Xcloud.id

Negara: Tepi Barat

  • Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Jakarta –

    Sebanyak 209 mantan duta besar dan staf negara anggota Uni Eropa (UE) menandatangani surat terbuka yang mendesak agar perkumpulan negara di Benua Biru tersebut segera mengimplementasikan langkah-langkah terhadap “tindakan ilegal Israel di Gaza dan Tepi Barat”.

    Surat tersebut berisi sembilan langkah UE yang diusulkan terhadap pemerintah Israel.

    Salah satu poin dalam usulan tersebut adalah penangguhan atau pencabutan sepihak izin ekspor senjata ke Israel dan penghentian pendanaan proyek-proyek nasional yang didanai bersama, yang melibatkan entitas Israel.

    Selain itu, surat tersebut mendesak penerapan sanksi atas dasar hak asasi manusia dan undang-undang antiterorisme, yang meliputi larangan visa dan pembekuan aset.

    Surat yang telah ditanda tangan itu ditujukan kepada pemimpin 27 negara anggota UE dan struktur kepemimpinan Komisi Eropa. Surat ini, merupakan tindak lanjut dari surat terbuka lain yang dilayangkan pada akhir Juli 2025 lalu.

    “Dengan rasa kecewa kami sampaikan bahwa dalam empat minggu sejak surat kami dikirim, tidak ada gencatan senjata yang disepakati di Gaza, tidak ada sandera Israel yang dibebaskan, dan yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah Israel telah mulai melaksanakan rencana untuk mengosongkan Kota Gaza dan sekitarnya,” bunyi pernyataan surat tersebut.

    Para mantan diplomat tersebut mencatat bahwa sejak komunikasi terbuka sebelumnya, lebih dari 2.600 warga Palestina telah tewas di Gaza. Banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

    “Kami mengekspresikan kekecewaan yang mendalam bahwa sebagai respons terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza, UE tidak mengambil langkah-langkah penting untuk menekan Israel agar menghentikan perang brutalnya,” jelas surat tersebut.

    Warga Israel desak pembebasan sandera dan stop serangan di Gaza

    Selasa pagi (26/08) waktu setempat, para demonstran dan aktivis turun ke sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah Israel. Mereka menyerukan pembebasan segera pada sandera yang masih diduga selamat dan mendesak penghentian pertempuran di Gaza.

    Menurut sebuah laporan media, sebuah jalan raya utama di dekat Tel Aviv diblokir dan para demonstran membakar ban di jalur utara kota tersebut.

    Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang telah menyerukan aksi massa dengan slogan “Israel Bersatu.”

    Media Israel juga melaporkan demonstrasi di dekat cabang Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, serta di luar rumah-rumah menteri di kota tersebut.

    “Sudah ada penawaran yang diberikan. Kami menuntut agar para pemimpin kami duduk di meja perundingan dan tidak beranjak hingga ada kesepakatan,” kata Hagit Chen, ibu dari seorang anak yang diculik oleh Hamas pada Oktober 2023. Dikutip dari pernyataan yang dirilis oleh forum perwakilan keluarga sandera.

    Selain itu, aktivis juga mendesak agar pemerintah Israel membatalkan keputusannya untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini memerintahkan pembicaraan segera untuk membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza, sambil tetap bersikeras pada rencana serangan baru untuk merebut kota terbesar di Gaza. Sebanyak 50 sandera masih ditahan di Jalur Gaza, 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sehari sebelumnya, pada Senin (25/08), Israel menyerang Rumah Sakit Nasser di bagian selatan Jalur Gaza. Serangan ini menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk lima jurnalis yang bekerja untuk kantor berita Reuters, Associated Press (AP), Al Jazeera, dan media lainnya.

    Serangan Israel tewaskan jurnalis, ini kata Kanselir Jerman

    Merespons serangan pada Senin (25/08) itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa dia tidak percaya jurnalis menjadi target langsung Israel ketika penyerangan terhadap rumah sakit di Gaza.

    “Saat ini saya tidak percaya bahwa ini adalah serangan yang ditargetkan terhadap jurnalis,” kata Merz kepada editor politik utama DW, Michaela Kuefner, di Berlin.

    “Namun, ini tentu saja merupakan hasil dari apa yang dimulai oleh tentara Israel beberapa hari yang lalu dan apa yang diputuskan oleh pemerintah Israel untuk dilakukan,” kata Merz.

    Merz mengatakan bahwa keputusannya untuk menangguhkan izin ekspor senjata baru ke Israel untuk digunakan di Gaza adalah keputusan yang tepat.

    “Saya merasa bahwa keputusan saya dalam kondisi ini, Israel tidak boleh menerima senjata yang akan digunakan di Jalur Gaza, telah terbukti lebih dari cukup sebagai keputusan yang tepat,” kata Merz.

    Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tindakan Israel saat ini di Gaza “tidak dapat diterima.”

    “Apa yang dilakukan pemerintah Israel di sana dan apa yang dilakukan tentara Israel dalam melaksanakan keinginan pemerintah Israel tidak dapat diterima dan peristiwa kemarin mencoreng tindakan yang seharusnya dilakukan, dalam segala hal, merupakan tindakan yang dibenarkan terhadap Hamas,” kata Merz.

    Mediator Qatar: Israel harus respons usulan gencatan senjata

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa para mediator sedang menunggu respons Israel terhadap usulan gencatan senjata yang disetujui oleh kelompok Hamas.

    “Yang penting bukanlah tempatnya, tetapi agar kesepakatan tercapai sekarang. Sudah ada tawaran di atas meja, Israel harus merespons,” kata al-Ansari dalam konferensi pers.

    “Upaya menunda dengan memindahkan lokasi atau taktik lain sudah jelas bagi komunitas internasional dan saatnya Israel memberikan jawaban serius atas apa yang telah disetujui sebelumnya,” ujar al-Ansari.

    Usulan terbaru yang diajukan oleh mediator melibatkan gencatan senjata awal selama 60 hari dan pertukaran bertahap sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Saat mediator menunggu tanggapan Israel terhadap usulan baru pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa dia telah memberikan instruksi untuk negosiasi baru yang bertujuan “membebaskan semua sandera kami dan mengakhiri perang dengan syarat yang dapat diterima oleh Israel.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto dan Hani Anggraini

    Lihat Video ‘PBB soal 5 Jurnalis Tewas Kena Serangan Israel: Harus Ada Keadilan’:

    (ita/ita)

  • Buldoser Israel Tumbangkan Ratusan Pohon di Tepi Barat, Ada Apa?

    Buldoser Israel Tumbangkan Ratusan Pohon di Tepi Barat, Ada Apa?

    Tepi Barat –

    Israel mengerahkan buldoser-buldoser untuk menumbangkan dan mencabut ratusan pohon di area desa al-Mughayyir, Tepi Barat. Pencabutan pepohonan di wilayah yang diduduki itu dilakukan dengan kehadiran personel militer Israel. Apa tujuannya?

    Sebagian besar vegetasi yang ditumbangkan oleh Israel itu, seperti dilansir AFP, Senin (25/8/2025), tampaknya merupakan pohon zaitun, yang penting bagi perekonomian dan budaya Tepi Barat.

    Area perkebunan zaitun telah sejak lama menjadi titik rawan konflik antara para petani lokal dan para pemukim Israel yang merambah wilayah tersebut.

    Sejumlah jurnalis AFP menyaksikan langsung aktivitas buldoser Israel saat menumbangkan ratusan pohon di desa al-Mughayyir pada Minggu (24/8) waktu setempat.

    Seorang petani lokal, Abdelatif Mohammed Abu Aliya, yang berasal dari desa di dekat Ramallah tersebut, menuturkan dirinya kehilangan beberapa pohon zaitun yang berusia lebih dari 70 tahun di lahan seluas sekitar satu hektare.

    “Mereka mencabut dan meratakan semuanya dengan dalih palsu,” kata Abu Aliya, yang juga mengatakan bahwa dirinya dan penduduk lainnya mulai menanam kembali pohon-pohon yang telah dicabut.

    Beberapa fotografer AFP yang ada di lokasi menyaksikan langsung tanah ditimbun, dengan pohon-pohon zaitun yang ditumbangkan tergeletak di atas tanah, dan sejumlah buldoser beroperasi di area perbukitan di sekitar desa tersebut.

    Salah satu buldoser tersebut dipasangi bendera Israel, dengan beberapa kendaraan militer Tel Aviv diparkir di dekatnya.

    “Tujuannya adalah mengendalikan dan memaksa orang-orang untuk pergi. Ini baru permulaan — ini akan meluas ke seluruh Tepi Barat,” ucap pemimpin asosiasi pertanian setempat, Ghassan Abu Aliya.

    Para penduduk setempat mengatakan bahwa buldoser-buldoser itu mulai beroperasi di desa Tepi Barat itu pada Kamis (21/8) pekan lalu.

    Sementara itu, sebuah LSM Palestina melaporkan bahwa sedikitnya 14 orang ditangkap di desa tersebut selama tiga hari terakhir. Ketika ditanya tentang insiden tersebut, militer Israel mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya sedang menyelidiki masalah tersebut.

    Kemudian dalam pernyataan pada Jumat (22/8), militer Israel mengatakan mereka menangkap seorang pria yang berasal dari desa al-Mughayyir, dan menuduhnya “bertanggung jawab atas serangan teroris” di area terdekat.

    Dalam video yang beredar luas di media Israel, seorang komandan militer senior Israel membahas soal serangan di desa al-Mughayyir dan bersumpah untuk membuat “setiap desa dan setiap musuh … membayar harga yang mahal” atas serangan-serangan terhadap warga Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Menlu Belanda Mundur dari Pemerintahan, Merasa Dikekang Sikapi Perang Israel di Gaza

    Menlu Belanda Mundur dari Pemerintahan, Merasa Dikekang Sikapi Perang Israel di Gaza

    JAKARTA — Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp ​​mengundurkan diri dari jabatan kabinetnya pada Jumat lebih cepat dari jadwal karena sikap pemerintah terhadap perang Israel di Gaza.

    Veldkamp mengatakan pemerintah Belanda tidak mendukung langkah-langkah tambahan terhadap Israel terkait Gaza dan rencana untuk Tepi Barat yang diduduki.

    “Saya merasakan adanya penolakan di kabinet untuk mengambil langkah-langkah tambahan,” ujarnya dilansir Reuters, Sabtu, 23 Agustus.

    Pemerintahan Belanda ‘runtuh’ pada 3 Juni. Pemerintahan minoritas sementara diperkirakan akan tetap berkuasa hingga pemerintahan koalisi terbentuk setelah pemilihan umum bulan Oktober, yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan.

    Israel melancarkan serangan militer yang bertujuan untuk merebut kendali Kota Gaza, merelokasi warga sipil ke selatan, membubarkan Hamas, dan menciptakan tekanan untuk pembebasan sandera.

    Sebelumnya pada Jumat, lembaga pemantau kelaparan global menetapkan penduduk Kota Gaza dan sekitarnya secara resmi menderita kelaparan. Israel telah menepis temuan tersebut sebagai salah dan bias.

    Israel pekan ini memberikan persetujuan akhir untuk rencana pembangunan permukiman yang akan membagi dua wilayah Tepi Barat yang diduduki dan memecah wilayah yang diperjuangkan Palestina untuk negara merdeka.

  • Ramai Negara Barat Kecam Israel soal Rencana Ini, Sebut Bawa Kekacauan

    Ramai Negara Barat Kecam Israel soal Rencana Ini, Sebut Bawa Kekacauan

    Jakarta, CNBC Indonesia – 21 Negara menandatangani Pernyataan Bersama yang Mengutuk Proyek Pemukiman Israel di Tepi Barat, Kamis (21/8/2025). Ini termasuk dua negara Barat yang saat ini berencana untuk mengakui Palestina, yaitu Prancis dan Inggris.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, London dan Paris, ditambah Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Australia, Kanada, Italia, yang diikuti juga oleh lembaga multilateral Uni Eropa menyebut persetujuan Israel atas proyek pemukiman besar di Tepi Barat tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional.

    “Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan pembatalannya segera dengan tegas,” kata pernyataan para Menteri Luar Negeri itu

    Pernyataan tersebut mencatat bahwa rencana, yang digaungkan Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, hanya akan membuat solusi dua negara menjadi tidak mungkin dengan membagi negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.

    “Ini tidak membawa manfaat bagi rakyat Israel,” tegas 22 Menteri Luar Negeri itu. “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, membawa kita semakin jauh dari perdamaian.”

    “Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 agar tidak berlanjut. Kami mendorong mereka untuk segera menarik kembali rencana ini,” tambah mereka.

    Israel menyetujui rencana untuk sebidang tanah seluas sekitar 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1, tepat di sebelah timur Yerusalem, pada hari Rabu. Rencana itu bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif tersebut, yang terletak di antara Yerusalem dan pemukiman Israel Ma’ale Adumim.

    Semua pemukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan Israel.

    Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah telah mengecam langkah terbaru ini. Kecaman juga datang dari Kepala PBB Antonio Guterres dan Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini.

    “Proyek ini akan sepenuhnya memutus Tepi Barat bagian utara dan tengah dari Tepi Barat bagian selatan – yang berarti tidak akan ada lagi kesinambungan teritorial,” kata Lazzarini.

    Pada hari Kamis, Inggris memanggil duta besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

    “Jika diterapkan, rencana pemukiman ini akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan akan membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua, secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kantor Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ratusan Warga Palestina di Gaza Unjuk Rasa Minta Israel Hentikan Serangan

    Ratusan Warga Palestina di Gaza Unjuk Rasa Minta Israel Hentikan Serangan

    Warga Palestina di Kota Gaza turun ke jalan menuntut diakhirinya perang Israel di Jalur Gaza, setelah PM Benjamin Netanyahu menyetujui mengambil alih sepenuhnya kota Gaza.

    Dikelilingi gedung-gedung yang hancur, ratusan warga Palestina yang terjebak menuntut diakhirnya perang dan serangan Israel.

    Kota Gaza termasuk wilayah yang tersisa di Jalur Gaza yang tidak berada di bawah kendali Israel.

    Unjuk rasa dilakukan beberapa jam setelah Israel mengumumkan sudah memulai misinya untuk menduduki wilayah tersebut, dalam upayanya merebut apa yang diklaimnya sebagai salah satu benteng terakhir Hamas.

    “Protes ini merupakan ekspresi kemarahan rakyat atas kondisi tragis yang dihadapi di Jalur Gaza,” ujar Abu Al-Waleed Al-Zaq, 70 tahun, kepada ABC.

    “Kami menyerukan agar tragedi ini diakhiri, agar serangan yang dilakukan terhadap rakyat kami dihentikan.

    “Gaza telah hancur total,” tegasnya.

    “Kita semua harus bersatu dan mengatakan hentikan serangan mengerikan ini cukup, cukup, cukup.”

    Militer Israel sudah menguasai lebih dari 75 persen Jalur Gaza, tetapi belum menduduki Kota Gaza.

    Perintah untuk evakuasi diberlakukan di lebih dari 80 persen wilayah Gaza yang diserang Israel.

    Israel sudah memanggil 60.000 tentara cadangan untuk memperkuat barisan sebelum menduduki Kota Gaza, yang akan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke Selatan Gaza.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan perjalanan ke perbatasan Israel dan Gaza untuk bertemu dengan para pemimpin militer.

    Kabinet keamanan Isrel sudah menyetujui rencana militer di wilayah tersebut, sebagai bentuk formalitas.

    Warga Palestina mendesak negosiator

    Warga Palestina dari berbagai kalangan bergabung dalam protes di Kota Gaza untuk mengungkapkan kemarahan mereka, karena kemungkinan akan diusir lagi.

    “Dunia harus menyadari jika warga Palestina bukan hanya kematian dan kehancuran, mereka mempertahankan hak mereka untuk tetap tinggal dan berjuang melawan perang penggusuran yang sedang berlangsung, dan perang genosida,” ujar aktivis hak asasi manusia dan analis politik Mustafa Ibrahim, 63 tahun, kepada ABC.

    “Penting juga untuk menunjukkan jika persatuan adalah jalan menuju keselamatan, terlepas dari semua kehancuran dan pembunuhan ini,” tambahnya.

    “Ini penting untuk melawan pendudukan dan memberi tahu dunia bahwa kita akan tetap di sini.”

    “Kita masih hidup dalam kelaparan dan perang yang terus berlanjut, ini penting bagi dunia untuk menyadari bahwa Palestina tidak tinggal diam.”

    “Keteguhan dan kesabaran mereka dalam menghadapi semua kejahatan ini menentang kebijakan genosida, penggusuran, dan kelaparan yang direkayasa ini.”

    Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan spanduk-spanduk bertuliskan pesan-pesan seperti “hentikan genosida.”

    Beberapa pengunjuk rasa yang berbicara kepada ABC juga mengkritik Hamas, menuntut kelompok militan tersebut mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.

    Mereka mendesak Otoritas Palestina di Tepi Barat untuk campur tangan.

    “Kami, di tengah kehancuran dan genosida Gaza, menyerukan kepada para negosiator Palestina untuk segera mengakhiri perang,” kata Mohamed Al-Aswad, 60 tahun.

    “Cukup pertumpahan darah, cukup pertumpahan darah, cukup pertumpahan darah!

    “Rakyat Palestina kami ingin hidup dalam damai dan aman.”

    “Kepada dunia bebas yang berdiri bersama rakyat kami, kepada dunia dan para pemimpin Arab, kepada Presiden Abu Mazen [Mahmoud Abbas], Anda adalah ayah kami dan Gaza adalah bagian dari Anda.”

    Ziad Al-Najjar, 55 tahun, sekretaris Serikat Pengacara, mengatakan Israel sudah bertindak melampaui jauh dari menargetkan Hamas.

    “Proyek Zionis untuk mengusir paksa rakyat Palestina ini harus diakhiri telah menjadi jelas bahwa ini adalah perang sepihak untuk membasmi orang-orang Palestina dan merebut tanah kosong,” katanya.

    “Kependudukan Israel sudah menyebabkan banyak ancaman, dan memasuki seluruh Jalur Gaza, menghancurkan sebagian besarnya, hanya menyisakan manusia yang sudah kehilangan begitu banyak, jadi kami tidak takut dengan ancaman ini, tetapi tetap menyerukan agar invasi ini dihentikan.

    “Hamas harus berupaya untuk mengakhiri perang ini, karena Hamas adalah penyebabnya, dan Hamas harus segera menghentikannya serta mengakhiri kekuasaannya di Jalur Gaza dan memberikan kekuasaan kepada Otoritas Palestina.”

    Meskipun aksi miiter Israel di Kota Gaza masih dalam tahap awal, serangan sudah dimulai di beberapa wilayah pinggiran Kota Gaza, termasuk permukiman Sabra, Zeitoun, dan Tuffah.

    Militer Israel, atau IDF, mengatakan sudah memberi tahu badan-badan kemanusiaan internasional dan otoritas medis lokal yang beroperasi di Gaza utara soal rencananya untuk menduduki wilayah tersebut pada hari Selasa, dan meminta mereka untuk mengevakuasi pasien ke wilayah selatan Jalur Gaza.

    Hal ini memicu respons keras dari otoritas kesehatan Palestina.

    “Kementerian Kesehatan menyatakan penolakannya terhadap langkah apa pun yang akan merusak sistem kesehatan yang tersisa setelah penghancuran sistematis yang dilakukan oleh otoritas pendudukan Israel,” demikian pernyataan Kementerian Kesehatan.

    “Langkah ini akan merampas hak lebih dari 1 juta orang untuk mendapatkan perawatan dan membahayakan nyawa penduduk, pasien, dan korban luka.”

    Israel mengatakan tidak akan tinggalkan Gaza

    PM Netanyahu mengatakan ia telah mengarahkan para negosiator Israel untuk terus menuntut pembebasan semua sandera, sebagai bagian dari negosiasi gencatan senjata dengan Hamas.

    Awal pekan ini, Hamas menyetujui proposal yang disusun oleh mediator Mesir dan Qatar untuk gencatan senjata selama 60 hari, dengan separuh dari sandera yang tersisa akan dibebaskan.

    Ada 50 warga Israel yang masih ditawan di Gaza oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ), 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Instruksi kepada para negosiator tersebut pada dasarnya merupakan penolakan terhadap proposal tersebut, sebuah perkembangan yang tidak mengejutkan, mengingat retorika seputar perundingan sejak gencatan senjata terakhir digagalkan pada bulan Maret.

    Sebelumnya, PM Netanyahu mengatakan kepada kantor berita Sky News jika Israel “hampir mengakhiri perang ini.”

    Selama berbulan-bulan, ia bersikeras kemenangan di Gaza sudah di depan mata, atau setidaknya, pertempuran sengit akan segera berakhir. Tapi perang dengan cepat mendekati tahun kedua yang suram tanpa akhir yang jelas.

    Dalam sebuah wawancara panjang, dengan banyak merujuk pada pemimpin Inggris di masa perang, Winston Churchill, Netanyahu juga mengatakan rencana gencatan senjata dan kesepakatan sandera dengan Hamas tidak akan menghalanginya untuk terus menyerang Kota Gaza.

    “Kami akan tetap melakukannya, itu tidak pernah menjadi pertanyaan, bahwa kami tidak akan meninggalkan Hamas di sana,” katanya.

    “Saya pikir Presiden Trump mengatakannya dengan tepat, dia mengatakan Hamas harus menghilang dari Gaza.

    “Ini seperti meninggalkan SS di Jerman. Kita membersihkan sebagian besar Jerman, tetapi ap akita meninggalkan Berlin dengan SS dan korps Nazi di sana? Tentu saja tidak.”

    PM Netanyahu jarang berbicara kepada media, dan ketika berbicara, ia lebih menyukai media berita bersayap konservatif yang secara umum mendukung pemerintah Israel.

    Keluarga sandera Israel menuntut diakhirinya perang

    Ucapan PM Netanyahu yang menolak menghentikan kependudukan di Kota Gaza kemungkinan besar ditujukan kepada anggota kabinet koalisinya sendiri.

    Seperti yang sudah terjadi berulang kali, menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich dilaporkan mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan jika PM Netanyahu menyetujui kesepakatan gencatan senjata.

    Bezalel telah membuat ancaman serupa di masa lalu tetapi gagal menindaklanjutinya, meskipun Channel 12 Israel melaporkan ia memberi tahu keluarga sandera jika ia mengeluarkan ultimatum kepada perdana menteri secara pribadi.

    Hamas menangkap 251 sandera pada 7 Oktober 2023, dalam serangan yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel, sebagian besar warga sipil.

    Lebih dari 62.000 warga Palestina tewas dalam perang udara dan darat sejak saat itu, menurut pejabat kesehatan Gaza, dengan lebih dari separuhnya adalah perempuan, dan anak-anak.

    Keluarga dan pendukung 50 sandera yang masih berada dalam tahanan Hamas menuntut agar pemerintah Netanyahu menerima kesepakatan untuk mengakhiri perang, serta menuduh perdana menteri yang lebih mengutamakan ambisi politiknya sendiri daripada memastikan kebebasan sandera.

    Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengatakan hampir setengah juta orang turun ke jalan di Tel Aviv akhir pekan lalu untuk menuntut pemerintah mengubah arah, karena khawatir penundaan kesepakatan dengan Hamas dan perluasan serangan ke Kota Gaza akan mengancam nyawa para sandera.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

  • 21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

    21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

    Jakarta –

    Sebanyak 21 negara, termasuk Inggris dan Prancis menandatangani pernyataan bersama yang mengutuk persetujuan Israel atas proyek permukiman besar di Tepi Barat sebagai “tidak dapat diterima dan pelanggaran hukum internasional”.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/8/2025), Israel menyetujui rencana pembangunan sebidang tanah seluas kurang lebih 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1 di sebelah timur Yerusalem pada hari Rabu lalu.

    “Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan dengan keras pembatalannya segera,” demikian pernyataan para menteri luar negeri, yang juga ditandatangani oleh Australia, Kanada, dan Italia pada Kamis (21/8) waktu setempat.

    Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia juga menandatangani pernyataan tersebut, demikian pula kepala urusan luar negeri Komisi Eropa.

    Pernyataan tersebut menekankan bahwa Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan rencana tersebut “akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil dengan memecah belah negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.”

    “Ini tidak membawa manfaat apa pun bagi rakyat Israel,” kata para menteri luar negeri.

    “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, yang semakin menjauhkan kita dari perdamaian,” imbuh mereka dalam pernyataan bersama tersebut.

    “Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 lebih jauh lagi. Kami mendesak mereka untuk segera mencabut rencana ini,” tambah mereka.

    Rencana tersebut bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif, yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel di Maale Adumim.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.

    Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah juga mengecam langkah terbaru tersebut, yang juga dikritik oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Pemerintah Inggris pada hari Kamis memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

    “Jika dilaksanakan, rencana permukiman ini akan menjadi pelanggaran berat hukum internasional dan akan memecah belah negara Palestina di masa depan, yang secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Israel Umumkan Operasi Rebut Kota Gaza Telah Dimulai

    Israel Umumkan Operasi Rebut Kota Gaza Telah Dimulai

    Gaza City –

    Militer Israel pada Rabu (20/8) mengumumkan dimulainya langkah awal operasi untuk mencaplok Kota Gaza. Pemerintah sekaligus memanggil puluhan ribu pasukan cadangan, sembari mempertimbangkan proposal gencatan senjata baru, guna menghentikan perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.

    “Kami telah memulai operasi pendahuluan dan tahap awal serangan di Kota Gaza, dan saat ini pasukan Israel sudah menguasai wilayah pinggiran kota,” kata juru bicara militer Brigadir Jenderal Effie Defrin kepada wartawan.

    Seorang pejabat militer sebelumnya mengatakan, pasukan cadangan baru akan bertugas pada bulan September. Tenggat tersebut memberi waktu tambahan bagi mediator untuk menjembatani perbedaan antara Hamas dan Israel terkait syarat gencatan senjata.

    Namun setelah bentrokan terbaru antara pasukan Israel dan militan Hamas pada Rabu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempercepat rencana merebut Kota Gaza.

    Dia menegaskan Israel tetap melanjutkan rencana merebut kota terbesar di Jalur Gaza itu.

    Hamas “babak belur”

    Operasi pendudukan Kota Gaza ramai mendulang kecaman dunia internasional, dan berpotensi memaksa semakin banyak warga Palestina mengungsi.

    Jubir militer Israel Defrin mengatakan, Hamas kini hanyalah “kekuatan milisi yang sudah babak belur”.

    Israel juga memanggil puluhan ribu pasukan cadangan untuk mempersiapkan serangan, sementara kabinet menimbang proposal gencatan senjata baru.

    Dalam pernyataan di Telegram, Hamas menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan damai demi melanjutkan “perang brutal terhadap warga sipil tak berdosa di Gaza.”

    “Pengabaian Netanyahu terhadap usulan mediator … membuktikan bahwa dialah penghalang utama dari tercapainya kesepakatan,” tulis Hamas.

    Bulan ini, kabinet keamanan Israel yang dipimpin Netanyahu telah menyetujui rencana perluasan operasi untuk merebut Kota Gaza, lokasi pertempuran sengit melawan Hamas di awal perang. Saat ini Israel menguasai sekitar 75% wilayah Jalur Gaza.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Tekanan dari sekutu dekat

    Sejumlah sekutu terdekat Israel sebenarnya telah mendesak agar rencana pendudukan Kota Gaza ditinjau ulang. Namun koalisi partai-partai ultrakanan di pemerintahan Netanyahu menolak gencatan senjata, memilih kelanjutan perang dan mendorong aneksasi wilayah.

    Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada Rabu bahkan mengumumkan persetujuan final atas proyek permukiman baru di Tepi Barat. Perluasan wilayah enclave Israel di tepi Yerusalem itu dikecam luas karena dianggap memupus prospek negara Palestina.

    Perang di Gaza dimulai 7 Oktober 2023 ketika militan Hamas menyerang komunitas di selatan Israel. Serangan itu mencatatkan sekitar 1.200 korban jiwa, yang mayoritasnya warga sipil, dengan 251 orang sandera yang dibawa Hamas, termasuk anak-anak, menurut data Israel.

    Sejak itu, lebih dari 62.000 warga Palestina tewas akibat serangan militer Israel, menurut pejabat kesehatan Gaza, yang menyebut mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Hamas sejatinya telah menerima proposal mediator Arab untuk gencatan senjata 60 hari, mencakup pembebasan sebagian sandera dan pertukaran tahanan Palestina di Israel.

    Namun Israel menegaskan semua 50 sandera yang tersisa harus dibebaskan sekaligus. Otoritas Israel memperkirakan hanya sekitar 20 orang yang masih hidup.

    Penyerbuan Kota Gaza dikhawatirkan akan menimbulkan korban besar. Namun Israel berjanji akan membantu warga sipil keluar dari zona pertempuran sebelum operasi dimulai.

    Pertempuran di Khan Younis

    Militer Israel pada Rabu (20/8) mengatakan, pasukannya terlibat kontak senjata dengan lebih dari 15 milisi Hamas di dekat Khan Younis. Para milisi itu dilaporkan muncul dari terowongan rahasia, dan menyerang menggunakan senapan serbu serta rudal anti-tank. Seorang serdadu mengalami luka parah, sementara dua lain luka ringan.

    Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, membenarkan pihaknya melakukan serangan jarak dekat terhadap pasukan Israel di tenggara Khan Younis. Seorang milisi disebut meledakkan diri di antara tentara, menyebabkan korban jiwa, dalam pertempuran yang berlangsung beberapa jam itu.

    Sejauh ini, serangan Israel telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza, yang berpenduduk 2,3 juta orang sebelum perang. Rumah, sekolah, hingga masjid luluh lantak. Israel menuduh Hamas menggunakan fasilitas sipil sebagai basis militer, klaim yang dibantah Hamas.

    Otoritas Israel mengatakan, warga Kota Gaza akan menerima perintah evakuasi sebelum operasi besar dimulai.

    Warga sipil diminta hengkang

    Patriarkat Latin Yerusalem, otoritas tertinggi gereja Katolik di Gaza, melaporkan kawasan di sekitar parokinya di Kota Gaza sudah mulai mendapat pengumuman evakuasi.

    Hamas, yang telah memerintah Gaza hampir dua dekade, disebut semakin melemah akibat perang. Mereka menegaskan siap membebaskan seluruh sandera dengan syarat perang diakhiri, tuntutan yang ditolak Israel karena menghendaki Hamas melucuti senjata.

    Survei menunjukkan, publik Israel mendukung penghentian perang demi menyelamatkan sandera. Baru-baru ini, ratusan ribu orang berunjuk rasa di Tel Aviv menuntut pemerintahan Netanyahu agar menanggapi tawaran gencatan senjata.

    Sementara itu, jajak pendapat Reuters/Ipsos di AS menunjukkan 58% responden berpendapat semua negara anggota PBB seharusnya mengakui Palestina sebagai negara.

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat Video ‘Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza’:

    (nvc/nvc)

  • 21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

    Israel Setujui Rencana Permukiman Kontroversial di Tepi Barat

    Tepi Barat –

    Sebuah komite perencanaan Israel memberikan persetujuan akhir soal rencana kontroversial pembangunan permukiman baru di wilayah Tepi Barat.

    Persetujuan itu diumumkan pada Rabu (20/08) kemarin. Rencana itu mencakup pengembangan lahan terbuka di sebelah timur Yerusalem, yang dikenal dengan istilah E1. Pemerintah Israel akan membangun sekitar 3.500 unit apartemen baru demi memperluas permukiman Maale Adumin, yang berdekatan dengan E1.

    “Dengan bangga saya umumkan bahwa beberapa saat lalu, administrasi sipil telah menyetujui perencanaan pembangunan kawasan E1,” kata Wali Kota Maale Adumin, Guy Yifrach, dalam sebuah pernyataan.

    Permukiman Tepi Barat memperumit proses damai

    Rencana pembangunan Israel di wilayah Tepi Barat ini sejatinya banyak dikecam dan dianggap sebagai hal ilegal menurut hukum internasional. PBB dan pegiat HAM Palestina memperingatkan bahwa proyek ini akan memecah wilayah Palestina dan membuat solusi dua negara menjadi tidak memungkinkan.

    Israel nantinya akan menggarap area seluas 12 kilometer persegi. Namun, karena lokasinya, perluasan ini akan membuat mustahil terbentuknya negara Palestina yang terhubung secara geografis dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Kepada DW, seorang peneliti dari organisasi Ir Amim, Aviv Tatarsky, mengatakan kalau rencana ini membuat negara Palestina “tidak mungkin terwujud.” Dia menentang rencana perluasan permukiman tersebut.

    “Rencana ini memecah wilayah Tepi Barat menjadi bagian utara dan selatan,” jelasnya.

    Dalam sebuah kunjungan politik ke Indonesia pada Rabu (20/08), Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa “rencana seperti ini, jika dilaksanakan, akan bertentangan dengan hukum internasional dan akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil.”

    Pada pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Jerman juga telah mendesak Israel untuk “menghentikan pembangunan permukiman,” dan menegaskan bahwa Jerman hanya akan mengakui perubahan batas wilayah 4 Juni 1967. Batas ini telah disepakati oleh kedua pihak yang tengah berkonflik.

    “Pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan resolusi relevan dari Dewan Keamanan PBB,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman. “Hal tersebut memperumit solusi dua negara yang sedang dibahas dan mengakhiri pendudukan Israel di Tepi Barat, seperti yang diminta oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice.”

    Sayap kanan Israel beri dukungan

    Menteri Keuangan Israel dari kelompok sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang mengumumkan rencana tersebut pekan lalu, mengatakan persetujuan yang dilakukan pada Rabu (20/08) itu menjadi momen “bersejarah” dan menyebutnya sebagai teguran terhadap negara-negara Barat seperti Prancis dan Inggris, yang belakangan ini berencana untuk mengakui negara Palestina pada September 2025 mendatang.

    “Negara Palestina sedang dihapus dari meja, bukan dengan slogan tetapi dengan tindakan,” kata Bezalel Smotrich, Rabu (20/08).

    Sebelumnya lewat sebuah pernyataan, Kementerian Keuangan Israel mengatakan bahwa rencana permukiman baru itu “mengubur ide akan negara Palestina.”

    Israel telah mengkritik negara-negara yang berkomitmen untuk mengakui Palestina sebagai negara. Mereka menyebut pengakuan itu sebagai “hadiah untuk Hamas” menyusul serangan teror 7 Oktober 2023.

    Tulisan ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto dan Hani Anggraini

    Lihat Video ‘Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza’:

    (nvc/nvc)

  • Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Palestina Berang!

    Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Palestina Berang!

    Ramallah –

    Otoritas Palestina mengecam keras persetujuan Israel untuk pembangunan permukiman Yahudi kontroversial di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Otoritas Palestina menilai pembangunan permukiman kontroversial, yang disebut sebagai “proyek E1” itu, merusak peluang untuk tercapainya solusi dua negara.

    “Ini merusak peluang untuk penerapan solusi dua negara, pembentukan negara Palestina di lapangan, dan memecah belah kesatuan geografis dan demografisnya,” kata Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).

    Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menyebut pelaksanaan “proyek E1” itu akan semakin mengokohkan “pembagian Tepi Barat yang diduduki menjadi area-area terisolasi dan bagian-bagian yang terpisah satu sama lain”.

    “Mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan penjara sungguhan, di mana pergerakan hanya dimungkinkan melalui pos-pos pemeriksaan Israel dan di bawah teror milisi pemukim bersenjata,” kritik Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina.

    Pembangunan permukiman dalam “proyek E1” itu telah menjadi ambisi Israel sejak lama, di mana Tel Aviv ingin membangun permukiman di lahan seluas kurang dari 12 kilometer persegi, yang dikenal sebagai E1 di Yerusalem bagian timur.

    Rencana itu terhenti selama bertahun-tahun karena ditentang oleh komunitas internasional, yang menilai proyek tersebut mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

    Permukiman “proyek E1” itu mencakup pembangunan sebanyak 3.401 unit rumah di area permukiman Ma’ale Adumim, yang ada di Yerusalem Timur, dan pembangunan 3.515 unit rumah lainnya di area sekitarnya.

    Proyek tersebut dinilai bertujuan untuk membagi Tepi Barat menjadi dua bagian, memutus koneksi antara kota-kota di area utara dan selatan, serta mengisolasi Yerusalem Timur.

    Persetujuan untuk “proyek E1” diumumkan pekan lalu oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich, dan mendapatkan persetujuan akhir dari komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada Rabu (20/8) waktu setempat. Smotrich memberikan pujian untuk persetujuan akhir yang diberikan otoritas Israel.

    “Dengan E1, kita akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan-slogan tetapi dengan tindakan,” ucap Smotrich dalam pernyataan terbarunya menyusul persetujuan akhir tersebut, seperti dilansir Reuters.

    Kecaman dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan kepada Israel untuk “segera menghentikan semua aktivitas permukiman”. Guterres memperingatkan bahwa proyek permukiman itu menjadi “ancaman nyata bagi solusi dua negara”.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak tahun 1967 silam, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas apakah pembangunannya mendapatkan izin dari otoritas Tel Aviv.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, PBB Ingatkan Hal Ini

    Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, PBB Ingatkan Hal Ini

    Tepi Barat –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan Israel bahwa keputusan menyetujui pembangunan permukiman Yahudi kontroversial, yang disebut sebagai “proyek E1”, di Tepi Barat akan memiliki “dampak kemanusiaan yang menghancurkan” bagi warga Palestina.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (21/8/2025), mengecam keras keputusan Israel tersebut dan secara tegas menyerukan kepada Tel Aviv untuk “segera menghentikan semua aktivitas permukiman”.

    “Sekretaris Jenderal mengecam keputusan Komite Perencanaan Tinggi yang memberikan persetujuan untuk lebih dari 3.400 unit perumahan di area E1 di Tepi Barat yang diduduki,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari situs resmi PBB.

    “Permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan langsung dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” imbuh pernyataan tersebut.

    “Kemajuan proyek ini merupakan ancaman nyata bagi solusi dua negara. Proyek ini akan memisahkan wilayah Tepi Barat bagian utara dan bagian selatan, serta memiliki konsekuensi serius bagi kedaulatan wilayah Palestina yang diduduki,” tegas Guterres dalam pernyataannya.

    Dujarric menambahkan bahwa: “Sekretaris Jenderal menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman dan untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.”

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dalam pernyataan terpisah, menyebut proyek E1 tersebut mengancam pergerakan dan akses warga Palestina karena “secara efektif akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari area selatan”.

    “Rencana tersebut akan memiliki dampak kemanusiaan yang menghancurkan, pertama dan yang terutama bagi warga Palestina di wilayah tersebut, tetapi juga bagi wilayah Palestina yang diduduki secara lebih luas,” sebut OCHA dalam peringatannya.

    “Rencana tersebut secara khusus menempatkan 18 komunitas Bedouin Palestina dalam risiko pengungsian yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Perluasan permukiman Yahudi dalam “proyek E1” itu akan mencakup pembangunan jalan pintas yang mengalihkan lalu lintas warga Palestina dari jalanan utama Yerusalem-Yerikho.

    “Ruas jalanan tersebut merusak keutuhan wilayah, meningkatkan waktu tempuh, dan berdampak negatif terhadap mata pencaharian serta akses masyarakat terhadap layanan,” sebut OCHA memperingatkan.

    Menkeu Israel Puji Persetujuan Permukiman, Sebut ‘Palestina Dihapus’

    Persetujuan untuk “proyek E1” diumumkan pekan lalu oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich, dan mendapatkan persetujuan akhir dari komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada Rabu (20/8) waktu setempat.

    Smotrich memberikan pujian untuk persetujuan akhir yang diberikan otoritas Israel.

    “Dengan E1, kita akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan-slogan tetapi dengan tindakan,” ucap Smotrich dalam pernyataan terbarunya menyusul persetujuan akhir tersebut, seperti dilansir Reuters.

    Israel sejak lama berambisi membangun permukiman di lahan seluas kurang dari 12 kilometer persegi, yang dikenal sebagai E1 di Yerusalem Timur. Rencana itu terhenti selama bertahun-tahun karena ditentang komunitas internasional, yang menilainya mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak tahun 1967 silam, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas apakah pembangunannya mendapatkan izin dari otoritas Tel Aviv.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)