Negara: Tepi Barat

  • Resmi! Prancis Akui Negara Palestina, Sekutu Israel “Berguguran”

    Resmi! Prancis Akui Negara Palestina, Sekutu Israel “Berguguran”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengakui negara Palestina, langkah bersejarah yang segera memicu gelombang dukungan serupa dari sejumlah negara Barat.

    Dalam pidatonya dalam KTT soal solusi dunia negara untuk Palestina di PBB, Macron menyerukan diakhirinya perang yang telah menimbulkan penderitaan besar.

    “Waktu untuk perdamaian telah tiba, ketika kita hanya berjarak beberapa saat dari kehilangan kesempatan itu selamanya,” kata Macron, Senin (22/9/2025) waktu setempat.

    “Waktu telah tiba untuk membebaskan 48 sandera yang ditahan Hamas. Waktu telah tiba untuk menghentikan perang, pemboman di Gaza, pembantaian, dan pengusiran,” imbuhnya.

    Meski demikian, Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan membuka kedutaan besar untuk negara Palestina sampai syarat gencatan senjata di Gaza dan pembebasan seluruh sandera terpenuhi.

    Walaupun masih bersyarat, langkah Prancis tersebut disambut meriah oleh Otoritas Palestina. Delegasi Palestina menyebutnya sebagai keputusan “bersejarah dan penuh keberanian”.

    Tidak hanya Prancis, pengakuan terhadap Palestina juga diumumkan pada hari yang sama oleh Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sudah menyatakan pengakuan pada Mei lalu, sementara Swedia melakukannya sejak 2014.

    Macron menyebut bahwa Andorra, Belgia, Luksemburg, Malta, Monako, dan San Marino juga bergabung dalam daftar negara yang kini mengakui Palestina.

    Namun, langkah tersebut mendapat tentangan keras dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji tidak akan mengizinkan terbentuknya negara Palestina. Bahkan, sejumlah anggota kabinet garis kerasnya mengancam untuk mencaplok Tepi Barat demi menutup jalan menuju negara Palestina.

    Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan, “Israel akan mengambil tindakan. Mereka tidak sedang mempromosikan perdamaian. Mereka mendukung terorisme.”

    Dari Washington, Gedung Putih juga menyatakan ketidaksetujuan. Juru bicara Presiden Donald Trump, Karoline Leavitt, mengatakan, “Presiden percaya bahwa pengakuan (negara Palestina) adalah hadiah untuk Hamas.”

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam wawancara dengan AFP sebelum dimulainya pertemuan menyampaikan agar dunia tidak gentar terhadap ancaman balasan. “Kita tidak boleh merasa terintimidasi oleh risiko retaliasi,” ujarnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin sore melemah sebesar 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.611 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.601 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.607 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.578 per dolar AS.

    “Hari ini rupiah melemah di Rp16.611 yang mengakibatkan harga mata uang rupiah mengalami pelemahan, baik secara eksternal maupun internal semua mendukung. Secara eksternal sendiri, kita melihat bahwa geopolitik di Timur Tengah (dan) di Eropa terus menjadi-jadi, di mana Rusia terus melakukan penyerangan terhadap wilayah Ukraina secara sporadis,” katanya dikonfirmasi melalui rekaman suara di Jakarta, Senin.

    Sentimen negatif terhadap kurs rupiah juga berasal dari Timur Tengah, mengingat banyak negara yang sudah secara resmi mengakui negara Palestina, seperti Inggris, Australia, hingga Kanada.

    “Di Timur Tengah sekarang sudah memanas, apalagi memasuki sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dimana banyak negara yang akan melakukan, mengakui, Palestina sebagai negara,” kata Ibrahim.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat unggahan akun X resminya pada Minggu (21/9), mengatakan bahwa terdapat lebih dari 1.500 serangan pesawat tanpa awak, 1.280 bom udara berpemandu, hingga 50 rudal dari berbagai tipe. Ribuan komponen asing ditemukan dari persenjataan tersebut, lebih dari 132.000 komponen, dari banyak negara antara lain Eropa, AS, China, Jepang dan puluhan negara lainnya.

    Menurut Zelenskyy, seluruh teknologi tersebut membantu Rusia menciptakan senjata dalam skala besar. Dirinya menganggap apabila Rusia tidak dihentikan, itu pasti akan menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.

    Karena itu, dirinya mendorong pemberian paket sanksi ke-19 dari Uni Eropa terhadap Rusia dengan melakukan blokir seluruh rute pasokan persenjataan, hingga menekan berbagai negara dan perusahaan yang membantu mereka.

    Seperti dilaporkan Anadolu, pada hari ini para pemimpin dari berbagai dunia akan berkumpul di New York, AS, dalam Sidang Majelis Umum, yang akan berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian masalah Palestina. Sesi kali ini diperkirakan akan menyaksikan pengakuan Negara Palestina oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.

    Adapun rezim Zionis Israel menegaskan pesan bahwa mereka dapat membalas dengan pencaplokan untuk mencegah negara-negara tersebut mengakui Palestina. Untuk pemerintah AS, tak secara terbuka menentang rencana Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa mereka telah “memperingatkan” Eropa dan negara-negara lain tentang langkah pengakuan apapun yang mungkin mereka ambil dengan mengatakan negara-negara itu bisa menghadapi respons keras dari otoritas Netanyahu.

    Pernyataan Rubio menunjukkan AS takkan mengambil tindakan langsung untuk mencegah potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Menlu AS mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Eropa akan mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.

    Pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Ibrahim, berasal pula dari ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) sebesar 25 basis points (bps) sebesar 80 persen di bulan Oktober 2025.

    “Para ekonom mengatakan bahwa kemungkinan besar (suku bunga) itu akan diturunkan. Kashkari (Pejabat The Fed Neel Kaskhari) pun juga mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk menurunkan suku bunga yang kita tahu sebelumnya (Kashkari) begitu kuat untuk mempertahankan suku bunga,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Inggris Cs Akui Palestina, 2 Menteri Israel Desak Pencaplokan Tepi Barat

    Inggris Cs Akui Palestina, 2 Menteri Israel Desak Pencaplokan Tepi Barat

    Tel Aviv

    Dua menteri kontroversial Israel mendesak aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat setelah empat negara Barat, yang terdiri atas Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Pengakuan oleh keempat negara itu, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), diumumkan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi masing-masing negara pada Minggu (21/9). Langkah itu didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    “Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” cetus Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, menggunakan nama sebutan Israel untuk Tepi Barat.

    “Saya bermaksud untuk mengajukan proposal penerapan kedaulatan pada rapat kabinet mendatang,” imbuh Ben Gvir yang dikenal kontroversial.

    Senada dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mencetuskan aneksasi terhadap Tepi Barat. Sosok Smotrich sudah berulang kali menyerukan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

    “Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus secara permanen kebodohan negara Palestina dari agenda,” kata Smotrich dalam pernyataannya.

    “Bapak Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” ujarnya, dalam pernyataan yang ditujukan untuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu menyebut pengakuan yang diberikan keempat negara itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”. Dia juga menegaskan bahwa “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan”.

    Dalam pidato di hadapan kabinetnya, Netanyahu menegaskan Israel akan menentang langkah itu dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan depan.

    “Kita juga perlu berjuang, baik di PBB maupun di semua arena lainnya, melawan propaganda palsu yang ditujukan kepada kita dan melawan seruan untuk negara Palestina, yang akan membahayakan keberadaan kita dan menjadi imbalan yang absurd bagi teroris,” tegasnya.

    “Komunitas internasional akan mendengar dari kita tentang masalah ini dalam beberapa hari mendatang,” imbuh Netanyahu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    GELORA.CO -Pengakuan resmi atas kenegaraan Palestina oleh sejumlah negara Eropa pada Minggu, 21 September 2025, menuai kecaman dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu bahkan menuduh Australia, Inggris, dan Prancis telah memberikan “hadiah” kepada Hamas. 

    “Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan,” ujarnya, dikutip dari Associated Press, Senin 22 September 2025.

    Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada Jumat mendatang sebelum bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Ia mengatakan, tanggapan resmi Israel akan diumumkan setelah kunjungan tersebut.

    Sebagai respons, Netanyahu juga mengancam akan mengambil langkah sepihak, termasuk kemungkinan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    Sebelumnya, Australia, Inggris dan Kanada secara resmi mengakui kenegaraan Palestina. Sebuah langkah yang kemudian disusul oleh Portugal

  • Netanyahu Sebut Israel Tak Sudi Hidup Berdampingan dengan Palestina

    Netanyahu Sebut Israel Tak Sudi Hidup Berdampingan dengan Palestina

    GELORA.CO  – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pengakuan negara Palestina yang diumumkan banyak negara Barat pada Minggu (21/9/2025).

    Dia menegaskan penolakan terhadap solusi dua negara seraya menegaskan bahwa Israel tidak sudi hidup berdampingan dengan Palestina. Menurut Netanyahu, gagasan negara Palestina merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi Israel.

    “Tidak akan ada negara Palestina. Saya akan memberikan jawaban atas upaya terbaru untuk memaksakan negara teroris di jantung negara kami sekembalinya dari Amerika Serikat,” ujarnya, dikutip dari Sputnik, Senin (22/9/2025).

    Netanyahu juga melontarkan kritik keras terhadap Inggris, Kanada, dan Australia yang baru saja mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina. Menurut dia, langkah itu justru memperkuat Hamas.

    “Anda memberi terorisme imbalan sangat besar,” kata Netanyahu.

    Selain itu, dia menegaskan Israel akan terus melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, meski dunia internasional berulang kali mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Gelombang pengakuan negara Palestina terus meluas. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal sudah menyatakan dukungan resmi. Lebih banyak negara lain akan mengumumkan pengakuan serupa di Sidang Umum PBB ke-80 pekan ini

  • Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Jakarta

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK), Sir Keir Starmer, mengumumkan sikap UK yang mengakui negara Palestina, pada Minggu (21/09) sore waktu setempat.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan tegas sebagai perdana menteri negara besar ini, bahwa Kerajaan Bersatu secara resmi mengakui negara Palestina,” ucap Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    “Hari ini kami bergabung dengan lebih dari 150 negara yang mengakui negara Palestina,” lanjut Starmer seraya mengatakan bahwa langkah ini merupakan “janji kepada rakyat Palestina dan Israel bahwa akan ada masa depan yang lebih baik”.

    “Saya tahu betapa kuatnya perasaan yang ditimbulkan oleh konflik ini,” tambah Starmer.

    “Kita telah menyaksikannya di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, dan dalam percakapan kita dengan teman dan keluarga. Hal ini telah menciptakan perpecahan, beberapa orang telah menggunakannya untuk memicu kebencian dan ketakutan, tetapi itu tidak menyelesaikan apa pun.

    “Kita tidak hanya harus menolak kebencian, kita harus melipatgandakan upaya kita untuk memerangi kebencian dalam segala bentuknya.”

    Starmer melanjutkan dengan mengatakan bahwa krisis buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah.

    “Kelaparan dan kehancuran ini benar-benar tak tertahankan.”

    Puluhan ribu orang telah tewas, katanya, termasuk orang-orang yang sedang mengumpulkan makanan dan air.

    “Kematian dan kehancuran ini membuat kita semua ngeri,” katanya.

    Beberapa anak yang sakit dan terluka telah dievakuasi, ujarnya. UK juga telah meningkatkan dukungan bantuan kemanusiaantetapi “bantuan yang sampai masih jauh dari cukup”.

    Starmer menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan di perbatasan.

    “Hentikan taktik kejam ini dan biarkan bantuan mengalir deras,” cetusnya.

    Israel sebelumnya membantah adanya pembatasan bantuan.

    Soal Hamas, Starmer menolak anggapan bahwa sikap UK mengakui negara Palestina memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut.

    “Seruan kami untuk solusi dua negara yang sejati adalah kebalikan dari visi [Hamas] yang penuh kebencian,” tambahnya.

    “Solusi ini bukanlah hadiah bagi Hamas,” tambahnya.

    Karena itu, menurut Starmer, berarti Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Palestina dan tidak akan memiliki peran dalam keamanan Palestina.

    Langkah UK mengakui negara Palestina ditempuh pula oleh Kanada, Australia, dan Portugal, serta diikuti pula oleh Prancis.

    Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan “Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kerja sama dalam membangun harapan perdamaian di masa depan bagi negara Palestina dan negara Israel.”

    Hal senada diutarakan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    “Australia mengakui legitimasi dan aspirasi rakyat Palestina sejak lama dalam membentuk negara mereka sendiri,” sebut Albanese dalam keterangan tertulis.

    ReutersSebuah keluarga Palestina mengungsi dari Kota Gaza akibat operasi militer Israel, pada Minggu (21/09).

    Keputusan ini menuai kritik keras dari pemerintah Israel, keluarga sandera yang ditawan di Gaza, dan beberapa anggota partai konservatif.

    Menanggapi hal ini, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (21/09), mengatakan negara Palestina “tidak akan terwujud”.

    Dia berujar bahwa dia memiliki “pesan yang jelas” kepada para pemimpin yang telah menyatakan pengakuan.

    “Kalian memberikan hadiah yang sangat besar kepada terorisme”.

    Sebaliknya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan itu.

    Hal itu telah dikonfirmasi oleh Starmer dalam suratnya kepada Abbas, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Pada Juli lalu, Starmer menyatakan pemerintah UK akan mengakui negara Palestina pada September kalau Israel tidak mengambil “langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza.”

    Starmer mengatakan Israel harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menyetujui gencatan senjata, berkomitmen pada perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai kembali pasokan bantuan.

    Jika Israel tidak melaksanakan persyaratan-persyaratan tersebut, menurut PM Starmer, UK akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September.

    Pemerintah UK sebelumnya mengatakan pengakuan negara Palestina harus diputuskan ketika langkah tersebut bisa memberikan dampak maksimal sebagai bagian dari proses perdamaian.

    Pengakuan terhadap negara Palestina sudah lama diperjuangkan oleh banyak anggota Partai Buruh di UK.

    Perdana Menteri Starmer berada di bawah tekanan yang makin besar untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel, terutama dari kelompok sayap kiri partainya.

    Sesaat sebelum berpidato pada Juli lalu, lebih dari separuh anggota parlemen Partai Buruh menandatangani surat yang menyerukan agar pemerintah UK segera mengakui negara Palestina.

    Apa maknanya pengakuan negara Palestina?

    Paul Adams, Koresponden diplomatik BBC

    Palestina adalah negara yang ada dan tidak ada.

    Palestina mendapat pengakuan dari berbagai negara, perwakilan diplomatik di luar negeri, dan tim atlet yang bersaing dalam sejumlah kompetisi olahraga, termasuk Olimpiade.

    Namun, karena pertikaian yang berkepanjangan dengan Israel, ada beberapa hal yang tidak dimiliki Palestina:

    Tidak ada batas wilayah yang disepakati secara internasional

    Tidak ada ibu kota

    Tidak ada tentara resmi

    Akibat pendudukan militer Israel di Tepi Barat, Otoritas Palestina yang dibentuk setelah perjanjian damai pada tahun 1990-an, tidak sepenuhnya mengendalikan tanah atau rakyatnya.

    Gaza, yang sekarang diduduki Israel kekuatan pendudukan, dilanda serangan Israel.

    Mengingat status Palestina sebagai semacam negara semu, pengakuan terhadap negara Palestina bersifat simbolis.

    Pengakuan tersebut mewakili pernyataan moral dan politik yang kuat, tetapi secara konkret hanya sedikit perubahan di lapangan.

    Namun, simbolismenya kuat.

    Sebagaimana yang ditunjukkan oleh mantan Menteri Luar Negeri UK, David Lammy, dalam pidatonya di PBB Juli lalu, “Britania memikul beban tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara”.

    Respons Israel dan AS

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi pengumuman UK dengan menulis di media sosial: “Sebuah negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Britania BESOK.”

    “Pemberian konsesi terhadap teroris jihadis selalu gagal. Itu juga akan membuat Anda gagal. Itu tidak akan terjadi.”

    Pemerintah Israel saat ini menentang langkah-langkah menuju solusi dua negara.

    Di Washington DC, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dirinya dan Starmer “tidak pernah membahasnya” selama pertemuan di Skotlandia pada Senin (28/07).

    Ketika ditanya apakah ia tahu pernyataan PM Starmer akan keluar, Trump mengatakan: “Anda bisa berargumen… bahwa Anda memberi penghargaan kepada Hamas jika Anda melakukan itu. Dan saya rasa mereka [Hamas] tidak seharusnya diberi penghargaan.”

    AS dan sejumlah negara Eropa telah menegaskan hanya akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari langkah-langkah menuju resolusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik.

    Negara mana saja yang sudah mengakui negara Palestina?

    Sekitar 139 negara telah secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk Indonesia.

    Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988.

    Irlandia, Norwegia, dan Spanyol sudah menempuh langkah tersebut secara resmi mulai 28 Mei 2024 guna memberikan tekanan diplomatik untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

    Perwakilan Palestina saat ini memiliki hak terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB, dan wilayah tersebut juga diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Liga Arab.

    Sejumlah kalangan yang skeptis berpendapat bahwa pengakuan tersebut hanya akan menjadi isyarat simbolis jika kepemimpinan dan luasnya negara Palestina tidak dibahas terlebih dahulu.

    (ita/ita)

  • Hamas Sambut Inggris Cs Akui Negara Palestina, Desak Israel Setop Gempur Gaza

    Hamas Sambut Inggris Cs Akui Negara Palestina, Desak Israel Setop Gempur Gaza

    Jakarta

    Hamas menyambut terbuka sikap negara-negara Barat yang mengakui negara Palestina. Kelompok Hamas menilai hal itu sebagai kemenangan warga Palestina.

    “Perkembangan ini merupakan kemenangan bagi hak-hak Palestina dan keadilan perjuangan kami,” kata pejabat senior Hamas Mahmud Mardawi dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    Dia mengatakan pengakuan dari negara barat terhadap negara Palestina merupakan bukti keteguhan rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah airnya.

    “Sejauh apa pun pendudukan melakukan kejahatannya, mereka tidak akan pernah bisa menghapus hak-hak nasional kami,” ujar Mardawi.

    Pernyataan itu disampaikan Hamas pada Minggu (21/9). Usai adanya pengakuan dari negara Barat terhadap negara Palestina, Hamas juga mendesak Israel segera menghentikan operasi militernya di jalur Gaza.

    “Langkah-langkah tersebut harus mencakup penghentian segera perang genosida yang dilancarkan terhadap rakyat kami di Jalur Gaza dan menghadapi proyek-proyek aneksasi dan Yahudisasi yang sedang berlangsung di Tepi Barat dan Yerusalem,” kata kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Sejauh ini ada empat negara yang telah secara resmi mengumumkan mengakui negara Palestina. Keempat negara itu mulai dari Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal. Pengumuman itu disampaikan oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri masing-masing negara pada Minggu (21/9)

    (ygs/yld)

  • Inggris, Kanada dan Australia Akui Negara Palestina, Netanyahu Respons Sinis

    Inggris, Kanada dan Australia Akui Negara Palestina, Netanyahu Respons Sinis

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, buka suara usai Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan secara resmi mengakui negara Palestina. Netanyahu menilai pengakuan itu tidak akan berdampak pada berdirinya Palestina sebagai negara yang merdeka.

    “Saya punya pesan yang jelas bagi para pemimpin yang mengakui negara Palestina setelah pembantaian mengerikan pada 7 Oktober: Anda memberikan imbalan besar kepada teror,” kata Netanyahu dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Dan saya punya pesan lain untuk Anda: itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada negara Palestina yang didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” sambungnya.

    Netanyahu mengatakan pengakuan dari negara-negara Barat itu tidak akan menyurutkan Israel dalam menduduki wilayaH Tepi Barat. Dia menjamin operasi di wilayah tersebut akan diperluas.

    “Kami telah melakukannya dengan tekad dan kebijaksanaan politik. Lebih lanjut, kami telah menggandakan permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria dan kami akan terus melanjutkan langkah ini,” ujarnya. Israel menggunakan istilah Yudea dan Samaria dalam menamakan wilayah Tepi Barat.

    Dilansir CNN, Netanyahu berjanji Israel akan memberikan langkah lanjutan dari pengakuan Inggris cs sepulangnya dari Amerika Serikat pekan ini.

    “Tanggapan terhadap upaya terbaru untuk memaksakan negara teror kepada kami di jantung tanah kami akan diberikan setelah saya kembali dari Amerika Serikat. Tunggu saja,” tambah Netanyahu.

    Inggris cs Umumkan Akui Negara Palestina

    Inggris secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari ini.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari “upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, hari ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    (ygs/ygs)

  • Menteri Israel Geram Usai Inggris-Kanada Akui Negara Palestina

    Menteri Israel Geram Usai Inggris-Kanada Akui Negara Palestina

    Jakarta

    Inggris, Kanada, hingga Australia telah mengumumkan secara resmi pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Sikap negara-negara barat ini memantik amarah dari para Menteri sayap kanan Israel.

    “Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria dan pembubaran penuh Otoritas Palestina,” kata Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Yudea dan Samaria merupakan istilah yang dipakai Israel dalam menamakan wilayah Tepi Barat yang mereka duduki. Ben Gvir mengatakan pihaknya akan mengajukan proposal di sidang kabinet mendatang agar wilayah itu secara resmi disahkan menjadi bagian otoritas pemerintah Israel.

    “Saya bermaksud mengajukan proposal penerapan kedaulatan pada rapat kabinet mendatang,” katanya.

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, juga menyerukan aneksasi di Tepi Barat. Dia mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengambil sikap usai pengakuan resmi dari Inggris cs terhadap negara Palestina.

    “Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus selamanya kebodohan negara Palestina dari agenda,” kata Smotrich di X.

    “Tuan Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” tulisnya.

    Inggris cs Umumkan Akui Negara Palestina

    Inggris secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari ini.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari “upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, hari ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    (ygs/lir)

  • AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan dengan negara-negara Teluk mengenai kemungkinan mereka dapat mengelola Gaza setelah perang berakhir. Hal ini diungkapkan oleh Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee pada hari Jumat (19/9) waktu setempat.

    Huckabee mengatakan telah ada pembicaraan seputar struktur pemerintahan sementara yang melibatkan negara-negara Teluk, di mana AS kemungkinan mengambil peran pengawasan, dengan keputusan mengenai pengaturan permanen yang akan dibuat kemudian.

    “Ini masih dalam tahap diskusi. Ini bukan sesuatu yang telah disetujui oleh pemerintah, oleh Israel, oleh siapa pun. Saya tidak familiar dengan apa pun yang siap ditandatangani,” ujarnya, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025).

    Huckabee tidak mengatakan kapan pembicaraan tersebut berlangsung atau negara-negara Teluk mana yang terlibat.

    Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah berdiskusi dengan AS dan Israel untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara pascaperang di Gaza yang melibatkan Otoritas Palestina. Kemudian pada bulan Mei, dilaporkan bahwa AS telah membahas secara terpisah kemungkinan untuk memimpin pemerintahan sementara pascaperang.

    Otoritas Palestina (PA) yang menjalankan pemerintahan sipil terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan dipaksa keluar dari Gaza oleh Hamas pada tahun 2007, menyatakan siap untuk memerintah Gaza dengan dukungan internasional.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang keterlibatan PA dan mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina. Pembentukan negara semacam itu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan UEA untuk berpartisipasi dalam rencana Gaza pascaperang.

    Netanyahu juga telah menyatakan bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan secara keseluruhan di samping pemerintahan sipil yang dipimpin Arab. Namun, pihak lain dalam koalisi sayap kanannya ingin mencaplok Gaza.

    Huckabee mengatakan AS tidak akan bergabung dengan rencana apa pun dengan PA, jika terus melakukan pembayaran kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam apa yang disebut AS sebagai tindakan terorisme.

    “Mengapa kita memaksakan sesuatu yang melanggar hukum kita sendiri? Kita tidak akan pernah melakukannya,” katanya dalam sebuah wawancara.

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang ingin mencaplok Gaza, minggu ini mengatakan bahwa ia sedang bernegosiasi dengan AS tentang bagaimana membagi Gaza setelah perang berakhir. Huckabee mengatakan ia tidak mengetahui adanya pembicaraan semacam itu.

    Lihat juga Video: Trump Tak Setuju dengan PM Inggris untuk Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)