Xcloud.id

Negara: Tepi Barat

  • Abbas Berterima Kasih ke Saudi yang Galang Pengakuan Negara Palestina

    Abbas Berterima Kasih ke Saudi yang Galang Pengakuan Negara Palestina

    Jakarta –

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas berterima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi atas perannya dalam menggalang dukungan internasional bagi negara Palestina. Hal ini disampaikan Abbas dalam percakapan via telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman pada Senin (11/8) waktu setempat.

    Kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA) melaporkan bahwa Abbas “menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas upaya dan posisi terhormat Kerajaan, yang berkontribusi pada komitmen banyak negara untuk mengakui Negara Palestina.”

    Abbas juga berterima kasih kepada para pemimpin Saudi atas “upaya tanpa lelah dalam mengoordinasikan posisi untuk memastikan dukungan internasional terbesar bagi perjuangan Palestina selama konferensi New York bulan lalu tentang solusi dua negara,” lapor SPA, dilansir Al Arabiya, Selasa (12/8/2025).

    Dalam percakapan via telepon itu, Pangeran Mohammed dan Abbas juga membahas situasi di Gaza. Putra Mahkota Saudi menegaskan kembali kecaman Kerajaan atas “kejahatan, praktik brutal, dan upaya penggusuran” terhadap rakyat Palestina, dan mendesak masyarakat internasional untuk mengakhiri “konsekuensi bencana” dari perang Israel dan melindungi warga sipil, kata SPA.

    Tonton juga video “Iran Pantang Menyerah, Tegaskan Program Nuklir akan Berjalan Lagi” di sini:

    Dalam beberapa hari terakhir, lima negara yakni Prancis, Kanada, Jepang, Inggris dan Australia telah menyatakan akan mengakui kedaulatan Palestina dengan beberapa syarat pada Sidang Umum PBB yang akan berlangsung pada September nanti. Selandia Baru juga tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah serupa.

    Diketahui bahwa solusi dua negara merujuk pada pembentukan negara Palestina, berdampingan dengan Israel, di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, secara umum mengikuti garis batas yang ada sebelum Perang Arab-Israel 1967.

    Namun, langkah internasional untuk mewujudkan solusi dua negara telah gagal. Salah satu penyebabnya adalah pendudukan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, yang ilegal menurut hukum internasional.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 5 Negara G7 Akan Akui Kedaulatan Palestina, Bisakah Ubah Situasi Gaza?

    5 Negara G7 Akan Akui Kedaulatan Palestina, Bisakah Ubah Situasi Gaza?

    Jakarta –

    Lima negara yakni Prancis, Kanada, Jepang, Kerajaan Bersatu (UK), dan Australia akan mengakui kedaulatan Palestina dengan beberapa syarat pada Sidang Umum PBB pada September nanti.

    Apabila Prancis dan Kerajaan Bersatu menepati pengakuan kedaulatan ini, maka Palestina akan didukung oleh empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Dua negara yang sudah mengakui kedaulatan Palestina adalah Rusia dan China. Hanya tersisa Amerika Serikat yang menolak dan diketahui merupakan sekutu terkuat Israel.

    Saat ini, negara Palestina sudah diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB. Indonesia termasuk di dalamnya.

    Selain lima negara yang akan mengakui kedaulatan Palestina, Selandia Baru juga tengah mempertimbangkan langkahnya untuk memberikan pengakuan sebelum Sidang Umum PBB digelar.

    Pengakuan ini akan keluar dengan “menghidupkan kembali prospek solusi dua negara” dan “melihat komitmen Israel untuk menyetujui gencatan senjata”, kata Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK) Sir Keir Starmer.

    Tapi jika pengakuan ini benar-benar terwujud, apa dampaknya?

    Apa arti pengakuan kedaulatan terhadap Palestina?

    Dengan status Palestina sebagai negara yang tak bisa berdaulat secara penuh saat ini, pengakuan yang dilakukan negara-negara tersebut bersifat simbolis. Namun, simbolisme ini bernilai kuat.

    Sebab, hal itu mewakili pernyataan moral dan politik yang berpotensi mengubah sedikit situasi di lapangan.

    Menteri Luar Negeri UK, David Lammy, menyatakan Britania Raya memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara dalam pidatonya di PBB sekitar dua pekan lalu.

    Ini merujuk pada Deklarasi Balfour 1917 yang ditandatangani Arthur Balfour ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

    Dalam deklarasi tersebut, ada pernyataan terkait dukungan Britania Raya terhadap “pembentukan sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina”.

    Menurut Lammy, deklarasi ini juga memuat janji yang serius mengenai “tidak akan dilakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina”.

    Pasukan Inggris menurunkan Bendera untuk secara resmi mengakhiri kekuasaan Inggris di Palestina pada 1948. (Bettmann via Getty Images)

    Sayangnya, para pendukung Israel berdalih Balfour tidak merujuk secara jelas pada Palestina apalagi menyebutkan hak nasional warga Palestina.

    Wilayah yang sebelumnya secara keseluruhan dikenal sebagai Palestina pernah dikuasai Britania Raya sesuai mandat Liga Bangsa-bangsa dari 1922-1948 dan dianggap sebagai urusan internasional yang belum tuntas.

    Kendati demikian, Israel didirikan pada 1948. Alih-alih terwujud solusi dua negara, sengketa berkepanjangan Palestina dan Israel terus bergejolak.

    Akibat sengketa ini, Palestina menjadi tidak memiliki batas wilayah yang disepakati secara internasional, ibu kota, bahkan tentara.

    Meski sempat terjadi perjanjian damai pada 1990-an, Israel masih melakukan pendudukan militer di Tepi Barat. Akibat ini, otoritas Palestina yang dibentuk setelah perjanjian damai tidak sepenuhnya mengendalikan wilayah atau penduduknya.

    Kini, Gaza menjadi wilayah pendudukan Israel yang terus-menerus dihancurkan.

    Seperti yang dikatakan Lammy, ‘solusi dua negara’ selalu muncul sebagai jalan keluar dari para politisi di berbagai negara jika berbicara kedaulatan Palestina.

    Solusi dua negara merujuk pada pembentukan negara Palestina, berdampingan dengan Israel, di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, secara umum mengikuti garis batas yang ada sebelum Perang Arab-Israel 1967.

    Namun, langkah internasional untuk mewujudkan solusi dua negara telah gagal. Kolonisasi Israel atas sebagian besar Tepi Barat, yang ilegal menurut hukum internasional, telah mengubah konsep tersebut menjadi slogan yang kosong.

    Upaya untuk menciptakan negara Palestina yang sejajar pun tak membuahkan hasil, karena berbagai alasan.

    Apakah dukungan UK dan negara lain berpengaruh?

    Britania Raya pada 2025 ini berbeda dengan 1917 ketika Deklarasi Balfour ditandatangani. Kemampuannya untuk memaksa negara lain mengikuti kehendaknya cukup terbatas.

    Akan tetapi, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini mempengaruhi keputusan yang diambil pemerintah. Selain desakan yang makin keras dari para anggota parlemen dan kabinet, beberapa hal menjadi pertimbangan dari pemerintah.

    Antara lain, pemandangan kelaparan yang semakin parah di Gaza, kemarahan yang meningkat atas kampanye militer Israel, dan pergeseran besar dalam opini warga Inggris.

    Dalam debat di parlemen Inggris pekan lalu, Lammy diserang dari segala arah dengan pertanyaan mengapa UK masih belum mengakui negara Palestina.

    Menteri Kesehatan, Wes Streeting, mewakili pandangan banyak anggota parlemen ketika ia mendesak pemerintah untuk mengakui Palestina “selama masih ada negara Palestina yang bisa diakui”.

    Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, pun memilih sejumlah syarat berkaitan dengan pengakuan kedaulatan Palestina.

    Syarat tersebut: Britania Raya akan bertindak kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah tegas untuk mengakhiri penderitaan di Gaza, mencapai gencatan senjata, menahan diri dari aneksasi wilayah di Tepi Baratlangkah yang secara simbolis diancam oleh parlemen Israel, Knesset, pekan lalu, dan berkomitmen pada proses perdamaian yang menghasilkan solusi dua negara.

    Starmer paham syarat tersebut hampir tidak mungkin dipenuhi hingga tenggat waktu September nanti mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang pembentukan negara Palestina.

    Bahkan Netanyahu mengatakan keputusan Kerajaan Bersatu itu menghargai “terorisme keji Hamas”.

    Melihat situasi ini, pengakuan Kerajaan Bersatu terhadap Palestina pasti akan terjadi.

    “Skenario terburuk kelaparan saat ini sedang terjadi” di Jalur Gaza, para ahli keamanan pangan global yang didukung PBB memperingatkan (Reuters)

    Secara terpisah, Wakil Presiden AS JD Vance telah menegaskan kembali bahwa AS tidak memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina, dengan alasan kurang berfungsinya pemerintahan di sana.

    Washington telah mengakui Otoritas Palestina, yang saat ini dipimpin oleh Mahmoud Abbas, sejak pertengahan 1990-an, tetapi belum mengakui negara Palestina secara resmi.

    Beberapa presiden AS telah menyatakan dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina di masa depan, kecuali Donald Trump yang kini menjabat.

    Selama dua periode pemerintahan Trump, kebijakan AS sangat condong mendukung Israel.

    Tanpa dukungan dari sekutu terdekat dan paling kuat Israel yakni AS, sepertinya tidak mungkin melihat proses perdamaian yang mengarah pada solusi dua negara di masa depan.

    (ita/ita)

  • Trump Ditinggal! Ini Daftar Sekutu AS yang Berencana Akui Palestina

    Trump Ditinggal! Ini Daftar Sekutu AS yang Berencana Akui Palestina

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara-negara berpengaruh di dunia Barat mulai perlahan mengakui kedaulatan Palestina. Hal ini dilakukan setelah serangan membabi buta Israel atas wilayah enklave negara itu, Gaza, yang telah menewaskan 60 ribu jiwa sejak 2023 lalu.

    Sejumlah negara ini berpandangan bahwa pengakuan Palestina merupakan kunci perdamaian di kawasan itu. Hal ini juga sesuai dengan Solusi Dua Negara, yang menekankan adanya negara Israel dan Palestina yang hidup berdampingan dengan damai.

    Berikut daftar 5 negara Barat yang berencana mengakui Palestina tahun ini:

    1. Prancis.

    Prancis, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah mengumumkan niatnya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina. Langkah ini dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron, yang menekankan pentingnya solusi dua negara yang kuat dan kredibel untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Rencana pengakuan ini juga merupakan bagian dari upaya Prancis untuk memulihkan momentum diplomatik dalam proses perdamaian Timur Tengah.

    Sebagaimana dikutip oleh The New Arab, seorang pejabat Prancis menyatakan, “Pengakuan ini bukanlah hadiah, melainkan sebuah instrumen untuk membangun perdamaian.” Keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk memberikan Palestina status yang setara dengan Israel, memungkinkan mereka untuk bernegosiasi secara efektif di tingkat internasional.

    2. Inggris.

    Inggris juga telah menyatakan niatnya untuk mengakui Palestina sebagai negara, meskipun dengan beberapa syarat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dalam pernyataannya, menekankan bahwa pengakuan ini akan membantu menciptakan momentum bagi solusi dua negara.

    Pengumuman ini datang di tengah meningkatnya tekanan domestik dan internasional terhadap pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menanggapi krisis di Gaza.

    Seperti yang dilaporkan oleh Time Magazine, pengakuan ini juga dipandang sebagai cara untuk menekan Israel agar menyetujui gencatan senjata dan membebaskan sandera. Meskipun demikian, pengumuman ini mendapat kecaman dari Israel, yang berpendapat bahwa pengakuan tersebut akan “memberi imbalan kepada terorisme.”

    3. Kanada.

    Kanada, melalui perdana menterinya, telah mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September 2025. Keputusan ini, seperti halnya Inggris, disertai dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti perlunya Palestina yang tidak dimiliterisasi dan tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan.

    Dalam laporannya, The Guardian mengutip PM Kanada Mark Carney yang menyatakan, “Kami akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September jika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi.”

    Keputusan ini mencerminkan pergeseran kebijakan luar negeri Kanada, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini juga dilihat sebagai upaya untuk menyatukan kembali Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah satu otoritas Palestina.

    4. Australia.

    Australia menjadi salah satu negara terbaru yang mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina. PM Anthony Albanese menyatakan bahwa Australia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September 2025.

    Albanese, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera, mengatakan bahwa solusi dua negara adalah “harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah.”

    Pengakuan ini, menurutnya, merupakan bagian dari “upaya global terkoordinasi” untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera.

    Pengumuman ini juga memicu reaksi keras dari Israel, dengan utusan Israel untuk Australia yang menyatakan bahwa pengakuan tersebut “mengangkat posisi Hamas.” Namun, Australia menekankan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada komitmen yang diterima dari Otoritas Palestina mengenai pemerintahan di masa depan dan demiliterisasi.

    5. Selandia Baru.

    Selandia Baru sedang mempertimbangkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Menteri Luar Negeri Winston Peters mengatakan kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan pada September, bertepatan dengan Pekan Pemimpin PBB.

    “Kami bermaksud mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru,” ujar Peters dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025), seperti dikutip Reuters.

    Ia menegaskan, Selandia Baru sejak lama memandang pengakuan Palestina sebagai “masalah waktu, bukan apakah akan terjadi.” Namun, keputusan akan bergantung pada penilaian apakah telah ada kemajuan signifikan menuju pembentukan negara Palestina yang layak dan sah.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Palestina Apresiasi Sikap Indonesia yang Konsisten Mendukung Perjuangan

    Palestina Apresiasi Sikap Indonesia yang Konsisten Mendukung Perjuangan

    Jakarta –

    Kedutaan Besar Negara Palestina untuk Republik Indonesia menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas sikap/posisi Bangsa Indonesia, yang konsisten dalam mendukung perjuangan dan hak-hak Bangsa Palestina.

    “Kami juga sangat menghargai sikap mulia Bangsa Indonesia yang secara konsisten diperjuangkan di berbagai forum internasional dan regional di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya yang bijaksana, yang diperankan secara aktif oleh Kementerian Luar Negeri RI,” kata Kedutaan Besar Palestina untuk RI dalam pernyataan resmi yang diterima detikcom, Sabtu (9/8/2025).

    Kedutaan juga mengapresiasi seluruh elemen politik dan masyarakat di Indonesia yang terus menunjukkan/memberikan dukungan berupa bantuan, solidaritas sejati kepada rakyat Palestina di Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang tengah menghadapi genosida, dan penentangan penuh terhadap segala bentuk kejahatan perang, penyiksaan, kekerasan, blokade, politik pembersihan etnik dan pengusiran paksa yang dilakukan terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    “Israel secara nyata melakukan pelanggaran terhadap legitimasi internasional, hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel, yang belakangan ini telah diingkari oleh pihak penjajah (Israel),” ujar kedutaan.

    Kedutaan Besar Palestina juga menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh negara-negara Arab yang bersaudara serta kepada seluruh negara di dunia atas sikapnya yang menolak kebijakan-kebijakan penjajah (Israel), dan memberikan dukungan dan solidaritasnya terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    (ita/ita)

  • HNW Desak OKI Berada di Garda Terdepan Selamatkan Masjid Al-Aqsa dari Penguasaan Israel – Page 3

    HNW Desak OKI Berada di Garda Terdepan Selamatkan Masjid Al-Aqsa dari Penguasaan Israel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang terus memburuk di Masjid Al-Aqsa. Ia mengutuk keras tindakan berulang Israel yang dinilai sebagai provokasi terbuka, termasuk pengalihan pengelolaan Masjid Ibrahimi, bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa, dari badan Wakaf yang merujuk pada Pemerintah Yordania kepada otoritas Israel. Tidak hanya itu, Israel juga kerap menghalangi umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa, termasuk melaksanakan Salat Jumat.

    Bersamaan dengan itu, lebih dari 3.900 warga Zionis Israel dilaporkan masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan militer, melakukan ritual keagamaan mereka di area tersebut, dan mengibarkan bendera Israel.

    “Itu semua dilakukan ketika masyarakat internasional disodori deklarasi New York, yang mengarahkan realisasi solusi dua negara, dengan berdirinya negara Palestina Merdeka, dengan Ibu Kota Jerusalem Timur, berdampingan dengan negara lainnya. Tetapi, yang terjadi, Israel justru semakin memperluas kejahatan dan penguasaannya terhadap Gaza, bahkan thd Tepi Barat, juga terhadap Masjid alAqsha di Jerusalem,” ungkap Hidayat Nur Wahid usai melaksanakan Salat Jum’at di Masjid Baiturrahman, Komplek MPR DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Yang lebih menyakitkan, menurut Hidayat provokasi terbuka Israel, itu turut dilakukan oleh anggota Knesset (parlemen Israel),   juga Menteri Keamanan dalam negeri Itamar Ben-Gvir. Sehingga mengancam  terrealisirnya proposal solusi dua negara. Apalagi praktek kejahatan Israel tersebut juga menyasar Masjid Al Aqsa, dan itu  bertentangan dengan keputusan  UNESCO. Karena sudah UNESCO memutuskan bahwa  Masjid Al-Aqsa itu adalah warisan budaya milik Umat  Islam, yang karenanya tidak boleh diganggu atau tidak dirusak.

    “Dengan prinsip  bahwa Masjid Al-Aqsa  adalah milik  dan   qiblat pertama umat Islam, serta  satu dari tiga masjid sucinya umat Islam, sudah   seharusnya umat Islam berjuang  bersama  menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari penguasaan Israel. Karena itu saya  mendukung pernyataan  MUI  untuk  melakukan upaya maksimal  menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, dari upaya penutupan dan  agar tidak dirobohkan oleh Israel, untuk diganti dengan Solomon Temple,” ujar Hidayat.

    Hidayat berharap organisasi negara-negara Islam (OKI) menggalang kekuatan   negara-negara anggotanya termasuk negara-negara Arab untuk  menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Apalagi, salah satu alasan berdirinya OKI pada  1999 adalah ketika Masjid Al-Aqsa waktu itu dibakar oleh ekstremis Yahudi. Dan itu membuat  pimpinan negara-negara Islam berkumpul di Maroko, mendeklarasikan berdirinya  organisasi internasional yang bernama OKI.

    “Saat ini   kondisi Masjid Al-Aqsa sangat mengkhawatirkan. Maka saya ikut mendorong OKI  untuk  melakukan upaya-upaya maksimal mengamankan Masjid Al-Aqsa, dan  menyelamatkan perdamaian, serta mengkoreksi  penjajahan  Israel. Saya juga  menghimbau kepada seluruh komponen umat Islam untuk betul-betul waspada dan peduli terhadap  Masjid Al-Aqsa. Meminta OKI  berada di garda terdepan  menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, agar OKI melaksanakan tujuan awal didirikannya antara lain membela dan menyelamatkan Masjid alAqsha,” tutup HNW.

  • Damon Albarn dan Sejumlah Musisi Gagas Konser Together for Palestine

    Damon Albarn dan Sejumlah Musisi Gagas Konser Together for Palestine

    JAKARTA – Sejumlah musisi internasional menyatakan sikap mereka untuk kebebasan Palestina dari penindasan dan genosida. Damon Albarn adalah salah satu yang terlibat untuk konser bertajuk Together for Palestine ini. 

    Para musisi terlibat ingin menyampaikan satu pesan utama, yakni rasa cinta dan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Acara ini sendiri rencananya akan digelar 17 September mendatang.

    Melihat penindasan dan kekejian yang terjadi di Gaza dan sekitarnya, diam bukan pilihan yang bijak bagi para musisi ini. Di tengah tekanan industri yang akan memengaruhi karier mereka, kepedulian berada di atas segalanya.

    Selain Damon Albarn, mereka yang terlibat di gig ini antara lain Bastille, Cat Burns, Greentea Peng, Hot Chip, James Blake, Paloma Faith dan masih banyak lagi.

    Langkah kemanusiaan ini juga didukung oleh para eksekutif produser yang sudah dikenal luas. Akan ada Eno, Khaled Ziada, Khalid Abdalla dan Tracey Seaward yang siap mengerahkan tenaga dan pikiran untuk konser ini.

    Tak sampai di situ, para artis berdarah Palestina juga dipastikan bakal ambil bagian. Selain Adnan Joubran, Faraj Suleiman dan Nai Barghouti, sederet penampil lain akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

    Akan ada penggalangan dana yang dikirimkan ke rakyat Palestina yang berjuang setiap harinya. Donasi akan disalurkan melalui Choose Love, lembaga amal yang membantu kemanusiaan dan korban peperangan.

    Damon Albarn merasa teror yang dirasakan masyarakat Palestina harus segera disudahi. Ia berharap perdamaian segera datang, dan salah satunya coba disampaikan melalui musik.

    “Saya, seperti semua orang yang berhati nurani, merasa putus asa dan tak berdaya atas laporan-laporan yang datang dari Gaza dan Tepi Barat selama beberapa hari, bulan, dan tahun terakhir ini,” ujarnya mengutip NME, 8 Agustus..

    “Genosida yang terjadi secara langsung di layar kaca kita. Saya berasal dari keluarga pasifis. Saya telah diajari, dan saya percaya, bahwa pasifisme adalah sebuah tindakan. Perdamaian adalah sebuah tindakan. Hidup damai membutuhkan visi dan komitmen. Bertindak sebagai manusia terhadap satu sama lain, itu juga sebuah keputusan. Musik telah membawa saya keliling dunia, musik adalah gabungan dari semua yang saya ketahui, percayai, dan yakini – rasa hormat, kolaborasi, pengalaman bersama,” pungkas penggawa Blur tersebut.

  • Terungkap Ngerinya Israel Sadap Jutaan Panggilan Telepon Setiap Jam

    Terungkap Ngerinya Israel Sadap Jutaan Panggilan Telepon Setiap Jam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Unit intelijen militer Israel, Unit 8200, dilaporkan membangun sistem penyadapan massal yang mampu merekam jutaan panggilan telepon setiap jam dari warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Sistem ini didukung oleh layanan cloud milik Microsoft, Azure, dan telah beroperasi sejak 2022.

    Laporan ini diungkap melalui investigasi bersama media Inggris The Guardian, media Israel-Palestina +972 Magazine, dan outlet berbahasa Ibrani Local Call.

    Menurut laporan tersebut, pimpinan Unit 8200 Yossi Sariel bertemu langsung dengan CEO Microsoft Satya Nadella pada akhir 2021.

    Dalam pertemuan di kantor pusat Microsoft di Seattle itu, Sariel meminta akses khusus ke ruang penyimpanan cloud Azure untuk menyimpan materi intelijen rahasia dalam skala besar. Nadella disebut mendukung rencana tersebut.

    Menurut tiga sumber dari Unit 8200, platform penyimpanan cloud tersebut telah membantu dalam persiapan serangan udara mematikan dan turut menentukan jalannya operasi militer di Gaza dan West Bank.

    Dengan dukungan kapasitas Azure, Unit 8200 membangun sistem pengawasan canggih yang merekam dan menyimpan isi jutaan panggilan telepon seluler warga Palestina setiap harinya. Para pejabat intelijen menyebut proyek ini memiliki sebutan “Sejuta panggilan per jam.”

    Sistem tersebut memungkinkan petugas intelijen memutar ulang percakapan dari panggilan warga sipil secara luas, bukan hanya target tertentu. Beberapa sumber menyebut data ini telah digunakan untuk menyusun serangan udara di Gaza, termasuk di area padat penduduk.

    Microsoft menyatakan tidak mengetahui jenis data yang disimpan oleh Unit 8200 di Azure. Perusahaan menegaskan keterlibatan mereka hanya bertujuan memperkuat keamanan siber dan melindungi Israel dari serangan siber oleh negara atau kelompok teroris.

    “Kita tidak pernah mengetahui adanya pengawasan terhadap warga sipil atau penyadapan percakapan ponsel melalui layanan Microsoft, termasuk hasil tinjauan eksternal yang kami tunjuk,” kata juru bicara Microsoft, dikutip dari Guardian, Kamis (7/8/2025).

    Namun, dokumen internal Microsoft yang bocor dan kesaksian 11 sumber dari perusahaan dan intelijen Israel menunjukkan sebaliknya, data rekaman panggilan warga Palestina disimpan di pusat data Microsoft di Belanda dan Irlandia.

    Unit 8200 disebut meningkatkan penyadapan secara masif setelah gelombang serangan individu oleh warga Palestina pada 2015. Alih-alih hanya menyasar target tertentu, unit ini mulai melacak semua orang setiap saat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) yang menyisir isi pesan dan panggilan untuk menilai potensi ancaman.

    Salah satu sistem yang dikembangkan bahkan mampu memindai seluruh pesan teks dan memberi nilai risiko otomatis jika ada kata-kata seperti senjata atau keinginan bunuh diri. Sistem ini masih aktif digunakan hingga kini.

    Fokus awal dari sistem ini sebenarnya adalah wilayah West Bank, tempat sekitar 3 juta warga Palestina hidup di bawah pendudukan militer Israel. Sumber dari Unit 8200 menyebutkan bahwa informasi yang disimpan di Azure menjadi gudang intelijen tentang penduduk, yang dalam beberapa kasus digunakan untuk memeras, menahan, atau bahkan membenarkan pembunuhan setelah kejadian.

    “Kalau mereka butuh menangkap seseorang tapi tidak ada alasan yang cukup kuat, dari sanalah mereka cari alasan,” kata salah satu sumber, merujuk pada data yang disimpan di cloud.

    Sumber-sumber tersebut juga menyebutkan bahwa penggunaan sistem ini meningkat selama serangan militer di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 60.000 orang.

    Penghancuran infrastruktur telekomunikasi Gaza oleh Israel memang telah mengurangi volume panggilan telepon di wilayah tersebut, namun sumber menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan di cloud tetap berguna.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Riyadh –

    Sebagian menyebutnya sebagai “kelas master diplomasi” yang memperbesar peluang damai di Timur Tengah. Yang lain mencibir sebagai “aksi pencitraan” untuk memoles reputasi negara yang sering tersangkut kasus dugaan pelanggaran HAM.

    Lantas, mengapa Arab Saudi giat melobi dunia demi pengakuan internasional bagi Palestina?

    Dorongan monarki Riyadh agar lebih banyak negara yang mengakui kedaulatan Palestina sebenarnya telah dimulai sekitar setahun lalu. Pada September 2024, Arab Saudi bersama Norwegia meluncurkan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara, dan menggelar dua pertemuan pertama di Riyadh.

    Pada bulan Desember lalu, Majelis Umum PBB kembali melakukan pemungutan suara, untuk mengonfirmasi sebagian besar negara di dunia masih percaya bahwa Solusi Dua Negara adalah jawaban atas konflik antara Israel dan Palestina.

    Pekan lalu, Arab Saudi dan Prancis menjadi tuan rumah sebuah konferensi serupa. Selama dan setelah pertemuan, sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Malta, Inggris, dan Australia mengumumkan akan, atau tengah mempertimbangkan secara serius, untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

    Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen sepanjang tujuh halaman, Deklarasi New York, yang ditandatangani oleh semua negara Liga Arab, Uni Eropa, serta sekitar 17 negara lainnya.

    Deklarasi ini merumuskan jalur bertahap menuju Solusi Dua Negara. Dokumen itu menyerukan pembubaran Hamas, kelompok militan Palestina yang memimpin serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, pembebasan sandera Israel yang tersisa, dan penyerahan kepemimpinan di Gaza.

    Fakta bahwa seluruh 22 anggota Liga Arab ikut menandatangani deklarasi tersebut dianggap sebagai terobosan diplomatik. Deklarasi itu menjadi kali pertama bagi sebagian besar negara Timur Tengah untuk secara terbuka mengecam Hamas.

    Arab Saudi, bersama Prancis, disebut-sebut sebagai inisiator utama di balik konsensus tersebut.

    “Mengingat posisi Arab Saudi dalam dunia Arab dan Islam, serta peran kerajaan sebagai penjaga situs-situs suci di Mekkah dan Madinah, apa pun yang dilakukan Arab Saudi akan membawa bobot tersendiri,” kata Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute for Public Policy, Rice University.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Mengapa baru sekarang?

    Sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023 dan perang di Gaza, Saudi dan Israel sempat diisukan sedang membahas normalisasi hubungan diplomasi. Selama ini, Riyadh bersikeras pada kemerdekaan Palestina sebagai syarat perdamaian.

    Artinya, jika Saudi dan Israel berdamai, syarat Negara Palestina yang selama ini melandasi kebijakan luar negeri negara-negara Muslim tidak lagi menjadi bahan pertimbangan.

    Wacana tersebut menempatkan Arab Saudi dalam posisi pelik. Oleh masyarakat negara-negara Arab lain, Riyadh dicap sebagai “pengkhianat” terhadap perjuangan Palestina.

    Sebab itu pula, sebagian pengkritik menilai langkah Saudi di PBB baru-baru ini adalah upaya memperbaiki citra di dunia Arab dan Islam.

    Namun sesungguhnya, seperti ditulis analis Saudi dari lembaga think tank Gulf International Forum, Aziz Alghashian, dalam Cairo Review of Global Affairs, “salah satu kesalahpahaman yang terus bertahan adalah anggapan bahwa keinginan Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah hal baru, padahal prosesnya sudah berlangsung sejak akhir 1960-an.”

    Ulrichsen menambahkan, upaya Saudi mewujudkan Solusi Dua Negara pun telah dimulai sejak lama.

    Pada 2002, Raja Abdullah dari Arab Saudi mengusulkan Inisiatif Perdamaian Arab. Dalam KTT Liga Arab di Beirut pada tahun yang sama, seluruh negara anggota menyepakati proposal Saudi, yang antara lain berkomitmen hanya akan mengakui Israel jika Palestina bebas dari pendudukan.

    Namun, seiring waktu, inisiatif ini mulai goyah akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Antara lain tentang hak kembali bagi warga Palestina yang terusir, serta gejolak Musim Semi Arab yang meruntuhkan sejumlah pemerintahan. Terakhir, sejumlah negara menandatangani Perjanjian Abraham dan berdamai dengan Israel.

    “Tetapi selama bertahun-tahun, Inisiatif Perdamaian Arab tetap menjadi posisi dasar bagi Arab Saudi,” kata Ulrichsen, sebuah posisi yang ditegaskan kembali bahkan pada 2020.

    “Kini, situasi mendesak di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, membuat Saudi berpikir mereka tidak bisa lagi diam di tengah kehancuran dan penderitaan kemanusiaan sebesar ini,” lanjutnya.

    Deklarasi New York pekan lalu sebabnya disebut-sebut sebagai pembaruan dari Inisiatif Perdamaian Arab yang digagas Saudi pada 2002.

    Dorongan perdamaian untuk kepentingan monarki

    Para analis menilai ada keuntungan strategis bagi Saudi dengan mendorong kedaulatan Palestina. Yang paling jelas adalah stabilitas kawasan, yang krusial bagi Saudi untuk mewujudkan rencana ambisius mendiversifikasi ekonominya dari sektor minyak.

    “Kepemimpinan Riyadh dalam isu Palestina adalah bagian dari reposisi strategis Saudi yang telah diperhitungkan,” tulis media berbahasa Arab, Raseef22, dalam sebuah opini pekan lalu.

    “Arab Saudi telah mengubah Inisiatif Perdamaian Arab menjadi alat politik yang relevan secara internasional, membentuk blok suara Arab-Islam, memberinya pengaruh dalam negosiasi keamanan energi dan maritim dengan Barat, dan yang terpenting, memperkuat posisinya dalam arsitektur pascaperang di Gaza.”

    Akankah inisiatif Saudi-Prancis berhasil?

    “Terlalu dini untuk sebuah kesimpulan,” kata Coates Ulrichsen. “Namun kenyataan bahwa Inggris dan Kanada telah mengeluarkan pernyataan pengakuan bersyarat terhadap Palestina menunjukkan pendekatan Saudi-Prancis mulai membuahkan hasil.”

    Setelah pertemuan pekan lalu di New York, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyerukan, agar lebih banyak negara anggota PBB mendukung Deklarasi New York sebelum Sidang Umum PBB berikutnya pada awal September.

    Peluangnya cukup besar. “Bagi Washington, inisiatif diplomatik Saudi-Prancis sesuai dengan kepentingan strategis AS dan menawarkan jalan keluar dari konflik berkepanjangan,” tulis Faisal J. Abbas, pengamat Saudi dan pemimpin redaksi Arab News dalam situs Semafor pekan lalu.

    “Inisiatif ini sebenarnya bisa membantu menstabilkan kawasan dan mengurangi keterlibatan militer AS, sekaligus menawarkan jaminan keamanan jangka panjang bagi Israel — jika Israel bersedia meninggalkan tuntutan kelompok sayap kanan untuk mencaplok Tepi Barat serta posisi maksimalis lain,” lanjut Abbas.

    Namun, inisiatif Saudi-Prancis ini tetap menghadapi penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

    Baik Israel maupun AS tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan sama-sama melayangkan kritik. Pemerintahan Trump menyebutnya sebagai “aksi panggung”, dan duta besar Israel untuk PBB mengeluhkan bahwa “penyelenggara konferensi membahas hal-hal yang terputus dari realitas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Arab Saudi Kecam Serangan AS ke Iran!” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Berlin –

    Akhir pekan lalu, muncul video-video dari Hamas dan kaum jihadis yang memperlihatkan sandera-sandera yang tampak kelaparan di Jalur Gaza. Kelompok-kelompok militan Islamis dan para simpatisannya menculik para sandera dalam serangan berdarah ke Israel pada 7 Oktober 2023. Dalang dari serangan tersebut adalah Hamas, yang oleh AS, Uni Eropa, Jerman, dan beberapa negara lain diklasifikasikan sebagai organisasi teroris.

    Kini diberitakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan ingin menduduki seluruh Jalur Gaza. Perdana Menteri yang kontroversial itu mengklaim bahwa ia akan melakukan segalanya untuk membebaskan sandera-sandera. Sementara itu, kelaparan dan kematian di kalangan warga sipil Palestina di Gaza terus berlanjut.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan keterkejutannya atas gambar-gambar tersebut. “Hamas menyiksa para sandera, meneror Israel, dan menggunakan penduduknya sendiri di Jalur Gaza sebagai tameng manusia,” ujar Merz kepada surat kabar Bild.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di platform X bahwa Hamas telah menunjukkan “ketidakmanusiawian yang tak berbatas.” Ia menegaskan bahwa pembebasan segera seluruh sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza merupakan “prioritas mutlak” bagi pemerintahannya.

    Merz juga menekankan kepada media Bild bahwa Hamas “tidak boleh memainkan peran apa pun di masa depan Gaza.” Macron menyuarakan hal serupa.

    Prancis dan Jerman tidak sepakat soal pengakuan Palestina sebagai negara

    Namun dalam hal pengakuan Palestina sebagai sebuah negara, Prancis dan Jerman saling bertolak belakang.

    Macron baru-baru ini mengumumkan bahwa ia berniat mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Israel segera mengutuk langkah tersebut setelah diumumkan oleh Prancis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik, bahwa ini sama saja dengan “memberi penghargaan pada terorisme.”

    Sebaliknya, pemerintah Jerman untuk saat ini tidak merencanakan langkah tersebut, dan menganggap pengakuan negara Palestina hanya masuk akal apabila sebagai hasil dari proses negosiasi.

    Apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara?

    Ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat disebut sebagai negara, jelas pakar hukum internasional Aaron Dumont dari Institut Hukum Perlindungan Perdamaian dan Hukum Kemanusiaan Universitas Bochum dalam wawancara dengan DW.

    Kriteria tersebut adalah:

    Wilayah negara yang jelasPenduduk negaraPemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara.

    “Dua dari tiga kriteria dasar tersebut sudah pasti terpenuhi. Yang sulit adalah soal kekuasaan negara. Bisa dikatakan bahwa hal itu belum dimiliki oleh Palestina. Karena itu, negara tersebut belum benar-benar ada.”

    Di kalangan pakar hukum internasional sendiri, definisi pengakuan negara masih diperdebatkan — dan dengan demikian juga pertanyaan apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara.

    Pakar Timur Tengah, Muriel Asseburg dari Lembaga Ilmu dan Politik, mengatakan dalam wawancara dengan DW bahwa pengakuan Palestina oleh negara-negara lain tidak akan langsung berdampak pada kehidupan nyata warga di wilayah tersebut. Beberapa negara saat ini pun sudah memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Palestina, yang diwakili oleh Otoritas Palestina.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Otoritas Palestina mengelola Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas sejak 2013 menyatakan akan berhenti menggunakan istilah “Otoritas Palestina” dan mulai menyebutnya sebagai “Negara Palestina”. Namun, pemimpin berusia 89 tahun ini sendiri tidak populer di kalangan rakyatnya. Pemilu terakhir berlangsung hampir dua dekade lalu. Pemerintah Fatah yang dipimpinnya mengakui eksistensi negara Israel.

    Di Jalur Gaza, Hamas memegang kendali dan menciptakan rasa ketakutan serta teror, serta tidak mengakui negara Israel. Bagi sebagian besar negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara, Hamas dianggap sebagai mitra negosiasi yang sama sekali tidak bisa diterima.

    Pengakuan negara juga menjadi rumit karena batas-batas antara Israel dan wilayah Palestina belum jelas, begitu pula status Yerusalem Timur. Israel secara de facto menguasai sebagian besar wilayah yang sebenarnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Mahkamah Internasional dalam opini terakhirnya menyatakan bahwa pendudukan wilayah Palestina — Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza — adalah ilegal.

    Pakar politik Asseburg menjelaskan dalam wawancara dengan DW: “Pengakuan negara Palestina akan memberikan sinyal bahwa: Kita tidak hanya sekadar menuntut solusi dua negara secara abstrak, tetapi kita ingin berkontribusi agar negara Palestina benar-benar ada berdampingan dengan Israel. Untuk itu, harus ada langkah konkret untuk mengakhiri pendudukan Israel.”

    149 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina

    Saat ini, 149 dari total 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Pakar hukum internasional Dumont menegaskan: “Tidak bisa dikatakan bahwa kalau sejumlah negara mengakui Palestina, maka otomatis menjadi sebuah negara.”

    Namun, keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York masih dianggap tidak mungkin untuk saat ini. Pakar Timur Tengah Asseburg menjelaskan lebih lanjut:

    “Keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena hal itu membutuhkan keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu dibutuhkan persetujuan Amerika Serikat — yang saat ini tampaknya tidak akan diberikan.”

    Sejak 2012, Palestina memiliki status pengamat di Sidang Umum PBB, jelas Asseburg. “Sejak memperoleh status pengamat, Palestina dapat bergabung dengan berbagai organisasi internasional lainnya — termasuk Mahkamah Pidana Internasional.”

    Status pengamat ini dianggap sebagai langkah awal menuju keanggotaan penuh di PBB.

    Komitmen Jerman terhadap Israel

    Tekanan terhadap pemerintah Jerman meningkat agar bersikap lebih kritis terhadap Israel. Setelah laporan mengenai niat Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk menduduki seluruh Gaza, juru bicara partai kiri yang merupakan oposisi – Die Linke, Lea Reisner, menuntut:

    “Harus ada tekanan politik, termasuk terhadap sekutu.” Ia menyebut sikap pemerintah koalisi Jerman sejauh ini sebagai “kebangkrutan total dalam kebijakan luar negeri Jerman.”

    Permintaan agar Palestina diakui sebagai negara terus bermunculan. Namun, Jerman masih jauh dari langkah tersebut. Salah satu alasan utama yang dikemukakan pemerintah Jerman adalah komitmen khusus terhadap Israel karena holokaus, yakni pembunuhan jutaan orang Yahudi selama masa rezim Nazi. Dari situ lahirlah apa yang disebut “raison d’etat” Jerman — komitmen nasional untuk menjamin keamanan Israel.

    Meskipun begitu, Kanselir Jerman Friedrich Merz telah memperkeras nada terhadap Israel. Ia menuntut gencatan senjata permanen di Gaza dan lebih banyak bantuan kemanusiaan dari Israel bagi warga di sana. Namun, di saat yang bersamaan, ia tidak ingin membuat Israel, tersinggung.

    Menurut Merz, pengakuan Palestina hanya bisa dilakukan di akhir dari proses menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Saat ini, ia tidak menganggap pengakuan itu sebagai “langkah yang tepat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mendukung ASEAN untuk mencari solusi damai mengakhiri perang saudara di Myanmar, dan konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyinggung konflik-konflik di kawasan, dan di luar kawasan yang berkontribusi gejolak geopolitik dan geoekonomi global.

    “Kita lihat di kawasan kita sendiri, konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di (negara-negara) tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand,” sambung Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menilai dinamika global dan dinamika di kawasan yang saat ini dihadapi Indonesia, terutama setelah 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berjalan lebih rumit dibandingkan dengan pada saat periode awal pemerintahan baru berjalan.

    “Waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang, tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia,” kata Presiden.

    Presiden melanjutkan ada juga perang India-Pakistan, dan dinamika muncul akibat penetapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada banyak negara, termasuk Indonesia.

    Terlepas dari situasi geopolitik dan geoekonomi yang rumit itu, Presiden Prabowo menilai pemerintahan yang dia pimpin dapat tetap fokus bekerja, dan tetap tenang.

    “Kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi. Kita berunding. Kita tidak emosional. Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” ujar Presiden kepada jajarannya.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna kali ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024. 

    Sumber : Antara