Negara: Suriah

Putin Masih Bungkam soal Suriah Semenjak Runtuhnya Pemerintah Assad, Ini Kata Analis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia, Vladimir Putin, tampil dalam sebuah pertemuan tahunan yang disiarkan di televisi pada Senin (16/12/2024).

Selama pertemuan tersebut, Putin tampak berusaha menjaga fokus pembicaraan pada keberhasilan Rusia di Ukraina, menurut laporan Business Insider.

Putin tidak memberikan komentar apa pun mengenai perkembangan terbaru di Suriah, di mana sekutu lama Rusia, Bashar al-Assad, digulingkan oleh kelompok bersenjata awal bulan ini.

Rusia telah lama mendukung rezim Assad dengan bantuan militer.

Namun, serangan kilat oleh kelompok bersenjata yang tak terdeteksi oleh intelijen Rusia, berhasil menggulingkan Assad hanya dalam dua minggu.

Peristiwa ini menyoroti batasan ambisi Putin dalam membangun kembali Rusia sebagai kekuatan global, kata para analis.

“Runtuhnya rezim Assad menandakan kelemahan Rusia dalam melindungi sekutunya,” ujar Yaniv Voller, dosen senior politik Timur Tengah di Universitas Kent, kepada Business Insider.

Jatuhnya Assad juga memicu pertanyaan tentang masa depan pangkalan militer strategis Rusia di Suriah, yang semakin membuat Putin membutuhkan kemenangan di Ukraina lebih dari sebelumnya.

Respons Lambat Rusia terhadap Suriah

Dalam foto tanggal 20 November 2017 ini, Presiden Rusia Vladimir Putin, kiri, memeluk Presiden Suriah Bashar Assad di kediaman Bocharov Ruchei di resor Laut Hitam Sochi, Rusia. (Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool Photo via AP, File)

Putin sebelumnya sering membanggakan keberhasilan intervensi militer Rusia di Suriah.

Pada 2015, Rusia meluncurkan misi militer asing pertamanya sejak berakhirnya Perang Dingin, dan berhasil membantu Assad mempertahankan kekuasaannya.

Keberhasilan itu digunakan oleh Kremlin untuk mengejek kebijakan Timur Tengah Amerika Serikat dan sekutunya yang dianggap gagal.

Rusia juga memanfaatkan pangkalan militer di Suriah untuk memperluas pengaruhnya ke Afrika dan kawasan sekitarnya.

Namun, dengan angkatan bersenjata Rusia yang kewalahan oleh perang di Ukraina, Putin tampak tidak mampu atau tidak bersedia mengirimkan pasukan tambahan untuk menyelamatkan Assad.

Sejauh ini, Kremlin hanya mengonfirmasi bahwa mereka telah memberikan suaka kepada Assad dan keluarganya, yang melarikan diri dengan pesawat Rusia saat kelompok bersenjata mendekati Damaskus.

Media Rusia yang berada di bawah kontrol ketat Kremlin juga bungkam dalam meliput peristiwa di Suriah.

Sementara itu, para blogger militer menyalahkan kegagalan ini pada pemimpin militer Rusia dan pasukan Assad.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mencoba mengalihkan kesalahan dengan menyalahkan Amerika Serikat dan sekutunya.

“Ini adalah pengulangan pola lama: menciptakan kekacauan, lalu mengambil keuntungan dari situasi,” kata Lavrov.

Apa Dampaknya bagi Rusia?

Runtuhnya pemerintahan Assad mungkin berdampak besar pada jejak militer global Rusia, yang menjelaskan mengapa Putin tetap bungkam soal isu ini.

Nikolay Kozhanov, profesor di Gulf Studies Center, Qatar University, menyebutkan dalam artikelnya untuk Chatham House minggu lalu bahwa runtuhnya Assad merusak reputasi Rusia sebagai sekutu yang dapat diandalkan.

Stefan Wolff, profesor Keamanan Internasional di University of Birmingham, berpendapat dalam artikelnya di The Conversation.

Ia menyatakan bahwa kegagalan Rusia dalam menyelamatkan Assad menunjukkan kelemahan signifikan dalam kemampuannya bertindak sebagai negara adidaya.

Beberapa mantan pejabat AS dan peneliti militer bahkan memprediksi bahwa negara-negara di bawah pengaruh Rusia mungkin segera melepaskan diri, seperti yang terjadi pada tahun 1991 setelah Uni Soviet runtuh.

“Bangunan kekuasaan yang dibangun dengan hati-hati oleh Vladimir Putin selama lebih dari dua dekade kini mulai runtuh di depan mata kita,” tulis mantan pejabat itu dalam Majalah Time.

Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam kunjungannya ke Kazakhstan. (EPA Photo)

Namun, beberapa analis lebih berhati-hati dalam menyikapi situasi ini.

Mohammed Albasha, pendiri Basha Report, konsultan yang berbasis di Virginia, mengatakan kepada Business Insider bahwa penarikan militer Rusia dari Suriah mungkin akan mempengaruhi pengaruhnya di Timur Tengah.

Hal ini juga dapat mendorong pemerintah di Armenia atau negara-negara di wilayah Sahel seperti Niger dan Burkina Faso untuk mempertimbangkan kembali aliansi mereka dengan Rusia, dan mulai beralih dengn menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Barat atau China.

Namun, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia seperti Georgia, Tajikistan, dan Belarus kemungkinan akan tetap setia karena hubungan ekonomi dan keamanan nasional yang kuat dengan Rusia.

Alasan Putin Tetap Bungkam

Beberapa analis percaya bahwa diamnya Putin mengenai Suriah bukan sekadar pengalihan perhatian dari kekalahan memalukan, tetapi mungkin juga bagian dari upaya untuk menegosiasikan kesepakatan dengan pemerintah baru Suriah.

Hal itu dilakukan agar Rusia bisa mempertahankan sebagian aset militernya di negara tersebut.

Laporan menyebutkan bahwa Rusia telah menarik kapal-kapal angkatan laut dari pangkalan Tartus, tetapi masih mempertahankan pesawat dan aset angkatan udara lainnya di pangkalan Hmeimim.

“Bahkan jika Rusia menarik pasukannya dari Suriah, Moskow tetap akan berupaya menjaga penarikan ini agar tidak terlihat sebagai tanda kekalahan,” kata Voller kepada Business Insider.

Fokus Putin pada Ukraina dalam pertemuan hari Senin itu menegaskan bahwa ia sangat membutuhkan kemenangan di sana.

Kemenangan di Ukraina akan membantu Rusia mempertahankan citranya sebagai kekuatan militer yang kuat, meskipun ada kemunduran baru-baru ini.

“Tidak ada keraguan bahwa Rusia akan terus meningkatkan upayanya di Ukraina,” tulis Wolff dalam posting blog minggu lalu.

“Putin membutuhkan keberhasilan yang segera untuk memulihkan kepercayaan domestik dan internasional.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

19/12/2024 05:34
PBB Serukan Pemilu Bebas dan Adil di Suriah Usai Penggulingan Assad

Jakarta –

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah menyerukan pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil di Suriah setelah penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ia menyuarakan harapan atas solusi politik bagi wilayah yang dikuasai Kurdi.

“Ada banyak harapan bahwa kita sekarang dapat melihat awal dari Suriah yang baru. Suriah baru yang… akan mengadopsi konstitusi baru… dan kita akan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil ketika saatnya tiba, setelah masa transisi,” kata Utusan Khusus PBB Geir Pedersen.

Dia juga menyerukan bantuan kemanusiaan segera. Ia juga berharap sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap Suriah atas pelanggaran Assad akan berakhir.

Sementara itu, Kepala Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menyerukan peningkatan bantuan besar-besaran oleh negara-negara donor untuk menanggapi “momen harapan” ini bagi Suriah.

“Di seluruh negeri, kebutuhannya sangat besar. Tujuh dari 10 orang membutuhkan dukungan saat ini,” kata Fletcher kepada AFP dalam wawancara telepon saat ia mengunjungi Suriah.

“Rakyat Suriah berusaha pulang saat keadaan sudah aman, untuk membangun kembali negara mereka, membangun kembali komunitas dan kehidupan mereka. Kita harus mendukung mereka dan menanggapi momen harapan ini,” lanjut dia.

(maa/maa)

19/12/2024 02:38
Ini Periode Kritis Bagi Suriah, Kita Perlu Persatuan

Jakarta –

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memastikan negaranya dan Lebanon telah sepakat untuk bertindak bersama dalam menangani Suriah usai penggulingan Bashar al-Assad. Erdogan mengakui adanya era baru di Suriah.

“Era baru kini telah dimulai di Suriah. Kami sepakat bahwa kita harus bertindak bersama sebagai dua tetangga penting Suriah,” kata Erdogan dalam konferensi pers, didampingi Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, dilansir AFP, Kamis (19/12/2024).

Erdogan memastikan pihaknya akan menjaga stabilitas di Suriah. Menurutnya, stabilitas Suriah berarti stabilitas kawasan.

“Stabilitas Suriah berarti stabilitas kawasan, rekonstruksi negara yang dilanda perang di perbatasan mereka akan menjadi prioritas mereka” katanya.

Lebih lanjut, Erdogan menilai saat ini yang terpenting untuk membangun Suriah yakni persatuan dan rekonsiliasi.

“Ini adalah periode kritis di mana kita perlu bertindak dengan persatuan, solidaritas, dan rekonsiliasi bersama,” ujar dia.

Penggulingan Assad memicu perayaan di seluruh Suriah dan sekitarnya, dan mendorong banyak pengungsi untuk mulai kembali ke rumah mereka.

(maa/maa)

19/12/2024 01:30
Presiden bagikan isi pertemuan dengan El-Sisi ke mahasiswa di Al-Azhar

Di hadapan para mahasiswa Indonesia, Prabowo juga menekankan dirinya dan El-Sisi menyadari hubungan erat dua negara terjalin sejak lama, bahkan sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto membagikan isi pertemuannya dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi kepada ratusan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu.

Dalam hari yang sama setelah bertemu El-Sisi, Prabowo lanjut bertemu dengan ratusan mahasiswa Indonesia yang berkumpul di Gedung Al-Azhar Conference Center, Kairo, pada Rabu waktu setempat.

“Saya dengan Presiden El-Sisi, kemudian dengan menteri-menteri beliau dan delegasi saya, kami telah menyepakati beberapa hal-hal penting yang intinya kami ingin meningkatkan dan mempererat hubungan Indonesia dan Mesir,” kata Presiden RI.

Presiden kemudian menilai pertemuannya dengan El-Sisi berlangsung intens dan keduanya membahas berbagai isu dengan cukup mendalam.

Di hadapan para mahasiswa Indonesia, Prabowo juga menekankan dirinya dan El-Sisi menyadari hubungan erat dua negara terjalin sejak lama, bahkan sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

“Mesir memiliki tempat yang khusus di hati kita, tempat bersejarah, karena Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Prabowo.

Berawal dari pengakuan Mesir, Prabowo melanjutkan, Indonesia kemudian diakui kemerdekaannya oleh negara-negara lain di dunia.

Dalam perjalanannya sebagai negara merdeka, Indonesia dan Mesir juga sama-sama menjadi pelopor Gerakan Non Blok. Presiden Ke-1 RI Soekarno dan Presiden Ke-2 Mesir Gamal Abdel Nasser Hussein bersama pimpinan negara lainnya menjadi penggerak terwujudnya barisan negara-negara yang tak memihak Blok Barat atau Blok Timur.

“(Gerakan Non Blok) berada di tengah menghormati semua negara, semua bangsa, semua ras. Itulah pendirian pemimpin-pemimpin kita waktu itu, dan itulah tradisi yang hendak kita teruskan. Tradisi bangsa Indonesia,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di Universitas Al-Azhar.

Jalan tengah yang tak memihak itu, menurut Presiden, berarti Indonesia tak terlibat dalam pakta-pakta militer, Indonesia pun selalu mengedepankan perdamaian, kolaborasi, dan kerja sama.

“Itu sikap yang saya canangkan, dan itu yang saya jalankan, tidak hanya dalam politik luar negeri, tetapi juga dalam politik dalam negeri,” kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan kepada para mahasiswa tantangan dunia ke depan tak semakin mudah, mengingat adanya eskalasi konflik di beberapa kawasan, termasuk di Timur Tengah.

“Tidak hanya di Palestina, di Tepi Barat, di Gaza, di Lebanon, sekarang di Suriah, tetapi juga di Libya, Sudan, Yaman. Saudara-saudara marilah kita selalu waspada. Kalau kita tidak rukun, tidak bersatu, kalau pemimpin-pemimpin kita tidak arif, tidak bijaksana, ujungnya adalah perpecahan, dan apabila pecah, apabila tidak ada kesatuan, yang ada adalah kelemahan,” kata Presiden Prabowo.

Jika negara lemah, Presiden melanjutkan, negara tak dapat melindungi dan menjaga keselamatan rakyatnya.

“Saya kira ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Saudara-saudara para mahasiswa-mahasiswi, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan baik. Jadilah wakil-wakil Indonesia dengan baik,” kata Presiden Prabowo kepada para mahasiswa.

Kegiatan Prabowo bertemu mahasiswa Indonesia di Al-Azhar merupakan rangkaian dari lawatan luar negerinya di Mesir pada 17–19 Desember 2024. Presiden mengawali kegiatannya di Mesir pada hari kedua dia tiba di Kairo dengan menemui Presiden El-Sisi.

Dua pemimpin itu menjajaki berbagai peluang kerja sama, termasuk di sektor ekonomi, pertahanan, pendidikan, kemudian olahraga dan kebudayaan. Prabowo dan El Sisi, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan bersama mereka, juga sepakat untuk segera membentuk perjanjian kerja sama pertahanan (DCA).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

19/12/2024 01:03
Janji Atasi Kelesuan Ekonomi Dominasi Isi Kampanye Jelang Pemilu Jerman

Jakarta –

Sudah sejak beberapa pekan terakhir, warga Jerman disuguhi berita muram seputar gelombang pemecatan massal di sektor otomotif, atau perekonomian yang melesu, antara lain akibat perang di Ukraina.

Bisa disimpulkan, kekhawatiran terhadap hilangnya lapangan kerja atau lonjakan harga bakal mendominasi pemilihan umum legislatif dini di Jerman.

Stefan Seidler, yang duduk di Bundestag untuk partai minoritas “Asosiasi Pemilih Schleswig Selatan” alias SSW, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan DW, betapa “di sini, di utara, kami melihat bagaimana daya beli masyarakat rendah, harga-harga naik. Dan Anda Seringkali kita tidak bisa lagi membeli barang sehari-hari seperti dulu. Di situlah kita menghadapi tantangan terbesar.”

Partai-partai lain juga berpendapat demikian. Empat di antaranya, Partai Sosial Demokrat atau SPD yang berkuasa, Partai Hijau, di spektrum kiri-tengah, ditambah kedua oposisi konservatif CDU dan CSU, serta Partai Liberal Demokrat, FDP, kini telah mempresentasikan program politik. Hampir semua partai memberikan penekanan pada agenda pendapatan, ekonomi dan pekerjaan.

CDU kurangi pajak perusahaan

Partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, misalnya, merencanakan stimulus dengan mengurangi pajak penghasilan dan secara bertahap mengurangi pajak bagi perusahaan hingga 25 persen.

CDU berjanji bahwa dana pensiun tidak akan dipotong dan membuka peluang bekerja bagi warga di usia pensiun. Pembebasan pajak berlaku bagi penghasilan tambahan hingga 2.000 euro.

Gagasan calon kanselir CDU Friedrich Merz itu diperkirakan akan menelan biaya miliaran euro. Masalahnya adalah, program tersebut akan sulit dibiayai dengan anggaran saat ini. Padahal, CDU dan partai-partai konservatif atau liberal Jerman bersikukuh menolak utang tambahan untuk membiayai kebijakannya.

SPD ingin kendurkan rem utang demi investasi

Partai Sosial Demokrat dengan Kanselir Olaf Scholz sebaliknya bersikeras ingin mereformasi UUD demi mengendurkan larangan berutang. Pinjaman tambahan direncanakan akan membiayai peremajaan infrastruktur, atau stimulus investasi bagi perusahaan.

SPD antara lain ingin membiayai program politiknya dengan memberlakukan pajak kekayaan bagi individu dengan kekayaan di atas 100 juta Euro.

Dalam pidatonya di parlemen, Scholz pekan ini juga menegaskan ingin menambah upah minimum nasional.

“Pada kampanye pemilu lalu, saya menjanjikan upah minimum sebesar 12 euro per jam, dan saya sudah menepati janji itu. Sebabnya, sekarang saya memperjuangkan upah minimum 15 euro pada pemilu berikutnya.”

Emansipasi partai Hijau

Selama berkuasa, Partai Hijau acap dimusuhi karena kebijakan perlindungan iklim yang ambisius dan dianggap membebani warga.

Demi keluar dari stigma negatif, calon kanselir Robert Habeck mengedepankan masa jabatannya sebagai menteri ekonomi untuk menjaring suara. Diharapkan, Partai Hijau kini dilihat sebagai platform ekonomi yang serius dan bisa dipercaya.

Serupa SPD, Partai Hijau menyerukan kelonggaran utang demi membiayai transformasi dan dekarbonisasi.

Mereka juga menuntut “pajak miliarder,” seperti yang dikatakan Habeck dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Bild. Menurut perkiraan para ahli, saat ini terdapat 249 orang dengan status miliarder di Jerman:.

“Jika negara mengenakan pajak atas sebagian kecil kekayaan mereka, maka negara akan mendapat sekitar lima hingga enam miliar euro,” menurut perkiraan Habeck. Duit tersebut bisa digunakan untuk membantu sekolah-sekolah, sarannya.

FDP gagas perubahan paradigma ekonomi

Serupa Partai Hijau, FDP pun menggagas reformasi dana pensiun untuk menjamin pemasukan ketika tenaga kerja berkurang. Ketua Umum FDP Christian Lindner juga mendorong ide menginvestasikan sebagian dana pensiun di bursa saham untuk menambah keuntungan.

Lindner, antara lain, menyebut perbedaan ideologi sebagai sumber perpecahan koalisi pemerintah antara SPD, Partai Hijau dan FDP. Dengan menarik diri, partai demokrat liberal itu tidak lagi berkompromi dalam menyusun program politik.

Keringanan pajak, misalnya, dijanjikan bagi perusahaan, termasuk juga kompensasi harga energi yang tinggi. Selain itu, FDP berjanji akan merampingkan birokrasi, sebagai bagian dari penghematan anggaran belanja pegawai di kas negara.

Momok perang dan sikap anti-migrasi

Selain kelesuan ekonomi, kekhawatiran terhadap invasi Rusia di Ukraina dan isu migrasi diyakini juga akan berperan dalam pemilu. Kandidat kanselir CDU, Merz, mengaku tidak akan mengizinkan masuknya pengungsi Suriah setelah ambruknya rejim Bashar Assad. “Bagaimanapun, adalah hal yang benar untuk tidak menerima pengungsi lagi dari Suriah saat ini,” katanya di stasiun televisi ARD .

Dalam manifesto pemilunya, CDU mengusulkan pemeriksaan lebih ketat dan penolakan pengungsi di perbatasan. Seperti partai lainnya, CDU juga menyerukan deportasi yang lebih konsisten terhadap pencari suaka berstatus pelaku kriminal.

Pemilu Jerman juga menentukan bagi Ukraina. Kanselir Scholz selama ini bersikeras tidak akan menyuplai rudal jarak jauh, karena bisa mencapai sasaran di Rusia. Merz sebaliknya mendukung gagasan tersebut.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

(haf/haf)

18/12/2024 23:36
Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina?

TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas terlibat dalam Perang Gaza yang dimulai sejak 7 Oktober 2023, menambah daftar panjang konflik bersenjata dua entitas yang mendiami sebuah wilayah di Jazirah Arab.

Perang Gaza itu ditandai oleh serangan Banjir Al-Aqsa oleh faksi-faksi milisi Palestina di Jalur Gaza yang menyerbu ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Hamas menyatakan, serangan itu adalah akumulasi dari penindasan pendudukan Israel dan penistaan zionis terhadap situs-situs suci di tanah Palestina.

Serangan Banjir Al-Aqsa ini diklaim pihak Israel menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 253 orang Israel.

Israel membalas dengan serangan militer di Gaza yang menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza per 18 Desember 2024.

Hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang di daerah kantong itu telah mengungsi dari rumah mereka dan sebagian besar wilayahnya telah dihancurkan sepanjang 2024, menandai satu di antara aksi genosida dan pemusnahan etnis paling suram dalam sejarah peradaban.

“Perang Gaza adalah episode paling berdarah dalam konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun dan menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah,” tulis ulasan Reuters.

Personel Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan pembebasan Palestina, Hamas di Jalur Gaza. Hamas menyatakan tidak ada pertukaran sandera sebelum pasukan Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. (khaberni/HO)

Apa Asal Mula Konflik Israel-Palestina

Konflik tersebut terjadi karena benturan atas keinginan Israel untuk mendapatkan tanah air yang aman di wilayah yang telah lama dianggapnya sebagai Timur Tengah, dengan aspirasi Palestina yang belum terwujud untuk mendapatkan negara mereka sendiri.

Pada tahun 1947, ketika Palestina berada di bawah kekuasaan mandat Inggris, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana untuk membaginya menjadi negara-negara Arab dan Yahudi dan untuk pemerintahan internasional atas Yerusalem.

Para pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, di mana mereka mendapat sebanyak 56 persen tanah Palestina. Liga Arab menolak usulan tersebut.

Sosok Yahudi yang disebut-sebut sebagai ‘Bapak Pendiri Israel’, David Ben-Gurion, memproklamasikan negara Israel modern pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum berakhirnya kekuasaan Inggris yang dijadwalkan.

“Deklarasi negara Israel ini menjadi ruang membangun tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan dan mencari rumah nasional di tanah yang mereka kutip hubungannya sudah ada sejak jaman dahulu,” tulis Reuters.

Pada akhir tahun 1940-an, kekerasan meningkat antara orang Arab, yang mencakup sekitar dua pertiga populasi, dan orang Yahudi.

Sehari setelah Israel didirikan, pasukan dari lima negara Arab menyerang.

Dalam perang berikutnya, sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka, berakhir di Yordania, Lebanon, dan Suriah, serta di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Warga Palestina meratapi hal ini sebagai “Nakba”, atau malapetaka.

Israel membantah pernyataan bahwa mereka telah memaksa keluar warga Palestina.

Perjanjian gencatan senjata menghentikan pertempuran pada tahun 1949, tetapi tidak ada perdamaian resmi.

Keturunan warga Palestina yang tetap bertahan dalam perang kini berjumlah sekitar 20 persen dari populasi Israel.

Intifada atau gerakan perjuangan bersenjata di Palestina melawan agresor Israel. (fatehyouthgermany.blogspot.com)

Perang Apa Saja yang Terjadi Sejak Itu?

Pada tahun 1967, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir dan Suriah, yang memicu Perang Enam Hari.

Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur Arab dari Yordania, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, serta Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir.

Sensus Israel tahun 1967 menyebutkan populasi Gaza berjumlah 394.000, sedikitnya 60?ri mereka adalah pengungsi Palestina dan keturunan mereka.

Pada tahun 1973, Mesir dan Suriah menyerang posisi Israel di sepanjang Terusan Suez dan Dataran Tinggi Golan, yang memicu Perang Yom Kippur.

Israel berhasil memukul mundur kedua pasukan dalam waktu tiga minggu.

Israel menginvasi Lebanon pada tahun 1982 dan ribuan gerilyawan Organisasi Pembebasan Palestina di bawah pimpinan Yasser Arafat dievakuasi melalui laut setelah pengepungan selama 10 minggu.

Pasukan Israel ditarik keluar dari Lebanon pada tahun 2000.

Pada tahun 2005, Israel menarik para pemukim dan tentara dari Gaza.

Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006 dan menguasai penuh Gaza pada tahun 2007.

Pertempuran besar terjadi antara Israel dan militan Palestina di Gaza pada tahun 2006, 2008, 2012, 2014 dan 2021.

Pada tahun 2006, militan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran menangkap dua tentara Israel di wilayah perbatasan dan Israel melancarkan tindakan militer, yang memicu perang selama enam minggu.

Terdapat pula dua intifada atau pemberontakan Palestina dari tahun 1987 hingga 1993 dan tahun 2000 hingga 2005.

Pada intifada kedua, Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya melakukan bom bunuh diri di Israel, dan Israel melancarkan serangan tank dan serangan udara terhadap kota-kota Palestina.

Sejak saat itu, telah terjadi beberapa putaran permusuhan antara Israel dan Hamas, yang menolak mengakui Israel.

Sebaliknya, Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.

Hamas mengatakan bahwa aktivitas bersenjatanya merupakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, klaim yang belakangan diakui juga oleh negara-negara di PBB kalau Hamas adalah organisasi perjuangan Palestina.

Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri cadangan melakukan patroli di wilayah Gaza Utara yang tampak rata tanah. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan, IDF belum mampu membongkar kemampuan tempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas yang menjalankan taktik gerilya hit and run. (khaberni/HO)

Apa Saja Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencapai Perdamaian?

Pada tahun 1979, Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, yang mana Semenanjung Sinai dikembalikan ke kekuasaan Mesir.

Pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin PLO Arafat berjabat tangan pada Perjanjian Oslo yang menetapkan otonomi terbatas Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

Pada tahun 1994, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Yordania.

Namun, pertemuan puncak enam tahun kemudian yang dihadiri oleh Arafat, Perdana Menteri Israel Ehud Barak, dan Presiden AS Bill Clinton di Camp David gagal mengamankan kesepakatan damai final.

Pada tahun 2002, sebuah rencana Liga Arab yang diusulkan menawarkan Israel hubungan normal dengan semua negara Arab sebagai imbalan atas penarikan penuh dari wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah tahun 1967, pembentukan negara Palestina, dan “solusi yang adil” bagi para pengungsi Palestina.

Penyajian rencana tersebut dibayangi oleh Hamas, yang meledakkan sebuah hotel Israel yang penuh dengan korban Holocaust saat jamuan makan Paskah.

Upaya perdamaian lebih lanjut telah terhenti sejak 2014.

Di bawah Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020, Israel mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham untuk menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

Palestina berhenti berurusan dengan pemerintahan Amerika Serikat (AS) setelah Trump memutuskan hubungan dengan kebijakan AS dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Qatar dan Mesir telah bertindak sebagai mediator dalam perang terbaru, mengamankan gencatan senjata pada akhir tahun 2023 yang berlangsung selama tujuh hari, di mana beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas ditukar dengan tahanan yang ditahan oleh Israel, dan lebih banyak bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza.

Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang akan secara resmi memangku jabatan tersebut setelah Trump kembali menjabat, mengatakan pada awal Desember kalau “hari ini tidak akan indah” jika para sandera yang ditawan di Gaza tidak dibebaskan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada tanggal 20 Januari.

Di Mana Situasi Negosiasi Gencatan Senjata Saat Ini?

Pembicaraan selama berbulan-bulan mengenai gencatan senjata lebih lanjut di Gaza sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil , hanya berkisar pada isu yang sama.

Hal yang terpokok, Hamas mengatakan akan membebaskan sandera yang tersisa hanya sebagai bagian dari kesepakatan damai yang mengakhiri perang secara permanen.

Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan.

Masalah lain yang menghambat kesepakatan tersebut termasuk kontrol atas perbatasan antara Gaza dan Mesir, urutan langkah timbal balik dalam perjanjian apa pun, jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan bersama sandera Israel, dan kebebasan bergerak bagi warga Palestina di dalam Gaza.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengupayakan “kesepakatan besar” di Timur Tengah yang akan mencakup normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

Riyadh mengatakan hal ini akan memerlukan kemajuan menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, yang telah dikesampingkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Apa Saja Masalah Utama Israel-Palestina?

Terdapat sejumlah masalah utama antara Israel dan Palestina yaitu:

Solusi dua negara

Pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki (Israel)

Status Yerusalem

Perbatasan yang disepakati

Nasib Pengungsi Palestina

Solusi Dua Negara

Solusi dua nefara adalah wacana kesepakatan yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bersama Israel.

Netanyahu mengatakan Israel harus memiliki kendali keamanan atas semua wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.

Syarat Netanyahu ini justru akan menghalangi berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

Kelompok aktivis pemukim Yahudi mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari ketiga libur Paskah Yahudi di Yerusalem pada 25 April 2024. Aksi mereka dikawal ketat oleh polisi Israel. Mohammad Hamad / Anadolu (Mohammad Hamad / ANADOLU / Anadolu melalui AFP)

Pemukiman Israel

Sebagian besar negara menganggap pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel pada tahun 1967 sebagai ilegal.

Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.

Perluasan pemukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan antara Israel, Palestina, dan masyarakat internasional.

Kelompok Yahudi Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada perayaan hari Paskah Yahudi (Pesakh) kaum Yahudi Ekstremis Israel bersikeras untuk menggelar penyembelihan kurban di lokasi kuil ketiga yang mereka yakini ada di dalam kompleks masjid. (Wafa Agency)

Status Yerusalem

Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang meliputi situs-situs Kota Tua yang dikelilingi tembok yang dianggap suci oleh umat Muslim, Yahudi, dan Kristen, untuk menjadi ibu kota negara mereka.

Israel mengatakan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kotanya yang “tak terpisahkan dan abadi”.

Klaim Israel atas bagian timur Yerusalem tidak diakui secara internasional.

Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tanpa menyebutkan sejauh mana yurisdiksinya di kota yang disengketakan itu, dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana pada tahun 2018.

Nasib Pengungsi Palestina

Saat ini sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina – sebagian besar keturunan mereka yang melarikan diri pada tahun 1948 – tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan di Gaza.

Sekitar setengah dari pengungsi yang terdaftar masih tidak memiliki kewarganegaraan, menurut kementerian luar negeri Palestina, banyak yang tinggal di kamp-kamp yang padat.

Palestina telah lama menuntut agar para pengungsi dan jutaan keturunan mereka diizinkan untuk kembali.

Israel mengatakan bahwa setiap pemukiman kembali pengungsi Palestina harus dilakukan di luar perbatasannya.

(oln/rtrs/*)

18/12/2024 22:36
Media Israel: IDF Sebut Kemampuan Militer Hamas Pulih, Sukses Rekrut Ribuan Petempur Baru – Halaman all

Media Israel: IDF Sebut Kemampuan Militer Hamas Pulih, Sukses Rekrut Ribuan Petempur Baru

TRIBUNNEWS.COM – Situs web Israel, Walla, mengutip sumber militer Israel (IDF) melaporkan kalau Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas dalam beberapa bulan terakhir berhasil merekrut ribuan petempur baru di Jalur Gaza.

Sumber-sumber Israel mengatakan kalau para petempur baru Hamas menerima pelatihan dari para pemimpin baru yang menyesuaikan mereka dengan pola pertempuran tentara Israel.

“Mereka (rekrutan baru Hamas) bertempur dengan para pemimpin militer (Hamas) yang tidak berhasil dibunuh oleh Israel,” kata laporan itu, dikutip Khaberni, Rabu (18/12/2024).

Adaptasi Cara Perlawanan

Situs Israel tersebut, mengutip sumber militer IDF, juga menambahkan kalau dalam beberapa bulan terakhir, pejuang Hamas telah menjalani pelatihan dan membangun garis pertahanan melawan tentara Israel.

Sumber tersebut melanjutkan, para pemimpin Hamas terus beroperasi dengan cara yang tidak konvensional melawan pasukan tentara pendudukan Israel di Gaza.

“Sumber IDF menekankan bahwa Hamas telah menyesuaikan diri di beberapa wilayah di Jalur Gaza selatan dengan kondisi pertempuran melawan pasukan pendudukan Israel,” kata laporan tersebut.

Juni lalu, koresponden militer Radio Angkatan Darat Israel Doron Kadosh menggunggah cuitan di platform X, di mana ia membahas seputar rehabilitasi kekuatan gerakan Hamas.

Kadosh menyebut, Hamas bisa memulihan kekuatannya di tingkat militer, dan juga pada tingkat “memulihkan kendali atas lembaga eksekutif” pemerintah di Gaza.

Personel Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas, dalam sebuah parade militer di Jalur Gaza.

Kemampuan Militer Hamas Pulih

Kadosh menjelaskan – dengan mengutip sumber keamanan senior Israel – bahwa IDF mengakui upaya yang dilakukan gerakan Hamas untuk merekrut dan melatih anggota baru di sayap militernya.

Regenerasi petempur Hamas ini untuk menggantikan mereka yang terbunuh atau terluka dalam perang.

Koresponden militer tersebut mengutip seorang anggota terkemuka dari lembaga keamanan Israel yang mengatakan, “Semua sistem militer Hamas sedang pulih dan berusaha merehabilitasi diri mereka sendiri di seluruh Jalur Gaza.”

Adapun pengeboman Israel terus berlanjut di berbagai wilayah Jalur Gaza, bertepatan dengan berlanjutnya pengeboman dan peledakan rumah-rumah serta lingkungan pemukiman.

Seiring itu, perlawanan dari faksi-faksi milisi pembebasan Palestina juga meningkat di berbagai wilayah dari Gaza Utara seperti di Jabalia hingga Rafah di Gaza Selatan

Dengan dukungan mutlak Amerika, sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang menyebabkan lebih dari 152.000 orang Palestina menjadi martir dan terluka, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita, dan lebih dari 11.000 orang hilang, di tengah kehancuran besar-besaran dan kelaparan yang menewaskan puluhan orang. anak-anak dan orang lanjut usia, dalam salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Gencatan Senjata, Hamas Minta Israel Tak Minta Syarat Baru

Hamas menyebut perundingan gencatan senjata yang sedang berlangsung di Qatar sebagai langkah yang serius dan positif.

Hamas pun menambahkan bahwa pertukaran tawanan dengan tahanan dapat dicapai jika Israel berhenti mengajukan persyaratan baru.

Pernyataan itu diumumkan dalam pernyataan yang dirilis pada hari Selasa (17/12/2024), sehari setelah delegasi Israel tiba di Doha, Qatar untuk bertemu dengan para mediator, mengutip PressTV.

Qatar, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, telah terlibat dalam negosiasi di balik layar selama berbulan-bulan untuk gencatan senjata Gaza dan pembebasan tawanan Israel.

Namun, selain jeda pertempuran selama satu minggu akhir tahun lalu, negosiasi berturut-turut masih juga gagal menghentikan perang.

Pada hari Senin (16/12/2024), menteri urusan militer Israel, Israel Katz, mengindikasikan bahwa negosiator Israel belum pernah sedekat ini dengan kesepakatan untuk pembebasan tawanan di Gaza sejak gencatan senjata November 2023.

Seorang pejabat senior Hamas yang berkantor di Doha juga menyatakan pada hari Senin bahwa negosiasi untuk mencapai kesepakatan “lebih dekat dari sebelumnya”.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berbicara tentang operasi Israel di Suriah, menyusul pembicaraan telepon dengan Presiden terpilih AS Donald Trump, 15 Desember 2024. (Screenshot/GPO)

Tetapi pejabat tersebut memperingatkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih bisa mengganggu kesepakatan seperti yang telah dilakukannya sebelumnya.

Diperkirakan lebih dari seratus tawanan Israel masih berada di Gaza.

Hamas mengatakan bahwa mereka hanya akan membebaskan tawanan tersebut jika Israel sepenuhnya menghentikan agresinya terhadap Gaza dan setuju untuk membebaskan ratusan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara rezim tersebut.

Netanyahu Dikabarkan Tidak Menghadiri Perundingan Gencatan Senjata di Kairo

Sebelumnya, Reuters mengabarkan bahwa PM Israel Benjamin Netanyahu berangkat menuju Kairo untuk perundingan gencatan senjata.

Namun kantor Netanyahu membantah hal tersebut.

Mengutip Sky News, juru bicaranya mengirim pesan kepada wartawan yang berisi:

“Perdana menteri tidak berada di Kairo.”

Netanyahu justru mengunjungi Gunung Hermon di sisi perbatasan Suriah, Selasa (17/12/2024).

Selama di sana, Netanyahu mengatakan pasukan Israel akan menduduki zona penyangga di dalam wilayah Suriah tersebut untuk waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Sementara itu, jumlah korban tewas di Gaza dalam perang Israel-Hamas telah melampaui 45.000 orang minggu ini, menurut pejabat Palestina.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News bahwa AS yakin kedua belah pihak semakin dekat dengan gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu.

“Kami yakin – dan Israel telah mengatakan ini – bahwa kami semakin dekat, dan tidak diragukan lagi, kami yakin akan hal itu, tetapi kami juga berhati-hati dalam optimisme kami,” ujar Kirby.

(oln/khbrn/*)

18/12/2024 22:04
Akademisi: Waspadai politik praktis di balik ajakan berjihad ke Suriah

Hal yang perlu dicermati dari konflik di dalam negeri Suriah sendiri itu melibatkan berbagai macam kepentingan dengan narasinya masing-masing

Jakarta (ANTARA) – Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai agar tidak terseret politik praktis di balik ajakan berjihad ke Suriah.

Ia mengatakan saat ini ajakan dan seruan untuk berjihad meninggalkan Ibu Pertiwi dan berangkat ke Negeri Syam mulai bermunculan di media sosial, yang dihembuskan oleh berbagai pihak tak bertanggung jawab.

“Hal yang diserukan di media sosial itu jihad yang seperti apa? Siapa yang kita perangi di sana, lalu apakah dengan memerangi pihak tertentu di sana, bisa kita klaim sebagai kegiatan berjihad? Menurut saya jelas tidak,” ujar Syauqillah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Syauqillah menilai jatuhnya rezim Bashar Al-Assad di Suriah menimbulkan gema yang dampaknya sampai ke Tanah Air. Pasalnya, kata dia, proses perebutan kekuasaan melibatkan berbagai kelompok teror yang mengatasnamakan agama.

Menurut Syauqillah, yang saat ini terjadi di Suriah merupakan benturan dari berbagai faksi dengan kepentingannya masing-masing. Karena itu, ia ingin agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menyikapi fenomena maraknya ajakan untuk berjihad ke luar negeri.

Dia pun berpendapat berbagai ajakan yang menggunakan banyak jargon agama dan mampu menarik semangat orang awam untuk ikut berangkat sebenarnya hanya merugikan mereka yang terbujuk dan telah sampai di sana.

“Masyarakat Indonesia perlu kritis, karena hal yang sama juga telah terjadi dulu ketika Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menyerukan banyak negara untuk bergabung dengan mereka,” tuturnya.

Kala itu, sambung dia, banyak warga negara Indonesia yang terlanjur pergi ke sana dan selang beberapa lama kemudian terpaksa kembali karena yang dijumpai tidak sesuai dengan janji manis ISIS ketika mereka masih di Tanah Air.

Dengan demikian, ia menilai keberangkatan banyak warga negara Indonesia ke Suriah hanya akan menimbulkan masalah baru karena pada akhirnya, mereka yang terlanjur pergi akan meminta pemerintah Indonesia untuk dipulangkan kembali.

Pada akhirnya, Syauqillah menegaskan hal tersebut bukan soal yang baik melawan yang jahat, namun beradunya kepentingan berbagai faksi yang ingin menguasai Suriah dengan mobilisasi simbol-simbol keagamaan.

“Hal yang perlu dicermati dari konflik di dalam negeri Suriah sendiri itu melibatkan berbagai macam kepentingan dengan narasinya masing-masing,” ungkap Syauqillah menambahkan.

Sebagai warga negara Indonesia, dirinya berharap masyarakat tidak terlibat dalam dinamika internal konflik di negara lain, walaupun pihak-pihak yang berkonflik di Suriah ingin melibatkan warga negara lain seperti ISIS di masa lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

18/12/2024 21:51
Eropa: Langka Tenaga Kerja, Warga Suriah Malah Dituntut Pulang? – Halaman all

Setelah ambruknya rezim Bashar Assad di Suriah pada 8 Desember silam, pemerintah Jerman bergerak cepat menangguhkan semua permohonan suaka dari pengungsi Suriah yang masuk.

Hanya 36 jam setelah pemberontak Suriah membebaskan Damaskus, lebih dari 47.000 permohonan suaka dari warga Suriah ditunda untuk waktu yang tidak terbatas. Dalam beberapa jam setelahnya, Prancis, Inggris, Italia, dan beberapa negara Uni Eropa lainnya mengikuti langkah Jerman.

Keputusan tersebut meningkatkan kegugupan di antara lebih dari 1,5 juta warga Suriah yang telah menetap di Eropa sejak perang saudara dimulai pada tahun 2011.

Isyarat paling mengkhawatirkan datang dalam dari Menteri Dalam Negeri Austria Gerhard Karner, yang menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan program “pemulangan dan deportasi yang tertib ke Suriah.” Sejumlah politisi Jerman telah membuat seruan serupa jelang pemilihan umum dini.

Pemerintahan negara Uni Eropa berkesan memanfaatkan momen penggulingan Assad untuk menjawab keresahan pemilih di masing-masing negara terhadap tingginya angka migrasi.

Bahkan sebelum jeda diumumkan, lebih dari 108.000 kasus suaka dari warga Suriah masih tertunda di seluruh negara Uni Eropa pada akhir Oktober, menurut Badan Suaka Uni Eropa, EUAA.

Keputusan cepat itu terlihat kontras dengan pembukaan perbatasan di tengah puncak krisis migran Eropa 2015/16. Saat itu, warga Jerman menyambut pengungsi Suriah di stasiun kereta api dengan botol air dan makanan.

Tidak ada perbaikan cepat untuk Suriah

Perkembangan di Eropa dinilai meresahkan, mengingat kekacauan yang masih berlangsung di Suriah. Saat ini, kelompok pemberontak terbesar, Hay’at Tahrir al-Sham, HTS, masih berkutat membentuk pemerintahan sementara.

Tuntutan pemulangan warga Suriah di Eropa dinilai kontraproduktif, karena besarnya kebutuhan tenaga kerja dan tingginya tingkat pendidikan pengungsi Suriah.

Anastasia Karatzas, seorang analis kebijakan di lembaga pemikir European Policy Center, EPC, di Brussels, mencatat bahwa Uni Eropa baru-baru ini meningkatkan upaya untuk mengembalikan lebih banyak pengungsi ke Suriah sebelum Assad digulingkan.

“Ada kebutuhan mendesak di seluruh UE untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, tetapi juga untuk mengatasi eksploitasi tenaga kerja, terutama pekerja migran ilegal. Namun, kini ada risiko bahwa memprioritaskan pemulangan pengungsi dapat mengaburkan prioritas lainnya,” kata Karatzas kepada DW.

Integrasi warga Suriah ‘lebih baik dari yang diharapkan’

Mengintegrasikan sejumlah besar pencari suaka (terdapat 972.000 pengugsi Suriah di Jerman), dalam waktu yang singkat merupakan tantangan bagi penduduk dan pemerintah. Namun, Philipp Jaschke, seorang peneliti pasar tenaga kerja di Institut Penelitian Ketenagakerjaan , IAB, di Nuremberg, menganggap integrasi di Jerman „berlangsung jauh lebih baik dari yang diharapkan.”

“Para pengungsi meninggalkan Suriah secara tiba-tiba. Banyak dari mereka mengalami pengalaman traumatis saat melarikan diri. Ketika mereka tiba, mereka sebagian besar tidak siap untuk pasar tenaga kerja Jerman, dan ada banyak hambatan institusional,” kata Jaschke kepada DW.

Rintangan tersebut termasuk penundaan yang lama untuk keputusan suaka, belajar bahasa Jerman, menyelesaikan studi, dan memperoleh kualifikasi yang diakui sebelum memasuki dunia kerja, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, prospek pekerjaan para pengungsi sering kali terbatas pada posisi yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi.

Survei IAB menunjukkan bahwa di negara asal, lebih dari 90% warga Suriah bekerja di bidang pekerjaan yang memerlukan pelatihan kejuruan atau gelar universitas di Jerman. Ketika mereka tiba di Jerman, sekitar sepertiganya awalnya bekerja di pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah. Enam tahun kemudian, seperempat dari mereka masih bekerja di posisi tersebut.

Berbagai alasan tingginya pengangguran

Hingga September 2024, sekitar 287.000 warga Suriah bekerja di Jerman, menurut laporan IAB yang diterbitkan pada 13 Desember lalu. Tingkat pekerjaan rata-rata mereka telah menurun karena banyak dari mereka yang baru tiba dan masih dalam tahap awal proses integrasi.

Namun, semakin lama pengungsi tinggal di Jerman, semakin besar kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. IAB menemukan bahwa sekitar 61% pengungsi Suriah membutuhkan tujuh tahun sebelum bisa bekerja.

Meskipun tingkat pengangguran resmi warga Suriah sebesar 37% jauh lebih tinggi daripada tingkat pengangguran nasional Jerman sebesar 5,9% pada bulan November, faktor budaya dan faktor lainnya telah memainkan peran yang signifikan. Lebih banyak perempuan Suriah daripada laki-laki yang tidak bekerja. Banyak yang memegang peran keluarga tradisional di negara asal dan memiliki kemungkinan lebih rendah untuk memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Mereka juga lebih mungkin menjadi ibu bagi anak-anak kecil.

Karatzas dari EPC mengatakan, diskriminasi dan “kesulitan terus-menerus dalam pengakuan keterampilan dan kualifikasi” adalah isu lainnya, merujuk pada Eropa secara keseluruhan.

Warga Suriah isi kesenjangan di pasar tenaga kerja

Di Jerman, hampir 30% pengungsi perempuan bekerja di sektor layanan sosial dan budaya, termasuk pendidikan dan pengasuhan anak. Satu dari 10 bekerja di sektor ritel. Lebih dari seperlima pengungsi laki-laki bekerja di bidang logistik atau manufaktur. Warga Suriah juga memiliki peran penting di sektor perhotelan, perawatan kesehatan, dan konstruksi, menurut IAB.

“Sektor-sektor ini mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah,” kata Jaschke, dengan permintaan pekerja yang tinggi dan pasokan tenaga kerja yang relatif rendah. “Jadi, Jerman akan benar-benar rugi jika orang-orang ini pergi.”

Mengenai pertanyaan tentang berapa banyak yang sekarang ingin kembali, survei yang dipimpin IAB baru-baru ini menemukan bahwa lebih dari 90% pengungsi kelahiran Suriah yang memasuki Jerman antara tahun 2013 dan 2019 menyatakan, mereka ingin tinggal secara permanen di Jerman. Namun, hal itu dapat berubah sebagai akibat dari perkembangan terbaru di Suriah.

“Hampir 40% telah tinggal di sini sejak 2015 atau lebih lama. Mereka mencari nafkah di sini, membangun jaringan sosial, banyak yang membawa keluarga mereka, jadi kemungkinan besar banyak yang akan tinggal,” kata Jaschke kepada DW.

Terlalu dini untuk bicarakan repatriasi?

Mereka yang belum berintegrasi ke Eropa atau gagal mendapatkan pekerjaan, mungkin terdorong untuk pulang. Banyak lagi yang mungkin ingin membantu membangun kembali ekonomi Suriah dari perang saudara yang berlangsung hampir 14 tahun. Anggota parlemen konservatif Jerman Jens Spahn mengusulkan baru-baru ini, mereka harus ditawari dukungan untuk pulang dan berbicara tentang bonus relokasi sebesar €1.000 per orang, dan diangkut dengan pesawat sewaan pemerintah.

Namun begitu, Frank Werneke memperingatkan terhadap upaya repatriasi skala besar. Ketua serikat pekerja jasa Jerman Verdi, itu berharap negara-negara UE akan “menanggapi situasi ini dengan kepala dingin.” Dalam wawancara dengan kantor berita Jerman DPA, Werneke mengatakan, penting bagi pemerintah transisi Suriah untuk terlebih dahulu menyusun “kondisi yang paling demokratis sebisa mungkin,” dengan mempertimbangkan kebutuhan banyak kelompok etnis dan agama di negara itu.

Di tingkat Eropa, Karatzas khawatir bahwa sentimen anti-migran dapat memicu reaksi spontan dari banyak negara Uni Eropa dan memperingatkan mereka agar tidak membuat keputusan yang tergesa-gesa.

“Kebijakan perlu dibuat untuk memastikan pemulangan dilakukan dengan cara yang dikelola dengan baik, berdasarkan bukti dan data tentang kontribusi para pengungsi terhadap pasar tenaga kerja.”

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

18/12/2024 21:47
Kesaksian Penggalian Kuburan Massal di Dekat Damaskus, Ratusan Ribu Orang Diyakini Terkubur – Halaman all

Kesaksian Penggalian Kuburan Massal di Dekat Damaskus, Ratusan Ribu Orang Diyakini Terkubur

TRIBUNNEWS.COM – Apa yang dikhawatirkan saat rezim Bashar al-Assad di Suriah jatuh mulai menjadi kenyataan.

Kuburan-kuburan massal diduga korban pembantaian mulai muncul di dekat Damaskus setelah jatuhnya rezim Suriah tersebut.

Nada Homsi, reporter The National, ikut menyaksikan penggalian kuburan-kuburan tersebut saat kru pertahanan sipil dan LSM lapangan memulai penggalian di area yang diyakini menyimpan sisa-sisa ratusan ribu orang.

“Pada hari Selasa, kami melihat kru pertahanan sipil menarik sisa-sisa tujuh jenazah dari tanah yang sebelumnya merupakan zona aman di kota Adra di pedesaan Damaskus. Seperti penemuan di lokasi kuburan lainnya, sisa-sisa jenazah ditemukan di tas kanvas yang biasanya digunakan untuk menyimpan makanan kering seperti tepung dan kacang lentil. Enam dari tujuh set sisa jenazah yang ditemukan diidentifikasi dengan nama dan nomor yang sesuai,” tulis laporan tersebut dikutip Rabu (18/12/2024).

Laporan itu menyatakan, beberapa jam sebelum penggalian itu, Mouaz Moustafa, yang memimpin Satuan Tugas Darurat Suriah yang berpusat di Washington, mengatakan kepada Reuters kalau lokasi di Al Qutayfah, 40 km di utara ibu kota Suriah, adalah satu dari lima kuburan massal yang telah diidentifikasi selama bertahun-tahun.

“Seratus ribu adalah perkiraan paling konservatif” dari jumlah jenazah yang dikubur di lokasi tersebut, kata Moustafa.

Ratusan ribu warga Suriah diperkirakan telah tewas sejak 2011, ketika pasukan yang setia kepada diktator terguling Bashar Al Assad mengubah protes terhadap pemerintahannya menjadi perang saudara skala penuh.

Sekitar 150.000 orang masih belum diketahui keberadaannya akibat perang saudara tersebut, menurut Komisi Internasional untuk Orang Hilang (ICMP).

Pencarian massal terhadap orang-orang hilang dimulai setelah Bashar al Assad digulingkan dari kekuasaan lebih dari seminggu yang lalu.

“Dengan adanya pergantian pemerintahan, banyak warga Suriah yang berusaha keras untuk mencari tahu apa yang terjadi pada orang-orang terkasih yang ditahan oleh pasukan keamanan Suriah dan dikurung di penjara-penjara rezim yang terkenal kejam,” kata Nada dalam laporannya itu.

Anggota White Helmets mengangkat tas berisi jenazah manusia dari kuburan massal di Damaskus.

Tantangan Besar Temukan Ribuan Jenazah

Namun, tantangan logistiknya sangat besar.

Hanya 100 dari 3.000 kru Pertahanan Sipil White Helmets yang beroperasi di lapangan di Damaskus, dan hanya 10 dari mereka yang dapat menanggapi laporan jenazah di lokasi kuburan massal untuk saat ini.

Sebanyak 90 kru yang tersisa tengah melakukan respons darurat.

Mereka masih menemukan mayat di penjara, kantor keamanan, dan rumah sakit militer.

“Ini adalah respons yang sangat cepat karena kami bermarkas di Suriah utara. Namun, kini kami [harus] merestrukturisasi diri untuk merespons di Aleppo, Hama, Homs, Damaskus, dan wilayah lain,” kata Abdelrahman Al Mawwas, manajer pengumpulan dan pengarsipan bukti White Helmets, kepada The National di Adra.

“Kami telah menanggapi (laporan) 508 mayat tak dikenal,” yang ditemukan di pusat penahanan dan rumah sakit militer rezim Suriah yang terkenal kejam,” tambahnya.

Di salah satu penjara paling terkenal di rezim Assad, penjara Sednaya, yang juga dikenal sebagai “rumah pemotongan manusia”, sekitar 4.300 tahanan dilaporkan dibebaskan setelah pejuang pemberontak menguasai wilayah tersebut, menurut dokumentasi dari Pertahanan Sipil Suriah.

Penjara Sednaya yang terletak 30 kilometer dari ibu kota Suriah, Damaskus. (Anadolu Agency)

Menjaga Barang Bukti

Para ahli telah memperingatkan perlunya melindungi bukti dan melestarikan tempat kejadian perkara, termasuk kuburan massal, untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.

Pada Senin, Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah mendesak pemerintah sementara Suriah untuk melindungi berkas penangkapan dan penahanan di tempat ditemukannya berkas tersebut, guna memastikan bahwa berkas tersebut tetap utuh untuk proses peradilan di masa mendatang.

Wilayah di Adra tempat mayat-mayat ditemukan pada hari Selasa dulunya adalah zona militer dan warga sipil tidak diizinkan untuk pergi ke sana.

Seorang warga kota, Khaled Saleh Al Hamad, mengatakan bahwa pasukan keamanan sebelumnya akan menembaki siapa pun yang mendekati area keamanan tersebut.

“The National menemukan bukti adanya jenazah lain yang dikubur di lokasi Adra tak lama setelah petugas pertahanan sipil pergi, dengan bau yang menyengat tercium dari kuburan yang ditutupi oleh balok semen persegi,” kata laporan itu.

Mawwas memperkirakan bahwa petugas pencarian kemungkinan akan menggali kuburan massal dan menemukan jenazah selama bertahun-tahun mendatang, tetapi mengingat kapasitas mereka saat ini setelah penggulingan tiba-tiba rezim Suriah, membuat kemajuan yang signifikan akan menjadi tantangan besar.

“Sangat sulit untuk memindahkan kendaraan dan personel [dari satu tempat ke tempat lain], jadi kami berusaha melakukan yang terbaik,” katanya. Ia meminta organisasi internasional untuk memberikan dukungan saat mereka memulai pekerjaan penggalian kuburan massal.

“Kami belum menerima tawaran bantuan apa pun [saat ini],” imbuhnya. “Seperti yang Anda lihat, sudah lebih dari 10 hari [sejak jatuhnya rezim Assad] dan jurnalis seperti Anda dapat datang dan bekerja di sini. Saya tidak tahu apa yang ditunggu oleh organisasi internasional,” katanya.

(oln/thentnl/*)

18/12/2024 20:06