Xcloud.id

Negara: Taiwan

  • Taipan Pro-Demokrasi Jimmy Lai Divonis Bersalah di Hong Kong

    Taipan Pro-Demokrasi Jimmy Lai Divonis Bersalah di Hong Kong

    Jakarta –

    Pengadilan Tinggi di Hong Kong pada Senin (15/12) menyatakan taipan pro-demokrasi Jimmy Lai bersalah atas dua dakwaan kolusi dengan pihak asing dan satu dakwaan penghasutan.

    Kritikus Beijing yang terkenal dan pendiri surat kabar Apple Daily itu ditangkap pada tahun 2020 berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Cina setelah demonstrasi besar-besaran pro-demokrasi di Hong Kong setahun sebelumnya.

    Putusan tersebut dapat membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Lai menyatakan tidak bersalah atas semua dakwaan.

    Kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul di Hong Kong telah sangat dibatasi sejak Beijing mulai menggerus kebebasan sipil dan otonomi legislatif kota tersebut.

    Mereka yang mengkritik Cina atau pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing menghadapi penangkapan dan penuntutan berdasarkan undang-undang keamanan.

    Apa yang dikatakan hakim?

    Hakim Esther Toh mengatakan bahwa bukti menunjukkan Lai telah mengajukan “undangan yang terus-menerus” kepada Amerika Serikat, dalam dugaan upaya untuk menjatuhkan pemerintah Cina.

    Banyak aktivis telah melarikan diri atau dipenjara. Partai oposisi pro-demokrasi terakhir yang tersisa di Hong Kong terpaksa membubarkan diri pada Juni 2025.

    Toh mengatakan pengadilan puas bahwa Lai adalah “otak utama” dari konspirasi-konspirasi tersebut dan bahwa satu-satunya kesimpulan yang masuk akal dari bukti adalah bahwa Lai mengupayakan kejatuhan Partai Komunis yang berkuasa.

    Linimasa persidangan Jimmy LaiLai mendirikan surat kabar Apple Daily yang kini telah ditutup pada tahun 1997Surat kabar Lai menjadi salah satu media yang paling kritis terhadap pemerintah di wilayah tersebutPada 2019, demonstrasi besar-besaran pro-demokrasi pecah di Hong KongCina memberlakukan undang-undang keamanan nasional sebagai tanggapan setahun kemudianLai ditangkap pada 2020Aset Lai dibekukan pada 2021, menyebabkan Apple Daily menghentikan operasinyaPersidangannya dimulai pada Desember 2023 dan berlangsung selama 160 hari, lebih dari dua kali lipat perkiraan awalPada Agustus, argumen akhir harus ditunda karena kekhawatiran atas kesehatannya, setelah ia melaporkan mengalami jantung berdebarKelompok advokasi media mengecam persidangan

    Lembaga pemantau kebebasan pers, Committee to Protect Journalists (CPJ), mengecam putusan tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah vonis.

    “Vonis terhadap Jimmy Lai adalah tindakan penganiayaan yang memalukan. Putusan ini menegaskan penghinaan total Hong Kong terhadap kebebasan pers, yang seharusnya dilindungi di bawah konstitusi mini kota tersebut, yaitu Basic Law,” kata Direktur Regional CPJ, Beh Lih Yi, di platform media sosial X.

    “Satu-satunya ‘kejahatan’ Jimmy Lai adalah menjalankan surat kabar dan membela demokrasi. Risiko ia meninggal akibat kondisi kesehatan yang buruk di penjara meningkat setiap hari, ia harus segera dipersatukan kembali dengan keluarganya,” tambahnya.

    Menjelang putusan, Reporters Without Borders mengatakan Lai telah “menjalani lima tahun di penjara dalam kondisi yang memprihatinkan hanya karena melakukan pekerjaannya sebagai pendiri salah satu media paling ternama dan independen di Hong Kong.”

    “Persidangan ini hanya dapat digambarkan sebagai sandiwara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan supremasi hukum,” kata kelompok advokasi media tersebut.

    Taiwan, yang juga menghadapi tekanan besar dari Beijing, mengecam putusan itu dan menyerukan pembebasan Lai.

    “Putusan ini menjadi pernyataan kepada dunia bahwa kebebasan, demokrasi, dan independensi peradilan Hong Kong telah terkikis secara sistematis,” kata Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan dalam sebuah pernyataan.

    Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan mengecam vonis tersebut sebagai “bermotif politik.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Diandalkan di Indonesia, Ingin Dilumpuhkan di China

    Diandalkan di Indonesia, Ingin Dilumpuhkan di China

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China merupakan negara  dengan populasi terbesar di dunia. Keduanya memiliki sikap berbeda terhadap satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk.

    Pemerintah Indonesia saat ini sangat bergantung dengan konektivitas satelit, baik Satria-1 maupun Starlink, dalam berkomunikasi di wilayah terdampak banjir di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Pada 3 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. 

    Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi.

    Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus. 

    Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

    Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot. 

    “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Berbeda dengan Indonesia, pemerintah China saat ini justru tengah memikirkan cara untuk memadamkan satelit Starlink. Mereka khawatir Starlink hanya akan membuat kericuhan pada masa mendatang karena mereka dapat mengendalikan informasi lewat konektivitas satelit.

    Peneliti di China tengah menjajal metode baru untuk melumpuhkan jaringan internet satelit konstelasi, seperti Starlink, guna mengantisipasi potensi konflik di masa depan. 

    Berdasarkan studi terbaru, China diperkirakan membutuhkan ribuan drone untuk melakukan jamming atau pengacauan sinyal di wilayah seluas Taiwan.

    Melansir dari Dark Reading Kamis (11/12/2025), sebuah makalah akademis yang diterbitkan dalam jurnal Systems Engineering and Electronics mengungkapkan temuan tersebut. Peneliti dari dua universitas besar di China menemukan bahwa komunikasi yang disediakan oleh konstelasi satelit dapat diganggu, namun dengan biaya yang sangat besar.

    Studi tersebut mensimulasikan bahwa untuk memutus sinyal dari jaringan Starlink ke wilayah seluas Taiwan, militer membutuhkan pengerahan 1.000 hingga 2.000 drone yang dilengkapi perangkat jammer secara bersamaan.

    Diketahui sebelumnya, konstelasi satelit menjadi peran vital dalam perang Rusia dan Ukraina. Satelit terbukti menjadi urat nadi bagi pasukan Ukraina untuk menjaga konektivitas internet dan komunikasi militer tetap hidup meski di tengah gempuran serangan.

    Temuan ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan perusahaan antariksa global. Peneliti pertahanan siber senior di Center for Security Studies (CSS) ETH Zürich Clémence Poirier mengatakan bahwa riset ini adalah realita nyata mengenai strategi perang masa depan.

    Menurut Poirier, jika konflik pecah di Asia, terutama yang melibatkan China dan Taiwan, pemutusan konektivitas satelit akan menjadi strategi langkah pembuka.

    “Perusahaan antariksa harus memantau sistem mereka dengan ketat, memisahkan jaringan antara pelanggan sipil dan militer, serta memperbarui model ancaman mereka jika konflik terjadi,” ujar Poirier.

    Satelit kini memegang peran yang makin krusial, mulai dari menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi berbiaya rendah untuk daerah pedesaan hingga komunikasi di zona konflik. 

    Hal ini menjadikan infrastruktur tersebut target utama. Sistem navigasi satelit global (GNSS) makin sering mengalami gangguan di sekitar zona perang, sementara peretas negara menargetkan kendali posisi satelit melalui serangan siber.

    Wakil Direktur Proyek Keamanan Dirgantara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Clayton Swope juga menjelaskan mengapa serangan siber dan perang elektronik terhadap satelit kini lebih diminati dibandingkan serangan fisik.

    Menurut Swope, taktik ini memiliki risiko kerusakan tambahan yang lebih kecil dan kemungkinan eskalasi ketegangan yang lebih rendah.

    “Serangan kinetik (fisik) masih menjadi kekhawatiran, tetapi sulit membayangkan serangan kinetik terjadi di masa damai atau ketegangan tinggi karena terlalu memicu eskalasi perang terbuka,” kata Swope.

    Sebaliknya, dia menilai serangan siber serta pengacauan sinyal sering terjadi sebagai taktik “zona abu-abu” yang dianggap tidak mengancam eskalasi yang tidak diinginkan secara langsung.

    Meski China meriset cara melumpuhkannya, jaringan satelit konstelasi sangat sulit untuk dilumpuhlan secara total. Karakteristik satelit ini yang bergerak cepat, berjumlah banyak, dan menggunakan berbagai teknik koreksi sinyal membuat interferensi menjadi tantangan berat.

    Sebagai contoh, Starlink saat ini mengoperasikan sekitar 9.000 satelit yang bergerak di low-earth orbit. Taiwan sendiri telah mengantisipasi risiko ini dengan menandatangani kontrak bersama Eutelsat OneWeb, konstelasi satelit lain yang memiliki lebih dari 600 satelit, untuk menjamin konektivitas jika terjadi bencana atau perang.

    Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di The Aerospace Corp Sam Wilson menambahkan bahwa dengan beralihnya AS dan negara lain ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata anti-satelit tradisional menjadi kurang bernilai secara strategis.

    “Menghancurkan satu aset memang akan menyebabkan kerusakan, tetapi tidak akan mematikan seluruh konstelasi. Hal ini mendorong musuh untuk mempertimbangkan vektor ancaman lain, termasuk perang elektronik dan siber,” jelas Wilson. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Aksesi OECD Jadi Jalan Indonesia Keluar dari Negara Berpendapatan Rendah

    Aksesi OECD Jadi Jalan Indonesia Keluar dari Negara Berpendapatan Rendah

    Liputan6.com, Jakarta – Dekan ADB Institute, Prof. Bambang Brodjonegoro, menilai aksesi OECD dapat mengarahkan jalan yang tepat bagi Indonesia untuk keluar dari Middle-Income Trap (MIT) dan menuju negara High-Income Country. 

    Ia menjelaskan menjelaskan bahwa hanya sedikit negara Asia yang berhasil keluar dari MIT, yaitu Jepang sebagai negara pertama dan diikuti “The Four Asian Tigers” (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura).

    “Beberapa negara ASEAN yang juga diproyeksikan keluar dari MIT yaitu Malaysia pada 2028, Thailand pada 2037, dan Indonesia baru pada tahun 2045,” kata Bambang Guest Lecture bertema Progress and Benefits of Indonesia’s Accession to the OECD bertempat di Auditorium MM FEB UI, dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (14/12/2025).

    Prof. Bambang memaparkan bahwa aksesi OECD dapat menjadi anchor reformasi bagi Indonesia. Kerangka standar dan praktik terbaik OECD memberikan arah yang jelas untuk memperkuat tata Kelola regulasi, meningkatkan produktivitas, serta memastikan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.

    Dalam kesemptan yang sama, Sesmenko Susiwijono menekankan kembali pentingnya dukungan akademisi dan seluruh Stakeholders dalam keseluruhan proses aksesi OECD.

    “Kegiatan seperti ini menjadi sarana yang penting untuk memastikan bahwa reformasi yang kita jalankan dapat dipahami secara luas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Ini akan semakin menguatkan komitmen semua pihak, dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui penerapan standar OECD,” ujar Sesmenko Susiwijono.

     

     

  • China Waswas Starlink Picu Konflik Masa Depan, Misi Lumpuhkan Satelit Musk Dimulai

    China Waswas Starlink Picu Konflik Masa Depan, Misi Lumpuhkan Satelit Musk Dimulai

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti di China mempelajari cara untuk melumpuhkan jaringan internet satelit konstelasi, seperti Starlink, guna mengantisipasi potensi konflik di masa depan. Terdapat beberapa metode yang ditemui meski ongkosnya cukup mahal.

    Diketahui jumlah satelit Starlink milik Elon Musk terus bertambah dan dikabarkan telah menembus lebih dari 10.000 pada Oktober 2025, menjadikannya konstelasi satelit terbesar di dunia yang mengorbit Bumi untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi.

    China mulai khawatir. Berdasarkan studi terbaru, China memperkirakan butuh ribuan drone untuk melakukan jamming atau pengacauan sinyal di wilayah seluas Taiwan.

    Melansir dari Dark Reading Minggu (14/12/2025), sebuah makalah akademis yang diterbitkan dalam jurnal Systems Engineering and Electronics mengungkapkan temuan tersebut. Peneliti dari dua universitas besar di China menemukan bahwa komunikasi yang disediakan oleh konstelasi satelit dapat diganggu, namun dengan biaya yang sangat besar.

    Studi tersebut mensimulasikan bahwa untuk memutus sinyal dari jaringan Starlink ke wilayah seluas Taiwan, militer membutuhkan pengerahan 1.000 hingga 2.000 drone yang dilengkapi perangkat jammer secara bersamaan.

    Diketahui sebelumnya, konstelasi satelit menjadi peran vital dalam perang Rusia dan Ukraina. Satelit terbukti menjadi urat nadi bagi pasukan Ukraina untuk menjaga konektivitas internet dan komunikasi militer tetap hidup meski di tengah gempuran serangan.

    Temuan ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan perusahaan antariksa global. Peneliti pertahanan siber senior di Center for Security Studies (CSS) ETH Zürich Clémence Poirier mengatakan bahwa riset ini adalah realita nyata mengenai strategi perang masa depan.

    Menurut Poirier, jika konflik pecah di Asia, terutama yang melibatkan China dan Taiwan, pemutusan konektivitas satelit akan menjadi strategi langkah pembuka.

    “Perusahaan antariksa harus memantau sistem mereka dengan ketat, memisahkan jaringan antara pelanggan sipil dan militer, serta memperbarui model ancaman mereka jika konflik terjadi,” ujar Poirier.

    Satelit kini memegang peran yang makin krusial, mulai dari menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi berbiaya rendah untuk daerah pedesaan hingga komunikasi di zona konflik. 

    Hal ini menjadikan infrastruktur tersebut target utama. Sistem navigasi satelit global (GNSS) makin sering mengalami gangguan di sekitar zona perang, sementara peretas negara menargetkan kendali posisi satelit melalui serangan siber.

    Wakil Direktur Proyek Keamanan Dirgantara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Clayton Swope juga menjelaskan mengapa serangan siber dan perang elektronik terhadap satelit kini lebih diminati dibandingkan serangan fisik.

    Menurut Swope, taktik ini memiliki risiko kerusakan tambahan yang lebih kecil dan kemungkinan eskalasi ketegangan yang lebih rendah.

    “Serangan kinetik (fisik) masih menjadi kekhawatiran, tetapi sulit membayangkan serangan kinetik terjadi di masa damai atau ketegangan tinggi karena terlalu memicu eskalasi perang terbuka,” kata Swope.

    Sebaliknya, dia menilai serangan siber serta pengacauan sinyal sering terjadi sebagai taktik “zona abu-abu” yang dianggap tidak mengancam eskalasi yang tidak diinginkan secara langsung.

    Meski China meriset cara melumpuhkannya, jaringan satelit konstelasi sangat sulit untuk dilumpuhlan secara total. Karakteristik satelit ini yang bergerak cepat, berjumlah banyak, dan menggunakan berbagai teknik koreksi sinyal membuat interferensi menjadi tantangan berat.

    Sebagai contoh, Starlink saat ini mengoperasikan sekitar 9.000 satelit yang bergerak di low-earth orbit. Taiwan sendiri telah mengantisipasi risiko ini dengan menandatangani kontrak bersama Eutelsat OneWeb, konstelasi satelit lain yang memiliki lebih dari 600 satelit, untuk menjamin konektivitas jika terjadi bencana atau perang.

    Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di The Aerospace Corp Sam Wilson menambahkan bahwa dengan beralihnya AS dan negara lain ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata anti-satelit tradisional menjadi kurang bernilai secara strategis.

    “Menghancurkan satu aset memang akan menyebabkan kerusakan, tetapi tidak akan mematikan seluruh konstelasi. Hal ini mendorong musuh untuk mempertimbangkan vektor ancaman lain, termasuk perang elektronik dan siber,” jelas Wilson. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • ‘Ratu Minuman Kaleng’ China Raup Rp 23,2 T

    ‘Ratu Minuman Kaleng’ China Raup Rp 23,2 T

    Jakarta –

    Guan Yuxiang, pengusaha minuman kaleng asal China, berhasil mengembangkan kerajaan bisnis senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 23,2 triliun setelah pensiun. Setelah sempat mengalami kegagalan pada usaha pabrik pertamanya, Guan menerima kegagalan itu sebagai batu loncatan penting dalam perjalanannya menuju kesuksesan dan membuatnya dijuluki sebagai ‘pekerja perempuan pensiunan terbaik’.

    Dikutip dari South China Morning Post, Sabtu (13/12/2025), Guan lahir di Shenyang, Provinsi Liaoning, di timur laut China pada 1939. Ia pernah bekerja di sebuah pabrik di Beijing pada usia 19 tahun. Seperti banyak orang di generasinya, ia mengabdikan tiga dekade hidupnya untuk perusahaan yang sama sebelum pensiun pada usia 50 tahun.

    Namun, tidak seperti banyak orang yang menikmati masa pensiun dengan tenang, Guan justru memilih memulai usaha bisnis baru. Awalnya, ia mendirikan perusahaan kecil yang memproduksi peralatan dan meteran untuk mengukur berbagai besaran fisik. Namun, bisnis tersebut mengalami kegagalan.

    Guan percaya kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ia kemudian mulai mempelajari pasar dengan saksama. Pada 1994, saat melakukan perjalanan ke Provinsi Hainan di selatan China, Guan mengamati bahwa wilayah tersebut merupakan rumah bagi banyak pabrik minuman ringan.

    Ia mencatat bahan kemasan yang digunakan sebagian besar berasal dari Taiwan dan Korea Selatan. Dengan semangat yang gigih, Guan berhasil mengumpulkan modal sebesar 300.000 yuan (US$ 42.000 atau setara hampir Rp 700 juta) dan mendirikan O.R.G. Packaging Co. Ltd. (ORG) di Hainan.

    Perusahaan tersebut memperoleh peralatan pembuatan kaleng minuman dari Taiwan. Namun, penjual awalnya menolak memberikan informasi teknis mengenai peralatan tersebut dengan alasan teknologinya terlalu rumit untuk dipahami. Guan kemudian merenungkan bahwa pengalaman ini menggarisbawahi pentingnya penguasaan teknologi.

    Pada 1995, ketika perusahaan minuman energi Red Bull memasuki pasar China, Guan dan timnya dilaporkan melakukan 41 kali kunjungan ke perusahaan tersebut sebelum akhirnya berhasil membujuk mereka untuk menggunakan jasa ORG. Red Bull setuju mengizinkan ORG memproduksi kaleng mereka dengan syarat perusahaan tersebut menerapkan teknik pelapisan bubuk, yang merupakan standar internasional namun belum dikenal luas oleh produsen kaleng minuman di China saat itu. Guan pun menggadaikan pabriknya demi mengimpor teknologi pelapisan bubuk tersebut dari Singapura.

    ORG kemudian berkembang menjadi pemasok kaleng bagi merek-merek besar seperti Tsingtao Brewery, Want Want, dan Jia Duo Bao. Kemitraan ORG dengan Red Bull telah terjalin selama tiga dekade. Guan secara konsisten membimbing perusahaan dalam melakukan riset dan pengembangan teknologi baru, hingga menghasilkan lebih dari 100 paten.

    Selama 30 tahun, perusahaan tersebut bertransformasi dari bengkel kecil beranggotakan 16 orang menjadi perusahaan publik dengan lebih dari 4.000 karyawan. Sejak 2020, volume penjualan tahunan ORG secara konsisten melampaui 10 miliar yuan (US$ 1,4 miliar atau setara Rp 23,2 triliun), memperkuat reputasinya sebagai pemimpin industri.

    Selain berbisnis, Guan juga mendirikan yayasan amal untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu dan telah menyumbangkan lebih dari 20 juta yuan. Guan sangat percaya bahwa setiap manusia tidak seharusnya dibatasi oleh usia.

    “Penuaan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari siapa pun, tetapi yang benar-benar mendefinisikan seseorang adalah sikap, semangat, dan kebajikannya,” ujar Guan.

    (fdl/fdl)

  • China Temukan Cara Lumpuhkan Satelit Starlink Elon Musk, Ongkosnya Mahal

    China Temukan Cara Lumpuhkan Satelit Starlink Elon Musk, Ongkosnya Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti di China tengah menjajal metode baru untuk melumpuhkan jaringan internet satelit konstelasi, seperti Starlink, guna mengantisipasi potensi konflik di masa depan. 

    Berdasarkan studi terbaru, China diperkirakan membutuhkan ribuan drone untuk melakukan jamming atau pengacauan sinyal di wilayah seluas Taiwan.

    Melansir dari Dark Reading Kamis (11/12/2025), sebuah makalah akademis yang diterbitkan dalam jurnal Systems Engineering and Electronics mengungkapkan temuan tersebut. Peneliti dari dua universitas besar di China menemukan bahwa komunikasi yang disediakan oleh konstelasi satelit dapat diganggu, namun dengan biaya yang sangat besar.

    Studi tersebut mensimulasikan bahwa untuk memutus sinyal dari jaringan Starlink ke wilayah seluas Taiwan, militer membutuhkan pengerahan 1.000 hingga 2.000 drone yang dilengkapi perangkat jammer secara bersamaan.

    Diketahui sebelumnya, konstelasi satelit menjadi peran vital dalam perang Rusia dan Ukraina. Satelit terbukti menjadi urat nadi bagi pasukan Ukraina untuk menjaga konektivitas internet dan komunikasi militer tetap hidup meski di tengah gempuran serangan.

    Temuan ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan perusahaan antariksa global. Peneliti pertahanan siber senior di Center for Security Studies (CSS) ETH Zürich Clémence Poirier mengatakan bahwa riset ini adalah realita nyata mengenai strategi perang masa depan.

    Menurut Poirier, jika konflik pecah di Asia, terutama yang melibatkan China dan Taiwan, pemutusan konektivitas satelit akan menjadi strategi langkah pembuka.

    “Perusahaan antariksa harus memantau sistem mereka dengan ketat, memisahkan jaringan antara pelanggan sipil dan militer, serta memperbarui model ancaman mereka jika konflik terjadi,” ujar Poirier.

    Satelit kini memegang peran yang makin krusial, mulai dari menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi berbiaya rendah untuk daerah pedesaan hingga komunikasi di zona konflik. 

    Hal ini menjadikan infrastruktur tersebut target utama. Sistem navigasi satelit global (GNSS) makin sering mengalami gangguan di sekitar zona perang, sementara peretas negara menargetkan kendali posisi satelit melalui serangan siber.

    Wakil Direktur Proyek Keamanan Dirgantara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Clayton Swope juga menjelaskan mengapa serangan siber dan perang elektronik terhadap satelit kini lebih diminati dibandingkan serangan fisik.

    Menurut Swope, taktik ini memiliki risiko kerusakan tambahan yang lebih kecil dan kemungkinan eskalasi ketegangan yang lebih rendah.

    “Serangan kinetik (fisik) masih menjadi kekhawatiran, tetapi sulit membayangkan serangan kinetik terjadi di masa damai atau ketegangan tinggi karena terlalu memicu eskalasi perang terbuka,” kata Swope.

    Sebaliknya, dia menilai serangan siber serta pengacauan sinyal sering terjadi sebagai taktik “zona abu-abu” yang dianggap tidak mengancam eskalasi yang tidak diinginkan secara langsung.

    Meski China meriset cara melumpuhkannya, jaringan satelit konstelasi sangat sulit untuk dilumpuhlan secara total. Karakteristik satelit ini yang bergerak cepat, berjumlah banyak, dan menggunakan berbagai teknik koreksi sinyal membuat interferensi menjadi tantangan berat.

    Sebagai contoh, Starlink saat ini mengoperasikan sekitar 9.000 satelit yang bergerak di low-earth orbit. Taiwan sendiri telah mengantisipasi risiko ini dengan menandatangani kontrak bersama Eutelsat OneWeb, konstelasi satelit lain yang memiliki lebih dari 600 satelit, untuk menjamin konektivitas jika terjadi bencana atau perang.

    Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di The Aerospace Corp Sam Wilson menambahkan bahwa dengan beralihnya AS dan negara lain ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata anti-satelit tradisional menjadi kurang bernilai secara strategis.

    “Menghancurkan satu aset memang akan menyebabkan kerusakan, tetapi tidak akan mematikan seluruh konstelasi. Hal ini mendorong musuh untuk mempertimbangkan vektor ancaman lain, termasuk perang elektronik dan siber,” jelas Wilson. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Belajar dari Jepang, Pemerintah Diminta Lakukan Ini untuk Antisipasi Bencana

    Belajar dari Jepang, Pemerintah Diminta Lakukan Ini untuk Antisipasi Bencana

     

    Liputan6.com, Jakarta – Badai Siklon Tropis yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai Siklon Tropis Senyar mengakibatkan hujan ekstrem, banjir, dan angin kencang di beberapa provinsi, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pada 10 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tercatat 969 orang meninggal dan 262 orang hilang.

    Badai ini merupakan salah satu dari dua Tropical Cyclone (TC) yang terbentuk di utara Indonesia. Fenomena ini menegaskan bahwa Indonesia berada dalam jalur risiko hidrometeorologi yang kompleks dan membutuhkan pendekatan mitigasi berbasis data ilmiah, tata kelola ruang adaptif, dan komunikasi krisis yang efektif.

    Menurut Board of Experts Prasasti Center for Policy Studies sekaligus Pakar Energi Indonesia, Arcandra Tahar, siklon tropis yang melintasi wilayah utara Indonesia perlu dipahami dalam konteks ilmiah jangka panjang.

    “Jika kita melihat data lintasan badai selama 150 tahun, Sumatera bagian utara hingga Selat Malaka memang pernah dilintasi tropical storm. Ini menunjukkan bahwa fenomena seperti ini bukan anomali tunggal, melainkan bagian dari return period alam. Kejadiannya dapat berulang setiap beberapa puluh tahun,” jelas Arcandra, Kamis (11/12/2025).

    Dia menambahkan bahwa berdasarkan skala Saffir–Simpson, peristiwa ini dikategorikan sebagai tropical storm karena kecepatan anginnya berada di kisaran 35–40 mph atau lebih kuat dibanding tropical depression, tetapi belum mencapai kategori typhoon atau hurricane.

    “Untuk memitigasi bencana dalam kondisi ekstrem, analisa meteorologi dan oseanografi dengan return period 100 tahun kita gunakan untuk mendesain bangunan laut dan pantai. Siklon tropis baru-baru ini adalah pengingat bahwa Indonesia perlu memastikan ketangguhan infrastruktur, tata ruang, dan protokol tanggap darurat di semua tingkatan yang menyesuaikan situasi terbaru ini,” ujarnya.

     

     

    Arcandra juga menekankan bahwa perubahan iklim hanyalah salah satu variabel yang mempengaruhi dampak bencana.

    “Perubahan iklim bisa memperkuat intensitas kejadian ekstrem, tetapi faktor-faktor lokal seperti kerentanan Daerah Aliran Sungai (DAS), degradasi hutan, dan konversi lahan sangat menentukan besarnya dampak. Negara-negara yang terbiasa menghadapi badai seperti Jepang, Taiwan, Cina, dan Filipina, menunjukkan bahwa disiplin tata ruang, konservasi lingkungan, serta kesiapsiagaan masyarakat sama pentingnya dengan teknologi meteorologi,” jelas dia.

     

  • China Pelajari Cara Lumpuhkan Starlink, Butuh 2.000 Drone untuk Putuskan Internet Taiwan

    China Pelajari Cara Lumpuhkan Starlink, Butuh 2.000 Drone untuk Putuskan Internet Taiwan

    China, Rusia, dan Amerika Serikat telah mengembangkan kemampuan anti-satelit yang signifikan.

    “Namun seiring AS dan negara lain beralih ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata yang sebelumnya diteliti, seperti amunisi anti-satelit pendakian langsung (ASAT), menjadi kurang bernilai strategis,” kata Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di Pusat Kebijakan dan Strategi Luar Angkasa di The Aerospace Corp, Sam Wilson.

    “Meskipun melumpuhkan satu aset saja akan menyebabkan kerusakan dan berpotensi meningkatkan konflik, hal itu tidak akan melumpuhkan seluruh konstelasi,” ujarnya.

    Menurut CSIS, China saat ini sedang mengembangkan teknologi konstelasi sendiri untuk mendapatkan manfaat dari jaringan ruang angkasa terdistribusi. setara Starlink. Sehingga dalam skenario konflik, AS dan sekutunya juga harus mempertimbangkan bagaimana cara menghambat akses PLA ke jaringan tersebut.

    Sementara Secure World Foundation mencatat, sejak 2015, Rusia telah melakukan uji ASAT, China melakukan enam pengujian, dan India melakukan dua pengujian sejak 2015.

    Selain gangguan sinyal, sejumlah negara mengembangkan operasi ruang angkasa aktif, termasuk Prancis yang berencana menyebarkan satelit nano kecil untuk pertahanan, India menciptakan kemampuan docking di orbit, dan China beberapa kali melakukan “dogfighting” antar satelit manuver antar wahana yang menunjukkan kemampuan operasi jarak dekat.

  • Paus Tunjuk Uskup di Henan, China Siap Bekerja Sama dengan Vatikan

    Paus Tunjuk Uskup di Henan, China Siap Bekerja Sama dengan Vatikan

    JAKARTA – Pemerintah China menyatakan siap bekerja sama dengan Takhta Suci Vatikan yang dipimpin Paus Leo XIV, termasuk dalam penunjukan uskup di Tiongkok, salah satunya di Kota Xinxiang, Provinsi Henan.

    “China siap bekerja sama dengan Vatikan untuk terus meningkatkan hubungan kedua belah pihak,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin, 8 Desember dilansir ANTARA.

    Takhta Suci Vatikan pada Jumat (5/12) menyampaikan secara resmi Paus Leo XIV menunjuk Francis Li Jianlin sebagai Uskup Prefektur Apostolik Xinxiang, Provinsi Henan, China, sejak 11 Agustus 2025.

    Pencalonan tersebut juga disetujui dalam “Perjanjian Sementara antara Takhta Suci Vatikan dan Republik Rakyat China.” Selain itu, pengunduran diri Uskup Joseph Zhang Weizhu juga telah disetujui.

    Zhang Weizhu diketahui merupakan anggota Gereja Katolik China “bawah tanah” yang tidak diakui pemerintah China.

    Pengakuan pengunduran diri Uskup Joseph Zhang Weizhu disebut Direktur Kantor Pers Takhta Suci Vatikan, Matteo Bruni, pada Sabtu (6/12), sebagai hasil dialog antara Takhta Suci dan pemerintah China serta langkah penting dalam perjalanan gerejawi.

    “Selama beberapa tahun terakhir, China dan Vatikan telah menjaga komunikasi serta meningkatkan pemahaman dan saling percaya melalui dialog konstruktif,” tambah Guo Jiakun.

    Uskup Francis Li Jianlin lahir pada 9 Juli 1974 di Kota Huixian, Provinsi Henan, dari keluarga Katolik. 

    Dari September 1990 hingga Juni 1999, ia mengikuti pembinaan imam di seminari Zhengding dan kemudian di seminari Yixian, Provinsi Hebei.

    Pada 23 Juli 1999, Li Jianlin menerima tahbisan imam dari Uskup Nicola Shi Jingxian dari Shangqiu untuk Prefektur Apostolik Xinxiang.

    Ia kemudian menjabat Pastor Paroki Qinyang (1999-2000), membentuk seminari wilayah hukum sejak 2000, dan sejak 2011 menjabat sebagai Pastor Paroki di Jiaozuo.

    China dan Takhta Suci Vatikan memutuskan hubungan diplomatik pada 1951. Vatikan juga merupakan satu-satunya negara Eropa yang memiliki hubungan resmi dengan Taiwan.

    Namun, di bawah Paus Fransiskus, China dan Vatikan menandatangani perjanjian pada 2018, diperpanjang 2024, memungkinkan sekitar 12 juta umat Katolik di China memilih uskup, lalu meminta persetujuan Vatikan.

    Kesepakatan ini bertujuan mendekatkan umat Katolik di gereja resmi yang didukung negara dengan umat setia kepada Vatikan dan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja.

  • Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Tokyo –

    Pemerintah Jepang memanggil Duta Besar (Dubes) China untuk menyampaikan protes terkait insiden jet tempur di perairan internasional dekat Okinawa. Dalam insiden itu, pesawat militer Beijing dituduh mengunci radar terhadap jet-jet tempur Tokyo.

    Insiden itu semakin memperdalam perselisihan diplomatik antara kedua negara menyusul komentar Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan, yang memancing kemarahan China. Bulan lalu, PM Takaichi mengisyaratkan Tokyo akan melakukan intervensi militer untuk setiap serangan Beijing terhadap Taipei.

    China selalu menganggap Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak menutup kemungkinan untuk merebutnya dengan kekerasan.

    Otoritas Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa sejumlah jet tempur J-15 dari kapal induk Liaoning milik China sebanyak dua kali mengunci radar mereka terhadap jet-jet tempur Jepang yang mengudara di atas perairan internasional di dekat Okinawa pada Sabtu (6/12) waktu setempat.

    Tidak ada kerusakan atau cedera yang ditimbulkan dalam insiden tersebut.

    Jet tempur diketahui menggunakan radar untuk mengendalikan tembakan guna mengidentifikasi target-target, serta untuk operasi pencarian dan penyelamatan.

    Angkatan Laut China, dalam pernyataan terpisah, menyebut klaim Tokyo “sepenuhnya tidak konsisten dengan fakta-fakta” dan meminta Jepang untuk “segera berhenti memfitnah dan mencemarkan nama baik”.

    Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, memanggil Duta Besar China, Wu Jianghao, pada Minggu (7/12) waktu setempat, untuk “menyampaikan protes keras bahwa tindakan berbahaya tersebut sangat disesalkan”.

    Kementerian Luar Negeri Jepang, dalam pernyataan pada Minggu tengah malam, mengatakan bahwa Funakoshi “sangat mendesak pemerintah China untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang”.

    Sementara PM Takaichi mengatakan bahwa Jepang akan “menanggapi dengan tenang dan tegas”.

    “Sambil memantau secara ketat pergerakan militer China di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita, kami akan memastikan kewaspadaan dan pengawasan menyeluruh di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita,” ucapnya.

    Merespons protes yang disampaikan Tokyo, Kementerian Luar Negeri Beijing menyatakan penolakan dan mengatakan pihaknya telah mengajukan protes balasan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip kantor berita Xinhua, mendesak Jepang untuk “segera menghentikan tindakan berbahaya yang mengganggu latihan dan pelatihan militer normal China”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)