Negara: Swiss

  • BI: Modal asing masuk bersih Rp11,52 triliun pada pekan ini

    BI: Modal asing masuk bersih Rp11,52 triliun pada pekan ini

    Namun terdapat modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp0,35 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp11,52 triliun pada pekan keempat bulan ini, yakni periode transaksi 20-23 Januari 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Jumat, merinci bahwa modal asing masuk bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp9,60 triliun dan Rp2,27 triliun.

    Namun terdapat modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp0,35 triliun. Dengan demikian, total modal asing masuk bersih menjadi sebesar Rp11,52 triliun.

    Selama tahun 2025, sejak 1 hingga 23 Januari 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SBN masing-masing tercatat sebesar Rp2,03 triliun dan Rp1,91 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di SRBI sebesar Rp2,95 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat turun dari 76,14 basis point (bps) per 17 Januari 2025 menjadi 73,01 bps per 23 Januari 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka sedikit menguat di level Rp16.235 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (24/1), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (23/1), di level Rp16.275 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 108,05 pada akhir perdagangan Kamis (23/1).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama, antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun turun ke level 7,03 persen pada Jumat (24/1) pagi, dari sebelumnya 7,06 persen pada akhir perdagangan Kamis (23/1). Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,644 persen pada akhir perdagangan Kamis (23/1).

    BI pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nasib iPhone 16 Makin Tak Jelas, Apple Belum Kirim Proposal Baru

    Nasib iPhone 16 Makin Tak Jelas, Apple Belum Kirim Proposal Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sampai saat ini belum menerima revisi proposal Apple setelah negosiasi 7 Januari lalu.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, revisi proposal tersebut akan menjadi pertimbangan apakah iPhone 16 dicabut pelarangan penjualannya di Indonesia.

    “Jadi, pencabutan larangan penjualan iPhone 16 series tergantung pada Apple. Bisa cepat, atau juga bisa lambat,” ujar Febri kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/1/2025). “Semuanya tergantung Apple!” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan negosiasi pemerintah dengan Apple terkait kesepakatan investasi di Indonesia hampir selesai.

    Dalam laporan Bloomberg, Rosan menyatakan yakin Apple bisa menyelesaikan masalahnya terkait investasi mereka di Indonesia, sesuai dengan persyaratan pemerintah.

    Dengan demikian, Apple bisa menjual iPhone 16 di Indonesia dalam waktu dekat.

    “Mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu ke depan, masalah ini dapat diselesaikan,” kata Roeslani kepada Bloomberg Television di Davos, Swiss, dikutip dari Reuters.

    Negosiasi dengan Apple

    Awal tahun ini, tepatnya 7 Januari 2025, perwakilan dari markas Apple di Amerika Serikat akhirnya menemui langsung Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membicarakan proposal investasi demi izin menjual iPhone 16 di Indonesia.

    Dalam pertemuan tersebut, mementeriannya telah memberikan counter proposal kepada manajemen Apple.

    Dalam counter proposal, Kemenperin mendorong agar Apple membentuk fasilitas R&D di Indonesia.

    Agus memberikan perhatian bahwa nilai investasi hanya bisa dihitung dari nilai capex murni (fixed capex seperti tanah, bangunan, dan teknologi/mesin) dan tidak termasuk nilai ekspor dan biaya input seperti biaya bahan baku dan upah.

    Dia juga menyampaikan bahwa jangan ada upaya menghitung nilai investasi di luar capex, misalnya memasukkan proyeksi nilai ekspor atau komponen variabel bahan baku.

    “Kemenperin tidak menetapkan batasan waktu dalam perundingan investasi dengan Apple. Yang ditargetkan adalah target pemenuhan substansi yang dirundingkan.” tutupnya.

    (dem/dem)

  • Menteri Rosan Kirim Sinyal Blokir iPhone 16 Mau Dibuka dari Swiss

    Menteri Rosan Kirim Sinyal Blokir iPhone 16 Mau Dibuka dari Swiss

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negosiasi pemerintah dengan Apple terkait kesepakatan investasi di Indonesia hampir selesai. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani dalam sebuah laporan yang dirilis Bloomberg.

    Dalam laporan ini, Rosan yakin Apple bisa menyelesaikan masalahnya terkait investasi mereka di Indonesia, sesuai dengan persyaratan pemerintah.

    Dengan demikian, Apple bisa menjual iPhone 16 di Indonesia dalam waktu dekat.

    “Mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu ke depan, masalah ini dapat diselesaikan,” kata Roeslani kepada Bloomberg Television di Davos, Swiss, dikutip dari Reuters, Jumat (24/1/2025).

    Tahun lalu, Indonesia melarang penjualan iPhone 16 setelah Apple gagal memenuhi persyaratan bahwa smartphone yang dijual di negara ini harus terdiri dari setidaknya 40% komponen buatan lokal atau dikenal dengan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

    Apple juga tidak memiliki fasilitas manufaktur di Indonesia, tetapi sejak tahun 2018 telah mendirikan akademi pengembang aplikasi.

    Sementra itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan sertifikasi TKDN yang dimiliki Apple sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang.

    Sertifikasi TKDN wajib dimiliki vendor perangkat seluler berjaringan Long Term Evolution (LTE) 4G dan 5G untuk menjual produknya di Tanah Air.

    Kewajiban pemenuhan TKDN ini bertujuan menumbuhkan industri manufaktur dalam negeri, sehingga Indonesia tak melulu menjadi negara pasar.

    (dem/dem)

  • Menteri Rosan Beberkan Jurus Indonesia Capai Ekonomi 8% di WEF 2025 – Page 3

    Menteri Rosan Beberkan Jurus Indonesia Capai Ekonomi 8% di WEF 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Rosan Roeslani dalam diskusi panel bertajuk “Leading the Way: A Path to the Vision of Golden Indonesia 2045” di Paviliun Indonesia dalam gelaran World Economic Forum (WEF) 2025, Davos, Swiss.

    Dia menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendorong hilirisasi berbagai komoditas unggulan yang dimiliki oleh Indonesia.

    “Kenapa hilirisasi sangat penting untuk Indonesia agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen? Karena jika kita melihat sejarah, sejak 2 atau 3 tahun lalu, investasi yang datang dari sektor hilirisasi mencapai 22-23% dari total investasi di Indonesia,” ujar Rosan dalam keterangannya, di Davos, Swiss, Jumat (24/1/2025).

    Mantan Dubes Indonesia di AS tersebut menilai bahwa dari angka ekspor pada 2017, ekspor nikel di angka USD 3,3 miliar.

    “Sekarang di 2024, produk turunan nikel yang diproses di Indonesia, nilai ekspornya melonjak hingga USD 30,4 miliar. Di saat yang sama, kami juga menciptakan lebih banyak tenaga kerja berkualitas di Indonesia,” jelas Menteri Rosan.

    Menteri Rosan mengambil contoh kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengaturan ekspor nikel yang berdampak pada industrialisasi dalam negeri, peningkatan nilai tambah, serta pembukaan lapangan kerja baru.

    Selain itu, Rosan juga menjabarkan peluang investasi lain di sektor hijau di mana Indonesia memiliki potensi hingga 3.700 gigawatt, baik dari tenaga surya, angin, gelombang air laut, hidro dan geotermal. Selain itu, ia juga menjabarkan peluang lain di sektor hilirisasi perikanan dan kelautan, seperti rumput laut.

     

  • Donald Trump Bakal Desak The Fed Pangkas Suku Bunga AS – Page 3

    Donald Trump Bakal Desak The Fed Pangkas Suku Bunga AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan permintaan pertamanya ke the Federal Reserve (The Fed) atau Bank Sentral Amerika Serikat (AS).

    Donald Trump akan mendesak bank sentral AS untuk menurunkan suku bunga. Dalam sebuah video pernyataan kepada para pemimpin global di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Trump mengatakan ia akan mengupayakan suku bunga AS ke level lebih rendah.

    “Saya akan menuntut agar suku bunga segera turun,” kata Trump, dikutip dari CNBC International, Jumat (24/1/2025).

    “Dan demikian pula, suku bunga harus turun di seluruh dunia. Suku bunga harus mengikuti kita di mana-mana,” ia menambahkan.

    Komentar Donald Trump menandai komunikasi publik pertamanya terhadap pejabat The Fed, yang dalam beberapa waktu terakhir memiliki hubungan kontroversial selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.

    Sejauh ini, Trump sendiri belum membahas pandangannya tentang kebijakan moneter AS, selama pekan pertamanya menjabat di Gedung Putih.

    Namun, selama kampanye presiden pada 2024 lalu Trump mengindikasikan bahwa ia akan berusaha terlibat dalam keputusan suku bunga.

    Ketika diwawancarai wartawan saat itu, Trump mengatakan ia berharap The Fed akan mendengarkannya dan berencana untuk berbicara dengan Powell pada waktu yang tepat.

    Sementara itu, Powell dan anak buahnya menekankan independensi di The Fed. Powell juga berulang kali menegaskan bahwa bank sentral AS tidak membuat keputusan berdasarkan pertimbangan politik. 

    Independensi The Fed dipandang penting untuk pasar yang stabil, meskipun bank sentral telah dikecam dalam beberapa tahun terakhir karena menganggap lonjakan inflasi pada tahun 2021 sebagai “sementara,” yang menyebabkan serangkaian kenaikan suku bunga yang agresif.

    Pasar hampir tidak memperkirakan peluang The Fed menurunkan suku bunga acuannya lebih lanjut, yang saat ini ditargetkan dalam kisaran antara 4,25%-4,5% setelah pemangkasan satu poin persentase penuh dalam empat bulan terakhir tahun 2024.

    Menurut data CME Group, para pedagang memperkirakan penurunan suku bunga pertama kemungkinan akan terjadi pada bulan Juni mendatang dan sekitar 50-50 kemungkinan penurunan suku bunga berikutnya sebelum akhir tahun.

     

  • Ngerinya Polusi di Thailand, 8 Kali Lipat di Atas Batas Aman WHO!

    Ngerinya Polusi di Thailand, 8 Kali Lipat di Atas Batas Aman WHO!

    Jakarta

    Buntut polusi udara, lebih dari 250 sekolah di Bangkok tutup pada Kamis (23/1/2025). Para pejabat setempat juga mendesak setiap orang untuk sementara bekerja dari rumah dan membatasi penggunaan kendaraan.

    Polusi udara musiman telah lama melanda Thailand, seperti banyak negara di kawasan tersebut. Penyebabnya, udara yang lebih dingin dan stagnan berpadu dengan asap dari pembakaran tunggul tanaman, serta polusi dari kendaraan.

    Pada Kamis pagi, ibu kota Thailand menjadi kota paling tercemar keenam di dunia, menurut data IQAir.

    Tingkat polutan PM2,5 yakni partikel mikro penyebab kanker yang cukup kecil untuk memasuki aliran darah melalui paru-paru, mencapai 122 mikrogram per meter kubik, delapan kali lipat dari anjuran aman WHO.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan paparan rata-rata 24 jam tidak boleh lebih dari 15 mikrogram untuk sebagian besar hari dalam setahun.

    Pihak berwenang Bangkok mengatakan awal pekan ini sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat PM 2,5 yang tinggi dapat memilih untuk tutup sementara. Pada Kamis pagi, 194 dari 437 sekolah di bawah otoritas Otoritas Metropolitan Bangkok telah ditutup, yang berdampak pada ribuan siswa.

    Angka tersebut merupakan penutupan sekolah tertinggi sejak 2020, terkait polusi udara. Sebanyak 58 sekolah lain dari 156 sekolah di bawah Kantor Pendidikan Dasar, badan pemerintah pusat, juga telah memutuskan untuk tutup pada Kamis.

    Ada beberapa sekolah lain di ibu kota yang berada di bawah otoritas yang berbeda, dan lembaga swasta, tetapi datanya tidak tersedia.

    Anak-anak sangat rentan terhadap dampak polusi udara, tetapi para pembela hak asasi memperingatkan bahwa penutupan sekolah secara tidak proporsional memengaruhi siswa yang paling rentan.

    Pemerintah telah mengumumkan insentif untuk menghentikan pembakaran tunggul tanaman dan bahkan menguji coba metode baru untuk mengatasi polusi udara dengan menyemprotkan air dingin atau es kering ke udara di atas kabut asap.

    Namun, tindakan tersebut sejauh ini hanya berdampak kecil, dan politisi oposisi menuduh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, yang saat ini berada di Davos untuk Forum Ekonomi Dunia, gagal menanggapi masalah tersebut dengan serius.

    “Sementara perdana menteri menghirup udara segar di Swiss saat ia mencoba menarik lebih banyak investasi ke Thailand, jutaan orang Thailand menghirup udara yang tercemar ke dalam paru-paru mereka,” tuduh Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, dalam sebuah posting Facebook.

    Aktivis udara bersih telah mendorong undang-undang yang dapat disahkan akhir tahun ini.

    “Anda benar-benar memerlukan undang-undang yang komprehensif mengenai semua dimensi krisis yang berbeda,” kata Guillaume Rachou, direktur eksekutif Save the Children Thailand.

    “Ini sulit, tetapi saya pikir dengan Undang-Undang Udara Bersih, kita akan sampai di sana,” katanya kepada AFP.

    (naf/kna)

  • WEF 2025: Begini Pernyataan Trump yang Desak Penurunan Suku Bunga dan Harga Minyak

    WEF 2025: Begini Pernyataan Trump yang Desak Penurunan Suku Bunga dan Harga Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump menuntut agar negara produsen migas (OPEC) menurunkan harga minyak. Trump juga mendesak negara-negara lain menurunkan suku bunga. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya melalui video kepada para pemimpin bisnis dan politik global di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.

    “Saya akan menuntut agar suku bunga segera turun. Dan demikian pula, suku bunga global juga harus turun. Saya juga akan meminta Arab Saudi dan OPEC untuk menurunkan biaya minyak,” kata Trump dalam pidato yang dikutip dari Reuters, Jumat (24/1/2025).

    Penampilan Trump di Davos merupakan pernyataan pertamanya kepada para pemimpin dunia sejak masa jabatan keduanya dimulai empat hari lalu. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan Trump akan menghindari norma perdagangan bebas baik di dalam maupun luar AS.

    Meski menyampaikan ancaman tarif yang tegas, Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut di tengah kegelisahan pasar atas rencananya.

    Harga minyak sempat berubah negatif selama Trump berbicara. Sementara itu, euro merosot, dan dolar AS berfluktuasi terhadap sekeranjang mata uang asing. Di sisi lain, indeks S&P 500 yang menjadi acuan saham AS mencatatkan kenaikan ke level tertinggi sepanjang masa.

    Trump juga menyinggung perubahan kebijakan besar sejak pelantikannya, termasuk terkait keberagaman, perubahan iklim, dan imigrasi. Namun, komentar Trump memicu beragam respons, termasuk kritik dari beberapa sekutu tradisional AS, seperti Kanada dan Uni Eropa.

    “Kami akan menuntut rasa hormat dari negara lain. Kanada. Kami memiliki defisit yang sangat besar dengan Kanada. Kami tidak akan memilikinya lagi,” ujar Trump.

    Lebih lanjut, Trump juga mengkritik kebijakan pendahulunya, Joe Biden, dan beberapa isu seperti perubahan iklim. Mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang hadir dalam forum tersebut, tampak meringis saat mendengarkan.

    Trump menegaskan komitmennya untuk mengurangi inflasi dengan kombinasi kebijakan tarif, deregulasi, dan pemotongan pajak. Dia juga berencana memperluas produksi energi domestik untuk menjadikan AS sebagai negara adikuasa manufaktur.

    “Amerika Serikat memiliki jumlah minyak dan gas terbesar di antara negara mana pun di Bumi, dan kami akan menggunakannya. Ini tidak hanya akan mengurangi biaya hampir semua barang dan jasa, tetapi juga akan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa manufaktur,” kata Trump.

    Selain itu, Trump berencana berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai perang di Ukraina. Trump juga ingin mengupayakan kerja sama dengan Rusia dan China untuk mengurangi senjata nuklir.

    Di akhir pidatonya, Trump menyampaikan rencana-rencana lain, seperti perubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan ancaman tarif tinggi untuk Uni Eropa, China, Meksiko, serta Kanada.

  • 5 Ancaman dan Kritikan Trump di Hadapan Para Pemimpin Ekonomi Dunia

    5 Ancaman dan Kritikan Trump di Hadapan Para Pemimpin Ekonomi Dunia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil mulai pendekatan agresif terhadap diplomasi internasional. Ia mengeluarkan ancaman tarif lewat pidato internasional pertamanya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

    Dalam pidato itu, Trump sekali lagi mengancam tarif terhadap pesaing asing dan bahkan sekutu seperti Uni Eropa (UE) dan Kanada.

    “Pesan saya kepada semua bisnis di dunia sangat sederhana: Ayo buat produk Anda di Amerika, dan kami akan memberi Anda pajak terendah di antara negara manapun di bumi,” kata Trump pada Kamis (23/1/2025).

    “Tetapi jika Anda tidak membuat produk Anda di Amerika, yang merupakan hak prerogatif Anda, maka Anda harus membayar tarif. Jumlahnya berbeda-beda, tetapi tetap ada tarif.”

    Ia juga mengulangi daftar keluhannya yang biasa, termasuk terhadap pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, dan anggota pemerintahan sebelumnya.

    “Mereka telah membiarkan negara lain mengambil keuntungan dari AS. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi,” kata Trump.

    Berikut adalah lima hal agresif yang disampaikan Trump dalam pidatonya:

    Ancaman Tarif

    Pemimpin Partai Republik itu memimpin pidatonya dengan mengeluarkan seruan kepada para pemimpin bisnis di seluruh dunia, mendorong mereka untuk memindahkan industri ke AS.

    Ia menggembar-gemborkan rencana untuk memangkas pajak perusahaan dan menurunkan suku bunga untuk menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan bisnis.

    “Pemerintahan saya juga telah memulai kampanye deregulasi terbesar dalam sejarah, jauh melampaui upaya pemecahan rekor pada masa jabatan terakhir saya,” kata Trump.

    “Mereka mengatakan bahwa ada cahaya yang bersinar di seluruh dunia sejak pemilihan umum. Dan bahkan negara-negara yang tidak terlalu bersahabat dengan kita pun senang karena mereka memahami bahwa ada masa depan, betapa hebatnya masa depan itu,” katanya.

    “Di bawah kepemimpinan kita, Amerika kembali dan terbuka untuk bisnis.”

    Namun, ia memperingatkan, akan ada tarif yang dikenakan pada bisnis yang menolak berinvestasi dalam visi kesuksesan AS ini.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang China dan tarif 25% pada barang-barang dari Meksiko dan Kanada.

    Kritik Uni Eropa (UE)

    Namun, presiden menyimpan kemarahan khusus untuk UE, yang ia tuduh memberlakukan peraturan yang rumit dan menyerang bisnis AS. Ia mengutip kasus antimonopoli baru-baru ini terhadap raksasa teknologi yang berbasis di AS sebagai contoh.

    “Mereka mengajukan kasus hukum dengan Apple, dan mereka konon memenangkan kasus yang menurut kebanyakan orang tidak terlalu penting,” kata Trump. “Mereka memenangkan miliaran dolar dari Google. Saya pikir mereka mengincar Facebook miliaran dolar.”

    Ia menyiratkan bahwa kasus-kasus tersebut sebagian dimotivasi oleh negara asal perusahaan-perusahaan tersebut.

    “Ini adalah perusahaan-perusahaan Amerika,” kata Trump. “Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Sejauh yang saya ketahui, itu adalah bentuk perpajakan.”

    AS adalah mitra dagang utama UE, dan pada tahun 2022, AS memiliki defisit perdagangan sebesar US$131 miliar dengan blok yang beranggotakan 27 negara tersebut. Menurut statistik pemerintah AS, AS mengekspor barang senilai US$592 miliar ke UE dan mengimpor US$723 miliar.

    Sebagian besar ekonom percaya bahwa defisit tidak selalu merupakan tanda masalah, sebab ketidakseimbangan dalam perdagangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan nilai mata uang dan kebiasaan belanja konsumen.

    Namun Trump telah memusatkan perhatian pada defisit perdagangan sebagai tanda kelemahan ekonomi, dan ia sekali lagi berjanji untuk menghilangkannya, seperti yang ia janjikan pada masa jabatan pertamanya, dari tahun 2017 hingga 2021.

    Ia juga membandingkan pajak pertambahan nilai Eropa – yang juga dikenal sebagai pajak PPN – dengan “tarif nonekonomi atau nonmoneter”.

    “Dari sudut pandang Amerika, UE memperlakukan kami dengan sangat, sangat tidak adil. Sangat buruk,” kata Trump. “Pada dasarnya mereka tidak mengambil produk pertanian kami, dan mereka tidak mengambil mobil kami. Namun mereka mengirimkan mobil kepada kami dalam jumlah jutaan. Mereka mengenakan tarif pada hal-hal yang ingin kami lakukan.”

    Ancam Kanada

    Pada minggu-minggu menjelang konferensi Davos, Trump menjelaskan bahwa ia berharap untuk memperluas perbatasan AS dalam beberapa tahun mendatang, dengan membawa Terusan Panama dan Greenland di bawah kendali AS.

    Pada konferensi pers bulan ini, Trump bahkan menolak untuk mengesampingkan “paksaan militer atau ekonomi” dalam upayanya untuk mendapatkan kedua wilayah tersebut.

    Namun di Davos pada Kamis, Trump berbicara singkat tentang negara lain yang menjadi incarannya: Kanada. Trump telah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin melihat Kanada menjadi “negara bagian ke-51”, yang memicu kemarahan dari tetangga utara AS tersebut.

    “Kami akan menuntut rasa hormat dari negara lain,” kata Trump di Davos, yang langsung beralih ke Kanada. “Kami memiliki defisit yang sangat besar dengan Kanada. Kami tidak akan mengalaminya lagi. Kami tidak dapat melakukannya.”

    Menurut pemerintah AS, Kanada adalah pembeli barang-barang negara tersebut terbesar pada tahun 2022, dengan pembelian senilai US$356,5 miliar. Diperkirakan barang dan jasa senilai US$2,7 miliar melintasi perbatasan AS-Kanada setiap hari pada tahun 2023.

    Namun, Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif tinggi pada Kanada, sebagai cara untuk memaksa negara tersebut mengatasi perdagangan narkoba dan migrasi ilegal melintasi perbatasan. Namun, di Davos, Trump menggoda dengan cara lain untuk menghindari tarif.

    “Seperti yang mungkin Anda ketahui, saya katakan: ‘Anda selalu bisa menjadi negara. Dan kemudian, jika Anda adalah negara, kami tidak akan mengalami defisit. Kami tidak perlu mengenakan tarif kepada Anda,’” kata Trump.

    Namun, para ekonom telah memperingatkan bahwa tarif dapat menjadi bumerang, karena negara lain mungkin menanggapi AS dengan tarif mereka sendiri – yang biayanya kemungkinan akan ditanggung oleh konsumen.

    Kecam Ukraina sebagai ‘Ladang Pembantaian’

    Terlepas dari sikap agresifnya terhadap tarif dan defisit perdagangan, Trump juga menggembar-gemborkan peran yang digambarkannya sendiri sebagai pembawa damai. Ia menyalahkan pendahulunya, Joe Biden, karena membiarkan invasi Rusia ke Ukraina.

    “Itu benar-benar medan pembantaian. Jutaan tentara terbunuh,” kata Trump. “Tidak ada yang pernah melihat hal seperti itu sejak Perang Dunia II. Mereka tergeletak mati di seluruh padang datar.”

    Namun, tambahnya, upaya untuk mengamankan penyelesaian damai “mudah-mudahan sekarang sedang berlangsung”. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan dengan Rusia untuk membongkar semua atau sebagian persenjataan nuklirnya.

    “Kami ingin melihat denuklirisasi,” kata Trump, mengutip percakapan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama masa jabatan pertamanya.

    “Saya akan memberi tahu Anda bahwa Presiden Putin sangat menyukai gagasan untuk mengurangi nuklir. Dan saya pikir seluruh dunia, kami akan membuat mereka mengikuti, dan China akan ikut serta.”

    Selain itu, Trump juga menuding target lain: harga minyak.

    “Jika harga turun, perang Rusia-Ukraina akan segera berakhir,” kata Trump. “Saat ini, harganya cukup tinggi sehingga perang itu akan terus berlanjut. Anda harus menurunkan harga minyak. Anda akan mengakhiri perang itu.”

    Meskipun perang telah menaikkan harga energi, tidak jelas bagaimana Trump membayangkan pasar minyak akan mengakhiri perang di Ukraina. Sanksi akibat perang telah memberikan tekanan signifikan pada ekonomi Rusia.

    Trump sendiri telah mengancam sanksi lebih lanjut dan tarif “tingkat tinggi” terhadap Rusia, jika Rusia tidak segera mengakhiri perangnya di Ukraina.

    Ejek Kebijakan Perubahan Iklim

    Sebagai bagian dari dorongannya untuk deregulasi, Trump sekali lagi menyerang kebijakan lingkungan yang dirancang untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi krisis iklim.

    AS diperkirakan menjadi sumber emisi karbon tahunan terbesar kedua di dunia, setelah China. Emisi tersebut, sebagian besar dari bahan bakar fosil, memasuki atmosfer sebagai gas rumah kaca yang menangkap panas dan menyebabkan suhu meningkat.

    Namun, Trump sekali lagi menarik diri dari Perjanjian Paris pada Senin lalu. Ini adalah sebuah perjanjian iklim internasional yang dirancang untuk mengurangi emisi. Sebelumnya, ia menarik AS keluar dari perjanjian tersebut pada tahun 2019 selama masa jabatan pertamanya, meskipun Biden bergabung kembali pada tahun 2021.

    Di Davos, Trump kembali menggambarkan perjanjian iklim Paris sebagai “sepihak” dan ia mengulangi janjinya untuk “membuka” cadangan bahan bakar fosil AS.

    “Amerika Serikat memiliki jumlah minyak dan gas terbesar dari negara mana pun di Bumi. Dan kami akan menggunakannya,” kata Trump, menjanjikan “persetujuan cepat” untuk usaha energi.

    Trump juga mengejek lawan politiknya karena memajukan “Kesepakatan Baru Hijau”, serangkaian proposal kebijakan di AS yang dirancang untuk menurunkan emisi karbon.

    “Itu disusun oleh orang-orang yang merupakan siswa rata-rata, siswa yang kurang dari rata-rata,” kata Trump.

    Para ahli perubahan iklim sebelumnya telah mencatat bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat – dan jika tren saat ini terus berlanjut, cuaca dapat memburuk, yang menyebabkan bencana alam yang lebih mematikan.

    Saat ini, AS tengah bergulat dengan kebakaran hutan yang dahsyat di California selatan yang telah menewaskan sedikitnya 27 orang, yang kemungkinan diperparah oleh cuaca kering yang tidak sesuai musim.

    (luc/luc)

  • Upaya Uni Eropa Meredam Trump

    Upaya Uni Eropa Meredam Trump

    Davos

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menerapkan sejumlah kebijakan terkait hubungan AS dengan negara lain. Kebijakan Trump itu langsung disikapi oleh Uni Eropa.

    Dilansir Deutsche Welle, Kamis (23/1/2025), Trump memang belum mengumumkan tarif impor apa pun terhadap produk Uni Eropa. Namun selama kampanye, Trump mengancam akan mengenakan tarif baru sebesar 10 hingga 20% pada produk impor dari UE.

    Eropa memang bukan prioritas paling atas pada jam-jam pertama masa jabatan kedua Trump seperti yang juga dicatat di Parlemen Uni Eropa pada hari Selasa (21/1). Akan tetapi, UE juga tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi pemerintahan baru Trump.

    Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos di Swiss, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen berbicara mendukung langkah-langkah pragmatis. Prioritas utama, katanya, ialah membahas kepentingan bersama antara AS dan UE serta bersikap terbuka terhadap negosiasi

    “Kami akan bersikap pragmatis, tetapi kami akan selalu berpegang pada prinsip kami,” ujarnya.

    Pada hari Senin (20/1), Trump mengatakan ingin menyeimbangkan defisit perdagangan dengan UE baik melalui tarif atau melalui ekspor energi yang lebih besar, seperti minyak dan gas alam. Komisaris Perdagangan Maro Efovi menekankan Uni Eropa sudah menjadi importir terbesar gas alam cair dari AS.

    Sekitar 50% gas LNG di UE berasal dari AS. Namun, delegasi dari Slovakia mengatakan mereka siap memperluas kerja sama strategis ini dengan pemerintahan Trump yang baru dan mempertimbangkan kemungkinan negosiasi. Namun, mereka juga siap membela kepentingan sah jika diperlukan.

    Pendekatan ini kemungkinan besar adalah apa yang disebut sebagai ‘strategi ganda’ oleh Ketua Komite Perdagangan Uni Eropa, Bernd Lange. Menurut politisi beraliran Demokrat Sosial itu, UE harus bernegosiasi jika memungkinkan dan mempertahankan diri terhadap serangan jika perlu.

    Dalam wawancara dengan DW, Ketua Komite Urusan Luar Negeri di Parlemen Uni Eropa, David McAllister, menekankan Komisi Uni Eropa lebih siap untuk masa jabatan kedua Trump. Selain itu, mereka berhubungan dengan pemerintahan baru sejak awal dan menjelaskan bahwa penerapan perang tarif akan menimbulkan situasi yang merugikan semua pihak, tegasnya.

    Selain itu, ada kesepakatan luas di antara anggota parlemen bahwa eskalasi konflik perdagangan dengan Trump harus dicegah. Delegasi dari Spanyol, Francisco Jose Milln Mon, menekankan perang dagang tidak akan menguntungkan siapa pun.

    UE juga harus berupaya menjalin hubungan perdagangan dengan AS. Selain itu, Eropa harus bertindak bersama-sama dan tidak mencoba mencari kesepakatan secara terpisah dengan Washington.

    Pujian dan Kritik untuk Trump dari UE

    Donald Trump (Foto: Reuters)

    Anggota Parlemen Partai Hijau, Anna Cavazzini, juga percaya ‘Eropa bersatu’ harus menjadi jawaban untuk membuat Amerika hebat kembali. Ini juga berarti tidak sedikit pun melepaskan kendali pengaturan atas perusahaan teknologi besar.

    Cavazzini mengimbau Komisi Uni Eropa untuk menggunakan pengaruh yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital. Terutama dengan latar belakang Trump dan kedekatannya dengan pemilik Platform X, Elon Musk.

    UE merasa hal itu menjadi momentum berdiskusi tentang cara memastikan bahwa perusahaan teknologi besar mematuhi aturan. Undang-Undang Layanan Digital menetapkan tindakan harus diambil terhadap konten yang melanggar hukum dengan ancaman denda.

    Ada juga kata-kata yang jelas tentang Greenland, khususnya dari anggota parlemen Denmark seperti Stine Bosse. Anggota kelompok liberal Renew menekankan masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh penduduk Greenland. Trump sendiri menegaskan AS membutuhkan Greenland untuk keamanan internasional.

    Sosial Demokrat Vytenis Povilas Andriukaitis mengkritik keputusan Trump untuk menangguhkan perjanjian iklim Paris, menyebutnya sebagai aib. Pihak Lithuania juga menyesalkan Ukraina tidak disebutkan dalam pidato pelantikan.

    Namun, ada juga pujian terhadap tindakan Donald Trump yang datang dari kubu sayap kanan. Misalnya, anggota partai ekstremkanan Jerman Alternative fr Deutschland (AfD), Christine Anderson, yang memuji pidato pelantikan Trump sebagai angin segar. Dia merasa Trump akan memulihkan keamanan dalam negeri dengan menutup perbatasan dan mendeportasi semua migran ilegal.

    Di akhir perdebatan, Komisaris Perdagangan efovi menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada masalah antara dua mitra dekat seperti AS dan Eropa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang bersahabat dan kooperatif.

    Kebijakan ‘America First’ Era Trump

    Bendera AS (Foto: AP/Alex Brandon)

    Trump telah tancap gas di hari pertamanya menjabat. Ada sejumlah kebijakan terkait hubungan AS dan dunia internasional yang dibuat Trump.

    Trump secara resmi menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris, mengeluarkan AS dari WHO dan menegaskan kebijakan ‘America First’ atau Amerika yang utama dalam hubungan luar negeri.

    “Mulai hari ini dan seterusnya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan mengutamakan kepentingan inti Amerika dan selalu mengutamakan Amerika dan warga negara Amerika,” ujar Trump dalam perintah eksekutifnya.

    Dia mengatakan kebijakan ini berlaku sesegera mungkin. Dia memerintahkan Menteri Luar Negeri AS mengeluarkan panduan kebijakan America first.

    “Sesegera mungkin, Menteri Luar Negeri akan mengeluarkan panduan yang menyelaraskan kebijakan, program, personel, dan operasi Departemen Luar Negeri dengan kebijakan luar negeri America First, yang mengutamakan Amerika dan kepentingannya,” ujar Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gelar Pahlawan Nasional dalam Selubung Politisasi Abadi

    Gelar Pahlawan Nasional dalam Selubung Politisasi Abadi

    Lanjutan dari Tulisan Seri khas VOI, “Menjadi Pahlawan Nasional”. Dalam artikel “Garis Rezim dan Para Pahlawan Nasionalnya”, kita sudah melihat daftar pahlawan nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia dari rezim ke rezim. Semakin banyak pahlawan tentu makin baik. Masalahnya, selain kajian terhadap fakta sejarah, pertimbangan penetapan pahlawan nasional di negeri ini juga kerap didasari pada keputusan politis.

    Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Basuki Rahmat memulai karier militernya pada masa pendudukan Jepang. Tahun 1943, tepatnya. Kala itu, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Di masa kemerdekaan, Basuki bergabung menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kariernya lancar, berlanjut hingga ia diangkat menjadi Kepala Kodam V Brawijaya. Di tahun 1966, saat Presiden Sukarno mendirikan Kabinet Dwikora, Basuki Rahmat diangkat menjadi Menteri Veteran dan Demobilisasi.

    Di posisi ini lah sorotan paling tajam mengarah kepadanya. Ia dianggap berperan besar dalam terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar. 1966 menjadi tahun yang sangat kacau. Sejak Januari, mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Sukarno mundur. Aksi itu berlangsung hingga Maret 1966. Pada 11 Maret di tahun yang sama, Sukarno melangsungkan sidang Kabinet Dwikora.

    Persidangan mendadak dihentikan karena beredarnya kabar tentang pergerakan ribuan demonstran ke Istana Merdeka, tempat sidang digelar. Sukarno pun langsung bergeser ke Istana Bogor. Di Istana Bogor, Basuki bersama tiga jenderal lain, Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Machmud, dan Mayjen Maraden Panggabean menemui Sukarno. Keempatnya datang membawa map berisi surat yang telah diketik oleh orang kepercayaan Soeharto, Ali Moertopo. Surat itu yang di kemudian hari kita kenal dengan Supersemar.

    Suasana pertemuan antara Sukarno dan empat jenderal berlangsung tegang. Sukarno langsung protes ketika para jenderal di hadapannya memberikan surat dengan kop Angkatan Darat.”Lho, diktumnya kok diktum militer, bukan diktum kepresidenan,” ujar Sukarno dalam buku yang ditulis Sukardjo, Mereka Menodong Bung Karno: Kesaksian Seorang Pengawal Presiden (2008).

    Merespons protes Sukarno, Basuki berujar, “Untuk mengubah, waktunya sangat sempit. Tandatangani sajalah, paduka. Bismillah,” katanya. Ucapan Basuki ditimpali oleh Maraden Panggabean dengan mencabut pistol FN 46 dan menodongkannya ke arah Sukarno. Melihat itu, Sukardjo dengan cepat mencabut pistol dan mengarahkannya ke arah para jenderal.

    Tak ingin ada pertumpahan darah, Sukarno mengalah. Surat yang kini dikenal dengan Supersemar itu pun ditandatangani. “Jangan! Jangan! Ya, sudah kalau mandat ini harus kutandatangani. Tetapi, nanti kalau masyarakat sudah aman dan tertib, mandat ini dikembalikan kepadaku,” ungkap Sukarno. Setelah Supersemar ditandatangani, keempat Jenderal tersebut pergi, kembali ke Jakarta, menyerahkan pada Soeharto.

    Supersemar lantas jadi pintu masuk Soeharto ke kursi kekuasaan. Supersemar secara sakti juga memberi dampak pada berubahnya tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbekal Supersemar, Soeharto bergerak membubarkan PKI. Pembubaran dilakukan dengan mengatasnamakan Sukarno. Suharto kemudian bahkan menerbitkan Keputusan Presiden No. 1/3/1966 perihal pembubaran PKI dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.

    Sejak rangkaian perstiwa itu, Basuki jadi makin lekat dengan Suharto. Ia diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan I periode 1968-1973. Basuki juga jadi pemegang rekor penerima gelar pahlawan nasional dalam proses paling singkat. Gelar pahlawan nasional untuk Basuki diberikan Soeharto pada 9 Januari 1969, satu hari setelah Basuki meninggal. Basuki juga dianugerahi kenaikan pangkat secara Anumerta menjadi Jenderal TNI.

    Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Basuki jadi sorotan. Gelar tersebut dianggap terlalu politis. Temuan-temuan fakta tentang keterlibatan Basuki dalam penggulingan Sukarno pun jadi catatan yang membuat gelar pahlawan nasionalnya dipertanyakan banyak pihak hingga hari ini.

    Polistisasi gelar pahlawan nasional

    Penulis buku Proklamasi: Sebuah Rekonstruksi, Osa Kurniawan Ilham menyoroti politisnya pemberian gelar pahlawan nasional di masa-masa prareformasi –Orde Lama dan Orde Baru. Basuki Rahmat bukan satu-satunya tokoh yang gelar pahlawannya patut dipertanyakan. Menurut Osa, pemberian gelar pahlawan terhadap Siti Hartinah (Bu Tien) juga jadi pertanyaan.

    “Ada satu kasus yang politis juga. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Ibu Tien Soeharto. Jasanya (Bu Tien) apa? Karena mendampingi Soeharto?” tutur Osa kepada VOI, Rabu 20 November.

    Bukan cuma di zaman Soeharto. Pemberian gelar pahlawan nasional di zaman Sukarno pun dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Sama seperti masa Soeharto. Pemberian gelar pahlawan nasional di era Sukarno juga sarat dengan subjektivitas dan kepentingan politik. Penetapan nama Sutan Sjahrir, misalnya. Gelar pahlawan nasional Sjahrir diberikan pada tahun 1966, satu hari setelah ia meninggal di Swiss dalam status sebagai tahanan politik.

    Penganugerahan gelar kepada Sjahrir juga dipercaya sebagai upaya Sukarno menjaga keseimbangan politik kala itu. Dua tahun sebelum kematian Sjahrir, tepatnya 1964, jadi tahun paling banyak Sukarno mengobral gelar pahlawan nasional. Setidaknya ada sepuluh tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional. Komposisinya beragam. Dua orang dari TNI, dua dari Nahdlatul Ulama (NU), dua dari Muhammadiyah, dan tiga dari unsur perempuan. Dan Sjahrir adalah representasi dari Nasakom, unsur komunis kala itu.

    Seiring waktu, Indonesia mulai memberlakukan mekanisme dan prosedur yang lebih terstruktur terkait pemberian gelar pahlawan nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan jadi jawaban. Tak sempurna. Namun, setidaknya UU 20/2009 dapat menjadi rumusan jelas atas konsepsi kepahlawanan nasional. Ini jelas penting demi meminimalisir intervensi negara dengan pertimbangan-pertimbangan yang tak sesuai konsepsi kepahlawanan itu sendiri.

    Tetap politis

    Zaman berganti. Mekanisme terstruktur pun telah dibentuk lewat UU 20/2009. Pemberian gelar pahlawan nasioan tetap dilakukan, hanya bentuk politisasinya saja yang berubah. Hari ini, pemberian gelar pahlawan masih menjadi kehormatan. Hal itu kerap dimanfaatkan untuk mendongkrak perolehan suara seseorang dalam kontestasi politik.

    “Tak jarang kan ada anak atau cucu tokoh penting di suatu daerah yang memerlukan itu sebagai atribusi historis untuk kepentingan politiknya,” kata sejarawan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Syukur, ditulis Historia.id.

    Bentuk politisasi lain dari gelar pahlawan nasional hari ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Gelar pahlawan nasional pada dasarnya adalah kebanggaan bagi sebuah daerah. Keberadaan pahlawan nasional di sebuah daerah dapat dijadikan barometer keberhasilan sebuah daerah dalam sumbangsih untuk negeri.

    Untuk mewujudkan respresentasi pahlawan nasional dalam suatu daerah, pemerintah daerah bahkan rela menggelontorkan dana besar untuk menjalani prosedur pengajuan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Biaya tersebut dibutuhkan untuk riset, seminar, hingga pembuatan biografi.

    Biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan representasi pahlawan nasional tak kecil. Berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah. Biaya itu biasanya diperoleh dari kas negara, sponsor, atau pun perusahaan-perusahaan swasta besar yang bertempat di sebuah daerah.

    “Kalau berhasil (jadi pahlawan nasional) berarti orang ini berhasil mengangkat nama daerah,” kata Abdul.

    Artikel Selanjutnya: “Sisi Gelap Pahlawan Nasional: Basuki Rahmat dalam Penggulingan Sukarno”