Negara: Tepi Barat

Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana

Presiden Prabowo Subianto (kiri) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 06 Agustus 2025 – 16:29 WIB

Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

“Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna.

Presiden Prabowo kemudian juga memuji jajarannya yang tetap tenang dan fokus mengerjakan tugas-tugasnya di tengah situasi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.

Presiden kemudian menyebutkan perang Ukraina-Rusia, genosida di Gaza, aksi militer Israel mencaplok Tepi Barat, konflik bersenjata Thailand-Kamboja, perang saudara di Myanmar, dan juga gejolak ekonomi akibat tarif Amerika Serikat, yang seluruhnya berdampak pada dinamika geopolitik dan geoekonomi di kawasan dan dunia.

“Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” sambung Presiden.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sumber : Antara

06/08/2025 16:36
Arahan lengkap Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna jelang HUT 80 RI

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.

Sidang kabinet paripurna yang ke-delapan sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024 tersebut membahas sejumlah agenda strategis berkaitan dengan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.

Berikut arahan lengkap Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna:

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, Saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara-saudara para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan.

Tentunya sebagai insan yang bertakwa marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan maha kuasa bagi umat Islam Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia, kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita dan bangsa kita.

Saudara-saudara saya kumpulkan saudara-saudara melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 dalam pemerintahan kita. Ini menjelang sepuluh bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. Sepuluh bulan ini kita rasakan bersama adalah sepuluh bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nakhoda, saya sebagai Presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya, dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara.

Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk memberikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar.

Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia. Perempuan, anak-anak kecil, puluhan ribu dibantai.

Kita juga lihat konflik Israel-Iran di mana negara adikuasa pun, ikut. Kita lihat konflik India dan Pakistan. Kita lihat di kawasan kita sendiri konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand. Belum lagi kita hadapi kondisi geoekonomi dunia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang.

Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi semua melaksanakan, Menteri Luar Negeri dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar, tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka. Untuk itu, kita telah mencapai satu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini, walaupun kita tidak akan berhenti untuk selalu mencari kondisi yang lebih baik untuk ekonomi kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita.

Saudara-saudara, kita paham dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal bahkan sebelum saya dilantik sebagai Presiden. Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata, bangsa dan regional dan global. Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme benar, idealisme itu perlu tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah.

Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apa pun terjadi bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita setiap hari, setiap Minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka, kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri, tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makanannya sendiri. Karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis.

Selalu bangsa kita diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat.

Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerja sama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan Polisi juga Kejaksaan. Karena dalam ekonomi, kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa, bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa menghisap kekayaan kita bagaikan menghisap darah, ada, ini namanya realisme.

Kita bukan anak kecil, kita duduk di sini di kabinet ini, saya sebagai Presiden, Wakil Presiden dan semua kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus.

Saudara-saudara, alhamdulillah arah kita di bidang pangan cukup berhasil. Cadangan yang ada di pemerintah sekarang terbesar sepanjang sejarah. Nilai tukar petani meningkat dan nanti menteri-menteri akan laporan masing-masing. Ini sebagai pembukaan. Tetapi di sini saya tekankan bahwa strategi kita ternyata berada di arah yang sudah benar.

Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tentunya kita sekarang saya persilakan beberapa menteri untuk melaporkan kondisi di sektor masing-masing. Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor, sebagai leading, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mengatur laporan masing-masing.

Terimakasih.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

06/08/2025 15:42
Presiden yakin strateginya benar karena banyak capaian dalam 10 bulan

Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto yakin Strategi Transformasi Bangsa yang dicanangkan sejak awal pemerintahan merupakan strategi yang tepat dan benar, karena selama 10 bulan pemerintah bekerja banyak capaian dan prestasi yang ditorehkan oleh jajaran Kabinet Merah Putih.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun berterima kasih kepada jajarannya karena telah bekerja keras, dan bekerja sebagai satu tim.

“Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa, dan terlihat bahwa strategi kita benar. Kita berada di arah yang benar,” kata Presiden Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih saat Sidang Kabinet Paripurna, Rabu siang.

Terlepas dari itu, Presiden Prabowo kemudian menyebutkan gejolak geopolitik dan geo-ekonomi global yang saat ini terjadi pun menguji strategi transformasi Presiden.

Gejolak geopolitik yang dimaksud Presiden merujuk pada dampak perang dan sejumlah konflik bersenjata yang terjadi di beberapa negara, misalnya perang Ukraina-Rusia, genosida di Gaza, agresi militer Israel di Tepi Barat, perang India-Pakistan, konflik bersenjata Thailand-Kamboja, perang saudara di Myanmar, dan gejolak ekonomi global akibat tarif Amerika Serikat.

“Kita paham, dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal, bahkan sebelum saya dilantik sebagai Presiden,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menjelaskan Strategi Transformasi Bangsa yang dijalankan oleh pemerintah saat ini merupakan strategi yang berpedoman kepada nilai-nilai realisme, dan kondisi nyata baik di dalam negeri maupun di kawasan, dan dunia.

“Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme (itu) bener, idealisme itu perlu, tetapi yang utama, yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah,” sambung Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang mengikuti pertemuan, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

06/08/2025 15:19
Warga AS Tewas di Tepi Barat, Keluarga Salahkan Pemukim Israel

Tepi Barat –

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi kematian seorang warga negaranya di Tepi Barat pekan ini. Pihak keluarga dan para pejabat Palestina mengaitkan kematian warga negara AS itu dengan aksi pembakaran yang dilakukan oleh para pemukim Israel.

Otoritas Palestina dan para saksi, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (4/8/2025), melaporkan pada Kamis (31/7) lalu bahwa sekelompok pemukim Israel melakukan aksi pembakaran terhadap rumah-rumah dan beberapa mobil di area Silwad, Tepi Barat.

Kementerian Kesehatan Palestina dalam pernyataannya mengidentifikasi warga AS yang tewas itu sebagai Khamis Ayyad, yang berusia 41 tahun. Disebutkan bahwa Ayyad tewas karena menghirup asap akibat kebakaran yang terjadi di Silwad tersebut.

Keluarga besar Ayyad yang tinggal di Chicago, AS, mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat (1/8) lalu bahwa Ayyad pindah ke Tepi Barat beberapa tahun lalu, bersama istri dan anak-anaknya, namun tetap bekerja untuk sebuah perusahaan Amerika.

Ayyad menjadi warga negara AS kedua yang tewas akibat tindak kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat sepanjang bulan Juli. Seorang warga AS lainnya, yang tidak disebut namanya, yang berusia 20 tahun tewas akibat dipukuli oleh pemukim Israel saat dia mengunjungi keluarga di Sinjil, Tepi Barat.

Menanggapi kematian warga AS berusia 20 tahun itu, Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, sebelumnya menuntut Israel untuk menyelidiki apa yang disebutnya sebagai “aksi kriminal dan teroris” tersebut. Namun sejauh ini Huckabee belum berkomentar mengenai kematian Ayyad.

Saat dimintai komentar soal kematian warga AS di Tepi Barat, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: “Kami dapat mengonfirmasi kematian seorang warga negara AS di kota Silwad di Tepi Barat.”

Namun tidak disebutkan secara langsung nama Ayyad dalam pernyataan tersebut.

“Kami mengutuk kekerasan kriminal oleh pihak mana pun di Tepi Barat,” tegas juru bicara yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut.

Sementara itu, militer Israel saat dimintai tanggapan oleh AFP mengatakan bahwa “beberapa tersangka … membakar properti dan kendaraan-kendaraan di area Silwad”, namun pasukan Tel Aviv yang dikirimkan ke lokasi kejadian tidak dapat mengidentifikasi mereka.

Disebutkan juga bahwa Kepolisian Israel telah meluncurkan penyelidikan terhadap insiden tersebut.

Tepi Barat merupakan rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina, yang tinggal berdampingan dengan sekitar 500.000 pemukim Israel. Tindak kekerasan di wilayah Tepi Barat telah meningkat selama perang berkecamuk di Jalur Gaza, yang dipicu oleh serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

04/08/2025 12:47
Saudi Marah Besar, Menteri Keamanan Israel Berkunjung dan Beribadah di Masjid Al-Aqsa

GELORA.CO – Kementerian Luar Negeri Saudi pada Ahad (3/8/2025) mengecam aksi provokatif yang dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Saudi mengatakan bahwa aksi Ben Gvir kian memanaskan konflik di wilayah tersebut.

“Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya praktik provokatif yang berulang kali dilakukan oleh pejabat pemerintah pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan menekankan bahwa praktik-praktik ini memicu konflik di wilayah tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri.

Ben-Gvir mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa yang menjadi titik api di Yerusalem pada Ahad dan mengatakan bahwa ia beribadah di sana. Gvir menantang aturan status quo di salah satu situs paling sensitif di Timur Tengah.

Di bawah perjanjian yang telah berlaku selama puluhan tahun dengan otoritas Muslim, kompleks Al-Aqsa dikelola oleh sebuah yayasan keagamaan Yordania dan orang-orang Yahudi dapat berkunjung tetapi tidak boleh beribadah di sana,

“Kerajaan menekankan tuntutan berkelanjutannya kepada komunitas internasional untuk menghentikan praktik-praktik pejabat pendudukan Israel yang melanggar hukum dan norma internasional serta melemahkan upaya perdamaian di kawasan,” tambah pernyataan tersebut.

Saudi secara konsisten menyuarakan kecamannya atas apa yang digambarkannya sebagai serangan terang-terangan Israel yang berkelanjutan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa.

Yordania juga mengecam keras penyerbuan Al-Aqsa oleh Ben-Gvir. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional danhumaniter internasional, sebuah provokasi yang tidak dapat diterima, dan eskalasi yang dikutuk.

“Israel tidak memiliki kedaulatan atas Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif,” kata pernyataan itu.

Juru bicara Kementerian, Duta Besar Sufian Qudah, menegaskan kembali penolakan mutlak dan kecaman tegas Yordania atas serangan provokatif yang berkelanjutan oleh menteri ekstremis.

“Tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap status quo historis dan hukum masjid tersebut dan merupakan upaya untuk memecah belahnya secara temporal dan spasial, serta penodaan terhadap kesuciannya,” ujar Qudah.

Qudah memperingatkan konsekuensi dari provokasi dan pelanggaran terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Kunjungan itu hanya akan meningkatkan eskalasi berbahaya lebih lanjut dan tindakan sepihak di Tepi Barat yang diduduki.

04/08/2025 08:32
Saudi Marah Besar, Menteri Keamanan Israel Berkunjung dan Beribadah di Masjid Al-Aqsa

GELORA.CO – Kementerian Luar Negeri Saudi pada Ahad (3/8/2025) mengecam aksi provokatif yang dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Saudi mengatakan bahwa aksi Ben Gvir kian memanaskan konflik di wilayah tersebut.

“Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya praktik provokatif yang berulang kali dilakukan oleh pejabat pemerintah pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan menekankan bahwa praktik-praktik ini memicu konflik di wilayah tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri.

Ben-Gvir mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa yang menjadi titik api di Yerusalem pada Ahad dan mengatakan bahwa ia beribadah di sana. Gvir menantang aturan status quo di salah satu situs paling sensitif di Timur Tengah.

Di bawah perjanjian yang telah berlaku selama puluhan tahun dengan otoritas Muslim, kompleks Al-Aqsa dikelola oleh sebuah yayasan keagamaan Yordania dan orang-orang Yahudi dapat berkunjung tetapi tidak boleh beribadah di sana,

“Kerajaan menekankan tuntutan berkelanjutannya kepada komunitas internasional untuk menghentikan praktik-praktik pejabat pendudukan Israel yang melanggar hukum dan norma internasional serta melemahkan upaya perdamaian di kawasan,” tambah pernyataan tersebut.

Saudi secara konsisten menyuarakan kecamannya atas apa yang digambarkannya sebagai serangan terang-terangan Israel yang berkelanjutan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa.

Yordania juga mengecam keras penyerbuan Al-Aqsa oleh Ben-Gvir. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional danhumaniter internasional, sebuah provokasi yang tidak dapat diterima, dan eskalasi yang dikutuk.

“Israel tidak memiliki kedaulatan atas Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif,” kata pernyataan itu.

Juru bicara Kementerian, Duta Besar Sufian Qudah, menegaskan kembali penolakan mutlak dan kecaman tegas Yordania atas serangan provokatif yang berkelanjutan oleh menteri ekstremis.

“Tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap status quo historis dan hukum masjid tersebut dan merupakan upaya untuk memecah belahnya secara temporal dan spasial, serta penodaan terhadap kesuciannya,” ujar Qudah.

Qudah memperingatkan konsekuensi dari provokasi dan pelanggaran terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Kunjungan itu hanya akan meningkatkan eskalasi berbahaya lebih lanjut dan tindakan sepihak di Tepi Barat yang diduduki.

04/08/2025 08:32
Aksi Israel Bikin Krisis di Gaza di Luar Imajinasi

Jakarta –

Perbuatan Israel membuat krisis di Gaza, Palestina, di luar imajinasi. Kondisi ini tidak bisa ditoleransi lagi.

Dirangkum detikcom, Jumat (1/8/2025), hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Johann Wadephul, dalam konferensi pers di Yerusalem, pada Kamis (31/7) setelah dia melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi Israel dalam kunjungannya, termasuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menlu Gideon Saar.

Wadephul menyebut situasi kemanusiaan saat ini di Jalur Gaza, yang terus dilanda perang, sungguh di luar imajinasi. Berlin terus meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk bertindak cepat di tengah semakin meningkatnya kritikan atas perang yang menghancurkan tersebut.

“Bencana kemanusiaan di Gaza di luar imajinasi,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

Tonton juga video “Trump: Kelaparan di Gaza Sungguh Mengerikan” di sini:

Ditegaskan oleh Wadephul bahwa Israel harus “dengan cepat dan secara aman mengirimkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mencukupi untuk menghindari kematian massal” akibat kelaparan di Jalur Gaza.

Dia juga menegaskan bahwa “benar-benar tidak dapat ditoleransi” ketika “pria, wanita, dan anak-anak terbunuh setiap hari saat mati-matian mencari makanan”.

Israel sedang berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menyetujui gencatan senjata dan mengizinkan lonjakan bantuan makanan masuk ke wilayah Jalur Gaza, di mana para pakar yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan “kelaparan kini meluas”.

Kanada, pada Rabu (30/7), menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina, setelah langkah serupa dari Prancis dan Inggris.

Jerman sendiri menunda janji untuk mengakui negara Palestina dan mempertahankan pendirian sejak lama bahwa pengakuan hanya dapat diberikan setelah negosiasi antara Israel dan Palestina.

“Kami melihat pengakuan negara Palestina pada akhir proses negosiasi, sebuah proses yang harus segera dimulai,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

Dia memperingatkan bahwa “celah” mungkin telah terbuka antara Israel dan Uni Eropa, dan menyerukan “kedua belah pihak” untuk memastikan hal ini tidak terjadi.

“Kami membutuhkan kejelasan dari Israel bahwa tidak ada kebijakan pengusiran, tidak ada kebijakan aneksasi. Menurut penilaian saya, kita berada dalam fase yang menentukan, di mana Jerman harus mengambil sikap,” ucap Wadephul.

Pekan lalu, mayoritas anggota parlemen Israel meloloskan mosi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk menganeksasi Tepi Barat. Beberapa anggota koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu bahkan secara terang-terangan menyerukan pendudukan jangka panjang atas Jalur Gaza.

Jerman telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap Israel yang mencaplok Tepi Barat dan berulang kali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang dilanda perang selama 23 bulan terakhir.

Tonton juga video “Netanyahu Nominasikan Trump Raih Nobel Perdamaian” di sini:

Halaman 2 dari 3

(whn/isa)

01/08/2025 20:03
Proses Damai Menuju Negara Palestina Harus Segera Dimulai

Jakarta –

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul memperingatkan, Israel menghadapi risiko isolasi internasional jika kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza tidak segera membaik. Peringatan itu disampaikannya usai melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel di Yerusalem.

“Dalam banyak hal, proses perdamaian di Timur Tengah berada di persimpangan jalan, dan pada akhirnya seluruh kawasan,” ujar Wadephul, Kamis (25/7), merujuk pada perdebatan di Uni Eropa terkait wacana penjatuhan sanksi terhadap Israel, serta bertambahnya jumlah negara-negara Eropa yang siap mengakui negara Palestina.

“Dengan adanya ancaman terbuka untuk menganeksasi Palestina dari sebagian elemen dalam pemerintahan Israel, semakin banyak negara — termasuk banyak di Eropa — kini bersiap untuk mengakui negara Palestina, bahkan tanpa didahului proses negosiasi,” kata Wadephul. “Karena itu, kawasan dan proses perdamaian Timur Tengah berada di titik kritis.”

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah Israel. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencakup dua partai sayap kanan ekstrem yang menyerukan penaklukan penuh Gaza , dan pendirian kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut. Dua menteri senior Israel pada hari Kamis juga menyatakan dukungan, untuk menganeksasi Tepi Barat yang saat ini diduduki Israel.

Teguran dari sekutu dekat

Di Yerusalem, Wadephul bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta Presiden Isaac Herzog.

Terkait situasi kelaparan di Gaza, Wadephul menyatakan betapa “situasinya benar-benar tidak dapat diterima dan harus segera berubah.” Dia menekankan perlunya “perbaikan mendasar bagi warga sipil di Jalur Gaza.”

Wadephul juga menyerukan gencatan senjata penuh, menilai jeda pertempuran harian tidak lagi memadai. “Sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini,” tegasnya, dengan menyasar pernyataannya terutama kepada kelompok militan Palestina, Hamas.

Menteri luar negeri Jerman yang baru menjabat pada Mei lalu itu, dijadwalkan bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah pada Jumat (1/8), guna membahas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Sebelumnya, Wadephul mendesak Israel untuk membuka akses darat dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Penyaluran bantuan dengan menggunakan truk , betapapun juga merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk meringankan penderitaan di Gaza yang disebutnya “tak terbayangkan.”

“Hanya melalui jalur darat bantuan dapat mencapai warga dalam jumlah yang cukup,” ujarnya. “Karena itu saya mendesak pemerintah Israel agar mengizinkan PBB dan organisasi bantuan internasional untuk mengakses wilayah tersebut secara aman, serta mendistribusikan bantuan secara aman dan efektif.”

Wadephul tiba di Tel Aviv pada Kamis sore sebelum melanjutkan perjalanan ke Yerusalem.

Kematian di Gaza capai ‘tingkat yang tak terbayangkan’

Sebelum keberangkatannya, Wadephul menekankan bahwa Israel harus “segera memperbaiki situasi bencana di Jalur Gaza secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Menurutnya, operasi militer teranyar telah menimbulkan kematian dan penderitaan pada “tingkat yang tak terbayangkan.”

Menurut otoritas kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa dalam perang hampir dua tahun antara Israel dan kelompok militan Hamas telah melampaui 60.000 jiwa minggu ini. Jumlah warga sipil yang meninggal karena kelaparan dan malnutrisi terus meningkat.

Sementara itu, foto dan video anak-anak kelaparan yang berseliweran di dunia maya mengguncang opini publik global, dan memperkuat kritik terhadap Israel terkait blokade bantuan ke wilayah Palestina.

Wadephul menegaskan bahwa Jerman akan tetap mendukung Israel untuk memastikan Hamas membebaskan para sandera yang tersisa, termasuk warga negara Jerman.

Milisi Islam Palestina itu, menurutnya, harus dilucuti dan tak lagi dibiarkan berkuasa di wilayah Palestina. “Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujarnya.

Namun di saat yang sama, dia juga memperingatkan Israel, untuk tidak terus meningkatkan eskalasi konflik. “Jerman juga akan dipaksa untuk merespons langkah-langkah sepihak,” terhadap keutuhan wilayah Palestina, tandasnya.

“Jika langkah-langkah sepihak diambil, maka Jerman pun akan terdorong untuk merespons.”

Belum ada pengakuan negara Palestina

Wadephul menegaskan, saat ini Jerman belum mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, dan bahwa solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi satu-satunya jalan bagi kedua pihak untuk hidup dalam damai, aman, dan bermartabat. Menurutnya, bagi Jerman, “pengakuan negara Palestina lebih mungkin dilakukan di akhir proses perdamaian. Dan proses itu harus dimulai sekarang,” tambahnya, seperti dilansir kantor berita Jerman dpa.

Kanselir Friedrich Merz menyatakan, arah pembicaraan yang sedang berlangsung dapat memengaruhi keputusan Jerman terkait kemungkinan mendukung sanksi terhadap Israel, mitra dekatnya.

Berbeda dengan sejumlah negara lain, Jerman sejauh ini enggan menjatuhkan sanksi terhadap sekutunya itu. Namun Merz mengatakan bahwa pemerintah Jerman tetap membuka opsi untuk mengambil langkah terkait jika perlu.

Komisi Eropa sejauh ini telah merekomendasikan untuk menutup sebagian akses bagi Israel untuk menerima program pendanaan riset Horizon Europe. Belum jelas, apakah Jerman akan mendukung langkah tersebut.

Tekanan politik di dalam negeri

Sebelum keberangkatan Wadephul ke Tel Aviv, Partai Sosial Demokrat (SPD) – mitra koalisi junior dalam pemerintahan Merz – mendesak pemerintah agar menekan Israel untuk mengizinkan pengiriman bantuan ke Gaza melalui jalur darat.

Wakil ketua fraksi parlemen SPD, Siemtje Mller, mengatakan kepada stasiun ARD, harus ada “tekanan nyata” untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Mller, yang turut dalam rombongan Wadephul ke kawasan tersebut, juga menegaskan kembali posisi SPD bahwa pengiriman senjata yang digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti yang terjadi di Gaza, tidak boleh lagi diizinkan.

Franziska Brantner, ketua bersama Partai Hijau yang kini berada di kursi oposisi, juga menyatakan keinginannya agar Wadephul mendorong “dengan seluruh kekuatannya” bantuan kemanusiaan ke Gaza, pembebasan para sandera, serta dimulainya proses politik untuk mengakhiri perang.

Brantner menyebutkan, posisi Jerman yang kuat mendukung Israel, menjadi penghambat aksi kolektif di level Eropa, sebagaimana disampaikannya dalam wawancara dengan radio Jerman.

Editor: Agus Setiawan

Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:

(ita/ita)

01/08/2025 18:29
Krisis Gaza di Luar Imajinasi, Jerman Tekan Israel untuk Bertindak!

Yerusalem –

Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Johann Wadephul, menyebut situasi kemanusiaan saat ini di Jalur Gaza, yang terus dilanda perang, sungguh “di luar imajinasi”. Berlin terus meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk bertindak cepat di tengah semakin meningkatnya kritikan atas perang yang menghancurkan tersebut.

Pernyataan Wadephul itu, seperti dilansir AFP, Jumat (1/8/2025), disampaikan dalam konferensi pers di Yerusalem, pada Kamis (31/7), setelah dia melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi Israel dalam kunjungannya, termasuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menlu Gideon Saar.

“Bencana kemanusiaan di Gaza di luar imajinasi,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

Ditegaskan oleh Wadephul bahwa Israel harus “dengan cepat dan secara aman mengirimkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mencukupi untuk menghindari kematian massal” akibat kelaparan di Jalur Gaza.

Dia juga menegaskan bahwa “benar-benar tidak dapat ditoleransi” ketika “pria, wanita, dan anak-anak terbunuh setiap hari saat mati-matian mencari makanan”.

Israel sedang berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menyetujui gencatan senjata dan mengizinkan lonjakan bantuan makanan masuk ke wilayah Jalur Gaza, di mana para pakar yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan “kelaparan kini meluas”.

Kanada, pada Rabu (30/7), menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina, setelah langkah serupa dari Prancis dan Inggris.

Jerman sendiri menunda janji untuk mengakui negara Palestina dan mempertahankan pendirian sejak lama bahwa pengakuan hanya dapat diberikan setelah negosiasi antara Israel dan Palestina.

“Kami melihat pengakuan negara Palestina pada akhir proses negosiasi, sebuah proses yang harus segera dimulai,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

Dia memperingatkan bahwa “celah” mungkin telah terbuka antara Israel dan Uni Eropa, dan menyerukan “kedua belah pihak” untuk memastikan hal ini tidak terjadi.

“Kami membutuhkan kejelasan dari Israel bahwa tidak ada kebijakan pengusiran, tidak ada kebijakan aneksasi. Menurut penilaian saya, kita berada dalam fase yang menentukan, di mana Jerman harus mengambil sikap,” ucap Wadephul.

Pekan lalu, mayoritas anggota parlemen Israel meloloskan mosi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk menganeksasi Tepi Barat. Beberapa anggota koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu bahkan secara terang-terangan menyerukan pendudukan jangka panjang atas Jalur Gaza.

Jerman telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap Israel yang mencaplok Tepi Barat dan berulang kali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang dilanda perang selama 23 bulan terakhir.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/08/2025 14:36
Suara Negara-negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya

Gaza –

Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab mengecam kelompok militan Palestina, Hamas. Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Negara-negara Arab yang dimaksud sebut saja Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki. Mereka menandatangani deklarasi bersama dan menyerukan Hamas untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

“Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

Foto: Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza (AFP/OMAR AL-QATTAA)

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.

“Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.

Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.

Warga Palestina tinggal di rumah-rumah yang sudah hancur karena serangan Israel. Foto: REUTERS/Ramadan Abed

Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.

Siapa yang mempelopori deklarasi ini? ternyata adalah Prancis dan Arab Saudi. Kedua negara yang menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut “bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.” Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.

“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk “integrasi regional penuh” dan “langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di antara semua negara di kawasan,” deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.

Halaman 2 dari 3

(isa/isa)

01/08/2025 06:08