari negosiasi gencatan senjata, karena para mediator terus maju dengan pembicaraan untuk memperpanjang gencatan senjata 42 hari yang rapuh yang dimulai pada bulan Januari.

Delegasi Hamas bertemu dalam dua hari terakhir dengan para mediator Mesir dan menegaskan kembali kesiapannya untuk merundingkan implementasi tahap kedua kesepakatan itu.

Israel juga mengatakan akan mengirim negosiator ke Doha pada Senin (10/3/2025) untuk pembicaraan gencatan senjata.

Sebelumnya, pada Kamis (6/3/2025), Trump bertemu di Ruang Oval dengan delapan mantan sandera Israel yang dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

Tahap pertama perjanjian tersebut menghasilkan pembebasan 33 sandera, termasuk delapan yang telah meninggal, dengan imbalan sekitar 1.800 tahanan Palestina.

Pada akhir November 2023, 105 sandera telah dibebaskan selama gencatan senjata selama satu minggu dengan imbalan 240 tahanan Palestina.

Dari 251 orang yang diculik selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, 58 orang masih ditahan di Gaza, 34 di antaranya telah dinyatakan meninggal oleh militer Israel.

PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), foto (atas, kiri-kanan): 2 sandera Israel (Tal Shoham dan Avera Mengistu) dibebaskan, (bawah, kiri-kanan): 3 tentara Israel dibebaskan dan sandera Hisham al-Sayed dibebaskan. (Telegram Brigade Al-Qassam)

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Diberitakan Al Jazeera, Israel mengatakan akan mengirim delegasi ke ibu kota Qatar, Doha, pada hari Senin untuk mencoba dan memajukan gencatan senjata Gaza dan pembicaraan pertukaran tawanan.

Hamas mengatakan ada “indikator positif” untuk dimulainya perundingan mengenai fase kedua gencatan senjata.

Enam toko roti di Khan Younis, Gaza, menghentikan operasinya di tengah kekurangan bahan bakar sementara Israel terus memblokade semua bantuan yang masuk ke Jalur Gaza.

Hamas menyerukan diakhirinya blokade Israel terhadap Gaza serta negosiasi segera mengenai fase kedua kesepakatan gencatan senjata setelah Netanyahu mengatakan ia akan mengirim delegasi ke pembicaraan gencatan senjata di Doha.

Axios melaporkan bahwa utusan Trump, Steve Witkoff, akan terbang ke Doha pada Selasa malam untuk mencoba dan “menengahi kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata baru antara Israel dan Hamas”.

Seorang polisi senior Palestina di Gaza terluka setelah amunisi yang ditinggalkan oleh militer Israel meledak di Jabalia.

Pasukan Israel melanjutkan serangan di seluruh Tepi Barat yang diduduki, menangkap dua tahanan yang dibebaskan di Hebron dan menyebarkan peluru tajam dan granat kejut di desa Burqa.

Qatar menyerukan “upaya internasional yang lebih intensif” untuk membawa fasilitas nuklir Israel di bawah perlindungan badan atom PBB.

Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.453 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza, dengan 111.860 orang terluka.

Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709, dengan mengatakan bahwa ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

09/03/2025 19:31
Liga Arab, Gaza, dan Bayang-bayang Washington

loading…

Eko Ernada. Foto/Istimewa

Eko Ernada
Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember

KETIKA para pemimpin Arab berkumpul di Kairo pada 4 Maret lalu, sorotan dunia tertuju pada mereka. Di balik ruangan megah yang menyimpan sejarah peradaban, tersirat harapan dan kegamangan. KTT Liga Arab kali ini bukan sekadar agenda diplomasi rutin, tetapi sebuah panggilan nurani di tengah puing-puing Gaza yang terus merintih. Di setiap jabat tangan dan senyum protokoler, ada tuntutan moral yang menggelayuti: bagaimana dunia Arab menyikapi luka yang terus menganga di Palestina?

Dari pertemuan ini, lahirlah sederet komitmen yang, di atas kertas, tampak menjanjikan: rencana rekonstruksi Gaza tanpa pemindahan paksa, penolakan terhadap proyek AS yang hendak mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah,” serta janji pendanaan dari negara-negara Teluk. Namun, janji-janji ini menghadapi ujian di medan realitas. Sejarah menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan di meja perundingan sering kali berakhir dalam kebuntuan eksekusi, terhambat oleh kepentingan politik dan diplomasi yang saling bertabrakan.

Dilema Solidaritas dan GeopolitikSejarah mengajarkan bahwa dunia Arab sering tersandera oleh kepentingan yang saling berkelindan. Ada yang mengusung retorika solidaritas, tetapi di balik layar menjalin diplomasi senyap dengan Washington dan Tel Aviv. Ada yang lantang membela Palestina , tetapi ragu melawan arus kepentingan ekonomi dan geopolitik. Pertanyaannya tetap menggantung: apakah ini sekadar retorika yang menenangkan kegelisahan publik, atau benar-benar upaya nyata yang akan mengubah nasib Gaza?

Beberapa negara Arab, seperti Yordania dan Aljazair, masih mempertahankan sikap tegas dalam mendukung Palestina. Namun, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki kepentingan ekonomi yang semakin dalam dengan Barat dan Israel. Dalam situasi seperti ini, solidaritas terhadap Palestina sering kali menjadi alat tawar-menawar politik. Bahkan, Arab Saudi yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung utama perjuangan Palestina, kini cenderung mengambil pendekatan pragmatis dengan mempertimbangkan dampak normalisasi hubungan dengan Israel terhadap stabilitas regional.

Di tingkat global, peran Amerika Serikat menjadi variabel kunci. Steven A. Cook, dalam bukunya The End of Ambition: America’s Past, Present, and Future in the Middle East, menyoroti bagaimana kebijakan AS di Timur Tengah sering kali dipengaruhi ambisi yang tidak sejalan dengan realitas politik kawasan. Di era Trump, kebijakan pragmatis-transaksional AS lebih fokus pada kepentingan jangka pendek ketimbang stabilitas jangka panjang. Trump melanjutkan kebijakan pro-Israel dengan memperkuat hubungan dengan pemerintahan Netanyahu dan mempercepat implementasi Abraham Accords. Dukungan AS terhadap pemukiman ilegal di Tepi Barat dan sikapnya terhadap Gaza memberi tekanan bagi negara-negara Arab untuk menyesuaikan diri dengan strategi Washington.

Fragmentasi dan Ketidakefektifan Liga ArabFragmentasi internal yang terus berlangsung menjadi tantangan utama bagi Liga Arab dan semakin menghambat efektivitas diplomasi regional. Perpecahan antara negara-negara Teluk, sikap ambivalen Mesir terhadap konflik Gaza, serta kepentingan strategis Turki dan Iran yang sering berbenturan dengan negara-negara Arab lainnya menjadikan langkah kolektif sangat sulit. Tanpa kesatuan visi dan aksi, pernyataan bersama yang dihasilkan dari KTT hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata.

Kegagalan Liga Arab dalam merespons krisis regional—seperti perang saudara Suriah, intervensi di Yaman, serta normalisasi dengan Israel—menunjukkan betapa besar dampak dari fragmentasi ini. Dalam isu Palestina, misalnya, perbedaan sikap terhadap Israel semakin melemahkan posisi tawar Palestina. Rashid Khalidi dalam The Hundred Years’ War on Palestine menunjukkan bagaimana negara-negara Arab lebih fokus pada agenda domestik daripada membela Palestina secara kolektif.

Sejarah mencatat bagaimana fragmentasi internal Liga Arab menghambat respons terhadap agresi Israel ke Lebanon pada 1982. Ketika Israel melancarkan invasi untuk menumpas Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), tidak ada respons militer atau diplomatik yang solid dari Liga Arab. Fragmentasi serupa juga terjadi dalam menangani konflik Gaza saat ini, di mana perbedaan kepentingan antarnegara anggota menghambat tindakan yang lebih konkret.

Selain itu, peran Iran dalam mendukung kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk fragmentasi ini. Negara-negara Teluk yang pro-Barat dan negara-negara yang lebih terbuka terhadap pengaruh Iran, seperti Suriah dan Lebanon, memiliki sikap yang berbeda terhadap Tehran. Ketegangan ini semakin memperburuk kebijakan luar negeri negara-negara Arab secara keseluruhan, membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan kebijakan kolektif yang efektif.

Dinamika internal Liga Arab juga mencerminkan ketidakefektifan diplomasi regional akibat kurangnya kesatuan strategis. Shibley Telhami dalam The Stakes: America in the Middle East menegaskan bahwa negara-negara Arab sering kali tersandera oleh dinamika geopolitik global, yang semakin memperburuk fragmentasi. Ketidaksepakatan antarnegara Arab sering dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat dan Rusia untuk memperkuat posisi geopolitik mereka, semakin memperumit krisis di Timur Tengah.

Jalan ke Depan: Retorika atau Tindakan Nyata?Liga Arab menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka harus membuktikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ritual diplomasi tahunan. Di sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tanpa dukungan nyata dari kekuatan global, rekonstruksi Gaza akan tetap menjadi janji yang tak terwujud.

09/03/2025 06:14
Palestina Kecam Pembakaran Masjid Bersejarah di Tepi Barat

Jakarta –

Para pejabat Palestina mengecam pembakaran sebagian gedung masjid bersejarah di kota Nablus, Tepi Barat yang diduduki, yang menurut mereka dilakukan selama penyerbuan oleh pasukan bersenjata Israel.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (8/3/2025), rekaman AFPTV dari hari Jumat (7/3) menunjukkan warga Palestina memeriksa bagian dalam masjid al-Nasr yang menghitam dan sebagian hangus — sebuah bangunan penting di Kota Tua Nablus.

Saksi-saksi yang diwawancarai AFP mengatakan operasi militer Israel berlangsung Pada Jumat antara pukul 02.00 dan 06.30 waktu setempat.

Ketika dihubungi AFP, militer Israel tidak segera memberikan komentar resmi tentang operasinya di kota Tepi Barat utara tersebut.

Otoritas agama setempat mengatakan total enam masjid telah menjadi sasaran.

ADVERTISEMENT

`;
var mgScript = document.createElement(“script”);
mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
adSlot.appendChild(mgScript);
},
function loadCreativeA() {

var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;
adSlot.innerHTML = “;

if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
} else {
var gptScript = document.createElement(“script”);
gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
gptScript.async = true;
gptScript.onload = function () {
window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
googletag.cmd.push(function () {
googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
.addService(googletag.pubads());
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
};
document.body.appendChild(gptScript);
}
}
];

var currentAdIndex = 0;
var refreshInterval = null;
var visibilityStartTime = null;
var viewTimeThreshold = 30000;

function refreshAd() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;
currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
adSlot.innerHTML = “”;
ads[currentAdIndex]();
}

var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
if (!visibilityStartTime) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
requestAnimationFrame(checkVisibility);
}
} else {
visibilityStartTime = null;
if (refreshInterval) {
clearInterval(refreshInterval);
refreshInterval = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.1 });

function checkVisibility() {
if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
refreshAd();
if (!refreshInterval) {
refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
}
} else {
requestAnimationFrame(checkVisibility);
}
}

document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) {
console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
return;
}
ads[currentAdIndex]();
observer.observe(adSlot);
});

var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
mutations.forEach(function (mutation) {
if (mutation.type === “childList”) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
requestAnimationFrame(checkVisibility);
}
});
});

mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

Perusakan itu terjadi saat umat Islam merayakan Jumat pertama di bulan suci Ramadan.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina menyebut kerusakan pada masjid Nablus itu sebagai “serangan serius”, dan mengutuk “rencana sistematis… dalam penodaan tempat-tempat suci, masjid, dan tempat ibadah kami”.

Direktur wakaf Nablus Sheikh Nasser Al-Salman mengecam “invasi biadab pendudukan Israel terhadap masjid-masjid Nablus”.

Lihat juga video: Kecaman Dunia ke Israel Usai Serangan ke Masjid Al-Aqsa

Dalam sebuah pernyataan, ia menuduh Israel “bekerja keras untuk melanggar tempat-tempat suci dan masjid Islam dengan kecepatan yang dipercepat”.

Israel telah melancarkan serangan selama berminggu-minggu di Tepi Barat utara, yang dimulai di sekitar kamp-kamp pengungsi yang dianggap sebagai benteng militansi Palestina.

Sejak itu, serangan telah meluas ke lebih banyak wilayah, menggusur puluhan ribu orang dan menyaksikan pengerahan pertama tank-tank Israel di wilayah itu dalam 20 tahun.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah kota Nablus mengecam “pembakaran masjid al-Nasr oleh pasukan Israel, yang dianggap sebagai masjid bersejarah dan bangunan bersejarah penting di dalam Kota Tua”.

Wali kota Nablus Husam Shakhshir mengatakan pasukan Israel telah menghalangi petugas pemadam kebakaran dan mencegah mereka mencapai lokasi kebakaran.

Lihat juga video: Kecaman Dunia ke Israel Usai Serangan ke Masjid Al-Aqsa

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

08/03/2025 10:45
Mencekam, Israel Kirim 3.000 Pasukan Bersenjata ke Al Aqsa Saat Salat Jumat Pertama Ramadan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 3.000 personel kepolisian bersenjata dikerahkan ke Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di Yerusalem Timur menjelang salat Jumat pertama di bulan suci Ramadan.

Dalam pernyataannya, polisi Israel mengatakan personel tambahan itu akan dikerahkan di seluruh kota.

Termasuk di dekat tempat penyeberangan dan di gang-gang Kota Tua yang bakal dihadiri masyarakat salat Jumat di masjid Al Aqsa yang merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam.

PM Netanyahu tak mengungkap alasan pihaknya mengerahkan ribuan polisi ke kompleks masjid Al Aqsa.

Namun langkah ini disinyalir merupakan upaya terbaru Netanyahu untuk membatasi akses warga Palestina yang akan memasuki masjid Al Aqsa untuk melakukan ibadah salat Jumat pertama di bulan suci Ramadan.

Akses Jamaah Masjid Al-Aqsa Dibatasi

Sejak awal Ramadan, Israel telah membatasi masuknya jamaah Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat ke masjid Al Aqsa.

Lewat kebijakan tersebut, Israel hanya mengizinkan warga Palestina dari Yerusalem Timur dan penduduk Israel keturunan Palestina untuk mengakses situs tersebut.

Pejabat keamanan juga hanya mengizinkan masuk anak-anak yang lebih muda dan orang dewasa yang lebih tua, yaitu anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun.

Adapun pembatasan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Israel, bertahun-tahun negara zionis ini terus memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses masuk ke kompleks tersebut.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir berpendapat pembatasan perlu dilakukan untuk menjaga keamanan masjid demi menghindari kerusuhan atau eskalasi situasi yang lebih besar.

Ia berdalih selama bulan Ramadhan ribuan jemaah dari kalangan umat Islam berbondong-bondong melakukan ibadah.

Hal ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan yang lebih besar, terutama di Yerusalem yang memiliki nilai religius tinggi bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen.

Namun menurut pandangan umat Palestina, pembatasan merupakan bagian dari kebijakan Israel yang lebih luas untuk menyenangkan kaum Yahudi di Yerusalem Timur, dan menghapus identitas Arab dan Islam di Masjid Al Aqsa.

Ini karena Israel menginginkan kontrol atas Masjid Al-Aqsa. Bagi Israel, kontrol atas situs ini tidak hanya penting dari perspektif agama dan identitas nasional, tetapi juga memiliki nilai penting dalam hal keamanan.

Menguasai tempat-tempat suci dan kawasan penting ini memberi Israel posisi yang lebih kuat dalam perundingan politik dan menjaga kestabilan mereka di wilayah tersebut, meskipun hal ini memicu ketegangan dengan masyarakat internasional dan dunia Muslim.

Hamas Ajak Warga Palestina ke Al Aqsa

Merespon pembatasan yang dilakukan Netanyahu, Hamas dengan tegas mengecam rencana Israel yang membatasi akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadhan.

Sebagai bentuk penolakan atas usulan rencana Netanyahu, di Telegram Hamas menyerukan warga Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, serta warga Arab Israel untuk datang dalam jumlah besar ke kompleks Al-Aqsa.

“Jadikan hari-hari dan malam-malam Ramadhan yang penuh berkah didedikasikan untuk ibadah, keteguhan hati, dan perlawanan terhadap musuh dan pemukim (ilegal), serta untuk mempertahankan Yerusalem dan Al Aqsa sampai terbebas dari pendudukan,” kata Hamas.

Tak hanya itu, Hamas juga meminta Organisasi Kerja Sama Islam dan masyarakat internasional untuk mengambil “tindakan serius”.

Memastikan bahwa rakyat Palestina dapat menjalankan ibadah keagamaan mereka dengan bebas.

Ini lantaran Masjid Al Aqsa memiliki makna keagamaan dan spiritual yang sangat penting selama bulan Ramadhan bagi umat Islam, karena merupakan salah satu tempat tersuci dalam Islam.

(Tribunnews.com / Namira)

07/03/2025 13:10
Israel Kerahkan 3.000 Polisi di Al-Aqsa Jelang Salat Jumat Pertama Ramadan

JAKARTA – Polisi Israel akan mengerahkan tiga ribu personel di Yerusalem Timur yang diduduki menjelang salat Jumat pertama di Masjid Al-Aqsa di bulan suci Ramadan.

Sejak awal Ramadan, Israel telah membatasi masuknya jamaah Palestina dari Tepi Barat ke dalam masjid, dan hanya mengizinkan warga Palestina dari Yerusalem Timur dan warga Arab Israel untuk mengakses situs tersebut.

Dilansir ANTARA dari Anadolu, Kamis, 6 Maret, polisi Israel mengatakan personel tambahan itu akan dikerahkan di seluruh kota, terutama di dekat tempat penyeberangan dan di gang-gang Kota Tua dengan perkiraan puluhan ribu jamaah Palestina akan menghadiri salat Jumat di masjid tersebut.

Bulan lalu, Israel menempatkan pasukannya dalam siaga tinggi dan mengerahkan tiga ribu tentara di jalan-jalan menuju kompleks Masjid Al-Aqsa.

Warga Palestina menilai pembatasan ini sebagai bagian dari kebijakan Israel yang lebih luas untuk meyahudikan Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa, dan menghapus identitas Arab dan Islam di wilayah itu.

Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Umat Yahudi menyebut area itu Bukit Bait Suci, dan mengeklaim tempat tersebut sebagai lokasi dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel 1967.

Israel mencaplok seluruh kota pada 1980, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui masyarakat internasional.

Mahkamah Internasional menyatakan pada Juli tahun lalu bahwa pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di tanah Palestina adalah ilegal, dan menuntut evakuasi semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Timur.

07/03/2025 12:53
Tunjukkan Niat Israel Menjadikan Pendudukannya di Palestina Permanen

JAKARTA – Indonesia mengutuk keras terus berlanjutnya operasi militer Israel di Tepi Barat yang dinilai menunjukkan niat untuk menjadikan pendudukannya permanen di wilayah Palestina.

Israel diketahui melancarkan operasi militer ke wilayah Tepi Barat pada 21 Januari lalu, dua hari setelah kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok militan Palestina Hamas berlaku di Jalur Gaza.

Serangan di Tepi Barat secara bertahap meluas, mencakup beberapa kamp pengungsi di dekat Kota Jenin, Tulkarm dan Tubas.

“Indonesia mengutuk keras operasi militer besar-besaran oleh Israel terhadap masyarakat Palestina di Tepi Barat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis 6 Maret.

“Operasi ini kembali menunjukan niat utama Israel untuk menjadikan pendudukannya permanen di wilayah Palestina,” tandasnya.

“Indonesia tidak akan pernah lelah terus menekankan akar permasalahan konflik ini adalah penyangkalan terhadap hak rakyat palestina menentukan nasibnya sendiri,” tambah Roy.

Diketahui, sedikitnya 40.000 warga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Jenin dan kota terdekat Tulkarm di Tepi Barat utara sejak Israel memulai operasinya bulan lalu setelah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza setelah 15 bulan perang, dikutip dari Reuters.

Delapan puluh dua warga Palestina tewas di Tepi Barat antara 1 Januari dan 13 Februari, menurut data terbaru WHO.

Bulan lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Hari Senin mengutuk meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel, serta seruan aneksasi menyusul pengumuman perluasan operasi militer Israel di Tepi Barat, Palestina.

“Saya sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat yang diduduki oleh pemukim Israel dan pelanggaran lainnya, serta seruan untuk aneksasi,” kata Sekjen Guterres kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss melansir Daily Sabah.

Akhir bulan lalu, militer Israel juga mengumumkan pengerahan tank di Jenin, tempat mereka “memperluas” operasi.

Ini menandai pertama kalinya tank beroperasi di Tepi Barat sejak berakhirnya intifada Palestina kedua, atau pemberontakan, pada tahun 2005.

Kekerasan di Kawasan Tepi Barat melonjak sejak dimulainya perang Gaza, yang pecah setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

Pekan lalu, organisasi hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch, memperingatkan Israel agar tidak mengulangi pelanggaran di Jalur Gaza di Tepi Barat yang diduduki.

Human Rights Watch mengimbau negara-negara untuk mengambil tindakan guna mencegah kekejaman lebih lanjut di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk dengan menjatuhkan sanksi yang ditujukan kepada mereka yang terlibat dalam pelanggaran serius yang sedang berlangsung, menangguhkan transfer senjata ke Israel, melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel.

07/03/2025 04:17