TRIBUNJATIM.COM – Sosok kepala desa alias kades yang mengundurkan diri demi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jepang.
Kades itu benama Dodi Romdani yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Ia resmi mengundurkan diri pada tahun 2024 lalu.
Dodi memilih mundur karena ingin menjadi TKI di Jepang.
Hal itu lantaran gaji kades dibandingkan dengan gaji bekerja di Jepang terlampau jauh.
Jika bekerja di Jepang, sang Kades disebut-sebut diperkirakan bisa mendapat gaji 10 kali lipat dari gajinya sebagai Kades di Ciamis.
Belakangan, kisah Dodi yang mengundurkan diri sebagai Kades demi bekerja di Jepang menjadi viral di media sosial.
Hal itu dibenarkan oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Ciamis, Deden Nurhadana.
“Ternyata ada panggilan lagi (sebagai pekerja migran) di Jepang,” katanya saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (13/2/2025) pagi.
Lantas berapa gaji Dodi sebagai Kades Sukamulya, hingga memilih mengundurkan diri untuk kembali menjadi pekerja migran?
Aturan mengenai gaji yang didapat Kepala Desa Kabupaten Ciamis diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis Nomor 61 Tahun 2018 tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
Dalam Pasal 10 dijelaskan mengenai penghasilan tetap yang didapat Kepala Desa di Kabupaten Ciamis.
Merujuk pada hal tersebut, penghasilan tetap Dodi Romdani senilai Rp 3.250.000.
Dodi juga berhak mendapat tunjangan akhir masa jabatan sebagai Kepala Desa Rp 6.000.000.
Sebelum resmi mengundurkan diri, Dodi sempat berkonsultasi dengan Bagian Hukum Setda Ciamis.
Deden menjelaskan, soal kepala desa yang mengundurkan diri dan memilih bekerja di tempat lain, hal itu diperbolehkan secara aturan.
“Itu haknya (mengundurkan diri), terangnya.
Dikatakan Deden, ia tak mengetahui persis awal mula Dodi memutuskan mundur dan memilih bekerja di Jepang.
Dari informasi yang ia terima, dulunya Dodi pernah bekerja di Jepang.
“Pernah kerja di Jepang. Tempat kerjanya yang dulu kembali memanggil untuk kerja di sana,” jelasnya.
Dikatakan Deden, Dodi berangkat ke Jepang pada 2024 lalu.
Dodi diketahui menjabat sebagai Kades Sukamulya hampir enam tahun.
Menurut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang baru, masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun.
“Masa jabatan (Dodi) ada dua tahun lagi,” kata Deden.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis akan melantik Kades Sukamulya hasil pergantian antar waktu hari ini, Kamis.
Sementara itu, kisah TKI lainnya juga pernah terjadi di Cirebon, Jawa Barat.
Pilu kisah Hasannudin Burhan (42) yang pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Malaysia.
Diketahui, Hasannudin Burhan merupakan warga asal Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Berharap mendapatkan penghasilan yang layak, namun saat berangkat ternyata Hasan justru malah mendapatkan ancaman hingga intimidasi.
Bahkan, Hasan sampai melarikan diri demi selamatkan nyawa.
Ditemui di balai desa setempat, Hasan mengisahkan, perjalanan menjadi PMI ilegal dimulai dari tawaran seorang calo pada 2003 lalu.
Tanpa menyadari risiko besar yang menantinya, ia tertarik bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Malaysia dengan membayar sekitar Rp 7 juta.
“Awalnya saya dapat tawaran dari seorang calo, kebetulan masih tetangga desa.”
“Setelah minat, saya dibawa ke Jakarta untuk mendaftarkan diri ke PT.”
“Selang beberapa hari, saya diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Pontianak,” ujar Hasan saat berbincang dengan media, Jumat (31/1/2025).
Namun, sesampainya di Pontianak, Hasan baru menyadari bahwa ia tidak langsung diberangkatkan ke Malaysia.
Ia ditampung di sebuah penampungan sebelum dibawa ke Imigrasi untuk pembuatan paspor.
“Paspor saya dibuat di Imigrasi Pontianak. Setelah dua hari, saya dibawa ke Entikong, perbatasan Indonesia-Malaysia.”
“Saya baru tahu kalau saya akan masuk sebagai pekerja ilegal saat sudah di Malaysia,” ucapnya.
Sebelum melintasi perbatasan, Hasan dan rekan-rekannya diberikan instruksi agar mengaku sebagai wisatawan yang hendak mengunjungi saudara jika ditanya pihak imigrasi Malaysia.
Hasan akhirnya tiba di Kuching, Malaysia dan ditempatkan di sebuah mes sebelum dipekerjakan.
Namun, kenyataan pahit menantinya.
“Di Jakarta saya dijanjikan gaji Rp 1,5 juta per bulan. Tapi setibanya di Malaysia, perjanjian itu disobek, lalu dibuatkan kontrak baru oleh tekong di sana.”
“Saya dipaksa menandatangani kontrak dengan gaji hanya Rp 250 ribu per bulan. Saya menolak, tapi saya ditodong pistol, akhirnya dengan terpaksa saya tanda tangan,” jelas dia.
Setelah itu, Hasan dibawa ke kapal yang berada di tengah laut.
Di sana, ia bertemu seorang ABK asal Malang yang menyarankannya untuk segera pulang.
“Dia bilang, ‘Kenapa masih muda kok larinya ke sini? Sayang lah, mendingan pulang aja.’ Saya mulai berpikir ulang,” katanya.
Kesempatan melarikan diri datang saat kapal tempatnya bekerja mengalami kerusakan dan harus bersandar di sebuah pulau.
“Di pulau itu, saya dan empat teman saya dari Sangir akhirnya memutuskan kabur. Kami ikut kapal lokal milik warga Malaysia,” ujarnya.
Namun, pelarian Hasan tak mudah.
Paspor dan dokumen pentingnya masih dipegang oleh tekong.
“Saya harus mencuri dokumen saya sendiri. Kalau enggak, saya gak mungkin bisa keluar dari Malaysia.”
“Saya menunggu malam, lalu mengambil paspor di brankas, karena saya gak punya uang untuk ongkos pulang, saya juga mengambil uang ringgit yang ada di sana,” ucap pria yang kini seorang aktivis buruh tersebut.
Dengan uang tersebut, Hasan dan teman-temannya naik taksi menuju perbatasan, lalu kembali ke Indonesia.
Kisah pria yang kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Persatuan Buruh Migran itu pun menjadi pengingat bahwa menjadi PMI ilegal sangat berisiko.
Bahkan, baru-baru ini seorang PMI ilegal asal Bengkalis, Riau, bernama Basri (54) tewas ditembak otoritas maritim Malaysia saat berusaha masuk ke negara tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, Basri bersama empat PMI ilegal lainnya ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada 24 Januari 2025.
Otoritas Malaysia mengklaim mereka melakukan perlawanan, tetapi saksi menyebut para PMI itu tidak bersenjata.
Kasus ini menunjukkan bahwa PMI ilegal menghadapi risiko besar, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga ancaman kekerasan.
Hasan berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi calon pekerja migran agar menempuh jalur yang legal dan aman.
“Jangan sampai ada lagi yang mengalami nasib seperti saya.”
“Cari informasi yang benar sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Jangan tergiur janji manis calo,” jelas dia.
Nasib TKI ilegal lainnya
Nasib tragis dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Arab Saudi.
TKI ilegal bernama NN tewas usai melompat dari gedung rumah sakit di Jeddah.
Reaksi keluarga NN mengetahui hal ini sungguh pilu.
Diketahui, NN merupakan warga Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.
Laporan penyebab meninggalnya NN tertulis dalam surat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandung Barat akhir Oktober 2024.
“Kita baru menerima surat dari Kemenlu 31 Oktober, tapi berdasarkan surat dari Kemenlu, yang bersangkutan meninggalnya itu sebenarnya di bulan Juli,” ungkap Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnakertrans KBB Dewi Andhani saat ditemui di kantornya, Rabu (6/11/2024), melansir dari Kompas.com.
Dari keterangan resmi yang dia dapat, sebelumnya NN sempat kabur dari tempatnya bekerja untuk kedua kali.
Sehingga pada Juni 2024, NN ditempatkan di tempat penampungan.
Namun, pada Juli 2024 di tempat penampungan, NN berusaha mengakhiri hidupnya dengan menenggak cairan pembersih lantai.
Nyawa NN berhasil diselamatkan setelah dia dirawat di rumah sakit. Namun, di tengah perawatan, NN melompat dari jendela rumah sakit dan meninggal dunia.
“Jadi disebutkan NN meninggal dunia usai lompat dari jendela rumah sakit. Kita baru terima surat pada 31 Oktober dari Kemenlu yang menerangkan ada warga KBB meninggal di Jeddah akibat bunuh diri” kata Dewi.
Petugas sempat kewalahan mencari identitas NN lantaran dia berangkat ke Timur Tengah melalui jalur tidak resmi alias ilegal.
Sulitnya mencari identitas itulah yang menjadi alasan informasi meninggalnya NN baru diketahui tiga bulan kemudian.
“Keluarga baru tahu dari kami, meskipun mereka bilang sudah ikhlas, tapi pastinya mereka terpukul,” papar Dewi.
Sesuai dengan peraturan pemerintah Arab Saudi, jenazah NN akhirnya dimakamkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah di Arab Saudi setelah dua bulan disemayamkan.
Sebelumnya, Esty (44), seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Tulungagung, Jawa Timur meninggal dunia di Taiwan.
Ibu 2 anak ini turut menjadi korban kebakaran rumah tingkat di Distrik Dayuan tempatnya tinggal selama di Taiwan.
Kebakaran tersebut terjadi pada saat Imlek, Sabtu (10/2/2024) sekitar pukul 16.00 waktu Taiwan.
Saat itu ada penghuni lantai 2 rumah susun itu diduga akan menyalakan kompor atau pemanas, namun meledak.
Kobaran api membakar lantai dua rumah susun itu dan memblokade penghuni di lantai 2.
Tiga orang di lantai 3 tidak bisa menyelamatkan diri dan meninggal dunia, salah satunya Esty.
Perempuan 44 tahun itu meninggal dunia dalam kondisi terbakar, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit.
Kepala Desa Jatimulyo, Sugiyono mengaku sudah mendapat laporan perihal musibah yang menimpa warganya ini.
“Kami sudah mendapat kabar dari Taiwan. Benar, mbak Esty adalah warga kami,” ujar Sugiyono, Senin (12/2/2024).
Sebelum kejadian, Esty sempat mengeluh tidak enak badan dan tidur di lantai tiga tempatnya tinggal.
Saat dia tidur, terjadi kebakaran di lantai dua dan ia terjebak serta tak bisa melarikan diri. Ia pun ditemukan meninggal dunia.
Menurut Sugiyono, Esty adalah ibu tunggal dan memiliki dia anak Selain itu Esty sudah 12 tahun bekerja di Taiwan.
“Dia punya dua anak perempuan, satu sudah kuliah, satunya masih SMA,” sambung Sugiyono.
Selama 12 tahun bekerja, Esty hanya sekali pulang ke Jatimulyo. Selama menjadi buruh migran, Esty sudah membangun rumah di kampung halamannya.
Proses pembangunan pun dipercayakan ke saudaranya, sementara Esty hanya mencukupi dana pembangunan itu.
“Keluarga sangat terpukul karena kabar meninggalnya mbak Esty sangat mendadak. Sebelumnya masih dalam kondisi sehat,” ucap Sugiyono.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso, mengaku belum menerima laporan perihal kejadian ini.
“Kok saya belum mendapat laporan ya? Padahal kejadian seperti ini cepat disampaikan, hari libur pun disampaikan,” ucapnya, saat ditemui di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Senin (12/2/2024).
Agus menegaskan, pihaknya akan memastikan lebih dulu kabar meninggalnya warga Tulungagung di Taiwan ini.
Disnakertrans akan mengupayakan kepulangan jenazah apapun statusnya baik pekerja migran legal maupun ilegal.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
