Xcloud.id

Negara: Swiss

  • Gaza, Ukraina, AI Jadi Perhatian Utama di Davos 2024

    Gaza, Ukraina, AI Jadi Perhatian Utama di Davos 2024

    Jakarta –

    Orang-orang kaya dan berkuasa dari seluruh dunia kembali berkumpul di Davos, sebuah resor indah di Swiss untuk menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum (WEF).

    Acara tahunan ini diadakan saat berbagai krisis tengah melanda dunia. Perang dahsyat di Gaza dan Ukraina, terobosan dalam kecerdasan buatan (AI) yang menimbulkan kegembiraan sekaligus kekhawatiran, krisis utang yang sangat besar di tengah perlambatan dan kemerosotan ekonomi, dan memburuknya kesehatan planet Bumi.

    Lebih dari 2.800 peserta dijadwalkan menghadiri acara 5 hari yang dimulai Senin (15/01), termasuk lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan. Tema pertemuan para pemimpin politik dan bisnis global, selebriti dan aktivis sosial terkemuka tahun ini adalah “Membangun Kembali Kepercayaan.”

    “Tema ini adalah respons langsung atas terkikisnya kepercayaan yang terlihat jelas di masyarakat dan antara negara,” kata Direktur Pelaksana Forum Ekonomi Dunia Davos, Mirek Dusek saat konferensi pers.

    Beberapa orang mungkin secara langsung menghubungkan kesenjangan ini dengan “transformasi mendalam yang terjadi di sekitar kita, baik itu geopolitik, geoekonomi, atau yang terkait dengan iklim dan alam,” ujarnya.

    Gaza dan Ukraina, agenda utama Davos

    Di antara para pemimpin politik terkemuka yang akan ambil bagian di Davos adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Presiden Argentina yang baru terpilih dan kontroversial, Javier Milei, juga diperkirakan hadir.

    Amerika Serikat (AS) akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia akan bergabung dengan para pemangku kepentingan utama dalam perang di Gaza, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog dan Perdana Menteri Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, untuk membahas cara-cara mengakhiri konflik di Gaza dan menghindari eskalasi lebih lanjut yang dikhawatirkan banyak orang.

    Masalah ekonomi dan krisis utang

    Lambannya pertumbuhan ekonomi dan krisis biaya hidup berkepanjangan di tengah kenaikan suku bunga memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat di seluruh dunia.

    Bank Dunia baru-baru ini memperingatkan bahwa di akhir 2024 perekonomian global akan menunjukkan pertumbuhan PDB separuh dekade paling lambat selama 30 tahun.

    Ketakutan terhadap resesi global memang agak mereda berkat pertumbuhan yang kuat di Amerika Serikat. Namun terdapat kekhawatiran bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik dapat menggagalkan pemulihan. Perlambatan yang terjadi di Cina sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, juga telah memperburuk prospek banyak negara berkembang di Afrika dan Asia.

    Isu lain yang juga akan mendominasi agenda ini adalah besarnya utang yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, sebagian besar di Afrika, dalam beberapa tahun terakhir untuk menghadapi berbagai krisis seperti pandemi COVID-19, kekurangan energi, dan perubahan iklim.

    Saat ini, 3,3 miliar orang di seluruh dunia tinggal di negara-negara yang membelanjakan anggaran lebih banyak untuk pembayaran bunga dibandingkan untuk sektor pendidikan atau kesehatan, menurut PBB. Anggaran di banyak negara berkembang tertekan oleh tingginya biaya pangan dan energi serta tingginya biaya pinjaman.

    Perekonomian dan krisis utang akan menjadi agenda utama para pemimpin Afrika yang diperkirakan akan hadir dalam jumlah besar di Davos. Mereka rencananya akan dipimpin oleh Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu dan Presiden Kenya William Ruto.

    “Jika berbicara tentang Afrika, yang terpenting adalah membangun kepercayaan terhadap Afrika sebagai pusat peluang pada saat ini dan di masa depan, terutama dividen demografisnya,” menurut Leonard Stiegeler dari Africa Collective, sebuah platform untuk mempromosikan kepentingan Afrika kepada investor global.

    “Dalam hal penciptaan lapangan kerja di masa depan, pembukaan lapangan kerja di masa depan, Afrika adalah tempat yang bisa ditengok dan ini adalah hal yang ingin dipromosikan oleh para pemimpin Afrika,” kata Stiegeler kepada DW.

    AI, isu kunci di Davos

    Booming di sektor kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang sekaligus menyulitkan para regulator. AI menjadi topik utama tahun ini dengan digelarnya sejumlah diskusi panel yang didedikasikan untuk revolusi teknologi.

    Survei risiko tahunan yang diterbitkan oleh WEF pada hari Rabu (10/01) menempatkan misinformasi dan disinformasi yang disebabkan oleh AI sebagai bahaya terbesar dalam dua tahun ke depan.

    Survei tersebut mengatakan “hubungan antara informasi yang dipalsukan dan kerusuhan di masyarakat akan menjadi pusat perhatian” pertemuan Davos tahun ini ketika negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, dan India mengadakan pemilu.

    “Kami ingin menjadi paranoid secara positif terhadap teknologi terdepan dan isu-isu terdepan lainnya,” kata Dusek. “Dan sudah menerapkan dialog dan kerja sama pemerintah-swasta dalam isu-isu ini sehingga kita tidak mengejar ketertinggalan seperti yang dikatakan sebagian orang ketika menyangkut AI generatif.”

    Forum Ekonomi Dunia di Davos akan berlangsung hingga 19 Januari. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu Temui Komisioner UNHCR, Bahas Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Menlu Temui Komisioner UNHCR, Bahas Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi untuk membahas masalah pengungsi Rohingya di Indonesia.

    Dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12), Retno menyampaikan kepada Grandi mengenai tantangan yang dihadapi RI belakangan imbas kedatangan gelombang pengungsi Rohingya.

    “Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).

    Menurut Retno, Grandi memahami tantangan yang tengah dihadapi Indonesia tersebut. UNHCR pun disebut akan berusaha maksimal untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

    “Antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Retno juga meminta UNHCR untuk mendesak negara penandatangan Konvensi Pengungsi agar segera mulai menerima resettlement “sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia.”

    Masalah pengungsi Rohingya di Indonesia tengah menjadi perdebatan panjang, terutama setelah masyarakat Provinsi Aceh menolak kedatangan mereka dan membuat ratusan etnis Muslim Myanmar itu terkatung-katung di laut.

    Warga Aceh menolak karena tak ada lagi tempat penampungan serta kesan buruk dari pengungsi sebelumnya.

    “Para pengungsi yang melarikan diri, tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat,” kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto kepada detikSumut, Kamis (16/11/2023).

    Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di provinsi itu telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka tersebar di Pidie, Sabang, hingga Lhokseumawe.

    Para pengungsi Rohingya sebetulnya sudah sejak lama mendarat dan ditampung di Aceh, Pekanbaru, dan Medan.

    Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, tempat penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan sudah penuh serta kehabisan dana. Kondisi serupa juga terjadi di penampungan sementara di Aceh.

    Oleh sebab itu, pemerintah tengah mencari solusi untuk mengatasi membludaknya para pengungsi Rohingya di Indonesia. Salah satunya dengan mengembalikan mereka ke negara asal, yakni Myanmar.

    Indonesia sendiri bukanlah penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1951 tentang Pengungsi. Karenanya, Indonesia bisa saja menolak para pengungsi yang mencari suaka ke RI.

    Para pengungsi Rohingya, sementara itu, berada di Indonesia untuk transit sementara ke negara penandatangan konvensi. Kendati begitu, mereka tak kunjung mendapat kepastian sehingga banyak yang berusaha mencari jalan sendiri untuk hidup nyaman.

    Pengungsi Rohingnya kebanyakan ingin berlabuh di Malaysia. Oleh sebab itu, banyak yang akhirnya kabur dari penampungan dan membuat sejumlah masalah.

    Menurut dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, para pengungsi Rohingya telah membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia, dengan kondisi ekonomi yang cukup berkembang.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penembakan Tewaskan 2 Orang di Swiss, Polisi Buru Pelaku

    Penembakan Tewaskan 2 Orang di Swiss, Polisi Buru Pelaku

    Jakarta –

    Kepolisian Swiss memburu seorang pria bersenjata yang menewaskan dua orang dan melukai satu orang lainnya di kota Sion, Swiss selatan.

    Polisi mengatakan seorang pria melepaskan tembakan ke arah orang-orang di dua lokasi berbeda di Sion, kota indah di wilayah Alpine Wallis tersebut, sesaat sebelum jam 8 pagi, Senin (11/12) waktu setempat.

    “Dua orang tewas dan seorang lainnya terluka,” kata polisi, seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (11/12/2023).

    Polisi menambahkan bahwa identitas pria tersebut dan motifnya melakukan penembakan masih belum diketahui.

    Namun, mereka mengatakan informasi awal menunjukkan bahwa penembak mengenal korban-korbannya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Operasi besar-besaran polisi sedang dilakukan “dalam upaya menangkap pelaku penembakan”, kata pernyataan polisi.

    Kantor kejaksaan Wallis telah meluncurkan penyelidikan pembunuhan, tambah kepolisian dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video ‘Gadis 14 Tahun Bawa Shotgun ke Sekolah dan Tembaki Temannya di Rusia’:

  • Theodor Herzl, Pencetus Zionisme Israel yang Bikin Palestina Menderita

    Theodor Herzl, Pencetus Zionisme Israel yang Bikin Palestina Menderita

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Israel dilabeli negara zionis karena mendirikan negara dengan mencaplok wilayah Palestina. Gerakan ini dicetuskan oleh aktivis politik Yahudi dan jurnalis berkewarganegaraan Austria-Hungaria bernama Theodor Herzl.

    Serbuan Israel di jalur Gaza yang sudah dianggap sebagai genosida membangkitkan amarah masyarakat dunia.

    Kecaman publik global kepada kaum Zionis merujuk pada Israel, sekutu, dan pendukungnya yang melakukan kebrutalan untuk memusnahkan warga Palestina.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengatakan akan terus berusaha menghentikan tragedi kemanusiaan atas kejahatan yang dilakukan oleh entitas Zionis di Gaza, dikutip dari Associated Press News.

    Dilansir dari Britannica, Zionisme merupakan gerakan nasionalis Yahudi yang bertujuan untuk menciptakan dan mendukung negara nasional Yahudi di Palestina.

    Bagi sebagian orang, gerakan Zionisme menjadi kesempatan bagi bangsa Yahudi untuk mendapatkan pembebasan nasional dan bisa memimpin pemerintahan mereka sendiri. Namun bagi yang lain, Zionisme merupakan proyek kolonial yang rasis.

    Salah satu tokoh penting dibalik zionisme adalah Theodor Herzl. Berikut profil Theodor Herzl.

    Pria kelahiran Tahun 1860 ini disebut sebagai “Bapak Zionisme” politik modern. Setiap tahun pada tanggal 10 bulan Ibrani Iyar, Israel merayakan libur nasional dengan “Hari Herzl”.

    Herzl meninggal lebih dari 40 tahun sebelum negara Israel terbentuk. Namun, Herzl merupakan seorang organisator, propagandis, dan diplomat yang berperan besar membuat Zionisme menjadi gerakan politik berpengaruh di dunia.

    Seorang penulis bernama Gol Kalev menerbitkan buku “Yudaism 3.0: Judaism’s Transformation to Zionism” yang didedikasikan untuk Herzl.

    “Jika kita dapat mendalami pemikiran dan filosofi Herzl, kita dapat menerapkannya pada banyak isu strategis saat ini, [bahkan] dalam siklus berita dan dunia yang ramai.” ungkap Kalev, dikutip dari The Jerusalem Post.

    Keterlibatan Herzl dalam gerakan Zionisme dimulai saat terjadinya Kasus Mata-Mata pada 1894 dan 1895. Pada peristiwa tersebut, seorang perwira Yahudi Perancis, Alfred Dreyfus, dituduh sebagai mata-mata Jerman dan dipenjara seumur hidup. Hal ini menjadi pencetus gelombang luas anti-Semitisme di Perancis.

    Herzl, jurnalis Yahudi yang saat itu bekerja sebagai koresponden di Paris untuk surat kabar harian Austria, menulis buku berjudul ‘Der Judenstaat’ atau ‘Negara Yahudi’ yang diterbitkan Tahun 1896, dikutip dari Egypt Today.

    Salah satu sub judul yang tertulis dalam buku tersebut adalah ‘Upaya Menemukan Solusi Modern terhadap Pertanyaan Yahudi’.

    Herzl juga sadar akan terjadinya persaingan ekonomi antara Yahudi dan non-Yahudi yang akhirnya menimbulkan kebencian anti-Yahudi.

    Ketegangan rasial berkelanjutan di Perancis dan negara di sekitarnya membuat Herzl merasa bahwa Eropa tidak lagi bisa dijadikan tempat tinggal orang Yahudi.

    Herzl berkomitmen untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan Eropa. Herzl membentuk berbagai skema, seperti revolusi sosialis dan perpindahan agama secara masal menjadi Kristen, dilansir dari History Today.

    Satu-satunya solusi yang dipilih Herzl untuk memperjuangkan Yahudi adalah melalui pendekatan nasional. Herzl mengusulkan kepada orang-orang bangsa Yahudi untuk membentuk negara mereka sendiri.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Herzl pada mulanya mengusulkan dua lokasi geografis, yaitu Palestina dan Argentina. Herzl juga menargetkan Uganda sebagai tempat perlindungan sementara bagi bangsa Yahudi untuk menghindari anti-Semitisme.

    Ambisi Herzl untuk membentuk negara Yahudi di Palestina tidak lagi bisa dibendung. Herzl ingin negara Yahudi juga turut ambil bagian dari proyek kolonialisme Eropa di timur. Oleh karena itu, Herzl membentuk penghalang untuk memisahkan Eropa dan Asia.

    Herzl sempat ingin menyelenggarakan kongres Zionis pertamanya di Munich, Jerman, tetapi mendapat penolakan dari Majelis Yahudi dan para nabi.

    Kongres pertama Zionis tingkat dunia akhirnya berhasil diselenggarakan Tahun 1897 di Basel, Swiss yang dihadiri oleh 200 delegasi dari 24 negara.

    Di hadapan ratusan delegasi, Herzl mengumumkan pendirian Organisasi Zionis Dunia. Tujuan dari gerakan Zionisme ini adalah mendirikan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina yang diakui oleh hukum internasional.

    Herzl mempresentasikan suatu proyek besar Yahudi yang disebut sebagai “Proyek Basel”.

    Kongres Zionis terus berlanjut dengan sidang yang diadakan setiap tahunnya. Pada sidang kedua Tahun 1898, dibentuk “Dana Penyelesaian” yang digunakan untuk menyokong keuangan Organisasi Zionis Dunia.

    Kampanye donasi menargetkan orang-orang Yahudi kaya yang ada di Barat. Dukungan dana juga ditarik dari keuntungan perusahaan dan lembaga-lembaga besar mereka.

    Konferensi-konferensi berikutnya mulai melibatkan negara-negara besar untuk terlibat.

    Dalam konferensi tersebut, dirumuskan tiga jalur agar tercapainya tujuan Zionisme, yaitu pengembangan pemukiman di Palestina melalui pertanian, penguatan budaya Yahudi, dan mendapatkan persetujuan internasional atas proyek Zionis.

    Herzl menggunakan strategi menghindari penyebutan “negara Yahudi” saat Kongres Pertama Zionis diadakan dan lebih memilih istilah “tanah air”. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebencian terhadap orang Yahudi di Eropa dan di Kekaisaran Ottoman.

    Pada kongres keenam Tahun 1903 di Basel, untuk pertama kalinya dikenalkan proposal pendirian negara Yahudi di Uganda. Wacana ini mendapat pertentangan dari 178 delegasi.

    Perdebatan terjadi akibat wacana kelangsungan proyek Zionis selain di Palestina. Dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dan konflik di tengah kemajuan yang sudah dicapai sejak 1897.

    Herzl berusaha meyakinkan para delegasi dengan janji mencari solusi dan mengirimkan komite pencari fakta untuk melihat kondisi di Gaza.

    Herzl meninggal sebelum kongres ketujuh dilaksanakan Tahun 1905. Kemudian David Wolffsohn, zionis Rusia dan rekan dekat Herzl, terpilih sebagai presiden baru Organisasi Zionis Dunia, .

    Proyek Uganda mulai ditinggalkan, tetapi tekad untuk menyukseskan Proyek Basel yang dicetuskan oleh Herzl terus berlanjut.

    Konsep “negara” yang dibawa oleh Herzl membuat pemukiman Yahudi di Palestina yang lebih pasti.

    Zionis kian mengintervensi pemerintahan Palestina dengan berusaha masuk dalam urusan politik. Didirikan “Kantor Tanah Israel” di Jaffa yang menarik pemodal Yahudi untuk mendanai ladang jeruk dan buah-buahan lainnya.

    Pengembangan lahan pertanian semakin meluas di Boria, Magdala di utara Danau Tiberias, dan di Rehovot dan Lod.

    Kantor Tanah Israel berperan penting dalam pembentukan lingkungan “Ahuzat Bayit”, yang kemudian menjadi pusat kota Ibrani pertama, Tel Aviv.

    Dukungan terhadap bangsa Yahudi dari negara besar, salah satunya Inggris semakin nyata dengan adanya Deklarasi Balfour pada 2 November 1917.

    Deklarasi Balfour dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk mendukung pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina.

  • Piala Dunia U-17, Polda Jatim Terapkan Pendekatan Ramah Anak

    Piala Dunia U-17, Polda Jatim Terapkan Pendekatan Ramah Anak

    Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jatim melakukan pengetatan pengamanan dalam laga akhir Timnas Indoensia selama Piala Dunia U-17 2023 di Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang jadi venue pertandingan mendapat perhatian khusus. Satu caranya adalah menerapkan metode pendekatan ramah anak.

    Hal itu dilakukan karena banyaknya penonton anak-anak yang juga menyaksikan pertandingan. “Terkait pengamanan ini, kami terapkan metode terbuka dan tertutup. Dengan menerapkan child friendly atau (pendekatan) ramah anak. Sehingga hal-hal yang bernuansa militer dan sebagainya kami sembunyikan. Kami siapkan di ring tiga, tidak kami tampilkan di depan,” ujar Karo OPS Polda Jatim Puji Santosa saat konferensi pers di Pusat Informasi Piala Dunia U-17 2023 di Grand Swiss Belhotel, Surabaya pada Rabu (15/11/2023)

    Pembagian lokasi pengamanan juga diterapkan secara berbeda dibanding menggelar kompetisi tanah air. Polda Jatim melakukan pengamanan sesuai dengan prosedur FIFA.

    “Kalau yang biasanya kami tampilkan di depan seperti saat Liga 1 dan Liga 2. Saat kompetisi kami tampilkan di zona (ring) 1. Untuk kali ini kami bagi menjadi empat zona. Posisi Polri adalah di zona 2, 3, dan 4,” ucap Puji Santosa.

    Sebelumnya, sekitar 350 personel anggota Polri dari berbagai satuan kerja mendapat latihan khusus yang ditempatkan di area stadion selama hari pertandingan. Itu merupakan personel gabungan dari Brimob, Reserse, hingga Lalu Lintas sebagai Steward.

    Tak hanya Stadion GBT, pengamanan juga dilakukan termasuk venue yang digunakan sebagai tempat latihan, yakni Stadion Gelora 10 November 2023, Lapangan THOR, dan Lapangan A-C Kompleks Stadion GBT.

    “Personel yang dilibatkan tersebar di wilayah Surabaya, mulai dari bandara (Bandar Udara Internasional Juanda), pengamanan lokasi hotel dan latihan. Kemudian pengamanan rute serta di lokasi kegiatan di Stadion Gelora Bung Tomo,” imbuh Puji.

    Timnas Indonesia U-17 sendiri masih akan melakoni laga terakhir Grup A melawan Maroko di Stadion GBT, Kamis (16/11/2023) malam. Jumlah personel keamanan yang disiagakan 3.276.

    BACA JUGA:

    Penjualan Souvenir Piala Dunia U-17 dari UMKM Surabaya Capai 30 Persen

    “Khusus untuk pertandingan besok, kami siapkan 3.276 personel keamanan untuk melaksanakan pengamanan. Di mana pengamanan untuk di Stadion GBT berjumlah 2.886 personel yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait,” kata Puji.

    “Kemudian sisanya sekitar 349 kita siapkan untuk pengamanan di rute, kemudian di lokasi tempat penonton akan menaiki bis menuju ke Stadion GBT. Ada juga (personel keamanan) di lokasi hotel-hotel (tim menginap),” tuturnya. [uci/but]

  • Perang di Ukraina Masuki Babak Baru Menjelang Musim Dingin

    Perang di Ukraina Masuki Babak Baru Menjelang Musim Dingin

    Jakarta –

    Pertempuran sengit saat ini sedang berlangsung di sekitar kota Avdiivka di Ukraina timur. Tidak mungkin untuk memverifikasi kejadian di lapangan secara independen pada beberapa hari terakhir. Ukraina melaporkan 800 hingga 1.000 penyerang Rusia terbunuh, tetapi tidak melaporkan jumlah korban di pihaknya sendiri.

    Turunnya hujan di musim gugur, membuat tanah di banyak tempat di area pertempuran menjadi rawa yang nyaris tidak bisa dilewati. “Sepertinya Rusia akan melakukan segalanya dan berusaha untuk maju” sebelum musim lumpur dimulai di bagian timur garis depan, tulis Marcus Keupp, ahli pertahanan di Angkatan Bersenjata Swiss, di situs jejaring sosial X, sebelumnya Twitter.

    Ukraina menggunakan kesempatan ini untuk “menghabiskan sumber daya Rusia,” kata pakar keamanan Christian Mlling dari Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman kepada DW.

    “Komandan Rusia melakukan serangan di Avdiivka dengan gaya Soviet, tanpa mempedulikan materi atau pasukan mereka sendiri,” kata Nico Lange, pakar Ukraina dan Rusia di Konferensi Keamanan Munich, kepada DW. “Seluruh kendaraan tempur infanteri, pengangkut pasukan, dan tank tempur Rusia telah dihancurkan oleh tembakan artileri Ukraina atau di ladang ranjau.” Dia yakin bahwa “fase baru perang” baru saja dimulai di Ukraina.

    Moskow bermain dengan waktu

    “Dengan melumpuhkan sistem radar dan pertahanan udara serta merusak kapal-kapal Rusia di sisi barat Krimea, Ukraina telah memperluas kemampuan operasionalnya dan memastikan bahwa pengiriman biji-bijian dapat dilanjutkan dari Odesa,” kata Lange.

    Kini, setelah dipinggirkan secara diplomatik oleh Barat, Rusia hanya memiliki sedikit pilihan selain mengulur-ulur waktu, demikian menurut Sabine Fischer, pakar Eropa Timur di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan dan penasihat pemerintah Jerman. “Kepemimpinan politik Rusia terus percaya bahwa mereka dapat melumpuhkan Ukraina secara militer dan merusak dukungan internasional untuk Kyiv,” tulisnya dalam sebuah esai baru-baru ini.

    Pengiriman persenjataan untuk tentara Ukraina tahun ini tampaknya telah membawa beberapa keberhasilan. Tetapi terobosan garis ranjau Rusia di garis depan selatan, yang diharapkan oleh banyak negara Barat, telah gagal terwujud, kata Molling. Ukraina, katanya, telah berhasil memanfaatkan sumber dayanya dengan baik.

    Secara keseluruhan, Weizenegger berpendapat, pasukan Ukraina lebih cepat ketika berada di garis depan daripada Rusia. Dalam 20 bulan sejak invasi besar Rusia dimulai, Ukraina telah belajar untuk mengubah inferioritas numeriknya menjadi sebuah keuntungan, jelasnya.

    Pasukan Ukraina bersiap untuk pertahanan musim dingin

    Namun dengan makin dekatnya musim dingin, Ukraina memperkirakan Rusia akan meningkatkan serangannya terhadap infrastruktur energi, seperti yang terjadi setahun yang lalu. Tapi juru bicara angkatan udara Ukraina Yuriy Ihnat percaya bahwa kali ini situasinya akan menguntungkan Ukraina. Jerman baru saja mengirimkan sistem pertahanan udara IRIS-T SLM ketiga, yang disebut Ihnat “cukup bagus dan kuat.”

    Radar berkinerja tinggi dari sistem ini dapat dihubungkan dengan sistem pertahanan udara lainnya dan sangat efektif, kata Ihnat. Selain itu, katanya, “Jerman, khususnya, meningkatkan produksi amunisi untuk senjata antipesawat dan sistem pertahanan udara.”

    Tank anti pesawat Gepard Jerman juga sangat sukses dalam menangkis serangan drone Rusia. Untuk waktu yang lama, amunisi untuk kendaraan ini tidak tersedia, tetapi produsen senjata Jerman Rheinmetall telah mengonfirmasi bahwa sejak Agustus, amunisi Gepard telah diproduksi secara eksklusif untuk Ukraina di jalur produksi yang baru didirikan.

    Para pengamat sepakat bahwa musim dingin kali ini akan terasa berat bagi Ukraina, meskipun Ihnat lebih optimis karena pilot-pilot Ukraina membuat kemajuan dalam pelatihan jet tempur F-16.

    Angkatan udara Ukraina akan melatih skuadron pertama F-16 pada musim semi. “Ini akan berarti perubahan yang serius,” kata Ihnat, menambahkan bahwa Rusia akan dipaksa untuk memindahkan pesawat dan helikopternya lebih jauh dari garis depan.

    bh/hp

    Lihat juga Video ‘Palestina Minta Komunitas Internasional Bersikap, Singgung Konflik Ukraina’:

    (ita/ita)

  • Indonesia Akan Angkat Perhatian Soal Palestina di Dewan HAM PBB

    Indonesia Akan Angkat Perhatian Soal Palestina di Dewan HAM PBB

    Jakarta –

    Mengangkat perhatian pada persoalan Palestina menjadi salah satu agenda Indonesia di keanggotaan Dewan HAM PBB, menurut duta besar Indonesia untuk PBB.

    Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pembahasan isu Palestina di Dewan HAM PBB selama ini sering dikesampingkan karena peristiwa-peristiwa terbaru.

    “Karena itu kita ingin mengangkat lagi bahwa perhatian mengenai Palestina di Dewan HAM, yang sudah menjadi bagian resmi dari agenda Dewan HAM. Itu dapat diangkat dan menghasilkan hasil yang solutif yang bisa diimplementasikan bagi kepentingan bangsa Palestina tersebut,” ujarnya.

    Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Ini adalah kali keenam Indonesia terpilih jadi anggota lembaga internasional itu.

    Kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri, Indonesia tetap dipercaya oleh negara-negara lain untuk menangani persoalan HAM karena dianggap memiliki kapasitas.

    Pegiat HAM berharap dengan masuknya ke Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan-persoalan HAM di regional maupun global.

    Apa itu Dewan HAM PBB?

    Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya.

    Lembaga yang berkantor di Jenewa, Swiss ini memiliki kewenangan untuk mendiskusikan semua persoalan dan situasi HAM tematik yang membutuhkan perhatiannya sepanjang tahun.

    Dewan HAM terdiri dari 47 negara anggota, yang dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB. Majelis mempertimbangkan kontribusi negara-negara kandidat pada promosi dan perlindungan HAM, serta janji dan komitmennya dalam isu ini.

    Keanggotaan Dewan dibagi berdasarkan wilayah geografis, dengan perincian negara-negara Afrika 13 kursi, Asia-Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, Eropa Barat dan negara lainnya tujuh kursi, dan Eropa Timur enam kursi.

    Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya. (Getty Images)

    Ini keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Periode sebelumnya yaitu 2006 2007, 2007 2010, 2012014, 20152017, 20202022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024 2026.

    Kali ini, Indonesia memperoleh suara tertinggi di antara negara-negara Asia dan Pasifik. Indonesia mengamankan 186 suara, diikuti Kuwait 183 suara, Jepang 175 suara, dan China 154 suara.

    “Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan resmi di situs Kementerian Luar Negeri RI.

    Apa yang akan dilakukan Indonesia di Dewan HAM PBB?

    Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Indonesia berencana mengangkat sejumlah isu yang “konkret dan relevan ke Dewan HAM PBB”.

    Isu-isu tersebut antara lain perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan serta anak-anak, jaminan akses pembangunan bagi semua negara, dan isu-isu menyangkut hak-hak sipil dan politik.

    Selain isu-isu yang bersifat umum, Indonesia juga akan mengarusutamakan kembali persoalan Palestina di Dewan HAM PBB.

    Palestina sebenarnya telah menjadi salah satu agenda tetap di Dewan HAM PBB, yaitu Agenda item 7: Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Territories.

    Namun, kata Habib, pembahasannya seringkali terimbas oleh kepentingan-kepentingan lain yang lebih segera, misalnya serangan Rusia ke Ukraina. Sehingga kemudian beberapa negara seolah-olah melupakan masalah yang sudah lebih dari 70 tahun tidak kunjung selesai itu.

    “Kita ingin mengangkat ini menjadi fokus, bahwa ini sudah jadi agenda tetap. Kita berikan konsentrasi, fokus kembali, bahwa masalah ini harus kita selesaikan. Sudah 73 tahun. Jangan karena ada masalah yang baru muncul satu-dua tahun terakhir kemudian yang menjadi dasar ini, isu yang sudah lama ini terus kita lupakan,” kata Habib kepada BBC.

    Selain Palestina, Indonesia juga ingin membantu mencarikan jalan keluar untuk konflik di Myanmar melalui perspektif HAM. Persoalan Myanmar juga ditangani Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023.

    “Di tingkat kawasan kita juga ingin memastikan bahwa proses Myanmar melalui perspektif HAM juga bisa kita bantu untuk segera dapat dicarikan jalan keluarnya yang paling baik dan inklusif, serta menguntungkan semua pihak termasuk bagi masyarakat sipil di sana,” imbuh Habib.

    Baca juga:

    Dalam pernyataan tertulis di situs web resmi Kemlu, Menlu Retno Marsudi menjabarkan tiga prioritas utama Indonesia dalam menjalankan keanggotaan di Dewan HAM PBB.

    Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

    Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok- kelompok kawasan.

    Dan ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights.

    Bagaimana dengan catatan HAM Indonesia?

    Indonesia sudah enam kali dipilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri.

    Bahkan beberapa hari sebelum Indonesia terpilih, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan situasi HAM di Indonesia dengan judul “Indonesia Human Rights Report 2022 yang menjabarkan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang tahun 2022.

    Kasus-kasus yang dijabarkan antara lain kekerasan oleh aparat negara, kekerasan di Papua, hingga pembatasan kebebasan berekspresi.

    Laporan itu juga mengatakan, kendati pemerintah telah mengambil langkah untuk menginvestigasi dan menuntut beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran HAM dan terlibat dalam korupsi, impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM masih menjadi kekhawatiran yang signifikan.

    Awal tahun 2023, Amnesty International merilis laporan tentang wajah “suram penegakan HAM di Indonesia. Lembaga pemantau itu menjabarkan masih tingginya keterlibatan negara maupun pembiaran negara dalam berbagai peristiwa pelecehan dan intimidasi terhadap warga, aktivis, maupun akademisi yang mengkritik pejabat, menyuarakan masalah lingkungan, membahas korupsi, atau membela kelompok minoritas.

    “Pemerintah Indonesia boleh saja membangga-banggakan pencapaian bidang HAM di depan forum internasional, tapi fakta di lapangan berkata lain,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

    Persekusi terhadap kelompok minoritas, misalnya LGBTQ, menjadi salah satu persoalan dalam catatan HAM Indonesia, menurut lembaga-lembaga pemantau seperti Amnesty International. (Getty Images)

    Perwakilan Indonesia di Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AIHCR), Yuyun Wahyuningrum, berpendapat persoalan HAM di dalam negeri tidak akan mencederai kredibilitas Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

    Menurut Yuyun, Indonesia dipercaya menjadi anggota Dewan HAM PBB karena dianggap memiliki kapasitas untuk merespons persoalan-persoalan HAM meskipun belum tentu menyelesaikannya.

    “Semua negara, apalagi Indonesia, memiliki persoalan [HAM] tapi Indonesia tidak tinggal diam. Ia melakukan upaya-upaya untuk membenahi dirinya sendiri dan juga mengangkat pengalaman-pengalaman yang dihadapinya untuk berkontribusi pada diskursus HAM di level internasional,” tuturnya.

    Yuyun menjelaskan, Indonesia memiliki kemampuan untuk berjejaring dan melakukan lobi dengan negara-negara lain sehingga semua anggota dari kawasan merasa dilibatkan dalam suatu keputusan. Kemampuan ini, dia menekankan, memerlukan kemauan politik dan keaktifan.

    “Saya tidak pernah melihat Indonesia itu malas konsultasi. Indonesia itu selalu konsultasi. Karena memang begitu norma yang berlaku, yang juga dilihat dari luar ke Indonesia,” ujarnya.

    Yuyun berharap selama tiga tahun keanggotaan di Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada cara pandang, perspektif, pembentukan opini, dan keputusan-keputusan yang akan meringankan persoalan-persoalan HAM di dunia.

    Baca juga:

    Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pemerintah selalu terbuka dengan catatan-catatan tentang HAM dari organisasi masyarakat sipil. Namun, dia mengatakan, setiap kasus di dalamnya perlu dilihat satu per satu “secara komprehensif.

    Dia menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan HAM. Misalnya, pengakuan Presiden Jokowi atas nama negara atas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Itu kan enggak banyak dunia yang berani,” ujarnya.

    Langkah lainnya, kata Habib, adalah penandatanganan Perpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang di dalamnya ada komitmen bahwa setiap pelaku bisnis dan investasi multinasional harus memasukkan nilai perlindungan HAM di dalam praktik bisnisnya di Indonesia.

    “Proses-proses ini panjang… Itu semua diikuti dunia sehingga mereka punya kepercayaan di dalam langkah-langkah Indonesia di dalam HAM tersebut,” kata Habib.

    Andreas Harsono dari Human Rights Watch Indonesia berharap Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB tidak menerapkan “standar ganda dalam menegakkan hak asasi manusia secara global.

    “Mereka bisa kritis terhadap Israel atau negara-negara Barat … tapi coba mengkritik Myanmar, atau Tiongkok soal minoritas Uighur kan risikonya besar, atau coba mengkritik Arab Saudi misalnya, nanti jatah hajinya dikurangi. Itu yang harus dilewati oleh negara Indonesia,” kata Andreas.

    “Jadi bicaralah dengan straight-forward, dengan jujur, dengan data-data yang kuat. Bukan double standard.”

    (nvc/nvc)

  • Kurir 88 Kilo Sabu Dalam Kemasan Teh China Terancam Hukuman Mati

    Kurir 88 Kilo Sabu Dalam Kemasan Teh China Terancam Hukuman Mati

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua kurir sabu-sabu seberat 88 Kilo terancam hukuman mati. Sebab Jaksa Penuntut Umum (JPU) Esti Dilla Rahmawati menjerat keduanya dengan pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati.

    Dua Terdakwa tersebut adalah Doni Septavian bin Mulyadi, bersama Terdakwa Hadiat Heryana bin Asep Wahyu. Keduanya disidang Perdana di ruang Tirta 1 PN Surabaya, Senin (9/10/2023).

    Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati, dari Kejari Tanjung Perak disebutkan, Terdakwa Doni Septavian bin Mulyadi, bersama Terdakwa Hadiat Heryana bin Asep Wahyu, melakukan perbuatan berawal dari keduanya dalam kesulitan keuangan, menerima tawaran Fito alias Rexi (DPO), mengambil dan mengirim barang sabu, dengan tujuan berangkat ke Pekanbaru.

    Fito alias Rexi memberi uang cara transfer ke Terdakwa Hadiat Heryana rekening BCA Rp 5 juta, untuk biaya perjalanan ke Pekanbaru, juga diberikan 3 KTP palsu, atas nama Fajar Hariyanto dan Kusni agar tidak dikenali.

    Selanjutnya pada Minggu 18 Juni 2023, Terdakwa Doni Septavian, saat dirumahnya desa Ngingas Selatan Kecamatan Waru Sidoarjo dihubungi Fito alias Rexi (DPO) melalui aplikasi ‘Wire’ untuk mengambil sabu, menemui orang suruhan Fito di Pekanbaru, yaitu Terdakwa Hadiat Heryana, dari Jakarta.

    Fito alias Rexi memberi uang para terdakwa cara transfer ke rekening BCA masing masing untuk terdakwa Doni Septavian Rp 16 juta, dipergunakan biaya perjalanan ke Pekanbaru, dan membawa 4 KTP palsu atas nama Firdaus, Bowo, Rumaidi, dan Ardi Mulyadi agar tidak dikenali.

    Terdakwa Doni Saptavian dan Terdakwa Hadiat Heryana, sampai di Hotel Fox Pekanbaru, mereka memesan kamar selama dua hari dengan harga Rp.1,7 juta menggunakan E-KTP palsu terdakwa Doni dengan nama Firdaus.

    Permintaan Fito untuk menerima dan mengambil barang 88 Kilo bungkus teh cina warna kuning merk guanyinwang berisi narkotika jenis sabu berat total 88 Kilogram di dalam mobil Avanza warna silver dengan ciri kunci kontak mobil menempel di Wiper Mobil yang diparkirkan di halaman parkir Hotel Fox. Empat buah tas ransel dalam mobil, dibawa kedalam Hotel Fox.

    Permintaan Fito untuk mengirim barang 22 bungkus teh cina warna kuning merk Guanyinwang berisikan sabu, berat total 22 kilogram dalam 1 tas ransel, kepelanggan Fito, sistem ranjau ke Hotel Bono jalan Riau No.Kav 22 RW.103, Padang Terubuk, Pekanbaru.

    Di Hotel Bono, terdakwa Doni cek in Menggunakan KTP Palsu atas nama Firdaus di kamar 521, sebanyak 22 bungkus 22 Kilogram, kunci kamar disimpan dibawah tempat sampah di Toilet Lobbi Hotel Bono.

    Para terdakwa cek out dari Hotel Fox untuk mengirimkan barang sabu, permintaan Fito, ke Hotel Zuri Kompleks Transmart jalan Soekarno-Hatta, Labuh Baru, Pekanbaru, menyewa kamar 706 menggunakan E-KTP palsu atas nama Firdaus masuk dalam kamar meranjau 1 koper warna biru berisikan 17 bungkus berat total 17.000 gram, dan tas ransel warna hitam berisi 16 bungkus berat total 16.000 gram.

    Atas permintaan Fito, para terdakwa bersama sama menuju Hotel Gantra, membawa 2 koper warna merah muda dan warna biru, setelah berhasil, para terdakwa menyerahkan barang tersebut langsung bersama sama cek out dari hotel tersebut yang berisikan 33 bungkus berat total sekitar 33 Kilogram.

    ” Permintaan Fito, para terdakwa bersama sama pindah ke Hotel Swiss Bell di Compleks SKA Mall jalan. Soekarno-Hatta, Delima, Pekanbaru, masuk dalam kamar membawa 2 koper warna merah muda dan warna biru,” ujarnya.

    Para terdakwa bersama sama berpindah menuju Amaris Hotel masuk dalam kamar membawa 2 koper warna merah muda dan warna biru berisikan 33 bungkus teh cina warna kuning berat total 33 kilo.

    Pada Kamis 29 Juni 2023 jam 11.30 Wib, saksi Sandi Dikjaya Fitroh, Muchamad Daniel, Rico Pramana, Tri Nofrianto, Mukhamad Bukhori, mendapat informasi adanya peredaran Narkotika jenis sabu, di Amaris Hotel Palembang,

    Berhasil mengamankan Terdakwa Doni Septavian dan Terdakwa Hadiat Heryanto saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu koper warna merah muda berisikan 17 bungkus berat total 17 kilo. Satu koper berwarna biru berisi 16 bungkus berat total 16 kilo, berada di bawah meja kamar No.827 Amaris Hotel. [uci/ted]

  • Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jakarta –

    Sejak Februari lalu, sebuah konsensus baru telah disepakati di Brussels: Uni Eropa perlu tumbuh lebih besar. Anggota-anggota Uni Eropa (UE) yang dulunya skeptis terhadap perluasan, kini mulai berpikir serius untuk menyambut calon-calon anggota baru seperti Ukraina, Moldova, dan negara-negara Balkan Barat lainnya ke dalam keanggotaan mereka.

    Pergeseran ini dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Sebelumnya calon-calon anggota EU harus melewati serangkaian reformasi politik dan rintangan hukum yang berat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya Makedonia Utara yang sudah antre sejak tahun 2005, masih juga belum diterima jadi anggota EU.

    Saat ini, pola pikir telah berubah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang diplomat Uni Eropa: “Perluasan adalah sebuah kenyataan yang ada saat ini. Hal tersebut baru terjadi sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu.”

    Namun Brussels mempunyai pekerjaan rumah sendiri yang harus diselesaikan jika ingin konsensus politik ini berjalan lancar. “Sebelum melakukan pembicaraan yang realistis dengan negara-negara yang ingin bergabung, kita harus memikirkan seperti apa sebenarnya perluasan UE itu – dan sejauh itulah jadinya,” ujar diplomat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu mengatakan. DW.

    Memberikan keseimbangan kekuatan

    Pembicaraan soal perluasan EU telah dimulai. Awal bulan ini, sekelompok peneliti yang mendapat penugasan dari Prancis dan Jerman meluncurkan makalah yang penuh dengan gagasan tentang cara kerja dan jalan menuju ke arah itu. Thu Nguyen, seorang peneliti senior di bidang kebijakan dan Jacques Delors Center di Berlin, termasuk di antara mereka. Dia mengatakan kepada DW bahwa memikirkan kembali cara UE mengambil keputusan bisa menjadi tantangan politik yang paling besar.

    Daftar resmi negara-negara kandidat UE masih mengular: Ukraina, Moldova, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Makedonia Utara, Serbia dan Turki. Georgia dan Kosovo juga dianggap sebagai “kandidat potensial”.

    Namun meski beranggotakan 27 negara, blok tersebut terkadang kesulitan mengambil tindakan. Langkah kebijakan luar negeri seperti memberikan sanksi kepada Rusia memerlukan dukungan bulat, yang berarti negosiasi kadang-kadang bisa memakan waktu berbulan-bulan karena negara-negara anggota harus memikirkan apa saja yang akan dilarang atau aset mana yang akan dibekukan.

    Di bawah sistem yang berlaku saat ini, Ukraina – dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa – akan menjadi salah satu negara paling kuat secara politik di UE. “Semakin banyak negara anggota, semakin besar risiko adanya pemain veto yang menghalangi keputusan,” kata Nguyen.

    Oleh karena itu, Nguyen dan timnya menyarankan untuk menghapuskan suara bulat dan menghitung ulang jumlah suara mayoritas yang memenuhi syarat untuk memastikan UE yang lebih besar masih memiliki “kapasitas untuk bertindak.” Secara kontroversial, usulan tersebut juga akan mempersulit negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman untuk memblokir kesepakatan.

    Namun reformasi seperti itu memerlukan perubahan undang-undang dasar blok, dan memerlukan dukungan dari negara-negara anggota yang akan kehilangan kekuasaan akibat perombakan tersebut. Dan, seperti yang diakui Nguyen, “suasana politik saat ini tidak terlalu mendukung perubahan perjanjian.”

    Sengketa gandum di Ukraina menunjukkan potensi peningkatan anggaran

    Lalu ada pertanyaan tentang bagaimana membagi dana UE untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang lebih dalam. Sebagian besar kandidat anggota UE yang saat ini antri, memiliki Produk Domestik Brutoo (PDB) per kapita yang lebih rendah dibandingkan negara anggota termiskin di blok tersebut, Bulgaria – dan dengan sekitar sepertiga dari anggaran Brussels saat ini dialokasikan untuk subsidi pertanian, kedatangan negara besar di bidang pertanian, Ukraina, akan secara radikal mengubah pola distribusi dana subsidi yang ada saat ini.

    Bulan lalu, Polandia, Slovakia dan Hongaria mengumumkan rencana embargo sepihak terhadap gandum Ukraina, untuk melindungi produsen mereka sendiri dari potensi penurunan harga. Bagi mantan komisaris perdagangan UE, Phil Hogan, hal ini menyiratkan jalan yang sulit di masa depan.

    “Harus ada perubahan kelembagaan besar-besaran, perubahan anggaran besar-besaran, dan adaptasi kebijakan terhadap kenyataan baru,” kata Hogan kepada DW. “Ukraina adalah negara besar dengan kepentingan pertanian yang besar. Dan gagasan bahwa kita akan mampu mengatasi masalah Ukraina menjadi anggota dengan kebijakan pertanian Uni Eropa yang terintegrasi penuh, akan menjadi tantangan besar.”

    “Bahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, terdapat sensitivitas seputar masalah perdagangan dengan Ukraina,” tambahnya. “Ketegangan antara Ukraina dan Eropa sehubungan dengan pertanian bukanlah hal yang baru – namun bisa Anda bayangkan tantangan seperti apa yang akan dihadapi para petani Eropa dalam konteks jika Balkan Barat dan Ukraina serta negara-negara lain menjadi bagian tak terpisahkan dari EU nantinya. “

    Namun, Hogan tetap berharap: “Saya sangat mendukung perluasan Uni Eropa dan memasukkan negara-negara Eropa yang mungkin tidak kita sukai ke dalam EU, ketimbang mereka berpaling ke kelompok Eropa lainnya yang tidak kita inginkan,” ujarnya secara terselubung mengacu pada pengaruh Rusia.

    “Politik adalah seni untuk mewujudkan apa yang mungkin terjadi dan saya berharap negara-negara anggota EU akan mengembangkan diri mereka sendiri dan warga negara mereka akan mengembangkan diri mereka untuk memastikan bahwa lingkungan kita berada dalam kondisi yang tidak terlalu tegang.”

    Berakhirnya persatuan yang semakin erat?

    Ada berbagai pertanyaan kecil mengenai berfungsinya UE yang lebih besar yang juga perlu dijawab: Berapa banyak lagi anggota parlemen yang akan masuk Parlemen Eropa? Berapa banyak lagi bahasa resmi UE yang ada? Bisakah setiap negara mempertahankan anggota Komisi Eropa yang berdedikasi?

    Mengingat permasalahan hukum dan politik yang mungkin terjadi di masa depan, beberapa pihak berpendapat sudah waktunya untuk memperluas definisi blok tersebut. Minggu ini, para pemimpin Eropa menuju ke Spanyol untuk menghadiri pertemuan ketiga Komunitas Politik Eropa (EPC). Dalam EPC, visi mengenai hubungan antarpemerintah yang lebih luas mulai terlihat.

    Pembentukan EPC digagas Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ketika ia pertama kali mengemukakan gagasan tersebut secara terbuka pada tahun 2022, Macron mengatakan, dibutuhkan waktu “puluhan tahun” bagi Ukraina untuk bergabung dengan UE, dan mengusulkan pembentukan kelompok baru yang “akan memungkinkan negara-negara Eropa yang demokratis” untuk “menemukan ruang baru bagi kerja sama politik dan keamanan.”

    Saat ini, EPC secara formal tidak lebih dari sekedar ruang diskusi, tanpa struktur, hak suara, atau perjanjian yang mapan. Namun ini adalah satu-satunya forum yang menyatukan komunitas luas yang beranggotakan 45 undangan. EPC mencakup semua negara dan kandidat UE, negara-negara kaya yang berada di luar blok tersebut seperti Swiss, Norwegia, dan Inggris, serta bahkan negara-negara yang tengah bertikai Armenia dan Azerbaijan. Rusia tidak ada dalam daftar tamu.

    Bagi Thu Nguyen dan rekan-rekan penelitinya, struktur yang lebih longgar ini dapat memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi jika UE gagal menyepakati rencana ekspansinya.

    Mereka menyarankan mungkin ada “lingkaran dalam” inti yang terdiri dari negara-negara UE yang terintegrasi erat, kemudian UE yang lebih luas, kemudian “anggota asosiasi” tingkat berikutnya yang menikmati beberapa manfaat terkait dengan pasar tunggal blok tersebut, dan “lingkaran luar” yang didasarkan pada EPC, yang menurut Nguyen “tidak akan mencakup segala bentuk integrasi dengan undang-undang UE yang mengikat… melainkan kerja sama berdasarkan pertimbangan geostrategis.”

    Siap untuk tahun 2030?

    Namun potensi pendekatan multicepat ini mungkin terbukti tidak populer, karena dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang menciptakan warga negara kelas dua di klub UE. Perdana Menteri Ukraina Dennis Shmyhal baru-baru ini mengatakan kepada media Politico bahwa negaranya “melakukan semua upaya maksimal untuk memastikan bahwa Ukraina akan menjadi anggota penuh Uni Eropa.”

    Komisi Eropa sering kali menegaskan, aksesi adalah proses yang berdasarkan prestasi dan tidak memiliki batas waktu. Namun, Presiden Dewan Eropa Charles Michel baru-baru ini menegaskan, blok tersebut harus siap untuk diperluas pada tahun 2030.

    Thu Nguyen juga mendukung target akhir dekade tersebut– namun ketika ditanya apakah target tersebut realistis, ia menjawab singkat: “Sulit untuk membuat prognosis.”

    “Ini adalah proses jangka panjang,” pungkas Nguyen. “Sementara kita masih berada di tingkat awal diskusi dan perdebatan.”

    ap/as

    (ita/ita)

  • DK PBB Tuntut Taliban Cabut Larangan untuk Wanita Afghanistan

    DK PBB Tuntut Taliban Cabut Larangan untuk Wanita Afghanistan

    Rusia turut mendukung resolusi itu, namun Duta Besar Moskow untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengkritik naskah resolusi itu yang dinilai tidak cukup jauh pembahasannya dan menyalahkan Barat atas situasi di Afghanistan.

    “Kami sangat menyesalkan dan kecewa bahwa langkah-langkah dan pendekatan yang lebih ambisius dan naskahnya diblokir oleh rekan-rekan Barat,” sebutnya.

    “Jika Anda tulus, mengapa tidak mengembalikan aset-aset yang telah Anda curi dari negara itu dan tanpa prasyarat apapun,” cetus Nebenzia, merujuk pada aset Bank Sentral Afghanistan sebesar US$ 7 miliar yang dibekukan oleh Amerika Serikat (AS) setelah Taliban mengambil alih kekuasaan tahun 2021 lalu.

    Pada September lalu, AS mengumumkan pembentukan sebuah badan dana yang berbasis di Swiss untuk mengelola separuh aset itu.

    Sejak berkuasa kembali di Afghanistan tahun 2021, Taliban kembali pada interpretasi Islam yang radikal yang diberlakukan selama periode pertama kekuasaan mereka tahun 1996-2001. Serentetan pembatasan diberlakukan terhadap wanita Afghanistan, termasuk melarang mereka mengakses pendidikan tinggi dan pekerjaan di sektor pemerintahan.

    Pengumuman PBB pada 4 April lalu menyebut Taliban juga melarang warga Afghanistan untuk bekerja pada kantor-kantor PBB di negara tersebut, setelah pada Desember lalu melarang wanita bekerja untuk organisasi nonpemerintah (NGO) baik domestik maupun asing.

    (nvc/ita)