Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Netanyahu Bertekad Lipat Gandakan Populasi Israel di Golan!

    Netanyahu Bertekad Lipat Gandakan Populasi Israel di Golan!

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan melipatgandakan populasi Israel di area Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Tel Aviv. Langkah tersebut menuai kontroversi, mengingat pemimpin oposisi Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad pekan lalu, cenderung moderat.

    “Memperkuat Golan adalah memperkuat Negara Israel, dan hal ini sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, mengembangkannya, dan tinggal di dalamnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (16/12/2024).

    Kantor Netanyahu mengatakan dalam pernyataannya bahwa pemerintah Israel dengan suara bulat menyetujui rencana senilai lebih dari 40 juta Shekel untuk mendorong pertumbuhan demografis di Golan.

    Disebutkan bahwa Netanyahu telah mengajukan rencana tersebut kepada pemerintah Tel Aviv “mengingat perang dan front baru yang dihadapi Suriah, dan karena keinginan untuk melipatgandakan populasi Golan”.

    Analis Avraham Levine dari Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma, yang mengkhususkan diri pada tantangan keamanan Israel di perbatasan utaranya, menyebut sekitar 31.000 warga Israel telah tinggal dan menetap di Golan. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang pertanian, termasuk perkebunan anggur, dan pariwisata.

    Golan sendiri merupakan rumah bagi 24.000 warga Druze, minoritas Arab yang menganut aliran ajaran Islam. Sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Suriah.

    Tahun 2019 lalu, ketika masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Washington menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Israel atas Golan, meskipun aneksasi itu tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia.

  • HTS di Suriah Tolak Serang IDF, Israel Akan Gandakan Jumlah Penduduk Golan, AS Kirim Kapal Induk – Halaman all

    HTS di Suriah Tolak Serang IDF, Israel Akan Gandakan Jumlah Penduduk Golan, AS Kirim Kapal Induk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dengan tegas menolak berperang atau berkonflik dengan Israel.

    Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, mengaku kini berfokus memulihkan Suriah yang baru saja ditinggalkan rezim Bashar al-Assad.

    Di sisi lain, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyerang Suriah ratusan kali sejak rezim Assad tumbang.

    “Israel sudah jelas melewati batas di Suriah, itu merupakan ancaman eskalasi tak berdasar di kawasan ini,” kata Jolani tempo hari saat diwawancarai Syria TV.

    “Kondisi Suriah yang letih karena perang, setelah konflik dan perang bertahun-tahun, tidak mengizinkan adanya konfrontasi baru. Prioritas saat ini adalah pembangunan kembali dan stabilitas, tidak ditarik ke dalam sengketa yang bisa memunculkan kehancuran lebih lanjut.”

    Dia mengatakan solusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Menurutnya, “petualangan politik yang tanpa perhitungan” tidak dihendaki.

    Sementara itu, pemerintah Israel sudah menyetujui rencana untuk mengembangkan kawasan Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (15/12/2024), mengatakan rencana itu termasuk memperkuat pemukiman dan menggandakan jumlah penduduk di sana.

    “Pemerintah secara bulat menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mendukung pertumbuhan demografi di pemukiman di Dataran Tinggi Golan dan Katzrin dengan total anggaran lebih dari 40 juta shekel,” kata kantor itu, dikutip dari Sputnik News.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (khaberni/HO)

    Di samping itu, yang turut menjadi menjadi bagian dari rencana itu ialah kawasan pendidikan, energi terbarukan, dan pembangunan tempat tinggal pelajar.

    Ada pula progam pengembangan organisasi yang bertujuan untuk membantu Dewan Regional Golan dalam menyambut penduduk baru.

    “Penguatan Dataran Tinggi Golan itu penting untuk keamanan dan stabilitas negara Israel. Itu penting terutama dalam situasi saat ini. Kita akan terus menjaga, mengembangkan, dan menduduki area ini.”

    Sebelumnya, Netanyahu mengklaim Dataran Tinggi Golan akan selamanya menjadi bagian dari Israel.

    Israel memperkuat pertahanan di Golan setelah rezim Assad tumbang. Negara Zionis itu juga merampas sebagian wilayah Suriah.

    Pada Minggu, Netanyahu berujar kesepakatan yang dicapai setelah Perang Yom Kippur 1973 tak lagi sah lantaran pasukan Suriah telah meninggalkan posisinya. Dia kemudian meminta IDF menduduki buffer zone atau zona penyangga.

    Rencana Netanyahu untuk Golan itu mendapat kecaman dari Arab Saudi. Menurut Arab Saudi, tindakan Israel itu adalah “sabotase”.

    “Sabotase yang berlanjut terhadap peluang untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Minggu.

    Sementara itu, PBB sudah meminta Israel untuk menarik diri dari zona penyangga yang berada di perbatasan Israel-Suriah.

    “Sangat prihatin atas pelanggaran besar terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah baru-baru ini,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Prancis, Jerman, dan Spanyol juga sudah meminta Israel mundur dari zona demiliterisasi.

    Seorang tentara Israel duduk di belakang truk dekat zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel dari wilayah Suriah lainnya pada 8 Desember 2024. (AFP/JALAA MAREY)

    Kapal induk AS dikerahkan ke Timur Tengah

    Di tengah berlangsungnya konflik Suriah, AS mengirimkan satuan tempur kapal induk USS Harry S. Truman ke Timur Tengah.

    Pada Senin kemarin, kapal itu sudah dilaporkan berlayar di Laut Merah.

    “Pada tanggal 14 Desember, Satu Tempur Kapal Induk USS Harry S. Truman (HSTCSG) yang terdiri atas kapal komando USS Harry S. Truman (CVN 75), Sayap Udara (CV) 1 dengan sembilan skuadron udara yang diberangkatkan; Skuadron Perusak (DESRON) 28; rudal penjelajah kelas Ticonderoga dengan sistem pemandu, USS Gettysburg …,” kata Komando Pusat AS melalui akun X.

    Menurut Komando Pusat AS, tujuan pengerahan itu ialah menjaga stabilitas dan keamanan di Timur Tengah.

    Adapun pada awal November lalu, jet-jet tempur F-15E dikerahkan ke Timur Tengah dari Inggris. Jet itu memperkuat militer AS di Timur Tengah.

    (Tribunnews/Febri)

  • Assad Tumbang, Israel Gandakan Pemukim Yahudi di Dataran Tinggi Golan

    Assad Tumbang, Israel Gandakan Pemukim Yahudi di Dataran Tinggi Golan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Israel sepakat soal rencana menambah pemukim di wilayah yang diduduki di Dataran Tinggi Golan, usai rezim Bashar Al Assad di Suriah runtuh.

    Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan “pemerintah secara bulat” menyetujui untuk “mengembangkan demografi” di wilayah tersebut.

    Netanyahu mengatakan pemerintah akan menggelontorkan anggaran lebih dari 40 juta shekel atau sekitar Rp177 miliar untuk meningkatkan populasi pemukim.

    “Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel, dan hal ini sangat penting saat ini,” kata Netanyahu, dikutip Al Jazeera, Minggu (15/12).

    Dia lalu berujar, “Kami akan terus mempertahankannya membuat wilayah itu berkembang, dan menetap di dalamnya.”

    Langkah ini membuat Israel bisa menggandakan jumlah populasi di Dataran Golan.

    Hingga kini terdapat sekitar 31.000 pemukim Israel yang tersebar di puluhan permukiman ilegal di Dataran Tinggi Golan. Mereka hidup berdampingan dengan kelompok minoritas, termasuk Druze, yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai warga Suriah.

    Rencana baru ini hanya mencakup sebagian Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sejak 1967.

    Rencana tersebut juga tak berhubungan dengan porsi tanah Suriah yang direbut Israel usai Assad jatuh. Wilayah yang mereka rebut mencakup Gunung Hermon.

    Usai rezim Assad runtuh, sejumlah pengamat menilai situasi itu menguntungkan Israel. Netanyahu, menurut mereka, tentu akan memanfaatkan momen semaksimal mungkin, termasuk pengerahan pemukim ke Dataran Tinggi Golan

    “Netanyahu memanfaatkan momen ini untuk mengumumkan penambahan permukiman untuk memperkuat pendudukan dan menjadikan permanen,” kata reporter Al Jazeera, Nour Odeh, dalam analisisnya.

    Dia juga membandingkan upaya Israel di Dataran Tinggi Golan sama seperti pendudukan Israel di Tepi Barat, Palestina.

    “Perampasan tanah, permukiman, pendudukan permanen,” imbuh Odeh.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel Dimakzulkan sampai Arti Bendera Baru Suriah

    Presiden Korsel Dimakzulkan sampai Arti Bendera Baru Suriah

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Yoon Suk Yeol resmi diberhentikan dari tugas-tugas kepresidenan, setelah dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan.

    Sementara itu setelah rezim Presiden Bashar Al Assad lengser, kini Suriah punya bendera baru.

    Berikut Kilas Internasional hari ini, Senin (16/12).

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diberhentikan sementara dari tugas-tugas kepresidenannya setelah kantornya menerima deklarasi pemakzulan sang presiden dari Majelis Nasional (parlemen) pada Sabtu (14/12).

    Yoon resmi dimakzulkan oleh parlemen imbas penetapan darurat militer sepihaknya pada 3 Desember lalu.

    Pemberhentian sementara ini mulai berlaku pukul 19.24 waktu setempat, sekitar dua setengah jam setelah Majelis Nasional mengesahkan mosi pemakzulan Yoon dengan hasil voting 204-85 suara.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeklaim sudah mengantongi bukti Rusia memakai tentara Korea Utara (Korut) untuk menyerang wilayah Kursk.

    Zelensky mengatakan para tentara Korut itu direkrut ke dalam unit gabungan. Rusia menggunakan mereka dalam sejumlah operasi di Kursk. Bahkan, para tentara Korut itu ditempatkan di sejumlah pos terdepan.

    “Hari ini, kami telah mengantongi data awal Rusia telah mulai menggunakan tentara-tentara Korea Utara dalam serangan mereka dalam jumlah yang signifikan,” kata Zelensky.

    Rezim presiden Bashar Al Assad yang sudah berkuasa 50 tahun di Suriah berhasil digulingkan oleh milisi Hayat Tahrir al Sham pada 8 Desember lalu.

    Usai berhasil menggulingkan rezim otoriter tersebut, HTS langsung mengganti bendera Suriah dengan bendera baru.

    Sebelum rezim Assad runtuh, Suriah menggunakan bendera dengan corak tiga persegi panjang berwarna merah, putih, dan hitam yang dihiasi dua bintang berwarna merah di bagian tengahnya.

    Namun, usai rezim Assad digulingkan HTS, mereka mengubah bendera Suriah yang menjadi bercorak tiga persegi panjang berwarna hijau, putih, dan hitam dengan tiga bintang hijau di tengahnya.

    (tim/dna)

  • Pemimpin HTS al-Julani: Semua Faksi Suriah Dibubarkan, Tidak Ada Wajib Militer Paksa – Halaman all

    Pemimpin HTS al-Julani: Semua Faksi Suriah Dibubarkan, Tidak Ada Wajib Militer Paksa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Muhammad al-Julani, mengatakan akan membubarkan semua faksi di Suriah.

    Al-Julani yang juga menjadi Kepala Departemen Operasi Militer di Suriah memastikan tidak ada faksi yang memiliki senjata selain militer resmi Suriah pada pemerintahan yang baru dan tidak ada wajib militer yang dipaksakan.

    “Tidak akan ada wajib militer, dengan pengecualian beberapa spesialisasi yang akan diwajibkan untuk jangka waktu pendek,” kata al-Julani kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    “Pekerjaan sedang dipelajari untuk menaikkan gaji sebesar 400 persen di Suriah,” lanjutnya.

    Ia mengatakan prioritas Suriah saat ini adalah membangun kembali infrastuktur yang hancur akibat perang saudara sejak tahun 2011.

    “Prioritas pertama adalah membangun kembali rumah-rumah yang hancur dan mengembalikan para pengungsi ke tenda terakhir,” ujarnya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Pada saat yang sama, Bank Sentral Suriah mengeluarkan keputusan yang mengizinkan importir membiayai impor bahan-bahan yang diizinkan untuk konsumsi lokal, terlepas dari sumber devisa yang digunakan untuk pembiayaan, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan global dan lokal terkait dengan pencucian uang. 

    Selain itu, Al-Julani menjelaskan pemerintahan sementara saat ini sedang mempelajari serangkaian keputusan untuk pemerintahan Suriah yang baru.

    Wajib Militer di Suriah selama Pemerintahan Assad

    Pada pemerintahan sebelumnya di bawah rezim keluarga Assad, masa wajib militer mencakup dua setengah tahun penuh, selain hukuman yang dapat ditambahkan kepada prajurit yang memperpanjang masa dinas selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

    Pada tahun 2005 masa wajib militer dikurangi menjadi dua tahun, kemudian pada tahun 2008 masa wajib militer menjadi 21 bulan, dan pada awal tahun 2011 dan beberapa bulan sebelum pecahnya perang menjadi 21 bulan, dikurangi menjadi satu setengah tahun.

    Namun perang Suriah pada pertengahan Maret 2011 memerlukan struktur baru angkatan bersenjata aktif. 

    Semua tentara yang bertugas tetap diisolasi sampai akhir masa tugas mereka atau mendekati akhir masa tugas mereka puluhan ribu warga sipil yang telah mengakhiri wajib militer mereka sebelum pecahnya perang.

    Hal ini dibarengi dengan banyaknya kasus suap dan pemberian tunjangan yang menguras tenaga sekelompok anak muda yang terpaksa melarikan diri dari wajib militer, seperti dikutip dari Al Arabiya.

    Jatuhnya Rezim Assad

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, namun keberadaannya belum diketahui.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Pemerintah RI Evakuasi Gelombang Kedua dari Suriah, 30 WNI Dipulangkan

    Pemerintah RI Evakuasi Gelombang Kedua dari Suriah, 30 WNI Dipulangkan

    ERA.id – Pemerintah Republik Indonesia (RI) kembali mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Suriah, Sabtu (15/12/2024). Pada hari Kamis (13/12/2024), sejumlah 30 WNI dievakuasi dari Suriah dan tiba dengan selamat di tanah air pada tanggal 15 Desember. Upaya tersebut merupakan gelombang kedua dari rangkaian evakuasi WNI di Suriah.

    Seperti proses evakuasi gelombang sebelumnya, evakuasi gelombang kedua tersebut dilakukan menggunakan jalur darat dengan melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon, dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para WNI berasal dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. WNI terdiri dari 25 wanita dan 5 laki-laki.

    Sebelumnya, Pemerintah RI telah mengevakuasi 35 WNI dalam evakuasi gelombang pertama pada tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, total jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari Suriah oleh Pemerintah RI adalah 65 WNI.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri terus melakukan pendataan dan berkomunikasi dengan WNI di Suriah terkait kesediaan evakuasi ke tanah air. Sesuai pendataan sebelumnya, sebanyak 1.162 WNI berdomisili di Suriah, 65 di antaranya telah kembali ke tanah air, dan sebanyak 84 WNI telah menyatakan ingin kembali ke tanah air.

    Kemlu dan KBRI Damaskus terus memonitor dari dekat situasi keamanan di Suriah. Hingga saat ini, situasi keamanan sangat dinamis, tefmasuk Isarel masih terus melancarkan serangan ke Suriah. Mempertimbangkan hal tersebut, status Siaga Satu di seluruh Suriah yang telah ditetapkan sejak 7 Desember 2024 tetap dipertahankan hingga saat ini.

    Pemerintah RI telah mengambil berbagai langkah pelindungan WNI, seperti koordinasi intensif antar-Kementerian/Lembaga, pemutakhiran Rencana Kontingensi termasuk jalur evakuasi, pertemuan daring dengan WNI di Suriah, serta koordinasi dengan pemerintah setempat guna memastikan safe corridor bagi pergerakan WNI menuju perbatasan.

    Kementerian Luar Negeri RI mengimbau agar WNI tetap memperhatikan perkembangan situasi keamanan di Suriah, meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa, meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu, serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus dan antar-sesama WNI.

    Bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang berada di Suriah, Kementerian Luar Negeri RI juga mengimbau untuk menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor kontak: +6281-290-070-027, dan Hotline KBRI Damaskus melalui nomor kontak: +963 954 444 810.

  • Netanyahu Sebut Diskusikan soal Gaza hingga Suriah dengan Trump

    Netanyahu Sebut Diskusikan soal Gaza hingga Suriah dengan Trump

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbincang dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal perkembangan di Gaza, Palestina, dan Suriah, Sabtu (15/12).

    Netanyahu mengaku berbicara dengan Trump soal upaya pembebasan sandera dari tangan milisi Hamas di Gaza. Dia juga membicarakan soal kemenangan Israel.

    “Kami membahas perlunya menyelesaikan kemenangan Israel dan kami berbicara panjang lebar tentang upaya yang kami lakukan untuk membebaskan sandera kami,” katanya, Minggu (15/12) seperti dikutip dari Reuters.

    Sebelumnya, pemerintahan AS yang kini masih dipimpin Presiden Joe Biden melalui penasihat keamanan nasional Jake Sullivan pada pekan lalu meyakini akan ada kesepakatan gencatan senjata di Gaza hingga pembebasan sandera.

    Netanyahu mengatakan dia dan Trump juga membahas situasi di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

    Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap persediaan senjata strategis Suriah beberapa hari sejak penggulingan Assad dan memindahkan pasukan ke zona demiliterisasi di Suriah.

    “Kami tidak tertarik pada konflik dengan Suriah,” klaim Netanyahu.

    Tindakan Israel di Suriah, katanya, adalah untuk, “menggagalkan potensi ancaman dari Suriah dan mencegah pengambilalihan elemen teroris di dekat perbatasan.”

    Trump akan mengucap sumpah sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang. Juru bicara Trump menolak mengonfirmasi soal isi perbincangan dengan Netanyahu.

    Utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff pada pekan lalu mengatakan jika para sandera Israel tak dibebaskan Hamas pada hari pelantikannya, maka itu bakal menjadi ‘sebuah hari yang tak indah’.

    Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (11/12). Resolusi itu didukung oleh 158 negara, dengan sembilan lainnya menolak dan 13 memilih abstain.

    Resolusi ini berisi desakan untuk “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” serta “pembebasan segara dan tanpa syarat semua sandera”.

    Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB ini. Ia berterima kasih atas dukungan luar biasa negara-negara terhadap resolusi ini dan mengatakan bahwa suara tersebut “mencerminkan tekad dan kebulatan tekad masyarakat internasional.”

    “Kami akan terus mengetuk pintu Dewan Keamanan dan Majelis Umum hingga kami melihat gencatan senjata segera dan tanpa syarat diberlakukan dan hingga kami melihat bantuan kemanusiaan didistribusikan secara besar-besaran di seluruh penjuru Jalur Gaza,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood, selaku penentang resolusi, mengatakan bahwa pengesahan resolusi ini merupakan hal yang “memalukan dan salah.”

    Utusan Israel untuk PBB Danny Danon juga mengatakan menjelang pemungutan suara bahwa resolusi tersebut “di luar logika.”

    “Pemungutan suara hari ini bukanlah pemungutan suara untuk belas kasih. Ini adalah pemungutan suara untuk keterlibatan,” kata Danon.

    Majelis Umum PBB telah beberapa kali mengadopsi resolusi mengenai situasi di Jalur Gaza, Palestina. Kendati begitu, resolusi Majelis Umum tak bisa melewati Dewan Keamanan PBB, yang telah lumpuh pada isu-isu panas seperti Gaza dan Ukraina buntut politik internal.

    Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum. Artinya, desakan ini bisa saja diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    (Reuters/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Inilah 5 Perang Yang Mengubah Sejarah Dunia

    Inilah 5 Perang Yang Mengubah Sejarah Dunia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Perang telah menjadi kekuatan dahsyat yang mampu mengubah wajah dunia secara drastis, termasuk peta politik global. Konflik bersenjata sering kali mengakibatkan pergeseran batas-batas negara, munculnya negara-negara baru, atau bahkan hilangnya negara yang ada.

    Perang Dunia I dan II, misalnya, secara signifikan merombak peta Eropa dengan runtuhnya beberapa kekaisaran besar dan pembentukan negara-negara bangsa baru. Selain itu, perang juga dapat memicu migrasi massal penduduk, yang pada gilirannya mengubah komposisi demografi suatu wilayah dan berdampak pada dinamika politiknya.

    Dampak perang terhadap peta dunia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap tatanan internasional. Perubahan batas-batas negara sering kali memicu konflik baru, terutama jika melibatkan perebutan wilayah atau sumber daya alam.

    Selain itu, perang dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuatan di antara negara-negara besar, yang pada gilirannya memunculkan aliansi baru dan persaingan geopolitik yang kompleks. Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah perang yang mengakibatkan perubahan peta dunia:

    1. Perang Dunia Pertama

    Pada tahun 1914-1918 perang dunia pertama melibatkan sekutu Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat melawan Blok Sentral yakni Jerman, Austria-Hungaria, dan Ottoman. Kekaisaran Austro-Hungaria, Ottoman, dan Rusia akhirnya runtuh dari sekutu.

    Akibat dari peristiwa tersebut negara-negara baru muncul, seperti Yugoslavia dan Latvia. Di Timur Tengah, Kekaisaran Ottoman terpecah menjadi beberapa negara baru seperti Irak, Yordania, Suriah, Lebanon.

    2. Perang Dunia Kedua

    Perang Dunia kedua dimulai ketika Jerman menginvasi Polandia pada 1 September 1939. Perang ini berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945.

    Perang Dunia Kedua melibatkan hampir semua negara di dunia. Akibatnya, dua negara super power baru muncul, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menggeser dominasi Eropa.

    Pembagian Jerman, pengaruh Soviet di Eropa Timur, dan pendirian PBB adalah perubahan besar yang membentuk tatanan dunia pasca-perang. Salah satu negara yang terbentuk akibat Perang Dunia II adalah Republik Austria.

    Austria dianeksasi Jerman pada tahun 1938, namun kemudian dipisahkan dan dibagi menjadi empat zona pendudukan. Pada tahun 1955, zona-zona tersebut bersatu kembali menjadi Republik Austria.

    Jerman kehilangan seperempat wilayahnya sebelum perang. Wilayah timur Jerman diambil alih Polandia dan Uni Soviet, dan 9 juta warga Jerman diusir dari provinsi-provinsi tersebut.

     

    13 ABK Filipina Terpapar Varian India B.1617.2, RSUD Cilacap Ditutup

  • Rezim Assad Jatuh, Israel Mulai Duduki Desa-Desa di Suriah

    Rezim Assad Jatuh, Israel Mulai Duduki Desa-Desa di Suriah

    ERA.id – Setelah rezim Bashar al-Assad di Suriah terguling, Israel telah menduduki tiga desa baru di Suriah selatan seiring dengan langkah Israel yang memperluas serangan militer ke negara itu, setelah rezim Bashar al-Assad terguling dari kursi kekuasaan di Suriah.

    Tentara Israel merebut kendali Desa Jamlah di Provinsi Daraa serta desa Mazrat Beit Jinn dan Maghar al-Mir di wilayah pedesaan Damaskus, menurut wartawan Anadolu.

    Assad, yang memerintah Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus.

    Pengambilalihan kekuasaan itu terjadi setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota penting di seluruh negeri dalam serangan cepat yang berlangsung kurang dari dua minggu.

    Di tengah pengambilalihan kekuasaan, Israel melancarkan serangan udara intensif di lokasi-lokasi militer di seluruh Suriah. Rentetan serangan itu merupakan pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan Suriah.

    Israel juga mengumumkan pembatalan perjanjian penarikan pasukan dengan Suriah pada 1974, dan mengerahkan pasukannya ke zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.

    Langkah Israel itu dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara Arab.

    Menurut Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF), zona penyangga tersebut “memanjang sepanjang 75 kilometer dan lebarnya berkisar antara sekitar 10 kilometer di bagian tengah hingga 200 meter di bagian paling selatan”.

  • Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah

    Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah

    Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah kembali melanjutkan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di
    Suriah
    . Sebanyak 30 WNI dilaporkan sudah kembali ke Indonesia pada Minggu (15/12/2024) hari ini.
    Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ) menjelaskan bahwa, penjemputan dan pemulangan WNI ini adalah bagian dari proses evakuasi gelombang kedua yang mulai dilakukan sejak 13 Desember 2024 lalu.
    “30 WNI dievakuasi dari Suriah dan tiba dengan selamat di Tanah Air pada tanggal 15 Desember 2024. Upaya tersebut merupakan gelombang kedua dari rangkaian evakuasi WNI di Suriah,” ujar Kemenlu melalui siaran pers Minggu malam.
    Para WNI yang berhasil dievakuasi itu terdiri dari 25 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka berasal dari wilayah Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat pula WNI asal Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    Dengan demikian, sudah sudah ada 65 WNI terdampak konflik di Suriah yang telah dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia.
    Sebanyak 35 di antaranya dievakuasi pada gelombang pertama dan sudah tiba di Indonesia pada 12 Desember 2024.
    “Seperti proses evakuasi gelombang sebelumnya, evakuasi gelombang kedua dilakukan menggunakan jalur darat dengan melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon, dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” tulis Kemenlu.
    Sampai saat ini, Kemenlu masih terus melakukan pendataan dan berupaya berkomunikasi dengan para WNI yang berada di wilayah Suriah. Berdasarkan hasil pendataan Kemenlu, terdapat 1.162 WNI berdomisili di Suriah.
    “Hingga kini 65 diantaranya telah kembali ke tanah air, dan sebanyak 84 WNI telah menyatakan ingin kembali ke tanah air,” kata Kemenelu.
    Kemenlu mengimbau agar para WNI tetap waspada, dan menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa. Para WNI juga diimbau mengurangi pergerakan yang tidak perlu serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus.
    “Hingga saat ini, situasi keamanan sangat dinamis, termasuk Israel masih terus melancarkan serangan ke Suriah. Mempertimbangkan hal tersebut, status Siaga Satu di seluruh Suriah yang telah ditetapkan sejak 7 Desember 2024 tetap dipertahankan hingga saat ini,” jelas Kemenlu.
    Kemenlu juga meminta masyarakat yang memiliki anggota keluarga di Suriah untuk menghubungi Hotline Direktorat Perlindungan WNI melalui nomor +6281-290-070-027, atau Hotline KBRI Damaskus dengan nomor +963 954 444 810.
    Sebagai informasi, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024)
    Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
    Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.