Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Ukraina: Rusia Bersiap Pindahkan Perlengkapan Militer dari Suriah ke Libya setelah Jatuhnya Assad – Halaman all

    Ukraina: Rusia Bersiap Pindahkan Perlengkapan Militer dari Suriah ke Libya setelah Jatuhnya Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapal-kapal Rusia sedang bersiap untuk mengangkut peralatan militer dari pangkalan angkatan laut di Suriah menuju Libya, setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, menurut laporan intelijen Ukraina, dikutip Business Insider.

    Intelijen Pertahanan Ukraina melaporkan melalui Telegram pada Jumat (3/1/2025) bahwa dua kapal kargo Rusia, Sparta dan Sparta II, sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Tartus, Suriah.

    Kapal pertama dijadwalkan tiba pada 5 Januari.

    Menurut laporan tersebut, kapal-kapal ini akan digunakan untuk mengangkut peralatan dan senjata militer Rusia ke Libya.

    Intelijen Ukraina juga menyebutkan bahwa tiga kapal lainnya—Alexander Otrakovsky, kapal pendarat besar Ivan Gren, dan kapal tanker Ivan Skobelev—diperkirakan tiba di Tartus dalam beberapa hari mendatang.

    Namun, intelijen Ukraina tidak mengungkapkan bagaimana informasi tersebut diperoleh.

    Pergerakan ini terjadi sebulan setelah jatuhnya Bashar al-Assad, penguasa lama Suriah yang dikenal sebagai sekutu dekat Rusia.

    lihat foto
    Foto satelit pada tanggal 5 Desember sebelum Assad runtuh menunjukkan Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus Suriah

    Penggulingan Assad dianggap sebagai tanda melemahnya pengaruh Rusia di kawasan tersebut.

    Bulan lalu, Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah mengirim kapal-kapal untuk mengevakuasi senjata dan peralatan militer dari Tartus.

    Sewa Rusia atas pangkalan angkatan laut di Tartus, serta pangkalan udara di Hmeimim, memberikan kemampuan strategis bagi Rusia untuk menjalankan operasi militer di seluruh Afrika dan Mediterania.

    Namun, kini penguasaan Rusia atas pangkalan-pangkalan tersebut tidak jelas.

    Meski demikian, dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, menyatakan bahwa pemerintahannya tidak ingin Rusia meninggalkan Suriah dengan cara yang dapat merusak hubungan bilateral keduanya.

    Dalam unggahan Telegram-nya, intelijen Ukraina juga mengungkapkan bahwa pasukan Africa Corps — tentara bayaran Rusia yang sebelumnya beroperasi di bawah kendali Grup Wagner, yang kini telah dibubarkan — juga telah berkumpul di Tartus.

    Selain itu, laporan tersebut menambahkan bahwa seorang komandan brigade angkatan laut Rusia, Davityan Yuriy Albertovich, diduga berada di salah satu kapal tersebut.

    Libya, yang disebut-sebut sebagai tujuan peralatan Rusia, telah menjadi pusat utama aktivitas Rusia di Afrika, seperti yang diungkapkan dalam laporan Dewan Atlantik pada Juli 2024.

    “Posisi strategis Libya, yang berada di persimpangan Afrika dan Eropa, memberikan Rusia akses untuk menjalankan operasi di Sudan, Chad, Niger, dan negara-negara di wilayah Sahel serta Afrika Tengah. Hal ini memungkinkan Rusia memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya di seluruh kawasan tersebut,” menurut laporan tersebut.

    Di sisi lain, Ukraina mengatakan siap meningkatkan keterlibatannya dengan Suriah, yang kini secara efektif berada di bawah kendali Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Pada hari Kamis (2/1/2025), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan rencananya untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Suriah setelah bertahun-tahun intervensi Rusia.

    lihat foto
    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky

    “Kami tengah mempersiapkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Suriah dan kerja sama dalam organisasi internasional,” kata Zelenskyy, mengutip Euronews.

    “Kami akan berkomunikasi dengan Eropa dan AS untuk memastikan dukungan sekuat mungkin,” jelasnya dalam sebuah posting di Telegram.

    “Stabilitas yang lebih baik di Timur Tengah berarti lebih banyak perdamaian dan perdagangan bagi semua mitra.”

    Zelenskyy juga mengatakan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah melalui program “Grain from Ukraine.”

    Program ini dibentuk pada tahun 2022 setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada awal tahun itu.

    Sejak inisiatif tersebut diluncurkan, Ukraina telah mengirimkan lebih dari 221.000 ton produk pertanian ke berbagai negara di Afrika dan Asia.

    Menurut Zelenskyy, 500 ton tepung terigu telah dikirim ke Suriah sebagai bagian dari inisiatif kemanusiaan tersebut.

    Ia mengatakan bahwa tujuan dari program “Grain from Ukraine” adalah untuk menawarkan dukungan dan bekerja sama dengan pemerintah Suriah baru yang dipimpin HTS di Damaskus. 

    Minggu lalu, Zelenskyy mengatakan Ukraina memiliki peluang untuk berkontribusi dalam memulihkan stabilitas di Suriah setelah bertahun-tahun campur tangan Rusia.

    Ia mengatakan hal ini juga akan mendukung upaya Ukraina untuk mencapai perdamaian.

    “Ini akan menjadi langkah yang tepat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan Suriah,” katanya.

    “Dan saya sangat berharap Suriah pasca-al-Assad akan menghormati hukum internasional – sesuatu yang tidak dapat dan tidak ingin dilakukan oleh al-Assad.”

    Ukraina adalah produsen dan eksportir biji-bijian dan minyak sayur global.

    Ukraina telah mengatakan ingin memulihkan hubungan dengan Suriah setelah kelompok militan menggulingkan rezim al-Assad.

    Ukraina secara tradisional mengekspor barang-barang pertanian ke Timur Tengah tetapi tidak ke Suriah.

    Suriah menerima impor makanan dari Rusia pada era al-Assad.

    Rusia pun masih menjadi sekutu setia al-Assad, memberinya suaka politik setelah ia melarikan diri dari Suriah pada bulan Desember.

    (Tribunnews.com)

  • Mengenal OCCRP, Lembaga yang Memasukkan Jokowi dalam Daftar Hitam Salah Satu Tokoh Paling Korup 2024

    Mengenal OCCRP, Lembaga yang Memasukkan Jokowi dalam Daftar Hitam Salah Satu Tokoh Paling Korup 2024

    JAKARTA – Sebuah organisasi bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP mendadak jadi perbincangan masyarakat Indonesia. Organisasi nonpemerintah ini fokus pada investigasi kejahatan terorganisir dan korupsi dan baru saja merilis daftar tokoh dunia paling korup di 2024.

    Yang menjadikan OCCRP makin menyita atensi adalah Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Widodo masuk dalam daftar hitam nominasi tokoh terkorup tahun 2024. Ada empat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani.

    Mengutip laman resminya, OCCRP didirikan oleh jurnalis investigasi Drew Sullivan dan Paul Raud pada 2007 dan memulai kerjanya di Eropa Timur dengan menggandeng beberapa mitra serta telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif.

    OCCRP menegaskan visi mereka adalah supaya dunia menjadi lebih terinformasi dan ruang demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi.

    “Misi kami untuk menyebarkan dan memperkuat jurnalisme investigasi di seluruh dunia dan mengungkap kejahatan serta korupsi. Sehingga masyarakat bisa meminta pertanggung jawaban dari pihak yang berkuasa,” begitu tertulis dalam laman OCCRP.

    Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/1/2024). (ANTARA/Aris Wasita/pri)

    Akun X OCCRP menyebut, setiap tahun mereka mengundang nominasi untuk penghargaan Person of the Year in Crime and Corruption. Tapi jumlah nominasi bukan suara akhir, kata OCCRP.

    “Para juri meninjau semua nominasi, tetapi keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan mereka,” tulis akun resmi OCCRP.

    Sebanyak 702 Pejabat Dunia Mundur

    Sejak 2012 OCCRP secara rutin merilis daftar tahunan yang menyoroti individu yang dianggap memiliki peran signifikan dalam praktik korupsi dan kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Pemilihan tokoh ini dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui media sosial OCCRP.

    Dalam laman formulir Google yang disediakan, tertera bahwa OCCRP menerima nominasi yang diajukan sejumlah kalangan, mulai dari publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis hingga aparat penegak hukum. 

    Berdasarkan penilaian juri, titel Person of the Year 2024 in Organize Crime and Corruption diberikan kepada Presiden Suriah Bashar Al-Assad, yang belum lama digulingkan milisi negaranya setelah 24 berkuasa dengan tangan besi dan kebrutalannya.

    Alia Ibrahim, salah satu pendiri Daraj.com sekaligus juri, menggambarkan Assad sebagai diktator seperti ayahnya. Dia menyebut Assad dimensi kejahatan dan korupsi yang tak terbayangkan serta menghancurkan kehidupan banyak orang, bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri. 

    Tak hanya itu, OCCRP juga meyakini bahwa nominasi-nominasi lainnya memenuhi syarat sebagai orang korup, karena para juri mempertimbangkan skala serta dampak tindakan mereka di tingkat global.

    Presiden Suriah yang digulingkan Bashar al-Asad berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya pernah dinobatkan sebagai tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korup. (ANTARA/Anadolu/py)

    Sebelum ini, OCCRP menobatkan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev sebagai Tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korup pada 2012. “Penghargaan” serupa diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2014. Kemudian pada 2017, giliran Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang masuk daftar hitam versi OCCRP.

    Selama beroperasi, OCCRP memaksa lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan dari lembaga ini menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, sampai lebih dari 100 aksi korporasi.

    Organisasi ini juga mendapatkan sejumlah penghargaan, seperti Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series. Kemudian pada 2023, OCCRP dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya “berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir.”

    Butuh Transparansi dari Inisiator

    Kembali ke persoalan pemilihan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di 2024. Hasil ini tentu saja mengundang polemik, mulai dari kredibilitas organisasi tersebut sampai metode pemilihan tokoh yang dilakukan dengan cara voting. Riset OCCRP mengenai pemimpin yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan paling korup di dunia dianggap lemah menurut pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi. Ia menegaskan segala bentuk tindak kejahatan tidak bisa dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.

    “Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas Haidar Alwi.

    Menurutnya, hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan tuduhan kejahatan terorganisasi dalam pilpres untuk memenangkan salah satu paslon juga tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. (ANTARA/Handout)

    Haidar Alwi menganggap tuduhan ini merupakan kesalahan yang nyata dan dapat merusak reputasi serta nama baik Jokowi di mata masyarakat Indonesia bahkan dunia.

    Di tengah polemik soal rilis OCCRP, pengamat hukum pidana Masykur Isnan menuturkan hal terpenting adalah memastikan kredibilitas lembaga, kemampuan investigasi, dan jejaring independensi lintas benua.

    “Namun hasil rilisnya perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Masykur Isnan.

    “Dalam konteks Jokowi, ketika lembaga internasional tertarik untuk menelaah jauh soal ini, artinya apa yang terjadi di Indonesia juga menjadi perhatian internasional. Tentunya ini lagi-lagi bukan hal biasa terlebih ada citra negatif yang muncul bagi Indonesia,” ujar dia mengimbuhkan.

    Mengenai metode polling yang dipilih dalam proses ini, dikatakan Masykur Isnan adalah hal biasa dan bebas. Terpenting, kata dia, adalah bagaimana keterbukaan atau transparansi, serta kredibiltas dan tanggung jawab dari inisiator harus hadir sejak hulu dan hilirnya.

    “Tantangan publik harus berani dijawab dengan objektif dan ilmiah mengingat ini proses yang tidak bisa hanya didasarkan pada subjektifitas atau kepentingan tertentu, harus benar-benar dijaga karena pemimpin atau mantan pemimpin negara bukan orang sembarang, ada legitimasi sejarah,” tegasnya.

  • Al-Sharaa Menolak Berjabat Tangan dengan Menteri Jerman: Apa Alasannya? – Halaman all

    Al-Sharaa Menolak Berjabat Tangan dengan Menteri Jerman: Apa Alasannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, baru-baru ini mendapatkan sorotan luas setelah menolak untuk berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock.

    Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat internasional, terutama terkait dengan implikasi politik dan sosial di Suriah.

    Mengapa Al-Sharaa Menolak Bersalaman?

    Baerbock bersama Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, melakukan kunjungan ke Suriah pada Jumat (3/1/2025), sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan transisi di negara tersebut.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Jerman dan Prancis untuk membantu membangun kembali Suriah setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

    Namun, saat keduanya tiba di istana kepresidenan di Damaskus, Al-Sharaa hanya mengulurkan tangannya kepada Barrot, sementara kepada Baerbock ia hanya meletakkan tangan di dada sebagai bentuk salam.

    Barrot sebelumnya juga awalnya meletakkan tangannya di dada, namun akhirnya berjabat tangan setelah Al-Sharaa mengulurkan tangan lebih dulu.

    Momen ini menimbulkan reaksi beragam dari publik, terutama di Barat.

    Banyak yang khawatir tindakan Al-Sharaa mencerminkan upaya kelompok militan untuk memaksakan identitas agama dalam sistem politik dan pendidikan baru di Suriah.

    Apa Kata Baerbock Tentang Kontroversi Ini?

    Annalena Baerbock memberikan komentarnya terkait situasi tersebut.

    Ia menyatakan, “Saat saya berkunjung ke Suriah, saya sudah jelas bahwa tidak akan ada jabat tangan seperti biasa.”

    Hal ini menegaskan bahwa Baerbock sudah mengantisipasi tindakan Al-Sharaa, meskipun tetap menjadi sorotan media.

    Dalam sebuah pernyataan di platform X (dulu Twitter), Barrot menyampaikan bahwa ia dan Baerbock telah menerima jaminan dari otoritas baru Suriah bahwa ada komitmen untuk memastikan partisipasi perempuan dalam transisi politik.

    Di tengah upaya mendapatkan pengakuan internasional, Al-Sharaa menghadapi tantangan berat untuk menyatukan negara yang terpecah serta membawa semua milisi di bawah kendali pemerintah.

    Pembangunan kembali ekonomi dan infrastruktur Suriah diperkirakan akan memakan biaya ratusan miliar dollar.

    Al-Sharaa yang memimpin HTS, sebuah kelompok Islam garis keras yang sebelumnya merupakan cabang Al-Qaeda, berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional sambil berjanji untuk menghormati hak-hak dan kebebasan semua warga Suriah, tanpa memandang jenis kelamin atau agama.

    Sebagai bagian dari langkah untuk menunjukkan komitmennya, Al-Sharaa baru-baru ini menunjuk dua tokoh wanita dalam posisi penting di pemerintahan.

    Ia menangkat Aisha al-Dibs sebagai Kepala Kantor Urusan Perempuan.

    Selain itu, Maysaa Sabrine ditunjuk sebagai Gubernur Bank Sentral Suriah, menjadikannya wanita pertama yang menduduki posisi tersebut dalam sejarah 70 tahun.

    Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor perbankan, Sabrine diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan ekonomi Suriah yang sedang mengalami krisis.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Bandara Beirut Berlakukan Aksi Ketat ke Diplomat Iran, Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah – Halaman all

    Bandara Beirut Berlakukan Aksi Ketat ke Diplomat Iran, Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah – Halaman all

    Bandara Beirut Berlakukan Aksi Ketat ke Diplomat Teheran, Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Insiden terhadap seorang diplomat Iran dilaporkan terjadi di Bandara Beirut, Lebanon yang memberlakukan pemeriksaan ketat.

    Dilaporkan, setibanya dari Teheran ke Beirut dengan penerbangan “Mahan Air”, seorang diplomat Iran langsung menuju pos pemeriksaan pemindai elektronik dari pesawat, sambil membawa dua tas diplomatik, tulis laporan media lokal, lbc, dikutip Minggu (5/1/2025).

    “Pihak keamanan bandara meminta, seperti yang dilakukannya kepada semua penumpang dalam penerbangan yang sama, agar diplomat tersebut meletakkan tasnya di pemindai untuk diperiksa,” kata laporan tersebut.

    Namun, sang diplomat menolak, dengan mengutip Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, yang memberikan kekebalan terhadap tas diplomatik dari pemeriksaan di bandara atau tempat penyeberangan perbatasan lainnya.

    Setelah penolakannya, diplomat tersebut ditolak masuk dan menunggu selama berjam-jam di bandara hingga Kementerian Luar Negeri Lebanon menerima nota tertulis dari Kedutaan Besar Iran di Lebanon. 

    “Nota tersebut mengklarifikasi bahwa tas tersebut berisi dokumen, surat, dan uang tunai yang semata-mata ditujukan untuk biaya operasional kedutaan,” papar laporan tersebut. 

    Berdasarkan penjelasan ini, tas tersebut diizinkan masuk berdasarkan Konvensi Wina, yang menetapkan bahwa jika otoritas setempat mencurigai adanya penyalahgunaan tas diplomatik, negara pengirim harus diberi tahu, dan masalah tersebut diselesaikan secara diplomatis — seperti yang terjadi dalam kasus ini.

    Sementara itu, semua penumpang lain dalam penerbangan tersebut menjalani pemeriksaan ketat barang bawaan melalui pemindai.

    Bandara Beirut, Lebanon memberlakukan tindakan ketat pada penerbangan Iran.

    Utusan AS Juga Kena, Kenapa Iran Lebih Ketat?

    Insiden yang terjadi pada diplomat Iran ini merupakan bagian dari konteks yang lebih luas dalam sistem keamanan di Lebanon.

    Setelah perang Israel, pada September, Lebanon memutuskan dalam rapat keamanan, untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan bandara.

    Ini termasuk memasang pemindai untuk memeriksa barang bawaan penumpang yang diangkut melalui kargo dan barang bawaan.

    Menurut sumber pemerintah Lebanon, pemeriksaan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. 

    Arahan tersebut mengamanatkan pemeriksaan menyeluruh untuk semua orang, termasuk penumpang di pesawat pribadi. 

    Langkah-langkah ini dilaporkan meluas ke tokoh-tokoh terkenal seperti Ali Larijani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, dan mediator Amerika Serikat Amos Hochstein. 

    Keduanya menjalani pemeriksaan selama kunjungan mereka ke Lebanon.

    Bahkan tim yang mendampingi Perdana Menteri Najib Mikati pun menjadi sasaran pemeriksaan.

    Namun, penumpang yang tiba dengan penerbangan dari Iran dilaporkan menghadapi tindakan yang lebih ketat.

    Mengapa?

    Jawabannya terletak pada intelijen dan bukti selama bertahun-tahun yang menuduh kalau rezim Iran telah mengirim dukungan, dana, dan senjata ke Hizbullah melalui penerbangan dari Iran. 

    Mereka yang terlibat dalam operasi ini diduga mengabaikan prosedur standar.

    Sejarah ini telah mendorong otoritas Lebanon untuk memberlakukan pemeriksaan ketat terhadap penumpang yang datang dari Iran, terlepas dari maskapai penerbangan yang digunakan.

    Sejak perang, Lebanon telah mematuhi ketentuan gencatan senjata, khususnya yang mengharuskan kontrol penyeberangan perbatasan dan pencegahan penyelundupan senjata ke Hizbullah. 

    Tindakan ini tidak hanya berlaku untuk Iran tetapi juga untuk negara mana pun yang penumpangnya tidak tunduk pada pemeriksaan ketat berdasarkan peraturan internasional.

    Sebuah kendaraan yang dihiasi bendera gerakan Hizbullah Lebanon melaju di jalan saat penduduk kembali ke kota Baalbek pada 27 November 2024, setelah gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel berlaku. – Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon terjadi pada 27 November setelah lebih dari setahun pertempuran yang telah menewaskan ribuan orang. (Photo by Nidal SOLH / AFP) (AFP/NIDAL SOLH)

    Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah

    Sebagai latar belakang, Hizbullah adalah gerakan sekaligus partai politik yang memiliki pengaruh di Lebanon.

    Meski bukan satu-satunya, kekuatan politik dan militer Hizbullah dalam sistem pemerintahan Lebanon bakan menandingi sistem pemerintahan dan angkatan bersenjata negara tersebut.

    Keputusan Hizbullah untuk menyerang Israel demi solidaritas terhadap perlawanan Palestina di Gaza juga bukan sepenuhnya bulat keputusan Lebanon, namun berdampak luas terhadap negara tersebut.

    Invasi militer Israel (IDF) ke teritorial Lebanon, menjadi satu di antara contoh betapa keputusan Hizbullah berdampak ke semua elemen di negara tersebut.

    Hal ini pula yang dikabarkan membuat Hizbullah mau menyepakati perjanjian gencatan senjata dengan Israel per 27 November 2024 silam selama 60 hari dengan Israel.

    Namun, Hizbullah mencurigai ada upaya Israel untuk menyusupi kekuatan-kekuatan lain di Lebanon untuk melemahkan gerakan tersebut, termasuk ke dalam pemerintah Lebanon itu sendiri.

    Pendudukan Israel di sejumlah teritorial Lebanon, khususnya di wilayah Selatan, dekat perbatasan, dituduh dibarengi dengan aksi politis mereka memengaruhi pemerintah Lebanon untuk melemahkan Hizbullah.

    Belakangan, muncul wacana agar Hizbullah dilucuti persenjataannya sebagai bagian dari perpanjangan kesepakatan gencatan senjata.

    Wacana ini langsung ditolak Hizbullah. 

    Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menyatakan, bersumpah, “Kami akan terus melawan sampai kami membebaskan wilayah kami.”

    “Perlawanan masih kuat, berpengaruh, dan menghalangi tujuan musuh,” katanya.

    Dia menekankan kalau “Perlawanan memiliki kapasitas pencegahan.”

    Qassem juga menanggapi wacana pelucutan senjata Hizbullah oleh pihak ketiga, termasuk oleh Tentara Lebanon dan Pasukan PBB (UNIFIL), sebagai upaya Israel melemahkan gerakan perlawanan Lebanon tersebut.

    Pasukan pejuang Hizbullah berparade di Beirut, ibukota Lebanon pada 12 Juni 2024. (Houssam Shbaro/Anadolu/Getty Images)

    “Kami mencegah proyek Israel untuk mengakhiri perlawanan kami,” katanya.

    Dia mewanti-wanti, Hizbullah bisa saja menggulirkan penggulingan rezim di Lebanon seperti yang terjadi di Suriah.

    “Apa yang terjadi di Suriah bisa saja terjadi di Lebanon,” katanya, seraya menambahkan bahwa “Pimpinan Perlawanan memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya tepat waktu.”

    “Kemampuan kami mencegah rezim Israel melanjutkan agresinya terhadap Lebanon,” tegasnya.

    Ia memperingatkan rezim Israel agar tidak melanjutkan pelanggaran perjanjian gencatan senjata, dengan mencatat bahwa “Tidak ada aturan atau jadwal khusus untuk tindakan perlawanan.”

    “Kesepakatan kami hanya mengenai wilayah selatan Sungai Litani,” katanya lebih lanjut.

    “Kesabaran kami selama kesepakatan ini bergantung pada perilaku musuh, dan kesabaran kami mungkin akan habis sebelum gencatan senjata 60 hari,” katanya.

    Dalam konteks geopolitik, aksi Hizbullah menyerang Israel ini -dengan klaim dukungan bagi Gaza- merupakan bagian dari perang proksi yang terjadi antara Iran dan Israel yang bermusuhan selama bertahun-tahun.

    Adapun Israel berupaya memadamkan perlawanan Hizbullah dengan memutus rantai pasokan apapun dari Iran, satu di antaranya dengan menduduki wilayah Suriah.

     

    (oln/lbc/*)

  • Habis Kesabaran, Hizbullah Mau Akhiri Gencatan Senjata Sebelum 60 Hari dengan Israel di Lebanon – Halaman all

    Habis Kesabaran, Hizbullah Mau Akhiri Gencatan Senjata Sebelum 60 Hari dengan Israel di Lebanon – Halaman all

    Habis Kesabaran, Hizbullah Mau Akhiri Gencatan Senjata Sebelum 60 Hari dengan Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Hizbullah Lebanon, menyiratkan segera membalas secara keras jika Israel terus-terusan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang berlangsung.

    Gencatan senjata Hizbullah-Israel berlaku per 27 November 2024 hingga 60 hari, namun Pasukan Israel dilaporkan melanggar kesepakatan dengan terus-terusan melakukan aksi militer di Lebanon.

    Atas hal itu, Pemimpin Hizbullah Lebanon, Naim Qassem memperingatkan rezim Israel agar tidak melanjutkan pelanggaran perjanjian gencatan senjata.

    “Kami (Hizbullah) mungkin kehabisan kesabaran sebelum gencatan senjata 60 hari berakhir,” kata Qassem melontarkan ancaman balasan ke Israel, dikutip dari MNA, Minggu (5/1/2025).

    Naim Qassem menyampaikan ancaman ke Israel itu dalam pidato peringatan kematian mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Iran, Letnan Jenderal Qassem Soleimani pada Sabtu.

    “Jenderal Soleimani adalah pemimpin strategis baik di tingkat intelektual maupun politik,” kata kepala Hizbullah tersebut.

    Qassem menambahkan kalau,”Jenderal Soleimani mengungkap rencana AS di Irak dan Afghanistan.”

    “Jenderal Soleimani memberikan pukulan telak kepada rezim Israel,” kata Naim Qassem, seraya menambahkan bahwa “Jenderal Soleimani tidak tunduk kepada para penindas.”

    “Martir Abu Mahdi A-Muhandis memainkan peran utama dalam menyelamatkan Irak dari kekuasaan terorisme ISIL,” katanya.

    Sekjen Hizbullah Naim Qassem berpidato pada Kamis (5/12/2024), mengenai dukungan Hizbullah untuk Suriah dalam melawan kelompok oposisi yang ia sebut didukung oleh Israel dan AS. (X/Telegram/Hizbullah)

    Penggulingan Rezim di Suriah Bisa Terjadi di Lebanon

    Pemimpin Hizbullah itu menyatakan, bersumpah, “Kami akan terus melawan sampai kami membebaskan wilayah kami.”

    “Perlawanan masih kuat, berpengaruh, dan menghalangi tujuan musuh,” katanya.

    Dia menekankan kalau “Perlawanan memiliki kapasitas pencegahan.”

    Qassem juga menanggapi wacana pelucutan senjata Hizbullah oleh pihak ketiga, termasuk oleh Tentara Lebanon dan Pasukan PBB (UNIFIL), sebagai upaya Israel melemahkan gerakan perlawanan Lebanon tersebut.

    “Kami mencegah proyek Israel untuk mengakhiri perlawanan kami,” katanya.

    Dia mewanti-wanti, Hizbullah bisa saja menggulirkan penggulingan rezim di Lebanon seperti yang terjadi di Suriah.

    “Apa yang terjadi di Suriah bisa saja terjadi di Lebanon,” katanya, seraya menambahkan bahwa “Pimpinan Perlawanan memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya tepat waktu.”

    “Kemampuan kami mencegah rezim Israel melanjutkan agresinya terhadap Lebanon,” tegasnya.

    Ia memperingatkan rezim Israel agar tidak melanjutkan pelanggaran perjanjian gencatan senjata, dengan mencatat bahwa “Tidak ada aturan atau jadwal khusus untuk tindakan perlawanan.”

    “Kesepakatan kami hanya mengenai wilayah selatan Sungai Litani,” katanya lebih lanjut.

    “Kesabaran kami selama kesepakatan ini bergantung pada perilaku musuh, dan kesabaran kami mungkin akan habis sebelum gencatan senjata 60 hari,” katanya.

    Cuplikan video “Our Mountains, our treasures” yang ditayangkan oleh media militer Hizbullah Lebanon, yang mengungkap fasilitas Imad 4 di dalam terowongan Hizbullah pada 16 Agustus 2024. (X/Telegram/Hizbullah)

    Kekuatan Hizbullah Pulih

    Adapun Hizbullah diklaim sudah pulih kembali setelah eks Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah dibunuh Israel tahun lalu.

    “Melalui perlawanan, sudah terbukti bahwa kita tidak akan mengizinkan musuh (Israel) memajukan agendanya,” kata Sheikh Naim Qassem yang menggantikan posisi Nasrallah dalam pidatonya hari Rabu, (1/1/2025), dikutip dari Press TV.

    “Pemerintah Lebanon dan masyarakat internasional bertanggung jawab melawan aksi agresi yang kini terjadi terjadi (terhadap Lebanon).”

    Dia mengatakan Hizbullah telah melawan agenda ekspansionis Israel. Lalu, Nassem menyebut kelompok perlawanan itu kini “tumbuh” dan telah “memulihkan diri”.

    Menurut dia, saat ini militer Israel membunuh makhluk apa pun di Gaza dan menghancurkan semua bangunan di sana hingga rata dengan tanah.

    Sebelumnya, media terkenal asal Amerika Serikat (AS), The New York Times, dalam salah satu artikelnya pernah mempertanyakan apakah Hizbullah mampu bangkit setelah Nasrallah tewas dibunuh Israel.

    Para pakar di AS mengatakan tewasnya Hizbullah merupakan pukulan besar bagi Hizbullah. Namun, mengesampingkan Hizbullah akan menjadi hal yang gegabah dan bahkan bisa menjadi kesalahan.

    Israel belum bisa mendapatkan kemenangan besar di Gaza meski sudah lama melawan Hamas.

    Kelompok Palestina itu memiliki jaringan terowongan yang membingungkan pasukan Israel.

    Faktanya, Hamas mempelajari terowongan dari Hizbullah. Pejabat AS mengatakan Israel telah menyerang jaringan terowongan Hizbullah, tetapi hanya membuahkan hasil minim.

    Mayjen Yaacov Ayish, eks komandan operasi IDF, mengakui bahwa penghancuran terowongan di Lebanon adalah proses yang rumit dan memerlukan bom berukuran besar.

    Sementara itu, narasumber yang dekat dengan Hizbullah pernah mengakui bahwa kematian Nasrallah memang pukulan besar bagi Hizbullah. Namun, Hizbullah masih punya kemampuan untuk memulihkan diri.

    Dia mengatakan salah satu kekuatan atau kelebihan Hizbullah ialah strukturnya yang terdesentralisasi, tak hanya terhubung dengan satu pemimpin.

    “Hierarki Hizbullah masih eksis, lembaganya masih ada, dan berbagai pemimpin di beragam wilayah di Lebanon masih ada. Karena itu, Hizbullah bisa memulihkan diri,” katanya pada bulan September 2024.

    “Tahapan selanjutnya bagi Hizbullah adalah membangun kembali dan mereorganisasi kelompok itu dengan generasi kedua dan ketiga dari anggota yang tidak dibunuh oleh Israel.”

    Adapun saat ini Hizbullah dan Israel sedang memberlakukan gencatan senjata senjata selama 60 hari.

    Seorang pria menunjuk puing-puing dan reruntuhan di pinggiran selatan Beirut pada 27 November 2024 saat orang-orang kembali untuk memeriksa rumah mereka setelah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah berlaku. (AFP/IBRAHIM AMRO)

    Hamas bangkit

    Target utama Israel di Gaza, yakni Hamas, dilaporkan bangkit lagi. The Jerusalem Post dan Channel 12 menyampaikan bahwa Hamas merekrut personel baru.

    Channel 12 menyebut Hamas dan kelompok Jihad Islam disebut memiliki 20.000 hingga 23.000 pejuang, sedangkat The Jerusalem Post mengklaim jumlah pejuang Hamas mencapai sekitar 12.000 orang.

    Menurut Pasukan Pertahanan Israel (IDF), pada awal perang jumlah pejuang Hamas mencapai 25.000 personel. IDF mengatakan ada 14.000 hingga 16.000 pejuang Hamas yang terluka.

    Adapun The Jerusalem Post berujar ada lebih dari 6.000 warga Gaza yang ditahan Israel saat perang.

    Sementara itu, narasumber militer Israel di Komando Selatan mengklaim Hamas telah merekrut ribuan juru tempur baru untuk sayap militernya, yakni Brigade Al-Qassam.

    Kepada media Israel bernama Walla, narasumber itu menyinggung dua sosok penting di Jalur Gaza. 

    Keduanya ialah Muhammad Sinwar atau Abu Ibrahim (saudara eks Kepala Biro Politik Hamas Yahya Sinwar) dan Izz ad-Din al-Haddad atau Abu Suhaib.

    Muhammad Sinwar disebut telah mengambil alih pasukan di Gaza selatan, terutama di Khan Younis.

    Sementara itu, al-Haddad mengepalai Al-Qassam dan sebelumnya pernah menjadi anggota dewan militer.

    Seorang petempur Hamas dalam jaringan terowongan yang menjadi infrastruktur utama milisi perlawanan menghadapi keunggulan pasukan Israel dalam perang Gaza. Setelah 11 bulan perang pecah, Israel belum juga berhasil mencapai target perang, satu di antaranya gegara faktor terowongan Hamas ini. (khaberni)

    Sejak perang di Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023, keduanya berhasil menghindari intelijen Israel.

    Menurut narasumber di Komando Selatan, Sinwar dan al-Haddad beroperasi secara terpisah. Metode operasi masing-masing juga tidak seperti biasanya.

    Adapun di dalam militer Israel muncul beragam opini tentang seberapa jauh kehancuran yang mendera Brigade Al-Qassam dan kebangkitan brigade itu selama setengah tahun belakangan.

    Menurut narasumber itu, para pejuang Hamas yang berhasil lari dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) kini berkumpul di dua area utama.

    Disebutkan pula, dalam beberapa bulan terakhir para pejuang itu mulai berkumpul di bangunan yang dibuat Hamas.

    Ada panglima baru, pelatihan, dan perubahan metode tempur untuk melawan operasi IDF. Mereka membangun garis pertahanan baru.

    Divisi 162 Israel disebut telah menghancurkan garis-garis pertahanan di Jabalia selama dua bulan lalu.

    “Sinwar dan al-Haddad sangat berhati-hati agar tidak memperlihatkan diri mereka,” kata narasumber yang mengetahui hal itu.

  • Penampakan Terowongan Rahasia Assad di Suriah, Luas dan Rumit

    Penampakan Terowongan Rahasia Assad di Suriah, Luas dan Rumit

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Mantan Presiden Suriah Bashar Al Assar punya terowongan militer luas dengan jaringan rumit.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Dunia Terkorup, Ketua KPK: Kami Tunggu Laporan Masyarakat – Halaman all

    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Dunia Terkorup, Ketua KPK: Kami Tunggu Laporan Masyarakat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, merespons ihwal masuknya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, sebagai finalis pemimpin dunia terkorup tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Dikatakan Setyo, lembaganya menunggu laporan masyarakat untuk melihat apakah Jokowi benar-benar melakukan korupsi seperti yang dituliskan OCCRP.

    “Kami tunggu mungkin ada pihak tertentu yang melaporkan hal tersebut,” kata Setyo dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

    Kata Setyo, KPK tidak bisa menindaklanjuti sesuatu tanpa adanya bukti pendukung, laiknya dokumen, dan lain sebagainya.

    “Pada prinsipnya kalau kami kan segala sesuatunya harus ada bukti, ada dokumen pendukung, alat bukti, ada sesuatu yang ditunjukkan, menguatkan, bahwa telah diduga tindak pidana korupsi,” katanya.

    “Selama hanya mungkin lisan, mungkin sifatnya narasi saja, ya tentu kami tidak melakukan, kami tunggu saja mungkin ada pihak-pihak yang memberikan informasi secara detail informasi, dokumen, dan lain-lain,” ujar Setyo.

    Alasan OCCRP soal Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 

    OCCRP sebelumnya memberikan klarifikasi mengenai nama Jokowi yang masuk ke dalam finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda itu mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.

    OCCRP kemudian menetapkan mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad sebagai tokoh terkorup 2024 dalam laporan “Corrupt Person of the Year 2024” yang rilis Selasa, 31 Desember 2024.

    Daftar finalis tokoh terkorup 2024 lainnya, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

    OCCRP menjelaskan, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis, seperti yang telah mereka lakukan selama 13 tahun ini.

    Menurut mereka, para juri mempunyai pengalaman luas dalam menyelidiki kasus korupsi dan kriminal.

    “Kami membuka pendaftaran nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 nominasi, termasuk beberapa tokoh politik yang paling terkenal dan juga individu-individu yang kurang dikenal,” kata OCCRP dalam laman resminya.

    OCCRP mengaku tidak memiliki kendali atas tokoh yang dinominasikan, karena datang dari masyarakat di seluruh dunia.

    Tak terkecuali munculnya nama Jokowi dalam nominasi Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Mereka yang masuk dalam nominasi “finalis”, mendapatkan suara secara daring terbanyak. OCCRP mengeklaim memiliki dasar untuk memasukkan sejumlah tokoh tersebut.

    Lembaga ini juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti atas keterlibatan Jokowi dalam tindakan korupsi.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya,” ungkapnya.

     

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang di gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada hari ini, Kamis (30/9/2021). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

    Namun, menurut mereka, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan, pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan lembaga antikorupsi Indonesia, yakni KPK.

    Mereka juga menilai, Jokowi juga menerima kritik secara luas karena melemahkan lembaga-lembaga pemilihan umum dan peradilan di Indonesia demi kepentingan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden baru.

    “Para juri menghargai nominasi warga, namun dalam beberapa kasus, tidak ada bukti langsung yang cukup mengenai korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang telah berlangsung lama,” jelasnya.

    “Namun, jelas ada persepsi yang kuat di kalangan masyarakat tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa masyarakat mengawasi dan peduli. Kami juga akan terus mengawasi,” sambungnya.

    OCCRP menuturkan, keputusan akhir untuk penghargaan Person of the Year juga dibuat oleh para juri.

    Untuk tahun 2024, penghargaan tersebut diberikan kepada Bashar al-Assad yang justru tidak termasuk di antara finalis.

    Menurut mereka, Assad memiliki peran dalam upaya destabilisasi Suriah melalui jaringan kriminal yang terang-terangan, pelanggaran hak asasi manusia secara signifikan, termasuk pembunuhan massal dan tindakan korupsi.

    Berikutnya, proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif dari jaringan mereka.

    OCCRP mengungkapkan, penghargaan ini menyoroti sistem atau aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi.

    Selain itu, penghargaan juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan yang terus menerus dalam mengungkap ketidakadilan.

    Mereka mengingatkan, penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh pihak atau individu yang ingin memajukan agenda atau gagasan politik mereka.

    Namun, OCCRP menegaskan, tujuan dari penghargaan ini adalah memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi agar sepenuhnya berhenti.

    Mereka mengaku akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, sehingga dapat memastikan transparansi dan inklusivitas.

    “Selain itu, pelaporan kami akan tetap fokus pada dampak dari para nominasi dan pihak-pihak lain yang melanggengkan kejahatan dan korupsi, dengan menyoroti peran mereka dalam merongrong demokrasi di seluruh dunia,” ungkap OCCRP.

    OCCRP menilai, penghargaan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Hal tersebut mencerminkan minat publik yang semakin besar terhadap korupsi dan konsekuensinya secara luas.

    “Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyampaikan berita yang beresonansi dengan khalayak dan memberikan wawasan kritis tentang kekuatan yang membentuk negara,” pungkasnya.

    Jokowi turut menanggapi namanya masuk dalam nominasi tokoh paling korup 2024 versi OCCRP.

    Sambil tertawa, dia mengatakan, banyak framing yang merugikan dirinya tanpa memberikan bukti yang jelas.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa. Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, itu yang terjadi sekarang kan,” ujarnya, Selasa (31/12/2024).

    Saat ditanya apakah kemungkinan ada muatan politis, dia meminta hal itu ditanyakan langsung ke pihak OCCRP.

    Jokowi menambahkan, saat ini siapa saja bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menyebar fitnah.

    “Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” pungkasnya.

  • Reputasi Indonesia Tercoreng di Mata Dunia, Stefan Antonio Sindir Jokowi: Duduk Manis dan Lihat Kejatuhanmu

    Reputasi Indonesia Tercoreng di Mata Dunia, Stefan Antonio Sindir Jokowi: Duduk Manis dan Lihat Kejatuhanmu

    Semua nama baik yang sejak awal dijaga. Sekarang hancur berantakan di depan mata.

    Jadi anda jangan pernah merasa jumawa, bahwa anda untouchable tuan.

    Kebenaran akan menemukan jalannya. Untung mengungkap semua kebusukanmu.

    Duduk manis dan lihatlah kejatuhanmu tuan.

    Sebelumnya diketahui, setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

    Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.
    ⁣
    Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

    Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

    “Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

    Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

  • Negara dengan Jumlah Pangkalan Militer Asing Terbanyak di Dunia

    Negara dengan Jumlah Pangkalan Militer Asing Terbanyak di Dunia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pangkalan militer merupakan salah satu aset penting bagi pertahanan suatu negara seperti Amerika Serikat dan Rusia.

    Sebab, pangkalan militer menjadi tempat bagi suatu negara untuk melakukan operasi militer, pelatihan militer, pemantauan militer, hingga penyimpanan senjata militer.

    Umumnya, pangkalan militer ini terletak di dalam wilayah teritorial suatu negara. Di sana sebuah negara membangun pangkalan militernya, baik di wilayah darat maupun laut, demikian dikutip Campaign for Nuclear Disarmament.

    Meski begitu, ada juga beberapa negara di dunia yang punya pangkalan militer di luar wilayah teritorialnya. Mereka membangun pangkalan militernya di negara-negara yang mereka anggap sebagai sekutu setia.

    Berikut daftar negara dengan jumlah pangkalan militer asing terbanyak di dunia seperti yang sudah dihimpun CNNIndonesia.com.

    Amerika Serikat

    Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah pangkalan militer asing terbanyak di dunia. Pada 2023, World Population Review mencatat bahwa Negeri Paman Sam punya 750 pangkalan militer yang tersebar di 80 negara di seluruh dunia.

    AS punya begitu banyak pangkalan militer di luar negeri karena mereka menjadi pasukan penjaga perdamaian global usai Perang Dunia Ke-2.

    Di saat itu, AS berupaya memerangi semua kelompok pemberontak dan kelompok teroris yang ada di seluruh dunia. Hal inilah yang mengharuskan mereka untuk membangun pangkalan militer di banyak negara.

    Inggris

    Inggris tercatat memiliki 145 pangkalan militer asing yang tersebar di 43 negara. Beberapa di antaranya, seperti Arab Saudi, Oman, Kepulauan Falkland, Gibraltar, dan Siprus.

    Negara-negara itu dahulunya merupakan negara yang pernah menjadi koloni Inggris di era Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Jumlah pangkalan militer asing yang dimiliki Inggris ini menjadikan mereka sebagai negara ke-2 dengan pangkalan militer asing terbanyak di dunia.

    Rusia

    Rusia juga menjadi negara dengan pangkalan militer asing terbanyak di dunia. Negara berjuluk Negeri Beruang Merah ini tercatat punya pangkalan militer yang tersebar di negara-negara Eropa, Asia, hingga Afrika.

    Tercatat, Rusia punya sekitar 21 pangkalan militer asing yang tersebar di negara-negara yang ada di ketiga benua tersebut.

    Prancis

    Prancis juga merupakan negara yang punya pangkalan militer asing terbanyak di dunia. Tercatat, negara berjuluk Kota Mode ini punya pangkalan militer asing yang tersebar di sembilan negara di dunia.

    Pangkalan militer asing milik Prancis ini umumnya tersebar di negara-negara Afrika yang dahulu pernah menjadi koloni mereka. Beberapa di antaranya, seperti Djibouti, Gabon, Pantai Gading, Chad, hingga Senegal.

    Turki

    Turki tercatat punya sekitar pangkalan militer asing di sembilan negara di dunia. Semua pangkalan itu tersebar di Albania, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, Siprus, Kosovo, Libya, Qatar, Irak, dan Suriah.

    Semua pangkalan militer asing milik Turki kebanyakan berada di Irak. Tercatat, Turki punya sekitar 41 pangkalan militer di negara mayoritas Islam Syiah tersebut.

    (gas/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Suriah Buka Kembali Penerbangan Internasional, Bandara Damaskus Siap Beroperasi Pekan Depan – Halaman all

    Suriah Buka Kembali Penerbangan Internasional, Bandara Damaskus Siap Beroperasi Pekan Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Otoritas Penerbangan Sipil dan Transportasi Udara Suriah, Ashad Al-Suleibi mengatakan bahwa Bandara Internasional Damaskus akan membuka kembali penerbangan Internasional pada pekan depan.

    Dalam pernyataan kepada kantor berita resmi Suriah SANA, Ashad Al-Suleibi mengatakan bawha saat ini upaya sedang dilakukan untuk pemulihan penerbangan bandara di Damaskus dan Aleppo.

    “Kami gembira mengumumkan dimulainya kembali penerbangan internasional ke dan dari Bandara Internasional Damaskus mulai 7 Januari,” katanya, dikutip dari Middle East Monitor.

    “Kami meyakinkan maskapai penerbangan Arab dan internasional bahwa kami telah memulai fase rehabilitasi bandara Aleppo dan Damaskus dengan bantuan mitra kami, sehingga mereka dapat menyambut penerbangan dari seluruh dunia,” tambahnya, dikutip dari Al-Arabiya.

    Qatar Airways menjadi maskapai penerbangan internasional pertama yang mengumumkan kembalinya penerbangan.

    Penerbangan pertama sejak penggulingan presiden Suriah Bashar Assad lepas landas pada 18 Desember dari bandara Damaskus ke Aleppo di wilayah utara negara itu.

    Sebanyak 32 orang termasuk wartawan berada di dalam pesawat tersebut.

    Dibukanya kembali Bandara Internasional Damaskus ini tepat setelah lebih dari satu dekade lalu lintas udara dihentikan.

    Ini mulai terjadi pada tahun 2012.

    Di mana sebagian besar maskapai penerbangan menghentikan penerbangan ke dan dari ibu kota Damaskus.

    Langkah ini dilakukan oleh maskapai penerbangan lantaran rezim Assad yang keras dan terjadinya protes yang meletus pada tahun 2011.

    Konflik di Suriah

    Sebagai informasi, pasukan rezim Assad dan kelompok anti-rezim kembali bentrok pada 27 November 2024.

    Bentrokan antara 2 kelompok ini terjadi di daerah pedesaan sebelah barat Aleppo, kota besar di Suriah utara.

    Bentrokan ini terjadi selama 10 hari.

    Di mana kelompok oposisi melancarkan berbagai serangan hingga merebut kota-kota penting di Suriah.

    Hingga puncaknya terjadi di hari Minggu (8/12/2024) di mana oposisi yang didukung oleh unit-unit militer yang membelot, menyebabkan rezim Assad runtuh setelah perang saudara selama 14 tahun.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    “Presiden al-Assad dari Suriah telah tiba di Moskow. Rusia telah memberi mereka (dia dan keluarganya) suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis Interfax, dikutip dari Al-Arabiya.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Suriah