Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Benjamin Netanyahu dan Donald Trump Bahas Perkembangan di Suriah dan Juga Tawanan di Gaza – Halaman all

    Benjamin Netanyahu dan Donald Trump Bahas Perkembangan di Suriah dan Juga Tawanan di Gaza – Halaman all

    Netanyahu dan Trump Bahas Perkembangan di Suriah dan Juga Tawanan di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dengan Presiden terpilih AS Donald Trump selama akhir pekan tentang tindakan “Israel” di Suriah dan upaya untuk mengamankan pertukaran tahanan di Gaza, yang keduanya diperkirakan akan menjadi tantangan kebijakan luar negeri utama bagi Trump setelah menjabat.

    Perdana Menteri pendudukan Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia berbicara dengan Presiden terpilih AS Donald Trump selama akhir pekan tentang agresinya terhadap Suriah dan upaya untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan di Jalur Gaza di tengah genosida yang sedang berlangsung dan peristiwa geopolitik yang berkembang.

    Netanyahu, pada hari Minggu, menggambarkan “Kami memiliki diskusi yang sangat ramah, hangat, dan penting.”

    Ia mengatakan topik-topik ini kemungkinan akan muncul sebagai beberapa tantangan utama kebijakan luar negeri yang dihadapi Trump ketika ia menjabat pada tanggal 20 Januari.

    Utusan khusus Trump Steven Witkoff terlibat dalam perundingan gencatan senjata di Gaza

    Steven Witkoff, yang ditunjuk oleh Presiden terpilih AS Donald Trump sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah, telah memulai diskusi diplomatik yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan mengamankan pembebasan tawanan Israel, 
    Financial Times melaporkan pada hari Jumat.

    Witkoff bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menurut dua sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

    Financial Times mengungkapkan bahwa Witkoff mengadakan diskusi dengan Perdana Menteri Qatar bulan lalu untuk membahas perang yang sedang berlangsung.

    Pada tanggal 23 November, Witkoff melakukan perjalanan ke Palestina yang diduduki untuk bertemu dengan Netanyahu. Pertemuan ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat Israel dan mantan pejabat pemerintahan Trump, serta seorang diplomat yang diberi pengarahan tentang percakapan tersebut.

    Sementara itu, kepala Mossad David Barnea, kepala negosiator “Israel”, dilaporkan bertemu dengan perdana menteri Qatar di Wina pada tanggal 24 November untuk membahas situasi lebih lanjut.

    Menurut laporan, pembicaraan Witkoff difokuskan pada pengamanan gencatan senjata dan pembebasan tawanan yang tersisa sebelum pelantikan Trump.

    Menurut FT , seorang diplomat menyatakan bahwa Witkoff sedang berupaya mengamankan gencatan senjata sebelum pelantikan Trump, yang memungkinkan pemerintahan untuk fokus pada prioritas lain, seperti stabilisasi regional, setelah menjabat.

    Presiden terpilih Trump, berbicara tentang tawanan di Gaza, memperingatkan awal minggu ini bahwa “Akan ada kekacauan di Timur Tengah” kecuali mereka dibebaskan sebelum pelantikannya pada tanggal 20 Januari.

     

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Pertama Kalinya, Bashar al-Assad Beri Pernyataan Setelah Digulingkan, Ungkap Evakuasi ke Rusia – Halaman all

    Pertama Kalinya, Bashar al-Assad Beri Pernyataan Setelah Digulingkan, Ungkap Evakuasi ke Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar Al-Assad untuk pertama kalinya memberikan pernyataan.

    Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan melalui media sosial, Bashar menjelaskan bagaimana dirinya melarikan diri dari Suriah menuju ke Rusia.

    Assad menjelaskan dirinya meninggalkan Damaskus pada 8 Desember melalui pangkalan Hmeimim.

    Kaburnya Assad dari Suriah tepat beberapa jam setelah pangkalan Hmeimim diserang pesawat tak berawak, dikutip dari Reuters.

    Ia menceritakan bahwa dirinya berangkat dengan koordinasi bersama sekutu Rusia ke pangkalan Rusia tersebut.

    Namun menurut pengakuan Assad, dirinya tidak memiliki rencana untuk kabur ke Rusia sebelumnya.

    “Saya tidak meninggalkan negara ini sebagai bagian dari rencana seperti yang dilaporkan sebelumnya,” kata Assad, dikutip dari Asharq Al-Aawsat.

    Assad mengklaim dirinya juga tidak memiliki rencana untuk mengundurkan diri dari pemerintahan.

    “Tidak ada satu pun momen selama peristiwa ini yang membuat saya berpikir untuk mengundurkan diri atau mencari perlindungan, dan tidak ada satu pun individu atau pihak yang mengajukan usulan seperti itu,” jelas Assad.

    Sebagai informasi, rezim Assad berhasil digulingkan setelah lebih dari 13 tahun perang.

    Assad digulingkan oleh kelompok oposisi dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus pada Minggu.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    “Presiden al-Assad dari Suriah telah tiba di Moskow. Rusia telah memberi mereka (dia dan keluarganya) suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis Interfax, dikutip dari Al-Arabiya.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Peskov.

    Peskov mengatakan Assad telah diberi suaka di Rusia, dan mengatakan keputusan itu dibuat oleh Presiden Vladimir Putin.

    Sebelumnya, pemerintahan Assad diwarnai oleh penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan pengawasan massal.

    Menurut pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berpusat di Inggris, sekitar 60.000 orang telah terbunuh karena penyiksaan atau karena kondisi yang mengerikan di pusat-pusat penahanan al-Assad.

    Ini terjadi sejak dimulainya pemerintahan presiden Bashar Al-Assad.

    Sejak itu, Bashar Al-Assad diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penyiksaan.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Bashar Al-Assad dan Konflik Suriah

  • Sekolah di Suriah Kembali Dibuka usai Rezim Assad Tumbang

    Sekolah di Suriah Kembali Dibuka usai Rezim Assad Tumbang

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Siswa kembali ke ruang-ruang kelas di Suriah pada Minggu setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah dibuka kembali.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Peskov: Belum Ada Keputusan Akhir Terkait Pangkalan Rusia di Suriah – Halaman all

    Peskov: Belum Ada Keputusan Akhir Terkait Pangkalan Rusia di Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa saat ini belum ada keputusan terkait nasib pangkalan Rusia yang berada di Suriah.

    Peskov menjelaskan nasib pangkalan Rusia akan ditentukan setelah adanya pembicaraan dengan pemimpin oposisi Suriah saat ini.

    “Belum ada keputusan akhir mengenai masalah ini saat ini. Kami sedang berhubungan dengan perwakilan pasukan yang saat ini mengendalikan situasi di negara ini, dan semua ini akan ditentukan selama dialog,” kata Peskov, dikutip dari Sputnik Internasional.

    Sementara itu, 4 pejabat Suriah mengatakan bahwa Rusia telah menarik militernya dari Suriah.

    “Rusia menarik kembali militernya dari garis depan di Suriah utara dan dari pos-pos di Pegunungan Alawite tetapi tidak meninggalkan dua pangkalan utamanya di negara itu setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad,” kata 4 pejabat Suriah kepada Reuters.

    Pernyataan ini diperkuat dengan rekaman satelit pada hari Jumat (13/12/2024).

    Di mana satelit tersebut menunjukkan keberadaan 2 pesawat kargo Antonov AN-124 di pangkalan Hmeimim.

    Tampaknya keberadaan 2 pesawat ini untuk mempersiapkan kembalinya pasukan militer Rusia.

    Seorang pejabat keamanan Suriah mengatakan bahwa salah satu pesawat tersebut telah berangkat menuju Libya pada hari Sabtu (14/12/2024).

    Rusia Jalin Dialog dengan Oposisi Suriah

    Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan bahwa pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan oposisi Suriah atau komite politik Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Menurut Bogdanov, menjalin komunikasi dengan HTS bagi Rusia adalah untuk memastikan bahwa kelompok yang menggulingkan mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad ini telah memenuhi komitmennya dalam menjaga stabilitas Suriah.

    Mulai dari menjaga ketertiban, mencegah segala hal yang tidak diinginkan dan menjamin keselamatan diplomat dan warga negara asing.

    “Rusia berharap kelompok itu akan memenuhi janjinya untuk”menjaga dari semua ekses, menjaga ketertiban, dan memastikan keselamatan diplomat dan warga asing lainnya,” kata Bogdanov, dikutip dari Al-Arabiya.

    Tidak hanya membahas soal stabilitas Suriah, Rusia juga dikabarkan meminta HTS untuk tetap mempertahankan kehadiran militernya di negara tersebut.

    Diketahui, Rusia memiliki 2 pangkalan militer di Suriah yaitu pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Khmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    “Pangkalan-pangkalan itu masih ada, atas permintaan Suriah, dengan tujuan memerangi teroris dari ISIS. Belum ada keputusan lain yang diambil saat ini,” kata Bogdanov, dikutip dari Al Mayadeen.

    Sebagai informasi, Moskow telah mendukung Suriah sejak awal Perang Dingin, dan telah mengakui kemerdekaannya pada tahun 1944 saat Damaskus berusaha melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Prancis. 

    Diketahui, Rusia memiliki 2 pangkalan militer di Suriah yaitu pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Khmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    Pangkalan Tartous dibangun pada tahun 1971, tepatnya setelah Rusia ikut campur tangan dalam perang saudara untuk membantu Assad.

    Pada tahun 2017, Rusia memberikan sewa gratis selama 49 tahun kepada Assad.

    Rusia juga memiliki pos penyadapan di Suriah yang dijalankan di samping stasiun sinyal Suriah.

    Runtuhnya Rezim Assad

    Assad digulingkan oleh kelompok oposisi dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus pada Minggu.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    “Presiden al-Assad dari Suriah telah tiba di Moskow. Rusia telah memberi mereka (dia dan keluarganya) suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis Interfax, dikutip dari Al-Arabiya.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Peskov.

    Peskov mengatakan Assad telah diberi suaka di Rusia, dan mengatakan keputusan itu dibuat oleh Presiden Vladimir Putin.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik di Suriah

  • Media Ibrani: Suriah Jatuh, AU Israel Siapkan Misi Besar ke Iran, Didukung AS dan Trump – Halaman all

    Media Ibrani: Suriah Jatuh, AU Israel Siapkan Misi Besar ke Iran, Didukung AS dan Trump – Halaman all

    Media Ibrani: Suriah Jatuh, AU Israel Siapkan Misi Besar ke Iran, Didukung AS dan Trump
     
    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar Israel berbahasa Ibrani, Haaretz melaporkan, seorang pejabat senior di tentara Israel (IDF) mengatakan kalau Angkatan Udara Israel (IAF) sedang mempersiapkan apa yang disebutnya sebagai ‘misi besar berikutnya’.

    Pejabat militer tersebut mengungkapkan, misi besar berikutnya itu kemungkinan mendapat dukungan dari pemerintahan baru Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.

    “Terutama karena misi tersebut menargetkan Iran,” menurut surat kabar tersebut dikutip Khaberni, Senin (16/12/2024).

    Kemarin, Minggu (15/12), media-media Israel membahas kemungkinan melakukan serangan terhadap Iran mengingat apa yang digambarkannya sebagai “peluang bersejarah” bagi tentara Israel.

    Fokus lain pemberitaan media Israel adalah meningkatnya ketegangan internal akibat campur tangan otoritas eksekutif dalam urusan peradilan Israel, merujuk pada sidang korupsi perdana menteri, Benjamin Netanyahu.

    Serangan skala besar Israel ke wilayah Suriah di masa transisi kekuasaan pasca-tergulingnya Rezim Bashar al-Assad. (MNA/screenshot)

    Faktor Suriah

    Mengenai Iran, Or Heller, koresponden urusan militer untuk media Israel Channel 13, menggambarkan situasi saat ini sebagai peluang potensial bagi Israel untuk memperluas operasi militernya terhadap Iran.

    Dia menunjukkan, perhatian militer Israel kembali ke ‘wilayah timur’ (Iran) setelah operasi intensif IDF di Gaza, Lebanon dan Suriah.

    “Dia menekankan kalau tentara Israel sekarang melihat peluang untuk menyerang fasilitas nuklir Iran,” kutip Khaberni dari laporan tersebut.

    Keberadaan Pasukan Israel di Puncak Gunung Hermon, Suriah. Israel mengklaim perjanjian pasca-perang tahun 1973 yang mengharuskan mereka melepaskan penguasaan sejumlah wilayah Suriah, termasuk Gunung Hermon, bubar dengan sendirinya sejak rezim pemerintahan Bashar al-Assad tumbang. (rntv/tangkap layar)

    Sementara itu, Yossi Yehoshua, seorang analis urusan militer di saluran “I24” dan surat kabar “Yedioth Ahronoth”, menjelaskan, ada konsensus yang berkembang di Israel mengenai peluang menyerang Iran.

    “Peluang terutama karena adanya koridor melalui Suriah yang memfasilitasi operasi militer Israel,” kata ulasan tersebut.

    Namun ia juga menunjukkan kekhawatiran kalau serangan Israel di wilayah tersebut mungkin mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya.

    Yossi menambahkan kalau tentara Israel kini mengalihkan sumber dayanya untuk mempersiapkan aksi militer ke Iran.

    “Manuver ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan dukungan Amerika untuk mencapai hal ini (serangan besar ke Iran),” katanya.

    Fasilitas Nuklir Teheran Jadi Incaran

    Dalam konteks yang sama, Alon Ben David, seorang analis urusan militer di Channel 13, menunjukkan bahwa Angkatan Udara Israel sebagian besar berfokus pada Iran sebagai target utama di periode mendatang.

    Dua hari yang lalu, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Israel sedang mempersiapkan misi besar mendatang yang mungkin mendapat dukungan dari Presiden terpilih AS Donald Trump.

    Menurut surat kabar tersebut, tentara Israel sedang berupaya merumuskan rencana terbaru untuk menyerang fasilitas nuklir di Iran.

    Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa sejak pecahnya perang, Angkatan Udara Israel telah menjatuhkan sekitar 83.000 bom di berbagai medan pertempuran, termasuk lebih dari 1.800 bom berat yang dijatuhkan dalam waktu satu minggu terhadap sasaran tentara Suriah, menghancurkan sekitar 80 persen sistem pertahanan udara Suriah.

    Patut dicatat bahwa Israel mengintensifkan serangan udaranya terhadap Suriah dalam beberapa hari terakhir setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad, menargetkan situs-situs militer di berbagai wilayah negara tersebut, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah.

    Sebelumnya mereka juga mengumumkan bubarnya perjanjian penarikan diri dengan Suriah pada tahun 1974, dan pengerahan tentara pendudukan di zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan Suriah, yang telah menduduki sebagian besar wilayahnya sejak tahun 1967, dalam sebuah tindakan yang dikutuk oleh PBB, AS, dan negara-negara Arab.

    Suriah Titik Pukul Iran

    Angkatan Udara Israel sedang menyiapkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Informasi ini dibocorkan pejabat militer kepada Times of Israel.

    Negara Yahudi tersebut percaya bahwa pengambilalihan Suriah secara tiba-tiba oleh pemberontak jihadis telah melemahkan posisi Teheran di wilayah tersebut, yang dapat mendorong Iran untuk mempercepat program atomnya, kata outlet tersebut.

    Sementara itu, serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Suriah, sehingga membuka jalan bagi operasi melawan Iran.

    Teheran telah lama bersikeras bahwa program nuklirnya bersifat damai dan bersifat sipil, bertolak belakang dengan tuduhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Iran sedang mencari bom atom.

    DI 2015, lima negara kekuatan nuklir terbesar di dunia membuat perjanjian dengan Iran untuk memantau aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

    Namun AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018.

    Israel dilaporkan mempertimbangkan serangan terhadap situs nuklir Iran setelah serangan rudal Teheran pada tanggal 1 Oktober, namun tidak menindaklanjuti rencana tersebut.

    Pemerintahan Netanyahu telah memanfaatkan penggulingan pemerintahan di Suriah untuk menghancurkan kemampuan militer negara tetangganya dengan meluncurkan “salah satu operasi serangan terbesar dalam sejarah” angkatan udaranya. 

    Awal pekan ini, jet Israel menyerang lebih dari 250 sasaran di seluruh Suriah, termasuk bandara dan pelabuhan, lokasi pertahanan udara dan rudal, fasilitas industri militer, dan gudang.

    Pasukan Israel juga bergerak melampaui zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, dan mengklaim Gunung Hermon.

    Pemerintahan Bashar Assad di Suriah digulingkan oleh militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pekan lalu. Kelompok HTS sejauh ini belum mengkonsolidasikan kekuatan.

    Israel Yakin Iran Kini Terisolir

    Israel yakin, kini Iran “terisolasi” setelah Assad digulingkan dan sekutu utamanya lainnya di wilayah tersebut, Hizbullah yang berbasis di Lebanon, telah dilemahkan secara signifikan oleh serangan IDF baru-baru ini di sana.

    Hal ini dapat mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya dan menciptakan peluang bagi serangan pendahuluan Israel, menurut Times of Israel.

    IAEA Larang Israel Serang Fasilitas Nuklir Iran

    Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, telah memperingatkan kepada Israel agar tidak menyerang instalasi nuklir Iran.

    Dia beralasan, hal ini dilarang oleh hukum internasional dan dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi seluruh kawasan.

    Grossi menyampaikan pernyataan tersebut pada konferensi pers di Teheran, di mana dia melakukan kunjungan dua hari untuk membicarakan program nuklir Iran.

    Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi di konferensi pers di Teheran, Iran, 14 November 2024.

    “Serangan seperti itu dapat menimbulkan konsekuensi radiologis yang sangat serius. IAEA dan negara-negara anggotanya sebelumnya telah menyatakan penolakan keras terhadap tindakan tersebut,” kata Grossi menanggapi pertanyaan tentang ancaman serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran.

    Ketegangan antara Teheran dan Yerusalem Barat telah meningkat sejak pecahnya perang terbaru Israel-Hamas di Gaza tahun lalu dan serangan Israel ke Lebanon yang menargetkan Hizbullah.

    Iran mengecam Israel atas kedua konflik tersebut, dan kedua negara telah saling melancarkan serangan rudal beberapa kali tahun ini.

    Para pejabat Israel sebelumnya menyebut situs-situs nuklir Iran sebagai target serangan potensial, namun sejauh ini dilaporkan telah ditekan oleh AS untuk tidak menindaklanjuti ancaman tersebut.

    Namun awal pekan ini, menteri pertahanan Israel yang baru diangkat, Israel Katz, mengatakan, Iran “lebih rentan terhadap serangan terhadap fasilitas nuklirnya.” 

    Dia mengatakan, Israel sekarang memiliki peluang “untuk mencapai tujuan terpenting kami – untuk menggagalkan dan menghilangkan ancaman nyata terhadap Negara Israel.”

    Pernyataanya ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Yerusalem Barat akan segera menyerang situs tersebut.

    Selama konferensi pers, Grossi mencatat bahwa ketegangan regional saat ini “menunjukkan bahwa ruang untuk negosiasi dan diplomasi” mengenai program nuklir Iran “semakin kecil.”

    Upaya Iran dalam pengayaan uranium telah lama dipandang oleh Barat sebagai upaya terselubung untuk mengembangkan senjata nuklir.

    Meskipun perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar membatasi program tersebut dengan imbalan keringanan sanksi yang signifikan bagi Teheran, perjanjian tersebut gagal setelah Amerika menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018.

    Hal ini menyebabkan Iran meningkatkan kemampuan pengayaannya, yang menurut Grossi, kini mendekati ambang batas yang diperlukan untuk persenjataan.

    IAEA telah mendorong lebih banyak pemantauan dan kerja sama di situs nuklir Iran. Grossi mengatakan dia bertekad menjadikan kunjungannya “sukses” dalam hal ini mengingat “keadaan serius di wilayah tersebut.”

    Iran telah lama membantah mempunyai ambisi untuk membuat senjata nuklir, dan berulang kali menekankan bahwa program pengayaannya selalu bersifat damai dan hanya ditujukan untuk penggunaan sipil.

    Setelah pertemuan dengan Grossi pada Kamis malam, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya bersedia bekerja sama dan bernegosiasi dengan IAEA mengenai program nuklirnya, namun tidak akan melakukannya “di bawah tekanan dan intimidasi.”

    (oln/khbrn/*)

     

  • Turki Perluas Pengaruh Usai Perang Saudara di Suriah

    Turki Perluas Pengaruh Usai Perang Saudara di Suriah

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah berucap tidak punya ambisi teritorial di negeri jiran. “Kami tidak memiliki klaim wilayah di Suriah,” kata dia sebagai dalih intervensi militer Turki di Suriah pada tahun 2016

    “Kami hanya ingin memastikan bahwa pemilik hak negara tersebut mendapatkan kembali tanah mereka. Kami hanya menginvasi wilayah tersebut untuk mengakhiri kekuasaan tirani Assad,” imbuhnya. Namun di balik kata-kata bijaknya itu tersimpan kepentingan politik yang kuat.

    Ankara mendukung pemberontakan bersenjata di Suriah sejak hari pertama, dan dengan lantang menyerukan penggulingan diktator Bashar al-Assad. Lima tahun kemudian, Turki menempatkan serdadunya secara permanen di wilayah pemberontak Suriah di Idlib.

    Saat ini, Turki dipandang sebagai pemenang strategis terbesar di Suriah, sementara Rusia dan Iran dipandang sebagai pecundang. Pasalnya, kedua negara adalah sekutu terpenting rezim Assad, yang mendukung rezim dengan kekuatan militer.

    “Turki jelas menang di Suriah,” kata Zaur Gasimov, pakar hubungan Turki-Rusia di Universitas Jerman-Turki di Istanbul. Dipastikan, Ankara akan aktif mencampuri proses pembentukan pemerintahan masa depan Suriah.

    “Turki akan terlibat secara intensif dalam pekerjaan rekonstruksi dan akan tetap menjadi investor utama di Suriah yang dilanda perang,” kata Gasimov. Dan negara ini juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari rekonstruksi Suriah.

    “Jika perusahaan konstruksi Turki mendapatkan kontrak di Suriah, negara tersebut akan diuntungkan,” yakin ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul. “Meskipun kebijakan Turki di Suriah dianggap kurang berhasil untuk waktu yang lama, Erdogan berulang kali menegaskan bahwa Assad akan jatuh suatu hari nanti. Sekarang dia akan mendapatkan poin dengan kebijakan tersebut.”

    Dukungan tidak langsung?

    Turki mendukung Tentara Nasional Suriah, SNA, dan dengan demikian menguasai sebagian besar wilayah utara Suriah. Berkat kehadirannya di sana, ia juga menjalin kedekatan dengan kelompok Islam Haiat Tahrir al-Sham, HTS, kata Esen.

    Ankara, di sisi lain, berulang kali membantah terlibat dalam serangan tersebut. Meskipun Turki tidak secara resmi mendukung HTS dan bahkan mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris, Ankara mensponsori beberapa milisi Suriah utara yang mengambil bagian dalam serangan tersebut.

    Adalah sah untuk berasumsi bahwa Turki secara tidak langsung mendukung HTS secara militer, kata pakar Timur Tengah Andre Bank dari GIGA Institute di Hamburg. “HTS baru-baru ini memperoleh senjata baru. Saat ini mereka menggunakan drone dan sistem rudal. Dapat diasumsikan bahwa ini berasal dari Turki,” kata Bank.

    Rekannya, Simon Mabon dari Universitas Lancaster, lebih berhati-hati: “Ini adalah topik yang tidak jelas. Kami tidak tahu persis sejauh mana Turki sebenarnya mendukung serangan ini,” kata Mabon.

    Meski berstatus anggota NATO, Turki sebenarnya memelihara hubungan baik dengan Rusia dan Iran yang sering kali membuat jengkel sekutu Barat. Pakar politik Gasimov tidak mengkhawatirkan perpecahan antara Moskow dan Ankara menyusul perkembangan di Suriah. Dia memperkirakan bahwa hubungan bilateral akan semakin mendalam di masa depan: “Jatuhnya Assad akan membuat Turki semakin penting bagi Rusia.”

    Masa depan warga Kurdi?

    Tujuan resmi Turki di Suriah utara adalah untuk mencegah pasukan Kurdi membangun kesatuan wilayah. Ankara khawatir akan munculnya negara Kurdi di wilayah tersebut.

    Pasukan yang didukung Turki saat ini mengambil tindakan terhadap milisi Kurdi dan telah mengambil alih wilayah di timur laut Suriah dalam beberapa hari terakhir, termasuk kota Manbij.

    Tentara Demokratik Suriah, SDF, yang menguasai sebagian wilayah utara Suriah, dianggap sebagai cabang PKK di Suriah. Sejak 1984, Turki telah berkonflik dengan PKK, Partai Pekerja Kurdi, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di UE.

    “Di masa depan, kita sebenarnya bisa melihat wilayah otonomi Kurdi di Suriah seperti di Irak. Perbedaannya: di wilayah pegunungan Irak utara, lebih mudah bagi suku Kurdi untuk mempertahankan wilayah mereka. Di Suriah yang datar, hal ini akan lebih sulit,” kata dia. Berk Esen. Masih belum jelas bagaimana HTS akan berperilaku terhadap suku Kurdi dan kelompok minoritas lainnya seperti Kristen.

    Kepulangan para pengungsi?

    Turki memiliki perbatasan dengan Suriah, dengan panjang sekitar 900 kilometer dan menampung sekitar tiga juta pengungsi Suriah. Turki adalah negara dengan pengungsi Suriah terbanyak di dunia.

    Meskipun pemerintahan Erdogan menampung sejumlah besar warga Suriah setelah pecahnya perang saudara, pemerintah kini berada di bawah tekanan yang sangat besar: kebencian terhadap warga Suriah telah meningkat selama bertahun-tahun di Turki yang mengalami kesulitan ekonomi.

    “Kami sangat mementingkan integritas wilayah Suriah,” Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pada tanggal 8 Desember, menambahkan: “Jutaan warga Suriah yang terpaksa meninggalkan rumah mereka sekarang dapat kembali.”

    Saat ini terdapat harapan yang semakin besar di Turki bahwa hal ini harus terjadi sesegera mungkin. Pada tanggal 9 Desember, Presiden Erdogan mengumumkan pembukaan perbatasan Yaylada dekat Antakya dengan Suriah: Hal ini akan memungkinkan para pengungsi untuk kembali “dengan aman dan sukarela.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Situs berita Amerika Axios mengutip pejabat Palestina, Amerika Serikat (AS) dan Israel melaporkan pemerintahan Presiden Joe Biden meminta Israel untuk menyetujui bantuan militer AS kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina untuk mendukung operasi skala besar di Tepi Barat.

    Pejabat Palestina dan Israel mengatakan kepada situs tersebut kalau operasi skala besar tersebut bertujuan untuk mendapatkan kembali kendali atas Jenin dan kampnya.

    Operasi skala besar ini juga berfokus pada kelompok milisi bersenjata lokal yang memegang kendali atas bagian Tepi Barat tersebut.

    Axios melaporkan, mengutip pejabat Palestina dan Amerika, bahwa operasi tersebut terjadi di tengah kekhawatiran akan upaya yang mereka gambarkan sebagai “ekstremis Islam” untuk menggulingkan Otoritas Palestina.

    Aksi ini serupa dengan kontrol kekuasaan faksi pemberontak di Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

    Situs web tersebut menambahkan – dengan mengutip para pejabat Palestina dan Amerika – bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas memerintahkan para pemimpin dinas keamanan Otoritas Palestina untuk melancarkan operasi untuk mengendalikan Jenin dan kampnya.

    “Beberapa dari mereka menyatakan keberatan mereka, namun Abbas memberi tahu mereka bahwa siapa pun yang melanggar pesanan akan dipecat,” kata laporan itu dikutip dari Khaberni, Senin (16/12/2024).

    Seorang pejabat Palestina mengungkapkan, koordinator keamanan AS Jenderal Mike Venzel bertemu dengan para pemimpin badan keamanan Palestina sebelum operasi untuk meninjau rencana mereka.

    Axios melaporkan, mengutip para pejabat, bahwa pemerintahan Biden telah meminta Israel untuk melepaskan sebagian pendapatan pajak Palestina yang dibekukan untuk membayar gaji pasukan keamanan Otoritas Palestina.

    Hal ini terjadi ketika bentrokan terus berlanjut di kamp Jenin antara dinas keamanan Otoritas Palestina dan pejuang perlawanan Palestina menyusul kampanye keamanan yang diluncurkan oleh dinas keamanan Palestina untuk memperluas kendali mereka atas kamp tersebut.

    Logo Brigade Jenin, sayap militer wilayah dari kelompok Palestine Islamic Jihad (PIJ). Belakangan, faksi-faksi perlawanan Palestina melakukan perlawanan terhadap Otoritas Palestina di Tepi Barat karena dianggap justru mementingkan kepentingan Israel. (khaberni/HO)

    Komandan Brigade Jenin Terbunuh

    Khaberni melaporkan, bentrokan kembali terjadi antara pejuang perlawanan dan dinas keamanan Otoritas Palestina, Minggu (11/12/2024), di kamp Jenin di Tepi Barat bagian utara.

    Sumber kepemimpinan di Brigade Jenin dari Brigade Al-Quds – sayap militer Gerakan Jihad Islam – mengatakan pihak keamanan Otoritas Palestina dalam sepuluh hari belakangan berusaha untuk mengambil kendali wilayah Jenin.

    “Brigade Jenin kuat, Dinas keamanan tidak dapat menyerbu kamp, ​​​​tetapi malah menempatkan diri di daerah sekitar, setelah mereka menargetkan warga sipil dan anak-anak dengan cara yang berbahaya,” menurut Al Jazeera.

    Hal ini terjadi pada saat kota dan kamp Jenin melakukan pemogokan untuk berduka atas kemartiran seorang pejuang perlawanan dan seorang anak laki-laki kemarin di tangan dinas keamanan Otoritas.

    Pemogokam juga sebagai protes karena proses pendidikan di sekolah-sekolah berubah menjadi online.

    “Bentrokan terjadi di kamp tersebut kemarin, Sabtu, setelah dinas keamanan Otoritas melakukan apa yang mereka sebut operasi “Lindungi Tanah Air”, dan mengakibatkan terbunuhnya pemimpin Brigade Jenin, Yazid Ja’aysa, yang sedang ditahan, dikejar oleh pendudukan Israel, dan pembunuhan beberapa warga sipil oleh peluru dari petugas keamanan Otoritas Palestina,” kata laporan Khaberni.

    Kendaraan militer Israel di jalan pada hari kedua operasi di kota Jenin, Tepi Barat, 20 November 2024. (anews/tangkap layar/Foto EPA)

    Model Nablus

    Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth mengungkapkan kalau dinas keamanan Otoritas sedang mengerjakan “model Nablus” untuk diterapkan di Jenin jika kendali di kota tersebut bisa direbut.

    Model Nablus merupakan model yang dibicarakan oleh kepala Administrasi Sipil di tentara pendudukan Israel (IDF).

    Administrasi Sipil, adalah lembaga bentukan Israel yang berfungsi sebagai pengelola administrasi wilayah pendudukan di sejumlah titik wilayah pendudukan di mana Otoritas Palestina tidak memiliki kendali.

    Model Nablus yang dimaksud diterjemahkan dengan cara dinas keamanan Otoritas memasuki wilayah yang diduduki pendudukan setelah IDF telah menyerbu dan melemahkan infrastruktur perlawanan.

    Surat kabar tersebut mengindikasikan bahwa ada keputusan resmi Israel untuk menjaga stabilitas Otoritas Palestina dan mencegah keruntuhannya.

    “Lembaga keamanan Israel akan bertindak sesuai dengan keputusan kabinet dan berupaya untuk menstabilkan Otoritas Palestina berdasarkan kebijakan dan kepentingan keamanan Israel, dan mengikuti dengan cermat apa yang sedang terjadi.

    Peristiwa di kamp Jenin dimulai dengan penangkapan Ibrahim Tubasi dan Imad Abu al-Haija oleh aparat otoritas Palestina pada awal bulan ini.

    Penangkapan ini memicu kemarahan Brigade Jenin, yang menyandera mobil Otoritas Palestina untuk menuntut pembebasan personel milisi Palestina tersebut. 

    “Pihak berwenang menolak permintaan tersebut dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengakhiri perlawanan dan menyerahkan senjata. Hal ini ditolak oleh para pejuang perlawanan,” kata laporan Khaberni mengabarkan awal krisis besar di Jenin.

    Peristiwa meningkat dengan terbunuhnya pemuda anggota milisi perlawanan, Al-Shalabi, selama operasi Keamanan Otoritas, yang mengepung Rumah Sakit Jenin dan memutus aliran listrik dan air ke kamp.

    Bentrokan biasanya terjadi antara pejuang perlawanan dan personel keamanan Palestina di kota-kota di bagian utara Tepi Barat, terutama di Jenin dan Tulkarem, bertepatan dengan invasi pasukan pendudukan, serangan pemukim, dan genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

    Badan keamanan Otoritas Palestina dituduh menangkap orang-orang yang dicari oleh pendudukan Israel, yang semakin memperumit situasi di Tepi Barat.

    Anggota Brigade Martir, sayap militer milisi perlawanan Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) ambil bagian dalam parade militer di Gaza. (Tangkap Layar/Kredit foto: Reuters)

    Menuntut Pemecatan Majed Faraj

    Dalam konteks yang sama, faksi lain milisi Palestina dari Dewan Militer Brigade Martir Al-Aqsa, di Tepi Barat yang diduduki, menuntut pemecatan kepala Badan Intelijen Palestina, Majed Faraj, dan pengajuannya ke pengadilan militer, menyusul eskalasi peristiwa di kamp Jenin, yang menyebabkan banyak orang tewas dan terluka akibat peluru dari dinas keamanan Otoritas.

    Dewan Militer Para Martir Al-Aqsa meminta keluarga mereka yang berafiliasi dengan “dinas keamanan Otoritas untuk menghindari anak-anak mereka berpartisipasi (bergabung) dalam konspirasi di Jenin dan semua provinsi di Tepi Barat.”

    Dia menekankan, “Siapa pun yang terbukti berpartisipasi dalam pembunuhan rakyat kami dan mengarahkan senjata mereka untuk perlawanan kami akan dituntut berdasarkan hukum revolusioner dan hukum kesukuan.

    Dewan menambahkan, dalam pernyataannya, mereka menawarkan dukungannya terhadap beberapa formula dan proposal solusi yang diluncurkan oleh para pejuang perlawanan, dan meskipun hal tersebut tidak adil, Otoritas Palestina menolak semua solusi tersebut.

    Brigade Martir Al-Aqsa – Pemuda Pembalasan dan Pembebasan mengatakan bahwa lembaga otoritas harus mengetahui bahwa “Panji perlawanan tidak akan berjatuhan di Jenin dan seluruh Palestina”.

    “Dan bahwa peluru kami diarahkan ke kepala musuh dan para pembantunya, dan semua rencanamu akan jatuh di bawah kaki penghambat kami, dan tangan kami akan menang atas penusuk (pengkhianat),” kata Brigade Martir Al-Aqsa.

     

     

    (oln/khbrn/*)
     

     

  • Penampakan Tank Israel Lanjut Patroli di Perbatasan Suriah

    Penampakan Tank Israel Lanjut Patroli di Perbatasan Suriah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Israel kembali melakukan patroli di Zona Penyangga antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan pada Minggu (15/12).

    Pemimpin de facto, Ahmad Al Sharaa mengatakan bahwa Israel menggunakan dalih palsu untuk membenarkan serangannya ke Suriah.

    Israel pindah ke Zona demiliterisasi di dalam Suriah yang dibuat setelah perang Arab-Israel pada 1973, dan mengambil alih pos militer Suriah yang ditinggalkan.

  • Israel Setujui Rencana Ekspansi Pemukiman di Dataran Tinggi Golan yang Dicaplok dari Suriah – Halaman all

    Israel Setujui Rencana Ekspansi Pemukiman di Dataran Tinggi Golan yang Dicaplok dari Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel pada Minggu (15/12/2024) mengumumkan keputusan untuk melanjutkan ekspansi pemukiman di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

    Tujuannya adalah menggandakan jumlah populasi Israel di wilayah tersebut, Al Mayadeen melaporkan.

    Rencana ini disetujui oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu menyatakan bahwa memperkuat keberadaan Israel di Golan adalah langkah penting untuk memperkuat negara, terutama di tengah ketegangan yang terus berkembang di Suriah.

    “Kami akan terus mempertahankannya, membuatnya berkembang, dan menetap di sana,” ujar Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi.

    Dia juga menekankan bahwa Israel tidak berniat terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Suriah, namun tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah tersebut.

    Dataran Tinggi Golan, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Suriah, telah diduduki Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967 dan dianeksasi pada 1981, meskipun langkah ini tidak diakui oleh masyarakat internasional.

    Netanyahu menyebutkan bahwa keberadaan pasukan Israel di wilayah tersebut memastikan keamanan negara dan merupakan bagian dari kedaulatan Israel.

    Israel berencana memperluas pemukiman dengan mendirikan lebih banyak permukiman baru serta meningkatkan jumlah populasi Israel di Golan.

    Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya Israel untuk memperkuat klaimnya atas wilayah tersebut, meskipun banyak negara, termasuk Suriah, menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Israel Lanjutkan Pendudukan

    Pasukan Israel juga dilaporkan memperluas pendudukannya di pedesaan Quneitra dan wilayah Suriah selatan lainnya.

    Koresponden Al Mayadeen menginformasikan bahwa pasukan Israel telah menguasai beberapa desa baru, termasuk sumber air penting di Cekungan al-Yarmouk, serta bergerak maju menuju kota el-Maalgah.

    Keberadaan pasukan Israel kini semakin dekat dengan jalan raya internasional yang menghubungkan Damaskus dengan Beirut, yang memperbesar potensi ketegangan di kawasan tersebut.

    Selain itu, Israel juga melakukan serangan udara di Suriah, dengan tujuan menghancurkan fasilitas militer dan senjata strategis yang dituding dapat digunakan oleh kelompok pemberontak untuk menyerang Israel.

    Dalam beberapa hari terakhir, Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 90 persen sistem pertahanan udara Suriah.

    Meskipun ada ketegangan yang semakin meningkat, kepala pemerintahan Suriah, Ahmad al-Sharaa, menegaskan bahwa negara tersebut tidak ingin terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Israel.

    Namun, ia juga menyatakan bahwa Suriah akan terus berjuang untuk memulihkan kedaulatannya atas Dataran Tinggi Golan.

    Kecaman Internasional

    Rencana ekspansi pemukiman ini langsung menuai kecaman dari negara-negara Arab dan komunitas internasional.

    Kementerian Luar Negeri Yaman mengutuk langkah Israel dan menyatakan solidaritas dengan Suriah dalam menghadapi “agresi Zionis.”

    Arab Saudi mengecam rencana ini sebagai bagian dari “sabotase” terhadap upaya pemulihan stabilitas di Suriah.

    Uni Emirat Arab (UEA) dan Irak juga mengungkapkan penentangannya terhadap langkah tersebut, dengan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap hak Suriah untuk memulihkan kedaulatan atas wilayah Dataran Tinggi Golan yang dicaplok.

    Dampak Geopolitik

    Langkah ini semakin memperburuk ketegangan antara Israel dan Suriah, serta menambah kompleksitas dalam hubungan Israel dengan negara-negara tetangganya.

    Ekspansi permukiman ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya Israel untuk memantapkan pengaruhnya di wilayah yang sangat strategis tersebut, yang memiliki nilai strategis baik secara militer maupun sumber daya alam.

    Rencana ekspansi pemukiman ini mencerminkan kebijakan Israel yang terus mempertahankan klaim atas wilayah yang telah dicaploknya, meskipun mendapat kecaman keras dari komunitas internasional yang menilai langkah tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Kemlu RI: Mayoritas WNI di Suriah Pekerja Migran Ilegal

    Kemlu RI: Mayoritas WNI di Suriah Pekerja Migran Ilegal

    ERA.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap sebagian besar warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah merupakan pekerja migran ilegal.

    “Mayoritas WNI kita yang ada di sana itu adalah pekerja migran. Terutama yang bekerja di sektor domestik. Dan kami dapat pastikan bahwa seluruh pekerja migran sektor domestik tersebut berangkat tidak sesuai prosedur,” kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dalam press briefing di Gedung Palapa Kemlu RI, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Keberadaan WNI yang bekerja sebagai migran ilegal di Suriah itu dikatakan Judha lantaran negara tersebut tertutup. Bukan hanya itu saja, Judha juga menjelaskan sebagaian besar pekerja migran ilegal itu tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan maupun BP2MI.

    “Karena Suriah merupakan negara yang tertutup bagi penempatan pekerja migran sektor domestik,” jelasnya.

    Selain tidak terdaftar di Kemenaker dan BP2MI, para pekerja migran ilegal juga kemungkinan besar mengalami kesulitan untuk melaporkan diri.

    Judha pun menekankan kembali agar WNI yang berada di Suriah maupun pihak keluarga untuk melapor kepada Kementerian Luar Negeri.

    “Mungkin mereka juga memiliki akses yang terbatas untuk melakukan lapor diri. Sehingga peran aktif dari keluarga untuk lapor ke hotline Kementerian Luar Negeri itu sangat-sangat diharapkan,” tegasnya.

    Sejauh ini Kementerian Luar Negeri RI sudah melakukan evakuasi terhadap 65 warga negara Indonesia dari Suriah. Proses evakuasi ini dilakukan usai rezim Bashar al-Assad digulingkan dari jabatannya.