Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Israel Serbu Tepi Barat Saat Gencatan Senjata Gaza, 10 Orang Tewas

    Israel Serbu Tepi Barat Saat Gencatan Senjata Gaza, 10 Orang Tewas

    Tepi Barat –

    Militer Israel melancarkan operasi penyerbuan di area Jenin di Tepi Barat ketika gencatan senjata berlangsung di Jalur Gaza. Sedikitnya 10 orang tewas akibat operasi militer Tel Aviv pada Selasa (21/1) waktu setempat tersebut.

    Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut operasi di Tepi Barat itu bertujuan “memberantas terorisme” di wilayah tersebut.

    Kementerian Kesehatan Palestina yang berkantor di Ramallah, seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), menyebut operasi militer Israel itu telah menewaskan sedikitnya 10 orang, hanya beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku di Jalur Gaza.

    Militer Israel dan badan keamanan Shin Bet, dalam pernyataan gabungan, mengatakan bahwa mereka, bersama dengan Polisi Perbatasan Israel, telah melancarkan operasi yang diberi nama “Iron Wall” di area Jenin.

    Dalam pernyataan yang dirilis tak lama setelah operasi di Tepi Barat diluncurkan, Netanyahu mengatakan penyerbuan itu bertujuan “memberantas terorisme” di Jenin dan merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk melawan Iran “ke mana pun negara itu mengirim senjatanya — di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman” dan Tepi Barat.

    Pemerintah Israel telah menuduh Iran, yang mendukung sejumlah kelompok bersenjata di kawasan Timur Tengah termasuk Hamas di Gaza, berupaya mengirimkan senjata dan uang kepada militan-militan di Tepi Barat.

    Bulan Sabit Merah Palestina, dalam pernyataan terpisah, menyebut para petugas pertolongan pertama merawat tujuh orang yang mengalami luka-luka akibat peluru tajam, dan menuduh pasukan Israel menghalangi akses mereka ke area tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Serangan Militer Israel di Tepi Barat Tewaskan 4 Orang, Netanyahu Sebut Operasi Kontraterorisme

    Serangan Militer Israel di Tepi Barat Tewaskan 4 Orang, Netanyahu Sebut Operasi Kontraterorisme

    JAKARTA – Korban tewas akibat serangan pasukan keamanan Israel yang didukung oleh helikopter di kota Jenin, Tepi Barat, bertambah jadi 4 orang.

    PM Israel Benjamin Netanyahu menyebut tindakan pasukannya sebagai operasi militer berskala besar dan signifikan.

    Operasi militer dilakukan sehari setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan dia mencabut sanksi terhadap pemukim Israel yang melakukan kekerasan dan menyerang desa-desa Palestina.

    “Kami bertindak secara sistematis dan tegas melawan poros Iran di mana pun mereka mengulurkan senjatanya – di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, Yudea, dan Samaria,” kata Netanyahu dilansir Reuters, Selasa, 21 Januari.

    Yudea dan Samaria adalah istilah yang digunakan Israel untuk Tepi Barat yang diduduki.

    Militer Israel mengatakan tentara, polisi dan badan intelijen telah memulai aksi kontra-terorisme di Jenin. 

    Hal ini menyusul operasi selama berminggu-minggu yang dilakukan pasukan keamanan Palestina untuk menegaskan kembali kendali di kamp pengungsi yang berdekatan, yang merupakan pusat utama kelompok militan bersenjata termasuk Hamas dan Jihad Islam.

    Saat operasi dimulai, pasukan Palestina mundur dari kamp pengungsi dan suara tembakan keras terdengar di rekaman ponsel yang dibagikan di media sosial.

    Layanan kesehatan Palestina mengatakan empat warga Palestina tewas dan 35 lainnya luka-luka ketika serangan Israel dimulai.

    Perpindahan ke Jenin, tempat tentara Israel melakukan banyak serangan dan serangan besar-besaran selama beberapa tahun terakhir, terjadi hanya dua hari setelah dimulainya gencatan senjata di Gaza dan menggarisbawahi ancaman kekerasan yang lebih besar di Tepi Barat.

  • SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas – Halaman all

    SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas – Halaman all

    SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas

    TRIBUNNEWS.COM- Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyerahkan wilayah di timur laut Suriah saat serangan yang didukung Turki memanas.

    SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi ancaman dari pemerintah HTS di Damaskus dan SNA yang didukung Turki.

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi yang didukung AS telah menarik diri dari beberapa kota Arab di Suriah timur, sumber di daerah tersebut mengatakan kepada The National, sebagai tanggapan atas tekanan militer dari faksi penguasa baru Suriah di Damaskus dan militan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki di utara negara itu.

    Selama hari terakhir, militan dari SDF telah mundur dari empat kota mayoritas Arab di Sungai Efrat di provinsi Raqqa dan Deir Ezzor, kata seorang pejabat kelompok kepada The National .

    Militan dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda yang sekarang menguasai Damaskus, menggantikan SDF di empat kota Arab: Maadan, Thiban, Basira, dan Zir, kata pejabat tersebut.

    Penarikan pasukan diperintahkan untuk lebih mempertahankan wilayah mayoritas Kurdi di timur, termasuk Hasakah dan Qamishli, serta di sekitar Bendungan Tishreen yang strategis di utara tempat SDF memerangi SNA yang didukung Turki.

    “Situasi di lapangan berubah setiap menit. Turki semakin agresif, jadi SDF fokus menjaga wilayah Kurdi dan mencegah terobosan di Tishreen,” tambah pejabat itu.

    Grup Telegram yang terkait dengan HTS mengatakan para pejuangnya telah memasuki keempat kota tersebut, dan menunjukkan video mereka setelah direbut.

    Pertempuran antara SDF dan SNA di Suriah utara meningkat ketika HTS melancarkan serangan kilat dari Kegubernuran Idlib untuk menggulingkan pemerintahan presiden Bashar al-Assad di Damaskus pada bulan Desember.

    SDF dibentuk oleh militer AS pada tahun 2015 untuk membantu merebut wilayah strategis dari ISIS di Suriah timur, termasuk wilayah suku Arab tempat sebagian besar cadangan minyak dan gas negara itu berada. AS secara diam-diam mendukung ISIS saat mengambil alih sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak pada tahun 2014.

    SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi beberapa pemberontakan oleh pasukan suku Arab yang didukung oleh pemerintah Assad dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada hari Senin, militan HTS yang mewakili pemerintahan baru di Damaskus tampak siap untuk bergabung dalam konflik di pihak SNA. Syria TV  melaporkan bahwa konvoi militan HTS telah tiba di garis depan dekat daerah Bendungan Tishreen.

    Di tengah pertempuran, tiga set negosiasi sedang berlangsung: antara AS, SDF, dan HTS, antara Turki dan HTS, dan antara SDF dan HTS,  menurut Reuters , yang  mengutip sumber dari semua pihak.

    Dalam upaya untuk membawa wilayah timur laut Suriah di bawah kendali negara, pejabat HTS menuntut agar SDF, yang dipandang sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), meletakkan senjata mereka dan bergabung dengan tentara Suriah baru secara individu.

    Komandan SDF Mazloum Abdi menyatakan bahwa kelompoknya hanya bersedia berintegrasi ke dalam Kementerian Pertahanan sebagai “blok militer” tanpa bubar.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

    Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

    Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di Operasi Tembok Besi Jenin: Basmi Proksi Iran

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel (IDF) dilaporkan melakukan invasi militer berkekuatan besar di Kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki, Selasa (21/1/2025).

    Dalam laporan Al-Jazeera, IDF mengatakan sedang melakukan operasi militer penting di kota Tepi Barat tersebut.

    Operasi di Jenin tersebut bahkan telah diberi nama, “Operasi Tembok Besi”, menurut memo dari kantor perdana menteri Israel.

    IDF mengatakan ingin menindak dan memberantas milisi perlawanan bersenjata Palestina di kota tersebut.

    Sebagai catatan, operasi-operasi militer semacam ini adalah sesuatu yang telah IDF coba lakukan selama beberapa tahun dengan mengabaikan kewenangan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

    Al Jazeera melaporkan, jumlah korban tewas akibat operasi militer IDF di Jenin ini telah meningkat.

    “Kami baru saja menerima informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina tentang korban dari serangan tentara Israel di Jenin. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya tujuh orang, dengan sekitar 35 orang lainnya terluka,” tulis laporan tersebut dikutip, Selasa.

    Pasukan keamanan Palestina berjaga di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. – Baku tembak meletus di Jenin di utara Tepi Barat yang diduduki pada tanggal 5 Desember antara militan dan pasukan keamanan Palestina menyusul pencurian kendaraan milik Otoritas Palestina, menurut wartawan AFP di kota tersebut. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

    Kerahkan Apache dan Lapis Baja

    Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kalau responden pertamanya merawat tujuh orang yang terluka oleh tembakan langsung pasukan Israel.

    Lembaga medis tersebut menambahkan bahwa pasukan Israel menghalangi akses mereka ke daerah tersebut.

    Sementara itu, Kamal Abu al-Rub, gubernur Jenin mengatakan serangan tentara Israel adalah “invasi kamp (pengungsi)”.

    “Itu terjadi dengan cepat, helikopter Apache di langit dan kendaraan militer Israel di mana-mana,” katanya kepada AFP.

    Smotrich: Operasi Jenin Bakal Intensif 

    Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Serangan militer, yang telah menewaskan tujuh warga Palestina, “akan menjadi operasi yang intens dan berkelanjutan”, kata Smotrich dalam sebuah unggahan di X.

    Ia mengatakan operasi itu akan menargetkan “elemen teroris dan pendukung mereka” untuk melindungi “pemukim” dan “permukiman” Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

    Netanyahu: Operasi Jenin untuk Basmi Proksi Iran

    Dalam sebuah unggahan di X, perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di Jenin adalah “langkah lain menuju tercapainya … keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Ia juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tindakan Israel untuk membasmi “proksi Iran”.

    “Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas jangkauannya – baik di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, atau Yudea dan Samaria – dan upaya kami akan terus berlanjut,” kata Netanyahu, menggunakan nama alkitabiah yang digunakan Israel untuk merujuk ke Tepi Barat yang diduduki.

    Alihkan Perang Gaza ke Tepi Barat

    Al Jazeera melaporkan, sebelum operasi militer IDF ini, Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi mengatakan kalau militer Israel harus bersiap untuk operasi penting di seluruh Tepi Barat.

    “Jadi, sementara gencatan senjata diserukan di Gaza, inilah yang menjadi fokus dalam ranah keamanan Israel,” tulis laporan koresponden Al Jazeera menjelaskan kalau aroma perang Gaza telah berpindah ke Tepi Barat.

    Pengerahan pasukan militer besar-besaran ke Tepi Barat telah digembar-gemborkan oleh menteri pertahanan Israel, Israel Katz dalam beberapa waktu belakangan.

    Katz mengatakan kalau akan ada kehadiran tentara IDF yang signifikan di seluruh Tepi Barat dan mereka akan melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya.

    “Ini agak sulit dipercaya karena telah terjadi pengepungan di Tepi Barat yang diduduki selama perang di Gaza berlangsung,” tulis laporan AL Jazeera.

    Pasukan Israel Mendadak Blokade Gerbang Hebron, Tanda-Tanda Perang Gaza Pindah ke Tepi Barat

    Sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan melakukan sejumlah manuver militer di wilayah Palestina, termasuk di Hebron, Tepi Barat.

    Manuver militer IDF ini sudah dilakukan menjelang pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlangsung mulai Minggu (19/1/2025),

    Militer Israel (IDF) mengklaim, langkah-langkah militer ini dilakukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai antisipasi pembebasan tahanan Palestina yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Di Gaza, Israel mengonsentrasikan pasukannya di seluruh perbatasan Jalur Gaza dengan pemukiman Yahudi Israel.

    Adapun di Tepi Barat, sumber-sumber Palestina mengatakan pasukan pendudukan Israel tiba-tiba menutup sebagian besar pintu masuk Hebron di selatan Tepi Barat dengan semen berbentuk kubus, Sabtu (18/1/2025).

    Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat.

    Kecemasan Israel di Tepi Barat

    Manuver ini dikhawatirkan menjadi indikasi kalau Israel berniat memindahkan perang dari Jalur Gaza ke Tepi Barat dengan pola pengepungan dan blokade yang mirip-mirip.

    Indikasi itu tergambar dari apa yang dilaporkan oleh Channel 13 Israel.

    “Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan pada pertemuan dengan pihak pemerintah kalau kesepakatan pertukaran sandera dapat berdampak negatif terhadap situasi keamanan di Tepi Barat,” kata laporan tersebut dikutip dari Khaberni, Sabtu.

    Dia melanjutkan: Dewan mini mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendukung keamanan di Tepi Barat, khususnya permukiman.

    Sejalan dengan genosida di Jalur Gaza, tentara pendudukan Israel memperluas operasinya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan para pemukim meningkatkan serangan mereka di sana, yang mengakibatkan 859 warga Palestina meninggal, sekitar 6.700 orang terluka, dan penangkapan 14.300 lainnya, menurut data resmi Palestina.

    Israel juga dilaporkan berniat mengintensifkan kembali operasi militer di Tepi Barat untuk kembali menangkapi warga-warga Palestina.

    Hal ini dilakukan sebagai ‘kompensasi’ atas pembebasan tahanan Palestina dalam kesepakatan pertukaran tahanan.

    Dengan kata lain, Israel tak mau ‘stok’ tahanan Palestina di penjara mereka berkurang drastis sebagai dampak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Untuk itu, IDF bahkan berniat mengambil kendali keamanan yang selama ini dimiliki oleh Otoritas Palestina (PA).

    Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

    Legalitas PA Memudar 

    Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth juga melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

    Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

    Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

    “Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

    Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

    Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

    Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Meski belakangan dilaporkan terjadi ‘Gencatan Senjata’ antara PA dan milisi perlawanan Palestina di Tepi Barat, khususnya di Jenin, konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

    Militer Israel (IDF) bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

    Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

    Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

    Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

    Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

    Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

    Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

    Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

    Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

    Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

    Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

    Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

    Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan.

    Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

    Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

    Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

    Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

    Para ahli PBB telah menyerukan  embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

    Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

    Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

    Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

    Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

    Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

    Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

    “Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

    Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

    Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

    The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

    Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

    Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

    “Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti  Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

    Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

    Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

    Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

    New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

    Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

    “Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

    Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

    Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

     

    (oln/aja/khbrn/rntv*) 

     

     

  • Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Waktunya tiba lagi. Kota Davos yang tertutup salju di Swiss kembali menyambut para pemimpin global untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum (WEF), yang dimulai hari Senin (20/1).

    Acara tahun ini diadakan setelah tahun pemilihan umum 2024 di tengah melambungnya biaya hidup dan prospek ekonomi yang suram, dan kembalinya sejumlah partai dan kandidat radikal.

    Gelombang populis, serta perang di Ukraina dan situasi kemanusiaan di Gaza, cuaca ekstrem, dan revolusi kecerdasan buatan (AI) adalah sejumlah isu utama yang akan dibahas para delegasi selama pertemuan lima hari tersebut.

    “Semua itu terjadi di tengah situasi geopolitik yang paling rumit dalam beberapa generasi,” kata Presiden WEF Borge Brende kepada wartawan pada minggu lalu.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hampir 3.000 pemimpin, termasuk 60 kepala negara dan pemerintahan, dari lebih dari 130 negara diperkirakan akan hadir di kota di wilayah Alpen tersebut.

    Di antara para pemimpin global yang akan hadir termasuk Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Wakil Perdana Menteri Cina Ding Xuexiang, Javier Milei dari Argentina, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Muhammad Yunus dari Bangladesh. Presiden RI Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir di Davos.

    Donald Trump dominasi tema diskusi di Davos

    Donald Trump akan berpidato secara virtual beberapa hari setelah pelantikannya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari.

    Kembalinya Trump ke Gedung Putih diperkirakan akan mendominasi diskusi di Davos. Dari ancaman untuk mengenakan tarif pada kawan maupun lawan, hingga ambisi ekspansionis terhadap Kanada dan Greenland, Trump telah membuat para investor, perusahaan, dan pemerintah bertanya-tanya.

    Para pembuat kebijakan dan investor masih mencoba mencari tahu bagaimana perang dagang Trump akan berlangsung, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tarif potensial diperkirakan akan semakin merugikan ekonomi seperti Jerman dan Cina, yang masing-masing telah berjuang dengan pertumbuhan negatif dan lesu.

    Para ahli memperingatkan bahwa kebijakan Trump berpotensi memperburuk inflasi dan memicu pembalasan dari mitra dagang yang dapat menyebabkan guncangan global.

    Presiden WEF Borge Brende mengatakan pada periode pertama pemerintahan Trump, perdagangan tumbuh, investasi tumbuh. “Namun kini lanskapnya berbeda, di mana kita mungkin akan melihat lebih banyak tarif, kita mungkin akan melihat lebih banyak (praktik bisnis seperti) nearshoring, friendshoring, sehingga rantai pasokan akan berubah.”

    Fokus di Ukraina, Gaza, dan Suriah

    Perang di Ukraina yang kini mendekati tiga tahun, sekali lagi menjadi salah satu topik utama dalam agenda. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan menghadiri pertemuan tersebut secara langsung.

    Trump berjanji untuk mencapai kesepakatan damai guna menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina pada hari pertama menjabat, hal yang tampaknya tidak realistis. Bahkan para penasihat Trump memperkirakan waktu berbulan-bulan untuk mengakhiri perang.

    Yayasan Victor Pinchuk Ukraina akan menyelenggarakan beberapa acara di Rumah Ukraina tahun ini, termasuk proyek bertajuk Your Country First – Win With Us.

    “Karena jika Ukraina jatuh, bahaya akan datang kepada Anda dengan cepat. Keamanan Anda akan rusak, ekonomi, kesejahteraan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan akan terancam,” kata Yayasan tersebut dalam sebuah pernyataan. “Sedangkan kemenangan Ukraina dapat secara global menghalangi para agresor.”

    Konflik bersenjata merupakan risiko teratas pada tahun 2025, menurut survei risiko tahunan yang diterbitkan oleh WEF pada hari Rabu (15/01). Ditambah konfrontasi geoekonomi, bahaya peringkat ketiga, yang memperlihatkan “lanskap global yang semakin terpecah-pecah.”

    Suriah, krisis kemanusiaan di Gaza, dan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah juga menjadi fokus tahun ini. Beberapa pemimpin dari kawasan tersebut diharapkan hadir, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Mohammed Mustafa, dan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan Al Shibani.

    Era kecerdasan buatan

    Pertemuan tahunan WEF ke-55 diselenggarakan dengan tema “Kolaborasi untuk Era Kecerdasan”, zaman dengan kemajuan pesat dalam teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. AI membawa banyak harapan di berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pertanian, tetapi juga mengancam jutaan pekerjaan.

    Laporan WEF tentang masa depan dunia kerja yang diterbitkan awal bulan ini menunjukkan perubahan tren global dan teknologi baru diproyeksikan akan menghasilkan 170 juta pekerjaan baru pada tahun 2030 dan menghapus 92 juta lainnya. Laporan ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan keterampilan pekerja secara global.

    Perusahaan teknologi AS, Workday, dalam sebuah studi tentang dampak AI pada pekerjaan, menemukan bahwa AI akan menjadi katalisator untuk “revolusi keterampilan” di mana keterampilan yang pada dasarnya manusiawi seperti kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan yang etis akan menjadi aset paling berharga di tempat kerja.

    Kathy Pham, ilmuwan komputer dan wakil presiden di Workday, mengatakan Davos akan menyediakan platform bagi bisnis dan pemerintah untuk memahami bagaimana pekerjaan, keterampilan, dan aturan telah berevolusi dari waktu ke waktu di berbagai belahan dunia, dan bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi.

    “Bagi saya, itulah daftar keinginan yang diharapkan bisa dihasilkan Davos. Percakapan jujur tentang seperti apa masa depan tenaga kerja di samping gelombang AI terbaru ini,” katanya kepada DW.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • PKK akan Hengkang dari Suriah dengan Syarat Kurdi Mempertahankan Peran Kepemimpinan – Halaman all

    PKK akan Hengkang dari Suriah dengan Syarat Kurdi Mempertahankan Peran Kepemimpinan – Halaman all

    PKK akan Hengkang dari Suriah dengan Syarat Kurdi Mempertahankan Peran Kepemimpinan

    TRIBUNNEWS.COM- Seorang pejabat dari musuh utama Turki, Partai Pekerja Kurdistan (PKK),  mengatakan  bahwa kelompok militan tersebut bersedia mengakhiri kehadirannya di Suriah jika  Kurdi yang didukung AS di negara itu mempertahankan peran kepemimpinan di sana. 

    Ankara baru-baru ini meningkatkan ancamannya terhadap PKK, dengan memperingatkan bahwa kelompok tersebut akan dibasmi jika mereka meletakkan senjatanya.

    “Setiap inisiatif yang menghasilkan tata kelola Suriah timur laut di bawah kendali SDF, atau di mana mereka memiliki peran penting dalam kepemimpinan bersama, akan membuat kami setuju untuk meninggalkan wilayah tersebut,” kata pejabat di kantor politik PKK di Irak utara, menurut Reuters . 

    Pejabat itu juga mengatakan PKK akan terus memantau situasi dari jarak jauh jika meninggalkan Suriah, dan akan bertindak melawan pasukan Turki jika diperlukan. 

    “Masa depan Suriah akan ditentukan setelah tanggal 20 bulan ini, setelah Trump memegang kekuasaan,” pejabat itu menambahkan. 

    Milisi Kurdi yang didukung AS, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang membantu Washington mengawasi pendudukan dan penjarahan ladang minyak Suriah, sebagian besar terdiri dari pejuang yang tergabung dalam Unit Perlindungan Rakyat (YPG) – cabang PKK di Suriah. 

    Ankara telah meningkatkan serangannya terhadap SDF dan telah bersumpah untuk membasmi keberadaan suku Kurdi di Suriah. Bentrokan sengit terus terjadi di dekat Raqqa dan Manbij antara SDF dan proksi Tentara Nasional Suriah (SNA) Ankara, yang diberi perlindungan udara oleh militer Turki.

    Turki menuntut pembubaran SDF dan pengusiran semua anggota PKK di Suriah. Perjanjian gencatan senjata yang ditengahi AS gagal diberlakukan. Washington telah menyerukan “transisi terkelola” untuk proksi Kurdi-nya, dan komandan SDF Mazloum Abdi mengatakan PKK akan meninggalkan Suriah jika Ankara menyetujui penghentian permusuhan secara menyeluruh. 

    SDF, yang dibentuk pada tahun 2015, berafiliasi dengan pemerintahan otonom yang didukung AS yang telah memerintah sebagian wilayah Suriah utara selama lebih dari satu dekade. Sejak jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad, muncul pertanyaan mengenai nasib faksi Kurdi di Suriah baru – yang diperintah oleh bekas cabang Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

    Negosiasi diperkirakan akan diadakan dalam beberapa bulan mendatang antara berbagai faksi politik di Suriah – termasuk Kurdi. SDF telah memberi isyarat bahwa mereka bersedia bergabung dengan tentara Suriah di masa mendatang. 

    Pihak berwenang Suriah  mengatakan  bahwa kelompok bersenjata telah sepakat untuk bubar dan berintegrasi “di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan.”

    “Ada dua otoritas de facto di Suriah sekarang – [Pemerintahan Otonom Suriah Utara dan Timur] AANES dan HTS. AS berupaya untuk memastikan kerja sama antara kedua pihak menjelang negosiasi formal pada bulan Maret untuk membentuk pemerintahan Suriah yang bersatu,” kata Fethullah Husseini, seorang pejabat dari AANES, kepada The New Arab pada hari Kamis.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Pembangunan Pemukiman Ilegal Diperkirakan akan Meningkat Setelah Pelantikan Presiden Donald Trump – Halaman all

    Pembangunan Pemukiman Ilegal Diperkirakan akan Meningkat Setelah Pelantikan Presiden Donald Trump – Halaman all

    Dana Kushner yang Didukung Saudi Tambah Saham di Perusahaan yang Danai Pemukiman Ilegal Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Affinity Partners, firma lindung nilai yang didanai Saudi milik menantu Presiden terpilih Donald Trump, Jared Kushner, menerima persetujuan dari regulator Israel untuk menggandakan sahamnya di Phoenix Financial Ltd., yang mendanai pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat Palestina yang diduduki.

    Pembangunan pemukiman Yahudi ilegal oleh Israel diperkirakan akan meningkat pesat setelah pelantikan Presiden terpilih Donald Trump.

    Bloomberg melaporkan pada 17 Januari bahwa Affinity dapat membeli tambahan 4,95 persen saham di perusahaan jasa keuangan tersebut dengan harga 37,5 shekel ($10,3) per saham.

    Harga saham Phoenix telah melonjak lebih dari 50 persen menjadi sekitar 58,5 shekel per saham sejak pertengahan Juli, ketika firma Kushner yang berpusat di Miami mengumumkan kesepakatan senilai $128,5 juta untuk membeli 4,95 persen saham awal, Bloomberg mencatat.

    Kushner telah mengemukakan kesepakatan itu sebagai tanda kepercayaan perusahaannya terhadap perekonomian negara yang dilanda perang itu.

    “Berinvestasi di Phoenix pada bulan Juli 2024 adalah keputusan yang berakar pada keyakinan saya terhadap ketahanan Israel dan fundamental bisnis Phoenix,” kata Kushner dalam sebuah pernyataan kepada Bloomberg . “Enam bulan kemudian, peningkatan nilai saham kami, menegaskan kembali keyakinan saya – baik pada kekuatan Israel maupun janji Phoenix yang terus tumbuh.”

    Kushner mendirikan Affinity, yang memiliki investasi lain di Israel, termasuk saham di divisi mobil dan kredit S Shlomo Holdings, dengan pendanaan Saudi sebesar $2 miliar setelah meninggalkan perannya sebagai penasihat senior Gedung Putih selama pemerintahan Trump pertama.

    Kushner menjalin hubungan dekat dengan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MbS) saat bertugas di Gedung Putih.

    Kushner adalah menantu Presiden terpilih AS Donald Trump dan menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih pada masa jabatan pertamanya. Ia memainkan peran penting dalam Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab pada tahun 2020. Trump kini diperkirakan akan mencoba melibatkan Arab Saudi dalam perjanjian tersebut.

    Selain menerima dukungan dari Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi, Kushner mengumpulkan tambahan $1,5 miliar dari Otoritas Investasi Qatar dan Lunate yang berpusat di Abu Dhabi, sehingga aset yang dikelolanya menjadi $4,6 miliar.

    Phoenix Financial telah membiayai dan mengasuransikan proyek konstruksi di seluruh pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Dataran Tinggi Golan Suriah.

    Menurut lembaga pengawas LSM Who Profits, Phoenix memiliki 80 persen saham di pusat perbelanjaan besar di pemukiman ilegal Yerusalem Timur dan saham di berbagai perusahaan yang beroperasi di seluruh pemukiman lainnya.

    Phoenix juga membantu membiayai proyek tenaga angin dan surya di pemukiman ilegal Israel dan menyediakan layanan keuangan kepada dewan pemukiman lokal, termasuk pemukiman Beitar Illit dan Oranit di Tepi Barat.

    Investasi Kushner di Phoenix terjadi beberapa hari sebelum Trump kembali menjabat.

    Para pemimpin pemukim Israel merayakan terpilihnya Trump dan mengantisipasi akan diizinkannya mereka mencaplok Tepi Barat dan memperluas pembangunan pemukiman bagi orang Yahudi Israel di sana.

    Pemerintah Israel juga berupaya memperluas pembangunan pemukiman Yahudi di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki.

    Pada bulan Desember, pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan akan menginvestasikan lebih dari $11 juta untuk “mendorong pertumbuhan demografi” di Golan, yang pertama kali diduduki pasukan Israel pada tahun 1967.

    Israel bergerak untuk memperluas pendudukan ilegalnya atas wilayah Suriah di Golan segera setelah pemerintah Suriah, yang dipimpin oleh presiden Bashar al-Assad, digulingkan oleh militan dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda, pada tanggal 8 Desember.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Jelang Pelantikan Donald Trump: Presiden Tertua, Hampir Dibunuh dan Dimakzulkan 2 Kali – Halaman all

    Jelang Pelantikan Donald Trump: Presiden Tertua, Hampir Dibunuh dan Dimakzulkan 2 Kali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Senin (20/1/2025), Amerika Serikat akan menyaksikan pelantikan presiden baru dengan wajah yang sudah tidak asing lagi: Donald Trump.

    Setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden ke-45 pada 2017 hingga 2021, Trump kini terpilih sebagai presiden ke-47 AS.

    Ia akan dilantik di Gedung Capitol, Washington, DC, bersama wakil presiden terpilih, JD Vance.

    Kemenangan Trump di Pilpres 2024

    Trump berhasil memenangkan Pilpres 2024 pada  November lalu dengan mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

    Kemenangan ini membawanya kembali ke Gedung Putih.

    Trump sempat kalah dalam Pilpres 2020 melawan Joe Biden.

    Pada hari pertama menjabat, Trump berjanji untuk meneken serangkaian instruksi presiden yang terkait dengan isu-isu besar seperti keamanan perbatasan, kebijakan imigrasi, dan produksi minyak serta gas.

    Trump Jadi Presiden Tertua dalam Sejarah AS

    Pelantikan Trump pada Januari 2025 akan mencatatkan namanya sebagai presiden tertua dalam sejarah AS, CNBC melaporkan.

    Saat dilantik, Trump akan berusia 78 tahun, 7 bulan, dan 6 hari, mengalahkan rekor Joe Biden yang dilantik pada usia 78 tahun 2 bulan pada 2021, VOA melaporkan.

    Sebelumnya, presiden AS termuda yang pernah menjabat adalah John F. Kennedy, yang dilantik pada usia 43 tahun.

    Catatan Kriminal

    Meskipun kembali terpilih, Trump adalah presiden pertama yang memiliki catatan kriminal.

    Ia terlibat dalam sejumlah kasus hukum, termasuk kasus uang tutup mulut terhadap seorang bintang porno, yang mengakibatkan vonis pada bulan ini.

    Percobaan Pembunuhan

    Selain itu, selama kampanye Pilpres 2024, Trump juga mengalami dua percobaan pembunuhan.

    Satu di arena kampanye di Pennsylvania dan satu lagi di klub golfnya di Florida.

    Donald Kembali ke Gedung Putih

    Trump menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang terpilih kembali setelah sebelumnya kalah dalam pencalonan.

    Setelah kalah dari Joe Biden pada Pilpres 2020, Trump berhasil kembali mencalonkan diri dan memenangkan Pilpres 2024.

    Perjalanan politik Trump cukup unik karena sebelumnya ia tidak memiliki pengalaman politik pemerintahan.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Trump adalah seorang pengusaha sukses yang mengelola hotel, properti, kasino, klub golf, dan bahkan menjadi bintang acara TV.

    Kebijakan Luar Negeri yang Kontroversial

    Pada periode pertama kepemimpinannya, Trump membuat sejumlah kebijakan luar negeri yang kontroversial.

    Salah satunya adalah pengakuannya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

    Langkah tersebut memicu protes besar di kalangan warga Palestina.

    Selain itu, Trump juga mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diambil alih dari Suriah dalam Perang 1967.

    Ia juga berhasil merundingkan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab.

    Trump juga membuat sejarah dengan menjadi presiden pertama yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dua kali, meskipun akhirnya dibebaskan oleh Senat.

    Kunjungan ke Korea Utara

    Selain itu, ia juga menjadi presiden pertama yang menginjakkan kaki di Korea Utara dan bertemu langsung dengan pemimpin Korut, Kim Jong Un.

    Meskipun setelah masa kepresidenannya, mantan presiden Jimmy Carter dan Bill Clinton juga pernah mengunjungi Korea Utara, namun kunjungan Trump mencetak rekor baru.

    Sistem Pemilu AS

    Pada Pilpres 2016, Trump kalah dalam suara populer namun berhasil menang berkat sistem pemilu “Electoral College”.

    Berbeda dengan itu, pada Pilpres 2024, Trump memenangkan kedua kategori—suara populer dan suara elektoral—sehingga memastikan kemenangannya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Gencatan Senjata Hamas dan Israel, Tengok Dampak Perang ke Ekonomi Gaza – Page 3

    Gencatan Senjata Hamas dan Israel, Tengok Dampak Perang ke Ekonomi Gaza – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Hamas dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina yang mencakup pembebasan sandera. Kesepakatan ini menyusun gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan dalam konferensi pers di Doha bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku pada Minggu, 19 Januari mendatang.

    Jika berhasil, gencatan senjata akan menghentikan pertempuran yang telah merusak sebagian besar wilayah Jalur Gaza yang sangat padat penduduk dan memaksa sebagian besar penduduk asli wilayah kantong ini, yang sebelumnya berjumlah 2,3 juta orang, untuk mengungsi.

    Kesepakatan gencatan senjata juga dapat mengurangi ketegangan di sejumlah negara Timur Tengah, di mana perang telah memicu konflik di Tepi Barat yang diduduki Israel, di Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak, serta meningkatkan kekhawatiran akan perang besar-besaran antara Israel dan Iran.

    Konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah terus memberikan dampak berat pada perekonomian Palestina, mendorong negara tersebut ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Bank Dunia menyoroti banyaknya korban jiwa, pengungsian yang meluas yang mempengaruhi sekitar 1,9 juta orang, dan kerusakan besar-besaran pada infrastruktur di Gaza.

    “Kemerosotan ekonomi yang dipicu oleh konflik tersebut tidak tertandingi baru-baru ini. PDB riil telah anjlok, dengan Tepi Barat mengalami kontraksi 23 persen pada paruh pertama 2024, dan Gaza mengalami penurunan 86 persen pada periode yang sama,” ungkap Bank Dunia, dikutip dari laman resmi PBB, Jumat (17/1/2025).

    Untuk tahun 2024, Bank Dunia memperkirakan penurunan PDB riil hingga 26 persen di wilayah Palestina.

    Semua sektor telah terkena dampak yang parah, dengan konstruksi, manufaktur, jasa, dan perdagangan mengalami penurunan yang paling signifikan.

    “Konflik tersebut juga telah mengganggu pasar tenaga kerja, yang menyebabkan lonjakan pengangguran, khususnya di Gaza, di mana lebih dari 4 dari 5 orang saat ini mengalami pengangguran,” Bank Dunia mencatat.

     

     

  • AS Perketat Aturan Ekspor Chip AI, 18 Negara Sekutu Dapat Akses Penuh – Page 3

    AS Perketat Aturan Ekspor Chip AI, 18 Negara Sekutu Dapat Akses Penuh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan akan memperketat aturan ekspor chip AI ke sejumlah negara. Disebutkan, aturan ini akan fokus pada chip yang diproduksi dengan teknologi 14nm, 16nm atau yang lebih maju.

    Lewat aturan ini, pemerintah AS akan menerapkan kebijakan ekspor chip AI yang berbeda, tergantung tier negara tersebut. Dikutip dari BBC, Kamis (17/1/2025), ada 18 negara yang masuk dalam tier 1 kebijakan ini.

    Dari informasi yang dihimpun, negara-negara tersebut kebanyakan merupakan sekutu maupun mitra dekat Amerika Serikat. Beberapa di antaranya adalah Britania Raya, Korea Selatan, Jepang, Belanda, serta Australia dan Selandia Baru.

    Sementara kebanyakan negara-negara lain di dunia, dilaporkan masuk dalam tier 2. Tier ini diisi negara lain yang tidak ada di tier 1 maupun 3 seperti Singapura, Israel, Arab Saudi, Indonesia, termasuk negara Uni Eropa seperti Polandia.

    Sementara untuk tier 3, secara keseluruhan ada 22 negara yang masuk di dalamnya, termasuk China, Hong Kong dan Macau, Rusia, Iran, Korea Utara, Venezuela, Nikaragua, dan Suriah.

    Adapun peraturan baru pembatasan ekspor chip AI ini disebut untuk mendukung keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

    Selain itu, regulasi ini juga mendukung strategi pemerintah mengembangkan ekosistem teknologi yang aman dan terpercaya, serta penyebaran AI yang bertanggung jawab.

    Disebutkan pula, aturan ini akan fokus pada chip yang diproduksi dengan teknologi 14nm atau 16nm serta yang lebih maju, dan mengandung lebih dari 30 miliar transistor.

    Untuk itu, chip yang memiliki kekuatan komputasi kolektif hingga sekitar 1.700 GPU tidak masuk dalam pembatasan ini. Biasanya, chip tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan universitas, institusi, atau penelitian yang tidak berbahaya.

    Nantinya, dengan pembatasan ini, 18 negara yang masuk dalam tier 1 disebut akan bisa mendapatkan akses penuh ke teknologi chip AI besutan perusahaan AS.

    Sementara negara lain yang tidak masuk dalam tier 1 serta bukan negara yang menjadi perhatian, dapat mengajukan izin untuk membeli hingga 320.000 GPU. Lalu, negara lain hanya dapat membeli hingga 50.000 GPU per negara.