Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Israel Mulai Merencanakan untuk Balkanisasi Suriah dengan Alasan ‘Membela Diri’ – Halaman all

    Israel Mulai Merencanakan untuk Balkanisasi Suriah dengan Alasan ‘Membela Diri’ – Halaman all

    Israel Mulai Merencanakan untuk Balkanisasi Suriah dengan Alasan ‘Membela Diri’

    TRIBUNNEWS.COM- Pemerintah Israel sedang mempertimbangkan persiapan konferensi internasional yang bertujuan untuk membahas pembagian Suriah menjadi “kanton-kanton,” surat kabar berbahasa Ibrani Israel Hayom melaporkan pada tanggal 9 Januari. 

    Tel Aviv berencana untuk menyelenggarakan konferensi internasional guna membahas rencananya di Suriah pasca-Assad, yang diduga mencakup upaya memastikan ‘keselamatan’ bagi kelompok minoritas.

    Sidang kabinet baru-baru ini yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel Israel Katz berfokus pada perubahan yang telah terjadi di Suriah, termasuk kekhawatiran tentang pemerintahan baru dan nasib minoritas Kurdi di utara. 

    Dalam sesi tersebut, Menteri Energi Israel Eli Cohen mengusulkan gagasan konferensi untuk “memastikan keamanan perbatasan utara [mereka] dan memungkinkan Israel untuk secara aktif mempertahankan diri terhadap ancaman dari kelompok pemberontak.”

    Bagian dari konferensi ini akan membahas gagasan membagi Suriah menjadi “kanton” – divisi administratif yang berbeda. 

    “Ketakutan utama adalah bahwa ide yang dikaitkan dengan Israel tidak akan diterima di Suriah, itulah sebabnya diskusi tentang masalah ini dirahasiakan,” dan sebuah konferensi perlu diadakan, Israel Hayom menambahkan. 

    Tujuannya adalah untuk memungkinkan Israel “mempertahankan diri” dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh otoritas baru di Suriah – yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

    Laporan tersebut mencatat bahwa perjanjian perbatasan tahun 1974 antara Israel dan Suriah tidak dihormati oleh otoritas yang dipimpin HTS. 

    Tel Aviv segera dan secara terbuka menarik diri dari kesepakatan yang telah berlangsung puluhan tahun itu setelah jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad, yang melihat pasukannya segera menyerbu negara itu dan memulai kampanye pengeboman.

    Konferensi ini juga bertujuan untuk menjamin “keselamatan” bagi kelompok minoritas, termasuk suku Kurdi di Suriah.

    Menurut laporan tersebut, para menteri membahas selama sesi kabinet mengenai cara-cara untuk melawan pengaruh kuat Turki di Suriah – yang telah menguat sejak penggulingan pemerintahan sebelumnya.

    Sumber yang dikutip oleh surat kabar Israel mengatakan bahwa meskipun Tel Aviv tidak bermaksud untuk tetap berada di wilayah Suriah yang didudukinya setelah jatuhnya Assad, namun mereka belum mempunyai rencana untuk menarik diri. 

    Pemerintahan Assad jatuh pada tanggal 8 Desember setelah serangan mendadak selama 11 hari yang mengakibatkan runtuhnya militer Suriah dan berakhir dengan penyerbuan ibu kota oleh ekstremis pimpinan HTS. 

    Meskipun pemerintah baru telah berjanji untuk melindungi kaum minoritas, telah terjadi banyak serangan terhadap tempat-tempat suci, simbol-simbol, dan kota-kota Kristen dan Alawi. 

    Eksekusi terhadap warga sipil Alawi dan mantan tentara pemerintah juga telah banyak dilaporkan. 

    Para ekstremis dan mantan elemen Al-Qaeda telah menduduki beberapa jabatan resmi di pemerintahan baru dan angkatan bersenjatanya.

    Pasukan Israel maju ke Suriah segera setelah pemerintahan sebelumnya runtuh, segera maju melampaui zona penyangga yang dipantau PBB dan menyapu bersih wilayah selatan Suriah. 

    Tentara Israel kini telah merebut beberapa posisi strategis dan sumber air di selatan, termasuk di dekat pinggiran Damaskus. 

    Kelompok ini telah mengancam desa-desa di Suriah, menembaki para pengunjuk rasa, dan mengepung gedung-gedung pemerintahan – sementara hanya menerima sedikit kecaman dari otoritas baru, yang telah melancarkan tindakan keras yang brutal terhadap sisa-sisa Tentara Arab Suriah (SAA) dan penduduk bersenjata yang menentang HTS dan kekuasaannya. 

    Komentar dan pernyataan sejumlah pejabat HTS, termasuk pemimpinnya, mantan pimpinan Al-Qaeda Ahmad al-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), telah mengisyaratkan bahwa pemerintahan baru di Suriah tidak punya rencana untuk menjadikan Israel musuh atau menghadapinya.

    Pasukan Israel sempat menahan seorang jurnalis Prancis di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan yang diduduki pada 8 Januari. 

    Jurnalis majalah Prancis Marianne , Sylvain Mercadier, mengatakan dia dan rekannya “dianiaya selama lebih dari empat jam” dan perlengkapan mereka “dicuri” oleh pasukan Israel. 

    Juru bicara militer Israel Nadav Shoshani mengatakan jurnalis tersebut “terlalu dekat” dengan pasukan, ditahan dan diinterogasi, lalu dibebaskan. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris – Halaman all

    Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris – Halaman all

    Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Joe Biden yang akan lengser tidak akan mencabut penetapan teroris terhadap Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebagaimana diungkapkan pejabat AS pada 8 Januari, dan menyerahkan keputusan kepada pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

    Pejabat senior yang berbicara dengan Washington Post mengatakan HTS “harus menunjukkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan kelompok ekstremis, khususnya Al-Qaeda sebelum label tersebut dapat dicabut.” 

    “Tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada harian AS tersebut.

    Pemerintah de facto Suriah baru-baru ini mempromosikan ekstremis asing ke jabatan tinggi di angkatan bersenjata baru.

    Menurut laporan, Washington memiliki “kekhawatiran yang masih ada” setelah penguasa baru de facto Suriah, Ahmad al-Sharaa – mantan wakil komandan ISIS dan pendiri Al-Qaeda di Suriah – memberikan lampu hijau untuk promosi ekstremis asing ke jajaran perwira di angkatan bersenjata yang baru dibentuk.

    Beberapa hari setelah jatuhnya pemerintahan Suriah dan bangkitnya HTS, Sharaa menyerukan kepada warga negara asing yang bergabung dengan HTS untuk menerima kewarganegaraan Suriah , dengan mengatakan bahwa mereka adalah “bagian dari gerakan yang menyebabkan jatuhnya Assad dan harus dirayakan.”

    Sebagai bagian dari perang rahasia yang didukung AS terhadap bekas pemerintah Suriah, pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi mengirim wakilnya Abu Mohammad al-Julani – nama samaran Sharaa – dan sekelompok pejuang ekstremis dari Irak ke Suriah pada bulan Agustus 2011 untuk mendirikan Front Nusra, cabang resmi Al-Qaeda di Suriah.

    Kelompok Sharaa, yang kemudian ia beri nama baru HTS, melakukan serangan bom bunuh diri di Damaskus pada Desember 2011 dan Januari 2012 sebelum mengumumkan keberadaan mereka. 

    Ribuan ekstremis agama Salafi dari puluhan negara, termasuk Inggris, Belgia, Prancis, Tiongkok, Chechnya, Tunisia, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Arab Saudi, bergabung dengan Sharaa dalam perang melawan Damaskus.

    HTS menguasai Suriah setelah kudeta yang berhasil terhadap pemerintahan Bashar al-Assad bulan lalu. Dalam beberapa minggu sejak itu, pejabat senior dari AS, Eropa, dan Teluk Persia telah melakukan perjalanan ke Damaskus untuk bertemu dengan Sharaa dan menawarkan dukungan mereka terhadap pemerintahan de facto .

    Washington juga mengangkat hadiah sebesar $10 juta untuk kepala Sharaa.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya katakan kepadanya bahwa kami tidak akan meneruskan tawaran hadiah Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf mengumumkan bulan lalu, dengan mengutip “pesan positif” yang diterimanya selama pertemuan dengan Sharaa.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Jakarta –

    Dalam pidato tahun barunya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, betapa “ke depan kami akan mengambil langkah tegas untuk mewujudkan visi negara Turki dan seluruh kawasan yang bebas teror,” kata dia.

    Ucapannya itu merujuk pada upaya rekonsiliasi antara pemerintah di Ankara dengan kaum Kurdi. Prosesnya berawal mengejutkan, karena digagas oleh tokoh ultranasional Devlet Bahceli. Padahal, ketua umum Partai Gerakan Nasional, MHP, itu selama ini dikenal lantang menuntut vonis mati bagi ketua Partai Pekerja , PKK, Abdullah Öcalan, yang berada di tahanan.

    MHP, yang sejak 2015 berkoalisi dengan Erdogan, mengusulkan agar Öcalan diundang berpidato di hadapan parlemen, demi mengajak gerilayawan PKK meletakkan senjata.

    Rekonsiliasi di depan mata?

    Kelompok paramiliter PKK, yang didirikan pada tahun 1978, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mereka terlibat konflik bersenjata melawan pemerintah Turki sejak tahun 1984.

    Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, bangsa Kurdi yang sekarang berjumlah sekitar 30 juta orang, bermukim di wilayah antara Turki, Suriah, Iran, dan Irak.

    Sejak saat itu, suku Kurdi berjuang untuk memiliki negara sendiri atau setidaknya demi hak otonomi. Status tersebut ditolak oleh Turki hingga kini. Konflik kekerasan antara Turki dan PKK Kurdi dikatakan telah menelan sekitar 40.000 korban antara tahun 1984 dan 2009. Pendiri PKK Öcalan telah berada di dalam penjara di Pulau Imrali di Laut Marmara sejak 1999.

    Dengan latar belakang ini, tokoh ultranasionalis Turki, Davlet Bahçeli mengejutkan publik pada awal Oktober 2024 ketika dia berjabat tangan dengan perwakilan “Partai Emansipasi Rakyat dan Demokrasi atau DEM yang pro-Kurdi di parlemen. Hanya beberapa hari kemudian, dia mengimbau pemimpin PKK Abdullah Öcalan untuk meletakkan senjatanya.

    Menyusul permohonan Bahçeli, dua perwakilan DEM yang pro-Kurdi mengunjungi Öcalan di penjara Imrali pada tanggal 28 Desember dan mengatakan prosesnya “penuh harapan.” Saat ini sedang berlangsung konsultasi antara politisi DEM dan perwakilan pemerintah Erdoan serta oposisi.

    Segalanya untuk Erdoan?

    Beberapa pengamat menduga bahwa inisiatif ini dibuat untuk memungkinkan Erdoan mencalonkan diri setelah 2028, yang sejatinya dilarang konstitusi.

    Secara teknis, Erdoan dihadapkan pada dua pilihan, mengubah konstitusi dengan mayoritas mutlak atau mendorong parlemen memutuskan pemilihan umum dini. Masalahnya, koalisi pemerintah kekurangan 45 kursi untuk membuat keputusan tersebut. DEM memiliki total 57 anggota di parlemen, dengan bantuan mereka, pemilihan umum dapat dimajukan.

    Ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul melihat kemungkinan latar belakang lain. AKP, kata Esen kepada DW, tidak bisa lagi memenangkan pemilu karena tidak memiliki suara Kurdi.

    “Sistem Erdoan sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang besar. Kami melihat ini di pemilihan lokal pada musim semi 2023. Dalam kondisi saat ini, pemilih Kurdi lebih suka memilih kandidat oposisi” – sebuah tren yang ingin dibalikkan oleh Erdoan.

    Menurut berbagai perkiraan, suku Kurdi mencakup sekitar 15 hingga 20 persen populasi Turki. “Koalisi pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menghentikan tren penurunan perolehan suara,” kata Esen. Selain itu, inisiatif tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh MHP: “Dalam sistem otoriter kita, seseorang tidak akan berani mengambil langkah seperti itu tanpa persetujuan Erdoan,” Esen yakin.

    Tiada rekonsiliasi di balik perbatasan

    Tapi ketika pemerintah sibuk mempromosikan rekonsiliasi dengan Öcalan dan PKK di dalam negeri, milisi yang didukung Turki gencar menyerang gerilayawan Kurdi YPG di wilayah perbatasan di Suriah. Turki melihat milisi yang didukung Amerika Serikat itu sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya, sama seperti PKK.

    Ankara menuntut agar pemerintah transisi Suriah membubarkan milisi Kurdi YPG, yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah utara. “Namun tuntutan Turki tidak realistis dari sudut pandang Kurdi,” jelas ilmuwan politik Esen: “Setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, YPG telah memantapkan dirinya sebagai faktor kekuatan di Suriah timur laut. Terlepas dari jenis kesepakatan apa yang mungkin dicapai di Turki, sangat tidak mungkin bahwa mereka akan meletakkan senjata.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    Lihat juga Video ‘Heboh Erdogan Disebut Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8’:

    (ita/ita)

  • Presiden Baru Lebanon Joseph Aoun: Negara Harus Kendalikan Kepemilikan Senjata – Halaman all

    Presiden Baru Lebanon Joseph Aoun: Negara Harus Kendalikan Kepemilikan Senjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Parlemen Lebanon resmi memilih Kepala Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai Presiden Lebanon pada hari Kamis (9/1/2025).

    Joseph Aoun, yang sebelumnya menjabat sebagai panglima militer Lebanon, memperoleh 99 suara dalam sidang parlemen, melebihi 86 suara yang dibutuhkan untuk menang.

    Dilantiknya Joseph Aoun sebagai Presiden Lebanon mengisi kebuntuan politik yang berlangsung lebih dari dua tahun.

    Usai mengangkat sumpah, Aoun yang kini berusia 61 tahun menyampaikan pidato.

    Pada pidato pelantikannya, Joseph Aoun telah mengungkapkan komitmennya untuk mengendalikan semua senjata yang berada di luar otoritas negara, serta menegaskan kembali keseriusan baru untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian gencatan senjata dengan Israel. 

    Komitmen Aoun untuk menegaskan hak negara dalam memonopoli kepemilikan senjata mendapat berbagai hal positif.

    “Saya juga akan bekerja untuk menegaskan hak negara untuk memonopoli kepemilikan senjata,” katanya, dikutip dari The New Arab.

    Meskipun Aoun tidak menyebut Hizbullah secara langsung, janji untuk menghormati resolusi internasional dan melakukan gencatan senjata dengan Israel sudah cukup untuk menunjukkan niatnya.

    Kelompok ini telah menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan senjata mereka jika tentara Lebanon mampu menjaga keamanan negara dari ancaman Israel.

    Kesepakatan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika Serikat mulai berlaku pada tanggal 27 November, dengan batas waktu hingga akhir Januari untuk implementasinya. 

    Ketegangan meningkat karena Israel telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. 

    Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan Israel tetap mempertahankan kehadirannya di wilayah Lebanon selatan setelah batas waktu yang telah ditentukan.

    Sebagai bagian dari perjanjian, Lebanon bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada senjata yang berada di luar kendali negara di Lebanon selatan, khususnya di wilayah sekitar Sungai Litani tempat pasukan penjaga perdamaian PBB beroperasi. 

    Negara juga harus memastikan bahwa senjata di seluruh wilayah Lebanon disita dan perbatasan negara dilindungi secara ketat.

    Joseph Aoun adalah panglima Angkatan Darat Lebanon.

    Pria berusia 61 tahun ini lahir di Sin el-Fil, pinggiran utara Beirut pada tahun 1964.

    Ia dikenal sebagai panglima tentara Lebanon sejak tahun 2017.

    Aoun memulai karier militernya pada tahun 1983, ketika ia bergabung dengan akademi militer Lebanon di tengah berkecamuknya perang saudara, dikutip dari Al Jazeera.

    Dari sana, ia perlahan naik pangkat, mengikuti berbagai pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk program kontraterorisme di Amerika Serikat. 

    Prestasinya selama bertahun-tahun di militer diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk Medali Perang Lebanon yang diterimanya sebanyak tiga kali.

    Pada Agustus 2017, setelah resmi menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF), Aoun langsung menghadapi tantangan besar dengan melancarkan operasi antiterorisme. 

    Operasi tersebut bertujuan menyingkirkan kelompok ISIL (ISIS) yang telah lama bercokol di wilayah pegunungan antara Suriah dan Lebanon. 

    Wilayah ini meliputi desa-desa Kristen seperti Ras Baalbek dan Qaa di Lembah Bekaa. 

    Keberhasilan operasi itu meningkatkan reputasi Aoun sebagai pemimpin yang tangguh dan mampu menjaga keamanan negara.

    Selama masa jabatannya sebagai panglima, Aoun tidak hanya fokus pada urusan militer tetapi juga membangun jaringan strategi dengan aktor-aktor regional dan internasional.

    Ia menjalin hubungan baik dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Qatar. 

    Jaringan wawasan yang luas ini memainkan peran penting dalam menggalang dukungan politik bagi Aoun untuk menjadi presiden.

    Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman diplomasi internasional, Joseph Aoun menghadapi tantangan baru sebagai presiden, membawa harapan baru bagi Lebanon di tengah berbagai krisis yang melanda negara tersebut.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Joseph Aoun

  • Iran Rencanakan Operasi Janji Sejati 3, Peringatkan Israel dan AS – Halaman all

    Iran Rencanakan Operasi Janji Sejati 3, Peringatkan Israel dan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penasihat Tertinggi Panglima Garda Revolusi Iran (IRGC), Hussein Taeb, menekankan perlunya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pertahanan dan pencegahan negaranya.

    Ia mengatakan, Iran sedang merencakan Operasi Janji Sejati 3 yang dampaknya akan lebih besar daripada Operasi Janji Sejati 2 dan 1.

    Hussein Taeb kemudian mengungkap apa yang terjadi ketika Iran meluncurkan Operasi Janji Sejati 1 yang menargetkan Israel, dengan 200 drone sebagai balasan atas serangan Israel di kedutaan besar Iran di Damaskus pada April 2024.

    “Ketika Operasi Janji Sejati 1 akan dilaksanakan, Amerika mengirimkan pesan melalui Menteri Luar Negeri Inggris kepada Menteri Luar Negeri Iran di mana mereka mengatakan: Jangan serang Israel,” katanya, Kamis (9/1/2025).

    “Menanggapi permintaan Amerika, Iran mengatakan mereka akan melakukan segala daya untuk menyelamatkan rakyat Palestina yang tertindas,” lanjutnya, seperti diberitakan IRNA.

    “Amerika ingin menunda operasi “Janji Sejati 1”, namun kami menggagalkan permainan mereka dan menerapkannya.”

    Hussein Taeb kemudian membahas Operasi Janji Sejati 2 ketika AS membela Israel.

    “Dalam Operasi Janji Sejati 2, Amerika juga mengirim pesan ke Iran, tetapi ketika mereka merasa kecewa dan berkata: Jangan serang pangkalan kami, kami tidak akan berperang dengan Israel,” ungkapnya.

    Sebelumnya pada Senin (6/1/2025), juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini, mengatakan langit Israel tidak terlindungi.

    “Langit Israel terbuka dan tidak terlindungi bagi pasukan kami,” katanya, sambil menekankan Iran siap menghadapi pertempuran besar dan kompleks, menurut laporan Mashreq.

    “Iran telah sepenuhnya siap menghadapi pertempuran besar dan kompleks dalam skala apa pun sejak lama. Kami mengandalkan kekuatan ilahi, kekuatan kami sendiri, dan kekuatan pencegahan rakyat, dan kami telah mengatasi konfrontasi keamanan dan perang budaya serta jenis pertikaian yang berbahaya,” lanjutnya.

    Pernyataan tersebut, menanggapi perkataan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan yang menganggap fasilitas nuklir Iran sebagai ancaman.

    Sebelumnya, Israel meratakan konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024.

    Dua jenderal IRGC termasuk Mohammad Reza Zahedi dan lima penasihat militernya tewas dalam serangan itu.

    Iran meluncurkan Operasi Janji Sejati 1 pada 13 April 2024 untuk membalas serangan tersebut.

    Pada 31 Juli 2024, Israel membunuh Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan pada 27 September 2024 Israel membunuh Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hassan Nasrallah, yang dianggap sebagai sekutu Iran.

    Iran meluncurkan Operasi Janji Sejati 2 pada 1 Oktober 2024 untuk membalas kematian kedua pemimpin tersebut.

    Israel kemudian meluncurkan serangan ke Iran pada 26 Oktober 2024 yang menargetkan fasilitas militer Iran.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Keok di Suriah, Iran Kerahkan Pasukan Garda Revolusi Elite ke Kermanshah: Pesan Waspada Buat Israel  – Halaman all

    Keok di Suriah, Iran Kerahkan Pasukan Garda Revolusi Elite ke Kermanshah: Pesan Waspada Buat Israel  – Halaman all

    Iran Kerahkan Pasukan Garda Revolusi Elite ke Kermanshah, Kirim Pesan Waspada ke Israel 

    TRIBUNNEWS.COM – Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) saat ini tengah menggelar latihan militer berskala besar bertajuk ‘Nabi Besar 19’ di provinsi Kermanshah, bagian Barat negara tersebut.

    Situ militer military watch menyebut dipilihnya wilayah ini mengandung pesan terhadap negara-negara yang bermusuhan dengan Iran, termasuk Israel.

    “Provinsi Kermanshah, Iran, merupakan wilayah yang berhadapan dengan musuh regional utama negara itu, Israel dan Turki,” kata laporan itu, dikutip Kamis (9/1/2025). 

    Dilaporkan, latihan militer skala besar Iran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan tempur unit-unit elit dan menguji sejumlah sistem persenjataan yang baru dikembangkan.

    “Latihan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas operasional Korps dan mengatasi potensi ancaman dari aktor-aktor (negara-negara) yang bermusuhan (dengan Iran),” papar laporan tersebut.

    Tahap-tahap awal latihan militer itu itu melibatkan skenario respons cepat, termasuk pengerahan personel dan peralatan strategis di wilayah pegunungan Avroman.

    “Latihan ini terjadi pada saat ketegangan tinggi antara Teheran dan Israel khususnya, dan kurang dari sebulan setelah kelompok militan yang didukung Israel dan Turki menggulingkan pemerintahan mitra strategis regional terdekat Teheran, Suriah, pada 8 Desember 2024,” kata laporan itu menjelaskan makna pemilihan waktu dilaksanakannya latihan militer oleh Iran.. 

    Dengan pasukan Israel dan Turki yang telah maju jauh ke Suriah, dan semakin tampak siap untuk mencaplok sebagian besar wilayahnya, keterasingan Iran di wilayah tersebut telah memicu spekulasi bahwa Israel dapat melancarkan serangkaian serangan baru terhadap target-target Iran. 

    Oposisi bersenjata, kelompok anti-rezim Presiden Bashar Al-Assad di Suriah (Anadolu Agency)

    Kalah Telak di Suriah

    Sebagai catatan, Korps Garda Revolusi Iran bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri dan hampir semua operasi luar negeri.

    “Baru-baru ini IRGC mengalami kemunduran besar ketika lebih dari satu dekade upaya untuk memperkuat negara Suriah melawan kelompok pemberontak yang didukung Barat, Turki, dan Israel berakhir dengan jatuhnya Damaskus,” kata laporan situs militer tersebut.

    Operasi IRGC di masa mendatang diharapkan akan lebih difokuskan pada operasi di dalam negeri dan di negara tetangga Irak, di mana ia masih mempertahankan hubungan dekat dengan angkatan bersenjata lokal dan sejumlah kelompok milisi lokal.

    Pada saat ketegangan tinggi antara Israel dan Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada tanggal 4 Januari menyatakan bahwa Teheran “sepenuhnya siap untuk kemungkinan serangan lebih lanjut oleh Israel.”

    “Saya berharap Israel akan menahan diri dari mengambil tindakan sembrono seperti itu, karena dapat menyebabkan perang skala besar,” katanya.

    Dia, menambahkan: “kami percaya bahwa akal sehat pada akhirnya akan menang dan mencegah tindakan yang dapat memiliki konsekuensi serius.”

    Pasukan Iran dan Israel melancarkan sejumlah serangan terbatas terhadap wilayah satu sama lain pada tahun 2024, dengan Iran melancarkan serangan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tanggal 13 April sebagai tanggapan atas serangan udara Israel  terhadap gedung diplomatik Iran di Damaskus dua belas hari sebelumnya.  

    Setelah Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh  dibunuh  di kediamannya di Teheran oleh serangan udara Israel pada  tanggal 31 Juli , Iran membalas dengan serangan berskala besar pada tanggal 1 Oktober. 

    Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Herzi Halevi menyampaikan briefing kepada pasukan IDF di Israel selatan pada 15 Oktober 2023. (IDF/Times of Israel)

    Israel Waspada Tinggi

    Adapun Kepala Staf Militer Israel (IDF) Herzi Halevi, dilaporkan telah memerintahkan “peningkatan kewaspadaan” dan kesiapan untuk berbagai kemungkinan skenario di mana Iran dapat bertindak melawan Israel.

    Kabar peningkatan status militer Israel menjadi waspada tinggi akan Iran ini dilaporkan media Israel berbahasa Ibrani, Walla, dikutip Minggu (5/1/2025).

    Media tersebut mengatakan, para pejabat keamanan Israel memperingatkan kalau situasi strategis regional saat ini dapat mendorong Iran untuk mengambil tindakan ekstrem terhadap Israel.

    ”Potensi diambilnya langkah ekstrem Iran (terhadap Israel) karena saat ini negara tersebut menderita nilai tukar (Rial Iran/IRR) yang terhambat dan perkembangan negatif baru-baru ini dengan sekutu-sekutunya di Lebanon dan (sebelumnya) Suriah,” kata laporan itu.

    Laporan tersebut memperingatkan bahwa Iran dapat mengambil “tindakan ekstrem” terhadap “Israel”, tetapi mengatakan bahwa para pejabat melihat hal itu sebagai skenario “dengan kemungkinan kecil”.

    Laporan juga menambahkan, Iran juga tengah dilanda protes dan demonstrasi lokal, polusi, dan masalah listrik.

    Lebih jauh, datangnya pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari mendatang dapat mendorong Iran untuk mencegah perubahan besar dalam keseimbangan strategis di Timur Tengah.

     

    (oln/mw/Toi/*)

     

     

  • 7 Update Perang Arab, RS di Gaza Jadi Kuburan-Aturan Baru Media Israel

    7 Update Perang Arab, RS di Gaza Jadi Kuburan-Aturan Baru Media Israel

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di Timur Tengah masih terus terjadi.

    Berikut update terkait situasi di wilayah tersebut saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Kamis (9/1/2025).

    Rumah Sakit di Gaza Jadi Kuburan Akibat Kekurangan Bahan Bakar

    Rumah Sakit (RS) Al-Aqsa telah mengalami kekurangan bahan bakar. Akibatnya, operasional utama di RS tersebut dikurangi untuk menyediakan cukup bahan bakar bagi departemen yang lebih penting seperti unit perawatan intensif.

    Bahan bakar untuk generator yang hampir habis membahayakan fungsi peralatan medis yang penting. Ventilator dan inkubator di dalam rumah sakit di sini berisiko mati.

    Para pejabat telah memperingatkan Rumah Sakit Nasser dan Rumah Sakit Eropa di selatan Khan Younis, dan Rumah Sakit Al-Aqsa di pusat Deir el-Balah berada pada risiko yang akan segera terjadi karena kekurangan listrik.

    Bahan bakar yang disumbangkan oleh badan-badan PBB hanya cukup untuk menjaga Rumah Sakit Al-Aqsa tetap beroperasi selama 24 jam.

    Tanpa solusi yang terlihat dan tanpa aliran bahan bakar yang cukup, fasilitas kesehatan Gaza yang kekurangan akan segera berubah menjadi kuburan bagi warga Palestina yang terluka dan sakit yang membutuhkannya untuk terus bekerja demi menyelamatkan nyawa.

    MSF: Nyawa 15 Bayi Baru Lahir Terancam

    Dokter Lintas Batas (MSF) menyebut nyawa 15 bayi baru lahir di inkubator di unit perawatan intensif neonatal di Rumah Sakit Nasser terancam akibat kekurangan bahan bakar. Kelompok tersebut mengatakan fasilitas tersebut sangat bergantung pada listrik yang disediakan oleh generator bahan bakar.

    “Tanpa bahan bakar, bayi baru lahir ini berisiko kehilangan nyawa mereka,” kata Pascale Coissard, koordinator darurat MSF.

    “Bayi-bayi di inkubator bergantung pada listrik yang konstan untuk ventilator yang membuat mereka tetap hidup. Mereka sudah dalam kondisi yang sangat rentan, dan pemindahan ke rumah sakit lain akan secara langsung membahayakan nyawa mereka,” lanjutnya.

    Saat ini pihak berwenang di Gaza mengatakan Rumah Sakit Nasser, Al-Aqsa, dan Rumah Sakit Eropa di daerah kantong itu menghadapi penutupan yang akan segera terjadi karena kekurangan bahan bakar yang parah. MSF mengatakan bahwa mereka kini telah mengirimkan sejumlah bahan bakar ke Nasser dan Al-Aqsa, untuk membantu mereka terus melayani pasien yang paling kritis selama 36 hingga 48 jam ke depan.

    MSF mengatakan bahwa mereka dan kelompok-kelompok lain telah memperingatkan selama lebih dari setahun bahwa pasokan bantuan yang sangat tidak memadai mengancam nyawa orang-orang di Gaza. “Kami kini telah mencapai titik kritis di mana salah satu rumah sakit spesialis terakhir di selatan Gaza berisiko tidak beroperasi karena kekurangan bahan bakar,” tambahnya.

    Hamas Sebut Dalang Penembakan Mematikan di Tepi Barat

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, telah menyebut komandan yang terbunuh Jaafar Dababshe sebagai “dalang” di balik serangan penembakan hari Senin di dekat Qalqilya, yang menewaskan tiga warga Israel.

    Seperti yang telah kami laporkan, pasukan Israel menembak mati Dababshe di luar rumahnya di desa Wadi al-Badhan, Tepi Barat yang diduduki, dekat Nablus, pada hari Selasa.

    Brigade Qassam mengatakan Dababshe telah terbunuh dalam “operasi pembunuhan pengecut”.

    Pusat Informasi Palestina kini melaporkan bahwa militer Israel sedang mengukur rumah keluarga Dababshe di Wadi al-Badhan sebagai persiapan untuk pembongkarannya.

    Menghancurkan rumah-rumah milik warga Palestina yang diduga melakukan serangan terhadap warga Israel merupakan praktik yang sudah lama dilakukan oleh Israel. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah melabelinya sebagai “hukuman kolektif” dan mengatakan hal itu mungkin merupakan kejahatan perang.

    Gedung Putih Tegaskan Israel Tidak Melakukan Genosida di Gaza

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak percaya Israel melakukan genosida di wilayah Palestina, meskipun jumlah korban tewas di Gaza “sangat tinggi” dan ada “terlalu banyak korban sipil”.

    “[Militer Israel] tidak bangun setiap hari dan meletakkan sepatu bot mereka di lantai, berkata, ‘Hei, kami akan membunuh beberapa orang tak berdosa karena mereka kebetulan orang Palestina,’” kata Kirby saat jumpa pers pada Rabu.

    “Kami telah terus terang dengan rekan-rekan Israel kami tentang kekhawatiran kami tentang [jumlah korban tewas] dan tentang upaya membuat mereka … lebih diskriminatif tentang jumlah korban sipil di Gaza,” tambahnya.

    Foto: Peta Israel di seragam tentara. (X?AbujomaaGazaX
    Peta Israel di seragam tentara. (X?AbujomaaGazaX

    Israel Bunuh 35 Warga Palestina di Yerusalem, 14 di antaranya Anak-Anak

    Kantor Gubernur Yerusalem mengatakan dalam laporan tahunannya, selama tahun lalu, Israel telah membunuh sedikitnya 35 warga Palestina di wilayah itu, termasuk 14 anak.

    Setidaknya 168 orang juga terluka di sana akibat peluru logam tajam dan berlapis karet, pemukulan hebat, dan serangan gas air mata, kata laporan itu.

    Dikatakan juga bahwa pemukim Israel melakukan sekitar 159 serangan di kegubernuran itu pada tahun 2024, termasuk 19 serangan yang melibatkan kekerasan fisik.

    Militer Israel Batasi Liputan Media Terkait Perang di Gaza

    Militer Israel memberlakukan pembatasan baru pada liputan media tentang tentara yang sedang bertugas tempur aktif di Gaza. Aturan baru diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran atas risiko tindakan hukum terhadap tentara yang bepergian ke luar negeri atas tuduhan keterlibatan dalam kejahatan perang di Gaza.

    Langkah tersebut dilakukan setelah seorang tentara cadangan Israel yang sedang berlibur di Brasil tiba-tiba meninggalkan negara itu ketika seorang hakim Brasil memerintahkan polisi federal untuk membuka penyelidikan, menyusul tuduhan dari kelompok pro-Palestina bahwa ia melakukan kejahatan perang saat bertugas di Gaza.

    Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani, mengatakan berdasarkan aturan baru tersebut, media yang mewawancarai tentara berpangkat kolonel ke bawah tidak akan dapat menampilkan nama lengkap atau wajah mereka, mirip dengan aturan yang sudah ada untuk pilot dan anggota unit pasukan khusus.

    “Ini adalah pedoman baru kami untuk melindungi tentara kami dan memastikan mereka aman dari jenis insiden yang diselenggarakan oleh aktivis anti-Israel di seluruh dunia,” kata Shoshani, seperti dikutip Al Jazeera.

    Shoshani mengatakan kelompok aktivis, seperti Hind Rajab Foundation yang berbasis di Belgia, yang mendorong aksi di Brasil, “menghubungkan titik-titik” antara tentara yang mengunggah materi dari Gaza dan kemudian foto dan video lain tentang diri mereka saat berlibur di luar negeri.

    Pengaduan pidana telah diajukan terhadap tentara Israel yang sedang berlibur dalam beberapa bulan terakhir di Siprus, Sri Lanka, Argentina, dan Chili. Hind Rajab Foundation mengklaim telah mengumpulkan bukti terhadap sekitar 1.000 tentara Israel.

    Peta Baru Israel Caplok Negara-Negara Arab

    Sebuah peta baru dirilis di akun Instagram berbahasa Arab milik pemerintah Israel. Hal ini menimbulkan kemarahan dari negara-negara Arab, pasalnya peta tersebut menggambarkan sebagian wilayah Palestina sebagai bagian dari “Israel Raya”.

    Melansir New Arab pada Kamis (9/1/2025), unggahan tersebut memicu kemarahan dari warga Palestina dan negara-negara Arab. Mereka menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengendalikan ambisi ekspansionis Israel dan mencegahnya untuk merebut lebih banyak wilayah Palestina dan Arab.

    Adapun wilayah yang diklaim oleh peta itu mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

    Publikasi peta tersebut muncul saat para menteri ekstremis di pemerintahan Israel membicarakan prospek aneksasi penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan pembangunan kembali permukiman di Gaza. Sebagai informasi, keduanya adalah wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak 1967.

    Foto: Asap mengepul setelah serangan AS di Sanaa, Yaman, 31 Desember 2024. (Tangkapan Layar Video REUTERS/)
    Asap mengepul setelah serangan AS di Sanaa, Yaman, 31 Desember 2024. (Tangkapan Layar Video REUTERS/)

    (dce)

  • Profil Joseph Aoun, Jenderal Angkatan Darat yang Jadi Presiden Baru Lebanon – Halaman all

    Profil Joseph Aoun, Jenderal Angkatan Darat yang Jadi Presiden Baru Lebanon – Halaman all

    Profil Joseph Aoun, Jenderal Angkatan Darat yang Jadi Presiden Baru Lebanon

    TRIBUNNEWS.COM – Panglima Angkatan Darat Lebanon, Jenderal Joseph Aoun, terpilih sebagai Presiden Republik Lebanon.

    Terpilihnya Aoun ini mengakhiri masa kekosongan presiden di Lebanon yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun sejak berakhirnya masa jabatan mantan Presiden Michel Aoun.

    Pemilihannya terjadi dalam sidang Parlemen Lebanon hari ini, Kamis (9/1/2025), di tengah ketegangan politik dan krisis berturut-turut yang sedang dialami negara tersebut.

    Terpilihnya Aoun terjadi setelah sesi putaran kedua, karena Dewan gagal memilih Aoun pada sesi pertama.

    Dengan duo kekuatan Syiah, Hizbullah dan Gerakan Amal, menarik dukungan untuk Suleiman Frangieh, Aoun muncul sebagai kandidat pemersatu, yang memperoleh peningkatan persetujuan di antara faksi-faksi oposisi.

    Joseph Aoun akhirnya menerima 99 suara.

    – Siapa Joseph Aoun? –

    Nama Lengkap: Joseph Khalil Aoun

    Tanggal lahir: 10 Januari 1964

    Tempat Lahir: Sin El-Fil di Distrik Matn, Lebanon

    Asal: Berasal dari kota selatan Al-Aaishiyah, Lebanon Selatan

    Panglima Angkatan Darat Lebanon, Jenderal Joseph Aoun yang terpilih menjadi presiden baru Lebanon, Kamis (9/1/2025).

    Pendidikan:

    Gelar Sarjana Ilmu Politik.

    Gelar Sarjana dalam Ilmu Militer.

    Lancar berbahasa Arab, Prancis, dan Inggris.

    Karier militer:

    Bergabung dengan Angkatan Darat Lebanon pada tahun 1983 sebagai sukarelawan.

    Menyelesaikan beberapa kursus pelatihan terkemuka, termasuk:Kursus Perwira (1986)

    Kursus Menyelam (1987)

    Kursus Perwira Militer (1996)

    Kursus Komandan Batalyon (2002)

    Kursus Staf (2012)

    Lokakarya Intelijen dan Kontraterorisme (2013)

    Pelatihan internasional:

    Menyelesaikan dua Kursus Infanteri di AS (1988, 1995)

    Berpartisipasi dalam Program Kontraterorisme Internasional (2008-2009)

    Kursus Penerjun Payung di Suriah (1996)

    Kursus Komandan Batalyon di Suriah (2002-2003)

    Promosi militer:

    Secara bertahap naik pangkat:

    Letnan Dua (1985)

    Letnan Satu (1988)

    Kapten (1993)

    Mayor (1998)

    Letnan Kolonel (2003)

    Kolonel (2007)

    Brigadir Jenderal (2013)

    Dilantik sebagai Panglima TNI pada 8 Maret 2017

    Posisi saat ini:

    Menjabat sebagai komandan ke-14 Angkatan Darat Lebanon sejak 2017, menggantikan Jenderal Jean Kahwaji.

    Penghargaan dan kehormatan:

    Medali Perang (3 kali menerima)

    Medali untuk yang Terluka (penerima 2 kali)

    Medali Persatuan Nasional

    Medali “Fajar Selatan”

    Order of Merit (berbagai tingkatan)

    Ksatria Ordo Nasional Cedar

    Petugas Ordo Nasional Cedar
     
    Aspirasi dan Pandangan Politik:

    Jenderal Joseph Aoun  dipandang sebagai tokoh konsensus untuk jabatan presiden Lebanon, khususnya setelah berakhirnya masa jabatan mantan Presiden Michel Aoun.

    Popularitasnya baik di kalangan militer maupun masyarakat menempatkannya sebagai tokoh kunci selama periode kritis dalam sejarah Lebanon ini.

    Dengan latar belakang militer yang terhormat dan kualitas kepemimpinan yang kuat, ia dipandang sebagai kandidat ideal untuk memimpin negara ini menjadi lebih maju.

  • Rusia Kecam Israel yang Serang Suriah, Terang-terangan Langgar Hukum Internasional – Halaman all

    Rusia Kecam Israel yang Serang Suriah, Terang-terangan Langgar Hukum Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Duta besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengecam Israel yang masih meluncurkan serangan ke Suriah.

    Ia mengatakan serangan Israel berkontribusi terhadap krisis kemanusiaan di wilayah tersebut dan melanggar hukum internasional.

    “Tindakan melawan hukum Israel di Suriah secara terang-terangan melanggar norma-norma internasional, termasuk sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum,” kata Vassily Nebenzia kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu (8/1/2025). 

    Duta besar Rusia itu juga meminta PBB untuk memberikan penilaian yang jujur atas perkembangan terkini di Suriah.

    Israel masih melakukan pengeboman besar-besaran terhadap target-target Suriah setelah jatuhnya pemerintahan presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

    Israel juga bergerak ke zona penyangga yang ditetapkan PBB antara kedua negara dari Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diakui secara internasional yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. 

    Menurut Vassily Nebenzia, militer Israel telah menduduki total 500 kilometer persegi wilayah Suriah, seperti diberitakan Russia Today. 

    Ia memperingatkan bahwa serangan Israel menimbulkan ancaman terhadap integritas teritorial Suriah dan membahayakan warga sipil.

    “Serangan udara dan penembakan Israel serta gelombang kekerasan yang terjadi di banyak wilayah Suriah menyebabkan penderitaan dan jatuhnya korban di kalangan warga sipil serta mengganggu operasi fasilitas infrastruktur sipil,” kata utusan tersebut, seraya menambahkan perkembangan tersebut pasti akan menimbulkan kekhawatiran.

    Diplomat itu menegaskan Rusia akan terus memberikan bantuan kepada rakyat Suriah di sejumlah bidang, termasuk melalui pengiriman bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

    Ia juga menambahkan, Rusia akan berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan para pengungsi Suriah untuk kembali ke rumah.

    Setelah aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menggulingkan presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu, Israel mulai maju dari zona demiliterisasi Suriah dan menghancurkan infrastruktur militer Suriah yang tersisa, serta menduduki desa-desa.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan alasan Israel menduduki zona penyangga di Suriah karena khawatir akan diambil alih oleh kelompok bersenjata Suriah.

    Namun tak hanya itu, Israel juga melancarkan serangan udara di banyak wilayah Suriah termasuk kota Damaskus.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Joe Biden Tetap Labeli HTS sebagai Teroris, Berkas Diserahkan kepada Donald Trump – Halaman all

    Joe Biden Tetap Labeli HTS sebagai Teroris, Berkas Diserahkan kepada Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dikabarkan tidak menghapus kelompok bersenjata di Suriah, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dari daftar teroris.

    Tiga pejabat AS yang mengetahui masalah ini mengatakan Joe Biden telah mewariskan keputusan tersebut dan menyerahkan berkasnya kepada presiden terpilih Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang.

    Pejabat tersebut mengatakan HTS harus membuktikan mereka sudah memutus hubungan dengan kelompok ekstremis Al-Qaeda yang masuk dalam daftar teroris AS.

    “Para Islamis yang mengejutkan dunia pada akhir tahun lalu dengan menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad harus membuktikan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan kelompok ekstremis, terutama Al-Qaeda,” kata pejabat tersebut kepada Washington Post, Kamis (9/1/2025).

    “Tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata,” kata seorang pejabat senior AS.

    Pejabat itu menekankan kekhawatiran pemerintah AS mengenai masuknya pejuang asing dan militan lainnya ke dalam posisi di Kementerian Pertahanan Suriah.

    Penyerahan keputusan untuk menetapkan HTS sebagai teroris kepada Donald Trump diperkirakan akan memperpanjang jangka waktu sanksi keras AS terhadap Suriah selama pemerintahan rezim Assad.

    Meski HTS masih dilabeli sebagai teroris, pemerintahan Joe Biden melonggarkan beberapa sanksi utama di Suriah pada Senin (6/1/2025).

    AS juga telah membatalkan sayembara untuk menangkap pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, dengan hadiah 10 juta dolar pada 20 Desember 2024.

    Sementara itu, Robert Ford, mantan duta besar AS untuk Suriah, mengatakan pemerintah AS harus memberitahu HTS mengenai kriteria apa yang memungkinkan AS untuk menghapus label teroris terhadap HTS dan sanksi terhadap Suriah.

    “Pemerintah AS harus memberikan kriteria yang jelas dan spesifik kepada HTS tentang cara untuk keluar dari daftar tersebut. Hal terbaik ke depan adalah mereka mengembangkan serangkaian kriteria atau metrik dan menyajikannya kepada pimpinan HTS, dan mulai mendiskusikannya,” kata Ford.

    Ahmed al-Sharaa Berharap AS Hapus HTS dari Daftar Teroris

    Sebelumnya, Ahmed al-Sharaa berharap AS menghapus HTS dari daftar teroris demi kebangkitan Suriah setelah kelompok itu menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

    Setelah penggulingan rezim Assad, Ahmed al-Sharaa menjadi penguasa de facto di Suriah.

    “Pencabutan sebutan teroris terhadap Hayat Tahrir al-Sham (HTS) akan berkontribusi dalam membuka jalan untuk membangun kembali negara (Suriah) dan mencapai stabilitas,” kata Al-Julani dalam wawancara yang diterbitkan oleh New York Times, Senin (16/12/2024).

    Ahmed al-Sharaa yang menggunakan nama samaran Abu Mohammad al-Julani membentuk Jabhat al-Nusra atau Front al-Nushra yang merupakan cabang al-Qaeda di Suriah pada tahun 2012.

    Front al-Nushra berafiliasi dengan kelompok ekstremis seperti al-Qaeda dan “Negara Islam” (IS).

    Namun, pada tahun 2016 Front al-Nushra memutus hubungan dengan al-Qaeda dan berafiliasi dengan sejumlah oposisi Suriah serta mengganti nama menjadi HTS pada tahun 2017.

    Meskipun HTS melakukan perubahan struktural dan pemisahan formal dengan al-Qaeda pada 2016, HTS masih dianggap memiliki kesamaan dengan kelompok-kelompok teroris bagi AS dan sejumlah negara Barat.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)