Negara: Suriah

Pakar Militer Sebut Pasukan Israel di Gaza Kini Punya Masalah Besar yang Bisa Jadi Bencana – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pakar militer Israel mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Jalur Gaza punya masalah besar yang bisa memicu bencana bagi Israel.

Avi Askhenazi, nama pakar itu, dengan tegas mengatakan masalah itu ialah burnout atau kelelahan fisik dan mental.

Askhenazi yang menjadi kontributor media Israel Maariv menyebut burnout merupakan perkara besar, tetapi tidak terperikan.

Menurutnya, perang di Gaza yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun membuat para tentara Israel merasa tidak nyaman dan memunculkan kesalahan.

Awalnya Askhenazi menyinggung tewasnya seorang kapten Israel di Gaza yang bernama Amit Levi.

Kematian Levi masih misterius. Belum diketahui dengan pasti apakah dia tewas ditembak oleh rekan sendiri ataukah diserang pejuang Hamas.

Pada saat kejadian, pasukan Levi sedang bergerak di atas sebuah kendaraan. Kendaraan itu melaju tanpa penerangan.

Diyakini ada ada pasukan lain yang beroperasi di area itu dan melepaskan tembakan setelah melihat gerakan misterius.

Pasukan Israel dalam agresi militernya di Jalur Gaza mendapat serangan sergapan berupa peledakan rumah jebakan oleh kelompok milisi pembebasan Palestina, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. (Khaberni)

“Tampaknya pasukan Levi didentifikasi sebagai pasukan musuh [oleh pasukan Israel lainnya] dan tidak ada koordinasi di antara dua pasukan itu,” kata Askhenazi dalam kolom di Maariv hari Kamis, (26/12/2024).

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi dari IDF mengenai penyebab pasti kematian misterius Levy.

Lalu, Askhenazi mengatakan Divisi 99 dan 162 IDF sudah beroperasi di Gaza selama berbulan-bulan. Tingkat keletihan kedua divisi itu sangat tinggi.

Dia mengatakan tentara Israel yang beroperasi di tempat yang sama memunculkan burnout.

“Tentara mulai membuat kesalahan, fokus dalam misi mulai berkurang, ketegangan operasional berkurang, risiko kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa meningkat,” kata seorang narasumber militer yang dikutip oleh Askhenazi.

Askhenazi mengatakan tentara Israel dikerahkan terlalu lama di medan tempur akan merasa lebih aman dan kurang terancam. Hal itu membuat banyak musuh bisa mendekat tanpa diketahui.

“Ada kekacauan di dalam batalion. Para tentara dan komandan sudah letih. Ada masalah dengan para penjaga, ada masalah dengan keputusan komandan kompi yang merencanakan keluarnya kita dari posisi bertahan dengan cara yang berbahaya,” kata salah satu tentara Israel yang terluka karena kecelakaan.

Askhenazi menyebut IDF telah mengakui bahwa keletihan tentara akibat operasi militer memang tinggi, terutama di Divisi 162 dan 99 yang hanya beroperasi di Gaza.

Sementara itu, satuan dan divisi lain beroperasi di zona tempur berbeda, misalnya di Israel, Lebanon, dan Suriah.

Dua Tentara Israel di pagar keamanan yang memisahkan wilayah pendudukan Israel dengan Jalur Gaza. (Khaberni)

Jumlah tentara Israel yang tewas

IDF mengklaim jumlah tentara Israel yang tewas sejak perang meletus ialah 822 personel.

Sebanyak 390 di antaranya tewas sejak operasi militer Israel di Gaza. Adapun korban luka mencapai 5.524 tentara.

Di sisi lain, warga Palestina yang tewas karena serangan Israel kini mencapai lebih dari 45.000 orang. Sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

(Tribunnews/Febri)

27/12/2024 19:15
Rangkuman Peristiwa Jelang Hasto Jadi Tersangka, dari Pemecatan Jokowi, WO Erdogan, hingga Ratas di Bandara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ditersangkakannya Hasto oleh KPK hingga ekpresi Jokowi yang tampak puas membuat spekulasi di tengah masyarakat semakin bermunculan.

Apalagi, penetapan tersangka tersebut tak dibarengi dengan penahanan Sekjen PDIP tersebut, sebagaimana lazimnya dilakukan KPK usai menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Di tengah munculnya polemik, muncul pula rangkuman peristiwa terkait hal itu.

16 Desember: Jokowi, Gibran dan Bobby resmi DIPECAT dari PDI Perjuangan

17 Desember: KPK menyebut ada 2 tersangka kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia. Salah satu diantaranya adalah anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, partainya Prabowo

18 Desember: Prabowo menyebut akan memaafkan Koruptor. Cukup mengembalikan uang yang dikorupsi, maka akan bebas dari hukuman penjara. Pernyataan ini disampaikan didepan Mahasiswa Indonesia di Cairo

19 Desember (1): KPK meralat pernyataannya soal tersangka korupsi CSR dana BI. Menurut mereka, belum ada tersangka sampai sekarang, padahal sudah sempat menyebut 2 orang sebagai tersangka

19 Desember (2): Kursi Prabowo disenggol oleh Erdogan saat Walk Out di KTT D-8 karena pidato Prabowo menyinggung konflik Libya, Suriah dan Timur Tengah yang melibatkan Turki

20 Desember: Berita Walk Out Erdogan ramai. Spekulasi bermunculan. Yang jelas, Hubungan Indonesia-Turki jadi dingin, juga negara-negara lainnya

22 Desember: Prabowo membatalkan pertemuan dengan PM Malaysia, Anwar Ibrahim. Versi Anwar Ibrahim, Prabowo mengaku demam. Versi Setkab, Prabowo tidak demam. Ada komunikasi yang dinilai buruk di lingkaran Istana.

27/12/2024 18:47
Mahasiswa Asing Didesak Balik Kuliah sebelum Trump Dilantik, Ada Apa?

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah perguruan tinggi di Amerika Serikat ramai-ramai mendesak mahasiswa internasionalnya segera kembali ke kampus sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik pada 20 Januari.

Kantor Pembelajaran Global Universitas Cornell meminta para mahasiswa asing yang bepergian ke luar negeri untuk kembali sebelum semester musim semi dimulai pada 21 Januari. Pasalnya, jika kembali setelah Trump dilantik, akan ada potensi diberlakukannya larangan perjalanan.

“Larangan perjalanan kemungkinan akan berlaku segera setelah pelantikan,” demikian peringatan Universitas Cornell, seperti dikutip CNN.

“Larangan itu kemungkinan mencakup warga negara yang ditargetkan dalam pemerintahan pertama Trump, yakni Kirgizstan, Nigeria, Myanmar, Sudan, Tanzania, Iran, Libya, Korea Utara, Suriah, Venezuela, Yaman, dan Somalia. Negara-negara baru dapat ditambahkan dalam daftar ini, terutama China dan India,” lanjut pernyataan tersebut.

Universitas California Selatan (USC), yang memiliki lebih dari 17 ribu mahasiswa asing, juga mendesak pelajarnya balik ke AS satu minggu sebelum pelantikan Trump.

Mereka menilai satu atau lebih “perintah eksekutif” yang berdampak pada perjalanan dan pemrosesan visa kemungkinan akan dirilis.

“Meskipun belum ada kepastian bahwa perintah semacam itu akan dikeluarkan, namun cara teraman untuk menghindari tantangan apa pun yakni dengan hadir secara fisik di AS sebelum semester Musim Semi dimulai pada 13 Januari 2025,” demikian pernyataan kampus dengan mahasiswa internasional terbesar di California itu.

Kantor Urusan Global di Universitas Massachusetts Amherst juga mendesak semua mahasiswa, penerima beasiswa, dosen, dan staf internasional kembali ke kampus sebelum hari pertama pemerintahan baru dimulai.

Institut Teknologi Massachusetts (MIT) turut meminta mahasiswa menghindari “mengambil keputusan berdasarkan media sosial atau rumor.”

Senada, Northeastern University juga meminta para pelajar internasional kembali ke kampus pada 6 Januari guna “meminimalkan potensi gangguan terhadap studi, pekerjaan, atau penelitian Anda.”

Kantor Internasional Universitas Harvard turut menyarankan mahasiswa dan penerima beasiswa agar kembali sebelum dimulainya semester di bulan Januari untuk menghindari gangguan apa pun.

Wesleyan University, dalam suratnya kepada mahasiswa yang bepergian ke luar negeri, juga merekomendasikan agar mereka kembali pada 19 Januari di tengah “ketidakpastian seputar rencana Presiden terpilih Donald Trump mengenai kebijakan terkait imigrasi.”

Pada Oktober 2023, Trump berjanji untuk menerapkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat setelah kembali ke Gedung Putih. Ia menyatakan bakal memperluas larangan perjalanan bagi warga dari negara mayoritas Muslim dan mencabut visa pelajar asing yang dinilai “anti-Amerika dan antisemit.”

Ucapan Trump ini mengacu pada demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa di AS yang memprotes agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Trump mengkritik protes pro-Palestina tersebut dan mengatakan akan mengirim petugas imigrasi dan bea cukai mencekal para “demonstran pro-jihadis.”

Di AS, ada lebih dari 1,1 juta mahasiswa internasional yang terdaftar di perguruan tinggi AS selama 2023-2024. Mereka umumnya memiliki visa non-imigran yang memungkinkan mereka belajar di AS namun tidak memberikan legalitas untuk tinggal di negara tersebut.

“Ini adalah waktu yang menakutkan bagi mahasiswa internasional,” kata Pramath Pratap Misra (23), mahasiswa dari India yang lulus dari Universitas New York tahun ini dengan gelar sarjana ilmu politik.

“Kami sangat tidak yakin mengenai masa depan,” kata Gabrielle Balreira Fontenelle Mota (21), mahasiswa asal Brasil yang belajar jurnalistik dan hubungan internasional di Universitas New York (NYU).

“Saya bukan dari negara Muslim atau dari China, yang merupakan tempat-tempat yang biasanya dikritik Trump. Jadi saya tidak merasa rentan seperti mahasiswa internasional lainnya. Apa yang membuat saya sedikit lebih khawatir adalah penyaringan ideologis yang (Trump) katakan akan dia terapkan,” lanjut Mota.

Para petinggi NYU telah menawarkan jaminan melalui email pasca-pemilihan presiden bulan lalu bahwa pihaknya akan memastikan keamanan mobilitas para mahasiswa asingnya.

“Kami akan memantau setiap proposal undang-undang, dan tindakan terkait imigrasi yang dapat menjadi perhatian civitas kami,” demikian pernyataan NYU.

(blq/bac)

[Gambas:Video CNN]

27/12/2024 10:50
AS Tambah Pasukan-Senjata ke Suriah, Pasukan Khusus Tiba di Pangkalan Hasakah: Incar Minyak dan Gas – Halaman all

AS Tambah Pasukan dan Senjata ke Suriah, Pasukan Khusus Tiba di Pangkalan Hasakah

TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dilaporkan menambah jumlah pasukan dan persenjatannya ke Suriah, Kamis (26/12/2024).

“AS meningkatkan kehadirannya di Suriah seiring dengan semakin banyaknya pasukan Amerika yang tiba di pangkalan militer di provinsi Hasakah di timur laut,” demikian laporan media, MNA, Kamis.

Konvoi pasukan militer AS, yang terdiri dari 20 kendaraan dan truk, memasuki pangkalan di Hasakah di timur laut Suriah dari pangkalan Ain al-Asad di Irak Kamis pagi, menurut media Suriah.

Konvoi pasukan tersebut, yang dilindungi oleh dukungan udara (air support), juga termasuk Pasukan Khusus AS yang dikerahkan ke kawasan tersebut.

Sumber-sumber lokal melaporkan, militer AS baru-baru ini mengerahkan sejumlah besar pasukan tempur dari pangkalan Ain al-Assad di provinsi Anbar dan pangkalan Harir di Erbil selatan.

Suriah saat ini tengah mengalami pergolakan dan pelengseran rezim.

Kelompok oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad awal bulan ini, segera setelah mereka melancarkan serangan kilat terhadap pemerintah pusat.

Israel memanfaatkan situasi ini untuk merebut wilayah perbatasan termasuk puncak Gunung Hermon dengan dalil bubarnya perjanjian pada 1973 silam sering jatuhnya rezim Assad.

Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebuah dokumen berisi perintah Pentagon dilaporkan memberi instruksi agar tentara AS yang berada di Irak bersiaga jika dibutuhkan untuk dikerahkan langsung dalam Perang Gaza membantu Israel melawan Hamas. (Photo: The US Army, via Wikimedia Commons)

AS Tempatkan Ribuan Tentara di Suriah

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengakui kehadiran lebih dari 2.500 tentara Amerika di Irak.

Pentagon juga menyatakan jumlah pasukan di Suriah telah meningkat selama beberapa tahun terakhir karena meningkatnya ancaman.

“Setidaknya ada 2.500 anggota pasukan Amerika di Irak, selain beberapa pasukan pendukung sementara yang dikerahkan secara berkala,” kata juru bicara Pentagon, Pat Ryder dalam sebuah pernyataan, Senin (23/12/2024).

Dia menambahkan, karena pertimbangan diplomatik, Pentagon tidak akan memberikan rincian lebih lanjut.

AS menyelesaikan perundingan sensitif dengan pemerintah Irak pada bulan September lalu yang menetapkan dimulainya penarikan pasukan setelah pemilu pada bulan November.

Kehadiran pasukan AS di sana merupakan beban politik jangka panjang bagi para pemimpin Irak, yang semakin mendapat tekanan dari Iran.

Pejabat Amerika tidak memberikan rincian mengenai perjanjian penarikan tersebut, namun perjanjian tersebut mencakup penghentian misi melawan ISIS pada bulan September 2025, dengan beberapa pasukan AS tersisa hingga tahun 2026 untuk mendukung misi melawan ISIS di Suriah.

Ada kemungkinan beberapa pasukan akan tetap berada di wilayah Kurdistan setelah itu karena pemerintah daerah ingin kehadiran mereka terus berlanjut, seperti diberitakan Al Arabiya.

2.000 Tentara AS di Suriah

Sebelumnya pada Kamis (19/12/2024), Pat Ryder mengumumkan ada sekitar 2.000 tentara Amerika di Suriah, lebih dari dua kali lipat dari 900 tentara yang diakui secara terbuka oleh AS sampai sekarang.

Pada Senin (23/12/2024), ia mengatakan setidaknya ada 1.100 tentara tambahan dikerahkan untuk jangka waktu singkat untuk melakukan perlindungan pasukan, transportasi, pemeliharaan dan tugas-tugas lainnya.

Jumlah tersebut berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir dan meningkat seiring waktu.

“Jumlah pasukan sementara tambahan ini telah berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir berdasarkan kebutuhan misi, tetapi secara umum telah meningkat seiring waktu karena meningkatnya ancaman terhadap pasukan dasar,” kata Pat Ryder, Senin.

Setelah Presiden Suriah Bashar Assad digulingkan oleh oposisi bersenjata pada 8 Desember lalu, negara itu bergulat dengan kekacauan.

Media lokal di Suriah melaporkan pada Senin kemarin terjadi bentrokan sengit antara SDF yang didukung AS dan yang didukung Turki di sekitar Bendungan Tishrin di Provinsi Aleppo, seperti diberitakan Mehr.

Apa Kepentingan AS di Suriah?

AS menjadi satu di antara banyak pihak yang berkepentingan di Suriah pasca-lengsernya rezim Assad.

Ali Bilgic, profesor hubungan internasional dan politik Timur Tengah di Universitas Loughborough di Inggris, AS justru menjadi pemain inti dari para pemain regional yang punya kepentingan di Suriah.

Menurut Ali Bilgic, cara para aktor utama bertindak di Suriah akan sangat bergantung pada Amerika Serikat.

Bagi AS, jatuhnya rezim Assad merupakan tanda positif lantaran AS senantiasa berupaya mengganti pemerintahan Suriah secara langsung atau tidak langsung sejak 2011.

Presiden AS Joe Biden pada Minggu (08/12) menyebut situasi di Suriah sebagai “masa penuh risiko dan ketidakpastian” bagi kawasan tersebut.

Namun Biden hanya akan menjabat selama beberapa pekan ke depan.

Pada Sabtu (07/12/2024), Presiden AS terpilih Donald Trump menyebut rangkaian peristiwa di Suriah dengan kalimat, “Ini bukan perang kita (AS).”

Seperti yang dijelaskan oleh Ali Bilgic, “jika Amerika Serikat benar-benar memutuskan untuk tidak terlibat di Suriah, kekosongan kekuasaan akan diisi oleh aktor lain dan salah satu aktor tersebut bisa jadi adalah Rusia”.

“Jika itu terjadi, Rusia tentu akan berjuang untuk mempertahankan pangkalannya di Suriah, khususnya pangkalan angkatan lautnya yang merupakan pusat operasinya untuk kawasan Afrika sub-Sahara,” kata sang profesor dilansir BBC.

Saat ini tidak jelas peran apa yang akan dimainkan Amerika Serikat dalam tatanan baru Suriah.

Tetapi, kata Bilgic, “sulit membayangkan presiden Amerika mana pun berkata, ‘Kami tidak tertarik pada Suriah’.”

“Ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi Amerika Serikat dan saya tidak bisa membayangkan Donald Trump bakal membiarkan kekuatan lain mengisi kekosongan di Suriah begitu saja.”

Washington menempatkan ribuan tentara di daerah pengeboran minyak mentah di bagian timur laut Suriah yang dikuasai suku Kurdi. AS juga memiliki sebuah pangkalan militer di sebelah tenggara.

Seorang personel Tentara Amerika Serikat (AS) di Suriah duduk di atas tank dengan berbendera AS.

Incar Si Emas Hitam

Peran AS dalam perang saudara Suriah telah berkali-kali berubah.

Namun, bahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden memahami bahwa meninggalkan Suriah sepenuhnya bukanlah “alternatif yang layak” untuk melindungi kepentingan negara, jelas Bilgic.

“Jadi membiarkan Suriah begitu saja sangat tidak mungkin, karena kelompok Kurdi membutuhkan dukungan pasukan AS. Kelompok tersebut mengendalikan dan memelihara beberapa kamp penahanan mantan anggota ISIS dan keluarga mereka.”

“Hal lain karena sumber daya alam Suriah, terutama minyak dan gas, sekarang berada di bawah kendali Kurdi. Di sanalah tentara AS ditempatkan,” tambahnya.

Dengan demikian, saat transisi kekuasaan berlangsung dan masa depan politik Suriah dibahas, salah satu pertanyaan utama adalah: siapa yang akan mengendalikan sumber daya alam negara itu?

“Tidak ada pembicaraan tentang itu sekarang, tapi saya pikir siapa pun pemegang kekuasaan di Damaskus tidak akan membiarkan Kurdi memiliki kendali penuh atas minyak dan gas alam di Suriah bagian utara.”

“Dan jika itu masalahnya, pasukan AS akan berada di wilayah itu untuk melindungi kepentingan mereka. Jadi saya tidak berpikir Washington akan menarik diri dari Suriah. Saya ragu Donald Trump memiliki visi yang sempit,” kata Bilgic.

(oln/MNA/BBC/*)

26/12/2024 23:30
Ancaman Erdogan ke Militan Kurdi Usai Rezim Bashar Al Assad Tumbang

Jakarta –

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menganggap militan Kurdi di Suriah sebagai bagian dari milisi terlarang yang mengobarkan pemberontakan terhadap Ankara selama puluhan tahun. Erdogan menyerukan militan Kurdi untuk segera meletakkan senjata atau akan “dikuburkan” bersama senjata mereka.

“Para pembunuh separatis harus memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada senjata mereka, atau mereka akan dikuburkan di tanah Suriah bersama dengan senjata-senjata mereka,” ucap Erdogan saat berbicara kepada para anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (26/12/2024).

“Kita akan memberantas organisasi teroris yang berupaya membangun dinding darah antara kita dengan saudara-saudara kita,” sebutnya.

Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat Suriah kini dikuasai pasukan pemberontak yang didukung Turki, yang berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad pada awal bulan ini.

Usai rezim Assad tumbang, otoritas Ankara berulang kali mendesak agar milisi YPG Kurdi segera dibubarkan. Turki menegaskan bahwa kelompok itu tidak memiliki tempat dalam masa depan Suriah.

Faksi-faksi utama Kurdi di Suriah berada dalam posisi tidak menguntungkan sejak pergantian kepemimpinan terjadi di negara tersebut.

“Daesh, PKK dan afiliasi mereka — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus dibasmi,” cetus Erdogan saat berbicara kepada wartawan ketika kembali dari menghadiri pertemuan puncak di Kairo, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024).

Daesh merupakan nama Arab untuk menyebut ISIS, sedangkan PKK merupakan kependekan dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan beberapa negara lainnya.

Turki menganggap Pasukan Pertahanan Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh YPG, sebuah kelompok Kurdi yang disebut terkait dengan militan PKK yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di negara tersebut.

Namun, SDF yang didukung AS memimpin perang melawan ISIS di Suriah pada tahun 2019 lalu. Washington menganggap SDF sebagai kelompok yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ekstremis di kawasan tersebut.

Erdogan, dalam pernyataannya, menyebut pemerintahannya telah mengambil “langkah-langkah pencegahan” terhadap kelompok-kelompok yang menjadi ancaman bagi Turki.

“Mustahil bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” ujarnya, sembari menyatakan harapan agar pemimpin baru Suriah tidak akan memiliki untuk bekerja sama dengan kelompok ekstremis tersebut.

(idh/taa)

26/12/2024 22:15
Pemerintah Suriah Buru Loyalis Rezim Assad hingga ke Desa dan Hutan, Diminta Serahkan Senjata – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah baru Suriah melakukan operasi “pembersihan” terhadap loyalis rezim presiden Bashar al-Assad yang masih tersisa di berbagai wilayah Suriah.

Operasi ini digelar di seluruh Suriah, termasuk di wilayah pesisir tempat 14 polisi tewas sehari sebelumnya.

Provinsi Tartous yang menjadi rumah bagi banyak anggota sekte Alawite pro-Assad menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus operasi ini.

“Pasukan keamanan pemerintahan baru melancarkan operasi untuk mengendalikan keamanan, stabilitas, dan perdamaian sipil, serta mengejar sisa-sisa milisi Assad di hutan dan perbukitan di daerah pedesaan Tartous,” lapor kantor berita SANA, Kamis (26/12/2024).

Sebelumnya, pada Rabu (25/12/2024), terjadi bentrokan antara polisi dari pemerintah baru Suriah yang akan menangkap militan yang setia kepada rezim Assad di beberapa daerah Tartous, Jableh, dan Qardaha di pesisir pantai.

Bentrokan itu menewaskan 14 polisi Suriah dan melukai 10 lainnya, sehingga pemerintah baru Suriah mengirim pasukan tambahan.

Untuk membendung kekerasan, pemerintah sementara memberlakukan jam malam di Homs, Tartous, Latakia, dan Jableh dari pukul enam pada Rabu malam hingga pukul delapan pada Kamis pagi.

Selain itu, operasi tersebut mencakup penggerebekan dan pencarian senjata di beberapa wilayah.

Di pedesaan Damaskus, Pasukan Keamanan Umum menemukan gudang amunisi dalam jumlah besar di beberapa rumah, dan mencatat banyak penduduk lingkungan tersebut menyerahkan sejumlah besar senjata.

Anggota Militer Rezim Assad Serahkan Senjata

Tentara rezim presiden Bashar al-Assad terus menyerahkan senjatanya setelah rezim Assad digulingkan oleh aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada 8 Desember lalu.

Mereka mengantre untuk menyerahkan senjata mereka dan mendaftar di “Pusat Pemukiman” di lingkungan Jamiliyah di Kegubernuran Aleppo, yang didirikan oleh pemerintahan baru Suriah.

Ratusan tentara rezim berbaris di depan pusat pemukiman itu, di mana mereka memasuki pusat tersebut setelah menyerahkan senjata dan menginjak foto Bashar al-Assad.

Pendaftar mendapat kartu sementara untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga ia dapat bepergian ke seluruh negeri dengan aman.

“Saya datang ke sini demi penyelesaian masalah. Perawatannya baik, dan semoga Tuhan mengutuk Bashar al-Assad,” kata Muhammad Al-Ali, salah satu dari mereka yang dulu bertugas di Kegubernuran Suwayda di Suriah selatan.

Sementara itu, Abdul Razzaq Muhammad Al-Hussein mengatakan ia berpangkat brigadir jenderal dan telah menjadi sukarelawan di militer sejak 1993.

“Saya datang untuk menyelesaikan situasi saya dengan saudara-saudara revolusioner kita. Perlakuan mereka sangat baik… Kita semua adalah manusia, dan masyarakat Suriah dicirikan oleh nilai-nilai persaudaraan dan hidup berdampingan,” kata Abdul Razzaq Muhammad Al-Hussein, seperti diberitakan Anadolu Agency.

Anggota lainnya, Bahaa Abdul yang dulu bertugas di cabang Keamanan Negara di Aleppo, juga mendukung keputusan pemerintahan baru Suriah dan mengatakan ia diperlakukan baik di pusat pemukiman tersebut.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

26/12/2024 21:04
Giliran Drone Kamikaze Houthi Hantam Zona Industri Ashkelon, IRGC Iran: Israel Salah Perhitungan – Halaman all

Giliran Drone Kamikaze Houthi Hantam Zona Industri Ashkelon, IRGC Iran: Israel Salah Perhitungan

TRIBUNNEWS.COM – Dalam peningkatan serangan ke wilayah Israel dalam sepekan terakhir, Angkatan Bersenjata Yaman terafiliasi gerakan Houthi, kembali meluncurkan rudal mereka ke negara pendudukan tersebut.

Setelah meluncurkan rudal-rudal balistiknya, Tentara Yaman mengatakan telah melakukan operasi lain berupa serangan pesawat tak berawak yang menargetkan “zona industri musuh Israel” di wilayah Ashkelon.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree membuat pengumuman tersebut pada Rabu (25/12/2024), PressTV melaporkan.

Operasi tersebut, klaim Saree, “berhasil mencapai tujuannya.”

Menurut Saree, operasi dua tahap oleh Angkatan Udara Yaman juga mencakup serangan terhadap posisi vital Israel di wilayah Jaffa, Palestina yang diduduki Israel.

Pada tahap operasi lainnya, kawasan industri tersebut diserang.

Yahya Saree, mengatakan dalam sebuah pernyataan kalau “Kekuatan rudal menargetkan sasaran militer tentara pendudukan di wilayah Jaffa yang diduduki, dengan rudal balistik hipersonik Palestina 2,”.

Saree mengklaim kalau operasi tersebut juga mencapai targetnya.

Tentara pendudukan Israel mengumumkan sebelumnya pada Rabu pagi bahwa mereka telah mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman menuju Israel.

Pernyataan tentara pendudukan yang dipublikasikan di aplikasi Telegram mengatakan, “Sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat.”

Sementara itu, Channel 13 mengutip sumber yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Pendudukan Benjamin Netanyahu menentang usulan kepala Mossad yang percaya kalau tindakan harus diambil secara langsung terhadap Iran dan bukan terhadap Houthi.

Rakyat Yaman telah menyatakan dukungan terbuka mereka terhadap perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel sejak rezim tersebut melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan Perlawanan Palestina di wilayah itu melancarkan serangan balasan mendadak, yang dijuluki Operasi Badai Al-Aqsa, terhadap entitas pendudukan.

Angkatan Bersenjata Yaman telah menyatakan, mereka tidak akan menghentikan serangan sampai serangan darat dan udara Israel yang tiada henti di Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 27.948 orang dan melukai 67.459 orang lainnya, berakhir.

Amerika Serikat dan Inggris pada bulan Desember mengumumkan koalisi militer untuk menargetkan Yaman guna mendukung Israel.

Tangkapan layar video peluncuran rudal yang dirilis Houthi (via Ynet)

IRGC Iran: Israel Salah Perhitungan

Terkait eskalasi serangan Houthi ke Israel, Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini, seorang juru bicara Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengatakan serangan rudal “cepat” oleh gerakan perlawanan Ansarullah (Houthi) Yaman menyiratkan kalau Israel salah perhitungan.

“Serangan Houhti mengubah perhitungan Israel karena rezim tersebut gembira atas situasi Suriah,” katanya dilansir MNA.

Pernyataan Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini itu disandarkan pada hipotesis kalau Israel memanfaatkan pergolakan di Suriah dan menilai pengaruh Iran terputus karena pergantian rezim di negara tersebut.

Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini, yang juga merupakan kepala Departemen Hubungan Masyarakat IRGC, menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis (26/12/2024) di tengah agresi rezim Israel terhadap Suriah dan serangan rudal Yaman yang terus-menerus terhadap wilayah pendudukan.

“Langkah-langkah kuat yang dilakukan oleh gerakan Ansarullah Yaman menunjukkan bahwa front perlawanan itu mandiri dan bebas di berbagai bidang dan mempunyai kemampuan yang tak tertandingi untuk menanggapi kejahatan rezim Zionis,” katanya.

Ia menambahkan bahwa media global sedang menargetkan perlawanan dan menyebarkan propaganda menentangnya untuk membungkam suaranya.

Komandan IRGC menekankan perlunya membentuk front media yang luas untuk menghadapi gerakan yang menentang front perlawanan dengan cara yang inovatif.

Sistem pertahanan udara Arrow Israel mencegat rudal yang ditembakkan kelompok Houthi Yaman. Untuk ketiga kali dalam sepekan, Houthi menyerang Israel tengah dengan Tel Aviv sebagai sasarannya, Selasa (24/12/2024). (khaberni/tangkap layar)

Bukan Musuh Biasa

Sumber militer dan keamanan Israel dalam wawancara bersama Maariv, Senin (23/12/2024), mengungkapkan serangan kelompok Houthi Yaman pada Sabtu (21/12/2024), telah membayangi dan menimbulkan kekhawatiran bagi Tel Aviv.

Sumber itu mengakui strategi teka-teki Houthi rumit diprediksi, dan mengatakan, “Mereka bukanlah musuh biasa.”

Di antara berbagai kerumitan dalam menghadapi Houthi dan Angkatan Bersenjata Yaman, kata sumber itu, adalah jarak ribuan kilometer yang memisahkan Israel dan Yaman.

Terlebih, Angkatan Bersenjata Yaman tersebar di seluruh negeri dan hadir di wilayah-wilayah yang tidak tercantum di peta, dilansir Al Mayadeen.

Sumber keamanan lainnya mengatakan, kelompok Houthi merupakan tantangan yang belum pernah “dihadapi Israel sebelumnya.”

“Israel tidak tahu bagaimana cara mengatasinya,” lanjut sumber itu.

Baru-baru ini, media Israel secara menyeluruh memeriksa kesulitan militer dalam menghadapi Houthi, terutama kemampuan militer Yaman dan kegagalan lembaga keamanan Israel untuk mencegat rudal balistik Houthi.

Karena itu, Israel memandang sulit untuk mengalahkan Houthi.

Israel, lapor i24News, merasa perlu bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk melawan kelompok itu.

Netanyahu Bakal Ambil Tindak Tegas Terhadap Houthi

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pihaknya bakal bertindak tegas terhadap kelompok Yaman, Houthi, yang didukung Iran.

Ia juga memastikan “balasan Israel” terhadap Houthi, tak akan berbeda kepada kelompok militan lain yang didukung Iran.

“Sebagaimana kami bertindak dengan kekuatan penuh terhadap poros yang didukung Iran, maka kami akan bertindak serupa terhadap Houthi,” kata Netanyahu dalam pertemuan Kabinet Keamanan di Komando Angkatan Udara utara, Minggu (22/12/2024), dikutip dari Iran International.

Lebih lanjut, Netanyahu mengungkapkan Israel akan dibantu sekutunya, Amerika Serikat (AS), dalam menghadapi Houthi.

“Hanya dalam kasus ini, kami tidak bertindak sendiri. Amerika Serikat, serta negara-negara lain, melihat Houthi sebagai ancaman tidak hanya bagi pelayaran internasional, tetapi juga bagi tatanan internasional.”

“Oleh karena itu, kami akan bertindak dengan kekuatan, tekad, dan kecanggihan,” urai dia.

Sebagai informasi, AS melancarkan serangan udara terhadap Houthi di Sana’a, Yaman, Sabtu.

Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Houthi menembakkan rudal yang menghantam wilayah sipil di Israel.

Houthi yang didukung Iran, yang menguasai sebagian besar Yaman, melancarkan blokade Laut Merah pada November tahun lalu atas perintah Pemimpin Tertinggi Iran, menyusul pecahnya perang Gaza, dalam kesetiaan kepada Hamas.

Meskipun awalnya mereka bermaksud menargetkan kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel dalam upaya untuk memaksakan gencatan senjata, serangan tersebut kemudian telah menyebar ke pengiriman komersial global, dengan banyak kapal menjadi sasaran serangan dan puluhan pelaut internasional disandera.

Rudal Houthi Hantam Kementerian Pertahanan Israel

Pekan lalu, Houthi mengumumkan telah melancarkan dua rudal hipersonik ke Israel, Rabu (17/12/2024).

Salah satu rudal menghantam Kementerian Pertahanan Israel di pusat kota.

Sementara, satu rudal lainnya diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerang Yaman.

Operasi itu bersamaan dengan serangan udara Israel di Yaman, dilansir Al Mayadeen.

Pemimpin gerakan Houthi, Abdul Malik al-Houthi, mengungkapkan serangan pihaknya ke Kementerian Israel menyebabkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) “mengalami kebingungan signifikan sebab misi mereka terganggu.”

Ia menegaskan pihaknya tak akan mundur sedikitpun dari posisi mendukung rakyat Palestina.

“Kami tidak akan menyimpang dari posisi kami dalam mendukung rakyat Palestina, terlepas dari tantangan atau serangan dari AS, Israel, atau sekutu mereka,” tegasnya.

Al-Houthi juga menyerukan kepada rakyat Yaman untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa besar-besaran pada Jumat (20/12/2024), untuk mendeklarasikan tantangan mereka terhadap Israel dan menegaskan kembali keteguhan mereka.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Israel juga pernah menjadi sasaran serangan kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah, pada pertengahan November 2024.

Saat itu, Hizbullah mengatakan drone mereka tepat mengenai sasaran yang dituju.

(oln/khbrn/*)

26/12/2024 19:25
Menlu Rusia Dukung Bos HTS Al-Julani untuk Lanjutkan Hubungan Suriah dan Rusia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan setuju dengan Panglima Pemerintahan baru Suriah, Ahmed al-Sharaa atau yang terkenal dengan nama Abu Muhammad Al-Julani.

Al-Julani menjadi pemimpin de facto Suriah setelah aliansi oposisi bersenjata yang ia pimpin, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), berhasil menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.

Setelah jatuhnya rezim Assad, Al-Julani menggambarkan hubungan Suriah-Rusia sebagai hubungan jangka panjang dan strategis, sehingga perlu dilanjutkan.

Sergei Lavrov mendukung pernyataan Al-Julani dan menegaskan perlunya untuk menjalin hubungan dengan pemerintah yang baru di Suriah.

Menlu Rusia itu juga menekankan Rusia tidak akan membiarkan terjadi perpecahan di Suriah.

Selain itu, ia menyerukan Israel untuk tidak menjamin keamanannya dengan mengorbankan keamanan negara lain, seperti yang ia katakan.

“Suriah tidak bisa dibiarkan runtuh, meskipun beberapa pihak benar-benar menginginkannya,” kata Sergei Lavrov, seperti diberitakan Al Jazeera.

Di sisi lain, ia menegaskan Rusia memahami kekhawatiran Turki, yang menurutnya sah, mengenai situasi keamanan di perbatasannya dengan Suriah di tengah ancaman militan yang menargetkan Turki.

Setelah menggulingkan rezim Assad, Al-Julani menjadi pemimpin de facto Suriah ketika negara itu menuju masa transisi.

Ia menugaskan Perdana Menteri Suriah, Muhammad Al-Bashir, untuk membentuk pemerintahan baru dan memimpinnya untuk mengatur masa transisi hingga Maret 2025.

Selain itu, Al-Julani juga menunjuk sejumlah orang untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan sementara.

Rusia Ingin Lanjutkan Hubungan dengan Suriah

Sergei Lavrov mengungkapkan harapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah baru Suriah setelah berakhirnya fase transisi.

Rusia mengharapkan berlanjutnya kerja sama ekonomi dan investasi.

“Moskow berhubungan dengan pemerintah baru Suriah melalui kedutaan besarnya di Damaskus,” kata Sergei Lavrov.

Ia mengatakan Rusia sedang berdiskusi dengan pemerintah Suriah yang baru terutama mengenai masalah teknis yang berkaitan dengan keamanan warga negara Rusia dan kedutaan besar Rusia.

Sebelumnya, pada Senin (23/12/2024), Asisten Presiden Rusia untuk Kebijakan Luar Negeri Rusia, Yuri Ushakov, mengatakan Rusia sedang melakukan kontak dengan pemerintahan baru di Suriah pada tingkat diplomatik dan militer, seperti diberitakan Aawsat.

Setelah jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad yang digulingkan, pemerintah baru Suriah mengatakan bahwa mereka telah memberikan Moskow kesempatan untuk memperbaiki hubungan Rusia dengan rakyat Suriah, yang menurut para pengamat memerlukan upaya besar Rusia.

Rusia sebelumnya menjadi sekutu rezim Assad setelah mulai memberikan bantuan militer untuk melawan oposisi bersenjata pada tahun 2015.

Setelah HTS mengambil alih kekuasaan di Suriah pada 8 Desember 2024, Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke Rusia, tempat mereka mendapatkan suaka.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

26/12/2024 18:14
Nasib Iran Hadapi Ancaman ‘Tekanan Maksimum’ AS Tahun Depan

Teheran –

Tahun 2025 mungkin tidak terlihat menjanjikan bagi Iran. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dan perlawanan para perempuan di dalam negeri, menjadi perhatian rezim teokrasi Iran.

“Iran telah lama berada dalam situasi sulit, dan sadar tidak ada jalan lain selain berubah,” ujar pakar Iran, Arash Azizi, dalam perbincangan dengan DW menanggapi kondisi aktual yang dihadapi negara di Timur Tengah itu.

“Pimpinan di Republik Islam Iran perlu mengubah kebijakannya, dan membuat kesepakatan dengan negara-negara Barat untuk mengatasi sanksi internasional dan keruntuhan ekonomi negara itu,” lanjut Azizi, seorang sejarawan sekaligus dosen di Universitas Clemson, Amerika Serikat (AS).

Rezim teokrasi Iran juga “khawatir terhadap kembalinya kebijakan ‘tekanan maksimum’ di bawah pemerintahan Trump mendatang”.

Donald Trump akan resmi duduki Gedung Putih pada 20 Januari 2025, dan kebijakannya terhadap Iran akan semakin meningkatkan tekanan pada penguasa di Teheran.

Para pemimpin Teheran sudah sejak beberapa dekade mengalami tahun yang penuh gejolak. Situasi politik ini membuat banyak warga Iran bertanya-tanya, apakah kali ini pemimpin mereka akan menghadapi musim dingin yang cukup berat?

Sembilan bulan yang dramatis

Sembilan bulan terakhir ditandai dengan serangkaian peristiwa dramatis bagi Iran.

Kematian Raisi yang sangat mendadak, memicu digelarnya pemilihan presiden dini, yang secara mengejutkan dimenangkan oleh Massoud Pezeshkian, yang dianggap sebagai politisi moderat.

Pada musim panas, pembunuhan yang ditargetkan terhadap pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, saat berada di Teheran juga mengguncang Iran. Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Jerman, AS, dan beberapa negara barat lainnya.

Kematian Haniyeh itu menghilangkan tokoh kunci dalam “poros perlawanan” terhadap Israel dan negara-negara Barat. Beberapa bulan kemudian, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah tewas dalam sebuah aksi militer Israel dan disusul runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah baru-baru ini. Rangkaian peristiwa itu menyebabkan runtuhnya “poros perlawanan” tersebut.

Iran berupaya mengurangi ketegangan dengan Barat

Menurut Azizi, “sangat mungkin kepemimpinan Republik Islam Iran saat ini sedang berupaya mengurangi ketegangan dengan Barat.” Ia mengacu pada sebuah artikel terbaru yang ditulis oleh mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Mohammad Javad Zarif di majalah Foreign Affairs.

Dalam artikel yang diterbitkan sebelum runtuhnya rezim Assad, berjudul “Bagaimana Iran Melihat Jalan Menuju Perdamaian,” Zarif menekankan kesiapan Teheran untuk bernegosiasi dengan Barat, termasuk AS.

“Terkait Israel, Zarif berpendapat bahwa Iran akan menerima kesepakatan apa pun yang dicapai oleh Palestina. Ini adalah poin penting,” tegas Azizi.

Ketika ditanya apakah kepemimpinan Iran akan mempertimbangkan kembali permusuhannya dengan Israel, Azizi mengatakan, “Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan hal ini di dalam negeri. Itu bertentangan dengan sikap Pemimpin Tertinggi Khamenei dan sikap anti-Israel seumur hidupnya.”

“Saat ini, penting untuk melihat, bagaimana Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel akan bereaksi terhadap momen melemahnya Republik Islam Iran ini,” tambah Azizi.

Peningkatan senjata nuklir untuk mengamankan rezim?

Kemunduran yang dialami Iran dan sekutunya dalam beberapa bulan terakhir, telah menghidupkan kembali perdebatan di negara itu tentang strategi pencegahan militernya, termasuk beberapa pihak yang menyerukan dipacunya pengembangan senjata nuklir Iran.

Pada awal Desember, Ahmad Naderi, anggota parlemen di Teheran menyatakan, sudah saatnya Iran melakukan uji coba senjata nuklirnya.

Karena khawatir adanya potensi ketegangan yang meningkat, Jerman, Prancis, dan Inggris mengadakan pembicaraan dengan Iran pada akhir November lalu, untuk membahas pembatasan program nuklir negara itu.

“Pembicaraan ini lebih seperti persiapan untuk diskusi selanjutnya,” kata Cornelius Adebahr, analis politik berbasis di Berlin, kepada DW.

“Mengadakan pembicaraan ini sebelum Trump menjabat adalah suatu keharusan. Begitu Trump menjabat, ia mungkin akan merasa tertekan dengan satu atau lain cara. Akan ada suara-suara yang menyarankannya untuk mengambil tindakan tegas,” tambah Adebahr.

“Memiliki rencana, atau setidaknya kerangka rencana, akan sangat membantu pihak Eropa,” kata Adebahr menambahkan.

‘Kekhawatiran provokasi terhadap warga’

Kesepakatan dengan negara-negara Barat bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi pemerintah Iran saat ini.

Sejauh ini belum ada solusi untuk berbagai masalah internal yang dihadapi negara tersebut, khususnya perselisihan dengan kelompok garis keras Islam, tentang undang-undang pengetatan mengenakan hijab yang wajib bagi perempuan.

Undang-undang kontroversial yang disahkan oleh parlemen pada September 2023, memberlakukan hukuman lebih berat bagi perempuan dan gadis-gadis muda yang menolak mengenakan hijab. Para perempuan akan menghadapi denda besar, penolakan layanan publik, larangan bepergian ke luar negeri, hingga dalam kasus ekstrem, hukuman penjara.

Aturan itu jelas memicu kemarahan di seluruh negeri, memaksa presiden Iran Pezeshkian untuk mengajukan vetonya bagi penerapan undang-undang tersebut.

Namun, kelompok garis keras Islam terus menekan pemerintah Iran untuk segera memberlakukan undang-undang yang kontroversial ini.

Pakar psikoanalis sosiopolitik, Saba Alaleh mengatakan, “Sistem politik menyadari bahwa masyarakat kini bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah protes nasional dengan slogan ‘Perempuan, Kehidupan, Kebebasan.’ Metode penindasan dan intimidasi sebelumnya tidak lagi efektif.”

“Undang-undang baru ini justru mendorong kekerasan terhadap perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Aturan itu menargetkan integritas pribadi warga negara dan melanggar hak kebebasan memilih dan memutuskan sendiri.”

Bahkan, seorang penasihat Pemimpin Tertinggi Khamenei, Ali Larijani ikut mengkritik undang-undang tersebut dengan mengatakan, “Kita tidak membutuhkan undang-undang seperti itu, kita justru lebih banyak membutuhkan persuasi budaya.”

Dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah, Presiden Pezeshkian juga melontarkan kritiknya, dan menyebutkan pemerintahannya tidak siap untuk memberlakukan undang-undang ini, dan menekankan perlunya “perdamaian dalam masyarakat.”

Presiden dan penasihatnya menyadari, sikap memprovokasi masyarakat dengan undang-undang semacam itu hanya dapat memicu protes massal, yang akan sangat berbahaya di saat Republik Islam Iran sedang melemah seperti saat ini.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Artikel ini diadaptasi dari DW bahasa Jerman

(nvc/nvc)

26/12/2024 17:52
2 Negara Bagian di Australia Berlakukan Larangan Nyalakan Api

Anda sedang membaca rangkuman berita-berita utama dalam Dunia Hari Ini dari ABC Indonesia.

Edisi Kamis, 26 Desember 2024, kita awali dengan berita kebakaran hutan dan semak di Australia.

Larangan menyalakan api

Otoritas di negara bagian Victoria, dengan ibu kota Melbourne, mendesak agar warganya yang tinggal di sekitaran Taman Nasional Grampians untuk segera bertindak, karena tidak ada banyak waktu bagi mereka untuk mengungsi.

Larangan menyalakan api sudah diberlakukan di seluruh negara bagian Victoria dan warga juga diminta untuk tidak melakukan perjalanan yang tidak penting ke daerah-daerah berisiko kebakaran hutan dan semak.

Larangan menyalakan api juga diberlakukan di lima wilayah di negara bagian Australia Selatan, yakni di kawasan Murrayland, Riverland, Mid North, serta South East karena kondisi cuaca yang “ekstrem”.

Warga di Victoria juga diminta untuk mengecek kondisi teman-teman, keluarga dan tetangga mereka yang mungkin terdampak gelombang panas.

“Jika Anda melihat seseorang yang mengalami gejala-gejala seperti kebingungan, kejang, pingsan atau kehilangan kesadaran, hubungi ambulans dengan menelpon 000,” kata Dale Armstrong dari Ambulance Victoria.

Serangan udara Pakistan ke Afghanistan

Taliban mengatakan pengeboman oleh pesawat militer Pakistan di Afghanistan timur menewaskan sedikitnya 46 orang, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Wakil juru bicara Taliban, Hamdullah Fitrat, mengatakan pengeboman menargetkan empat lokasi di provinsi Paktika pada hari Selasa.

“Afghanistan menganggap tindakan brutal ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua prinsip internasional dan tindakan agresi yang nyata,” kata Enayatullah Khowrazmi, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Afghanistan dalam sebuah pernyataan.

Menurut pengakuan seorang pejabat Pakistan, yang berbicara kepada kantor berita Reuters tanpa mau menyebutkan identitasnya, Pakistan melakukan serangan udara terhadap kamp kelompok militan Islam Taliban Pakistan (TTP), sebuah kelompok yang tak berafiliasi dengan Taliban Afghanistan.

Penyelidikan jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines

Rabu kemarin, pesawat Azerbaijan Airlines yang membawa 67 penumpang jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan, menewaskan 38 orang di dalamnya, sementara 29 orang dilaporkan selamat.

Azerbaijan Airlines mengatakan pesawatnya “melakukan pendaratan darurat” sekitar 3 kilometer dari Aktau, sebuah pusat minyak dan gas di pantai timur Laut Kaspia.

Kantor berita Rusia mengatakan pesawat tersebut dialihkan rutenya karena kabut di Grozny, sementara pihak berwenang di Kazakhstan mengatakan mereka mulai menyelidiki berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk masalah teknis.

Badan pengawas penerbangan Rusia mengatakan kecelakaan terjadi tak lama setelah pesawat mengalami keadaan darurat yang mungkin disebabkan karena “tabrakan dengan burung”.

Suriah musnahkan pasokan narkoba

Pemerintah baru Suriah membakar obat-obatan terlarang dalam jumlah besar, termasuk satu juta pil Captagon pada hari Rabu, menurut pejabat setempat.

Captagon adalah obat stimulan mirip amfetamin yang menjadi ekspor terbesar Suriah selama perang saudara yang berlangsung lebih dari 13 tahun, hingga membuat Suriah mendapat sebutan sebagai negara narkotika di bawah pimpinan Bashar al-Assad.

“Pasukan keamanan pemerintah baru menemukan gudang obat-obatan terlarang saat mereka memeriksa kompleks gedung pertahanan,” kata seorang pejabat.

Pihak berwenang menghancurkan persediaan alkohol, ganja, Captagon, dan hasis untuk “melindungi masyarakat Suriah” dan “memutus rute penyelundupan yang digunakan oleh bisnis keluarga Assad”, tambahnya.

Lihat juga Video ‘Pernyataan PM Australia soal RI Pulangkan 5 Napi Bali Nine’:

26/12/2024 16:51

Negara: Suriah

2.000 Tentara AS di Suriah