Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Pemimpin HTS Serukan Pencabutan Sanksi untuk Pemulihan Suriah – Halaman all

    Pemimpin HTS Serukan Pencabutan Sanksi untuk Pemulihan Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Jolani, menghadiri pertemuan bersejarah dengan delegasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh Barbara Leaf di ibu kota Suriah, Damaskus.

    Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, al-Jolani menyerukan pencabutan sanksi yang dijatuhkan terhadap Suriah serta meminta dukungan AS untuk proses pemulihan negara yang dilanda perang.

    Al-Jolani menekankan bahwa rakyat Suriah saat ini menjaga jarak dari semua pihak di kawasan dan menilai bahwa pemulihan adalah hal terpenting bagi mereka setelah bertahun-tahun mengalami konflik.

    “Rakyat Suriah telah berjuang untuk mengatasi rezim Bashar Al-Assad dan melindungi wilayah dari kekacauan serta intervensi asing,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan perlunya era baru Suriah yang bebas dari perang dan pertikaian, serta mendesak agar rezim sebelumnya yang dianggap sebagai penjahat perang diadili.

    “Rezim Assad harus bertanggung jawab atas perang saudara selama 14 tahun ini dan kehancuran yang dialami oleh warga Suriah,” tambah al-Jolani.

    Dalam pertemuan tersebut, delegasi AS memberikan ucapan selamat kepada Suriah atas keberhasilan mereka dalam menggulingkan rezim Assad.

    Barbara Leaf menegaskan bahwa AS akan terus mendukung rakyat Suriah dan pemerintahan baru.

    “Dukungan penuh terhadap Suriah akan membantu negara ini mencapai stabilitas yang kuat dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Leaf juga memuji langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan baru Suriah, termasuk pembebasan para tahanan dan upaya untuk menemukan jurnalis AS yang hilang, Austin Tice.

    Ia menilai pembentukan Kementerian Pertahanan Suriah dan Tentara Suriah Bersatu sebagai langkah yang tepat dan efektif.

    Pertemuan ini menjadi penting karena merupakan interaksi pertama antara pemimpin HTS dan delegasi AS setelah jatuhnya rezim Bashar Al-Assad.

    Oposisi Suriah berhasil merebut kendali pemerintahan pada 8 Desember 2024, setelah serangan kilat yang berlangsung kurang dari dua minggu.

    Bashar Al-Assad yang telah memimpin Suriah selama 25 tahun melarikan diri ke Rusia setelah penggulingan tersebut.

    Abu Mohammad al-Jolani kemudian membentuk pemerintahan sementara yang berlaku selama tiga bulan, dengan fokus pada pencapaian perdamaian regional dan kemitraan strategis dengan negara-negara tetangga.

    Dengan situasi yang terus berkembang di Suriah, pertemuan ini menandai langkah penting menuju pemulihan dan stabilitas negara yang telah lama dilanda konflik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 16 FTF Jebolan Sasana JI Gabung Kelompok HTS, Ikut Gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    16 FTF Jebolan Sasana JI Gabung Kelompok HTS, Ikut Gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    loading…

    Mantan JI, Arif Siswanto menyampaikan keterangan di sela kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi Pembubaran JI dan Ikrar Setia eks-Anggota JI kepada NKRI di Solo, Sabtu (21/12/2024) sore. FOTO/EKA SETIAWAN

    SOLO – Detasemen Khusus ( Densus) 88 /Antiteror Polri mengapresiasi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang masih berkomitmen membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu komitmen ditunjukkan dengan melaporkan dan mempertemukan Daftar Pencarian Orang (DPO) mantan JI sebanyak 16 orang dan 26 orang Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang saat ini berada di Suriah dan Filipina.

    FTF yang berada di Suriah adalah bekas didikan Sasana JI di Jateng dan saat ini turut bergabung kelompok milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok ini menguasai Damaskus Ibu Kota Suriah pasca-menggulingkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Ashaad.

    “Sebanyak 26 FTF itu (terinci) 16 orang di Suriah dan 10 di Filipina, yang direncanakan akan dipulangkan ke Indonesia,” kata Kepala Densus 88/AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo saat kegiatan ‘Sosialisasi dan Deklarasi Pembubaran JI dan Ikrar Setia eks-Anggota JI kepada NKRI’ di Solo, Sabtu (21/12/2024) sore.

    Langkah para mantan JI itu, sebut Irjen Sentot, sebagai salah satu komitmen nyata untuk kembali ke NKRI. Komitmen ini, sebutnya, terlihat jelas mereka patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. “Mereka melaporkan dan mempertemukan 16 DPO mantan JI, yang sudah lama kita lakukan pencarian,” kata mantan Wakadensus 88/AT Polri itu.

    Kadensus menyebut setidaknya ada fakta-fakta lain yang dianggap menjadi keseriusan JI untuk kembali ke NKRI. Selain melaporkan 16 DPO dan 26 FTF itu, juga dilihat dari JI tidak dibubarkan pemerintah atau pihak kepolisian melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan yang tanpa tekanan atau paksaan, melainkan dari kajian mendalam dan refleksi panjang yang dilakukan para tokohnya.

    Kemudian soal kajian keilmuan, di mana para tokoh eks JI sampai pada simpulan bahwa kelompok JI akan lebih bermanfaat bagi umat Islam ketika mereka ikut ke jamaah-jamaah Islam yang moderat dan eksis di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka, sebut Sentot, juga melakukan refleksi perjalanan.

    “Menunjukan bahwa kematian dan penangkapan banyak anggota JI adalah tanda bahwa perjuangan mereka tidak berada di jalan yang benar. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mengubah haluan mereka,” katanya.

    Selain itu, parameter selanjutnya adalah JI membuka akses penuh kepada 96 pondok pesantren (ponpes) yang terafiliasi ideologi JI untuk dievaluasi struktur dan kurikulumnya oleh pemerintah. Irjen Sentot mengatakan itu sebagai langkah sangat penting sebab institusi pendidikan sangat strategis untuk membentuk cara pandang generasi muda.

  • Qatar Buka Lagi Kantor Kedutaan Besar di Suriah

    Qatar Buka Lagi Kantor Kedutaan Besar di Suriah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Qatar memutuskan kembali membuka kantor kedutaan besar mereka di Damaskus, Suriah, Sabtu (21/12). Sebelumnya Kedubes Qatar di Suriah tutup selama 13 tahun.

    Pembukaan Kedubes Qatar ini menyusul jatuhnya Presiden Basar al-Assad pada awal Desember ini. Dikutip dari AFP, Minggu (22/12), Qatar berusaha mendekatkan diri dengan pemerintahan baru Suriah.

    Menurut laporan AFP, bendera Qatar sudah terlihat berkibar di kantor kedutaan. Qatar jadi negara kedua setelah Turki yang kembali membuka kedutaan besar mereka di Suriah.

    Beberapa hari sebelum membuka kembali kedutaan besar mereka, pemerintah Qatar telah mengirim delegasi diplomatik ke Damaskus.

    Perwakilan itu bertemu dengan pemerintah transisi. Misi tersebut menyatakan “komitmen penuh Doha untuk mendukung rakyat Suriah”, kata seorang diplomat Qatar kepada AFP.

    Selain itu, negara-negara Uni Eropa juga telah menyatakan bakal membuka lagi misi diplomatik mereka dengan Suriah. Sejauh ini, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat (AS) telah mengirim delegasi negara masing-masing ke Damaskus setelah rezim al-Assad runtuh.

    Bahkan, bendera Prancis terlihat berkibar di atas kedutaan Paris di Damaskus pada Selasa (17/12). Namun, Prancis menegaskan misi diplomatik mereka tak akan terbuka jika kriteria keamanan tidak terpenuhi.

    Sementara itu, AS pada Jumat (19/12) membatalkan hadiah 10 juta Dolar AS bagi siapapun yang bisa menangkap Ahmed al-Sharaa, pemimpin baru Suriah.

    Sharaa merupakan kepala kelompok pemberontak Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mempelopori penggulingan Assad. HTS berakar pada Al-Qaeda, tetapi telah berupaya tampil lebih moderat.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Anwar Ibrahim Dukung Ucapan Prabowo Soal Persatuan Negara Muslim di KTT D-8

    Anwar Ibrahim Dukung Ucapan Prabowo Soal Persatuan Negara Muslim di KTT D-8

    Kuala Lumpur –

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim saat berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) Mesir. Pernyataan Prabowo ini mendapat dukungan dari Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim.

    “Saya sampaikan dukungan penuh terhadap ucapan sahabat karib saya, Presiden Prabowo Subianto semasa Sidang Kemuncak D-8 baru-baru ini di Kaherah, Mesir,” tulis Anwar Ibrahim melalui akun X miliknya, Minggu (22/12/2024).

    Anwar Ibrahim menegaskan bahwa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo merupakan kebenaran pahit. Dia menilai pernyataan prabowo perlu dipikirkan secara bijaksana terkait dengan hak kemerdekaan Palestina.

    “Presiden Prabowo telah menyampaikan kebenaran yang pahit namun penting untuk didepani dengan baik dan bijaksana terutamanya berkaitan hak kenegaraan Palestin yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

    Dia mendukung Prabowo sebagai pimpinan untuk D-8. Malaysia menanti kerjasama dengan Indonesia.

    “Justeru, Malaysia dengan tuntas dan tegas mendukung kepengerusian (jabatan pimpinan) Bapak untuk D-8 pada tahun 2025. Saya menantikan kerjasama erat dengan Indonesia untuk memastikan ia menjadi organisasi yang lebih dinamik dan terangkum. Sebagai negara serumpun, Malaysia akan bersama dalam lipatan sejarah ini bagi mengangkat suara rakyat negara-negara membangun,” ujarnya.

    Pernyataan Prabowo Soal Konflik Negara Muslim

    Sebelumnya, Prabowo berbicara di KTT Ke-11 D-8. Prabowo menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

    “Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?” ucap Prabowo dalam pidatonya pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, sebagaimana dikutip dari siaran pers Setpres, Jumat (20/12/2024).

    Prabowo mengatakan sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

    “Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerja sama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah,” tegasnya.

    Prabowo juga mengkritik strategi devide et impera yang masih melemahkan solidaritas negara-negara Muslim. Dia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

    “Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita,” katanya.

    Prabowo menilai dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Prabowo pun berang karena isu hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.

    “Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri,” ucap Ketum Partai Gerindra itu.

    Prabowo kembali menyerukan persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.

    “Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama,” pungkasnya.

    Lihat juga video: Prabowo di KTT D8: Bagaimana Kita Dukung Palestina Jika Terus Bertengkar?

    (rdp/imk)

  • Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

    Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

    “Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Namun, dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid.

    Pasalnya, dia menilai momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, radikal untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

    “Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” katanya.

    Menurut dia, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit setelah perjuangan panjang rakyatnya, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel.

    Hal itu, kata dia, diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) atau organisasi pembebasan islamis masuk ke Damaskus hingga munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

    Dia memandang bahwa hal itu adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elit yang ditunjukkan dengan hadirnya dunia internasional untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

    “Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata dia.

    Untuk itu, dia menyerukan pemerintah RI meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat disesatkan seperti pada masa munculnya ISIS, dan harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

    Selain itu, dia mengimbau pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintahan Transisi Suriah: Murhaf Abu Qasra Duduki Posisi Kunci sebagai Menteri Pertahanan – Halaman all

    Pemerintahan Transisi Suriah: Murhaf Abu Qasra Duduki Posisi Kunci sebagai Menteri Pertahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah transisi Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebagai Menteri Pertahanan.

    Penunjukan ini diumumkan melalui sumber resmi pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan menjadi langkah signifikan dalam pemerintahan sementara yang dibentuk setelah penggulingan Bashar al-Assad.

    Siapa Murhaf Abu Qasra?

    Murhaf Abu Qasra, yang dikenal dengan nama samaran Abu Hassan, merupakan komandan senior HTS yang berperan aktif dalam kampanye militer untuk menggulingkan Assad.

    Pembentukan Pemerintahan Baru

    Dalam pertemuan yang diadakan pada hari yang sama, pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani, membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dengan berbagai faksi bersenjata.

    Abu Qasra terlihat hadir di samping Sharaa dalam foto-foto yang dirilis oleh kantor berita negara, SANA.

    Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi dengan melibatkan mantan anggota faksi bersenjata dan perwira yang membelot dari tentara Assad.

    “Saya akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan,” kata PM Bashir, meskipun rencana setelah periode tersebut belum diumumkan.

    Penunjukan Menteri Luar Negeri

    Sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintahan, Asaad Hassan al-Shibani juga ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.

    Seorang sumber pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang mendukung perdamaian dan stabilitas.

    Komitmen HTS Merekonstruksi Suriah

    Dalam konteks ini, Ahmed al-Sharaa menegaskan fokus HTS adalah pada rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Suriah.

    Ia menyatakan, “Suriah bukan ancaman bagi dunia,” dan meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut dicabut.

    Sharaa menambahkan, “Sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama, dan korban serta penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama.”

    Ia juga menegaskan bahwa HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris, mengeklaim bahwa kelompoknya tidak menyerang warga sipil.

    Dalam wawancara dengan BBC, Sharaa menyoroti pentingnya pendidikan, terutama bagi perempuan, di wilayah yang dikuasai HTS.

    “Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” ujarnya, menambahkan bahwa lebih dari 60 persen mahasiswa adalah perempuan.

    Ia juga menyebutkan bahwa akan ada komite ahli hukum untuk merumuskan konstitusi baru bagi Suriah, yang harus dipatuhi oleh setiap penguasa atau presiden.

    Dengan sikap yang tenang, Sharaa berusaha memberikan jaminan bahwa HTS telah bertransformasi dan tidak lagi terikat pada masa lalu ekstremisnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kronologi Sejumlah Delegasi Walk Out saat Prabowo Pidato di KTT D-8

    Kronologi Sejumlah Delegasi Walk Out saat Prabowo Pidato di KTT D-8

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah delegasi yang hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) terlihat walkout saat Presiden Prabowo Subianto sedang pidato.

    KTT tersebut dilangsungkan di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, pada Kamis (19/12/2024) waktu setempat.

    Terlihat saat Presiden Prabowo sedang memberikan pidato, sejumlah delegasi dari negara lain langsung keluar dari forum.

    Mereka meninggalkan kursi dan berjalan keluar di belakang Presiden Prabowo Subianto yang sedang berbicara.

    Salah satu delegasi yang keluar yakni Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Meskipun begitu, masih ada sejumlah delegasi yang menyimak pidato Prabowo dengan seksama. Di antaranya yakni perwakilan PBB dan Palestina. 

    Namun hingga saat ini belum diketahui alasan pasti mengapa para delegasi dari KTT D-8 melakukan walk out saat Prabowo sedang berbicara.

    Di sisi lain, Prabowo tetap lantang menyuarakan pidatonya. Ia pun membahas mengenai dukungannya terhadap negara-negara Islam termasuk Palestina, Lebanon dan Suriah.

    Prabowo, dalam pidatonya, menegaskan bahwa mereka harus saling bantu dan memiliki satu suara untuk memberikan bantuan.

  • Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penguasa baru Suriah menunjuk Murhaf Abu Qasra, tokoh terkemuka dalam pemberontakan yang menggulingkan Bashar al-Assad, sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan sementara, menurut sumber resmi pada Sabtu (21/12/2024), mengutip Reuters.

    Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, adalah tokoh komandan senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang memimpin kampanye penggulingan Assad bulan ini.

    “Ia memimpin sejumlah operasi militer selama revolusi Suriah,” kata sumber tersebut.

    Pemimpin HTS sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa (juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani), membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dalam pertemuan dengan faksi-faksi bersenjata pada Sabtu, menurut laporan kantor berita negara, SANA.

    Selama pertemuan tersebut, Abu Qasra terlihat duduk di sebelah Sharaa, seperti yang ditunjukkan dalam foto-foto yang dipublikasikan oleh SANA.

    Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, menyatakan minggu ini bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi.

    Anggotanya terdiri dari mantan anggota faksi-faksi bersenjata serta perwira-perwira yang membelot dari tentara Assad.

    PM Bashir juga mengatakan bahwa ia akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan.

    Namun, pemerintahan baru belum mengumumkan rencana apa yang akan dilakukan setelah periode tersebut.

    Sebelumnya, pada Sabtu, Komando Umum yang berkuasa menunjuk Asaad Hassan al-Shibani sebagai Menteri Luar Negeri, menurut laporan SANA.

    Seorang sumber di pemerintahan baru mengatakan kepada Reuters bahwa langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang membawa perdamaian dan stabilitas.

    Kelompok HTS dulunya merupakan bagian dari al-Qaeda hingga akhirnya memutuskan hubungan pada tahun 2016.

    Kelompok ini sebelumnya berbasis di Provinsi Idlib selama bertahun-tahun, hingga melancarkan serangan pada akhir November 2024.

    HTS berhasil merebut kota-kota di Suriah bagian barat dan memasuki Damaskus saat tentara mulai mundur.

    Sebut Suriah Bukan Ancaman Dunia, HTS Minta Barat Cabut Sanksi: Kami Sudah Lelah Berperang

    Minggu ini, Sharaa bertemu dengan sejumlah utusan internasional

    Ia mengatakan fokus utamanya adalah rekonstruksi Suriah dan pembangunan ekonomi.

    Ia menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik baru.

    Dalam sebuah wawancara dengan BBC di Damaskus, Sharaa mengatakan bahwa Suriah bukan ancaman bagi dunia.

    Ahmed al-Sharaa atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Abu Mohammed al-Jolani, saat diwawancarai oleh BBC (BBC)

    Ia ingin sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah untuk dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi harus dicabut karena sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama.”

    “Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” katanya.

    Ia juga mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris.

    Sharaa mengatakan HTS bukanlah kelompok teroris.

    HTS tidak menyerang warga sipil atau wilayah sipil, katanya.

    Sharaa justru menyebut kelompoknya adalah korban dari kekejaman rezim Assad.

    Ia juga membantah ingin menjadikan Suriah seperti Afghanistan.

    Sharaa mengatakan Suriah dan Afghanistan itu sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda pula. 

    Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, ada pola pikir yang berbeda.

    Ia mengatakan ia percaya pada pendidikan untuk wanita.

    “Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, merujuk pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai kelompok oposisi sejak 2011.

    “Saya kira persentase perempuan di universitas lebih dari 60 persen.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: 

    “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi.

    “Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    Sharaa bersikap santai selama wawancara, mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang percaya kelompoknya belum melepaskan diri dari masa lalu ekstremisnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Delegasi AS Temukan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak – Halaman all

    Delegasi AS Temukan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa jumlah penjara yang dikelola oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Hal ini terungkap saat kunjungan resmi delegasi AS ke Suriah pada Jumat, 20 Desember 2024, yang merupakan kunjungan pertama pejabat AS ke negara tersebut dalam 12 tahun terakhir.

    Penemuan Mengejutkan Mengenai Penjara

    Delegasi tersebut bertemu dengan anggota kepemimpinan sementara Suriah untuk mendesak pembentukan pemerintahan yang inklusif dan untuk mencari warga negara AS yang hilang selama konflik.

    Roger Carstens, Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan, menyatakan bahwa jumlah penjara tempat para tahanan disiksa dan dibunuh oleh rezim Assad diperkirakan lebih dari 40, jauh lebih banyak dari dugaan awal yang hanya 10 hingga 20 penjara.

    “Kami kira mungkin ada 10 atau 20,” kata Carstens.

    Fokus pada Penjara dan Pencarian Warga AS yang Hilang

    Carstens menambahkan bahwa AS memiliki sumber daya terbatas di Suriah dan akan fokus pada enam penjara dalam upaya untuk menentukan nasib Austin Tice, seorang jurnalis AS yang hilang di Suriah sejak 2012.

    “Kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan informasi yang kami butuhkan untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada Austin,” ujarnya.

    Sementara itu, FBI tidak dapat hadir di Suriah untuk mencari warga AS yang hilang, tetapi ada kemungkinan situasi ini akan berubah di masa depan.

    AS juga terus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan media berita di Suriah.

    Penjara Saydnaya: Simbol Penyiksaan

    Di antara penjara yang dikenal, Penjara Saydnaya menjadi sorotan utama.

    Terletak sekitar setengah jam dari pusat kota Damaskus, Saydnaya dikenal sebagai tempat di mana ribuan tahanan disiksa.

    Menurut laporan, lebih dari 30.000 tahanan diperkirakan tewas di penjara ini sejak dimulainya perang Suriah pada tahun 2011.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jemaah Islamiyah Eks Karisidenan Surakarta, Kedu dan Semarang Deklarasikan Bubar

    Jemaah Islamiyah Eks Karisidenan Surakarta, Kedu dan Semarang Deklarasikan Bubar

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Jemaah Islamiyah (JI) Eks Karisidenan Surakarta, Kedu dan Semarang menyatakan diri bubar dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Deklarasi tersebut dilangsungkan bertepatan dengan acara puncak Deklarasi dan Sosialisasi Pembubaran Organisasi Jemaah Islamiyah dan Ikrar Kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi Solo pada Sabtu (21/12/2024). Sebelumnya Jemaah Islamiyah di beberapa daerah wilayah Indonesia telah terlebih dahulu menyatakan pembubaran diri.

    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang upaya pendekatan humanis yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri dalam membangun kesadaran ideologis para anggota Jemaah Islamiyah. Turut hadir dalam acara tersebut Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian Agama dan lainnya.

    Acara puncak tersebut dihadiri oleh 1.200 eks anggota Jemaah Islamiyah secara langsung dan diikuti 6.800 eks anggota secara daring. Organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1993 itu secara resmi menyatakan pembubaran diri atas kesadaran penuh, berdasarkan ilmu dan dalil-dalil syar’i. Keputusan ini menjadi tonggak bersejarah karena merupakan pembubaran organisasi radikal-teroris secara sukarela yang pertama kali terjadi di dunia.

    Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo menyampaikan, pembubaran ini merupakan hasil pendekatan dialogis, persuasif, dan edukatif. Dia menekankan bahwa pendekatan ini adalah model unik yang hanya diterapkan di Indonesia dan menjadi bukti bahwa kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan pula.

    “Pendekatan humanis ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran kolektif, yang terbukti lebih efektif dalam meredam ideologi radikal daripada pendekatan represif,” kata Sentot.

    Para tokoh Jemaah Islamiyah yang hadir secara daring, Ustaz Abu Rusydan dan Ustaz Para Wijayanto, terangnya, menyatakan dengan jelas bahwa pembubaran organisasi ini didorong oleh refleksi mendalam terhadap perjalanan ideologi dan pentingnya kembali kepada NKRI untuk berkontribusi dalam membangun bangsa.

    Selain ikrar kesetiaan kepada NKRI, lanjut Sentot, ada komitmen lain dari eks Jamaah Islamiyah dengan membuka akses 92 pondok pesantren yang sebelumnya terafiliasi untuk dievaluasi oleh Kementerian Agama. Kemudian menyerahkan berbagai alat dan senjata, termasuk senjata api, bahan peledak, dan berbagai logistik lainnya serta berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi juta bekerja sama dengan berbagai kementerian dan sektor swasta.

    Dia berharap dengan acara ini menegaskan bahwa Indonesia siap menyambut kembalinya eks anggota Jemaah Islamiyah sebagai bagian dari masyarakat yang produktif. Menurutnya dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses reintegrasi sosial demi mewujudkan bangsa yang lebih damai, bersatu, dan maju.

    Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi langkah dari Jemaah Islamiyah yang menyatakan membubarkan diri dan upaya dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus Antiteror.

    “Ini buah dari pendekatan. Kita memiliki komitmen bersama-sama menjaga, bergabung memperkuat NKRI,” ucapnya.

    Kepala BNPT, Eddy Hartono mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pendampingan kepada eks Jamaah Islamiyah.

    “Dari pemerintah melakukan pendampingan untuk membina lebih lanjut. Selanjutnya memberikan arahan, pendampingan seperti wawasan kebangsaan, kewirausaan dan lainnya,” tuturnya.

    Sementara itu, eks anggota Jemaah Islamiyah, Aris Iswanto mengungkapkan, adanya pernyataan tegas dari pimpinan kian menguatkan para anggota untuk membubarkan diri.

    “Kembali kepada NKRI adalah sebesar-besarnya kema’rufan dan melawan NKRI adalah sebesar-besarnya kemungkaran,” jelasnya.

    Setelah pembubaran, pihaknya berharap adanya pendampingan kepada eks anggota Jemaah Islamiyah dalam proses integrasi. Di samping itu pihaknya juga berharap tidak ada tindakan bullying.

    Setelah ini pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk upaya memulangkan eks anggota Jemaah Islamiyah di Suriah dan Filipina. (Ais).