Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Bandara Damaskus Dibuka untuk Penerbangan Internasional Pekan Depan

    Bandara Damaskus Dibuka untuk Penerbangan Internasional Pekan Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Setelah sempat tutup akibat eskalasi dalam negeri yang menumbangkan penguasa Bashar Al Assad, bandara internasional Suriah di Kota Damaskus akan dibuka kembali pada pekan depan.

    Mengutip dari Reuters, Sabtu (4/1), Kepala Otoritas Penerbangan Suriah, AShad Al Saliby mengatakan bandara itu akan melayani penerbangan internasional kembali pada 7 Januari mendatang.

    Sebelumnya,  Bashar Al Assad sebagai Presiden Suriah yang berlangsung selama 24 tahun runtuh dalam hitungan hari pada tahun lalu.

    Sejak akhir November 2024, milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) melancarkan serangan ke Suriah. Lalu pada awal Desember mereka berhasil menguasai kota terbesar kedua, Aleppo.

    Aleppo sekaligus menjadi gerbang milisi untuk menyerbu dan menguasai Damaskus.

    Pada 8 Desember mereka berhasil menguasai Damaskus dan mendeklarasikan keruntuhan rezim Assad. Dia dan keluarganya kabur ke Rusia.

    Kemudian, pemerintah sementara Suriah mengumumkan pembubaran milisi atau kelompok perlawanan di negara Timur Tengah itu pada Selasa (24/12/2024).

    Pengumuman tersebut muncul usai Perdana Menteri sementara Suriah Ahmed Al Sharaa bertemu pemimpin milisi-milisi di negara itu. Mereka sepakat para milisi akan melebur menjadi pasukan keamanan negara.

    “[pertemuan] berakhir dengan kesepakatan pembubaran semua kelompok dan integrasi mereka di bawah pengawasan kementerian pertahanan,” demikian pernyataan resmi pemerintah yang dirilis SANA dan dikutip AFP.

    Setelah menjadi PM sementara Al Sharaa mengatakan Suriah ingin berkontribusi dalam perdamaian kawasan saat situasi Timur Tengah terus memanas.

    Empat hari lalu, pemerintahan sementara Suriah menunjuk tokoh milisi utama dalam penggulingan Assad, Murhaf Abu Qasra sebagai menteri pertahanan.

    Kemudian lewat unggahan di akun X pada Jumat (3/1) lalu, Menteri Luar Negeri pemerintahan sementara Suriah Asaad Hassan al-Shibani menyatakan akan melakukan kunjungan luar negeri yakni tur Timur tengah pada pekan depan. Dia akan mengunjungi Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania.

    Konsolidasi nasional

    Sementara itu, mengutip dari Reuters, konsolidasi atau dialog nasional Suriah pascatumbangnya rezim Assad belum ditentukan tanggalnya.

    Berdasarkan keterangan lima sumber, Reuters memberitakan pemerintahan sementara Suriah Suriah belum memutuskan kapan akan mengadakan konferensi dialog nasional yang mempertemukan warga negara itu dari seluruh lapisan masyarakat untuk memetakan jalan baru bagi mereka setelah rezim Assad tumbang.

    Menggelar dialog nasional adalah janji utama miilsi yang dipimpin HTS saat menguasai Damaskus pada 8 Desember lalu. Serangan mereka telah menumbangkan lebih dari 50 tahun kekuasaan keluarga Assad–atau 20 tahun rezim Bashar Al Assad–di Suriah.

    Beberapa anggota kelompok oposisi politik yang berusaha melawan Assad selama 13 tahun perang saudara di Suriah telah menyatakan keberatan atas kurangnya transparansi dalam persiapan konferensi tersebut.

    Sumber-sumber yang berbicara kepada Reuters, termasuk dua pejabat kementerian informasi Suriah, seorang anggota pemerintahan baru Suriah, dan dua diplomat yang memberikan penjelasan mengenai upaya yang sedang dilakukan untuk merencanakan konferensi tersebut.

    Mereka mengatakan bahwa undangan resmi untuk konferensi tersebut juga belum dikirimkan, meskipun beberapa orang telah dihubungi oleh pihak berwenang secara informal.

    Beberapa organisasi media Suriah sebelumnya melaporkan bahwa konferensi tersebut akan berlangsung pada 4-5 Januari dan bertujuan untuk mempertemukan sekitar 1.200 delegasi dari berbagai spektrum agama, etnis, geografis dan politik di Suriah.

    (Reuters/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mesir Khawatir Kelompok Pemberontak Pimpin Suriah, Ini Alasannya

    Mesir Khawatir Kelompok Pemberontak Pimpin Suriah, Ini Alasannya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Mesir disebut khawatir dan lebih berhati-hati menjalin hubungan dengan Suriah usai kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Shalam (HTS) memegang kendali pemerintahan setelah merobohkan rezim Bashar al-Assad.

    Mesir selama 11 tahun terakhir mendukung pemerintahan Bashar. Kini, mereka khawatir dampak perubahan hubungan antar kedua negara setelah pengambilalihan pemerintah oleh HTS.

    “Bagi Mesir, hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat sejarah Ikhwanul Muslimin di negara tersebut,” kata Merissa Khurma, Direktur Program Timur Tengah di lembaga think tank Wilson Center, Sabtu (4/1), melansir AFP.

    Beberapa negara Arab lainnya bergerak cepat untuk terlibat dengan pihak berwenang baru di Damaskus, sementara Kairo lebih berhati-hati.

    Setelah menyatakan dukungan Mesir untuk Assad hanya tiga hari sebelum penggulingannya, Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty menunggu tiga minggu sebelum menelepon mitranya yang baru dari Suriah dan mendesak pihak berwenang de facto untuk mempraktekkan “inklusivitas”.

    Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani mengkonfirmasi bahwa pembicaraan tersebut telah terjadi, dan mengatakan bahwa kedua negara berbagi peran dalam “mencapai stabilitas dan kemakmuran untuk wilayah tersebut”.

    Pada hari Sabtu, sebuah pesawat bantuan Mesir mendarat di bandara Damaskus dengan membawa pengiriman bantuan kemanusiaan pertama dari Kairo sejak penggulingan Assad, kata kementerian luar negeri Mesir.

    Pada hari-hari setelah penggulingan Assad, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi tidak memberikan komentar tegas.

    “Mereka yang membuat keputusan di Suriah adalah rakyat negara itu,” ujar Sisi.

    “Mereka dapat menghancurkannya atau membangunnya kembali,” katanya pada sebuah pertemuan dengan para tokoh media yang berafiliasi dengan pemerintah.

    “Reaksi Mesir sangat berhati-hati,” kata Mirette Mabrouk, seorang peneliti senior di Institut Timur Tengah yang berbasis di Washington.

    “Di sini ada aktor non-negara dan juga kelompok Islamis yang keduanya merupakan ancaman bagi Mesir.”

    Di dalam negeri, Kairo telah bergerak untuk mencegah kemungkinan bahwa kejadian-kejadian di Suriah dapat memicu kerusuhan di dalam negeri.

    Menurut Egyptian Initiative for Personal Rights, sebuah kelompok hak asasi manusia, pasukan keamanan menahan 30 warga Suriah yang merayakan kejatuhan Assad, dengan tiga di antaranya akan dideportasi.

    Pihak berwenang juga memperketat pembatasan visa bagi warga Suriah, mengharuskan mereka untuk mendapatkan izin keamanan.

    Beberapa jam setelah Assad digulingkan, media pemerintah memuji stabilitas Mesir dalam menghadapi gejolak regional.

    Media tersebut menyiarkan sebuah montase yang menggabungkan adegan kerusuhan, latihan militer, dan proyek-proyek pembangunan, disertai dengan sebuah pidato pada tahun 2017 di mana Sisi mengklaim bahwa kekuatan-kekuatan di balik perang di Suriah dapat mengalihkan pandangan mereka ke Mesir.

    “Misi mereka di Suriah telah selesai,” kata Sisi pada saat itu, dan menambahkan bahwa “tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan negara Mesir.”

    Kemarahan semakin dipicu oleh beredarnya foto pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa yang berpose bersama Mahmoud Fathi, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas pembunuhan mantan jaksa penuntut umum Mesir, Hisham Barakat.

    Pihak berwenang Lebanon juga menangkap aktivis oposisi Mesir Abdul Rahman al-Qaradawi dengan surat perintah Mesir setelah ia merayakan kejatuhan Assad secara online.

    Qaradawi telah menyerukan pembaharuan protes Musim Semi Arab 2011 yang menggulingkan presiden Mesir Hosni Mubarak.

    Penggulingan Mubarak diikuti oleh pemilihan demokratis yang dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin, hingga Sisi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2013.

    Peta Israel Diam-diam Rampas Golan saat Suriah Kacau (Foto: CNN Indonesia/Agder Maulana) (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    “Nama baik bangsa dan negara jauh lebih penting daripada nama mantan Presiden, namanya mantan tdk bedanya dgn barang bekas dan barang bekas yg sdh jelek dan rusak sebaiknya dibuang ktempat sampah . Nama bangsa dan negara lebih utama daripada manusia yg sdh bekas dan rusak pula,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya, Budi Gunawan menolak berkomentar soal apakah label OCCRP terhadap Jokowi itu bakal berujung pada konsekuensi hukum. Namun dia menegaskan, tak mudah untuk seorang warga negara menjadi presiden dan pemimpin di pemerintahan. “Pasti yang jadi presiden itu, kan yang terbaik, putra terbaik,” ujar Budi.

    Pun setelah tak lagi menjadi presiden, menurut Budi, seorang mantan kepala negara tetaplah sebagai warga negara yang terbaik. “Biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik. Di setiap negara kita harus menghargai legacy-legacy beliau (sebagai mantan presiden),” kata Budi.

    Sebab itu, menurut Budi, semestinya Jokowi sebagai mantan presiden harus tetap dilindungi harkat dan martabatnya. “Dan kita harus jaga betul muruah presiden, dan mantan-mantan presiden kita,” ujar Budi.

    Seperti diketahui, OCCRP baru-baru ini merilis daftar nama-nama tokoh pemimpin negara-negara di dunia yang korup. Ada nama Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup.

    Bukan cuma Jokowi, OCCRP juga melabeli sejumlah nama-nama pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan mantan presiden Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. OCCRP menetapkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh kejahatan dan terkorup 2024. (bs-sam/fajar)

  • Suriah Mulai Diskusi Integrasi Faksi Bersenjata dan Intensifkan Penangkapan Loyalis Rezim Assad – Halaman all

    Suriah Mulai Diskusi Integrasi Faksi Bersenjata dan Intensifkan Penangkapan Loyalis Rezim Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan dalam pemerintahan sementara Suriah telah memulai diskusi dengan para pemimpin militer untuk mengintegrasikan faksi-faksi bersenjata ke dalam struktur kementerian.

    Pertemuan ini dilaksanakan pada Jumat, 3 Januari 2025, dan dilanjutkan pada Sabtu, 2 Januari 2025.

    Menteri Pertahanan pemerintahan sementara, Mayor Jenderal Murhaf Abu Qasra, memimpin pertemuan tersebut bersama sejumlah pimpinan faksi bersenjata.

    Diskusi ini bertujuan untuk membahas struktur institusi militer baru dan calon perwira yang akan menjadi anggota Kepala Staf Gabungan.

    Menurut laporan koresponden Al Jazeera, Omar Al-Haj, pemerintah sementara Suriah belum menetapkan siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan.

    “Kesepakatan telah dicapai antara faksi-faksi yang terlibat dalam penggulingan rezim Bashar al-Assad untuk membubarkan diri setelah struktur institusi militer baru disepakati,” ungkap Al-Haj.

    Operasi Pembersihan Loyalis Rezim Assad

    Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Sementara bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer melanjutkan kampanye besar-besaran di kota Homs dan sekitarnya untuk mencari sisa-sisa loyalis rezim Assad.

    Operasi penyisiran telah selesai di beberapa wilayah, seperti lingkungan Wadi Al-Dahab, dan masih berlanjut di daerah lain, termasuk Al-Zahraa, Al-Abbasiyah, dan Al Muhajirin.

    Walid Al-Attar, koresponden Al Jazeera, melaporkan bahwa setidaknya 28 anggota rezim yang terlibat dalam pembantaian Karm al-Zaytoun pada tahun 2012 telah ditangkap di wilayah tersebut.

    Bentrokan sporadis dengan senapan mesin terjadi antara pasukan dan unsur-unsur rezim yang menolak untuk menerima penyelesaian status mereka dan menyerahkan senjata.

    SANA melaporkan pada Sabtu, 1 April 2025, bahwa Departemen Keamanan Publik berhasil menyita gudang amunisi di lingkungan Al-Zahraa selama kampanye penyisiran.

    Mereka juga menangkap Muhammad Nour al-Din Shalhoum, pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengintai di Penjara Saydnaya, serta Saher Al-Naddaf, seorang komandan lapangan yang terlibat dalam berbagai kejahatan terhadap rakyat Suriah.

    Sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, Departemen Operasi Militer telah membuka pusat pemukiman untuk anggota rezim yang digulingkan.

    Namun, penolakan beberapa di antaranya untuk menyerahkan senjata telah menyebabkan bentrokan di sejumlah provinsi Suriah.

    Dengan langkah-langkah ini, pemerintah sementara Suriah berupaya membangun kembali struktur militer yang kuat dan mengatasi sisa-sisa loyalis rezim yang masih ada.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Menteri Pertahanan Suriah Mulai Diskusi untuk Gabungkan Faksi-faksi Bersenjata – Halaman all

    Menteri Pertahanan Suriah Mulai Diskusi untuk Gabungkan Faksi-faksi Bersenjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan di pemerintahan sementara Suriah mulai mengadakan diskusi dengan para pemimpin militer untuk memulai proses mengintegrasikan faksi-faksi ke dalam kementerian.

    Menteri Pertahanan pemerintahan sementara, Mayor Jenderal Murhaf Abu Qasra, bersama sejumlah pimpinan faksi bersenjata terlihat menggelar pertemuan pada Jumat (3/1/2025) dan hari ini, Sabtu (4/1/2025).

    “Diskusi tersebut berkaitan dengan pembahasan struktur institusi militer baru dan perwira yang dicalonkan untuk menjadi anggota Kepala Staf Gabungan,” lapor koresponden Al-Jazeera, Omar Al-Haj.

    Adapun pemerintah sementara Suriah belum menunjuk siapa yang akan menjadi Kepala Staf Gabungan.

    Kemungkinan akan diadakan pertemuan lainnya yang diselenggarakan secara berturut-turut.

    “Ada kesepakatan antara faksi-faksi yang ikut serta dalam penggulingan rezim Bashar al-Assad untuk membubarkan diri segera setelah struktur institusi militer baru disepakati,” lanjut laporan itu.

    Menyusul pertemuan para pemimpin faksi militer dengan pemimpin pemerintahan baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, Departemen Operasi Militer mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan semua faksi dan menggabungkannya di bawah payung Kementerian Pertahanan.

    Penguasa Suriah ‘Bersihkan’ Sisa Loyalis Rezim Assad

    Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Sementara, bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer, terus melakukan kampanye besar-besaran di kota Homs dan pedesaannya untuk mencari sisa-sisa loyalis rezim Assad.

    “Operasi penyisiran telah selesai di beberapa wilayah Homs, seperti lingkungan Wadi Al-Dahab, dan masih berlanjut di lingkungan lain, terutama Al-Zahraa, Al-Abbasiyah, dan Al- Muhajirin,” kata koresponden Al Jazeera, Walid Al-Attar.

    Setidaknya 28 anggota rezim yang dituduh melakukan pembantaian Karm al-Zaytoun pada tahun 2012, ditangkap di wilayah tersebut.

    “Bentrokan dengan senapan mesin terjadi dari waktu ke waktu antara pasukan dan unsur-unsur rezim presiden yang digulingkan yang menolak untuk menerima penyelesaian status mereka dan menyerahkan senjata mereka,” kata sumber di Departemen Operasi Militer.

    Sementara itu, SANA menerbitkan foto-foto pada hari Sabtu (4/1/2025) yang menunjukkan Departemen Keamanan Publik menyita gudang amunisi di lingkungan Al-Zahraa di Homs selama kampanye penyisiran.

    “Departemen Keamanan Publik, selama kampanyenya di Homs, berhasil menangkap Muhammad Nour al-Din Shalhoum, salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengintai di Penjara Saydnaya (di pedesaan Damaskus ), dan yang berpartisipasi dalam menonaktifkan kamera penjara sebelum Departemen Operasi Militer mengambil alih wilayah tersebut,” lapor SANA.

    Mereka juga menangkap Saher Al-Naddaf, salah satu komandan lapangan yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah, dan berpartisipasi dalam banyak pembantaian di seluruh wilayah Suriah.

    Dia adalah salah satu sisa milisi yang menolak menyerahkan senjata mereka dan terpaksa bersembunyi di antara warga sipil.

    Sejak penggulingan rezim presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, Departemen Operasi Militer telah membuka pusat pemukiman dengan anggota rezim yang digulingkan.

    Namun penolakan beberapa dari mereka untuk meletakkan senjata menyebabkan pecahnya bentrokan di sejumlah provinsi Suriah.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Serangan Truk di New Orleans AS Jadi Tanda ISIS Kembali?

    Serangan Truk di New Orleans AS Jadi Tanda ISIS Kembali?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kota New Orleans di Amerika Serikat sempat menjadi perhatian usai seorang pengendara bernama Shamsud Din Jabbar menabrakkan truk ke kerumunan warga saat Tahun Baru dan menyebabkan 15 orang meninggal pada Rabu (1/1).

    Di belakang truk yang dikendarai Jabbar ada bendera ISIS terpasang. Tanda ini lantas memicu penyelidikan dan perbincangan kekhawatiran kebangkitan kembali ISIS.

    Biro Investigasi Federal (FBI) juga sedang menyelidiki keterkaitan serangan tersebut dengan ISIS. Lalu apakah insiden truk tabrak massa di New Orleans menjadi salah satu tanda kebangkitan kelompok teror itu?

    ISIS luluh lantak akibat serangan koalisi militer pimpinan Amerika Serikat di Suriah dan Irak beberapa tahun lalu.

    Namun, ISIS tetap melakukan beberapa operasi sembari berupaya membangun kembali dan mengilhami serangan lone wolf (tunggal), seperti yang terjadi di New Orleans.

    “ISIS berusaha membangun kembali kekuatan mereka setelah beberapa tahun mengalami penurunan kemampuan,” demikian menurut komando pusat AS, CENTCOM.

    Penilaian itu berdasarkan 153 serangan ISIS di Suriah dan Iran selama paruh waktu 2024.

    Penjabat Direktur AS untuk Pusat Kontra Terorisme Nasional Brett Holmgren juga mengatakan meski ada tekanan pembasmian kelompok teroris, ISIS tetap menyusun kekuatan.

    “[Mereka] memperbaiki operasi media, dan mulai kembali rencana eksternal,” kata Holmgren pada Oktober 2024, dikutip Reuters.

    Mantan Duta Besar AS untuk Irak dan Turki, Jim Jeffrey, juga mengatakan ISIS sudah lama memotivasi serangan tunggal dalam agenda mereka.

    Selain memakai taktik lone wolf, faktor geopolitik turut membantu dan menguntungkan ISIS. Mereka memanfaatkan kemarahan global atas agresi Israel di Palestina untuk merekrut anggota baru.

    Ribuan tahanan ISIS yang dipenjara di Suriah juga menciptakan peluang baru bagi mereka. Terlebih saat ini, rezim Bashar Al Assad tumbang.

    Salah satu pejabat AS bahkan kian khawatir ISIS akan menguat usai pemerintahan Assad jatuh.

    ISIS juga disebut-sebut akan memanfaatkan transisi kekuasaan di Suriah untuk membangun kembali kemampuan mereka di sana.

    Pada Juli 2024, tim PBB yang memantau aktivitas ISIS juga melaporkan soal “risiko kebangkitan kembali” kelompok itu di Timur Tengah.

    Mereka juga khawatir soal kemampuan afiliasi ISIS yang berbasis di Afghanistan ISIS Khorasan (ISIS-K). Setelah Taliban menguasai negara ini, serangan bom kerap terjadi.

    Taliban padahal sebelumnya berjanji akan memberi keamanan dan menjamin tak ada serangan teroris di Afghanistan.

    Pemerintah Eropa memandang ISIS-K sebagai ancaman teroris eksternal terbesar bagi Eropa.

    ISIS juga terus fokus di wilayah Afrika. Para analisis keamanan mengatakan ISIS di Somalia tumbuh pesat karena banyak pejuang asing yang masuk ke sana.

    Meski demikian pakar studi Timur Tengah dan peneliti senior di Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, HA Hellyer, mengatakan kecil kemungkinan ISIS mendapat wilayah yang cukup besar lagi.

    Ia mengatakan ISIS dan aktor non-negara lain terus menimbulkan bahaya karena kemampuan mereka melakukan kekerasan secara acak.

    “Bukan di Suriah atau Irak, tetapi ada tempat lain di Afrika yang mungkin bisa dikontrol secara terbatas untuk sementara waktu,” kata Hellyer.

    Dia lalu berujar, “tetapi saya tak melihat kemungkinan itu, tidak sebagai pertanda kebangkitan yang serius.”

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menegaskan bahwa tidak ada bukti Joko Widodo atau Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Pernyataan ini dirilis OCCRP dalam klarifikasi resmi yang dimuat di situs mereka pada Kamis, 2 Januari 2025.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya,” tulis OCCRP dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    OCCRP juga menyatakan tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Hal ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. 

    Baca juga: Kritik Tajam kepada OCCRP yang Pakai Google Form Bebas Sebagai Basis Data

    “OCCRP memasukkan dalam “finalisnya” para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan,” ungkap OCCRP.

    Namun, OCCRP menyebut adanya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tuduhan merusak lembaga pemilu serta peradilan untuk mendukung ambisi politik putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi masuk dalam daftar finalis nominasi “Tokoh Tahun Ini” 2024, penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan kejahatan dan korupsi global. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu nominasi yang dikirimkan dari seluruh dunia.

    Terkait nominasi ini, Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi publik tentang korupsi, juri tidak menemukan cukup bukti langsung mengenai korupsi signifikan atau pola pelanggaran yang berlangsung lama dalam kasus Jokowi.

    “Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Drew Sullivan.

    Penghargaan “Tokoh Tahun Ini” akhirnya diberikan kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah, yang dinilai memainkan peran besar dalam mengacaukan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi masif.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menegaskan bahwa tidak ada bukti Joko Widodo atau Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Pernyataan ini dirilis OCCRP dalam klarifikasi resmi yang dimuat di situs mereka pada Kamis, 2 Januari 2025.
     
    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya,” tulis OCCRP dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    OCCRP juga menyatakan tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Hal ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. 
    Baca juga: Kritik Tajam kepada OCCRP yang Pakai Google Form Bebas Sebagai Basis Data
     
    “OCCRP memasukkan dalam “finalisnya” para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan,” ungkap OCCRP.
     
    Namun, OCCRP menyebut adanya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tuduhan merusak lembaga pemilu serta peradilan untuk mendukung ambisi politik putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.
     
    Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi masuk dalam daftar finalis nominasi “Tokoh Tahun Ini” 2024, penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan kejahatan dan korupsi global. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu nominasi yang dikirimkan dari seluruh dunia.
     
    Terkait nominasi ini, Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi publik tentang korupsi, juri tidak menemukan cukup bukti langsung mengenai korupsi signifikan atau pola pelanggaran yang berlangsung lama dalam kasus Jokowi.
     
    “Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Drew Sullivan.
     
    Penghargaan “Tokoh Tahun Ini” akhirnya diberikan kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah, yang dinilai memainkan peran besar dalam mengacaukan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi masif.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.

    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.

    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.

    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 

    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.

    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.

    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.

    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.
     
    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.
    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.
     
    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi
     
    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 
     
    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.
     
    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.
     
    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.
     
    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.
     
    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Biden Kirim Senjata ke Israel: Mengabaikan Kritik Internasional – Halaman all

    Biden Kirim Senjata ke Israel: Mengabaikan Kritik Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana untuk memberikan tambahan senjata senilai 8 miliar dollar AS kepada Israel.

    Langkah ini diambil meskipun Biden menghadapi kritik internasional terkait pengiriman senjata ke Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

    AS Terus Dukung Israel

    Meskipun adanya protes global yang menuntut embargo senjata terhadap Israel, kebijakan AS tetap konsisten dalam mendukung negara tersebut selama serangan terhadap Gaza.

    Pada Agustus 2024, AS juga telah menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai 20 miliar dollar AS kepada Israel.

    Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), AS menyuplai 69 persen dari impor senjata konvensional utama Israel antara tahun 2019 dan 2023.

    Selain itu, AS memberikan bantuan militer tahunan sebesar 38 miliar dollar AS berdasarkan perjanjian 10 tahun, yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan militer Israel atas negara-negara tetangga.

    Bantuan Militer dan Sistem Pertahanan

    Sebagian dari bantuan tersebut, sekitar 500 juta dollar AS per tahun, dialokasikan untuk program pertahanan rudal, termasuk sistem Iron Dome, Arrow, dan David’s Sling.

    Sistem-sistem ini sangat penting bagi Israel untuk mempertahankan diri dari serangan roket dan pesawat nirawak oleh kelompok bersenjata Palestina di Gaza, serta kelompok bersenjata lain yang didukung oleh Iran di wilayah Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.

    Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Presiden Biden menyatakan bahwa AS akan memberikan bantuan militer tambahan kepada Israel.

    SIPRI melaporkan bahwa AS dengan cepat mengirimkan ribuan bom berpemandu dan rudal ke Israel pada akhir tahun 2023, meskipun total volume impor senjata Israel dari AS pada tahun itu hampir sama dengan tahun sebelumnya.

    Depot Senjata AS di Israel

    Israel juga menjadi lokasi bagi depot senjata besar yang didirikan oleh AS pada tahun 1984, yang berfungsi untuk menyediakan persediaan bagi pasukan AS jika terjadi konflik regional, serta memberikan akses cepat bagi Israel terhadap senjata dalam keadaan darurat.

    Selain itu, Pentagon telah mengirimkan sekitar 300.000 peluru artileri 155mm dari War Reserve Stockpile Ammunition ke Ukraina setelah invasi Rusia, dan amunisi yang ditimbun di depot tersebut juga dilaporkan telah dipasok ke Israel sejak dimulainya perang Gaza.

    Dengan langkah ini, pemerintah AS menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung Israel meskipun kritik internasional terus berdatangan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Abaikan Kritik Internasional Terkait Perang Gaza, Biden Akan Kirim Senjata Lagi ke Israel – Halaman all

    Abaikan Kritik Internasional Terkait Perang Gaza, Biden Akan Kirim Senjata Lagi ke Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana memberi Israel tambahan $8 miliar (sekitar Rp129,6 triliun) dalam penjualan senjata ke Israel.

    Padahal, pemerintahan Joe Biden menghadapi kritik internasional buntut pengiriman senjata ke Israel terkait perang Gaza.

    Namun, Washington telah mendukung Israel selama serangannya terhadap Gaza.

    Diberitakan Al Jazeera, para pengunjuk rasa di seluruh dunia telah menuntut embargo senjata terhadap Israel selama berbulan-bulan, tetapi kebijakan AS sebagian besar tetap tidak berubah.

    Pada Agustus 2024, Amerika Serikat menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai $20 miliar (sekitar Rp324 triliun) kepada Israel.

    AS Pasok Senjata untuk Israel

    AS sejauh ini merupakan pemasok senjata terbesar bagi Israel, yang telah membantunya membangun salah satu militer berteknologi paling canggih di dunia.

    Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), AS menyumbang 69 persen dari impor senjata konvensional utama Israel antara tahun 2019 dan 2023.

    Dilansir BBC, AS memberikan Israel bantuan militer tahunan sebesar $3,8 miliar berdasarkan perjanjian 10 tahun yang dimaksudkan untuk memungkinkan sekutunya mempertahankan apa yang disebutnya “keunggulan militer kualitatif” atas negara-negara tetangga.

    Sebagian dari bantuan tersebut – $500 juta per tahun – disisihkan untuk mendanai program pertahanan rudal, termasuk sistem Iron Dome, Arrow, dan David’s Sling yang dikembangkan bersama.

    Israel mengandalkan sistem tersebut selama perang untuk mempertahankan diri dari serangan roket, rudal, dan pesawat nirawak oleh kelompok bersenjata Palestina di Gaza, serta kelompok bersenjata lain yang didukung Iran yang bermarkas di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.

    Pada hari-hari setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Presiden Joe Biden mengatakan AS “memberikan bantuan militer tambahan” ke Israel.

    SIPRI mengatakan AS dengan cepat mengirimkan ribuan bom berpemandu dan rudal ke Israel pada akhir tahun 2023, tetapi total volume impor senjata Israel dari AS tahun itu hampir sama dengan tahun 2022.

    Israel juga merupakan rumah bagi depot senjata besar AS yang didirikan pada 1984 untuk menempatkan persediaan bagi pasukannya jika terjadi konflik regional, serta untuk memberi Israel akses cepat ke senjata dalam keadaan darurat.

    Pentagon mengirimkan sekitar 300.000 peluru artileri 155mm dari War Reserve Stockpile Ammunition-Israel ke Ukraina setelah invasi Rusia.

    Amunisi yang ditimbun di depot tersebut juga dilaporkan telah dipasok ke Israel sejak dimulainya perang Gaza.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Setidaknya 150 orang tewas dalam dua hari serangan udara hebat di Gaza, termasuk setidaknya 73 orang pada Jumat (3/1/2025), dan 77 orang yang dikonfirmasi pada hari Kamis (2/1/2025).

    Amnesty International mengatakan penahanan Israel terhadap direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safia, merupakan simbol dari “niat genosida” dalam upaya Israel yang lebih luas untuk “memusnahkan” sektor perawatan kesehatan Gaza.

    Saat perundingan dilanjutkan di Qatar, pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengatakan kelompok Palestina itu serius tentang kesepakatan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan mengembalikan penduduk daerah kantong itu ke rumah mereka.

    Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, mengatakan badan dunia itu mencatat 136 serangan Israel terhadap 27 fasilitas kesehatan di Gaza, yang menyebabkan “kematian dan kehancuran yang signifikan”.

    Dua Tentara Israel di pagar keamanan yang memisahkan wilayah pendudukan Israel dengan Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Serangan Israel terus berlanjut di Gaza sepanjang malam, termasuk serangan terhadap kendaraan sipil dekat Khan Younis yang menewaskan enam orang, dan serangan terhadap sebuah rumah di Kota Gaza yang menewaskan satu keluarga beranggotakan tiga orang.

    Sumber-sumber medis di daerah kantong yang terkepung itu mengatakan kepada Al Jazeera, jumlah korban tewas gabungan akibat serangan Israel di Gaza sejak fajar hari Jumat telah meningkat menjadi sedikitnya 73 orang.

    Seorang dokter anak di Rumah Sakit Nasser di Gaza mengatakan, ia memperkirakan akan lebih banyak anak yang mencari perawatan untuk hipotermia akan dirawat di fasilitas tersebut dalam beberapa hari mendatang.

    Pemerintahan Biden yang akan berakhir masa jabatannya telah memberi tahu Kongres tentang paket senjata terakhir senilai $8 miliar untuk Israel yang akan mencakup amunisi untuk jet tempur dan helikopter serang, serta peluru artileri, situs berita Axios melaporkan.

    Serangan pemukim menggunakan pentungan dan batu di kota Silwad, Tepi Barat yang diduduki telah menyebabkan tujuh warga Palestina terluka, sementara pemukim juga menyerang seorang pria tua di kota Masafer Yatta.

    Perang Israel  di Gaza telah menewaskan sebanyak 45.658 warga Palestina dan melukai 108.583 orang sejak 7 Oktober 2023.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel