Negara: Tepi Barat

  • Sekjen PBB Ingatkan Dunia Tak Boleh Terintimidasi Israel

    Sekjen PBB Ingatkan Dunia Tak Boleh Terintimidasi Israel

    Jakarta

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa dunia tidak boleh “terintimidasi” oleh Israel yang terus melancarkan perang Gaza dan mengupayakan pendudukan Tepi Barat.

    Israel telah mengancam akan mencaplok Tepi Barat jika negara-negara Barat mengakui negara Palestina pada pertemuan tingkat tinggi PBB minggu depan di New York.

    “Kita tidak boleh merasa terintimidasi oleh risiko pembalasan, karena dengan atau tanpa melakukan apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan ini akan terus berlanjut dan setidaknya ada peluang untuk memobilisasi komunitas internasional guna menekan agar tindakan-tindakan tersebut tidak terjadi,” ujar Guterres, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (20/9/2025).

    “Saya rasa kita tidak sedang membicarakan pembalasan terkait ini atau itu. Ada kemajuan yang konstan dalam langkah-langkah pemerintah Israel untuk menghancurkan Gaza sepenuhnya dan melakukan aneksasi perlahan di Tepi Barat,” imbuh pemimpin badan dunia itu.

    Guterres telah memimpin seruan agar Israel menahan diri dari kampanye sengitnya di Gaza dan membatalkan ancaman melakukan serangan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap Kota Gaza.

    “Ini adalah tingkat kematian dan kehancuran terburuk yang pernah saya saksikan selama menjabat sebagai sekretaris jenderal, mungkin seumur hidup saya, dan penderitaan rakyat Palestina tak terlukiskan — kelaparan, kurangnya layanan kesehatan yang efektif, orang-orang yang hidup tanpa tempat tinggal yang layak di daerah konsentrasi yang luas,” tutur Guterres.

    Sekjen PBB tersebut tetap menahan diri untuk menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida,” meskipun badan-badan PBB telah menggunakan kata yang ditentang keras oleh Israel tersebut.

    “Masalahnya adalah bukan fungsi saya untuk menentukan secara hukum soal genosida,” ujarnya.

    “Itu bukan wewenang saya. Tapi, perlu diperjelas, masalahnya bukan pada kata tersebut. Masalahnya adalah realitas di lapangan,” ujarnya.

    Di Gaza minggu ini, militer Israel melancarkan serangan darat pada hari Selasa lalu, dan selama berhari-hari telah memberi tahu penduduk untuk menuju ke wilayah selatan. Namun, warga Palestina mengatakan perjalanan itu sangat mahal dan mereka tidak tahu ke mana harus pergi.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Respons Menlu soal Visa Presiden Palestina Dicabut AS Jelang Sidang PBB

    Respons Menlu soal Visa Presiden Palestina Dicabut AS Jelang Sidang PBB

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono merespons pencabutan visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi oleh pemerintahan Amerika Serikat (AS) menjelang perhelatan Sidang Umum PBB di New York. Sugiono mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan ranah pemerintahan AS.

    “Saya kira itu, satu, merupakan domainnya Amerika dalam rangka pemberian visa,” kata Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/9/2025) malam.

    Sugiono membeberkan masalah tersebut pun sempat dibahas dalam pertemuan darurat negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Doha, Qatar, yang diikuti Sugiono. Menurutnya, negara anggota OKI mendorong dan berusaha agar visa dapat diberikan.

    “Kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak diberikan,” ujar Sugiono.

    Sebagaimana diketahui, AS mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Meski begitu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9).

    (fca/azh)

  • Visa Ditolak AS, Presiden Palestina Akan Pidato Lewat Video di Sidang PBB

    Visa Ditolak AS, Presiden Palestina Akan Pidato Lewat Video di Sidang PBB

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menolak dan mencabut visa para pejabat Palestina termasuk Presiden Mahmud Abbas. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9/2025).

    Debat Umum Tingkat Tinggi PBB akan dimulai pada 23 September ini di New York, AS. Rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini telah dibuka sejak 9 September lalu.

    Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS.

    Abbas juga awalnya dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

    Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

    Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

    (wnv/lir)

  • Macron: Mengakui Negara Palestina Cara Terbaik Isolasi Hamas

    Macron: Mengakui Negara Palestina Cara Terbaik Isolasi Hamas

    Paris

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa pengakuan untuk negara Palestina akan menjadi cara terbaik untuk mengisolasi kelompok Hamas. Dia juga menegaskan kembali kecamannya terhadap serangan Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza.

    Penegasan tersebut, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (19/9/2025), disampaikan oleh Macron dalam wawancara terbaru dalam bahasa Inggris dengan televisi Israel, Channel 12.

    “Mengakui negara Palestina sama saja dengan memutuskan untuk mengatakan: ‘Perspektif sah rakyat Palestina dan penderitaan mereka saat ini tidak ada hubungannya dengan Hamas’,” kata Macron dalam wawancara pada Kamis (18/9).

    “Pengakuan negara Palestina merupakan cara terbaik untuk mengisolasi Hamas,” tegasnya.

    Prancis menjadi salah satu negara Eropa yang berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggelar sidang bulan ini.

    Rencana pengakuan itu bertujuan untuk menyingkirkan Hamas dan memungkinkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun — proposal yang ditolak oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Dengan para pemukim Israel yang mendesak pendudukan wilayah Palestina di Tepi Barat, Macron mengatakan bahwa sekaranglah “menit terakhir sebelum mengusulkan dua negara akan menjadi sama sekali mustahil”.

    Tank-tank dan jet tempur Israel menggempur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Kamis (18/9) dalam serangan darat besar-besaran yang diklaim bertujuan menghancurkan militan-militan Hamas yang ada di area tersebut.

    Ini menjadi fase terbaru dari rentetan serangan yang dilancarkan Tel Aviv terhadap daerah kantong Palestina tersebut selama hampir dua tahun terakhir.

    Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, yang dianggap kredibel oleh PBB, sedikitnya 65.141 orang, yang sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan-serangan Israel.

    “Operasi semacam ini di Gaza benar-benar kontraproduktif dan gagal,” sebut Macron dalam pernyataannya.

    “Anda benar-benar menghancurkan citra dan kredibilitas Israel, tidak hanya di kawasan ini, tetapi juga dalam opini publik di mana pun,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sopir Truk Yordania Tembak Mati 2 Warga Israel di Perbatasan Tepi Barat

    Sopir Truk Yordania Tembak Mati 2 Warga Israel di Perbatasan Tepi Barat

    Jakarta

    Seorang pengemudi truk Yordania menembak mati dua warga Israel di perlintasan perbatasan utama antara Tepi Barat yang diduduki Israel dan Yordania. Kementerian Luar Negeri dan militer Israel mengungkapkan kedua korban sempat dirawat namun tak terselamatkan.

    “Hari ini, seorang warga Yordania yang seharusnya mengemudikan truk bantuan kemanusiaan ke Gaza, membunuh dua warga Israel di perlintasan perbatasan Allenby,” tulis kementerian tersebut di X dilansir AFP, Jumat (19/9/2025).

    Militer Israel sebelumnya mengatakan pasukan keamanan “menetralisir” penyerang, yang menurut layanan darurat Israel Magen David Adom (MDA) bersenjatakan pistol dan pisau. Kedua pria tersebut, yang berusia sekitar 20 dan 60 tahun, terluka dalam serangan di perlintasan Allenby dan menerima perawatan awal di tempat kejadian sebelum dinyatakan meninggal, ungkap MDA dalam sebuah pernyataan.

    “Kami melanjutkan perawatan medis, termasuk upaya resusitasi, yang pada akhirnya kami harus menyatakan mereka meninggal,” MDA mengutip salah satu petugas medisnya.

    Yordania mengutuk serangan tersebut, yang disebutnya sebagai kejahatan dan membahayakan “kemampuannya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza”.

    Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Yordania menyebutkan bahwa otoritas Yordania telah meluncurkan penyelidikan. Di jembatan, yang menurut Yordania telah ditutup oleh Israel dari sisi mereka, seorang jurnalis AFP melaporkan antrean kendaraan mulai terbentuk.

    Penyeberangan Allenby di Lembah Yordan merupakan satu-satunya pintu gerbang internasional bagi warga Palestina dari Tepi Barat yang tidak mengharuskan masuk ke Israel, yang telah menduduki wilayah tersebut sejak 1967.

    Jaringan televisi Channel 12 Israel melaporkan bahwa penyerang telah melepaskan tembakan dan menikam para korban, menunjukkan gambar pisau berlumuran darah dan pistol di tanah.

    Mengomentari fakta bahwa ia bepergian dengan truk bantuan, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir menulis di X setelah serangan tersebut: “Serangan teror kemanusiaan.”

    Pada bulan September 2024, seorang pengemudi truk Yordania menembak mati tiga penjaga Israel di penyeberangan tersebut sebelum ia tewas.

    Serangan pada Kamis (18/9) terjadi ketika militer Israel menggempur Kota Gaza dengan tembakan artileri dan serangan udara, yang memaksa ribuan orang mengungsi ke Gaza selatan. Kekerasan di Tepi Barat juga meningkat seiring dengan perang Gaza, yang dimulai setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Dunia Hari Ini: Pendiri Perusahaan Es Krim Terkenal Mundur Akibat Isu Gaza

    Dunia Hari Ini: Pendiri Perusahaan Es Krim Terkenal Mundur Akibat Isu Gaza

    Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini, supaya enggak ketinggalan berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Kamis, 18 September 2025, kita awali dari Amerika Serikat.

    Pendiri Ben & Jerry’s mundur

    Jerry Greenfield, salah satu pendiri Ben & Jerry’s, mengundurkan diri dari perusahaan es krim tersebut karena perselisihan dengan perusahaan induknya, Unilever.

    Konflik tersebut muncul terkait sikap Unilever terhadap konflik Gaza.

    [Ben Cohen X]

    Dalam surat terbuka, Jerry mengatakan perusahaannya kehilangan independensinya sejak Unilever membatasi aktivitas sosialnya.

    Unilever dan Ben & Jerry’s sudah berselisih sejak tahun 2021, ketika produsen es krim rasa Chubby Hubby mengatakan akan menghentikan penjualan di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Sejak saat itu, Ben & Jerry’s menggugat Unilever atas dugaan upaya untuk membungkamnya, dan menyebut konflik Gaza sebagai “genosida.”

    Pemimpin oposisi Rusia ‘dibunuh dengan cara diracun’

    Istri pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny mengatakan analisis laboratorium sampel biologis menunjukkan suaminya dibunuh akibat diracun.

    Alexei, yang sering mengkritik keras presiden Vladimir Putin, meninggal secara misterius saat menjalani hukuman penjara 19 tahun.

    Sebelum dimakamkan, istrinya, Yulia Navalnaya, mengatakan sekutu-sekutunya “berhasil memperoleh dan mentransfer sampel biologis Alexei ke luar negeri dengan aman.”

    “Laboratorium-laboratorium di dua negara berbeda ini mencapai kesimpulan yang sama: Alexei dibunuh. Lebih spesifiknya, ia diracun,” kata Yulia.

    Pemimpin gereja Korea Selatan diperiksa polisi

    Pemimpin Gereja Unifikasi, Han Hak-ja, hadir untuk diperiksa oleh jaksa penuntut atas dugaan keterlibatan dalam penyuapan istri mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

    Setelah lebih dari sembilan jam, Han meninggalkan kantor kejaksaan dengan kursi roda, melewati kerumunan media.

    Ia membantah tuduhan tersebut, dan dengan tegas menjawab, “Tidak!” ketika ditanya apakah ia memerintahkan penyuapan.

    Menurut tim jaksa khusus, ambulans yang disediakan oleh Han bersiaga selama ia diinterogasi.

    “Saya merasa tidak enak badan,” katanya, ketika ditanya mengapa ia memilih untuk menjawab pertanyaan, setelah menolak panggilan sebelumnya.

    Potret satwa yang dilindungi di Australia

    Beberapa satwa di Australia tertangkap kamera yang dipasang sebagai upaya konservasi, dan hasilnya cukup menggemaskan.

    Di delapan wilayah di New South Wales, Australia, lebih dari 1,4 juta foto dan video, serta 15.000 jam rekaman audio dihasilkan selama uji coba 12 bulan, yang dimulai pada Agustus 2024.

    Hasil rekaman menampilkan 1.213 spesies hewan berbeda, termasuk 46 spesies terancam punah, beberapa di antaranya terdeteksi di luar jangkauan mereka.

    “Kami mendapatkan begitu banyak spesies terancam punah, termasuk burung hantu jelaga, burung hantu beringin, dan berbagai jenis kelelawar kecil, termasuk spesies kelelawar yang terancam punah,” kata ketua tim edukasi BCT, Alice McGrath.

    Lihat juga Video: Prabowo Bertemu Menlu AS Antony Blinken di Yordania, Bahas Isu Gaza

  • Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Ramallah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menilai pengakuan yang akan diberikan negara-negara Barat terhadap negara Palestina, selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel tentang “ilusi” mereka untuk melanjutkan pendudukan.

    Pernyataan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), disampaikan Shahin dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Pengakuan ini bukanlah simbolis. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel tentang ilusi mereka untuk melanjutkan pendudukan mereka selamanya,” kata Shahin, merujuk pada pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    “Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Palestina bahwa ‘kami mendukung hak Anda untuk menentukan nasib sendiri’. Dan ini memberdayakan dan memperkuat konsep dan solusi dua negara. Dan hal ini memberikan kami dorongan untuk masa depan, karena kami akan membangunnya,” ucapnya.

    Wawancara ini dilakukan menjelang langkah beberapa negara Barat, seperti Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, dan Australia, untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat (AS), bulan ini.

    Pengakuan resmi akan disampaikan negara-negara tersebut dalam pertemuan puncak PBB yang diketuai oleh Arab Saudi dan Prancis yang dijadwalkan pada 22 September mendatang.

    Lebih lanjut, Shahin menyebut setiap pengakuan yang diberikan oleh negara lainnya adalah penting bagi Palestina. “Setiap negara yang mengakui akan memiliki komitmen berdasarkan pengakuan tersebut,” sebutnya.

    “Setiap pengakuan penting. Kita tidak dapat meniadakan fakta bahwa pengakuan membawa kita lebih dekat pada perwujudan negara yang sebenarnya, tetapi kita juga perlu mengupayakan gencatan senjata permanen dan mengupayakan aspek-aspek lainnya yang perlu dilakukan agar rakyat dapat melihat masa depan di Palestina,” jelas Shahin dalam pernyataannya.

    Shahin, yang mengaku “terkejut” oleh ketidakpedulian Uni Eropa atas perang yang berkecamuk hampir dua tahun di Gaza, mengatakan bahwa dorongan diplomatik terbaru ini menjadi pemenuhan yang telah lama ditunggu-tunggu dari janji yang dibuat oleh komunitas internasional kepada Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa “tidak akan ada negara Palestina”. Bulan lalu, otoritas Tel Aviv menyetujui pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, yang telah menuai kritikan komunitas internasional karena dinilai akan mengancam kelangsungan negara Palestina.

    “Dunia saat ini memahami dan melihat apa yang mampu dilakukan Israel sebagai negara (pendudukan), sebagai negara ekspansionis dan pelaku aneksasi, dan memahami apa yang dikatakan Israel karena mereka tidak ragu untuk mengatakannya,” ujar Shahin merespons penolakan Israel terhadap negara Palestina.

    “Tidak adanya pengakuan akan memperkuat para ekstremis di pihak mana pun karena ekstremis tidak ingin melihat dua negara,” ucapnya.

    “Israel tidak bisa terus bertindak sebagai negara yang berada di atas hukum, karena jika ingin Israel hidup di wilayah tersebut dengan damai dan aman, mereka harus bertindak sebagai negara yang normal,” cetus Shahin dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Gali Situs Arkeologi Diduga Tempat Makam Nabi

    Israel Gali Situs Arkeologi Diduga Tempat Makam Nabi

    Jakarta

    Sekelompok arkeolog mulai melakukan penggalian di Khirbet Tibnah di Tepi Barat, Israel pada Agustus 2022. Di sana ada sebuah situs di mana manusia menetap sekitar empat ribu tahun dan yang diyakini sebagai tempat tinggal dan dimakamkannya Nabi Yosua (dalam ajaran Kristen) alias Nabi Yusya (dalam ajaran Islam).

    Nabi Yusya adalah sosok yang disebut dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, Alkitab, dan Tanakh. Dia adalah murid Nabi Musa dan sosok yang mewarisi kepemimpinannya atas Bani Israil sepeninggalnya. Dalam ajaran Yahudi dan Kristen, sosok ini disebut Yosua.

    Penggalian dipimpin oleh Dr Dvir Raviv dan mahasiswa dari Department of Land of Israel Studies and Archaeolog Bar-Ilan, bersama dengan sukarelawan dari Israel dan luar negeri.

    Khirbet Tibnah terletak di sebuah bukit di barat daya wilayah Samaria, timur Shoham dekat Halamish. Situs ini dihuni dari Zaman Perunggu hingga awal periode Ottoman, menurut Bar-Ilan.

    Dikutip dari The Jerusalem Post, situs ini juga diidentifikasi sebagai Timnat-sini atau Timnat-serah, sebuah kota yang menurut Kitab Yosua, diberikan oleh orang Israel kepada sang nabi dan di mana dia tinggal dan dimakamkan. Makam Caleb juga diyakini berada di situs tersebut.

    Situs ini disurvei pada tahun 1800-an dan disebutkan dalam sejumlah dokumen sejarah. Sisa-sisa dari periode Alkitab, periode Hasmonean, periode Romawi dan periode Ottoman, ditemukan di situs ini sepanjang tahun 1900-an.

    Pemetaan rinci situs dilakukan oleh Raviv pada tahun 2015. Ia membuat sketsa makam, mengumpulkan pecahan tembikar dan mendokumentasikan berbagai sisa-sisa dan gua pemakaman. Temuan ini menunjukkan bukti keberadaan pemukiman Yahudi di daerah tersebut di masa lalu.

    Penggalian arkeologi pertama Khirbet Tibnah

    Khirbet Foto: Israel Antiquities Authority

    Sementara survei dilakukan di permukaan, ini adalah penggalian arkeologi pertama di Khirbet Tibnah. Pekan lalu, selama persiapan dan survei yang dilakukan di situs puncak bukit menjelang pembukaan musim penggalian, para arkeolog menemukan sejumlah artefak, termasuk kepala tombak Romawi yang berasal dari abad ke-2 Masehi. Ujung tombaknya bengkok, menandakan benda itu mengenai sesuatu.

    “Mungkin ini adalah bukti perjuangan. Pada titik ini, kami hanya bisa menebak,” kata Raviv dalam pernyataan pers Bar-Ilan, seraya menambahkan bahwa penemuan senjata Romawi dianggap langka di Israel.

    “Biasanya, temuan jenis ini ditemukan di gua-gua penampungan yang digunakan oleh para pemberontak tentara Romawi. Dalam penggalian saat ini, saya harap kita dapat menghubungkan temuan itu dengan kehadiran militer Romawi atau dengan pemberontakan Bar Kochba,” sambungnya.

    Tembikar dan 18 koin juga ditemukan di situs tersebut, dengan empat koin terawetkan dengan cukup baik untuk memungkinkan identifikasi. Salah satu koin adalah koin Romawi dari tahun 58-59 M, sementara yang lain adalah koin perak dari periode Mamluk (1260-1277) yang di atasnya terpampang patung singa. Sosok singa adalah simbol dari Sultan Baibars Mamluk.

    “Daerah ini adalah yang terbesar dan paling mudah diakses di antara Yerusalem dan Samaria. Selain itu, ini adalah ibu kota sebuah distrik dan merupakan situs benteng penting selama banyak periode,” kata Raviv.

    Dia menambahkan, tujuan proyek penggalian ini adalah untuk memahami garis besar arsitektur pemukiman: apakah memang dibentengi seperti yang dijelaskan dalam sumber.

    “Siapa yang tinggal di sana pada periode pra-Hasmonean? Apakah pemukiman menyebar di luar puncak gundukan, menuju lereng? Akankah kita menemukan barang-barang di dalamnya yang dapat dikaitkan dengan kehadiran militer di periode yang berbeda? Tampaknya Khirbet Tabna akan menghasilkan temuan yang signifikan dan menarik,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video POV: Lihat Langsung Koleksi Artefak Bersejarah di BRIN”
    [Gambas:Video 20detik]
    (rns/rns)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Jakarta

    Pada 15 September 2020, para menteri luar negeri dan pemimpin dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel berkumpul di Gedung Putih bersama Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk meresmikan Abraham Accords — sebuah kesepakatan yang menandai normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel. Maroko menyusul pada Desember 2020, dan Sudan menandatangani pada Januari 2021, meskipun ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara itu menunda implementasi penuh.

    Perjanjian ini menandai normalisasi pertama antara Israel dan negara-negara Arab sejak Mesir (1979) dan Yordania (1994), mematahkan konsensus regional lama bahwa normalisasi mensyaratkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pembentukan solusi dua negara.

    “Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords telah diuntungkan dari perjanjian perdamaian bersejarah ini,” kata Asher Fredman, direktur eksekutif lembaga pemikir Israel Misgav Institute for National Security, kepada DW. Dia menyoroti kerja sama perintis di bidang intelijen, pertanian cerdas, pengobatan presisi, kecerdasan buatan, dan konsep kota pintar, serta peningkatan pariwisata dan perdagangan.

    “Tetapi kemudian 7 Oktober terjadi, dan muncul pertanyaan nyata apakah ‘Abraham Accords’ akan bertahan,” tambahnya.

    Konsekuensi serangan 7 Oktober

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa, menggoyahkan koneksi baru di Timur Tengah. Sejak itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya semakin lantang menolak solusi dua negara.

    Sementara itu, Israel menghadapi banyak medan tempur sekaligus: perang dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon, operasi militer berkelanjutan di Suriah, serta baku tembak dengan pemberontak Houthi di Yaman, yang menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah dan wilayah Israel sebagai dukungan bagi Hamas.

    Emily Tasinato, analis Teluk dan Semenanjung Arab, mengatakan kepada DW bahwa perjanjian ini awalnya dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat hubungan dengan AS tetapi juga untuk menghalangi pengaruh regional Iran.

    “Lima tahun kemudian, situasinya tampak terbalik,” kata Tasinato. “Iran semakin rentan, mengalami pelemahan militer dan menghadapi tekanan terhadap pengaruh regionalnya,” tambahnya, sambil menekankan bahwa “meski ketidakpercayaan masih mewarnai hubungan Iran dan negara-negara Teluk Arab, kini Israel justru semakin tampak sebagai aktor ‘nakal’.”

    Serangan Israel di Doha

    Pada 9 September 2025, Israel melakukan serangan drone yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab. Serangan itu menewaskan lima pejabat Hamas tingkat menengah dan seorang pejabat keamanan lokal.

    Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London, mengatakan kepada DW, “Dengan serangan Israel di Doha … kita memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi.”

    “UAE dan Bahrain berada dalam tekanan untuk mempertahankan status sebagai penandatangan, dan pasti menyesali langkah pejabat Israel yang menempatkan mereka dalam posisi sulit,” tambahnya.

    Setelah serangan itu, Uni Emirat Arab melarang perusahaan pertahanan Israel berpartisipasi dalam pameran dirgantara di Dubai dengan alasan keamanan. Pejabat Emirat juga mengkritik rencana Israel mencaplok sebagian besar Tepi Barat, yang mereka peringatkan dapat membahayakan hubungan bilateral dan upaya AS memperluas perjanjian. Kendati demikian, Tasinato menilai penarikan penuh UEA dari perjanjian tidak mungkin terjadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Meski menghadapi tantangan, Fredman dari Misgav Institute for National Security menegaskan bahwa Abraham Accords “terbukti tangguh.” Menurutnya, perdagangan antara Israel dan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, serta Yordania justru meningkat signifikan dibanding sebelum konflik Oktober 2023.

    “Kita bisa memastikan bahwa Abraham Accords telah bertahan dan terbukti tangguh,” kata Fredman.

    “Jika melihat angka dari 2024 dibandingkan 2023 (sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza), perdagangan dengan UEA naik 10%, dengan Maroko naik 40%, dengan Bahrain naik 843%, bahkan dengan Mesir naik 31% dan Yordania 7%,” jelasnya.

    Untuk paruh pertama 2025, perdagangan dengan Maroko, Mesir, dan Yordania terus meningkat, sementara bisnis dengan UEA kembali ke angka 2023, menurut Fredman. Dia juga memandang Abraham Accords sebagai keuntungan kunci dalam rekonstruksi Gaza. “Apakah itu rencana Riviera ala Trump atau rencana rekonstruksi Mesir, jumlah material yang sangat besar akan melewati Israel, yang memerlukan koordinasi erat,” ujarnya.

    Namun, sejak Abraham Accords ditandatangani lima tahun lalu, belum ada negara Arab lain yang bergabung, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong kesepakatan dengan Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah.

    “Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, meski ada keyakinan besar di Gedung Putih bahwa perjanjian ini akan meluas dengan campuran insentif dan tekanan yang tepat, kenyataannya jauh dari harapan,” kata Ozcelik dari RUSI.

    Menurutnya, ada risiko besar bahwa kebijakan pemerintahan Israel saat ini tidak hanya melemahkan tetapi juga mengikis pencapaian diplomatik Trump. “Sungguh tak terpikirkan di tengah meningkatnya militerisme Israel dan terkuburnya solusi dua negara,” ujarnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa “biaya bergabung dengan Abraham Accords kini melonjak drastis bagi negara Arab mana pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)