Xcloud.id

Negara: Suriah

  • PBB Serukan Akuntabilitas di Suriah Setelah Penggulingan Assad – Halaman all

    PBB Serukan Akuntabilitas di Suriah Setelah Penggulingan Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menekankan pentingnya keadilan dan akuntabilitas di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

    Pedersen menyatakan bahwa tindakan balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi negara tersebut.

    Keadilan Melalui Sistem Peradilan yang Kredibel

    Dalam pernyataannya di Damaskus, Pedersen menegaskan, “Kita perlu memastikan bahwa hal itu melalui sistem peradilan yang kredibel.”

    Ia juga menyoroti krisis kemanusiaan yang melanda Suriah, yang telah menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyatnya.

    Seruan untuk Mengakhiri Sanksi Barat

    Pedersen juga meminta agar sanksi Barat terhadap pemerintah Suriah segera diakhiri.

    Sanksi ini telah diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain selama bertahun-tahun sebagai respons terhadap tindakan brutal Assad terhadap protes damai yang dimulai pada tahun 2011.

    “Kami berharap dapat melihat berakhirnya sanksi dengan cepat sehingga kami dapat melihat benar-benar adanya gerakan untuk membangun Suriah,” ujar Pedersen.

    Dampak Konflik di Suriah

    Konflik yang berkepanjangan di Suriah telah menewaskan hampir setengah juta orang dan memaksa setengah dari populasi 23 juta jiwa mengungsi.

    Pedersen mengingatkan bahwa pembangunan kembali infrastruktur yang rusak sangat terhambat oleh sanksi yang ada.

    Pertemuan dengan Pemerintah Sementara

    Geir Pedersen melakukan kunjungan ke Damaskus untuk bertemu dengan pejabat dari pemerintahan sementara yang dibentuk oleh mantan pasukan oposisi yang menggulingkan Assad, yang dipimpin oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

    Meskipun HTS diakui sebagai kelompok teroris oleh AS, terdapat indikasi bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan tersebut.

    “Kita perlu memulai proses politik yang melibatkan semua warga Suriah,” tegas Pedersen, menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan negara mereka.

    Dengan seruan ini, diharapkan Suriah dapat segera menemukan jalan menuju rekonstruksi dan perdamaian yang berkelanjutan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Bikin Konflik Baru, Israel Kuasai Gunung Tertinggi & Sakral di Suriah

    Bikin Konflik Baru, Israel Kuasai Gunung Tertinggi & Sakral di Suriah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel berhasil merebut puncak tertinggi di Suriah, yaitu Gunung Hermon. Selama di Suriah, Israel menyerang hampir 500 sasaran, menghancurkan angkatan laut, dan menghancurkan 90% wilayah Suriah.

    “Ini adalah tempat tertinggi di kawasan ini, menghadap Lebanon, Suriah, Israel. Ini sangat penting secara strategis. Tidak ada yang bisa menggantikan gunung,” kata Direktur Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem (JISS) Efraim Inbar, dikutip CNN Internasional, Minggu (15/12/2024).

    Puncak Gunung Hermon terletak di Suriah, di zona penyangga yang memisahkan pasukan Israel dan Suriah selama lima puluh tahun. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah maju melampaui puncak tersebut, hingga ke Beqaasem atau sekitar 25 kilometer dari ibu kota Suriah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz memerintahkan militer untuk bersiap menghadapi kondisi pengerahan musim dingin yang keras.

    “Karena perkembangan di Suriah, sangat penting bagi keamanan untuk mempertahankan kendali kami atas puncak Gunung Hermon,” kata dia.

    Foto: Anggota Brigade Pasukan Terjun Payung Israel beroperasi di lokasi yang disebut sebagai perbatasan Suriah, dalam gambar selebaran yang dirilis pada tanggal 13 Desember 2024. (via REUTERS/ISRAEL DEFENSE FORCES)
    Anggota Brigade Pasukan Terjun Payung Israel beroperasi di lokasi yang disebut sebagai perbatasan Suriah, dalam gambar selebaran yang dirilis pada tanggal 13 Desember 2024. (Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

    Israel merebut Dataran Tinggi Golan, dataran tinggi strategis di barat daya Suriah yang berbatasan dengan Gunung Hermon, pada perang tahun 1967 dan terus mendudukinya sejak saat itu. Suriah berusaha merebut kembali wilayah tersebut melalui serangan mendadak pada tahun 1973, namun gagal, dan Israel mencaploknya pada tahun 1981.

    Israel selama beberapa dekade telah menguasai beberapa lereng Gunung Hermon yang lebih rendah, dan bahkan mengoperasikan resor ski di sana, namun puncaknya tetap berada di Suriah.

    “Kami tidak punya niat untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Suriah. Tapi kami tentu saja bermaksud melakukan segala yang diperlukan untuk menjaga keamanan kami,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Puncak Hermon adalah aset luar biasa yang berada di bawah kendali Israel. Dengan ketinggian 2.814 meter, puncak ini lebih tinggi dari titik mana pun di Suriah atau Israel, dan merupakan puncak kedua setelah satu puncak di Lebanon.

    Puncaknya hanya berjarak 35 kilometer dari Damaskus. Ini berarti kendali atas kaki bukit Suriah menjadikan ibu kota Suriah berada dalam jangkauan meriam artileri.

    Pemimpin pemberontak Suriah Mohammad al-Jolani menuduh Israel melanggar “garis keterlibatan” dengan tindakannya di Suriah. Sementara sekelompok negara tetangganya meminta Israel untuk menarik pasukannya dari seluruh wilayah Suriah.

    Wakil Perdana Menteri Yordania Ayman Safadi juga menyebut Israel mencoba mengeksploitasi kekosongan kekuasaan di Suriah. Safadi memperingatkan bahwa stabilitas negara merupakan pilar keamanan kawasan.

    “Jika Israel tidak menghormati kedaulatan Suriah, maka hal itu akan menimbulkan ledakan situasi,” ujar dia.

    (wur)

  • Pemerintahan Baru Buka Sekolah di Suriah Sepekan Rezim Assad Runtuh

    Pemerintahan Baru Buka Sekolah di Suriah Sepekan Rezim Assad Runtuh

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Siswa kembali ke ruang-ruang kelas di Suriah pada Minggu setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah dibuka kembali sebagai tanda meyakinkan kondisi telah normal sepekan setelah pemberontak menyerbu ibu kota untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.

    Kini, pemimpin de facto baru negara itu, Ahmad al-Sharaa, menghadapi tantangan besar membangun kembali Suriah setelah 13 tahun perang saudara yang sudah menewaskan ratusan ribu orang.

    Kota-kota dibom hingga hancur, ekonomi hancur karena sanksi internasional dan jutaan pengungsi masih tinggal di kamp-kamp di luar Suriah.

    Para pejabat mengatakan sebagian besar sekolah dibuka di seluruh negeri pada Minggu, yang merupakan hari pertama kerja dalam sepekan di sebagian besar negara Arab. Namun masih ada sebagian orang tua yang tidak mengirim anak-anak mereka ke kelas karena ketidakpastian atas situasi tersebut.

    Melansir dari Reuters, para murid di Jawdat al-Hashemi menunggu dengan riang di halaman sekolah menengah atas khusus laki-laki di Damaskus pada Minggu (15/12) pagi dan bertepuk tangan saat sekretaris sekolah, Raed Nasser, mengibarkan bendera yang diadopsi otoritas baru.

    “Semuanya baik-baik saja. Kami memiliki perlengkapan lengkap. Kami bekerja dua, tiga hari untuk melengkapi sekolah dengan layanan yang dibutuhkan agar para siswa dapat kembali ke sekolah dengan selamat,” kata Nasser.

    Di salah satu ruang kelas, seorang siswa menempelkan bendera baru di dinding.

    “Saya optimis dan sangat bahagia,” kata salah satu siswa, Salah al-Din Diab.

    “Saya dulu berjalan di jalan sambil takut akan direkrut menjadi tentara. Saya dulu takut ketika mencapai pos pemeriksaan,” katanya lagi.

    Ketika Suriah mulai mencoba membangun kembali, negara-negara tetangganya dan kekuatan asing lainnya masih menyusun sikap baru terhadap negara itu, seminggu setelah runtuhnya pemerintahan Assad yang didukung Iran dan Rusia.

    Sharaa, yang lebih dikenal dengan nama samaran pemberontaknya Abu Mohammed al-Golani, memimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok Islamis yang menyingkirkan Assad dari kekuasaan pekan lalu.

    HTS adalah kelompok yang sebelumnya bersekutu dengan al Qaeda yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak pemerintah.

    Para diplomat tinggi dari Amerika Serikat, Turki, Uni Eropa, dan negara-negara Arab bertemu di Yordania pada Sabtu dan sepakat bahwa pemerintahan baru di Suriah harus menghormati hak-hak minoritas, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

    (kid/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Potret Darat, Laut, dan Udara Suriah Terus Dijaga Ketat Militer Rusia

    Potret Darat, Laut, dan Udara Suriah Terus Dijaga Ketat Militer Rusia

    Kremlin menyatakan Rusia berdiskusi dengan penguasa baru Suriah tentang pangkalan tersebut, dengan sumber Rusia memastikan tidak ada penarikan pasukan. Reuters belum dapat memastikan pandangan pemimpin pemberontak Suriah, Ahmad al-Sharaa, terkait masa depan pangkalan Rusia. (REUTERS/Umit Bektas)

  • 30 WNI yang Dievakuasi dari Suriah Tiba di Tanah Air Hari Ini

    30 WNI yang Dievakuasi dari Suriah Tiba di Tanah Air Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan bahwa sebanyak 30 WNI yang dievakuasi dari Suriah pada tanggal 13 Desember 2024 lalu telah tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu (15/12/2024).

    Dilansir dari laman resmi Kemlu, proses evakuasi gelombang kedua tersebut dilakukan menggunakan jalur darat dengan melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon.

    Sampai di Lebanon, perjalanan dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Adapun WNI yang dievakuasi terdiri dari 25 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka berasal dari Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

    Sebelumnya, Pemerintah RI telah mengevakuasi 35 WNI dalam evakuasi gelombang pertama pada tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, total jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari Suriah oleh Pemerintah RI adalah 65 WNI.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri terus melakukan pendataan dan berkomunikasi dengan WNI di Suriah terkait kesediaan evakuasi ke tanah air. Sesuai pendataan sebelumnya, sebanyak 1.162 WNI berdomisili di Suriah, 65 diantaranya telah kembali ke tanah air, dan sebanyak 84 WNI telah menyatakan ingin kembali ke tanah air.

    Kemlu dan KBRI Damaskus terus memonitor dari dekat situasi keamanan di Suriah. Hingga saat ini, situasi keamanan sangat dinamis, termasuk Israel masih terus melancarkan serangan ke Suriah. Mempertimbangkan hal tersebut, status Siaga Satu di seluruh Suriah yang telah ditetapkan sejak 7 Desember 2024 tetap dipertahankan hingga saat ini.

    Pemerintah RI telah mengambil berbagai langkah pelindungan WNI, seperti koordinasi intensif antar Kementerian atau Lembaga, pemutakhiran Rencana Kontingensi termasuk jalur evakuasi, pertemuan daring dengan WNI di Suriah, serta koordinasi dengan pemerintah setempat guna memastikan safe corridor bagi pergerakan WNI menuju perbatasan.

    Kemlu juga mengimbau agar WNI tetap memperhatikan perkembangan situasi keamanan di Suriah, meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa, meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu, serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus dan antar-sesama WNI.

    Bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang berada di Suriah, Kementerian Luar Negeri juga mengimbau untuk menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor kontak: +6281-290-070-027, dan Hotline KBRI Damaskus melalui nomor kontak: +963 954 444 810.

  • Rezim Assad Runtuh, Utusan Khusus PBB Serukan Keadilan di Suriah, Bukan Aksi Balas Dendam – Halaman all

    Rezim Assad Runtuh, Utusan Khusus PBB Serukan Keadilan di Suriah, Bukan Aksi Balas Dendam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menyerukan “keadilan dan akuntabilitas” di negara tersebut, alih-alih tindakan “balas dendam”.

    Pernyataan Geir Pedersen ini menyusul penggulingan Bashar al-Assad dari jabatan Presiden Suriah.

    “Dan kita perlu memastikan bahwa hal itu melalui sistem peradilan yang kredibel,” kata Pedersen di Damaskus, Minggu (15/12/2024), dilansir Al Jazeera.

    Ia juga mendesak peningkatan bantuan segera ke negara yang dilanda perang tersebut.

    “Suriah telah mengalami krisis kemanusiaan yang sangat besar,” kata Pedersen.

    “Kita perlu memastikan bahwa Suriah menerima bantuan kemanusiaan yang lebih banyak dan segera,” tegasnya.

    Serukan Pencabutan Sanksi

    Di sisi lain, Geir Pedersen menyerukan agar sanksi Barat segera diakhiri setelah Presiden Bashar Assad digulingkan.

    Pemerintah Suriah telah berada di bawah sanksi ketat oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain selama bertahun-tahun sebagai akibat dari tanggapan brutal Assad terhadap apa yang dimulai sebagai protes antipemerintah yang damai pada tahun 2011 dan kemudian berubah menjadi perang saudara.

    Diberitakan Arab News, konflik tersebut telah menewaskan hampir setengah juta orang dan membuat setengah dari populasi negara itu yang berjumlah 23 juta jiwa mengungsi.

    Pembangunan kembali sebagian besar terhambat oleh sanksi yang bertujuan untuk mencegah pembangunan kembali infrastruktur dan properti yang rusak di wilayah yang dikuasai pemerintah tanpa adanya solusi politik.

    “Kami berharap dapat melihat berakhirnya sanksi dengan cepat sehingga kami dapat melihat benar-benar adanya gerakan untuk membangun Suriah,” kata Geir Pedersen kepada wartawan selama kunjungan ke Damaskus, Minggu.

    Pedersen datang ke ibu kota Suriah untuk bertemu dengan para pejabat dari pemerintahan sementara yang dibentuk oleh mantan pasukan oposisi yang menggulingkan Assad, yang dipimpin oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

    HTS ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS, yang juga dapat mempersulit upaya rekonstruksi.

    Namun, para pejabat di Washington telah mengindikasikan bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan tersebut.

    Pemerintah sementara akan memerintah hingga Maret, tetapi belum menjelaskan proses yang akan dilakukan oleh pemerintahan permanen baru untuk menggantikannya.

    “Kita perlu memulai proses politik yang melibatkan semua warga Suriah,” kata Pedersen.

    “Proses itu jelas perlu dipimpin oleh warga Suriah sendiri,” sambungnya.

    Perkembangan Terkini Konflik Suriah

    Siswa kembali ke ruang kelas di Suriah setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah untuk dibuka kembali.

    Lebih dari 7.600 pengungsi Suriah melintasi perbatasan Turki untuk kembali ke rumah dalam lima hari setelah jatuhnya al-Assad, kata menteri dalam negeri Turki.

    Angkatan udara Israel melancarkan 61 serangan rudal terhadap lokasi militer di seluruh Suriah sementara pasukan darat menghancurkan jalan, saluran listrik, dan jaringan air di tenggara Quneitra.

    Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengutuk perampasan tanah dan serangan yang sedang berlangsung oleh Israel, tetapi mengatakan negaranya terlalu “lelah” untuk konflik baru.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintahan Biden telah “berhubungan” dengan HTS, yang dipimpin oleh al-Sharaa tetapi ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh Washington.

    Anggota masyarakat Suriah meneriakkan slogan-slogan saat berkumpul di Lapangan Syntagma di Athena untuk merayakan berakhirnya rezim diktator Suriah Bashar al-Assad setelah pejuang pemberontak menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada malam hari, 8 Desember 2024. (AFP/ANGELOS TZORTZINIS)

    Militer Israel melancarkan lebih dari 60 serangan terhadap Suriah dalam waktu lima jam pada Sabtu malam, sehingga jumlah total serangan dalam seminggu menjadi sekitar 800.

    Pasukan Israel terus menduduki Quneitra di Suriah selatan dekat Damaskus, dengan koresponden kami melaporkan bahwa pasukan penyerang telah menghancurkan jalan, jaringan air, dan kabel listrik.

    Menteri Perhubungan pemerintahan sementara Suriah mengatakan negara itu akan segera membuka kembali wilayah udaranya untuk lalu lintas.

    Pejabat militer Israel mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi dan wali kota di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Suriah dan meminta mereka untuk mengumpulkan senjata yang disita dari posisi rezim yang ditinggalkan.

    Jumlah warga sipil yang terbunuh oleh persenjataan yang tidak meledak dalam seminggu terakhir meningkat menjadi 24 setelah tiga orang lainnya terbunuh dalam ledakan ranjau darat, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Cerita WNI Bekerja di Rumah Panglima Perang Suriah Saat Konflik Meletus, Ungkap Majikan Jadi Target – Halaman all

    Cerita WNI Bekerja di Rumah Panglima Perang Suriah Saat Konflik Meletus, Ungkap Majikan Jadi Target – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK – Ita Fitriani (38), Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengaku bekerja di rumah Suhayl Al Hasan, panglima perang Suriah di pemerintahan Bashar Al-Assad.

    Berdasarkan penelusuran, Suhayl Al Hasan menjabat sebagai komandan Pasukan Khusus Angkatan Darat Suriah saat rezim Bashar Al-Assad berkuasa.

    Suriah saat ini dilanda konflik setelah rezim Bashar Al-Assad ditumbangkan kelompok oposisi Abu Mohammed Al Julani pada Minggu (8/12/2024) lalu.

    Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah pun dievakuasi karena kondisi keamanan di Negeri Al-Sham tersebut kian tak menentu.

    Termasuk Ita bersama 7 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB lainnya.

    Mereka tiba di Bandara Lombok, Minggu (15/12/2024).

    Ita merupakan warga Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB.

    Ita pun mengungkap saat peristiwa jatuhnya pemerintahan Bashar Al-Assad ia masih bekerja seperti biasa di rumah majikannya  di Suriah yang bernama Suhayl Al Hasan. 

    “Saya dapat kabar kalau beliau (Suhayl Al Hasan) gugur tapi saya masih belum percaya,” ucapnya dilansir dari Tribunlombok.com.

    Ia menyebut, ketika dirinya keluar rumah, sang majikan dalam posisi dikejar-kejar kelompok yang menumbangkan pemerintahan Bashar Al-Assad.

    “Saya waktu keluar dari rumahnya saat itu beliau dalam posisi benar-benar dikejar oleh pemberontak. Saya minta sama beliau untuk membiarkan saya pergi,” kata Ita. 

    Ita juga benar-benar ingin segera keluar kembali ke rumahnya di Dompu karena sudah mendengar peringatan dari KBRI Damaskus untuk meninggalkan Suriah. 

    Ita beruntung akhirnya Mayor Jenderal Suhayl Al Hasan memberikan paspornya untuk segera pergi meninggalkan Suriah menyelamatkan diri. 

    “Saya akhirnya diantar sama supir. Susah sebenarnya lewat jalan karena banyaknya kericuhan. Saya dari Jableh ke KBRI Damaskus Suriah selama lima jam. Saya kemudian menyelamatkan diri ke Beirut Lebanon baru ke Qatar dan akhirnya ke Jakarta,” ungkap Ita.

    Lebih lanjut Ita menyebutkan, letak lokasi konflik dengan tempatnya bekerja sebenarnya tidak terlalu dekat.

    Tetapi getaran bom terasa sangat keras. 

    Suasana begitu terasa mencekam karena majikannya mayor jenderal Suheyl Al Hasan juga melempar ke arah pemberontak untuk melindungi presiden.

    Hal tersebut membuatnya semakin trauma. 

    Ita mengatakan, ia bersama teman-temannya benar-benar dalam kondisi trauma karena mau melangkah ataupun di luar rumah, ledakan bom dan suara tembakan terasa begitu keras. 

    “Kita mau keluar takut ada bom atau peluru nyasar atau bagaimana. Tapi Alhamdulillah akhirnya bisa keluar,” beber Ita.

    Ita mengaku bisa ditempatkan di Suriah karena salah dilempar oleh agensi padahal Suriah bukan termasuk negara penempatan yang dibolehkan pemerintah Indonesia. 

    Ia mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Dubai atau Turki oleh sponsor.

    Namun hanya dua bulan di negara tersebut justru dilempar ke negara yang dilanda konflik. 

    “Saya awalnya masuk tahun 2020 di Dubai hanya sebentar di sana kemudian dilempar ke Suriah. Sudah 5 tahun di sana (Suriah). Soal gaji kami ada yang lancar ada yang tidak bahkan tidak digaji sama sekali, kalau Saya Alhamdulillah lancar,” jelas Ita.

    Diketahui sebanyak 8 PMI asal NTB berhasil dipulangkan dari Suriah.

    Mereka tiba di Bandara Lombok, Minggu (15/12/2024) pukul 15.45 WITA. 

    Delapan WNI tersebut didominasi dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 4 orang yaitu Ely Lestari, Sri Mulyanti, Emi Gustiani, dan Hawiyah Muhamad.

    Sisanya berasal dari daerah lain, di antaranya Ita Fitriani dari Dompu, Imran BT Salahuddin Mansur dari Bima, Kartini Galis Tirah dari Lombok Tengah, dan Hulsin Amaq Harisin Musim dari Lombok Timur. 

    Berdasarkan pantauan Tribun Lombok, kedatangan para PMI disambut langsung oleh BP3MI NTB, Disnakertrans NTB, Penghubung dan sebagian keluarga dari para WNI. 

    Mereka tampak sangat bahagia bisa tiba di tanah air setelah rasa cemas dan ketakutan menghantui mereka selama di perantauan. 

    Selanjutnya mereka akan diantar Disnakertrans NTB untuk dipulangkan menuju ke daerah asal masing-masing. 

    Kasi Perluasan Kerja mewakili Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Anang Yusran, mengatakan, delapan WNI tersebut masuk pemulangan tahap pertama. 

    Selanjutnya pemulangan tahap kedua direncanakan tiba pada 16 Desember 2024 di Bandara Lombok sebanyak 2 orang WNI.

    Mereka adalah Sanima BT Abdul Aziz Sudirman dan Ustika Wati Mastiah asal Kabupaten Sumbawa Barat.

    “Posisinya mereka semua memang stand by di Jakarta sebanyak 10 orang. Untuk hari ini 8 orang dan besok 2 orang. Sekarang kita sedang melakukan pendataan ulang. Sore ini kita pulangkan yang Kabupaten Sumbawa dulu baru, besok pagi yang kabupaten Bima,Dompu dan Sumbawa Barat,” jelas Anang. 

    Anang mengatakan, mereka dipulangkan karena berdasarkan informasi dari Kemenlu bahwa di KBRI Damaskus statusnya siaga satu.

    Hal ini karena adanya konflik di negara Suriah. 

    Situasinya sudah sangat tidak memungkinkan bagi warga NTB untuk melanjutkan bekerja maupun beraktivitas sehingga harus dipulangkan oleh pemerintah untuk dievakuasi.

    Anang mengungkapkan, biaya pemulangan sepenuhnya ditanggung Pemprov NTB dalam hal ini menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). 

    “Mereka akan dipulangkan sampai ke daerah asal masing-masing. Ketika tiba di sini (Bandara Lombok) kita lakukan interview terkait keberadaan mereka di negara Suriah seperti apa karena memang negara Suriah ini bukan negara penempatan,” jelas Anang. 

    Disnakertrans NTB juga saat ini Tengah mengkonfirmasi apakah PMI asal NTB ini tibanya di Suriah menggunakan jalur prosedural atau unprosedural. 

    Mereka memang awalnya ditempatkan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab.

    Namun, karena berbagai hal akhirnya dilempar ke Suriah oleh agensi mereka. 

    “Kalau dari sisi aturan itu memang melanggar karena Suriah bukan negara penempatan. Nanti akan diinterview lagi oleh tim teknis berangkatnya melalui perusahaan apa akan kita dalami lagi,” pungkasnya. 

    Penulis: Sinto

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul 8 PMI Asal NTB Dievakuasi dari Suriah Tiba di Bandara Lombok, Didominasi dari Sumbawa

  • Eks Presiden Suriah Bashar al-Assad Dilaporkan Timbun Uang Rp1,1 Triliun di Rekening Bank Inggris – Halaman all

    Eks Presiden Suriah Bashar al-Assad Dilaporkan Timbun Uang Rp1,1 Triliun di Rekening Bank Inggris – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan menimbun uang senilai lebih dari 55 juta poundsterling (sekitar Rp1,1 triliun) di rekening bank di London, Inggris.

    Laporan ini pertama kali diungkap oleh surat kabar Inggris, i Paper, yang mengutip sumber dari dunia perbankan.

    Menurut dokumen pengadilan tahun 2011, Assad memiliki sekitar 40 juta poundsterling di rekening HSBC di London.

    Namun, dana tersebut telah dibekukan akibat sanksi yang dijatuhkan terhadap rezim Assad, sehingga ia tidak dapat mengaksesnya.

    Saat ini, dengan bunga yang terus bertambah, jumlah dana tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 55 juta poundsterling.

    Sanksi dan Aset Assad

    Sanksi terhadap Assad diberlakukan setelah tindakan kerasnya terhadap para pengunjuk rasa menjelang Perang Saudara Suriah pada 2011.

    Kekayaan Assad diperkirakan mencapai hampir 125 miliar poundsterling (sekitar Rp2.527 triliun), yang terdiri dari aset berupa 200 ton emas, rumah di berbagai belahan dunia, serta jaringan bisnis di Timur Tengah.

    Pemerintah Inggris juga telah membekukan aset milik paman Assad, Riffat al-Assad, termasuk rumah senilai 26 juta poundsterling di Mayfair.

    Mantan Ketua Partai Konservatif, Sir Iain Duncan Smith, menyerukan agar pemerintah Inggris menggunakan Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002 untuk mengambil alih dana tersebut, dengan harapan dapat disalurkan kepada pemerintahan baru Suriah di masa depan.

    Sementara itu, politikus John McDonnell menekankan pentingnya pemerintah Inggris untuk segera bertindak membekukan aset Assad dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat Suriah.

    Razan Rashidi, Direktur Eksekutif Campaign Syria, juga menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya dikembalikan kepada rakyat Suriah, yang telah mengorbankan banyak nyawa.

    Seberapa Kaya Assad?

    Keluarga Assad telah berkuasa di Suriah selama puluhan tahun dan menguasai jaringan ekonomi yang luas.

    Menurut laporan dari surat kabar Arab Saudi, Elav, kekayaan keluarga Assad mencakup 200 ton emas, uang tunai sebesar 16 miliar dolar AS, dan 5 miliar euro.

    Meskipun angka-angka ini belum diverifikasi secara independen, Kementerian Luar Negeri AS memperkirakan kekayaan keluarga Assad berkisar antara 1 hingga 2 miliar dolar.

    Kekayaan Assad dan keluarganya sulit dilacak karena disembunyikan di berbagai rekening offshore dan melalui perusahaan cangkang.

    Mereka juga diduga terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan dan pemerasan.

    Keluarga Shalish, sepupu Assad, juga merupakan pemain penting dalam kerajaan bisnis keluarga ini, dengan kekayaan yang diperkirakan lebih dari 1 miliar dolar, berasal dari berbagai bisnis, termasuk konstruksi dan impor mobil.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Faksi Palestina di Suriah Diminta HTS untuk Lepaskan Senjata dan Bubarkan Organisasi Militer – Halaman all

    Faksi Palestina di Suriah Diminta HTS untuk Lepaskan Senjata dan Bubarkan Organisasi Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) meminta semua faksi perjuangan Palestina di Suriah untuk segera melepaskan senjata mereka.

    Pejabat HTS menyatakan bahwa faksi-faksi Palestina, termasuk Fatah dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), harus membubarkan organisasi militer mereka sesegera mungkin.

    Selain itu, pejabat tersebut menyebut faksi-faksi itu tak akan lagi diizinkan memiliki senjata apa pun, kamp pelatihan, ataupun markas militer.

    Ibrahim Amin, wartawan Al-Akhbar, melaporkan bahwa keputusan ini disampaikan dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa di kamp pengungsian Palestina di Damaskus.

    Al-Sharaa yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad al-Jolani adalah pemimpin HTS yang baru-baru ini menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah.

    Pejabat HTS menyebut faksi-faksi Palestina kini dilarang menggunakan Suriah sebagai markas untuk aktivitas apa pun yang melawan Israel.

    HTS Enggan Berperang dengan Israel

    Al-Jolani menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk terlibat dalam konflik melawan Israel meskipun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sering melakukan serangan ke Suriah.

    Menurutnya, Israel menggunakan Iran sebagai alasan untuk memasuki wilayah Suriah, tetapi HTS lebih memilih untuk berfokus pada stabilitas dan pemulihan negara.

    “Kondisi Suriah yang letih akibat perang tidak memungkinkan adanya konfrontasi baru. Prioritas saat ini adalah pembangunan kembali dan stabilitas,” kata Jolani.

    Houthi Siap Mendukung HTS

    Sementara itu, kelompok Houthi di Yaman menyatakan kesiapan untuk mendukung HTS jika terjadi konflik dengan Israel.

    Mohammed al-Bukhaiti, anggota biro politik Houthi, mengungkapkan bahwa operasi militer mereka untuk mendukung Gaza akan terus dilakukan.

    “Jika HTS beraksi melawan agresi Israel, kami akan menjadi yang pertama mendukungnya,” kata Bukhaiti melalui media sosial X hari Senin, (9/12/2024).

    Serangan Israel terhadap Suriah

    Dalam beberapa hari terakhir, IDF telah melancarkan serangan besar-besaran ke Suriah dalam operasi yang disebut Operasi Anak Panah Bashan.

    Israel mengklaim telah menghancurkan 70 hingga 80 persen kemampuan militer Suriah dan menargetkan gudang senjata strategis di wilayah tersebut.

    Menurut IDF, serangan ini bertujuan untuk mencegah senjata jatuh ke tangan “kelompok teroris”.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Dataran Tinggi Golan

    Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Dataran Tinggi Golan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dataran Tinggi Golan merupakan salah satu wilayah di Timur Tengah yang rentan terjadi konflik.

    Sebab, ada banyak negara yang ingin menguasai wilayah tersebut.

    Israel baru-baru ini dikabarkan telah merebut sebagian besar wilayah Dataran Tinggi Golan. Tindakan ini dilakukan saat pasukan Suriah meninggalkan daerah tersebut usai rezim Bashar Al Assad digulingkan pada Minggu (8/12) lalu.

    Dataran Tinggi Golan merupakan daerah dataran tinggi gurun yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara.

    Berikut merupakan daftar negara yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan.

    Israel

    Israel merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan. Negeri Zionis berbatasan langsung dengan daerah tersebut di sebelah timur laut, demikian dikutip BBC.

    Israel sebetulnya sudah merebut separuh Dataran Tinggi Golan dari Suriah sejak 1967. Israel menjadikan wilayah tersebut sebagai buffer zone atau wilayah penyangga yang digunakan oleh militer untuk mengamankan wilayah perbatasan.

    Di Dataran Tinggi Golan, ada sekitar 30 permukiman ilegal yang didirikan oleh Israel. Di sana, para pemukim Israel tinggal bersama 20 ribu warga Suriah yang sebagian besar dari mereka adalah orang Arab Druze

    Arab Druze sendiri merupakan salah satu suku Arab yang sebagian besar populasinya tinggal di Suriah. Saat Israel pertama kali merebut Golan dari Suriah, suku Arab Druze yang tinggal di sana tetap diam dan tidak melarikan diri.

    Suriah

    Suriah juga berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan. Negara ini berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan di sebelah barat.

    Usai direbut oleh Israel pada 1963, Suriah sebetulnya pernah berupaya untuk merebut kembali Dataran Tinggi Golan pada 1973. Namun, upaya ini gagal karena militer Israel berhasil membendung serangan militer Suriah.

    Setahun kemudian, tepatnya pada 1974, Israel dan Suriah sepakat melakukan gencatan senjata di Dataran Tinggi Golan.

    Namun, konflik di daerah itu kembali meradang pada 1981.Kala itu, Israel kembali merebut Dataran Tinggi Golan. Padahal, mereka sudah sepakat melakukan gencatan senjata di daerah tersebut bersama Suriah.

    Tindakan ini membuat Suriah marah. Hingga saat ini, Suriah selalu bersikeras bahwa mereka tidak akan menyetujui perjanjian damai dengan Israel kecuali Israel menarik diri dari Dataran Tinggi Golan.

    Lebanon

    Lebanon juga berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan. Negara Islam Syiah ini berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan di sebelah selatan.

    Lebanon mulai intens melakukan serangan ke Dataran Tinggi Golan sejak konflik antara Hizbullah dan Israel memanas pada Juli lalu.

    Dilansir CNN, saat itu, tepatnya pada 9 Juli, Hizbullah melancarkan serangan ke pangkalan militer Israel di Dataran Tinggi Golan hingga menyebabkan dua orang tewas.

    Sejak saat itu, milisi Hizbullah kerap melakukan serangan rudal ke Dataran Tinggi Golan guna memberangus pasukan Zionis yang bermarkas di sana.

    Yordania

    Yordania merupakan negara terakhir yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan di sebelah utara.

    Yordania pada Senin (9/12) mengecam penguasaan Israel di Dataran Tinggi Golan usai ditinggal pasukan Suriah. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan ilegal yang telah mencederai hukum internasional.

    “Kami mengutuk fakta bahwa Israel telah memasuki wilayah Suriah dan menguasai zona penyangga,” kata Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, kepada parlemen dilansir Arab News.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]