Xcloud.id

Negara: Swiss

  • Dolar AS Pagi Ini Menguat ke Level Rp 16.637

    Dolar AS Pagi Ini Menguat ke Level Rp 16.637

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pagi ini. Mata uang Paman Sam kini berada di level Rp 16.600-an.

    Dikutip dari data Bloomberg, Senin (22/9/2025), nilai tukar dolar AS berada pada level Rp 16.637 atau naik sebesar 35.00 poin (0.22%).

    Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap mata uang seperti yen Jepang, dolar Kanada, dan CHF Swiss France juga mengalami penguatan. Sementara nilai tukar dolar AS terhadap dolar Hong Kong dan won Korea mengalami pelemahan.

    Pergerakan dolar AS terhadap yen Jepang menguat 0,19%, dan dolar Kanada menguat 0,10%. Begitu juga nilai tukar dolar AS terhadap CHF Swiss France menguat 0,15%.

    Sementara, nilai tukar dolar AS terhadap dolar Hong Kong melemah 0,06%. Lalu terhadap won Korea, dolar AS juga melemah 0,22%.

    Tonton juga video “Momen Polisi Gerebek ‘Gudang’ Dolar AS Palsu di Kalibata” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Mendagri Tito Karnavian Ajak KAHMI jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Ajak KAHMI jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk terus berkontribusi membangun bangsa, khususnya dalam menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Menurutnya, KAHMI memiliki potensi besar karena menghimpun para kader dan alumni HMI yang telah tersebar di berbagai lini, termasuk pemerintahan, parlemen, maupun lembaga strategis.

    Ia menegaskan, visi KAHMI sejak awal bukan hanya untuk kepentingan Islam, melainkan lebih luas yakni berkontribusi bagi kemajuan bangsa yang plural.

    “Itu artinya KAHMI mengakui pluralisme meskipun bernapaskan mesyiarkan nilai-nilai Islam,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Pertemuan Regional KAHMI se-Sumatera di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu 20 September 2025.

    Dalam sambutannya, Mendagri Tito juga menyampaikan optimismenya terhadap proyeksi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.

    Hal itu mengacu pada kajian lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi besar.

    Namun, Tito menekankan peluang itu hanya bisa tercapai apabila Indonesia mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) secara tepat.

    “Persoalan kita adalah bagaimana how to manage SDM kita supaya mereka terdidik, terlatih, sehat, sehingga menjadi tenaga kerja yang produktif makanya kita memerangi stunting, memerangi TBC (tuberkulosis), [membuat] program MBG (Makan Bergizi Gratis),” ucap dia.

     

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak berkomentar ketika tiba di Bandara Yogyakarta International Airport untuk menuju lokasi retret Akmil Magelang.

  • Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Herman Khaeron: Bisa Picu Harga Melonjak Regional 20 September 2025

    Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Herman Khaeron: Bisa Picu Harga Melonjak Regional 20 September 2025

    Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Herman Khaeron: Bisa Picu Harga Melonjak
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengaku sudah mendengar isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
    Herman pun mengingatkan bahwa energi merupakan kebutuhan dasar hidup orang banyak, selain air dan pangan.
    Jika kekosongan ini dibiarkan, dampaknya berbahaya karena akan memicu mahalnya harga BBM.
    “Ini semestinya dibebaskan saja, jangan ada pembatasan. Karena semakin dibatasi, komoditas tersebut akan semakin mahal. ini sudah menjadi hukum ekonomi supply and demand,” ujar dia saat ditemui usai kegiatan di Hotel Swiss-Belinn Indramayu, Sabtu (20/9/2025).
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat itu menilai, pemerintah seharusnya tidak perlu repot mengurusi BBM komersial atau nonsubsidi.
    Lebih baik pemerintah mengurusi soal subsidi BBM agar penyalurannya tepat sasaran karena pengadaan subsidi ini menggunakan uang negara.
    SPBU swasta seperti Shell maupun Vivo pun, menurutnya, tanpa dibatasi pun tidak akan berdampak signifikan kepada Pertamina yang merupakan SPBU milik pemerintah.
    “Dan mereka juga saya kira akan menjadi kompetitor yang sehat. Oleh karenanya, menurut saya kurang tepat dengan pembatasan ini,” ucap Herman.
    Herman sendiri mempertanyakan soal alasan pemerintah yang katanya melakukan pembatasan BBM dalam rangka menjaga neraca perdagangan.
    Menurut legislator dari Dapil Cirebon-Indramayu itu, seharusnya pemerintah fokus saja menjaga BBM subsidi agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
    “Biarkan mereka (SPBU swasta) sebagai penopang. Karena kalau sudah langka, untuk mengembalikan ke sirkulasi normal itu agak sulit. Harga akan dipengaruhi oleh situasi ini, nah saya kira ini yang harus dijaga,” ujar dia.
    Lebih lanjut, Herman menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto punya program yang sangat bagus untuk menuju swasembada energi.
    Para pembantu presiden pun seharusnya jeli untuk menerjemahkan program Prabowo tersebut dengan menyusun berbagai strategi dan cara.
    “Ya bisa saja kita tidak harus menggenjot terhadap bagaimana lifting dinaikkan karena memang sumber daya alamnya terbatas, tetapi ya kita kurangi penggunaannya. Seperti dengan mobil listrik, rumah tangga dengan peralatan listrik, kemudian energi listriknya menggunakan energi baru terbarukan. Ini kan harus ke sana arahnya,” ujar dia.
    Adapun terkait kekosongan BBM di SPBU swasta ini, kata Herman Khaeron, kondisi ini berbahaya jika dibiarkan dan akan ia bawa pembahasannya di rapat DPR RI.
    “Masalah ini pasti dikritisi. Saya pasti bicara terkait dengan itu dan kami juga akan rapat-rapat dengan BUMN terkait,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polandia Jadi Negara Kedua di Eropa yang Teken MLA dengan Indonesia – Page 3

    Polandia Jadi Negara Kedua di Eropa yang Teken MLA dengan Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Polandia resmi menandatangani perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA), Jumat, 19 September 2025.

    Kesepakatan ini diteken langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Zurek di kantor Kementerian Kehakiman Polandia, Warsaw.

    “Polandia merupakan negara Eropa kedua yang memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia setelah Swiss. Ini merupakan wujud konkret pemerintah dalam pemberantasan kejahatan lintas negara serta menjadi langkah besar Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF),” ujar Supratman dalam pertemuan bilateral bersama Wakil Menteri Luar Negeri Polandia.

    Menkum menekankan penandatanganan perjanjian ini menjadi momen bersejarah, bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Polandia yang dimulai pada 19 September 1955. Perjanjian MLA mencakup pemberantasan berbagai tindak pidana, termasuk di bidang perpajakan dan kepabeanan.

    Hadir dalam penandatanganan tersebut, Sekjen Kemenkumham, Staf Khusus Bidang Luar Negeri Yadi Hendriana, Staf Khusus Adam Muhammad, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri RI. Delegasi Indonesia turut didampingi Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Polandia, Agus Heryana.

     

    Kegaduhan hak cipta dan royalti lagu dan musik di Indonesia, Kementerian Hukum melantik jajaran komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025-2028. Salah satunya ada musisi Marcel Siahaan.

  • RI-Polandia Kerja Sama Hukum Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara Nasional 19 September 2025

    RI-Polandia Kerja Sama Hukum Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara Nasional 19 September 2025

    RI-Polandia Kerja Sama Hukum Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia dan Polandia meneken perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance/ MLA.
    Perjanjian itu ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dan Menteri Kehakiman Polandia, Waldemar Zurek, yang berlangsung di kantor Kementerian Kehakiman Polandia pada Jumat (19/9/2025).
    ‘’Polandia merupakan negara Eropa kedua yang memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia setelah Swiss. Ini merupakan wujud konkrit Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, serta menjadi langkah besar Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF),” kata Supratman dalam keterangan tertulis, Jumat.
    Supratman menegaskan momen hubungan bilateral ini merupakan hal yang sangat sakral di mana tepat 70 tahun lalu, pada 19 September 1955, hubungan diplomatik Indonesia dan Polandia dimulai.
    Ia mengatakan, perjanjian MLA tersebut tidak hanya mencakup pemberantasan kejahatan umum, tetapi juga kejahatan di bidang perpajakan dan bea cukai.
    Menkum optimis penandatanganan Perjanjian MLA kedua negara ini dapat menjadi gerbang pembentukan kerja sama pembentukan perjanjian MLA antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa serta negara-negara mitra lainnya.
    Sementara itu, Menteri Kehakiman Polandia, Waldemar Zurek, menyambut baik penandatanganan MLA antara Indonesia dan Polandia dan akan menjadi awal baru bagi kerjasama hukum kedua negara.
    “Kami juga ingin mendiskusikan tentang kemungkinan transfer tahanan warga negara Polandia yang menjadi warga binaan di Indonesia, dan juga ekstradisi antara Indonesia dan Polandia,” kata dia.
    Selain penandatanganan Perjanjian, Menkum RI dan Menteri Kehakiman Polandia juga menandatangani Joint Statement yang menyatakan komitmen untuk mengadakan pertukaran pengalaman dan koordinasi dalam lingkungan masing-masing Kementerian.
    Adapun dalam momen penandatanganan Perjanjian MLA turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Staf Khusus bidang Luar Negeri Yadi Hendriana, Staf Khusus Adam Muhammad, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri RI.
    Delegasi RI didampingi langsung oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Polandia, Agus Heryana beserta jajaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi soal 1 Orang 1 Akun Medsos: Ikhtiar Membuat Ruang Digital Aman Nasional 19 September 2025

    Komdigi soal 1 Orang 1 Akun Medsos: Ikhtiar Membuat Ruang Digital Aman Nasional 19 September 2025

    Komdigi soal 1 Orang 1 Akun Medsos: Ikhtiar Membuat Ruang Digital Aman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai, usul untuk membatasi satu orang hanya memiliki satu akun media sosial bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif.
    “Ini kan keikhtiar kita. Upaya kita untuk membuat ruang digital kita itu sehat, aman,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
    “Nah, sehat dan aman ini tentu rekan-rekan media juga ingin seperti itu, tidak terjadi adanya orang yang melakukan penipuan terhadap apa pun,” imbuh dia.
    Menurut Ismail, terkadang tindakan penipuan di media sosial terjadi bukan hanya karena niat, melainkan kesempatan yang terbuka luas.
    Ia menjelaskan, kondisi anonim di ruang digital sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, termasuk menyebarkan konten melanggar hukum atau merugikan orang lain.
    “Ketika ada orang masuk di ruang digital, dia tidak lagi diketahui bahwa dia bisa bersembunyi. Nah, ketika ada kondisi yang seperti ini, maka mudah kemudian timbul yang tadinya mungkin tidak berniat jahat pun, nanti kemudian saya tergoda,” kaata Ismail.
    Ismail menekankan, penerapan sistem identitas digital nantinya dapat menggunakan berbagai alat verifikasi, seperti wajah atau sidik jari, agar setiap orang tetap bertanggung jawab atas aktivitasnya di ruang digital.
    “Masalah akun tadi, masalah digital ID,
    recognize
    mungkin tidak hanya sekadar ngetik, tapi juga harus menampilkan wajah, sidik jari, dan sebagainya,” kata Ismail.
    “Ini kan
    tools-tools
    yang bisa digunakan untuk membuat ketika orang masuk di ruang digital itu bertanggung jawab. Filosofinya kira-kira seperti itu,” ujar dia.
    Ia juga menepis anggapan bahwa kebijakan ini bertujuan membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk melindungi masyarakat.
    “(Jangan) melihat ini sebagai (upaya) membatasi kebebasan masyarakat untuk berekspresi, memberikan pendapat, dan sebagainya,” kata dia.
    “Jadi bukan itu, tapi bagaimana membuat ruang ini menjadi sehat, produktif, aman. Yang kita dambakan bersama,” tutur Ismail.
    Usul pembatasan satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, yang menginginkan tata kelola ruang digital melalui sistem identitas tunggal (single ID).
    Menurut dia, media sosial saat ini benar-benar terbuka sehingga sulit untuk menyaring isu yang benar dan salah.
    “Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan, perlu juga
    single account
    . Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Kami belajar dari Swiss, misalnya, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon. Hanya satu punya akun sosmed,” kata Bambang.
    Bambang juga mengatakan bahwa pembatasan jumlah akun media sosial bisa mendorong pengguna agar lebih bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan di dunia maya.
    Menurut dia, cara ini juga bisa menekan peredaran akun anonim atau pendengung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Edukasi Keamanan Siber Lewat Esports

    Edukasi Keamanan Siber Lewat Esports

    Jakarta –

    Dunia keamanan siber di Indonesia tengah mengalami transformasi menarik dengan hadirnya Cyber Breaker Competition (CBC) Season 2.

    Digagas oleh Peris.ai Cybersecurity bersama Team RRQ, ajang ini bukan sekadar kompetisi Capture The Flag (CTF), tetapi dikemas dengan konsep esports dan edutainment, sehingga bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat, mahasiswa, hingga komunitas gamer.

    Tahun 2025, tercatat 619 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ikut ambil bagian. Jumlah tersebut menunjukkan meningkatnya minat terhadap kompetisi keamanan siber, sekaligus menegaskan besarnya peluang untuk membangun talenta digital nasional.

    Deden Gobel, CTO Peris.ai Cybersecurity, menegaskan bahwa CBC adalah cara baru mengedukasi publik tentang keamanan digital. “Keamanan siber bukan hanya teknis, tapi bisa dikemas menarik agar generasi muda lebih antusias mempelajarinya,” katanya, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    CBC Season 2 menghadirkan format berlapis mulai dari Qualification, Swiss Stage, Knockout, hingga Grand Final offline. Menariknya, sistem pertandingan 2 vs 2 dipilih agar peserta tidak hanya diuji dari sisi teknis, tetapi juga kerja sama tim. Format ini sekaligus menambah daya tarik penonton, mirip dengan atmosfer kompetisi esports profesional.

    Grand Final berlangsung 13-14 September 2025 di CBC Arena, Auditorium Cyber UNAS, Jakarta Selatan, dengan siaran langsung yang menjangkau lebih dari 3.500 audiens digital di seluruh Indonesia.

    Kehadiran pejabat tinggi negara turut menegaskan pentingnya acara ini. Deputi Bidang Keamanan Siber & Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menilai CBC membuat dunia keamanan siber lebih menarik karena dipadukan dengan hiburan esports.

    “Saya berharap semakin banyak talenta cyber security, karena Indonesia harus mengembangkan SDM agar bisa mengamankan negeri ini dari serangan dalam maupun luar,” ujarnya.

    Sementara itu, Muhammad Neil El Hima, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenparekraf, menekankan bahwa keamanan siber jangan hanya dilihat sebagai cost, tetapi juga peluang industri.

    “Mulai dari individu bisa berkembang jadi perusahaan, hingga industri tersendiri. Kami mendorong dari sisi itunya,” ungkapnya.

    Senada dengan itu, Andrian Pauline (Pak AP), CEO Team RRQ, melihat esports sebagai pintu masuk anak muda ke dunia digital. Kolaborasi ini, menurutnya, memperluas ekosistem talenta siber nasional.

    CBC Season 2 juga mendapat dukungan sponsor lintas industri, mulai dari East Ventures sebagai mitra ekosistem startup, ASUS ROG sebagai official gaming gear partner, hingga Asteria Cyberindo Pratama dan Snowman. Dukungan tersebut menunjukkan bagaimana keamanan siber semakin terintegrasi dengan ekosistem digital yang lebih luas.

    Sebagai kompetisi cyber esports pertama di Indonesia, CBC menandai babak baru dalam upaya membangun kapasitas talenta digital. Dengan menggabungkan atmosfer esports dan semangat edutainment, ajang ini tidak hanya melatih skill teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan data di era digital.

    Lebih jauh, Cyber Breaker Competition diharapkan bisa menjadi model kompetisi berkelanjutan yang memperkuat ekosistem siber nasional. Indonesia kini memiliki peluang besar melahirkan talenta baru yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus memperkenalkan keamanan siber sebagai bagian dari industri kreatif digital.

    (asj/asj)

  • China Geser Jerman dalam Indeks Negara Inovatif, Indonesia Membaik

    China Geser Jerman dalam Indeks Negara Inovatif, Indonesia Membaik

    Beijing –

    Laporan tahunan Indeks Inovasi Global GII disusun oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam laporan tahun 2025, Swiss berhasil bertahan di rangking pertama sejak tahun 2011. Peringkat ini lantas disusul Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Sementara itu, Cina berhasil menduduki peringkat ke10, menggeser Jerman. Laporan GII menunjukkan Cina mengejar ketertinggalannya dalam pembiayaan R&D dengan dukungan swasta.

    Pada saat yang sama, survei menunjukkan prospek inovasi global menghadapi tantangan penurunan investasi. Pertumbuhan R&D diperkirakan akan melambat menjadi 2,3% tahun ini, turun dari 2,9% tahun lalu, yang merupakan tingkat pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan global tahun 2010.

    Cina menyumbang sekitar seperempat dari total permohonan paten internasional pada tahun 2024, dan tetap menjadi kontributor terbesar. Sebaliknya, AS, Jepang, dan Jerman jika digabungkan menyumbang 40% dari total permohonan paten internasional.

    Kepemilikan paten secara luas dianggap sebagai indikator penting kekuatan ekonomi dan kapabilitas industri suatu negara.

    Dalam jangka panjang, Jerman tidak perlu terlalu khawatir atas penurunannya ke posisi ke11, kata Sacha Wunsch-Vincent, salah satu editor GII, menambahkan bahwa penurunan peringkat bukan disebabkan oleh tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump.

    “Tantangan bagi Jerman adalah bagaimana…, selain mempertahankan status kuatnya selama puluhan tahun sebagai mesin inovasi industri, bisa menjadi kekuatan utama dalam inovasi digital,” ujar Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang.

    Negara lain yang juga berada rangking 10 besar adalah, Singapura, Inggris, Finlandia, Belanda, dan Denmark.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Dalam laporan yang diliris WIPO tersebut, Indonesia yang dikategorikan negara dengan ekonomi menengah berhasil menduduki peringkat ke 55 rangking GII.

    Indonesia tercatat sebagai negara dengan perkembangan inovasi signifikan sejak tahun 2013, berada di antara Brasil dan Afrika Selatan. Sebelumnya, Indonesia menduduki rangking ke-61 dalam GII tahun 2023.

    Inovasi Indonesia dinilai telah melampaui proyeksi berdasar tingkat pendapatan atau pembangunan ekonominya, sehingga dikategorikan sebagai “innovation overperformers”.

    Indikator yang menjadi kelebihan Indonesia adalah stabilitas lingkungan dan kebijakan bisnis, pembiayaan startup dengan skala pasar domestik yang besar, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual, merek, dan perangkat lunak (software), hingga ekspor barang-barang kreatif.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Meski mencatatkan kemajuan, terdapat beberapa aspek yang masih perlu perbaikan baik dari segi input dan output inovasi seperti investasi pendidikan dasar dan menengah sumber daya manusia Indonesia, pengembangan infrastruktur (kelistrikan) secara umum, optimalisasi pinjaman untuk institusi mikroekonomi.

    Keterkaitan antara publikasi ilmiah dan industri pun masih menjadi titik lemah, diharapkan output publikasi jurnal sains dan teknis dapat ditingkatkan untuk dapat mendorong jumlah dan kualitas paten menyaingi negara-negara dengan inovasi tinggi.

    Puluhan indikator inovasi

    Survei Indeks Inovasi Global dilakukan terhadap 139 negara dan wilayah berdasarkan 78 indikator. Indikator tersebut terbagi dalam dua subindeks yakni input dan output.

    Kategori input terdiri dari kualitas institusi yang mendukung inovasi, sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik untuk melakukan inovasi, infrastruktur fisik dan digital yang mendukung inovasi, pendanaan dan kondisi pasar yang mendukung inovasi, hingga kolaborasi industri dan lembaga akademik.

    Sedangkan dua kategori output menilai hasil konkret kegiatan inovasi berbasis pengetahuan dan teknologi serta hasil inovasi dalam bentuk kreativitas dan ekonomi kreatif.

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Legislator Dukung Ide 1 Orang 1 Akun Per Medsos: Marak Hoax Ancam Demokrasi

    Legislator Dukung Ide 1 Orang 1 Akun Per Medsos: Marak Hoax Ancam Demokrasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, menyampaikan dukungannya terhadap usulan ide satu orang satu akun di setiap platform media sosial (medsos). Andina menilai maraknya akun palsu hingga hoaks di medsos menjadi ancaman bagi demokrasi.

    “Kita tidak bisa menutup mata terhadap maraknya akun palsu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi daring yang kini menjadi tantangan nyata. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas demokrasi, juga dapat mengganggu serta berdampak kepada pelaku UMKM yang menggunakan platform media sosial yang tertutup algoritmanya oleh akun-akun yang viral,” kata Andina kepada wartawan lewat pesannya, Rabu (17/9/2025).

    Namun, Andina mengingatkan penerapan kebijakan itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai, kata dia, kebijakan itu justru membatasi hak kebebasan berekspresi.

    “Kebijakan ini harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan digital dengan perlindungan hak kebebasan berekspresi warga negara, sehingga masyarakat tidak merasa dibatasi,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Andina menjelaskan sebenarnya platform besar seperti Meta sudah memiliki klasifikasi personal account dan business account. Namun, implementasi di lapangan kerap kecolongan karena akun bot dan buzzer masih mudah bermunculan.

    “Regulasi nasional harus memperkuat klasifikasi akun tersebut agar lebih terjaga, sehingga tidak ada celah bagi bot maupun buzzer. Penting juga memastikan bahwa akun usaha, khususnya milik UMKM, tidak ikut terjerat aturan yang salah sasaran,” jelasnya.

    Fraksi NasDem juga menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan satu nama satu akun, akan relevan jika penerapannya tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha. Platform media sosial diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang memudahkan identitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung perkembangan ekonomi digital.

    “Kebijakan ini harus benar-benar ramah bagi UMKM dan kreator, sehingga tujuan menertibkan ruang digital bisa berjalan seiring dengan tumbuhnya ekonomi rakyat,” kata Andina.

    “Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem media sosial yang sehat, aman, berpihak pada kepentingan publik dan pelaku usaha, sekaligus tetap menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia,” imbuhnya.

    Ide 1 Orang 1 Akun Tiap Medsos

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya 1 akun di tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu.

    Hal ini disampaikan Bambang Haryadi saat sesi doorstop wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). Bambang Haryadi menjawab pertanyaan mengenai isu liar di media sosial yang menyebutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo–keponakan Presiden Prabowo Subianto–mundur dari anggota DPR RI demi kursi menteri.

    “Bahkan kami berpendapat bahwa, ke depan, perlu juga single account terintegrasi, jadi setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon, karena nomor telepon tersebut terintegrasi dengan fasilitas bantuan pemerintah, medsos, dan lain lain, “ujar dia.

    (maa/jbr)

  • BNPB Pasang Sensor Baru Perkuat Sistem Peringatan Dini Banjir Lahar Gunung Semeru

    BNPB Pasang Sensor Baru Perkuat Sistem Peringatan Dini Banjir Lahar Gunung Semeru

    Jakarta (beritajatim.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat sistem peringatan dini banjir lahar Gunung Semeru, Jawa Timur, dengan menambah unit sensor pemantauan. Langkah ini melengkapi sistem yang sebelumnya sudah terpasang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    “Guna memperkuat sistem peringatan dini risiko banjir lahar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah unit alat peringatan dini banjir lahar dingin di kawasan Gunung Semeru, Provinsi Jawa Timur,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resmi yang diterima hari ini.

    Menurutnya, perangkat baru ini didukung oleh Pemerintah Swiss melalui Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Alat yang dipasang meliputi Automatic Rain Gauge (ARG) atau penakar hujan otomatis sebanyak empat unit, serta Automatic Weather Station (AWS) atau stasiun cuaca otomatis sebanyak satu unit.

    “Sensor tersebut dilengkapi dengan panel surya dan sistem teletransmisi untuk melengkapi jaringan pemantauan yang telah ada,” ujarnya.

    Sensor ARG dipasang di Pos Pengamat Gunungapi (PGA) Gunung Sawur, Stasiun Ranu Kumbolo, Stasiun Besuk Bang, dan Stasiun Tawon Songo. Sementara sensor AWS ditempatkan di Stasiun Argosuko.

    “Sistem baru ini akan melengkapi EWS yang sudah ada, mencakup pemantauan aliran dari hulu ke hilir, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di empat desa prioritas, yaitu Jugosari, Gondoruso, Pasrujambe, dan Kertosari,” papar Muhari.

    Ia menambahkan, pemasangan sensor dilakukan bersama PVMBG, BMKG, dan BPBD Kabupaten Lumajang. “Dengan kerja sama lintas lembaga ini diharapkan sistem pemantauan dan peringatan dini terhadap potensi bencana lahar hujan di Gunung Api Semeru dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah sekitar,” katanya. [hen/beq]