Negara: Swiss

  • Aksi Donald Trump Tekan OPEC dan Arab Saudi Bikin Harga Minyak Mentah Turun

    Aksi Donald Trump Tekan OPEC dan Arab Saudi Bikin Harga Minyak Mentah Turun

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak mentah global turun pada Kamis (23/1/2025) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Arab Saudi dan OPEC untuk menurunkan harga minyak dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

    Ketidakpastian terkait dampak kebijakan energi dan tarif perdagangan yang diajukan Trump terhadap pertumbuhan ekonomi global, serta permintaan energi turut memberikan tekanan pada harga minyak.

    Dilansir dari Reuters, minyak mentah Brent turun 71 sen (0,9%) menjadi US$ 78,29 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 82 sen (1,09%) ke level $74,62 per barel.

    Pengaruh Kebijakan Donald Trump 
    Penurunan harga minyak terjadi segera setelah Trump menyatakan akan mendorong Arab Saudi dan OPEC untuk menurunkan harga minyak mentah. Menurut Clay Seigle, peneliti senior bidang keamanan energi di Pusat Studi Strategis dan Internasional, seruan Trump tersebut dapat diterima positif oleh konsumen dan pelaku bisnis, tetapi memunculkan kekhawatiran bagi industri minyak AS dan pemasok global lainnya.

    “Industri energi global saat ini membutuhkan peningkatan investasi dalam proyek-proyek minyak dan gas, tetapi turunnya harga minyak dapat menghambat pengembangan proyek baru,” kata Seigle.

    Priyanka Sachdeva, analis pasar senior di Phillip Nova, menyatakan, ketidakpastian terkait tarif perdagangan AS juga dapat semakin memperlemah permintaan minyak global. 

    Trump juga menyebut akan menambah tarif baru pada Rusia apabila negara tersebut tidak menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Selain itu, ia mengancam Uni Eropa dengan tarif baru serta mengenakan bea masuk 25% pada Kanada dan Meksiko.

    Menurut Kelvin Wong, analis pasar senior di Oanda, kebijakan perdagangan Donald Trump yang tidak jelas dan peningkatan pasokan minyak AS dapat memicu fluktuasi harga minyak mentah yang lebih tajam dalam waktu dekat.

  • Trump Mendadak ‘Sembur’ NATO, Sindir Keras Soal Hal Ini

    Trump Mendadak ‘Sembur’ NATO, Sindir Keras Soal Hal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) meminta sejumlah sekutu dalam aliansi NATO untuk membayar ‘bagian yang adil’ untuk pertahanan sebelum mempertimbangkan perluasan aliansi. Hal ini disampaikan utusan AS Richard Grenell dalam tanggapannya kepada kepala NATO selama sebuah acara di Davos, Swiss, Kamis (23/1/2025).

    Dalam pernyataannya, Grenell mengatakan bahwa NATO tidak bisa hanya bergantung dari AS soal urusan keamanan dan biaya. Ia kemudian menggemakan seruan Presiden AS yang baru, Donald Trump, kepada anggota NATO untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk pertahanan.

    “Kita perlu memastikan bahwa para pemimpin tersebut membelanjakan jumlah uang yang tepat. Kita harus mampu menghindari perang. Dan itu berarti ancaman yang kredibel dari NATO,” katanya dikutip AFP.

    Utusan itu juga mengecam pendahulu Trump karena tidak berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan bahwa Trump akan menekan Ukraina dan Rusia ‘untuk berunding’.

    “Ada rasa frustrasi yang besar dari warga Amerika karena kita menghabiskan ratusan miliar dolar, dan para pemimpin kita tidak berbicara satu sama lain untuk mencoba memecahkan masalah,” tambah Grenell.

    32 negara aliansi NATO pada tahun 2023 menetapkan tingkat minimum untuk pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari produk domestik bruto. Namun Trump telah menyarankan untuk menaikkannya menjadi 5%.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Mark Rutte mengakui bahwa porsinya harus ditingkatkan. Ia juga menyatakan jumlahnya juga di atas 5% “Kita harus bergerak maju secara kolektif dan kita akan memutuskan jumlah pastinya akhir tahun ini, tetapi jumlahnya akan jauh lebih dari 2%,” kata Rutte.

    Ia juga mengatakan Eropa harus membayar lebih untuk dukungan pertahanan AS yang berkelanjutan. “Kita harus bersedia melakukan itu, karena saat ini, mereka membayar lebih banyak daripada orang Eropa. Dan di sini Trump benar,” tambah Rutte.

    Setelah pernyataan Grenell, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengingatkan hadirin bahwa Putin adalah ‘musuh’. Ia juga mewanti-wanti agar tidak ada kecurigaan antara anggota NATO

    “Saya melihat banyak saling tuding di antara mitra. Dan itu tidak membantu,” ungkapnya.

    (pgr/pgr)

  • Kadin Indonesia dan Presiden Afrika Selatan Bahas Persiapan KTT G20 di Johannesburg – Halaman all

    Kadin Indonesia dan Presiden Afrika Selatan Bahas Persiapan KTT G20 di Johannesburg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie berdiskusi dengan Presiden Afrika Selatan, Matamela Cyril Ramaphosa di sela pertemuan tahunan World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Rabu (22/1/2025).

    Keduanya membahas persiapan KTT G20 yang akan digelar di Johannesburg, November 2025.

    “Kami berdiskusi tentang persiapan KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada November mendatang. Ini momen yang tepat karena beliau (Matamela Cyril Ramaphosa) merupakan Ketua G20, di mana Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah KTT G20 tahun ini,” ujar Anindya Bakrie lewat keterangan tertulis dari Davos.

    Dalam diskusi tersebut, menurut Anindya Bakrie, Cyril Ramaphosa membicarakan solidaritas (solidarity), kesetaraan (equality), dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menjadi tema penyelenggaraan KTT G20 di Afrika Selatan.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, KTT G20 diselenggarakan di (Benua) Afrika. Jadi, ini momen yang sangat spesial bagi kita semua, khususnya bagi Afrika Selatan,” kata Anindya.

    Sebagai informasi, Matamela Cyril Ramaphosa dikenal sebagai presiden yang kharismatik. Pria kelahiran 17 November 1952 ini menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 2018. 

    Sebelum menjadi Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC).

    Sebelumnya, dia dikenal sebagai aktivis antiapartheid, pemimpin serikat pekerja, dan pengusaha.

    Cyril Ramaphosa pernah menjabat sebagai Sekjen ANC era Nelson Mandela (1991-1997) dan menjadi Wakil Presiden era Presiden Jacob Zuma (2014-2018). Cyril Ramaphosa kerap dijuluki sebagai negosiator ulung dan ahli strategi. Dia pun piawai berpidato.

    Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia Davos, Rabu (22/1/2025) kemarin, Cyril Ramaphosa menyampaikan frasa yang menyentuh tentang kolaborasi.

    Menurut Cyril Ramaphosa, untuk mengatasi berbagai persoalan dunia, seperti kemiskinan, perang, dan perubahan iklim, para pemimpin dunia kembali dipanggil untuk memanfaatkan atribut manusia yang paling kuat sekaligus paling abadi, yakni kerja sama dan kolaborasi saling menguntungkan.

    “Kerja sama adalah landasan peradaban manusia. Tanpa kerja sama dan kolaborasi – antara individu, kelompok individu, masyarakat di seluruh dunia, negara – umat manusia tidak akan dapat maju,” ujar Cyril Ramaphosa.

    Mengutip pidato 30 tahun silam Presiden Afrika Selatan periode 1994 – 1999 Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa mengatakan, “Ketergantungan kitalah yang menyatukan kita dalam satu rumah global bersama, melintasi lautan dan benua, menuntut kita semua untuk bersatu meluncurkan serangan global demi pembangunan, demi kemakmuran, dan kelangsungan hidup manusia”.

  • Ketum Kadin Anindya diskusi KTT G20 dengan Presiden Afsel di Davos

    Ketum Kadin Anindya diskusi KTT G20 dengan Presiden Afsel di Davos

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie berdiskusi dengan Presiden Afrika Selatan, Matamela Cyril Ramaphosa di sela-sela pertemuan tahunan World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Rabu (22/1).

    Anindya menyampaikan bahwa dirinya bersama Presiden Afsel membahas persiapan KTT G20 yang akan digelar di Johannesburg, November 2025.

    “Kami berdiskusi tentang persiapan KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada November mendatang. Ini momen yang tepat karena beliau (Matamela Cyril Ramaphosa) merupakan Ketua G20, di mana Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah KTT G20 tahun ini,” kata Anindya Bakrie lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dalam diskusi tersebut menurut dia, Cyril Ramaphosa membicarakan solidaritas, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi tema penyelenggaraan KTT G20 di Afrika Selatan.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, KTT G20 diselenggarakan di (Benua) Afrika. Jadi, ini momen yang sangat spesial bagi kita semua, khususnya bagi Afrika Selatan,” tutur Anindya.

    Sebagai informasi, Matamela Cyril Ramaphosa dikenal sebagai presiden yang kharismatik. Pria kelahiran 17 November 1952 ini menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 2018. Sebelum menjadi Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC). Sebelumnya, dia dikenal sebagai aktivis antiapartheid, pemimpin serikat pekerja, dan pengusaha.

    Selain itu, Cyril Ramaphosa pernah menjabat sebagai Sekjen ANC era Nelson Mandela (1991-1997) dan menjadi Wakil Presiden era Presiden Jacob Zuma (2014-2018). Ia kerap dijuluki sebagai negosiator ulung dan ahli strategi. Dia pun piawai berpidato.

    Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia Davos, Rabu (22/1/2025) kemarin, Cyril Ramaphosa menyampaikan frasa yang menyentuh tentang kolaborasi. Menurut Cyril Ramaphosa, untuk mengatasi berbagai persoalan dunia, seperti kemiskinan, perang, dan perubahan iklim, para pemimpin dunia kembali dipanggil untuk memanfaatkan atribut manusia yang paling kuat sekaligus paling abadi, yakni kerja sama dan kolaborasi yang saling menguntungkan.

    “Kerja sama adalah landasan peradaban manusia. Tanpa kerja sama dan kolaborasi – antara individu, kelompok individu, masyarakat di seluruh dunia, negara – umat manusia tidak akan dapat maju,” tandas Cyril Ramaphosa.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin sambut komitmen investasi Singapura untuk energi hijau di RI

    Kadin sambut komitmen investasi Singapura untuk energi hijau di RI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana menyambut baik komitmen investasi Singapura untuk pengembangan energi hijau di Indonesia.

    Ia mengharapkan komitmen Singapura dalam berinvestasi nantinya juga untuk membangun green industry, terutama Data Center di Indonesia khususnya di Batam.

    “Dengan pasokan energi bersih itu, Singapura mendapat keuntungan berupa kredit karbon serta sertifikasi energi hijau untuk mendukung ekonomi hijau mereka. Kami harapkan Singapura pun memahami kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia,” ungkap Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Komitmen Singapura itu disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Gan Kim Yong dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani, dalam rangkaian acara World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Senin (20/1/2025).

    Rencananya, Singapura berminat secara khusus untuk mengembangkan sustainable investment zone/park serta energi terbarukan di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Kendal Industrial Park. Turut dibahas dalam pertemuan tersebut peluang kerja sama Indonesia dan Singapura dalam Pembangunan pelabuhan Kendal Port dan Tanjung Priok Port.

    Ma‘ruf mengatakan, Kadin Indonesia bersama pengelola KI akan menawarkan sejumlah insentif menarik. Singapura akan diberikan kemudahan berupa bebas sewa lahan selama 5 tahun di KI PSN Wiraraja, Gesip Galang dan beberapa KI lainnya.

    “Inilah relaksasi yang diberikan oleh Pengelola Kawasan Industri (KI) di bawah naungan Kadin Indonesia, selain tax holiday dari Pemerintah Indonesia,” ujar dia.

    Ia menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih adil dan saling menguntungkan antara kedua negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

    Ma’ruf menilai, ajakan ini merupakan langkah proaktif Indonesia dalam mendorong kerja sama yang lebih berimbang dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.

    “Kami berharap Singapura tidak hanya memanfaatkan energi bersih dari Indonesia, tetapi juga aktif berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bersama di kawasan, dan kami sangat mendukung langkah yang dilakukan Pak Menteri (Rosan P Roeslani) di Davos kemarin,” pungkasnya.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Uni Eropa Cari Strategi Bersama untuk Hadapi Trump

    Uni Eropa Cari Strategi Bersama untuk Hadapi Trump

    Jakarta

    Pada hari pelantikan Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat (AS), tidak ada kemajuan besar bagi Uni Eropa (UE). Setidaknya untuk saat ini, Presiden AS itu belum mengumumkan tarif impor apa pun terhadap produk UE. Selama kampanye, Trump mengancam akan mengenakan tarif baru sebesar 10 hingga 20 persen pada produk impor dari UE.

    Eropa memang bukan prioritas paling atas dalam pada jam-jam pertama masa jabatan kedua Trump, seperti yang juga dicatat di Parlemen Uni Eropa pada hari Selasa (21/01). Akan tetapi, UE juga tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi pemerintahan baru Trump.

    Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos di Swiss, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen berbicara mendukung langkah-langkah pragmatis. “Kami akan bersikap pragmatis, tetapi kami akan selalu berpegang pada prinsip kami,” tegas politisi senior itu. Prioritas utama sekarang adalah membahas kepentingan bersama antara AS dan UE serta bersikap terbuka terhadap negosiasi.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pada hari Senin (20/01), Trump mengatakan ingin menyeimbangkan defisit perdagangan dengan UE baik melalui tarif atau melalui ekspor energi yang lebih besar, seperti minyak dan gas alam.

    “Strategi ganda” perdagangan

    Di Parlemen Uni Eropa, Komisaris Perdagangan Maro efovi menekankan bahwa Uni Eropa sudah menjadi importir terbesar gas alam cair dari AS. Sekitar 50 persen gas LNG di UE berasal dari AS. Namun, delegasi dari Slowakia mengatakan bahwa mereka siap memperluas kerja sama strategis ini dengan pemerintahan Trump yang baru, dengan mempertimbangkan kemungkinan negosiasi. Namun, pada saat yang sama, mereka juga siap membela kepentingan sah jika diperlukan.

    Pendekatan ini kemungkinan besar adalah apa yang disebut sebagai “strategi ganda” oleh Bernd Lange, Ketua Komite Perdagangan Uni Eropa. Menurut politisi beraliran Demokrat Sosial itu, UE harus bernegosiasi jika memungkinkan dan mempertahankan diri terhadap serangan jika perlu.

    Anggota parlemen serukan persatuan Eropa

    Ada kesepakatan luas di antara anggota parlemen bahwa eskalasi konflik perdagangan dengan Donald Trump harus dicegah. Delegasi dari Spanyol, Francisco Jose Milln Mon, menekankan bahwa perang dagang tidak akan menguntungkan siapa pun.

    UE juga harus berupaya menjalin hubungan perdagangan dengan AS, kata politisi dari Partai Rakyat Eropa berhaluan konservatif itu. Selain itu, Eropa harus bertindak bersama-sama dan tidak mencoba mencari kesepakatan secara terpisah dengan Washington.

    Anggota Parlemen Partai Hijau Anna Cavazzini juga percaya bahwa “Eropa bersatu” harus menjadi jawaban untuk “Membuat Amerika hebat kembali”. Ini juga berarti tidak sedikit pun melepaskan kendali pengaturan atas perusahaan teknologi besar. Cavazzini mengimbau Komisi Uni Eropa untuk menggunakan pengaruh yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital.

    Terutama dengan latar belakang pelantikan Trump dan kedekatannya dengan Elon Musk, pemilik Platform X, UE kembali mendapatkan momentum untuk berdiskusi tentang cara memastikan bahwa perusahaan teknologi besar mematuhi aturan. Undang-Undang Layanan Digital menetapkan bahwa tindakan harus diambil terhadap konten yang melanggar hukum dengan ancaman denda.

    Kritik dan pujian terhadap Trump

    Ada juga kata-kata yang jelas tentang Greenland, khususnya dari anggota parlemen Denmark seperti Stine Bosse. Anggota kelompok liberal Renew menekankan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh penduduk Greenland. Bahkan setelah menjabat, Trump menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk “keamanan internasional”.

    Sosial Demokrat Vytenis Povilas Andriukaitis mengkritik keputusan Trump untuk menangguhkan perjanjian iklim Paris, menyebutnya sebagai “aib.” Pihak Lithuania juga menyesalkan bahwa Ukraina tidak disebutkan dalam pidato pelantikan.

    Pujian terhadap tindakan pertama Donald Trump saat menjabat terutama datang dari kubu sayap kanan. Misalnya, Christine Anderson, anggota partai ekstremkanan Jerman Alternative fr Deutschland (AfD), yang memuji pidato pelantikan Trump sebagai “angin segar”. Ia akan memulihkan keamanan dalam negeri dengan menutup perbatasan dan mendeportasi semua migran ilegal.

    Di akhir perdebatan, Komisaris Perdagangan efovi menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada masalah antara dua mitra dekat seperti AS dan Eropa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang bersahabat dan kooperatif.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kadin Sambut Baik Komitmen Investasi Singapura untuk Energi Hijau di Indonesia – Halaman all

    Kadin Sambut Baik Komitmen Investasi Singapura untuk Energi Hijau di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana menyambut baik komitmen investasi Singapura untuk pengembangan energi hijau di Indonesia.

    Rencananya, Singapura berminat secara khusus untuk mengembangkan sustainable investment zone/park serta energi terbarukan di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Kendal Industrial Park. Turut dibahas dalam pertemuan tersebut peluang kerja sama Indonesia dan Singapura dalam Pembangunan pelabuhan Kendal Port dan Tanjung Priok Port.

    Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Gan Kim Yong dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani, dalam rangkaian acara World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Senin (20/1/2025).

    Ma’ruf mengharapkan komitmen Singapura dalam berinvestasi nanti juga untuk membangun green industry, terutama Data Center di Indonesia, khususnya di Batam.

    “Dengan pasokan energi bersih itu, Singapura mendapat keuntungan berupa kredit karbon serta sertifikasi energi hijau untuk mendukung ekonomi hijau mereka. Kami harapkan Singapura pun memahami kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia,” ungkap Ma’ruf, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025).

    Ma‘ruf mengatakan, Kadin Indonesia bersama pengelola KI akan menawarkan sejumlah insentif menarik. Singapura akan diberikan kemudahan berupa bebas sewa lahan selama 5 tahun di KI PSN Wiraraja, Gesip Galang dan beberapa KI lainnya. 

    “Inilah relaksasi yang diberikan oleh Pengelola Kawasan Industri (KI) di bawah naungan Kadin Indonesia, selain Tax Holiday dari Pemerintah Indonesia,” ujar Ma’ruf.

    Ma’ruf menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih adil dan saling menguntungkan antara kedua negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

    Ma’ruf menilai, ajakan ini merupakan langkah proaktif Indonesia dalam mendorong kerja sama yang lebih berimbang dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.

    “Kami berharap Singapura tidak hanya memanfaatkan energi bersih dari Indonesia, tetapi juga aktif berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bersama di kawasan, dan kami sangat mendukung langkah yang dilakukan Pak Menteri (Rosan P Roeslani) di Davos kemarin,” tutur Ma’ruf.

  • Nasib iPhone 16 di RI Segera Ditentukan, Ini Jadwalnya

    Nasib iPhone 16 di RI Segera Ditentukan, Ini Jadwalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Apple untuk memboyong seri iPhone 16 ke Tanah Air sepertinya sudah menemui titik terang.

    Hal tersebut diungkap Menteri Investasi Rosan Roeslani saat bertemu media asing di ajang Davos, Swiss.

    “Semoga dalam satu atau dua minggu, isu ini [investasi Apple] bisa terselesaikan,” kata Roslan kepada Bloomberg TV, dikutip dari Reuters, Kamis (23/1/2025),

    Apple tak langsung merespons permintaan komentar.

    Larangan penjualan seri iPhone 16 dikarenakan masa berlaku sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dimiliki Apple sudah habis. Pemerintah tidak bisa memperpanjang kontrak TKDN tersebut karena Apple belum merealisasikan komitmen investasinya secara penuh dari termin sebelumnya.

    Apple masih memiliki utang komitmen investasi senilai US$10 juta atau Rp162 miliar dari periode 2020-2023 yang sejatinya jatuh tempo pada Juni 2023.

    Dalam negosiasi terakhir, Apple menawarkan untuk membangun pabrik AirTag di Batam senilai US$1 miliar atau 16 triliun. Namun, nilai itu dinilai masih belum memenuhi syarat berkeadilan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

    Pada Kamis (22/1) kemarin, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, sampai saat ini Kemenperin belum menerima revisi proposal dari Apple, dengan alasan masih memerlukan waktu untuk merevisi proposal tersebut.

    Febri memperkirakan nilai investasi terakhir yang diajukan Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam kemungkinan tak sampai US$1 miliar seperti yang diumbar.

    Pabrik AirTag itu diperkirakan bisa memasok sekitar 60% kebutuhan global dan mulai beroperasi pada 2026 mendatang. Fasilitas tersebut diprediksi akan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja.

    “Berdasarkan assessment teknokratis kami, nilai riil investasi pabrik AirTag Apple di Batam hanya US$200 juta. Nilai ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi US$1 miliar dalam proposal yang disampaikan Apple kepada kami,” ungkap Febri.

    Ia mengatakan, komponen proyeksi nilai ekspor dan biaya pembelian bahan baku tidak bisa dimasukkan sebagai capex (capital expenditure) investasi.

    Lebih lanjut, Febri menjelaskan nilai investasi diukur hanya dari capex yang terdiri dari pembelian lahan, bangunan, dan mesin/teknologi. Pihak Apple memasukkan pembelian bahan baku dalam capex investasi mereka, sehingga seakan-akan nilai investasinya mencapai US$1 miliar.

    “Jika nilai investasi Apple sebesar US$1 miliar itu benar-benar untuk capex, seperti pembelian tanah, bangunan, dan mesin/teknologi, tentu lebih baik lagi. Bayangkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap dengan angka investasi US$1 miliar, tentu akan sangat besar sekali,” Febri menuturkan.

    (fab/fab)

  • Jaksa Swiss Selidiki Aduan Terhadap Presiden Israel Terkait Genosida

    Jaksa Swiss Selidiki Aduan Terhadap Presiden Israel Terkait Genosida

    Zurich

    Jaksa Swiss memeriksa beberapa pengaduan terhadap Presiden Israel Isaac Herzog. Herzog dilaporkan sebuah LSM yang menuduhnya melakukan penghasutan terkait genosida di Gaza.

    Dilansir AFP, Kamis (23/1/2025), Kantor Jaksa Agung Swiss (OAG) mengkonfirmasi pihaknya menerima beberapa pengaduan pidana terhadap Herzog. Diketahui, Herzog menghadiri Forum Ekonomi Dunia di resor Davos, Swiss.

    “Pengaduan pidana tersebut sekarang sedang diperiksa sesuai dengan prosedur yang biasa,” kata Kantor Jaksa Agung Swiss dalam email yang dikirim ke AFP.

    Kantor Jaksa Agung Swiss juga telah menghubungi kementerian luar negeri Swiss “untuk memeriksa pertanyaan tentang kekebalan orang yang bersangkutan”. Meski begitu, Kantor Jaksa Agung Swiss tak memberikan rincian tentang pengaduan khusus yang diajukan.

    Kantor berita Swiss Keystone-ATS menjelaskan salah satu pengaduan datang dari sebuah LSM bernama Legal Action Against Genocide. LSM tersebut menyerukan agar Herzog dituntut terkait penghasutan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Atas hasutan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” pemberitaan Keystone-ATS.

    Herzog dituduh memainkan peran aktif dalam genosida dan kejahatan perang di Gaza. Herzog dianggap menghapus seluruh perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan.

    Herzog diketahui sempat berada di Davos pada hari Selasa (21/1) dan mengadakan pertemuan pada hari Rabu (22/1) pagi. Namun tidak jelas apakah hari ini ia masih berada di Swiss.

    Pengaduan serupa juga diajukan terhadapnya ketika Herzog menghadiri pertemuan di Davos setahun yang lalu tetapi Kantor Jaksa Agung Swiss menahan diri untuk tidak membuka penyelidikan saat itu, Keystone-ATS melaporkan.

    (isa/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JENEWA — Keputusan mengejutkan diungkapkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025). Ia memerintahkan negara yang sekarang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    WHO pun buka suara terkait pernyataan yang diungkapkan Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden AS.

    Melalui keterangan tertulis, WHO merespon pernyataan Trump. 

    WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut. Lembaga ini bahkan ungkap ‘kenangan manis’ bersama negara besar ini dalam upaya pemeberantasan penyakit dan membangun sistem kesehatan global.

    Berikut ulasan Tribunnews.com.

    Amerika dan Perannya Pada Sejarah Berdirinya WHO

    Masih dikutip dari keterangan tertulisnya, WHO mengenang sejarah berdirinya lembaga ini dan peran Amerika Serikat.

    Amerika termasuk jajaran negara anggota WHO yang berperan dalam terbentuknya organisasi ini pada tahun 1948.

    Terhitung sejak tahun itu, Amerika Serikat dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO.

    Amerika bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya memiliki peran penting. 

    Termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif.

    Kenangan Manis WHO dan Amerika Serikat

    WHOt. (CBS News)

    WHO menjelaskan bagaimana kolaborasi Amerika di Lembaga ini begitu banyak meninggalkan ‘kenangan manis’.

    WHO bersama negara-negara anggota termasuk Amerika memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia.

    Perlindungan ini juga dirasakan manfaatnya untuk warga Amerika.

    WHO menandai kolaborasi ini salah satunya ialah upaya merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

    Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan.

    Diantara kenangan manis iyu adalah pemberantasan wabah cacar dan polio.

    Monkeypox atau cacar monyet (freepik)

    “Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

    Data berbagai sumber, pada 2022 lalu, Amerika tercatat sebagai satu dari kawasan yang paling terdampak wabah cacar monyet.

    Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa pada Rabu (27/7/2022) menyatakan hal ini.

    Pada tahun sama, di bulan Agustus mengutip Our World in Data, kasus positif cacar monyet di skala global Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus terkonfirmasi tertinggi dalam skala global.

    Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara.

    Oleh sebab itu, WHO berharap Amerika Serikat tetap ada di organisasi ini. 

    “Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

    AS Keluar dari Keanggotaan WHO Adakah Dampaknya untuk Indonesia?

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin(18/11/2024). (Tribunnews/Jeprima)

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penarikan diri Amerika Serikat dari keanggotaan WHO tidak memiliki dampak langsung terhadap Indonesia.

    Sekalipun soal pendanaan, Budi menyebut hal ini tidak signifikan berdampak kepada Indonesia.

    Indonesia hanya mendapat porsi sedikit pembiayaan tersebut.

    Diketahui, Amerika Serikat banyak menyumbang WHO untuk melakukan pencegahan penyakit menular dinegara-negara berkembang di Asia Tenggara .

    “Itu berdampak pada pendanaan WHO. Di RI nggak terlalu banyak dapat dari WHO,” kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Trump Kritik WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar 

    Ramai sebelumnya, pernyataan mengejutkan dari Donald Trump. Ia Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

    Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

    Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

    Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

    Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

    “(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

    Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Jadi Penyandang Dana Terbesar, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

    Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

    Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

    Sehari setelah dilantik, Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan rencana untuk memberlakukan tarif sebesar 10 persen pada impor barang-barang buatan Tiongkok, berlaku  mulai 1 Februari 2025. (CNBC International)

    Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

    AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

    Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

    Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. 

    Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. 

    Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

    Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

    Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

    Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

    “Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

    Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

    Pengamat kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama. (istimewa)

    Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

    AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

    Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

    Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

    Amerika Keluar dari WHO Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia?

    Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

     

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)