Video
Video: Rezim Assad Runtuh, Israel Luncurkan 480 Serangan di Suriah
News
1 jam yang lalu
Negara: Suriah
-
KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI di Suriah
Jakarta, CNN Indonesia —
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus mengevakuasi 37 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah.
Dalam unggahan akun Instagram @indonesiaindamascus, KBRI menyampaikan evakuasi ini dilangsungkan pada Selasa (10/12) pukul 14.00 waktu Suriah.
“Rombongan akan singgah di Beirut (ibu kota Lebanon) sebelum melanjutkan penerbangan ke Indonesia pada Rabu, 11 Desember 2024,” demikian keterangan KBRI Damaskus.
Para WNI dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari ini, Kamis (12/12).
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, pada Kamis menyampaikan puluhan WNI saat ini telah lepas landas dari Beirut ke Jakarta.
“Insya Allah akan tiba dalam 3 flight di sore dan malam hari ini,” kata Judha dalam keterangannya.
KBRI Damaskus telah menetapkan status siaga 1 di seluruh wilayah Suriah. Penetapan itu diberlakukan menyusul perebutan ibu kota Damaskus oleh kelompok milisi pada Minggu (8/12).
Kemlu dan KBRI Damaskus telah melakukan pertemuan secara virtual dengan masyarakat Indonesia di Suriah guna memberikan briefing situasi keamanan terakhir dan briefing langkah langkah kontingensi termasuk evakuasi.
Jumlah WNI di Suriah saat ini berjumlah 1.162 orang. Para WNI tersebar di berbagai provinsi, mayoritas di Damaskus. Mereka kebanyakan merupakan pekerja migran.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
3 Skenario Masa Depan Suriah Usai Rezim Assad Tumbang
Damaskus –
Berakhirnya pemerintahan brutal keluarga Assad selama puluhan tahun di Suriah, menyusul operasi militer pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), telah menimbulkan pertanyaan soal masa depan negara tersebut.
Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, telah berjanji untuk menyatukan Suriah, tetapi masih belum pasti apakah ia dapat mencapai tujuan ini.
Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, menekankan perlunya kerja sama di antara semua kelompok di Suriah.
“Secara umum, kami telah melihat pernyataan yang meyakinkan dari HTS dan kelompok bersenjata lainnya,” kata Pedersen, walau dirinya mengaku mencatat ada masalah “mengenai hukum dan ketertiban” di Suriah.
Mengingat situasi yang berubah dengan cepat, sulit untuk memprediksi masa depan Suriah.
Namun, para ahli yang diwawancarai oleh BBC menguraikan tiga skenario terkait masa depan Suriah.
1. Suriah yang bersatu
Abu Mohammed al-Jolani menjanjikan persatuan Suriah. Al-Jolani, berpidato di dalam Masjid Ummayad setelah merebut kekuasaan di Damaskus pada 8 Desember (Reuters)
Dalam skenario terbaik, HTS akan bekerja sama dengan entitas-entitas politik sipil lainnya guna memerintah Suriah secara bertanggung jawab.
Sejauh ini, Jolani telah menyerukan persatuan dan rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok di Suriah.
Namun, banyak kelompok di Suriah memiliki agenda berbeda.
“Pada kenyataannya, saat ini Suriah berada dalam posisi yang tidak diketahui. HTS telah menempatkan diri mereka untuk membuka transisi damai di Suriah, tetapi situasinya sangat tidak stabil,” kata Christopher Phillips, seorang profesor hubungan internasional dan pakar Timur Tengah di Universitas Queen Mary, Inggris.
Di bagian selatan Suriah, terdapat suku-suku yang tidak mengakui otoritas keluarga Assad dan kecil kemungkinan mereka tunduk pada pemerintahan baru di Damaskus.
Di bagian timur, masih ada sisa-sisa kelompok ISIS yang terus menimbulkan ancaman dan memicu serangan udara AS.
Di bagian timur laut Suriah, kelompok-kelompok pimpinan suku Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat menguasai sebagian wilayah tersebut.
Faksi-faksi ini juga telah bertempur melawan kelompok pemberontak sokongan Turki di wilayah utara Suriah selama bertahun-tahun. Bahkan, pertempuran masih terjadi di wilayah-wilayah tersebut.
Selain kelompok-kelompok di dalam negeri, ada pula sejumlah kelompok oposisi dan blok politik yang telah terbentuk di luar Suriah sejak 2011.
Masih belum jelas apakah tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok ini akan kembali ke Suriah dan menjadi bagian dari proses transisi politik.
BBC
BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
BBC
Joseph Daher, seorang profesor di Universitas Lausanne di Swiss dan penulis buku berjudul Syria After the Uprisings, mengatakan prospek pemerintahan bersatu di Suriah masih belum pasti.
“Dalam skenario terbaik, akan ada pemilihan umum yang bebas, pembagian kekuasaan dan desentralisasi, yang mengarah pada kekuasaan yang lebih bersatu. Namun, ini masih harus dilihat.”
Baca juga:
Daher, bersama dengan para ahli lainnya, menganggap skenario ini tidak mungkin. Dia justru menyoroti kontradiksi dalam pengumuman pertama Jolani untuk khalayak umum.
“Jolani pertama-tama menyatakan bahwa perdana menteri rezim sebelumnya akan mengawasi transisi. Setelah itu, ia mencalonkan perdana menteri Pemerintahan Keselamatan Nasional (Mohammed al-Bashir)pemerintahan di Idlib yang tunduk di bawah otoritas HTS.”
Namun, Daher yakin HTS akan kesulitan mengelola seluruh negara sendirian, meskipun punya “keinginan kuat untuk mengonsolidasikan kekuasaan”.
“Saya tidak yakin ini akan terjadi, karena otoritas (HTS) sudah sangat direntangkan. Sangat sulit untuk mengelola [Suriah],” katanya.
“Awalnya, mereka hanya mengelola Idlib. Sekarang mereka mengelola Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus. Jadi, akan ada kebutuhan untuk berbagi kekuasaan di area ini.”
2. HTS berkuasa secara otoriter
Para migran Suriah berdatangan kembali ke Suriah dari negara-negara tetangga seperti Turki, dengan harapan akan masa depan yang lebih baik (Reuters)
Ada kekhawatiran bahwa HTS akan mengonsolidasikan kekuasaannya melalui cara-cara otoriter, dengan cara yang sama seperti rezim Assad.
Jolani telah membangun basis kekuatan di Idlib yang pernah menjadi pusat kekuatan pemberontak terbesar di Suriah barat laut dan rumah bagi sekitar empat juta orang, banyak di antara mereka mengungsi dari provinsi-provinsi Suriah lainnya. Di sana, Pemerintah Keselamatan Nasional menjalankan fungsi-fungsi sipil sambil mempertahankan dewan agama yang mengikuti hukum syariat.
Baca juga:
Jolani telah berusaha menunjukkan bahwa HTS dapat memerintah secara efektif dengan memprioritaskan stabilitas dan layanan publik. Namun, ketika menguasai Idlib, HTS dinilai meminggirkan faksi-faksi lain dan menekan perbedaan pendapat.
Menjelang serangan pimpinan HTS pada 27 November, protes meletus di Idlib. Sejumlah tokoh Islam dan aktivis Suriah menuduh HTS melakukan praktik-praktik otoriter.
“Cara HTS mengonsolidasikan kekuasaannya utamanya adalah melalui tindakan represif, meskipun mereka juga mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengikutsertakan semua kelompok bersenjata oposisi [di Idlib] dan menyediakan layanan. Namun, kekuasaannya ditandai pula dengan tindakan represif yang keras dan memenjarakan lawan politik,” kata Daher.
BBC
Menanggapi kritik-kritik ini, HTS telah melaksanakan reformasi, seperti membubarkan pasukan keamanan yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan membentuk departemen pengaduan untuk menangani pengaduan warga. Namun, para kritikus berpendapat reformasi ini hanyalah kedok untuk meredam perbedaan pendapat.
HTS berkeras bahwa konsolidasi kekuasaan di Idlib diperlukan untuk kemajuan Suriah dan penggulingan rezim Assad.
Namun, Daher berpendapat bahwa HTS menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini.
“Dengan memperluas kekuatannya hingga ke Damaskus, kelompok itu tidak memiliki sumber daya militer dan manusia untuk mengelola semua wilayah ini,” paparnya.
3. Perang saudara
Skenario terburuk adalah Suriah terjerumus ke dalam kekacauan, mirip seperti Arab Spring pada 2011 silam.
Muammar Gaddafi dari Libya dan Saddam Hussein dari Irak disingkirkan dari tampuk kekuasaan tanpa pengganti yang siap. Ketika kekacauan terjadi, negara-negara lain melakukan intervensi yang malah berkontribusi pada rentetan bencana.
Para kritikus mengatakan bahwa kevakuman yang ditinggalkan oleh para penguasa otoriter itu diisi oleh gelombang penjarahan, balas dendam, perebutan kekuasaan, dan perang saudara.
Dalam skenario ini, persaingan antarkelompok bersenjata untuk mendapatkan kekuasaan di Suriah dapat menyebabkan kekerasan meluas. Ini tidak hanya akan mengganggu stabilitas Suriah, tetapi juga seluruh wilayah Timur Tengah.
BBC
Koresponden Khusus BBC Arabic, Feras Kilani, melaporkan dari lapangan bahwa pidato pertama Mohammed al-Bashir sebagai perdana menteri telah membuat banyak orang khawatir dan mengisyaratkan kemungkinan arah pemerintahan baru.
“Perdana menteri baru itu berpidato dengan dua bendera di belakangnya ‘bendera revolusi’ dan bendera yang menyerupai bendera Taliban. Hal ini mengejutkan banyak orang karena menunjukkan bahwa pemerintahan baru mungkin akan mengikuti model Taliban, menciptakan negara Islam yang diatur oleh hukum syariat,” katanya.
“Ini menimbulkan tantangan baru dan pertanyaan baru tentang masa depan kaum minoritas serta kelompok sipil di negara ini,” tambahnya.
Keseimbangan antara kekuatan-kekuatan asing
Ketiga skenario itu juga akan bergantung pada tindakan kekuatan-kekuatan asing.
Selama beberapa dekade, Assad mengandalkan dukungan dari Iran dan Rusia. Sementara itu, Turki, negara-negara Barat, dan negara-negara Teluk mendukung berbagai kelompok oposisi.
Selama beberapa hari terakhir, Israel telah menargetkan infrastruktur militer Suriah dan mengakui pasukannya beroperasi di luar zona penyangga demiliterisasi antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan.
Israel mengatakan telah melakukan ratusan serangan udara di Suriah sejak Assad meninggalkan negara itu. Aksi tersebut menghancurkan “sebagian besar persediaan senjata strategis Suriah.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memperingatkan pasukan pemberontak Suriah agar tidak membiarkan Iran “membangun kembali” di Suriah.
Rangkaian aksi Israel tersebut membuat Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya menuduh Israel mengeksploitasi kejatuhan Assad.
Christopher Phillips, seorang profesor hubungan internasional dan pakar Timur Tengah di Universitas Queen Mary Inggris, memperingatkan bahwa tindakan Israel dapat “melemahkan pemerintah sementara atau membuat kelompok garis keras semakin berani” yang ujungnya membuat Suriah tidak stabil.
Baik Phillips maupun Daher setuju bahwa sanksi internasional terhadap Suriah harus dicabut untuk mendukung pemulihan ekonomi. Adapun negara-negara lain harus memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Suriah.
“Sekarang rezim Assad sudah lengser, sanksi harus dicabut. Saya pikir sangat penting bagi Uni Eropa dan AS untuk mempertahankan, dan bahkan mungkin meningkatkan, bantuan pemulihan ekonomi dan bantuan kemanusiaan,” kata Daher.
Phillips menambahkan bahwa, sebagai imbalan atas keringanan sanksi, AS dan UE dapat mencari “konsesi, seperti konstitusi baru atau reformasi demokratis”.
(nvc/nvc)
-
Rezim Jatuh, Makam Ayah Bashar Al-Assad Dibakar Habis
GELORA.CO – Milisi perlawanan Suriah telah menghancurkan makam mendiang presiden Hafez al-Assad, ayah dari presiden terguling Bashar, di kampung halaman keluarga tersebut.
Video yang diverifikasi oleh BBC menunjukkan orang-orang bersenjata meneriakkan yel-yel saat mereka berjalan di sekitar mausoleum yang terbakar di Qardaha, di barat laut wilayah pesisir Latakia.
Pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menyapu seluruh Suriah dalam serangan kilat yang menggulingkan kekuasaan 54 tahun dinasti Assad. Bashar al-Assad telah melarikan diri ke Rusia di mana dia dan keluarganya diberikan suaka.
Patung-patung dan poster-poster mendiang presiden Hafez dan putranya Bashar telah dirobohkan di seluruh negeri untuk menyemangati warga Suriah yang merayakan berakhirnya kekuasaan mereka.
Seperti dilaporkan BBC, pada 2011, Bashar al-Assad secara brutal menumpas pemberontakan pro-demokrasi yang damai, memicu perang saudara yang menghancurkan lebih dari setengah juta orang terbunuh dan 12 juta lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Sementara, Hafez al-Assad memerintah Suriah dengan kejam dari 1971 hingga kematiannya pada 2000, ketika kekuasaan diserahkan kepada putranya.
Assad dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Alawi, sebuah cabang dari Islam Syiah dan agama minoritas di Suriah, yang pusat populasi utamanya berada di provinsi Latakia dekat pantai Mediterania, tak jauh dari perbatasan dengan Turki.
Banyak warga Alawi – yang jumlahnya sekitar 10% dari populasi negara tersebut – merupakan pendukung setia Assad selama mereka berkuasa dalam waktu lama.
Beberapa dari mereka kini khawatir kalau-kalau mereka menjadi sasaran pemberontak yang menang.
Pada Senin, delegasi pemberontak yang terdiri dari anggota HTS dan kelompok Muslim Sunni lainnya, Tentara Pembebasan Suriah, bertemu dengan para tetua Qardaha dan menerima dukungan mereka. Demikian menurut kantor berita Reuters.
Delegasi pemberontak menandatangani sebuah dokumen, yang menurut laporan Reuters menekankan keragaman agama dan budaya di Suriah.
HTS dan faksi pemberontak sekutunya menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada hari Minggu setelah perang saudara selama bertahun-tahun.
Pemimpin HTS Abu Mohammed al-Jolani, yang kini mulai menggunakan nama aslinya, Ahmed al-Sharaa, adalah mantan milisi yang memutuskan hubungan dengan Alqaidah pada 2016. Dia baru-baru ini berjanji memberikan toleransi terhadap kelompok dan komunitas agama yang berbeda.
Utusan PBB untuk Suriah mengatakan para pemberontak harus mengubah ‘pesan baik’ mereka menjadi praktik di lapangan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS mengatakan Washington akan mengakui dan sepenuhnya mendukung pemerintahan Suriah di masa depan selama proses tersebut muncul melalui proses yang kredibel dan inklusif serta menghormati kelompok minoritas.
HTS telah menunjuk pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Mohammed al-Bashir, mantan kepala pemerintahan pemberontak di barat laut, hingga Maret 2025.
Bashir memimpin pertemuan di Damaskus pada hari Selasa yang dihadiri oleh anggota pemerintahan barunya dan mantan kabinet Assad untuk membahas transfer portofolio dan institusi.
Dia mengatakan sudah waktunya bagi masyarakat untuk “menikmati stabilitas dan ketenangan” setelah berakhirnya rezim Assad.
Di Damaskus, koresponden BBC melihat tanda-tanda kehidupan mulai kembali normal, dengan orang-orang kembali bekerja dan toko-toko dibuka kembali.
Joud Insani, yang bekerja di sebuah toko coklat di ibu kota Suriah, mengatakan kepada BBC bahwa dia bisa membukanya ‘tanpa rasa takut’, dan menambahkan bahwa dia melihat adanya perubahan yang disambut baik dalam jenis pelanggan yang berkunjung.
“Kami membuka kembali tanpa rasa takut karena masyarakat yang kami layani sekarang tidak melakukan intimidasi sama sekali,” ujarnya.
“Sebelumnya, setiap orang yang datang untuk membeli dari kami mewakili seorang jenderal atau menteri yang setia kepada rezim Assad. Sekarang, syukurlah, hal itu tidak lagi terjadi.”
Di salah satu pasar makanan dan sayuran terkenal di Damaskus, seorang penjual mengatakan kepada BBC, “Sekarang kita punya oksigen di udara.” Sementara pria lain mencatat bahwa ada “perayaan yang berkelanjutan mulai sekarang”.
Di lingkungan Joubar, reuni emosional telah terjadi di kubu oposisi lama, lebih dari 90% di antaranya telah hancur.
Monawwar al Qahef dan suaminya Muhammad kembali untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Pasangan itu menangis saat melihat rumah dua lantai mereka, yang telah direduksi menjadi tumpukan batu beton di sekeliling satu dinding melengkung.
-
Pemerintah Wajib Jamin Keamanan 1.162 WNI di Suriah
GELORA.CO – Pasca tumbangnya Pemerintahan Bashar Assad, Pemerintah Indonesia diminta memberikan perhatian serius terhadap kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah.
“Dalam situasi perang yang sangat membahayakan itu, keamanan dan keselamatan WNI menjadi prioritas,” kata Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar dalam keterangannya, Kamis 12 Desember 2024.
Saat ini, ada 1.162 WNI yang berada di Suriah. Marwan meminta kepada KBRI untuk memastikan bahwa kondisi semua warga Indonesia di Suriah aman.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI harus terus berkoordinasi untuk mengetahui kondisi WNI. Pihak KBRI harus menghubungi semua WNI dan memastikan mereka dalam kondisi aman.
“Dalam keadaan darurat perang seperti ini, komunikasi dan koordinasi sangat penting. Jangan ada satu WNI pun yang luput dari perhatian,” kata Marwan.
Selain tempat tinggal yang aman, pasokan makanan mereka juga harus dipastikan cukup. Sebab, mencari bahan makanan dalam kondisi konflik akan sangat berbahaya.
Oleh karenanya, Marwam meminta Kemenlu melalui KBRI harus terus memantau pergerakan WNI di Suriah. Tentu, mereka lebih baik tetap di dalam rumah untuk sementara waktu.
“Pergerakan semua WNI harus dipantau. Lebih baik tetap di dalam rumah, karena kondisi sedang tidak aman,” kata Marwan.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini mengatakan, jika nanti kondisi konflik semakin memanas dan mengancam jiwa WNI, maka opsi evakuasi harus dilakukan.
“Proses evakuasi WNI ke tempat yang aman perlu dilakukan dengan cepat, jika kondisi keamanan semakin kacau,” pungkas Marwan.
Kekuasaan Bashar Assad tumbang setelah kelompok oposisi bersenjata mulai memasuki Damaskus dari sisi selatan ibu pada Sabtu 7 Desember 2024.
Kota tersebut dikuasai kelompok anti rezim Assad pada Minggu 8 Desember 2024, setelah pasukan rezim Assad kehilangan kendalinya.
KBRI Damaskus menetapkan siaga 1 untuk seluruh wilayah Suriah bagi para WNI pasca eskalasi peperangan antara tentara pendukung Assad dan pihak oposisi.
-
Kenapa Dataran Tinggi Golan Jadi Daerah Rentan Konflik?
Jakarta, CNN Indonesia —
Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah yang secara hukum internasional berada di wilayah teritorial Suriah.
Wilayah ini berada sekitar 60 kilometer dari selatan Damaskus.
Dataran tinggi ini berbatasan langsung dengan Sungai Yarmuk di selatan dan Laut Galilea di barat.
Meski menjadi wilayah teritorial Suriah, sebagian dari wilayah ini direbut oleh Israel sejak 1981, demikian dikutip Britannica.
Negeri Zionis merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah untuk dijadikan buffer zone atau wilayah penyangga.
Sejak dijadikan wilayah penyangga oleh Israel, Dataran Tinggi Golan menjadi wilayah yang rentan terjadi konflik.
Mengapa Dataran Tinggi Golan jadi wilayah yang rentan konflik?
Dihuni pasukan Israel
Sejak Israel menjadikan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah penyangga, mereka pun mulai menempatkan pasukan militer di sana.
Keberadaan pasukan Israel di Dataran Tinggi Golan membuat wilayah ini rentan terjadi konflik. Sebab, keberadaan mereka menambah ketegangan dengan pasukan Suriah.
Hingga saat ini, Suriah masih bersikukuh mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah mereka. Mereka tidak mau wilayah itu dicaplok paksa oleh Negeri Zionis.
Meski begitu, Suriah tidak pernah melakukan serangan ke pasukan Israel yang berada di Dataran Tinggi Golan. Kedua negara hanya terlibat ‘perang dingin’ di wilayah itu.
Ketegangan di Dataran Tinggi Golan pun kian meningkat kala milisi asal Lebanon, Hizbullah, melakukan serangan ke markas militer Israel di wilayah tersebut.
Serangan itu dilancarkan pada 9 Juli dengan dalih membantu pasukan Hamas yang digempur pasukan Israel terus menerus.
Sejumlah negara yang mendukung Hizbullah dan Hama pun juga ikut menyerang pasukan Israel yang berdiam di sana.
Posisi strategis
Dataran Tinggi Golan terletak di wilayah yang terbilang strategis. Sebab, wilayah ini berada di perbatasan antara Israel, Suriah, Lebanon, dan Yordania.
Posisi strategis ini kerap dimanfaatkan oleh militer Israel guna memantau pergerakan militer dari negara yang menjadi lawannya, seperti Suriah, Lebanon, dan Yordania.
Di Dataran Tinggi Golan juga terdapat perumahan-perumahan ilegal yang dibangun oleh Israel. Dilansir Al Jazeera, ada lebih dari pemukiman Israel di Golan.
Pemukiman ini dihuni oleh warga Israel yang tinggal bersama 20 ribu warga Suriah.
Pemukiman ini dibangun karena Dataran Tinggi Golan dianggap sebagai wilayah subur. Sebab, wilayah ini dekat dengan Sungai Yarmuk yang menjadi sumber air di sekitarnya.
Keberadaan pemukiman ini membuat Suriah makin geram. Sebab, mereka menganggap Negeri Zionis tidak berhak mendirikan pemukiman di daerah mereka.
Hingga saat ini, tidak ada negara di dunia yang mengakui kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan, kecuali Amerika Serikat.
Seluruh dunia mengecam pendudukan ilegal Israel di wilayah tersebut. Sebab, tindakan itu merupakan tindakan ilegal yang sudah mencederai aturan hukum internasional.
(gas/bac)
-
Pemimpin HTS Sebut Suriah Belum Siap untuk Perang Lagi, Rakyatnya Sudah Lelah, Singgung Ketakutan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), Abu Mohammed Al-Golani, menyatakan Suriah tidak siap untuk terlibat dalam perang lagi.
Abu Mohammed Al-Golani yang sekarang menggunakan nama aslinya, Ahmed Al-Sharaa, itu menyebut rakyat Suriah telah kelelahan akibat konflik selama bertahun-tahun.
“Orang-orang sudah lelah dengan perang, dan itulah sebabnya negara ini belum siap memasuki perang baru,” lapor saluran TV Al Jazeera yang berbasis di Qatar mengutip pernyataan Ahmed Al-Shara, Rabu (11/12/2024).
Dilansir TASS, ia menyatakan bahwa ada “ketakutan di Suriah yang disebabkan oleh kehadiran rezim (Bashar) Assad.”
“Sekarang setelah jatuh, negara ini bergerak menuju pembangunan, rekonstruksi, dan stabilitas,” lanjutnya.
Kronologi Jatuhnya Rezim Assad
Dikutip dari Al Jazeera, pasukan oposisi merebut Damaskus pada Minggu (8/12/2024) pagi, mengakhiri 50 tahun kekuasaan keluarga al-Assad dalam serangan mendadak yang mencapai ibu kota hanya dalam 12 hari.
Serangan dimulai pada 27 November, ketika pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), melancarkan serangan dari pangkalan mereka di provinsi Idlib di Suriah barat laut dan kemudian bergerak ke selatan untuk menggulingkan Bashar al-Assad.
Pada Sabtu (7/12/2024), pasukan oposisi merebut sebagian besar wilayah Deraa di selatan Suriah – tempat lahirnya pemberontakan tahun 2011.
Masyarakat juga mengambil tindakan sendiri dan bergabung dalam pertempuran, lalu berbaris ke utara bersama para pejuang, menurut analis politik dan aktivis Nour Adeh.
Kelompok selatan bergerak ke utara sementara pejuang barat laut mendekati Homs, kota berikutnya di jalan raya menuju Damaskus.
Rezim merasa tertekan saat menyaksikan pejuang oposisi mendekat dari semua sisi.
Pasukannya mengalami keruntuhan organisasi, menurut Sanad, badan investigasi digital Al Jazeera, dengan gambar-gambar yang muncul menunjukkan para prajurit meninggalkan senjata dan seragam mereka sementara banyak yang melarikan diri dengan berjalan kaki dari posisi militer mereka.
Runtuhnya moral ini memicu demonstrasi luas di daerah pedesaan sekitar Damaskus, di mana para pengunjuk rasa merobek poster al-Assad dan menyerang posisi militer.
Karena putus asa ingin menghentikan oposisi, rezim mengebom Jembatan Rastan, namun pasukan oposisi tetap merebut Homs, pada Minggu dini hari.
Dengan itu, mereka telah memisahkan al-Assad dari benteng pertahanannya di pesisir pantai, tempat dua pangkalan militer Rusia berada.
Perebutan Homs merupakan “lonceng kematian bagi kemungkinan yang tersisa bagi tentara Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan mengambil tindakan,” kata profesor Universitas Oklahoma Joshua Landis kepada Al Jazeera.
Dengan kelompok oposisi bersenjata mendekati Damaskus dari segala arah, kota itu terjerumus ke dalam kekacauan.
Ruang operasi militer mengerahkan divisi “Bulan Sabit Merah”, yang dilatih khusus untuk serangan perkotaan, sementara banyak pasukan pemerintah diperintahkan untuk mundur ke Bandara Internasional Damaskus dan pusat keamanan di pusat kota Damaskus, tetapi tidak ada hasil.
Para pejuang oposisi mengatakan mereka telah menguasai Pangkalan Udara Mezzeh di Damaskus, sebuah kemenangan strategis dan simbolis karena pangkalan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk serangan roket dan serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai oposisi sepanjang perang.
Dalam waktu dua jam, rekaman baru muncul dari Lapangan Umayyah di jantung kota Damaskus, menunjukkan warga merayakan saat pasukan oposisi memasuki ibu kota tanpa perlawanan, dengan tembakan perayaan dan nyanyian yang menandakan jatuhnya al-Assad.
Pada pukul 6 pagi tanggal 8 Desember, para pejuang menyatakan Damaskus telah dibebaskan, yang mengonfirmasi bahwa Bashar al-Assad telah meninggalkan negara tersebut.
Orang-orang dengan cepat membongkar simbol-simbol pemerintahan keluarga al-Assad.
Kemenangan para militan Suriah dalam menggulingkan rezim Bashar Assad di Suriah diwarnai dengan ucapan empati kepada warga Gaza yang masih tertindas. (Tangkapan layar X/ @officialxkathir)
Perkembangan Terkini Konflik Suriah
Perdana Menteri transisi baru Suriah, Mohammed al-Bashir, mengatakan salah satu tujuan pertamanya adalah “memulangkan jutaan pengungsi Suriah yang berada di luar negeri”.
Militer Israel mengatakan telah melakukan 480 serangan terhadap Suriah dalam 48 jam terakhir, menghancurkan 15 kapal angkatan laut , baterai anti-pesawat dan lokasi produksi senjata di beberapa kota.
Al-Bashir mengatakan warga Suriah membutuhkan “stabilitas dan ketenangan” dan bahwa dia bekerja sama dengan pejabat rezim Bashar al-Assad untuk mengatur ulang layanan dan lembaga publik.
Pejuang oposisi Suriah mengatakan mereka telah mengambil alih kota timur laut Deir Az Zor dari pasukan pimpinan Kurdi.
Ahmed al-Sharaa, juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham, telah berjanji untuk membangun kembali Suriah, dengan mengatakan bahwa warga Suriah “kelelahan” setelah 14 tahun perang.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa AS dan Israel berada di balik jatuhnya Bashar al-Assad dan mengatakan “poros perlawanan” yang dipimpin Teheran akan “mencakup” seluruh kawasan.
Badan kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan mitranya di Suriah telah mengidentifikasi 52 ladang ranjau di seluruh negara itu sejak awal Desember.
Bank dan toko telah dibuka kembali saat pasukan oposisi mencoba memulai kembali kehidupan normal, tetapi terjadi kekurangan pangan di kota-kota besar, dan harga-harga melonjak.
Seorang komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah mengumumkan gencatan senjata dengan Tentara Nasional Suriah yang didukung Turki setelah berhari-hari pertempuran di sekitar kota utara Manbij.
Pasukan oposisi yang dipimpin HTS juga maju di Deir Az Zor di timur yang dikuasai Kurdi, setelah menguasai kota dan bandara militernya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Berita lain terkait Konflik Suriah
-
Prancis Desak Israel Tarik Pasukan dari Zona Penyangga Suriah
Jakarta –
Kementerian Luar Negeri Prancis mendesak Israel untuk pasukannya dari zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi dari wilayah Suriah. Prancis mengatakan pengerahan pasukan di wilayah itu melanggar perjanjian.
“Setiap pengerahan militer di zona pemisah antara Israel dan Suriah merupakan pelanggaran perjanjian pelepasan tahun 1974,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada hari Minggu bahwa ia telah memerintahkan tentara untuk merebut zona demiliterisasi di bagian Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Suriah setelah pemberontak menggulingkan presiden Suriah Bashar al-Assad dari kekuasaan.
“Prancis menyerukan Israel untuk menarik diri dari zona tersebut dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Suriah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri.
Wilayah tersebut dipatroli oleh pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikenal sebagai UNDOF. Badan global tersebut memperingatkan Israel pada hari Senin bahwa Israel telah melanggar kesepakatan yang telah berusia 50 tahun yang mengakhiri perang tahun 1973 dengan Suriah.
Berbicara dengan syarat anonim, seorang pejabat PBB di New York mengatakan kepada AFP bahwa pasukan Israel telah menduduki tujuh posisi di zona penyangga.
(lir/lir)
-
KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI di Suriah, Tiba di Tanah Air Besok
ERA.id – Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus, mengevakuasi 37 warga negara Indonesia (WNI) dari Suriah menyusul terjadinya pergantian kekuasaan di negara itu.
“KBRI Damaskus evakuasi 37 WNI dari Suriah,” menurut keterangan di akun media sosial resmi KBRI Damaskus di Instagram, @indonesiaindamascus, dikutip Antara, Rabu (11/12/2024).
Proses evakuasi ini menjadi gelombang pertama yang dilakukan oleh KBRI Damaskus, didampingi langsung oleh Duta Besar RI untuk Suriah Wajid Fauzi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI dalam situasi di Suriah saat ini.
“Evakuasi berangkat 10 Desember 14.00 waktu Suriah. Rombongan akan singgah Beirut sebelum melanjutkan penerbangan ke Indonesia pada Rabu 11 Desember 2024,” kata pernyataan itu.
Rombongan WNI yang dievakuasi dari Suriah itu dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 12 Desember 2024.
Sebelumnya pada Minggu (8/12) waktu setempat, KBRI Damaskus memastikan semua WNI di Suriah, yang jumlahnya tercatat 1.162 orang, berada dalam kondisi aman di tengah eskalasi perang saudara yang mencapai Ibu Kota Suriah.
“Dilaporkan bahwa seluruh WNI di Suriah dalam keadaan aman,” demikian pernyataan KBRI Damaskus yang disiarkan melalui sosial media Instagram sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu (8/12).
Sementara itu, dalam sebuah acara diskusi yang dipantau secara daring pada hari ini, Rabu (11/12), Dubes RI untuk Suriah Wajid Fauzi juga mengatakan bahwa situasi di Suriah saat ini telah berjalan normal.
“Saya berkeliling kota, melihat jalanan di Kota Damaskus. Saya bisa katakan bahwa 98 persen kehidupan masyarakat sudah normal. Toko-toko sudah buka, transportasi umum sudah mulai berjalan dan masyarakat sudah keluar bebas, tidak ada hambatan apa-apa,” demikian kata Dubes RI untuk Suriah tersebut.
Dia juga memastikan bahwa sampai saat ini WNI di Suriah dalam keadaan aman tanpa ada laporan dampak apapun dari peristiwa di Suriah saat ini.
-
Milisi Suriah Minta Tentara Rezim Assad Daftar ke Pusat Permukiman
Jakarta, CNN Indonesia —
Milisi Suriah menyerukan pasukan keamanan Presiden Bashar Al Assad untuk mendaftar ke “pusat permukiman.”
Dalam sebuah pernyataan, Komando Operasi Militer selaku koalisi milisi di Suriah termasuk Hayat Tahrir Al Sham (HTS) mengumumkan pembukaan “pusat permukiman untuk anggota rezim kriminal di Homs.”
Mereka yang pernah menjadi pasukan keamanan untuk Al Assad diminta mendatangi pusat permukiman tersebut sebelum tanggal 14 Desember 2024.
“Semua pasukan rezim Assad perlu mengunjungi pusat untuk menyelesaikan prosedur penyelesaian dan menerima ID sementara sebelum Sabtu 14 Desember 2024,” demikian pernyataan milisi, seperti dikutip CNN.
Para pasukan keamanan diwajibkan membawa dokumen, peralatan, dan barang-barang resmi mereka selama bertugas di masa pemerintahan Al Assad. Mereka akan dituntut jika tidak menyerahkan secara lengkap maupun memberikan informasi palsu.
Pada Senin (9/12), milisi Suriah mengeluarkan amnesti umum bagi tentara wajib militer Suriah dengan menyatakan bahwa mereka “diberikan keselamatan hidup dan setiap bahaya terhadap mereka sangat dilarang.”
Namun, amnesti tidak berlaku untuk tentara yang bertugas secara sukarela.
Milisi Suriah menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad pada Minggu (8/12) usai merebut ibu kota Damaskus.
Penggulingan itu terjadi sangat cepat dalam waktu kurang dari dua pekan setelah milisi yang dipimpin Hayat Tahrir Al Sham melancarkan perlawanan pada 27 November.
Upaya penggulingan ini sebetulnya telah terjadi sejak lebih dari satu dekade lalu. Suriah dilanda perang saudara selama 13 tahun buntut dominasi kekuasaan al-Assad.
Kini, pemerintahan Suriah akan dipegang sementara oleh mantan Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali. Al-Jalali telah ditunjuk oleh milisi untuk mengawasi jalannya kementerian dan lembaga hingga pemerintahan baru menyelesaikan masa transisi.
(blq/dna)
[Gambas:Video CNN]