Negara: Tanzania

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tanzania dalami pengelolaan kilang LNG Indonesia di Sulteng

    Tanzania dalami pengelolaan kilang LNG Indonesia di Sulteng

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi pemerintah Republik Tanzania mengunjungi kilang PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, untuk mendalami pengelolaan kilang tersebut.

    “Kami belajar banyak dari DSLNG yang sudah terdepan dalam pengelolaan LNG,” ujar Senior Engineer Petroleum Department dari Kementerian Energi Tanzania Philemon Meddah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Delegasi yang berkunjung terdiri atas tim Kementerian Energi Tanzania, Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC), dan mitra dari Japan International Cooperation Agency (JICA), didampingi perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI.

    Kunjungan tersebut, diungkapkannya, sebagai tindak lanjut setelah kunjungan perdana Delegasi Government Negotiating Team (GNT) Republik Tanzania pada Desember 2024.

    Dalam kunjungan tersebut, diskusi difokuskan pada aspek teknis pengelolaan kilang LNG, aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi keandalan operasi kilang, pengelolaan lingkungan hidup, dan keterlibatan masyarakat yang diterapkan oleh DSLNG.

    Operation Director DSLNG Betantyo Madyantoro menyambut kunjungan lanjutan ini.

    “Kami merasa terhormat menerima kunjungan kedua dari Delegasi Pemerintah Republik Tanzania. Ini menunjukkan bahwa model pengelolaan LNG di DSLNG dapat menjadi referensi internasional. Semoga kunjungan ini terus memperkuat hubungan baik antara kedua negara, khususnya di sektor energi,” ucapnya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Gunung dengan Biaya Pendakian Termahal, Ada dari RI?

    6 Gunung dengan Biaya Pendakian Termahal, Ada dari RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia — Mendaki gunung menjadi salah satu kegiatan yang memacu andrenalin. Dengan medan yang ekstrem, mendaki gunung membutuhkan peralatan dan persiapan yang tidak murah.

    Persiapannya meliputi banyak hal, baik itu kesehatan fisik, mental, juga finansial. Tantangan fisik bukan satu-satu halangan seseorang tidak jadi menggapai mimpinya untuk sampai di puncak gunung-gunung raksasa.

    Mendaki beberapa puncak paling aspiratif di dunia memerlukan biaya hingga ribuan euro bahkan dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp1,2 miliar untuk satu perjalanan.

    Biaya itu termasuk untuk keperluan bergabung dengan grup pendakian berpemandu, serta berapa banyak peralatan yang diperlukan untuk dibeli atau disewa.

    Tak hanya biaya pendukung untuk mendaki, beberapa gunung di berbagai belahan dunia harus menerapkan tarif tinggi untuk para pendaki yang akan mendaki gunung tersebut.

    Biaya untuk menaklukkan beberapa gunung tertinggi dan paling ikonik di dunia bisa sangat tinggi, terutama karena faktor akses, logistik, izin, dan pemandu lokal.

    Lalu, gunung mana saja yang menerapkan biaya pendakian paling mahal di dunia? Berikut ini data yang dikumpulkan CNBC Indonesia Research:

    1. Gunung Everest (Nepal)

    Gunung Everest yang merupakan tertinggi di dunia ini terkenal dengan biaya pendakiannya yang bisa mencapai US$ 40.000 hingga US$ 100.000 per orang.

    Faktor yang membuat mahal adalah izin pendakian dari pemerintah Nepal yang kini mencapai US$ 15.000 atau sekitar Rp 243,75 juta, biaya logistik, pemandu Sherpa, peralatan khusus, serta asuransi.

    2. Gunung Vinson, Antartika

    Terletak di benua Antartika, Gunung Vinson memiliki biaya pendakian sekitar US$ 30.000 hingga US$ 45.000. Biaya tinggi ini disebabkan oleh lokasi yang ekstrem dan terpencil, logistik penerbangan, serta kebutuhan untuk peralatan khusus untuk bertahan hidup di cuaca ekstrem.

    3. Gunung Denali, Alaska, Amerika Serikat

    Dengan biaya sekitar US$ 8.000 hingga US$ 12.000, Denali di Alaska merupakan salah satu gunung termahal untuk didaki. Biaya pendakian ini meliputi izin pendakian, transportasi ke lokasi terpencil, serta logistik yang diperlukan untuk mendaki gunung tertinggi di Amerika Utara ini.

    4. Gunung Aconcagua, Argentina

    Biaya pendakian Aconcagua berkisar antara US$ 4.000 hingga US$ 7.000. Sebagai gunung tertinggi di Amerika Selatan, biaya yang besar ini mencakup izin pendakian, transportasi, serta akomodasi di base camp.

    5. Gunung Kilimanjaro, Tanzania

    Kilimanjaro, sebagai gunung tertinggi di Afrika, memiliki biaya pendakian antara US$ 2.000 hingga US$ 6.000. Harga ini mencakup izin masuk taman nasional, pemandu lokal, dan logistik untuk mendaki gunung ini.

    6. Gunung Elbrus, Rusia

    Gunung tertinggi di Eropa ini memerlukan biaya sekitar US$ 2.000 hingga US$ 5.000. Biaya tersebut termasuk izin pendakian, pemandu, serta transportasi dan akomodasi di wilayah pegunungan Kaukasus.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Antisipasi Meluasnya Konflik Iran dan Israel, Pertamina Evakuasi Pekerja dari Irak

    Antisipasi Meluasnya Konflik Iran dan Israel, Pertamina Evakuasi Pekerja dari Irak

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) akhirnya mengevakuasi tujuh orang pekerja dari wilayah rawan konflik di Timur Tengah, khususnya di Basra, Irak.

    Proses evakuasi pekerja yang dilakukan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang minyak, gas alam, dan energi dengan lingkup kerja luar neger ini sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan.

    Plt Direktur Utama PIEP, Julius Wiratno menjelaskan bahwa proses evakuasi telah dimulai secara bertahap sejak 19 Juni 2025, menyusul potensi meluasnya konflik antara Iran dan Israel yang dapat berdampak pada keamanan operasional di Irak dan sekitarnya.

    “Evakuasi dilakukan melalui jalur darat dari Basra ke Kuwait, yang dinilai lebih aman. Selanjutnya, tujuh perwira [pekerja Pertamina] diterbangkan ke Indonesia dan telah tiba dengan selamat di Jakarta pada 23 Juni,” kata Julius dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

    Terkait dengan pemulangan karyawan ke Indonesia, PIEP sebelumnya telah menjalin komunikasi dan koordinasi erat dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Timur Tengah, KBRI Baghdad dan KBRI Kuwait, serta Kedutaan Kuwait di Jakarta. “Koordinasi juga dilakukan dengan Perlindungan Warga Negara Indonesia [PWNI] untuk memastikan kelancaran evakuasi,” tuturnya.

    Sejalan dengan itu, imbuhnya, PIEP juga terus memantau kondisi geopolitik di wilayah operasi, termasuk lapangan West Qurna 1 di Irak yang dikelola bersama PetroChina, serta lapangan MLN di Aljazair.

    Julius mengungkapkan bahwa untuk saat ini kegiatan operasional di Aljazair masih berjalan normal berdasarkan hasil kajian risiko, tetapi perusahaan tetap memperhitungkan rute perjalanan paling aman dalam setiap rotasi personel.

    Secara keseluruhan, seluruh lapangan di zona operasi PIEP—termasuk di Irak, Aljazair, dan Malaysia—masih beroperasi seperti biasa dengan pengawasan ketat.

    “Peningkatan tensi di Timur Tengah dan global menjadi perhatian serius bagi kami. PIEP terus melakukan pemantauan berkala dan penyesuaian strategi mitigasi risiko, termasuk melalui country risk assessment untuk memastikan keberlangsungan bisnis sekaligus keselamatan para perwira kami,” kata Julius.

    Adapun, PIEP tak hanya fokus pada teknis evakuasi karyawan tetapi juga memberikan perhatian khusus pada keluarga pekerja.

    Syamsu Yudha, Country Manager PT Pertamina Irak EP (PIREP) menerangkan bahwa perusahaan secara intensif menjaga komunikasi dengan keluarga pekerja serta memastikan bahwa setiap anggota keluarga memahami rencana dan tahapan proses evakuasi pekerja.

    “Di tengah ketidakpastian, serta terbatasnya jalur komunikasi di lapangan, komunikasi dengan keluarga menjadi hal yang sangat penting. Kami memahami kekhawatiran mereka, dan berupaya menjaga ketenangan para keluarga di Tanah Air,” tuturnya.

    Salah satu momen yang menyentuh adalah saat keluarga menerima kabar bahwa para perwira Pertamina di Irak telah melintasi perbatasan dengan selamat. “Itu bukan hanya kabar baik, tapi juga kabar yang menenangkan hati mereka,” ujarnya.

    Sebanyak tujuh orang karyawan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) yang bekerja di Irak berhasil dipulangkan ke Tanah Air. /Istimewa-PIEP

    Setali tiga uang, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen dalam menjaga keselamatan para perwira di luar negeri, khususnya di wilayah konflik di Irak dan Kawasan Timur Tengah lainnya.

    “Pertamina memastikan perwira yang bertugas di wilayah Timur Tengah sudah tiba di Indonesia dengan aman,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, PIEP didirikan berdasarkan kebutuhan untuk mengelola aset-aset internasional dengan fokus utama yaitu mengelola aset luar negeri yang dimiliki Pertamina.

    Didirikan pada 18 November 2013, PIEP melakukan inovasi dalam mengakuisisi dan mengelola lapangan migas overseas serta mencari sumber-sumber migas di berbagai negara.

    Hingga saat ini, Pertamina telah memiliki aset lapangan migas luar negeri yang tersebar di 11 negara yaitu Aljazair, Malaysia, Irak, Prancis, Italia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan Venezuela.

  • Ratusan Anak Muda di Dunia Berkumpul, Hadapi AI di Masa Depan

    Ratusan Anak Muda di Dunia Berkumpul, Hadapi AI di Masa Depan

    Jakarta

    Seiring dengan perkembangan teknologi AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan) yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda saat ini. Tak sedikit kekhawatiran muncul, seperti manusia akan tergantikan oleh AI di masa mendatang.

    CEO IDNextLeader, Aulia Pradipta Prabandaru mengungkapkan bahwa kepemimpinan masa kini tidak lagi bertumpu pada kekuasaan, melainkan pada keberanian untuk terhubung dan menciptakan dampak nyata.

    “Di tengah dunia yang dipenuhi ketidakpastian dan percepatan teknologi, generasi muda harus mampu memanusiakan inovasi-mengubah algoritma menjadi empati dan teknologi menjadi alat perdamaian,” ujarnya.

    Sementara itu, Fadli Rahman, Advisor IDNextLeader sekaligus Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membangun pemahaman isu-isu strategis global yang relevan sembari membangun jejaring global.

    “Anak muda harus mampu menyerap ilmu, memperluas relasi, dan bertransformasi sebagai inovator sekaligus pencipta solusi. Karena anak muda lah yang berada di garis depan perubahan global,” ungkapnya.

    Persoalan tersebut kemudian dibahas melalui IDNextLeader didukung oleh PT Surya Sarana Dinamika dan Bank Indonesia Jakarta menyelenggarakan forum internasional bertajuk “We Are The World 2025” di Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta.

    Acara ini diikuti oleh 250 peserta dan mempertemukan tokoh-tokoh muda dari berbagai negara. Mulai dari Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, Iran, Kanada, Palestina,Gambia, Tanzania, Filipina, Afghanistan, Sierra Leone, Pakistan, Ethiopia, Kamerun,⁠ Nigeria, ⁠ Jepang, India, ⁠ Malaysia, ⁠ Zanzibar, Inggris, ⁠ Malawi, ⁠ Timor Leste, ⁠ Vietnam, Swediahingga Amerika Serikat-dalam diskusi lintas budaya bertema “Advancing Peace ThroughTechnology: AI and Digital Global Talent For Digital Harmony.”

    Forum ini bertujuan meningkatkan pemahaman lintas budaya sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), dalam bidang keuangan digital(fintech) dan kesehatan digital (digital health). Melalui serangkaian diskusi dan sesi interaktif, para peserta juga dibekali keterampilan komunikasi antarbudaya dan pemikiran kritis untuk menciptakan kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah ekosistem global yang kian kompleks.

    Forum ini terbagi dalam tiga panel paralelt, yaituFinTech and Financial Inclusion bersama Muhammad Zaydan Musyaffa (Analis Yunior KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta), Citra Handayani Nasruddin (Tech For Good Institute Singapore) dan Sherren Chen (Chairperson of the Shanghai University Alumni Association in Indonesia And Founder of Happy Learning Mandarin Centre).

    Panel kedua, Digital and AI Machine Learning Potential in Youth’ s Future Daily Life bersama Krismassion Prihationo (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia), Erlando Sulistia (Vice President PT. Informasi Geo Sistem) dan Wafa Taftazani (General Manager, Indonesia at Tools for Humanity / World).

    Dan ketiga, Digital Health and Telemedicine bersama Setiaji (Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), dr. Laila Rahmah (Pendiri Medulla & Master Student in Digital Health) dan Winson Lee (Asisten Direktur PT. Oase Teknologi Asia).

    Acara ditutup secara simbolis dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara IDNext Leader dengan PT Surya Sarana Dinamika dan Tech For Good Institute, serta pembacaan deklarasi perdamaian oleh seluruh peserta sebagai wujud nyata komitmen global generasi muda untuk membangun dunia yang lebih damai, inklusif dan berkelanjutan.

    (agt/asj)

  • Barantin fasilitasi ekspor santan kelapa beku Gorontalo ke China

    Barantin fasilitasi ekspor santan kelapa beku Gorontalo ke China

    Momentum ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing produk-produk Indonesia,

    Kabupaten Gorontalo (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Gorontalo memfasilitasi ekspor santan kelapa beku milik PT Millenium Agroindo Selebes seberat 52 ton dengan nilai Rp1,6 miliar ke China.

    Direktur Standar Karantina Tumbuhan Barantin Andi M. Adnan di Gorontalo, Kamis mengatakan, pelepasan ekspor tersebut adalah langkah awal yang sangat penting untuk membuka gerbang bagi produk-produk pertanian Gorontalo lainnya untuk juga bisa menembus pasar internasional.

    “Momentum ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing produk-produk Indonesia,” ucap dia.

    Andi M Adnan menjelaskan, Badan Karantina Indonesia berkomitmen penuh untuk terus mendukung dan memfasilitasi para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi permintaan pasar global yang semakin kompetitif.

    Ia mengatakan, produk ekspor dari Gorontalo harus bebas dari organisme pengganggu tumbuhan

    karantina (OPTK), hama penyakit hewan karantina (HPHK), dan hama penyakit ikan karantina (HPIK).

    Untuk itu Badan Karantina Indonesia berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu dan keamanan ekspor.

    “Kenapa kami berani mengatakan Badan Karantina bisa memberikan jaminan, Karena pertama kali yang mengetahui syarat ekspor ke luar negeri itu selalu melalui karantina. Mutu ekspor itu adalah dokumen karantinanya. Seluruh dunia mengakui itu,” ucap Andi.

    Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Gorontalo Ende Dezeanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan proses pemeriksaan dan sertifikasi untuk komoditas yang diekspor tersebut.

    “Proses ini meliputi pengujian laboratorium untuk memastikan santan kelapa bebas dari cemaran mikroorganisme berbahaya dan telah memenuhi standar kualitas dan persyaratan ekspor negara tujuan,” katanya.

    Selain itu, aspek pengemasan juga menjadi perhatian utama untuk menjamin produk tiba di negara tujuan dalam kondisi prima, tambahnya.

    Ende mengatakan bahwa eksportir santan harus terdaftar pada General Administration of Custom of the Peoples’s Republic of China (GACC) terlebih dahulu agar dapat melakukan ekspor ke China. Hal itu wajib bagi eksportir bahan pangan utama yang akan ekspor ke sana.

    Berdasarkan data Best-Trust periode Januari hingga Juni 2025, Karantina Gorontalo telah melakukan fasilitasi ekspor santan kelapa sebanyak 27 kali dengan volume 745 ton tujuan China, Malaysia, Selandia Baru, Kenya, Sri Lanka, dan Tanzania dengan nilai ekonomi mencapai Rp329 miliar.

    Alat berat mengangkat kontainer berisi komoditas santan kelapa beku di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis (19/6/2025). PT Millenium Agrindo Selebes melakukan ekspor 52 ton komoditas santan kelapa beku Gorontalo dengan nilai Rp1,6 miliar ke negara China. ANTARA/Adiwinata Solihin

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • WHO Perpanjang Status Darurat Global Mpox! Ini Alasannya

    WHO Perpanjang Status Darurat Global Mpox! Ini Alasannya

    Jakarta

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memperpanjang status darurat kesehatan masyarakat atau public health emergency international concern (PHEIC) untuk wabah Mpox (semula dikenal sebagai cacar monyet), menyusul rekomendasi dari Komite Darurat Peraturan Kesehatan Internasional atau International Health Regulation (IHR 2005), dalam keputusan pertemuan keempat pada 5 Juni 2025.

    Pertemuan yang berlangsung selama lima jam ini menilai lonjakan kasus Mpox sepanjang 2024 dan awal 2025 yang menunjukkan transmisi berkelanjutan di berbagai wilayah dunia.

    Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyetujui rekomendasi komite terkait situasi mpox masih memenuhi kriteria darurat global, dan merilis serangkaian rekomendasi sementara yang direvisi untuk memperkuat respons negara-negara.negara pihak dalam beberapa hari mendatang,” kata Dr. Tedros.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota dan penasihat Komite atas kontribusi mereka. Hasil lengkap pertemuan ini akan dibagikan kepada negara-negara,” terang dia dalam keterangan tertulis di situs resmi WHO, dikutip Selasa (10/6/2025).

    Rekomendasi ini ditujukan kepada negara-negara yang mengalami transmisi komunitas atau memiliki kasus mpox yang berkaitan dengan perjalanan. Mereka diminta mengimplementasikan langkah-langkah tambahan di samping pedoman tetap yang telah berlaku. Rekomendasi ini berada dalam kerangka Strategis WHO 2024-2027 untuk pencegahan dan pengendalian mpox.

    “Dengan keputusan ini, WHO menegaskan bahwa meskipun dunia telah membuat kemajuan dalam pengendalian mpox, tantangan global masih nyata. Status darurat yang diperpanjang ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan dan respons kolektif dalam menghadapi penyakit yang masih terus mengancam populasi rentan di berbagai belahan dunia,” lanjut WHO.

    Sebagai catatan, wabah global mpox klade II yang sedang berlangsung telah menyebabkan lebih dari 100.000 kasus di 122 negara, termasuk 115 negara tempat Mpox sebelumnya tidak dilaporkan. Wabah ini disebabkan oleh subklade IIb.

    Terdapat wabah mpox klade I di Afrika Tengah dan Timur. Klade I memiliki dua subklade, klade Ia dan klade Ib.
    Di Afrika Tengah, orang-orang tertular Mpox klade Ib melalui kontak dengan hewan liar yang terinfeksi, baik yang mati maupun hidup, penularan di rumah tangga, atau perawatan pasien, sebagian besar kasus telah dilaporkan pada anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun.

    Subklade Ib baru-baru ini diidentifikasi di Republik Demokratik Kongo timur dan telah menyebar melalui kontak seksual intim dan dewasa antara berbagai demografi, termasuk penyebaran heteroseksual dengan pekerja perdagangan seks. Sejauh ini, klade Ib memiliki tingkat kematian kasus yang lebih rendah daripada mpox klade Ia. Penyebaran lokal dan berkelanjutan dari orang ke orang dari mpox klade I telah terjadi di beberapa negara non-endemik melalui hubungan seksual, kontak rumah tangga sehari-hari, dan di lingkungan layanan kesehatan tanpa adanya alat pelindung diri.

    NEXT: Negara yang Masih Catat Kasus di Juni 2025

    Pada tanggal 2 Juni 2025, negara-negara Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Malawi, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, dan Zambia mengalami penularan virus dari manusia ke manusia yang berkelanjutan, ada juga bukti penularan berkelanjutan di Republik Afrika Tengah dan Republik Kongo.

    Negara-negara yang melaporkan kasus mpox klade I terkait perjalanan sejak tanggal 1 Januari 2024, meliputi Angola, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Irlandia, Oman, Pakistan, Qatar, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Thailand, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Zimbabwe.

    Simak Video “Mpox Mewabah di Kongo, WHO Pastikan Vaksin akan Tiba dalam Beberapa Hari”
    [Gambas:Video 20detik]

  • 2 Hewan Ini Dapat Bertahan di Danau Natron Tanzania yang Mematikan

    2 Hewan Ini Dapat Bertahan di Danau Natron Tanzania yang Mematikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Danau Natron, sebuah danau di Tanzania yang terletak di sepanjang East African Rift System, dikenal sebagai salah satu perairan paling ekstrem di dunia. Dengan kandungan kimia yang sangat keras, danau ini hampir mustahil dihuni oleh sebagian besar makhluk hidup. Namun, di balik sifatnya yang mematikan, Danau Natron justru menjadi pusat kehidupan bagi jutaan flamingo kecil.

    Danau Natron adalah danau “soda”, artinya airnya mengandung kadar natrium dan karbonat yang sangat tinggi. pH danau ini bisa mencapai 10,5—hampir setara dengan larutan amonia—sehingga airnya sangat kaustik dan dapat membakar kulit serta mata makhluk yang mencoba menyentuhnya.

    Hewan yang mati di tepi danau akan terawetkan secara alami menjadi mumi kalsifikasi akibat reaksi kimia dari garam dan mineral yang melimpah.

    Proses geologi di sekitar danau, yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik di East African Rift, menyebabkan terbentuknya natrium karbonat dan kalsium karbonat dalam jumlah besar.

    Garam dan mineral ini mengalir dari perbukitan sekitar dan masuk ke danau melalui mata air panas di dasar danau. Karena Danau Natron tidak memiliki saluran keluar ke sungai atau laut, konsentrasi kimianya tetap tinggi sepanjang tahun.

    Oasis bagi Flamingo Kecil

    Meski mayoritas makhluk hidup tak mampu bertahan di kondisi ekstrem Danau Natron, beberapa spesies justru berkembang pesat. Salah satunya adalah flamingo kecil (Phoeniconaias minor) dan ikan tilapia yang telah beradaptasi.

    Dilansir dari Live Scince, Minggu (8/6/2025) Danau Natron bahkan menjadi lokasi berkembang biak terpenting di dunia bagi flamingo kecil. Sekitar 1,5 hingga 2,5 juta flamingo—atau 75% populasi global—menetas di danau ini setiap tahunnya.

    Flamingo kecil memiliki kulit dan sisik kaki yang tebal sehingga tahan terhadap air yang kaustik. Mereka membangun sarang di pulau-pulau yang terbentuk saat musim kemarau, dan anak-anak flamingo aman dari predator karena kondisi danau yang mematikan.

    Selain sangat alkali, Danau Natron juga dangkal—hanya sekitar 0,5 meter—namun lebarnya bisa mencapai 15 kilometer.

    Suhu airnya dapat melonjak hingga 60 derajat Celsius pada musim panas. Saat danau menyusut, mikroorganisme seperti haloarchaea dan cyanobacteria berkembang biak, mewarnai air danau menjadi merah. Pigmen dari cyanobacteria inilah yang membuat bulu flamingo berwarna merah muda.

    Tempat Hewan Berubah jadi Batu

    Danau Natron sempat menjadi perhatian dunia pada 2013 ketika fotografer Nick Brandt menerbitkan foto-foto hewan yang tampak seperti “batu” di tepi danau. Bangkai burung dan kelelawar yang mati di sana diawetkan oleh natrium karbonat, menciptakan pemandangan yang unik dan mengesankan.

    Brandt menata bangkai-bangkai tersebut agar tampak “hidup kembali dalam kematian”, memperlihatkan betapa ekstremnya lingkungan Danau Natron.

    Di luar danau, ekosistem di sekitarnya yang terdiri dari rawa asin dan lahan basah tawar menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti flamingo besar, pelikan, burung unta, kerbau, dan wildebeest.

    Danau Natron membuktikan bahwa bahkan di lingkungan paling ekstrem sekalipun, kehidupan tetap bisa berkembang—memberikan pelajaran tentang adaptasi, ketahanan, dan keindahan alam yang luar biasa.

  • Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani aturan yang melarang semua perjalanan dari negara-negara tertentu. ‘Proklamasi’ tersebut sepenuhnya membatasi masuknya warga dari 12 negara: Afganistan, Cad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Larangan ini akan berlaku pada Senin (09/06) mendatang, mulai pukul 00:01 dini hari waktu Washington (11:01 WIB). Pengunjung dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela juga akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat.

    “Saya harus bertindak untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasional Amerika Serikat serta rakyatnya,” kata Trump dalam ‘proklamasi’ itu.

    “Beberapa negara yang disebutkan memiliki proses pemeriksaan dan penyaringan yang tidak memadai, sehingga menghambat kemampuan Amerika dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan sebelum masuk,” menurut dokumen resmi yang diterbitkan Gedung Putih.

    Negara-negara lain “menunjukkan tingkat perpanjangan visa yang tinggi,” atau tidak bekerja sama dalam berbagi informasi identitas dan ancaman.

    Sebelumnya, Trump juga pernah memberlakukan beberapa larangan perjalanan selama masa jabatannya yang pertama sebagai presiden AS. Larangan pertamanya pada 2017 menargetkan tujuh negara mayoritas Muslim selama 90 hari.

    Larangan berikutnya termasuk Myanmar, Eritrea, Iran, Kirghizia, Libia, Nigeria, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Tanzania, Venezuela, dan Yaman. Larangan ini dicabut oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021.

    Trump: Larangan perjalanan ini akibat serangan di Colorado

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado menegaskan bahaya besar yang ditimbulkan oleh masuknya warga asing yang tidak diperiksa dengan baik,” kata Trump dalam sebuah pesan video.

    “Kami tidak menginginkan mereka,” tambahnya.

    Mesir tidak termasuk dalam daftar larangan perjalanan baru ini. Trump juga mengatakan daftar itu bisa diperluas jika muncul ancaman baru di dunia.

    Trump blokir mahasiswa internasional Harvard masuk ke AS

    Selain larangan perjalanan baru untuk 12 negara, Trump juga mengambil langkah untuk memblokir hampir semua mahasiswa internasional yang ingin belajar di Harvard agar tidak bisa masuk ke negara tersebut.

    Dalam sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani Rabu (04/06), Trump menyatakan bahwa mengizinkan Harvard, salah satu universitas paling bergengsi di dunia, untuk terus menerima mahasiswa internasional akan membahayakan keamanan nasional.

    “Perilaku Harvard membuat universitas itu menjadi tujuan yang tidak layak bagi mahasiswa dan peneliti internasional,” tulis perintah eksekutif tersebut.

    Berlaku untuk semua mahasiswa yang berusaha masuk ke AS untuk belajar di Harvard setelah tanggal perintah itu dikeluarkan. Berlaku selama enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan.

    Bagi mahasiswa asing yang merupakan sekitar seperempat dari total mahasiswa di Harvard, keputusan mengenai pencabutan visa mereka akan ditentukan oleh Menteri Luar Negeri, Marco Rubio. Ini merupakan eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Gedung Putih dan universitas tertua serta terkaya di Negeri Paman Sam itu.

    Pekan lalu, pengadilan federal di Boston sempat menghentikan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam menjalankan rencana penangguhan visa mahasiswa internasional yang mau ke Harvard.

    Perintah Trump memberikan wewenang hukum berbeda bagi pemerintahannya untuk melarang mahasiswa asing. Trump menuduh universitas-universitas top AS menjadi pusat gerakan anti-Amerika.

    Respons Harvard: Ini langkah pembalasan ilegal

    Universitas Harvard mengatakan bahwa perintah Trump yang melarang universitas tersebut menerima mahasiswa asing baru selama enam bulan adalah tindakan “balasan”.

    “Ini adalah langkah balasan ilegal lainnya yang diambil oleh pemerintahan yang melanggar hak Amandemen Pertama Harvard,” kata pejabat universitas dalam pernyataan yang dirilis Rabu (04/06) malam.

    “Harvard akan terus melindungi mahasiswa internasionalnya,” tambahnya.

    Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perintah terbaru itu karena Harvard menolak “memberikan informasi yang cukup, saat diminta, tentang kasus-kasus pelanggaran dan kriminalitas yang diketahui dilakukan oleh mahasiswa asingnya.”

    Larangan perjalanan Trump izinkan pemain Piala Dunia masuk, bagaimana dengan suporter?

    Larangan perjalanan baru Trump memberikan beberapa pengecualian, menurut pejabat AS yang berbicara dengan CBS News. Di antara pengecualian itu, ‘proklamasi’ secara eksplisit menyebut atlet atau anggota tim olahraga, termasuk pelatih dan staf pendukung, serta atlet yang bepergian untuk Piala Dunia, Olimpiade, atau acara olahraga lainnya.

    AS bersama dengan Kanada dan Meksiko, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada 2026. Meskipun sebagian besar tim belum lolos, Iran — yang masuk dalam daftar larangan perjalanan, sudah memastikan tempat di turnamen 2026.

    Tim nasional sepak bola Sudan juga berada di puncak grup kualifikasinya, sehingga berpeluang ikut bermain di Piala Dunia.

    Namun, pembatasan penuh bagi warga Iran dan Sudan untuk masuk ke AS mungkin membuat para pendukung tidak bisa menyaksikan dan mendukung tim mereka jika dijadwalkan bertanding di AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Prita Kusumaputri

    Tonton juga “Daftar Lengkap 12 Negara yang Warganya Dilarang Masuk AS Oleh Trump” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak akan cukup mendorong peningkatan rasio pajak tanpa disertai perbaikan mendasar dalam sistem perpajakan nasional.

    Ning menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki rasio pajak terendah di kawasan Asia Tenggara (Asean), meskipun tren penerimaan negara terus meningkat sejak 2021.

    “Praktik aggressive tax avoidance makin canggih. Aturan kita belum cukup untuk melawan strategi perusahaan multinasional, bahkan ada PMA yang 10 tahun tidak bayar pajak,” ungkap Ning dalam diskusi Masa Depan Fiskal Indonesia: Apakah BPN Solusinya? di Gedung IKPI, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Perempuan peraih Satya Lencana Karyasatya itu mencontohkan Korea Selatan yang berhasil membentuk Korean National Tax Service (KNTS) pada 2000. Dia menilai reformasi kelembagaan di Korea Selatan itu berhasil karena dilakukan seluruh menyeluruh dengan konsolidasi lembaga pajak, penguatan hukum, dan modernisasi sistem berbasis digital.

    “KNTS dibentuk bukan hanya untuk mengumpulkan pajak, tapi juga untuk melayani, membimbing, dan mengedukasi wajib pajak,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia meyakini reformasi kelembagaan untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia harus dibarengi dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan dan transparansi fiskal.

    Ning mencatat, hasil studi OECD dan berbagai literatur internasional menunjukkan bahwa banyak reformasi perpajakan di dunia yang gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi pajak yang permanen dan manajemen SDM yang mumpuni.

    Dia menekankan prinsip-prinsip dasar bagi pembentukan lembaga pengelola pajak adalah struktur yang jelas, spesialisasi dan koordinasi yang baik, komitmen terhadap pelayanan publik, fleksibilitas, pengawasan internal, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan.

    “Kalau kita mau bentuk BPN [Badan Penerimaan Negara], pastikan bukan hanya tukar nama. Pastikan manusianya siap, sistemnya kokoh, dan masyarakat ikut dilibatkan,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara bisa menjadi solusi dari fragmentasi fiskal di Tanah Air.

    Vaudy menyoroti kelemahan struktur fiskal nasional dengan banyak instansi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun non-pajak seperti adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta kementerian/lembaga lain yang mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Dia mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 instansi negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik.

    “Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Badan Penerimaan Negara dapat menjadi solusi institusional untuk menyederhanakan struktur,” ujar Vaudy pada kesempatan yang sama.

    Dia memaparkan empat model institusional yang umum digunakan negara-negara di dunia dalam mengelola penerimaan negara. Pertama, Government Department seperti yang dianut Indonesia saat ini, yang mana unit-unit penerimaan berada langsung di bawah kementerian namun kurang memiliki otonomi manajerial dan strategis.

    Kedua, Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) seperti di Kenya dan Tanzania, dengan otonomi terbatas namun lebih fokus dalam tata kelola. Ketiga, Autonomous Revenue Authority (ARA) seperti Malaysia dan Afrika Selatan, dengan keleluasaan tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

    Keempat, Integrated Revenue Authority (Model Gabungan dan Digitalisasi Tinggi) yang diadopsi oleh negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Model ini menggabungkan seluruh jenis penerimaan negara termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP ke dalam satu institusi.

    Vaudy pun menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan dan mengadopsi model-model yang sudah ada dan menambahkan model sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pembentukan BPN telah masuk dalam Program Prioritas RPJMN 2025–2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

    PNBP diyakini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.