Negara: Tepi Barat

Azure Microsoft di Asia dan Timur Tengah Gangguan Akibat Kabel Bawah Laut Putus

Bisnis.com, JAKARTA — Layanan internet di Timur Tengah dan Asia dilaporkan mengalami gangguan besar setelah beberapa kabel bawah laut di Laut Merah terputus pada Minggu (8/9/2025). Raksasa teknologi Microsoft, mengonfirmasi layanan komputasi awan (cloud) Azure turut terdampak.

Microsoft menyebut lalu lintas jaringan yang melewati wilayah Timur Tengah berpotensi mengalami peningkatan latensi akibat insiden ini.

Dilansir dari Al-Jazeera, Senin (8/9/2025) dampak paling terasa dialami oleh layanan cloud computing Azure yang merupakan layanan cloud kedua terbesar dunia, setelah Amazon AWS. Namun demikian, Microsoft memastikan aktivitas jaringan selain yang melalui Timur Tengah tidak terdampak secara signifikan.

Gangguan mulai terjadi sejak pukul 05:45 GMT pada 6 September 2025. Pemantau internet NetBlocks menyampaikan bahwa negara-negara seperti Arab Saudi, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan India mengalami penurunan kecepatan internet hingga akses yang tidak stabil.

NetBlocks mengidentifikasi kerusakan pada kabel sistem SMW4 dan IMEWE di sekitar Jeddah, Arab Saudi—wilayah yang menjadi hub penting konektivitas internet Asia-Eropa.

Operator telekomunikasi utama Pakistan mengingatkan publik lewat laman X tentang potensi penurunan kualitas akses internet, khususnya di jam-jam sibuk, seraya menegaskan kerjasama dengan mitra internasional untuk segera memperbaiki situasi.

Kabel bawah laut merupakan tulang punggung trafik data global dan kawasan Timur Tengah punya peran krusial sebagai penghubung antara Asia dan Eropa.

Kabel ini rentan rusak akibat jangkar kapal, namun juga bisa menjadi target serangan—sebagaimana peringatan pemerintah Yaman di awal tahun terkait ancaman serangan kabel bawah laut oleh kelompok Houthi, meski Houthi telah membantah tuduhan tersebut.

Selain gangguan teknis, Microsoft juga berhadapan dengan kontroversi yang kian hangat.

Investigasi bersama The Guardian, +972 Magazine, dan Local Call mengungkap bahwa Azure diduga menyimpan rekaman panggilan telepon warga Palestina yang diintersep di Tepi Barat dan Gaza untuk kepentingan militer Israel.

Meski Microsoft membantah mengetahui bahwa intelijen Israel Unit 8200 menggunakan layanannya untuk data hasil pengawasan massal, perusahaan tetap melakukan investigasi internal sejak Agustus. Dalam perkembangan terbaru, Microsoft bahkan memecat empat karyawan yang memprotes hubungan perusahaan dengan Israel.

08/09/2025 05:20
Jelang Pelayaran ke Gaza, Relawan IGPC Doa Bersama di Wisma KBRI Tunis

Tunisia: Kedutaan Indonesia di Tunisia menggelar doa bersama relawan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) jelang pelayaran ke Jalur Gaza. Acara yang digelar di Wisma KBRI Tunis pada Jumat, 5 September 2025 ini dihadiri seluruh relawan IGPC yang akan ikut berlayar maupun tidak.

Saat ini terdapat 60 relawan dari Indonesia yang berada di Kota Tunis, Tunisia. Sebanyak 34 orang akan ikut berlayar dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) untuk menembus blokade Gaza bersama ribuan relawan lain dari 44 negara.

Dari 34 orang yang akan ikut berlayar menembus blokade Gaza, adalah perwakilan dari berbagai lembaga kemanusiaan, seperti INH, Rumah Zakat, Aqsho Working Grup , tim Medis, influenzer dan artis serta jurnalis dari berbagai media massa. Termasuk reporter Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Metro TV, Yahdin Syafrial .

Dalam sambutannya, Duta Besar Indonesia untuk Tunisa, Zuhairi Misrawi, menyebut para relawan IGPC adalah orang-orang yang mendapatkan tugas mulia untuk melanjutkan perjuangan pendiri bangsa bagi kemerdekaan Palestina.

“Dulu sebagai pengamat Timur Tengah, saya mengamati dari luar. Kini sebagai duta besar, saya langsung merasakan (soal Palestina) di jantung persoalan,” ungkap Zuhairi, Jumat 5 September 2025.

Ia menambahkan, perjuangan untuk Gaza (Palestina) ini akan meneguhkan kembali peradaban kemanusiaan. Bahwa manusia yang punya hati nurani akan dapat membedakan antara yang benar dan salah.

“Apa yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat itu adalah kesalahan. Karena itu adalah kesalahan, maka kita tidak boleh diam,” tegas pria yang akrab disapa Gus Mis itu.

Gus Mis mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan pergerakan kapal-kapal yang bertolak dari sejumlah negara di Eropa (Barat).

“Bayangkan Barat dan Timur itu tidak pernah ketemu. Tapi dalam isu Palestina ini mereka bersatu dan mengatakan ada yang salah dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar itu,” ujarnya.

“Bahkan kejahatan Israel disebut dengan genosida yang merupakan kejahatan tertinggi. Tidak ada kejahatan yang lebih tinggi dari genosida ini,” ia menegaskan.

Perbaiki peradaban manusia

Karenanya, lanjut Gus Mis, berdasarkan hukum internasional, pergerakan kapal-kapal GSF ini dibenarkan. Sebab, ini merupakan momen untuk memperbaiki arah peradaban manusia.

Sebagai perwakilan dari pemerintah, Gus Mis mengucapkan terima kasih kepada para semua relawan yang akan berlayar dalam misi yang penuh risiko ini.

“Kawan-kawan adalah para pejuang bangsa yang akan dicatat dan selalu disebutkan namanya dalam perjalanan bangsa, dan perjalanan kemanusiaan yang akan datang,” tandasnya.

Gus Mis menambahkan, tak lama lagi dunia akan melihat momen kemerdekaan Palestina. Dan Gaza betul-betul bebas dari genosida.

Gerakan kemanusiaan

Koordinator IGPC, Muhammad Husein, menuturkan bahwa IGPC adalah gerakan baru yang muncul sejak tiga bulan lalu.

“Kita sudah marah melihat genosida yang terjadi di Gaza. Akhirnya kita berkumpul dengan para ulama dan aktivis untuk mengarahkan gerakan ini pada gerakan strategis,” tuturnya.

“Akhirnya muncullah IGPC. Kita akan konvoi menembus blokade Gaza,” lanjut Husein.

Husein menambahkan, gerakan besar konvoi ini diinisiasi oleh gerakan Global Movement to Gaza. Di bawahnya ada gerakan maritim yang disebut dengan GSF. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara disebut dengan Sumud Nusantara.

“Kita orang-orang Indonesia sudah membuat gerakan, Allah kasih ini programnya. Dan subhanallah, gerakan ini ke Tunis. Sebuah negara yang bebas visa,” tutur Husein.

Ia tak dapat membayangkan jika gerakan ini bergerak menuju negara yang wajib visa seperti Spanyol, misalnya. “Tidak bisa masuk kita,” ujarnya. “Ini seperti sesuatu yang bersambung, dan tidak ada yang kebetulan.”

GSF, kata Husein, adalah salah satu langkah strategis yang berbasis kemanusiaan. Ini gerakan dan aksi paling mendasar agar kita layak disebut sebagai seorang manusia.

“Risiko terburuk yang mungkin akan menimpa kita dalam perjalanan ini, tidak akan mungkin lebih buruk dari apa yang terjadi di Gaza,” tegas Husein.

Tunisia: Kedutaan Indonesia di Tunisia menggelar doa bersama relawan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) jelang pelayaran ke Jalur Gaza. Acara yang digelar di Wisma KBRI Tunis pada Jumat, 5 September 2025 ini dihadiri seluruh relawan IGPC yang akan ikut berlayar maupun tidak.

Saat ini terdapat 60 relawan dari Indonesia yang berada di Kota Tunis, Tunisia. Sebanyak 34 orang akan ikut berlayar dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) untuk menembus blokade Gaza bersama ribuan relawan lain dari 44 negara.

Dari 34 orang yang akan ikut berlayar menembus blokade Gaza, adalah perwakilan dari berbagai lembaga kemanusiaan, seperti INH, Rumah Zakat, Aqsho Working Grup , tim Medis, influenzer dan artis serta jurnalis dari berbagai media massa. Termasuk reporter Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Metro TV, Yahdin Syafrial .

Dalam sambutannya, Duta Besar Indonesia untuk Tunisa, Zuhairi Misrawi, menyebut para relawan IGPC adalah orang-orang yang mendapatkan tugas mulia untuk melanjutkan perjuangan pendiri bangsa bagi kemerdekaan Palestina.

“Dulu sebagai pengamat Timur Tengah, saya mengamati dari luar. Kini sebagai duta besar, saya langsung merasakan (soal Palestina) di jantung persoalan,” ungkap Zuhairi, Jumat 5 September 2025.

Ia menambahkan, perjuangan untuk Gaza (Palestina) ini akan meneguhkan kembali peradaban kemanusiaan. Bahwa manusia yang punya hati nurani akan dapat membedakan antara yang benar dan salah.

“Apa yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat itu adalah kesalahan. Karena itu adalah kesalahan, maka kita tidak boleh diam,” tegas pria yang akrab disapa Gus Mis itu.

Gus Mis mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan pergerakan kapal-kapal yang bertolak dari sejumlah negara di Eropa (Barat).

“Bayangkan Barat dan Timur itu tidak pernah ketemu. Tapi dalam isu Palestina ini mereka bersatu dan mengatakan ada yang salah dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar itu,” ujarnya.

“Bahkan kejahatan Israel disebut dengan genosida yang merupakan kejahatan tertinggi. Tidak ada kejahatan yang lebih tinggi dari genosida ini,” ia menegaskan.

Perbaiki peradaban manusia

Karenanya, lanjut Gus Mis, berdasarkan hukum internasional, pergerakan kapal-kapal GSF ini dibenarkan. Sebab, ini merupakan momen untuk memperbaiki arah peradaban manusia.

Sebagai perwakilan dari pemerintah, Gus Mis mengucapkan terima kasih kepada para semua relawan yang akan berlayar dalam misi yang penuh risiko ini.

“Kawan-kawan adalah para pejuang bangsa yang akan dicatat dan selalu disebutkan namanya dalam perjalanan bangsa, dan perjalanan kemanusiaan yang akan datang,” tandasnya.

Gus Mis menambahkan, tak lama lagi dunia akan melihat momen kemerdekaan Palestina. Dan Gaza betul-betul bebas dari genosida.

Gerakan kemanusiaan

Koordinator IGPC, Muhammad Husein, menuturkan bahwa IGPC adalah gerakan baru yang muncul sejak tiga bulan lalu.

“Kita sudah marah melihat genosida yang terjadi di Gaza. Akhirnya kita berkumpul dengan para ulama dan aktivis untuk mengarahkan gerakan ini pada gerakan strategis,” tuturnya.

“Akhirnya muncullah IGPC. Kita akan konvoi menembus blokade Gaza,” lanjut Husein.

Husein menambahkan, gerakan besar konvoi ini diinisiasi oleh gerakan Global Movement to Gaza. Di bawahnya ada gerakan maritim yang disebut dengan GSF. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara disebut dengan Sumud Nusantara.

“Kita orang-orang Indonesia sudah membuat gerakan, Allah kasih ini programnya. Dan subhanallah, gerakan ini ke Tunis. Sebuah negara yang bebas visa,” tutur Husein.

Ia tak dapat membayangkan jika gerakan ini bergerak menuju negara yang wajib visa seperti Spanyol, misalnya. “Tidak bisa masuk kita,” ujarnya. “Ini seperti sesuatu yang bersambung, dan tidak ada yang kebetulan.”

GSF, kata Husein, adalah salah satu langkah strategis yang berbasis kemanusiaan. Ini gerakan dan aksi paling mendasar agar kita layak disebut sebagai seorang manusia.

“Risiko terburuk yang mungkin akan menimpa kita dalam perjalanan ini, tidak akan mungkin lebih buruk dari apa yang terjadi di Gaza,” tegas Husein.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

06/09/2025 15:00
Tidak Akan Ada Negara Palestina!

Jakarta –

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengkritik keras Prancis dan negara-negara lain yang berencana mengakui negara Palestina. Ia menegaskan tidak akan ada negara Palestina.

Dilansir AFP, Jumat (5/9/2024), Rubio menyampaikan itu merespons rencana Israel mencaplok Tepi Barat. Ia menyebut langkah Israel itu perlu dilakukan untuk menghancurkan prospek negara Palestina yang merdeka.

“Apa yang Anda lihat dengan Tepi Barat dan aneksasinya, itu bukanlah hal yang final, itu adalah sesuatu yang sedang dibahas di antara beberapa elemen politik Israel. Saya tidak akan memberikan pendapat tentang itu hari ini,” kata Rubio kepada wartawan di Ekuador.

“Yang akan saya katakan kepada Anda adalah bahwa itu sepenuhnya dapat diprediksi,” katanya.

Kemudian, Rubio menegaskan tidak akan ada negara Palestina. Ia menyebut negara Palestina terbentuk bukan dari pengakuan negara-negara lain,

Ia juga mengulangi tuduhannya bahwa dorongan untuk mengangkat Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, telah membuat Hamas, saingannya, di Gaza, semakin berani. “Begitu, hari itu, Prancis mengumumkan hal yang mereka lakukan, hari itu juga, Hamas meninggalkan meja perundingan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyerukan akan mengakui negara Palestina di KTT PBB pada 22 September lalu. Ia menyuarakan kekesalannya atas situasi kemanusiaan yang mengerikan dan apa yang ia lihat sebagai sikap keras kepala Israel.

(maa/maa)

05/09/2025 04:59
UEA Layangkan Peringatan, Israel Ancam Houthi dengan Tulah

Abu Dhabi –

Peringatan dari Uni Emirat Arab (UAE) muncul ketika Israel melanjutkan tahap awal serangan besar terbaru di Kota Gaza yang dilanda kelaparan. Serangan udara Israel di seluruh Jalur Gaza terkini hingga Rabu (03/09) menewaskan sedikitnya 31 orang, menurut rumah sakit setempat.

Sementara itu, warga Israel melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri untuk memprotes pengerahan 60.000 tentara cadangan untuk operasi militer yang diperluas.

Operasi ini telah memicu kecaman global dan membuat Israel semakin terisolasi. Para demonstran menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperpanjang peperangan demi kepentingan politik pribadi, alih-alih menyepakati gencatan senjata dengan Hamas yang dapat membebaskan para sandera yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023.

Peringatan langka dari UEA

UEA adalah kekuatan pendorong di balik Abraham Accords tahun 2020 yang dimediasi oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump. Melalui perjanjian ini, UEA dan tiga negara Arab lainnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Trump telah menyatakan harapannya untuk memperluas perjanjian tersebut dalam masa jabatan keduanya, dengan kemungkinan melibatkan kekuatan regional seperti Arab Saudi. Anwar Gargash, seorang diplomat senior UEA, menulis di platform X bahwa “aneksasi adalah garis merah.”

Ia membagikan tautan berita Times of Israel yang mengutip ucapan diplomat UEA lainnya, Lana Nusseibeh, yang mengatakan bahwa aneksasi akan “sangat merusak visi dan semangat Abraham Accords, mengakhiri upaya integrasi regional, dan mengubah konsensus luas mengenai arah penyelesaian konflik — yakni dua negara yang hidup berdampingan dalam damai, kemakmuran, dan keamanan.”

(Ed: Dalam konflik, “garis merah” bisa berupa wilayah, tindakan militer, kebijakan, atau pelanggaran hak yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Melanggar “garis merah” biasanya dianggap sebagai eskalasi yang sangat serius.)

Di lain pihak, Menteri Keuangan sayap kanan ekstrem Israel, Bezalel Smotrich, mengadakan konferensi pers pada hari Rabu (03/09) dan mempresentasikan peta yang menunjukkan rencana aneksasi atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, menyisakan enam kota Palestina dengan otonomi terbatas, demikian menurut media lokal. Belum jelas apakah rencana ini didukung oleh Netanyahu.

Warga Palestina dan sebagian besar komunitas internasional mengatakan bahwa aneksasi akan mengakhiri kemungkinan solusi dua negara, yang secara luas dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Warga Palestina terus mengungsi

Serangan Israel di Kota Gaza menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk dua anak dan empat perempuan. Demikian informasi yang dihimpun AP dari Rumah Sakit Shifa dan Rumah Sakit Al-Quds, tempat jenazah dibawa. Menurut Rumah Sakit Nasser ada tambahan 16 orang tewas di Gaza selatan, termasuk 10 orang yang sedang mencari bantuan kemanusiaan.

Israel menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan kaum militan dan berupaya menghindari korban sipil. Israel menyalahkan kematian warga sipil pada Hamas karena para militan beroperasi di area padat penduduk. Israel menyatakan bahwa Kota Gaza —masih menjadi kubu Hamas, meskipun sudah dilakukan sejumlah serangan besar sejak awal perang.

Kelompok Site Management Cluster mengatakan bahwa banyak keluarga terjebak karena biaya pindah yang sangat tinggi, kendala logistik, dan tidak adanya tempat tujuan. “Warga Palestina juga enggan berpindah karena takut tidak bisa kembali atau kelelahan akibat pengungsian berulang,” tulis laporan mereka.

Korban tewas akibat perang dan kelaparan bertambah

Ancaman ganda dari pertempuran dan kelaparan, menurut warga Palestina dan pekerja bantuan kemanusiaan, semakin parah dialami keluarga-keluarga di Kota Gaza. Banyak di antaranya telah mengungsi beberapa kali selama hampir dua tahun perang.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada hari Rabu (03/09), lima orang dewasa dan satu anak meninggal akibat kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir, sehingga total kematian akibat kelaparan mencapai 367 orang, termasuk 131 anak-anak sepanjang konflik.

Para ahli menyalahkan operasi militer Israel yang terus berlangsung dan blokade sebagai penyebab utama krisis kelaparan. Netanyahu membantah adanya kelaparan di Gaza, meskipun ada kesaksian, data, dan temuan dari para ahli terkemuka yang menunjukkan sebaliknya.

Kementerian itu juga melaporkan pada hari Selasa (02/09) bahwa total 63.633 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel sejak awal perang, termasuk lebih dari 2.300 orang yang sedang mencari bantuan.

Kementerian ini merupakan bagian dari otoritas Hamas namun dijalankan oleh tenaga medis profesional. Mereka tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan dalam laporannya, tetapi menyatakan bahwa sekitar setengah korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Lembaga-lembaga PBB dan banyak ahli independen menganggap angka dari kementerian ini sebagai perkiraan paling dapat diandalkan atas korban perang. Israel meragukan data tersebut, tetapi belum memberikan angka alternatifnya sendiri.

Israel gerebek toko buku Palestina di Yerusalem

Polisi Israel menangkap pemilik sebuah kafe dan toko buku Palestina yang terkenal di Yerusalem Timur. Tony Sabella, pemilik Kafe The Gateway di Kota Tua, dibawa ke kantor polisi terdekat dan masih ditahan beberapa jam kemudian, ujar pengacaranya, Nasser Odeh, seraya menambahkan bahwa polisi tidak memiliki surat perintah penangkapan.

Polisi menyita lima buku, menurut Odeh, yang menyebut penangkapan ini sebagai bagian dari “upaya sistematis untuk membungkam produksi intelektual di kota ini.”

Gateway adalah toko buku Palestina ketiga yang digerebek oleh pasukan Israel tahun ini. Kafe ini merupakan tempat favorit bagi diplomat, jurnalis, dan penulis di Yerusalem.

Israel sebut Hamas rencanakan pembunuhan menteri kabinet sayap kanan

Dalam perkembangan lain, badan intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, menyatakan bahwa pihaknya baru-baru ini menangkap sel Hamas di Tepi Barat yang dicurigai merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir.

Shin Bet mengatakan para tersangka ditemukan memiliki drone yang mereka rencanakan untuk dipasangi bahan peledak. Tidak disebutkan berapa banyak orang yang ditangkap, dan tidak jelas sejauh mana rencana tersebut telah berjalan.

Israel sebut akan timpakan 10 Tulah Mesir laksana di Alkitab

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada hari Kamis (04/09) bersumpah akan menimpakan 10 Tulah Mesir ala kisah di Alkitab kepada pemberontak Houthi di Yaman, setelah kelompok tersebut meningkatkan serangan rudal terhadap Israel.

“Houthi kembali menembakkan rudal ke Israel. Tulah kegelapan, tulah anak sulung — kami akan menyempurnakan semua 10 tulah,” tulis Katz di platform X.

Pernyataan tersebut merujuk pada 10 bencana yang, menurut Kitab Keluaran dalam Alkitab, dijatuhkan oleh Tuhan kepada Mesir untuk memaksa Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan.

(Ed: yang dimaksud tidak persis sama seperti kisah Alkitab seperti karma banjir katak atau mengubah debu jadi nyamuk-nyamuk, melainkan ancaman kehancuran total progresif,— seperti yang dialami Mesir dalam cerita Alkitab.)

Sebelumnya pada hari Kamis (04/09), militer Israel melaporkan bahwa sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman mendarat di luar wilayah Israel, sehari setelah dua rudal Houthi berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan bahwa pemberontak menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dengan rudal balistik.

Kelompok Houthi yang didukung Iran telah bersumpah akan meningkatkan serangan terhadap Israel setelah perdana menteri mereka dan 11 pejabat senior lainnya tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu. Sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, Houthi secara berkala meluncurkan serangan drone dan rudal ke arah Israel, dengan mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina.

Sebagai balasan, Israel telah meluncurkan beberapa gelombang serangan udara ke wilayah Yaman, menargetkan pelabuhan, pembangkit listrik, dan Bandara Internasional di Sana’a — ibu kota yang dikuasai oleh Houthi.

*Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)

04/09/2025 17:50
Kecam Rencana Akui Negara Palestina, Netanyahu Sebut PM Belgia ‘Lemah’

Tel Aviv –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Belgia untuk mengakui negara Palestina bersama negara-negara Barat lainnya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Netanyahu menyebut PM Belgia Bart de Wever sebagai “pemimpin lemah”.

“Perdana Menteri Belgia de Wever adalah seorang pemimpin lemah yang berusaha memenuhi tuntutan terorisme Islam dengan mengorbankan Israel. Dia ingin memberi makan buaya teroris sebelum mereka melahap Belgia,” kata Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis kantornya, seperti dilansir AFP, Kamis (4/9/2025).

Kecaman Netanyahu itu disampaikan setelah otoritas Belgia mengumumkan rencananya untuk memberikan pengakuan resmi kepada negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang akan bersidang bulan ini.

Pengumuman Belgia tersebut menyusul pengumuman serupa oleh Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Belgia Maxime Prevot, dalam pengumuman pada Selasa (2/9), mengatakan keputusan tersebut diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Jalur Gaza. Dia juga menambahkan bahwa “sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel”.

“Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Prevot dalam pernyataan via media sosial X.

“Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” jelasnya.

“Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tegas Prevot dalam pernyataannya.

Menanggapi semakin banyaknya negara Barat yang akan mengakui negara Palestina, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, pada Rabu (3/9), menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat.

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

04/09/2025 17:02
Pencaplokan Tepi Barat Jadi ‘Garis Merah’!

Abu Dhabi –

Uni Emirat Arab (UEA) melontarkan peringatan untuk Israel terkait langkah negara itu untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. UEA, yang telah mengakui Israel, menegaskan bahwa pencaplokan Tepi Barat akan menjadi “garis merah”.

Asisten menteri urusan politik pada Kementerian Luar Negeri UEA, Lana Nusseibeh, seperti dilansir AFP, Kamis (4/9/2025), menyebut pencaplokan Tepi Barat oleh Israel akan “sangat merusak” Perjanjian Abraham yang mendasari terjalinnya hubungan antara Abu Dhabi dan Tel Aviv pada tahun 2020 lalu.

Bulan lalu, Israel menyetujui proyek permukiman besar di area Yerusalem bagian timur, yang memicu kritikan dan peringatan dari komunitas internasional bahwa langkah tersebut mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

Pada Rabu (3/9), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat, setelah Belgia mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina — menyusul Prancis, Inggris, Kanada dan Australia.

“Sejak awal, kami memandang perjanjian (Perjanjian Abraham-red) ini sebagai cara untuk memungkinkan dukungan berkelanjutan kami bagi rakyat Palestina dan aspirasi sah mereka untuk sebuah negara merdeka,” kata Nusseibeh dalam pernyataan yang dikirimkan kepada AFP.

“Proposal untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, yang dilaporkan sedang dibahas dalam pemerintahan Israel, merupakan bagian dari upaya yang, menurut seorang menteri Israel, akan ‘mengubur gagasan negara Palestina’,” sebutnya.

UEA bersama Bahrain dan Maroko mengakui Israel berdasarkan Perjanjian Abraham selama masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang konsensus Arab bahwa tidak akan ada hubungan tanpa negara Palestina.

“Aneksasi di Tepi Barat akan menjadi garis merah bagi UEA,” tegas Nusseibeh dalam pernyataannya.

“Hal itu akan sangat merusak visi dan semangat perjanjian, mengakhiri upaya integrasi regional, dan akan mengubah konsensus bersama mengenai bagaimana seharusnya arah konflik ini — dua negara yang hidup berdampingan dalam damai, sejahtera, dan aman,” ucapnya.

Permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal di bawah hukum internasional.

“Kami menyerukan pemerintah Israel untuk menangguhkan rencana-rencana ini. Ekstremis, apa pun bentuknya, tidak boleh dibiarkan mendikte arah perkembangan kawasan ini,” cetus Nusseibeh.

Tonton juga video “UEA Dituding Menjadi Dalang Serangan Drone di Port Sudan” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

04/09/2025 16:19
Shin Bet Gagalkan Rencana Hamas Bunuh Menteri Kontroversial Israel

Tepi Barat –

Dinas keamanan internal Israel, Shin Bet, mengatakan pihaknya telah menggagalkan rencana kelompok Hamas untuk membunuh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir yang dikenal kontroversial.

Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (4/9/2025), Shin Bet mengatakan bahwa serangan yang direncanakan oleh Hamas itu melibatkan “drone peledak”.

Shin Bet mengatakan lebih lanjut bahwa sejumlah anggota sel Hamas yang beroperasi di wilayah Hebron, Tepi Barat, telah ditangkap dalam operasi gabungan dengan militer Israel beberapa pekan terakhir.

Ben Gvir yang menjadi target serangan Hamas itu diketahui tinggal di permukiman Israel yang ada di dekat Hebron.

Shin Bet dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sel Tepi Barat “diduga beroperasi di bawah arahan Hamas di Turki, dengan tujuan melakukan serangan terarah” terhadap Ben Gvir.

“Para tersangka telah membeli beberapa drone, yang rencananya akan mereka pasangi peledak untuk melancarkan serangan tersebut,” sebut Shin Bet.

Dalam pernyataan via Telegram, Ben Gvir berterima kasih kepada Shin Bet “atas penangkapan sel lainnya yang mencoba membunuh saya”. Dia bersumpah bahwa mereka yang ditangkap akan menghadapi kondisi penjara yang ketat.

Ben Gvir merupakan pendukung setia aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Dia memiliki riwayat panjang dalam melontarkan pernyataan-pernyataan provokatif dan berulang kali menentang kesepakatan apa pun dengan Hamas untuk mengakhiri perang Gaza.

Dia dianggap sebagai menteri paling radikal dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, yang merupakan salah satu pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel.

Pada awal tahun 2023 lalu, kantor Ben Gvir mengatakan bahwa Kepolisian Israel menangkap seorang warga Palestina yang berencana membunuhnya.

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

04/09/2025 15:09
Presiden Palestina Oke Saja dengan Peran Arab-Internasional Kelola Gaza

Ramallah –

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Otoritas Palestina siap mengambil alih pemerintahan Jalur Gaza usai perang berakhir. Abbas juga menegaskan Otoritas Palestina tidak keberatan dengan kemitraan Arab atau internasional dalam mengelola Jalur Gaza pascaperang.

“Kami siap mengambil alih pemerintahan Gaza dan kami memiliki kapasitas untuk melakukannya,” kata Abbas dalam wawancara terbaru dengan Al Arabiya, Selasa (2/9/2025).

“Kami tidak keberatan dengan kemitraan Arab atau internasional dalam mengelola Gaza,” tegasnya.

Abbas memperingatkan bahwa “Gaza menghadapi kelaparan yang nyata” dan menuduh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu “bertekad untuk melanjutkan genosida rakyat Palestina”.

Lebih lanjut, dikatakan oleh Abbas bahwa Otoritas Palestina aktif secara diplomatis untuk menghentikan perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza.

“Kami tidak menginginkan perang melawan Israel. Hukum kami didasarkan pada perlawanan rakyat yang damai,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dirinya telah bernegosiasi “puluhan kali dengan Hamas tanpa mencapai kesepakatan”.

Abbas kemudian menekankan bahwa: “Hamas harus mengakui PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) dan komitmen hukumnya. Saya mengatakan kepada Hamas: kita adalah satu negara dan satu rakyat. Hamas harus berkomitmen pada satu negara dan satu sumber senjata.”

Dalam wawancara tersebut, Abbas juga memuji Yordania dan Mesir atas “sikap terhormat mereka dalam mencegah pengungsian warga dari Gaza dan Tepi Barat”.

“Kami berupaya menghentikan pengungsian paksa rakyat Palestina,” ucapnya.

Tonton juga video “Presiden Palestina Tolak Gagasan Pemerintahan Asing di Gaza” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

02/09/2025 12:30
Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

Jakarta –

Mengikuti negara-negara Barat lainnya, Belgia juga akan mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang. Hal ini diumumkan oleh menteri luar negerinya pada hari Selasa (2/9).

“Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025).

Prevot mengatakan keputusan itu diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Gaza, di mana serangan Israel telah menggusur sebagian besar penduduk dan PBB telah menyatakan bencana kelaparan.

“Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” tulis Prevot.

“Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di sidang PBB, yang akan diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 23 September di New York.

Banyak negara Barat lainnya sejak itu telah melakukan hal yang sama.

Sementara itu, pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

Pertimbangan Israel untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

Lihat juga Video ‘Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol’:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

02/09/2025 09:30
Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

Washington DC –

Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

“Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

Prancis Kritik AS

Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

“Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

Halaman 2 dari 4

(haf/haf)

02/09/2025 06:06