Xcloud.id

Negara: Swedia

  • Riset Global Tunjukkan Risiko Paparan BPA pada Galon Guna Ulang

    Riset Global Tunjukkan Risiko Paparan BPA pada Galon Guna Ulang

    Jakarta: Sejumlah penelitian global menunjukkan paparan Bisphenol A (BPA), bahan kimia pembentuk plastik keras seperti galon guna ulang dengan bahan polikarbonat dapat menimbulkan risiko kesehatan. 

    BPA yang kerap ditemukan dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, obesitas, gangguan reproduksi, hingga kelainan neurobehavioral.

    Penelitian dari Harvard College (2009) mencatat bahwa hanya dalam satu minggu penggunaan kemasan plastik polikarbonat, kadar BPA dalam urin meningkat hingga 69%.

    Riset serupa di Kenya pada 2024 menemukan bahwa seluruh sampel kemasan plastik polikarbonat, baik baru maupun bekas, meluruhkan BPA melebihi batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) sebesar 4 μg/kg berat badan per hari, yang ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) pada 2023.

    BPA dikenal sebagai endocrine disruptor, yaitu senyawa yang meniru hormon estrogen dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang yang bersifat akumulatif membuat efeknya kerap luput dari perhatian konsumen. 

    Menyikapi hasil riset terbaru, EFSA  menurunkan ambang batas TDI BPA secara drastis pada April 2023 menjadi 0,2 ng/kg berat badan. Angka ini 20.000 kali lebih rendah dari standar sebelumnya pada 2015.

    Perubahan ini mendorong langkah regulasi yang lebih ketat. Pada 19 Desember 2024, Komisi Eropa secara resmi melarang total penggunaan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Swedia, dan Tiongkok juga telah menerapkan larangan serupa.

    Baca juga: Penyebab, Bahaya, dan Cara Membersihkan Galon Air Minum Berlumut

    Di Indonesia, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melakukan investigasi lapangan akhir 2024. Temuannya, hampir 40% galon guna ulang yang beredar telah melewati batas usia aman. 
    Sebagian galon bahkan telah digunakan 2-4 tahun. Ini jauh di atas rekomendasi aman dari pakar polimer Universitas Indonesia, Prof. Mochamad Chalid, yakni satu tahun atau maksimal 40 kali isi ulang.

    “Ganula itu seharusnya sudah ditarik dari peredaran karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan,” kata Ketua KKI, David Tobing. “Semakin tua usia pakai galon guna ulang, semakin banyak BPA yang bisa luruh ke dalam air minum,” tambahnya.

    Sementara itu, BPOM juga mencatat hasil serupa. Dalam uji post-market Januari 2022, ditemukan 33% sampel dari distribusi dan 24% dari produksi menunjukkan migrasi BPA yang mendekati ambang bahaya. Kelompok rentan seperti bayi 6–11 bulan dan anak 1–3 tahun masing-masing berisiko 2,4 kali dan 2,12 kali lebih tinggi terpapar BPA dibanding orang dewasa.

    Menanggapi temuan ini, BPOM mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan label peringatan “Berpotensi Mengandung BPA” pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. 
    Meski menghadapi penolakan industri, aturan ini diberi masa transisi hingga 2028. Namun, David Tobing mendesak agar penerapan label dipercepat dan regulasi batas usia pakai galon segera diberlakukan demi perlindungan konsumen.

    Jakarta: Sejumlah penelitian global menunjukkan paparan Bisphenol A (BPA), bahan kimia pembentuk plastik keras seperti galon guna ulang dengan bahan polikarbonat dapat menimbulkan risiko kesehatan. 
     
    BPA yang kerap ditemukan dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, obesitas, gangguan reproduksi, hingga kelainan neurobehavioral.
     
    Penelitian dari Harvard College (2009) mencatat bahwa hanya dalam satu minggu penggunaan kemasan plastik polikarbonat, kadar BPA dalam urin meningkat hingga 69%.

    Riset serupa di Kenya pada 2024 menemukan bahwa seluruh sampel kemasan plastik polikarbonat, baik baru maupun bekas, meluruhkan BPA melebihi batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) sebesar 4 μg/kg berat badan per hari, yang ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) pada 2023.
     
    BPA dikenal sebagai endocrine disruptor, yaitu senyawa yang meniru hormon estrogen dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang yang bersifat akumulatif membuat efeknya kerap luput dari perhatian konsumen. 
     
    Menyikapi hasil riset terbaru, EFSA  menurunkan ambang batas TDI BPA secara drastis pada April 2023 menjadi 0,2 ng/kg berat badan. Angka ini 20.000 kali lebih rendah dari standar sebelumnya pada 2015.
     
    Perubahan ini mendorong langkah regulasi yang lebih ketat. Pada 19 Desember 2024, Komisi Eropa secara resmi melarang total penggunaan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Swedia, dan Tiongkok juga telah menerapkan larangan serupa.
     
    Baca juga: Penyebab, Bahaya, dan Cara Membersihkan Galon Air Minum Berlumut
     
    Di Indonesia, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melakukan investigasi lapangan akhir 2024. Temuannya, hampir 40% galon guna ulang yang beredar telah melewati batas usia aman. 
    Sebagian galon bahkan telah digunakan 2-4 tahun. Ini jauh di atas rekomendasi aman dari pakar polimer Universitas Indonesia, Prof. Mochamad Chalid, yakni satu tahun atau maksimal 40 kali isi ulang.
     
    “Ganula itu seharusnya sudah ditarik dari peredaran karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan,” kata Ketua KKI, David Tobing. “Semakin tua usia pakai galon guna ulang, semakin banyak BPA yang bisa luruh ke dalam air minum,” tambahnya.
     
    Sementara itu, BPOM juga mencatat hasil serupa. Dalam uji post-market Januari 2022, ditemukan 33% sampel dari distribusi dan 24% dari produksi menunjukkan migrasi BPA yang mendekati ambang bahaya. Kelompok rentan seperti bayi 6–11 bulan dan anak 1–3 tahun masing-masing berisiko 2,4 kali dan 2,12 kali lebih tinggi terpapar BPA dibanding orang dewasa.
     
    Menanggapi temuan ini, BPOM mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan label peringatan “Berpotensi Mengandung BPA” pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. 
    Meski menghadapi penolakan industri, aturan ini diberi masa transisi hingga 2028. Namun, David Tobing mendesak agar penerapan label dipercepat dan regulasi batas usia pakai galon segera diberlakukan demi perlindungan konsumen.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Riset Ilmiah Global Buktikan Bahaya BPA pada Galon Guna Ulang, Hanya Satu Minggu Kadar BPA dalam Urin Meningkat 69 Persen

    Riset Ilmiah Global Buktikan Bahaya BPA pada Galon Guna Ulang, Hanya Satu Minggu Kadar BPA dalam Urin Meningkat 69 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan riset ilmiah dari berbagai negara secara konsisten menunjukkan bahaya Bisphenol A (BPA) berpotensi mengganggu sistem hormon manusia. BPA merupakan bahan kimia pembentuk plastik keras seperti galon guna ulang atau ganula dengan bahan polikarbonat.

    BPA berbahaya pada sistem hormon manusia karena kerap ditemukan dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang. Keberadaan BPA ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, obesitas, gangguan reproduksi, hingga kelainan neurobehavioral.

    Penelitian dari Harvard College (2009) mencatat bahwa hanya dalam satu minggu penggunaan kemasan plastik polikarbonat, kadar BPA dalam urin meningkat hingga 69%. Riset serupa di Kenya pada 2024 menemukan bahwa seluruh sampel kemasan plastik polikarbonat, baik baru maupun bekas, meluruhkan BPA melebihi batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) sebesar 4 μg/kg berat badan per hari, yang ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) pada 2023.

    BPA dikenal sebagai endocrine disruptor, yaitu senyawa yang meniru hormon estrogen dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang yang bersifat akumulatif membuat efeknya kerap luput dari perhatian konsumen.

    Menyikapi hasil riset terbaru, EFSA menurunkan ambang batas TDI BPA secara drastis pada April 2023 menjadi 0,2 ng/kg berat badan—angka ini 20.000 kali lebih rendah dari standar sebelumnya pada 2015.

    Perubahan ini mendorong langkah regulasi yang lebih ketat. Pada 19 Desember 2024, Komisi Eropa secara resmi melarang total penggunaan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Swedia, dan Tiongkok juga telah menerapkan larangan serupa.

  • Horor Bentrokan Berdarah di Suriah, 37 Orang Tewas

    Horor Bentrokan Berdarah di Suriah, 37 Orang Tewas

    Damaskus –

    Bentrokan berdarah terjadi antara suku Bedouin dan para petempur lokal di kota Sweida, yang mayoritas penduduknya penganut Druze, di Suriah bagian selatan. Sedikitnya 37 orang tewas dalam bentrokan tersebut. Otoritas Suriah pun mengerahkan pasukan untuk meredakan situasi.

    Bentrokan tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (14/7/2025), merupakan insiden sarat kekerasan mematikan yang pertama terjadi di wilayah tersebut sejak pertempuran antara anggota komunitas Druze dan pasukan keamanan setempat menewaskan puluhan orang pada April dan Mei lalu.

    Kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, melaporkan bahwa sedikitnya 37 orang tewas dalam bentrokan di Sweida, dengan 27 korban tewas di antaranya merupakan anggota komunitas Druze, termasuk dua anak-anak, dan 10 korban tewas lainnya dari suku Bedouin.

    Imbas dari bentrokan tersebut, ruas jalan raya yang menghubungkan ibu kota Damaskus dan kota Swedia terpaksa ditutup sementara.

    Seorang sumber pemerintah Suriah, yang meminta tidak disebut namanya karena tidak berwenang memberikan keterangan kepada media, menuturkan kepada AFP bahwa otoritas Damaskus sedang mengirimkan pasukan untuk meredakan situasi di Sweida.

    Gubernur Sweida, Mustapha al-Bakur, mengimbau warganya untuk “menahan diri dan menanggapi seruan reformasi nasional”. Beberapa pemimpin spiritual Druze Suriah juga menyerukan semua pihak agar tetap tenang dan meminta otoritas Damaskus untuk turun tangan.

    Lihat juga Video ‘Trump Resmi Cabut Sanksi AS terhadap Suriah’:

    Laporan kantor berita Suriah, SANA, menyebut pasukan keamanan telah dikerahkan ke perbatasan administratif antara Provinsi Daraa dan Sweida mengingat situasi tersebut.

    Populasi Druze di Suriah sebelum perang sipil berkecamuk dilaporkan mencapai sekitar 700.000 jiwa, dengan Provinsi Sweida sebagai rumah bagi komunitas terbesar sekte tersebut. Komunitas Bedouin dan Druze telah sejak lama berselisih di Swedia, dengan tindak kekerasan terkadang terjadi antara keduanya.

    Sementara itu, akibat bentrokan tersebut, Kementerian Pendidikan Suriah mengumumkan penundaan ujian sekolah menengah resmi di wilayah Sweida yang seharusnya digelar pada Senin (14/7) hingga tanggal yang akan ditentukan kemudian.

    Lihat juga Video ‘Trump Resmi Cabut Sanksi AS terhadap Suriah’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kasus Aneh, Bayi Perempuan Alami ‘Mikropenis’ Akibat Gel Testosteron Ayahnya

    Kasus Aneh, Bayi Perempuan Alami ‘Mikropenis’ Akibat Gel Testosteron Ayahnya

    Jakarta –

    Seorang bayi perempuan mengalami ‘mikropenis’ setelah berbaring di dada ayahnya dalam kasus aneh yang menurut para dokter seharusnya menjadi peringatan bagi ribuan orang tua baru.

    Kasus tersebut, yang dijelaskan oleh dokter Swedia, melibatkan seorang bayi perempuan yang berbaring di dada ayahnya. Ini merupakan bagian penting dari perawatan bayi baru lahir yang disebut kontak kulit ke kulit atau skin to skin, dan memiliki beberapa manfaat kesehatan.

    Dalam kasus ini, sang ayah menggunakan produk gel testosteron, versi buatan dari hormon seks pria. Ini adalah obat yang umumnya diresepkan untuk membantu pria mengatasi energi rendah dan gairah seks yang menurun seiring bertambahnya usia, yang secara umum disebut ‘manopause’.

    Dengan membaringkan putrinya di dada telanjangnya, pria itu tanpa sengaja mengeksposnya pada kadar testosteron yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan perubahan besar pada alat kelaminnya, dengan klitorisnya yang memanjang, terlihat seperti penis kecil, dan labianya menutup menyerupai skrotum pria.

    Diberitakan Daily Mail, orang tuanya yang khawatir, putrinya saat itu berusia 10 bulan, membawanya ke dokter yang segera menemukan sumber masalahnya melalui tes darah. Untungnya, setelah pria itu berhenti secara tidak sengaja memaparkan gel testosteronnya kepada gadis itu, alat kelaminnya mengecil.

    Profesor Jovanna Dahlgren, pakar endokrinologi pediatrik di Rumah Sakit Universitas Sahlgrenska di Gothenburg, mengatakan kasus tersebut, yang terjadi delapan tahun lalu, merupakan bagian dari setengah lusin insiden serupa yang ia kutip dalam peringatannya.

    Berbicara kepada surat kabar Swedia Göteborgs-Posten, Profesor Dahlgren mengatakan ia ingin meningkatkan kesadaran akan bahaya terapi hormon bagi anak-anak karena semakin banyak orang tua yang menjalaninya.

    “Saya rasa orang-orang tidak selalu memahami betapa ampuhnya terapi ini,” katanya.

    “Orang tua menjadi sangat putus asa ketika mereka memahami apa yang telah terjadi.”

    Ia menambahkan ada kasus lain saat seorang anak laki-laki berusia 10 tahun mengembangkan payudara setelah menjalani perawatan hormon seks wanita yang dilakukan ibunya.

    (kna/kna)

  • Sederet ‘Oleh-oleh’ Prabowo usai Bertemu Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen

    Sederet ‘Oleh-oleh’ Prabowo usai Bertemu Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membawa sejumlah kesepakatan dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel, Belgia, Minggu (13/7/2025).

    Salah satu yang dihasilkan adalah kesepakatan mengenai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. 

    Perjanjian kemitraan ekonomi secara menyeluruh antara kedua negara itu memakan waktu selama 10 tahun dalam rangka negosiasi, dan akhirnya baru disepakati melalui perundingan panjang. 

    Pada keterangan pers bersama di Brussel, Prabowo berterima kasih kepada Presiden von der Leyen yang telah menerimanya pada Minggu siang ini. Dia menyampaikan bahwa pertemuan itu menunjukkan kedua negara memiliki hubungan baik. 

    Prabowo lalu mengumumkan bahwa pada hari ini kedua negara juga telah mencapai kesepakatan pada IEU-CEPA, yang dinilainya merupakan suatu terobosan. 

    “Setelah 10 tahun negosiasi, kami telah menyelesaikan kesepakatan terhadap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas,” ujarnya kepada awak media, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025). 

    Menurut Prabowo, Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai banyak kesepakatan dalam pertemuan bilateral ini. Kedua negara juga disebut akan mengakomodasi kepentingan ekonomi satu sama lain yang mencerminkan hubungan saling menguntungkan.

    Timbal Balik Indonesia-Eropa 

    Presiden ke-8 RI itu memaparkan, Uni Eropa adalah negara yang memimpin dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi serta keuangan. Sementara itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kritis. 

    Dia menilai kemitraan antara kedua negara, termasuk dengan Asean, akan memberikan kontribusi yang penting terhadap stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia. 

    “Kami menilai Eropa penting bagi kami, oleh karena itu kami ingin melihat lebih kehadiran dan partisipasi Eropa pada perekonomian kami,” ucap Prabowo. 

    Pada pertemuan antara pemimpin kedua negara dan jajarannya, terang Prabowo, tidak ada ketidaksepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa. 

    “Itu kesimpulan yang kami punya hari ini. Saya pikir dalam era ketidakstabilan dan kebingungan ini, saya kira kita membuat contoh yang tepat,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Prabowo juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kekagumannya terhadap Eropa. Di secara blakblakan menyampaikan ingin agar Uni Eropa tumbuh lebih kuat. 

    “Mungkin tidak banyak dari kita yang ingin mengakuinya secara terbuka, tapi saya di sini mengakui terbuka bahwa kami ingin melihat Eropa yang lebih kuat,” ucapnya. 

    Dilansir dari situs Kemenko Perekonomian, perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa itu akan perlu diratifikasi oleh parlemen masing-masing di kedua negara. 

    Terdapat beberapa komoditas utama yang mendominasi ekspor Indonesia ke Eropa yakni minyak kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, fatty acids (oleokimia), produk alas kaki, bungkil kelapa, besi baja, lemak cokelat dan kopra, serta produk berbasis karet dan mesin.

    Fasilitas Visa Bagi WNI

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan fasilitas baru terkait dengan visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu disampaikannya usai pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Pada pernyataan pers bersama di Brussel, Belgia, Presiden von der Leyen mengumumkan bahwa Uni Eropa telah mengadopsi kebijakan baru terkait dengan visa cascade. 

    Dia menuturkan, para WNI yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya dapat mengajukan Visa Schengen yang bersifat multi-entry. 

    “Artinya dari sekarang hingga seterusnya, warga negara Indonesia yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya akan bisa mengajukan Visa Schengen multi-entry,” terangnya pada pernyataan pers bersama dengan Prabowo di Brussel, Belgia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025). 

    Untuk diketahui, Visa Schengen berlaku untuk mengunjungi negara-negara di Eropa dengan alasan pariwisata, bisnis, pameran dagang, atau tujuan lainnya di luar mendapat pekerjaan selama maksimal 90 hari. 

    Dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar Jerman, yang merupakan salah satu anggota Uni Eropa, negara-negara yang dapat dikunjungi dengan visa tersebut adalah Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Islandia, Italia, Kroasia dan Latvia. 

    Kemudian, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, Spanyol, Yunani.

    “Ini akan memudahkan kunjungan dan juga untuk berinvestasi, belajar dan menjalin hubungan. Intinya, kita membangun jembatan antara masyarakat kita, Pak Presiden,” ujar von der Leyen. 

  • Studi Kaitkan Gejala PMS dan Risiko Penyakit Mematikan pada Wanita

    Studi Kaitkan Gejala PMS dan Risiko Penyakit Mematikan pada Wanita

    Jakarta –

    Wanita yang mengalami sindrom pramenstruasi atau premenstrual syndrome (PMS) parah memiliki risiko yang jauh lebih besar terkena stroke yang berpotensi mematikan. Hal ini dibuktikan dalam sebuah studi besar.

    Para peneliti di Swedia menemukan wanita yang didiagnosis dengan PMS 10 persen lebih mungkin mengalami penyakit kardiovaskular. Dengan mengurai penyakit kardiovaskular berdasarkan masalah kesehatan spesifik, tim menemukan bahwa para wanita tersebut memiliki risiko 27 persen lebih tinggi terkena stroke dan 31 persen lebih tinggi mengalami gangguan irama jantung (aritmia).

    Dikutip dari laman Daily Mail, aritmia adalah masalah serius ketika jantung berdetak terlalu lambat, terlalu cepat, atau tidak konsisten, yang bisa menyebabkan serangan jantung.

    Dalam penelitian, para ahli dari Institut Karolinska di Stockholm melakukan pemeriksaan data kesehatan selama lebih dari 22 tahun pada wanita yang didiagnosis PMS. Mereka membandingkan hasil kesehatan jantung, stroke dan diagnosis aritmia dengan angka dan populasi umum, dibandingkan dengan perempuan yang tidak didiagnosis PMS.

    Menurut seorang pakar kedokteran lingkungan dan penulis pertama studi tersebut, risiko masalah kardiovaskular ini sangat tinggi dialami oleh kelompok wanita tertentu.

    “Peningkatan risiko ini terutama terlihat pada wanita yang didiagnosis sebelum usia 25 tahun dan pada mereka yang juga mengalami depresi pascapersalinan, suatu kondisi yang juga dapat disebabkan oleh fluktuasi hormonal,” katanya.

    Meski demikian, para ilmuwan belum mengetahui secara jelas bagaimana tepatnya PMS menyebabkan peningkatan masalah kardiovaskular. Mereka menduga, faktor penyebabnya adalah peningkatan fluktuasi hormonal pada pasien PMS yang bisa mengganggu sistem biologis pengatur tekanan darah, peningkatan peradangan, atau konversi makanan menjadi energi. Namun, penelitian lain masih diperlukan.

    PMS adalah istilah umum untuk serangkaian gejala fisik dan mental yang biasanya terjadi satu hingga dua minggu sebelum menstruasi wanita. Inilah yang disebut dengan fase luteal dalam siklus menstruasi wanita dan merupakan periode antara ovulasi dan menstruasi.

    Gejala PMS meliputi perubahan suasana hati, depresi, mudah tersinggung, cemas, masalah tidur, kembung dan kram, sakit kepala, nyeri payudara rambut berminyak, hingga perubahan nafsu makan.

    (elk/kna)

  • Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.

    Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya. 

    “Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025). 

    Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak. 

    Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum. 

    Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons. 

    Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya. 

    Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.” 

    Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.

    Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.

    Risiko Pajak Orang Kaya

    Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.

    Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.

    Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun. 

    “Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya. 

    Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak. 

    Perketat Pajak yang Ada 

    Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.” 

    Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut. 

    Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.

    Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir. 

    Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri. 

    Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi. 

    “Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya. 

    Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya. 

    Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.

    “Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.

    Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris. 

    Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.

    “Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”

  • Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.

    Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya. 

    “Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025). 

    Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak. 

    Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum. 

    Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons. 

    Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya. 

    Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.” 

    Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.

    Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.

    Risiko Pajak Orang Kaya

    Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.

    Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.

    Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun. 

    “Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya. 

    Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak. 

    Perketat Pajak yang Ada 

    Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.” 

    Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut. 

    Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.

    Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir. 

    Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri. 

    Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi. 

    “Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya. 

    Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya. 

    Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.

    “Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.

    Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris. 

    Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.

    “Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”

  • Penelitian Tunjukkan Risiko Paparan BPA pada Galon Guna Ulang

    Penelitian Tunjukkan Risiko Paparan BPA pada Galon Guna Ulang

    Jakarta: Sejumlah penelitian menunjukkan paparan Bisphenol A (BPA), bahan kimia pembentuk plastik keras seperti galon guna ulang dengan bahan polikarbonat dapat menimbulkan risiko kesehatan. 

    BPA yang kerap ditemukan dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, obesitas, gangguan reproduksi, hingga kelainan neurobehavioral.

    Penelitian dari Harvard College (2009) mencatat bahwa hanya dalam satu minggu penggunaan kemasan plastik polikarbonat, kadar BPA dalam urin meningkat hingga 69%. Riset serupa di Kenya pada 2024 menemukan bahwa seluruh sampel kemasan plastik polikarbonat, baik baru maupun bekas, meluruhkan BPA melebihi batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) sebesar 4 μg/kg berat badan per hari, yang ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) pada 2023.

    BPA dikenal sebagai endocrine disruptor, yaitu senyawa yang meniru hormon estrogen dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang yang bersifat akumulatif membuat efeknya kerap luput dari perhatian konsumen. 

    Menyikapi hasil riset terbaru, EFSA  menurunkan ambang batas TDI BPA secara drastis pada April 2023 menjadi 0,2 ng/kg berat badan. Angka ini 20.000 kali lebih rendah dari standar sebelumnya pada 2015.

    Perubahan ini mendorong langkah regulasi yang lebih ketat. Pada 19 Desember 2024, Komisi Eropa secara resmi melarang total penggunaan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Swedia, dan Tiongkok juga telah menerapkan larangan serupa.
     

    Di Indonesia, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melakukan investigasi lapangan akhir 2024. Temuannya, hampir 40% galon guna ulang yang beredar telah melewati batas usia aman. 

    Sebagian galon bahkan telah digunakan 2-4 tahun. Ini jauh di atas rekomendasi aman dari pakar polimer Universitas Indonesia, Prof. Mochamad Chalid, yakni satu tahun atau maksimal 40 kali isi ulang.

    “Ganula itu seharusnya sudah ditarik dari peredaran karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan,” kata Ketua KKI, David Tobing. “Semakin tua usia pakai galon guna ulang, semakin banyak BPA yang bisa luruh ke dalam air minum,” tambahnya.

    Sementara itu, BPOM juga mencatat hasil serupa. Dalam uji post-market Januari 2022, ditemukan 33% sampel dari distribusi dan 24% dari produksi menunjukkan migrasi BPA yang mendekati ambang bahaya. Kelompok rentan seperti bayi 6–11 bulan dan anak 1–3 tahun masing-masing berisiko 2,4 kali dan 2,12 kali lebih tinggi terpapar BPA dibanding orang dewasa.

    Menanggapi temuan ini, BPOM mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan label peringatan “Berpotensi Mengandung BPA” pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. 

    Meski menghadapi penolakan industri, aturan ini diberi masa transisi hingga 2028. Namun, David Tobing mendesak agar penerapan label dipercepat dan regulasi batas usia pakai galon segera diberlakukan demi perlindungan konsumen.

    Jakarta: Sejumlah penelitian menunjukkan paparan Bisphenol A (BPA), bahan kimia pembentuk plastik keras seperti galon guna ulang dengan bahan polikarbonat dapat menimbulkan risiko kesehatan. 
     
    BPA yang kerap ditemukan dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, obesitas, gangguan reproduksi, hingga kelainan neurobehavioral.
     
    Penelitian dari Harvard College (2009) mencatat bahwa hanya dalam satu minggu penggunaan kemasan plastik polikarbonat, kadar BPA dalam urin meningkat hingga 69%. Riset serupa di Kenya pada 2024 menemukan bahwa seluruh sampel kemasan plastik polikarbonat, baik baru maupun bekas, meluruhkan BPA melebihi batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) sebesar 4 μg/kg berat badan per hari, yang ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) pada 2023.

    BPA dikenal sebagai endocrine disruptor, yaitu senyawa yang meniru hormon estrogen dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang yang bersifat akumulatif membuat efeknya kerap luput dari perhatian konsumen. 
     
    Menyikapi hasil riset terbaru, EFSA  menurunkan ambang batas TDI BPA secara drastis pada April 2023 menjadi 0,2 ng/kg berat badan. Angka ini 20.000 kali lebih rendah dari standar sebelumnya pada 2015.
     
    Perubahan ini mendorong langkah regulasi yang lebih ketat. Pada 19 Desember 2024, Komisi Eropa secara resmi melarang total penggunaan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Swedia, dan Tiongkok juga telah menerapkan larangan serupa.
     

     
    Di Indonesia, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melakukan investigasi lapangan akhir 2024. Temuannya, hampir 40% galon guna ulang yang beredar telah melewati batas usia aman. 
     
    Sebagian galon bahkan telah digunakan 2-4 tahun. Ini jauh di atas rekomendasi aman dari pakar polimer Universitas Indonesia, Prof. Mochamad Chalid, yakni satu tahun atau maksimal 40 kali isi ulang.
     
    “Ganula itu seharusnya sudah ditarik dari peredaran karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan,” kata Ketua KKI, David Tobing. “Semakin tua usia pakai galon guna ulang, semakin banyak BPA yang bisa luruh ke dalam air minum,” tambahnya.
     
    Sementara itu, BPOM juga mencatat hasil serupa. Dalam uji post-market Januari 2022, ditemukan 33% sampel dari distribusi dan 24% dari produksi menunjukkan migrasi BPA yang mendekati ambang bahaya. Kelompok rentan seperti bayi 6–11 bulan dan anak 1–3 tahun masing-masing berisiko 2,4 kali dan 2,12 kali lebih tinggi terpapar BPA dibanding orang dewasa.
     
    Menanggapi temuan ini, BPOM mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan label peringatan “Berpotensi Mengandung BPA” pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. 
     
    Meski menghadapi penolakan industri, aturan ini diberi masa transisi hingga 2028. Namun, David Tobing mendesak agar penerapan label dipercepat dan regulasi batas usia pakai galon segera diberlakukan demi perlindungan konsumen.
     

     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Xiaomi Bantah Kabar Cerai dari Leica

    Xiaomi Bantah Kabar Cerai dari Leica

    Jakarta –

    Xiaomi menanggapi spekulasi terkini seputar kolaborasinya dengan perusahaan optik Jerman, Leica. Mereka menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengakhiri kemitraan.

    Klarifikasi ini muncul menyusul rumor yang beredar luas bahwa perangkat unggulan Xiaomi mendatang, terutama seri Xiaomi 16 yang ditunggu-tunggu, tidak akan lagi mengusung merek Leica.

    Mengutip laporan Mashable, juru bicara Xiaomi menanggapi laporan itu dengan mengatakan klaim tersebut sama sekali tidak berdasar, dan menekankan bahwa kolaborasi antara Xiaomi dan Leica tetap kuat.

    Pernyataan yang disampaikan kepada Business Standard tersebut menyoroti keberlanjutan kemitraan ini, yang disebut-sebut didasarkan pada komitmen bersama untuk mendobrak batas-batas teknologi fotografi mobile.

    Xiaomi dan Leica, tercatat telah bekerja sama secara erat untuk mengintegrasikan optik dan sistem pencitraan canggih Leica ke dalam jajaran ponsel pintar Xiaomi.

    “Kolaborasi ini telah menghasilkan pengalaman fotografi mobile terdepan di industri bagi pengguna di seluruh dunia dan terus berkembang dengan mempertimbangkan inovasi di masa mendatang,” kata juru bicara tersebut.

    Meskipun beberapa laporan mengisyaratkan kemungkinan Xiaomi mengembangkan teknologi pencitraannya sendiri, serupa dengan Huawei, yang mengakhiri kerja samanya dengan Leica pada 2022 dan menciptakan sistem kamera XMAGE, Xiaomi membantah hal tersebut.

    Kolaborasi Kamera

    Sementara itu, industri mobile secara umum tampaknya sedang mengalami pergeseran dalam cara merek smartphone menjalin kemitraan dalam pengembangan kamera.

    Dalam perkembangan terkait, 9To5Google baru-baru ini melaporkan bahwa OnePlus mungkin sedang bersiap untuk mengakhiri kolaborasinya dengan produsen kamera Swedia, Hasselblad, dan model-model flagship mendatang diperkirakan akan sepenuhnya menghilangkan merek tersebut.

    Tren yang lebih luas ini telah memperkuat spekulasi seputar Xiaomi, meskipun perusahaan asal China itu kini telah menepis kekhawatiran tersebut.

    Penegasan kembali Xiaomi atas aliansinya dengan Leica menggarisbawahi ambisinya untuk tetap kompetitif di segmen fotografi smartphone kelas atas, dengan kemampuan kamera menjadi pembeda utama. Sejak kemitraan mereka dimulai, kedua perusahaan telah menghadirkan smartphone dengan sistem kamera Leica yang disempurnakan, yang dipuji karena kejernihan gambar, penyetelan warna, dan performa keseluruhannya.

    (rns/fay)