Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Erdogan Walkout Saat Prabowo Pidato di KTT D8, Kenapa?

    Erdogan Walkout Saat Prabowo Pidato di KTT D8, Kenapa?

    JABAR EKSPRES – Kamu pasti sudah dengar berita ini, kan? Presiden Turki Erdogan kembali menjadi sorotan setelah walk out saat Prabowo Subianto berpidato di KTT D8.

    Kejadian ini viral, terutama saat Erdogan tiba-tiba bangkit hingga menyenggol kursi Prabowo.

    Apa yang sebenarnya terjadi? Kala itu, Prabowo tengah menyampaikan pidato penting yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina, Suriah, dan Lebanon.

    BACA JUGA: “KLAIM” Saldo E-Wallet Rp170.000/Jam di Aplikasi Penghasil Uang

    Namun, langkah Erdogan meninggalkan ruangan membuat banyak spekulasi bermunculan.

    Di media sosial, ada yang menduga aksi walk out Erdogan terkait dengan isu pelanggaran HAM 1998 yang sering dikaitkan dengan Prabowo.

    Namun, ada pula yang menilai tindakan Erdogan menunjukkan ketidakberpihakannya pada tiga negara yang disebutkan dalam pidato tersebut, bahkan menyebutnya mendukung Israel.

    BACA JUGA: 1x Login AMBIL Saldo DANA Rp250.000 Gratis Langsung Cair!

    Sikap Tegas Erdogan yang Tak Terbantahkan

    Namun, tudingan itu langsung terbantahkan oleh langkah tegas Erdogan terhadap Israel. Pada 13 November 2024, Erdogan secara resmi mengumumkan pemutusan seluruh hubungan diplomatik antara Turki dan Israel.

    Erdogan bahkan menuntut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk bertanggung jawab atas genosida di Palestina. Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa Erdogan berdiri teguh mendukung perjuangan rakyat Palestina.

    Reaksi Netizen: Pro dan Kontra

    Melihat tindakan Erdogan, netizen terpecah. Ada yang mendukung langkahnya sebagai bukti keberpihakan terhadap Palestina. Namun, ada pula yang mempertanyakan alasan sebenarnya di balik walk out tersebut.

    Yang pasti, Erdogan telah membuktikan melalui tindakannya bahwa Turki tidak akan tinggal diam atas penindasan yang terjadi di Palestina. Sikap ini menjadi angin segar bagi perjuangan rakyat Palestina yang selama ini membutuhkan dukungan dari berbagai negara, termasuk Turki.

    Momen ini menyadarkan kita bahwa dukungan terhadap Palestina bukan hanya soal pidato atau pernyataan. Langkah nyata, seperti yang ditunjukkan Erdogan, menjadi bukti komitmen sebuah negara terhadap keadilan global.

    Kami percaya, solidaritas internasional adalah kunci untuk menghentikan penindasan dan kekerasan. Jadi, yuk terus suarakan dukungan kita untuk Palestina, baik melalui aksi nyata maupun menyebarkan informasi yang benar!

  • Prabowo & Sri Mulyani Benar! Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

    Prabowo & Sri Mulyani Benar! Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah blak-blakan menilai aktivitas ekonomi global pada 2025 akan suram.

    Keduanya menegaskan kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja, membuat prospek pertumbuhan ekonomi global akan berjalan stagnan pada tahun depan. Bahkan, berpotensi anjlok.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menjelaskan penyebab sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi global pada 2025 menyeruak di Kabinet Merah Putih.

    Ia mengatakan, sentimen ini muncul saat para menteri keuangan dunia menghadiri acara pertemuan tahunan World Bank-IMF Annual Meeting pada Oktober 2024 silam.

    Dalam pertemuan itu, Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill dan dan Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mewanti-wanti peserta rapat aktivitas ekonomi akan turun pada 2025.

    “Kalau kita melihat level global growth sekarang yang di sekitar 3%, ya mereka mengatakan paling banter hanya di sekitar 3% itu. Bahkan mereka khawatir bisa di bawah 3%,” kata Bambang dalam program Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Senin (23/12/2024).

    Ketika prospek pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh di level 3%, Bambang menekankan, artinya masyarakat dunia sulit mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara pasar berkembang atau emerging markets, termasuk Indonesia, sulit tumbuh tinggi atau bahkan di atas 5%.

    “Negara maju itu tumbuhnya di bawah 2%, emerging market ini yang tumbuhnya mendekati 5%, sehingga kalau dibuat rata-rata ya 3% itu sebagai pertumbuhan global,” tegas Bambang.

    Masalahnya, prospek terbaru kondisi ekonomi global ini kata Bambang muncul sebelum jelasnya hasil Pemilu AS 2024. Maka, ketika hasil pemilu telah resmi keluar pada November 2024 bahwa Donald Trump kembali menang sebagai Presiden AS, prospek ekonomi global makin suram.

    Trump yang sudah pernah menjadi Presiden AS pada 2017-2021 dikenal dengan kebijakan proteksionismenya, yang membuat aktivitas perdagangan dunia menjadi tidak sehat karena kebijakan pemberlakuan tarif perdagangan yang tinggi.

    Yang menjadi masalah, kini kebijakan proteksionismenya makin menjadi, karena akan dikenakan terhadap aliansinya sendiri dalam kelompok perdagangan bebas North American Free Trade Agreement atau NAFTA, yakni Kanada dan Meksiko. Bukan lagi terhadap rival ekonominya, yaitu China.

    “Dalam tanda petik kalau bahasa gaulnya, raja teganya itu adalah ketika dia secara tanpa alasan yang jelas ingin menerapkan tarif yang tinggi untuk Kanada dan Meksiko,” ungkap Bambang.

    “Padahal kalau kita ingat spirit dari free trade atau globalisasi di masa lalu adalah dimulai dari North American Free Trade Agreement yang melibatkan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada,” tegasnya.

    Permasalahan itu, kata Bambang, menjadi penambah beban akumulasi yang membuat ekonomi global penuh ketidakpastian pada tahun depan. Sebab, perang bersenjata atau konflik geopolitik juga tak kunjung berakhir, seperti antara Rusia dan Ukraina, hingga Israel dengan Palestina, Suriah, dan Lebanon.

    “Jadi barangkali itu yang membuat atau dirangkum sebagai kesimpulan 2025 sangat menantang. Sehingga wajar kalau ada yang mengatakan ini benar-benar gelap karena belum kelihatan di mana sinar terangnya yang bisa muncul karena belum ada memang,” ucap Bambang.

    Kondisi ini terjadi saat negara-negara dunia baru saja ingin sembuh dari luka dalam akibat krisis Pandemi Covid-19. Hingga kini, saat terlepas dari Pandemi, dunia dihadapkan oleh tingginya tekanan inflasi, hingga membuat arah kebijakan suku bunga acuan bank sentralnya menjadi sangat tinggi.

    “Tingkat bunga tinggi akhirnya agak melemahkan pertumbuhan ekonomi baik di negara-negara yang mengalami tingkat bunga tinggi itu maupun negara-negara yang menjadi partner dagang atau investasi dari negara-negara maju tersebut, sehingga akhirnya dampaknya global,” tutur Bambang.

    (arj/haa)

  • MUI Harap Pidato Prabowo Jadi Momentum Solidaritas Negara Muslim

    MUI Harap Pidato Prabowo Jadi Momentum Solidaritas Negara Muslim

    Jakarta –

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi pidato Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) yang menyinggung soal lemahnya solidaritas negara muslim. MUI berharap agar pidato Prabowo menjadi momentum agar solidaritas itu terwujud.

    “Apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim. Ia menegaskan ajakan ini merupakan momentum yang bagus untuk memperkuat persatuan sejumlah negara muslim,” ucap Sekjen MUI Amirsyah Tambunan saat dihubungi, Minggu (22/12/2024).

    Menurut Amirsyah, ajakan Prabowo sangat fundamental dan merupakan langkah konkret bagi dunia Islam. Salah satu hal yang diperjuangkan adalah pengakuan Palestina menjadi negara merdeka, dan lepas dari penjajahan.

    “Realitas (penjajahan di Palestina) ini harus mampu membuka mata hati dunia yakni peradaban yang maju harus mengedepankan rasa kemanusiaan untuk menghentikan segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ujarnya.

    MUI menyampaikan akan terus mendukung langkah dari pemerintah Indonesia untuk kedamaian di Palestina.

    “MUI sebagai bagian dari komponen bangsa menyatakan tidak akan berhenti memberikan dukungan kemanuisaan agar Palestina, Suriah, aman dan damai,” katanya.

    Prabowo Ajak Negara Muslim Bersatu

    “Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?” ucap Prabowo dalam pidatonya pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, sebagaimana dikutip dari siaran pers Setpres, Jumat (20/12/2024).

    Prabowo mengatakan sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

    Prabowo juga mengkritik strategi devide et impera yang masih melemahkan solidaritas negara-negara Muslim. Dia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

    “Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita,” katanya.

    (aik/imk)

  • Kemarin, kenaikan PPN hingga KPU-Bawaslu lembaga permanen

    Kemarin, kenaikan PPN hingga KPU-Bawaslu lembaga permanen

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (22/12), mulai dari perkembangan mengenai kenaikan PPN menjadi 12 persen hingga keinginan Ketua Komisi II DPR RI mempertahankan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang berstatus permanen.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Waka Banggar: Kebijakan kenaikan PPN 12 persen diinisiasi PDIP

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    “Kenaikan PPN 12 persen itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. PDIP minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan PPN 12 persen

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen.

    “Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ketua MPR bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia bahas dunia Islam

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa membahas perkembangan dunia Islam, perdamaian hingga kemanusiaan, di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (21/12).

    “Peran Liga Muslim Dunia sangat dirasakan penting dan manfaatnya, khususnya dalam mengkampanyekan Islam yang rahmatan lil alamin dan toleransi, baik di dunia Islam maupun barat,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

    Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

    “Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa dirinya ingin mempertahankan status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga permanen, alih-alih lembaga ad hoc.

    Dia mengatakan, pembahasan untuk mengubah status kedua lembaga penyelenggara pemilu itu belum bergulir di parlemen. Akan tetapi, secara pribadi, Rifqi memilih menentang wacana perubahan status KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc.

    “Pembahasannya ‘kan belum dilakukan terkait dengan revisi sejumlah undang-undang. Ya kita tunggu saja nanti. Partai-partai politik juga belum menyampaikan sikap resminya kepada kami. Tapi, kalau ditanya secara pribadi, saya kira lebih baik kita pertahankan yang ada sekarang,” ujarnya menjawab ANTARA saat ditemui di Badung, Bali, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hernawan Wahyudono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bertemu Menlu Turki, Pemimpin Baru Suriah Jamin Lindungi Kelompok Minoritas

    Bertemu Menlu Turki, Pemimpin Baru Suriah Jamin Lindungi Kelompok Minoritas

    Jakarta –

    Pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki, Haka Fidan. Dalam pertemuan itu, Fidan mendorong dunia internasional mencabut sejumlah sanksi terhadap Suriah.

    Pertemuan digelar di Damaskus, Suriah, pada Minggu (22/12) waktu setempat. Ahmed al-Sharaa mengatakan pemerintahan barunya akan membuat kebijakan perihal penggunaan senjata di Suriah.

    “Kami sama sekali tidak akan membiarkan adanya senjata di negara ini di luar kendali negara, baik dari faksi revolusioner atau faksi yang ada di wilayah SDF,” kata al-Sharaa dilansir AFP, Senin (23/12/2024). SDF merujuk pada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi.

    Ahmed al-Sharaa juga menyinggung soal kehidupan sosial di Suriah di bawah kepemimpinannya. Sharaa memastikan akan memberikan perlindungan kepada semua kalangan, termasuk kelompok minoritas di Suriah.

    “Kami berupaya melindungi sekte dan minoritas dari segala serangan yang terjadi di antara mereka dan dari aktor eksternal yang mencoba mengeksploitasi situasi untuk menyebabkan perselisihan sectarian,” katanya.

    Dia menambahkan, Suriah merupakan negara untuk semua golongan. “Suriah adalah negara untuk semua dan kita bisa hidup berdampingan bersama,” tambahnya.

    “Komunitas internasional perlu melakukan mobilisasi untuk membantu Suriah bangkit kembali dan agar para pengungsi dapat kembali,” tutur Fidan.

    (ygs/ygs)

  • Ahmed al-Sharaa Sebut Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Ahmed al-Sharaa Sebut Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan semua senjata akan berada di bawah kendali negara termasuk yang dimiliki oleh pasukan pimpinan Kurdi.

    Faksi-faksi bersenjata akan mulai mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara, kata Sharaa dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

    “Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara itu di luar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi yang ada di wilayah SDF”, merujuk pada Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, dikutip dari AFP, Minggu (22/12).

    Al-Sharaa menyebut pemerintahannya berupaya melindungi kaum minoritas, menekankan pentingnya hidup berdampingan di negara multietnis dan multiagama setelah kelompok Islamisnya menggulingkan Bashar al-Assad.

    “Kami berupaya melindungi sekte dan kelompok minoritas dari segala serangan yang terjadi di antara mereka” dan dari aktor “eksternal” yang mencoba memanfaatkan situasi “untuk menimbulkan perselisihan sektarian”, kata Sharaa

    “Suriah adalah negara untuk semua dan kita dapat hidup berdampingan bersama,” ujarnya menambahkan.

    (AFP/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ahmed al-Sharaa Sebut Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan semua senjata akan berada di bawah kendali negara termasuk yang dimiliki oleh pasukan pimpinan Kurdi.

    Faksi-faksi bersenjata akan mulai mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara, kata Sharaa dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

    “Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara itu di luar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi yang ada di wilayah SDF”, merujuk pada Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, dikutip dari AFP, Minggu (22/12).

    Al-Sharaa menyebut pemerintahannya berupaya melindungi kaum minoritas, menekankan pentingnya hidup berdampingan di negara multietnis dan multiagama setelah kelompok Islamisnya menggulingkan Bashar al-Assad.

    “Kami berupaya melindungi sekte dan kelompok minoritas dari segala serangan yang terjadi di antara mereka” dan dari aktor “eksternal” yang mencoba memanfaatkan situasi “untuk menimbulkan perselisihan sektarian”, kata Sharaa

    “Suriah adalah negara untuk semua dan kita dapat hidup berdampingan bersama,” ujarnya menambahkan.

    Sebagai informasi, Al-Sharaa, pemimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang merebut kekuasaan di Damaskus, sebelumnya menjadi target sanksi AS.

    Namun, setelah komunikasi formal pertama mereka di Damaskus pada Jumat lalu, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan pemberian hadiah senilai US$10 juta atau setara Rp162 miliar bagi siapa pun yang berhasil menangkap Al-Sharaa.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya mengatakan kepadanya bahwa kami membatalkan tawaran hadiah,” kata Leaf.

    Menurut Leaf, ia telah memberitahu Al-Sharaa tentang ‘kebutuhan penting untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok teroris tidak dapat menimbulkan ancaman di dalam Suriah atau di luar, termasuk kepada AS dan mitra-mitra kami di wilayah tersebut.

    Leaf mengklaim bahwa Al-Sharaa berkomitmen untuk melakukan hal tersebut.

    HTS, yang memimpin koalisi kelompok-kelompok bersenjata yang menang di Damaskus, mengklaim telah memutuskan hubungan dengan jihadisme dan telah berusaha meyakinkan masyarakat akan kemampuannya menghidupkan kembali negara itu setelah hampir 14 tahun perang saudara.

    Prancis, Jerman, Inggris, dan PBB juga telah mengirimkan utusan ke Damaskus dalam beberapa hari terakhir untuk menjalin komunikasi dengan pihak berwenang yang baru.

    Barat mewaspadai risiko perpecahan negara dan kebangkitan kelompok jihadis ISIS, yang tidak pernah sepenuhnya diberantas di sana.

    (AFP/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • AS Cabut Imbalan 10 Juta USD Terkait Penangkapan Penguasa Baru Suriah

    AS Cabut Imbalan 10 Juta USD Terkait Penangkapan Penguasa Baru Suriah

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) membuat kebijakan anyar terkait pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, usai berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad. AS memutuskan mencabut imbalan $10 juta yang pernah dijanjikan bagi yang bisa menangkap Ahmed al-Sharaa.

    Ahmed al-Sharaa diketahui merupakan pemimpin dari kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Di tahun 2018 AS telah menetapkan organisasi ini sebagai kelompok teroris usai bersekutu dengan Al-Qaeda.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya mengatakan kepadanya bahwa kami tidak akan mengejar tawaran penghargaan Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” kata Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, Barbara Leaf, kepada wartawan, dilansir Al Jazeera, Minggu (22/12/2024).

    “Saya juga mengkomunikasikan pentingnya inklusi dan konsultasi luas selama masa transisi ini,” katanya.

    Keputusan itu diambil usai delegasi AS berkunjung ke Suriah untuk bertemu dengan rezim baru pada Jumat (20/12) waktu setempat. Leaf mengatakan AS mencabut imbalan hadiah bagi penangkapan al-Sharaa setelah menerima pesan positif dan mendapatkan kepastian kelompok HTS tidak akan menimbulkan ancaman.

    “Kami sepenuhnya mendukung proses politik yang dipimpin dan dimiliki oleh Suriah yang menghasilkan pemerintahan inklusif dan representatif yang menghormati hak-hak semua warga Suriah, termasuk perempuan, dan komunitas etnis dan agama yang beragam di Suriah,” kata Leaf.

    AS mulai mengirimkan pasukan ke negara tersebut pada tahun 2014 dengan tujuan mengalahkan ISIS. Pasukan AS tetap berada di Suriah setelah kekalahan teritorial kelompok tersebut pada tahun 2017.

    Pada hari Jumat (20/12), militer AS mengatakan pihaknya melakukan serangan udara yang menewaskan pemimpin ISIS Abu Yusif, juga dikenal sebagai Mahmud, di provinsi Deir ez-Zor, Suriah timur.

    “Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Amerika Serikat – yang bekerja sama dengan sekutu dan mitra di kawasan – tidak akan membiarkan ISIS mengambil keuntungan dari situasi saat ini di Suriah dan melakukan rekonstruksi,” kata komandan CENTCOM Erik Kurilla dalam sebuah pernyataan.

    “ISIS mempunyai niat untuk keluar dari tahanan lebih dari 8.000 anggota ISIS yang saat ini ditahan di fasilitas di Suriah. Kami akan secara agresif menargetkan para pemimpin dan agen ini, termasuk mereka yang mencoba melakukan operasi di luar Suriah.”

    Di tengah pekan ini Pentagon menyatakan bahwa AS tidak berencana menarik pasukannya dari Suriah dalam waktu dekat. AS memandang bahwa ISIS masih menjadi ancaman di negara tersebut.

    (ygs/aik)

  • Delegasi D8 Walk Out Saat Pidato Prabowo, Ini Kata Kemlu RI

    Delegasi D8 Walk Out Saat Pidato Prabowo, Ini Kata Kemlu RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara soal adanya fenomena walk out sejumlah delegasi negara D8 saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya dalam KTT kelompok itu. Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara (Jubir) Kemlu, Roy Soemirat, Minggu (22/12/2024).

    Sebelumnya, sejumlah delegasi melakukan walk out saat Presiden Prabowo berpidato di KTT D8 di Kairo, Mesir. Nampak juga bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pun ikut keluar dari forum saat Prabowo menyampaikan sejumlah paparannya, utamanya terkait Palestina dan Suriah.

    Terkait situasi ini, ada sejumlah poin yang disampaikan Roy. Berikut pernyataan lengkapnya sebagaimana diterima CNBC Indonesia:

    1. Sesuai kebiasaan yg berlaku di forum international, masing-masing delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan.

    2. Sesuatu hal yang lumrah bahwa para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan lain.

    3. Jadi sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yang lumrah untuk meeting internasional (termasuk di forum PBB).

    4. Delegasi indonesia tidak dapat memberikan komentar terhadap jadwal ketua delegasi negara lain yang mungkin tidak dapat hadir sepenuhnya pada saat bapak Presiden Indonesia memberikan statementnya.

    5. Yang dapat kami pastikan bahwa bapak Presiden RI berkesempatan untuk lakukan pertemuan singkat dengan seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah KTT, termasuk dengan Presiden Turki.

    6. Khusus dengan Presiden Turki, dapat disampaikan bahwa kedua pemimpin lakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat, termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara luncheon yg diselenggarakan setelah berakhirnya KTT.

    (fsd/fsd)

  • Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Qatar mengumumkan telah membuka kembali kantor kedutaan besar mereka di Damaskus, Suriah, Sabtu (21/12/2024).

    Pembukaan kedubes Qatar ini dilakukan setelah 13 tahun terakhir kantor tersebut ditutup lantaran pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara.

    Namun pasca rezim Bashar al-Assad dilengserkan kelompok Hayat Tahrir al-Shams (HTS) yang dipimpin Abu Mohammad al-Julani, Qatar mulai mendekatkan diri dengan pemerintahan baru Suriah.

    “Qatar pada hari Sabtu secara resmi membuka kembali kedutaan besarnya di Ibu Kota Suriah, Damaskus, setelah hampir 13 tahun,” jelas Diplomat Qatar di Suriah mengutip dari Anadolu.

    “Bendera Qatar dikibarkan di gedung kedutaan, yang kembali beroperasi di Ibu Kota Suriah setelah jatuhnya rezim Assad,” imbuhnya.

    Beberapa hari sebelum membuka kembali kedutaan besar mereka, pemerintah Qatar diketahui telah mengirim delegasi diplomatik ke Damaskus.

    Perwakilan itu dikirim untuk bertemu dengan pemerintah transisi.  Dengan misi menyatakan “komitmen penuh Doha untuk mendukung rakyat Suriah”,

    Kabar ini lantas direspons baik oleh masyarakat setempat.

    Adalah Khalid al-Khalid, penduduk setempat, mengungkapkan kebahagiaannya atas dibukanya kembali kedutaan.

    Ia mencatat bahwa Qatar merupakan salah satu negara yang paling banyak mendukung revolusi Suriah, dan mengatakan: “Saya berharap negara-negara lain juga akan membuka kembali kedutaan mereka.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Ghaith mengatakan bahwa pembukaan kembali kedutaan akan berkontribusi pada kemajuan Suriah menuju menjadi tempat yang aman, dengan harapan mereka yang telah melarikan diri akan kembali.

    Ia mengaku gembira dengan pembukaan kembali kedutaan karena akan membantu pembangunan kembali Suriah.

    Turki Ikut Buka Kedubes Suriah

    Sebelum Qatar membuka kedubes Suriah, Kedutaan Besar Turki di Damaskus, Suriah juga dibuka lagi.

    Pembukaan ini dilakukan Kedubes Turki di Suriah sejak ditutup sejak 2012.

    “Utusan yang baru, Burhan Koroglu, dan stafnya berangkat hari ini, kedutaan akan beroperasi besok,” kata Menteri Luar Negeri Hakan Fidan kepada televisi swasta NTV dilansir AFP.

    Kedutaan yang  terletak di dekat Rawda Square ini sempat ditutup diikuti dengan pemulangan staf dan keluarga mereka ke Turki.

    Namun sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad awal Desember, Konsulat Jenderal Suriah di Istanbul juga telah kembali beroperasi tanpa hambatan.

    Pemerintah Sementara Suriah Awali Era Baru

    Setelah rezim Assad, pemerintah sementara Suriah yang baru telah mengumumkan komitmennya untuk memulai era baru dengan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat Suriah.

    Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut menyatakan, tujuan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum.

    “Pengadilan khusus akan dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Suriah selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan,” katanya.

    Dengan langkah ini, pemerintah sementara berkomitmen untuk menyembuhkan luka mendalam yang dialami rakyat Suriah dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan setara.

    Selain itu, pemerintah sementara juga berencana untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang tercemar oleh praktik korupsi, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)