Negara: Suriah

Kenapa Rencana CDU Perketat Perbatasan Diperkarakan? – Halaman all

Jelang pemilihan dini legislatif di Jerman, partai terbesar Uni Kristen Demokrat mengusulkan pengetatan kebijakan keimigrasian. Inisiatif tersebut digerakkan oleh insiden tewasnya dua orang di tangan seorang warga Afganistan di Kota Aschaffenburg belum lama ini.

Ketua Umum CDU Friedrich Merz menegaskan, ingin melaksanakan rencana tersebut jika memenangkan pemilu dini, yang akan digelar 23 Februari nanti. Usulannya ditolak kedua partai pemerintah, dan sebaliknya menjaring dukungan partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman, AfD.

Partai Hijau dan Partai Sosialdemokrat SPD, mengatakan rencana Merz berpotensi melanggar konstitusi dan hukum internasional. Berikut di antaranya:

Kontrol perbatasan vs. rezim Schengen

Pemeriksaan perbatasan sejatinya ingin dihindari dalam rezim visa Schengen. Kodeks Perbatasan Schengen hanya mengizinkan pemeriksaan dalam waktu terbatas, “dalam kasus ancaman keamanan nasional dan ketertiban umum.”

Atas dasar tersebut, Kementerian Dalam Negeri Jerman yang dipimpin SPD telah menjalankan kontrol perbatasan, sejak serangan teror mematikan di Solingen, Agustus 2024. Tersangka pelaku adalah pemohon suaka asal Suriah, yang seharusnya sudah dideportasi ke Bulgaria.

Menurut Hukum Uni Eropa, pemeriksaan perbatasan adalah “ultima ratio” atau senjata pamungkas yang hanya bisa digunakan dalam batas waktu tertentu. Artinya, kontrol permanen di perbatasan internal Uni Eropa tidak diizinkan.

Pengusiran pencari suaka di perbatasan?

Berdasarkan Peraturan Dublin III, Uni Eropa mewajibkan negara anggota tempat pencari suaka pertama kali berjejak untuk bertanggung jawab atas prosedur suaka.

Itu sebabnya Jerman terbebas dari kewajiban memproses pengungsi karena bukan negara singgahan pertama.

Namun, Uni Eropa juga menentukan prosedur spesifik, yang berarti Jerman tidak bisa begitu saja menolak pencari suaka di perbatasan. “Hukum Eropa menetapkan bahwa pencari suaka harus terlebih dahulu diizinkan masuk,” kata pengacara migrasi Daniel Thym dari Universitas Konstanz, dalam program berita televisi ARD, Tagesschau.

“Kemudian mereka akan diberikan prosedur, dan kemudian kita dapat mencoba mengirim orang-orang itu kembali ke negara-negara yang bertanggung jawab.” Elemen utama dalam prosedur ini adalah wawancara pribadi untuk menentukan negara mana yang bertanggung jawab atas prosedur suaka.

Bahkan jika pencari suaka sebelumnya tinggal di negara Uni Eropa lainnya, pemerintah dapat bertanggung jawab, jika terdapat anggota keluarga yang sedang menjalani prosedur suaka di Jerman.

Jika semua pencari suaka ditolak di perbatasan tanpa kecuali, Jerman mengambil risiko konflik dengan negara jiran. Austria, misalnya, telah mengumumkan tahun lalu, tidak akan “menerima kembali” migran mana pun yang ditolak oleh Jerman.

Celah terakhir lewat status darurat nasional?

Menurut pasal 72 Perjanjian mengenai Berfungsinya Uni Eropa, TFEU, Jerman berwenang mendeklarasikan darurat keimigrasian dan dibebaskan dari aturan UE. Rencana ini sudah diumumkan calon kanselir Merz pada Agustus 2024 di Solingen.

CDU bersikeras, Jerman berkewajiban “menggunakan hukum nasional, jika regulasi Eropa tidak lagi ditaati.”

Namun, penerapannya tidak mudah. Pemerintah pertama-tama harus membuktikan bahwa Jerman benar-benar dalam situasi darurat, yaitu adanya ancaman serius terhadap ketertiban atau keamanan nasional.

Dalih tersebut sulit dubuktikan karena kontrol perbatasan sejauh ini telah secara signifikan mengurangi migrasi ilegal. “Mayoritas entri ilegal sudah bisa dicegah melalui pengusiran di perbatasan,” menurut koalisi pemerintah.

Jika Merz berhasil menjadi kanselir Jaerman seperti yang diperkirakan, pemerintahannya harus menemukan argumen yang kuat untuk membuktikan keadaan darurat. Karena rintangannya tinggi: aktivasi klausul pengecualian dikontrol oleh Mahkamah Keadilan Eropa, ECJ. Dan sejauh ini, semua upaya negara anggota untuk mengajukan situasi darurat ditolak oleh ECJ .

“Jika Jerman bersikeras menutup perbatasannya bagi pencari suaka, negara-negara Eropa lainnya tentu akan melakukan hal yang sama,” prediksi pengacara dan pakar migrasi Daniel Thym. “Dan kemudian kita harus berkumpul dengan cepat di Brussels, dan bertanya pada diri sendiri bagaimana kita dapat mendesain ulang hukum suaka Eropa secara mendasar.”

31/01/2025 15:24
Presiden Interim Suriah Janjikan Pemerintahan yang Inklusif

Jakarta –

Sehari setelah dinyatakan sebagai presiden interim Suriah, Ahmed al-Sharaa berjanji pada hari Kamis (30/01) untuk menggelar “konferensi dialog nasional” dan membentuk pemerintahan yang inklusif.

“Kami akan bekerja pada pemerintahan transisi inklusif yang mencerminkan keragaman Suriah,” katanya dalam pidato televisi pertamanya sejak jatuhnya pemimpin terguling Bashar Assad pada Desember 2024.

Al-Sharaa menegaskan bahwa proses ini akan membawa Suriah menuju “pemilu yang bebas dan adil” serta berkomitmen menjaga “perdamaian sipil” dan kesatuan wilayah Suriah.

Rencana konstitusi baru

Dalam pidatonya, al-Sharaa menyatakan akan membentuk badan legislatif kecil untuk mengisi kekosongan parlemen hingga pemilu baru digelar. Parlemen Suriah sebelumnya telah dibubarkan pada hari Rabu (29/01).

“Kami akan mengumumkan dalam beberapa hari mendatang sebuah komite yang bertugas mempersiapkan konferensi dialog nasional, sebuah platform langsung untuk diskusi, untuk mendengarkan berbagai pandangan tentang program politik masa depan kami,” katanya.

Proses ini nantinya akan diikuti dengan “deklarasi konstitusional,” yang mengarah pada penyusunan konstitusi baru bagi Suriah. Al-Sharaa sebelumnya menyebut bahwa proses ini, termasuk penyusunan konstitusi dan pemilu, bisa memakan waktu hingga empat tahun.

Keadilan bagi Suriah

Al-Sharaa berjanji untuk “mengadili para pelaku kejahatan yang telah menumpahkan darah warga Suriah dan melakukan pembantaian,” baik mereka yang masih berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia juga menegaskan komitmennya untuk membangun institusi negara yang kuat, berbasis kompetensi dan keadilan, serta ekonomi yang stabil.

Pada Rabu (29/01), Departemen Operasi Militer, yang berafiliasi dengan pemerintahan baru Suriah, mengumumkan pembatalan konstitusi 2012, pembubaran parlemen Assad, serta pembubaran semua kelompok bersenjata untuk kemudian diintegrasikan ke dalam institusi negara.

rs/ha (AFP, dpa, Reuters)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

31/01/2025 14:59
Israel Kirim Rudal Mematikan Buatan AS untuk Ukraina

Jakarta, CNBC Indonesia – Israel mentransfer sekitar 90 rudal pencegat pertahanan udara Patriot dari penyimpanan di Israel ke Polandia untuk dikirimkan ke Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh media Axios, mengutip tiga sumber anonim.

Setelah Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memensiunkan Patriot yang dipasok AS pada April 2024, Kyiv meminta rudal-rudal itu. Moskow memperingatkan Yerusalem Barat tentang potensi konsekuensi pada saat itu, dan gagasan itu tampaknya tidak membuahkan hasil.

Axios melaporkan beberapa pesawat angkut Angkatan Udara AS C-17 mengangkut rudal-rudal itu dari pangkalan udara di Israel selatan ke kota Rzeszow di Polandia, pusat logistik NATO untuk memasok Ukraina.

Yerusalem Barat memberi tahu Moskow tentang langkah itu dan mengatakan mereka “hanya mengembalikan sistem Patriot ke AS” daripada memasok senjata ke Ukraina, Axios melaporkan, mengutip seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya.

Pejabat yang sama mengklaim bahwa ini adalah hal yang sama dengan pemindahan peluru artileri AS dari “penyimpanan darurat” di Israel ke Ukraina dua tahun lalu.

Baik Pentagon maupun Komando Eropa AS menolak memberikan komentar kepada Axios untuk berita tersebut. Rusia belum secara resmi menanggapi masalah tersebut.

Menurut Axios, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak menerima telepon dari Vladimir Zelensky dari Ukraina “selama berminggu-minggu.”

Situasi berubah pada akhir September ketika Netanyahu membutuhkan izin Zelensky bagi para peziarah Hasid untuk mengunjungi Uman, sebuah kota di selatan Kyiv tempat pendiri gerakan mereka, Reb Nachman dari Bratslav, dimakamkan. Zelensky menolak hingga Netanyahu menyetujui pemindahan Patriot, kata seorang pejabat Ukraina.

Seorang juru bicara Netanyahu mengakui kepada Axios bahwa sistem Patriot telah “dikembalikan ke AS,” dan menambahkan bahwa “kami tidak tahu apakah sistem itu dikirim ke Ukraina.” Juru bicara itu juga membantah adanya hubungan antara Patriot dan ziarah Uman.

Pengiriman rudal tersebut merupakan sumbangan Israel yang “paling signifikan” bagi Kyiv sejak konflik Rusia-Ukraina meningkat pada Februari 2022. Yerusalem Barat telah lama bersikeras hanya memberikan bantuan kemanusiaan kepada Kyiv, karena khawatir akan pembalasan dari Moskow di Suriah, atau melalui pasokan senjata canggih kepada Iran.

(luc/luc)

31/01/2025 13:12
Al-Sharaa Mengatakan akan Membentuk Pemerintahan Inklusif dan Parlemen Sementara – Halaman all

Al-Sharaa Mengatakan akan Membentuk Pemerintahan Inklusif dan Bentuk Parlemen Sementara

TRIBUNNEWS.COM- Presiden transisi Suriah Ahmed al-Shara menguraikan langkah-langkah kunci bagi masa depan politik negara tersebut, termasuk membentuk pemerintahan yang inklusif.

Ahmed al-Sharaa, presiden fase transisi Suriah yang baru diangkat, mengumumkan langkah-langkah penting bagi masa depan politik negara itu dalam pidato pertamanya pada hari Kamis.

Dalam pidatonya, al-Sharaa menekankan bahwa fase transisi merupakan bagian dari proses politik yang lebih luas yang membutuhkan partisipasi warga Suriah baik di dalam maupun di luar negeri.

Ia menyatakan, “Partisipasi warga Suriah dalam proses politik sangat penting untuk membangun masa depan mereka dengan kebebasan dan martabat, tanpa pengecualian atau marginalisasi.”

Al-Sharaa juga menguraikan rencana untuk membentuk pemerintahan transisi yang inklusif yang mencerminkan keberagaman Suriah, dengan representasi yang setara antara pria, wanita, dan pemuda. Pemerintah, katanya, akan fokus pada pembangunan kembali lembaga-lembaga negara.

Lebih jauh, ia mengumumkan pembentukan komite persiapan untuk memilih dewan legislatif kecil guna mengisi kekosongan politik saat ini selama masa transisi.

Al-Sharaa juga mengungkapkan rencana untuk membentuk komite persiapan konferensi dialog nasional , yang akan berfungsi sebagai platform langsung untuk diskusi dan konsultasi.

“Setelah langkah-langkah ini selesai, kami akan mengumumkan deklarasi konstitusional yang akan menjadi acuan hukum untuk transisi,” kata al-Sharaa.

Ia menekankan bahwa prioritas berikutnya adalah mencapai rekonsiliasi nasional dan memastikan keadilan melalui proses keadilan transisi yang sesungguhnya untuk mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang.

Pada hari Rabu, Kolonel Hassan Abdul Ghani, juru bicara operasi militer Suriah , mengonfirmasi bahwa al-Sharaa telah memangku jabatan presiden dan akan memimpin pemerintahan transisi.

Presiden sementara diberi wewenang untuk membentuk dewan legislatif sementara hingga konstitusi permanen ditetapkan.

Selain itu, konstitusi tahun 2012 dihapuskan, dan semua hukum luar biasa ditangguhkan, termasuk pembubaran Majelis Rakyat sebelumnya dan komite-komite afiliasinya.

Al-Sharaa diangkat sebagai presiden

Departemen Operasi Militer Suriah mengumumkan serangkaian perubahan besar pada hari Rabu, termasuk pembubaran lembaga politik dan militer utama yang terkait dengan rezim sebelumnya.

Berbicara dalam pernyataan resmi, Kolonel Hassan Abdul Ghani mengumumkan pembubaran Partai Baath Sosialis Arab dan Front Progresif Nasional, yang secara efektif membongkar struktur politik yang telah memerintah Suriah selama beberapa dekade.

Abdul Ghani juga mengumumkan pembubaran tentara rezim sebelumnya, dan menyatakan bahwa tentara Suriah baru akan dibangun kembali “berdasarkan fondasi nasional” untuk melayani kepentingan negara.

Lebih lanjut, ia mengonfirmasi bahwa Pemimpin Ahmed al-Sharaa telah memangku jabatan presiden selama fase transisi dan kini menjabat sebagai presiden Republik Arab Suriah .

SUMBER: AL MAYADEEN

31/01/2025 11:19
Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

Jakarta –

Ahmed al-Sharaa, yang sempat dilabeli teroris lantaran pernah terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, kini menjadi pemimpin Suriah. Ia mengikuti jejak Yasser Arafat dari Palestina serta McGuinness dari Irlandia.

Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah pascapenggulingan pemimpin rezim sebelumnya, Bashar al-Assad.

Kondisi ini membuatnya menjadi kepala negara yang sah, kontras dengan statusnya di masa lalu saat ia masih dicap oleh banyak negara sebagai pemimpin kelompok teroris.

Amerika Serikat, Inggris, dan Turki, dan beberapa negara lain telah memulai hubungan diplomatik dengan penguasa de facto Suriah tersebut.

AS baru-baru ini membatalkan kebijakan pemberian hadiah US$10 juta siapapun yang bisa menangkap Al-Sharaa.

Al-Sharaa (yang sebelumnya menggunakan nama alias Abu Mohammed al-Jolani) mengikuti jejak sejumlah tokoh yang pernah dicap sebagai teroris tapi di kemudian hari justru menjadi pemimpin sebuah negara.

Berikut empat tokoh dari berbagai negara di dunia dengan rekam jejak serupa.

Menachem Begin dari pemimpin Irgun hingga peraih Nobel Perdamaian

Getty ImagesMenachem Begin (kanan) bersama Presiden AS, Jimmy Carter (kiri). Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Mesir di Camp David pada 1978.

Menachem Begin adalah perdana menteri Israel yang menandatangani perjanjian damai dengan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1978. Penandatanganan perjanjian damai ini mengakhiri 30 tahun perseteruan antara dua negara tetangga tersebut.

Buah dari kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Camp David tersebut adalah Hadiah Nobel Perdamaian bagi Begin serta Sadat.

Getty ImagesMenachem Begin menjadi pemimpin kelompok milisi Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) untuk mengenyahkan kekuasaan Inggris di Palestina.

Jauh sebelum diganjar Hadiah Nobel Perdamaian, pada tahun 1940-an Begin adalah kepala Irgun. Irgun adalah kelompok bersenjata Yahudi yang melawan otoritas Inggris maupun Arab di Palestina, sebelum pembentukan negara Israel modern.

Begin lahir pada 1913 di bekas Kekaisaran Rusia. Saat masa mudanya Begin belajar ilmu hukum di Polandia. Di sanalah ia bergabung dengan Gerakan Pemuda Yahudi, bagian dari gerakan Zionis Revisionis garis keras pimpinan Ze’ev Jabotinsky.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Pada Perang Dunia Kedua, ia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet dan ditarik menjadi bagian militer Polandia untuk melawan Jerman. Kemudian ia pindah ke Yerusalem.

Belakangan ia menjadi pemimpin kelompok militan Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) yang merongrong kekuasaan Inggris di Palestina.

Pada 1946, Irgun mengebom Hotel King David di Yerusalem yang menyebabkan 91 orang tewas.

Pada 1948, kelompok tersebut ambil bagian dalam pembunuhan puluhan warga Palestina di Kota Deir Yassin, dekat Yerusalem. Momen ini mendesak warga Arab keluar dari Palestina tak lama sebelum pendirian Israel.

Getty ImagesOtorita Inggris di Palestina menawarkan hadiah uang bagi penangkapan Menachem Begin.

Setelah pendirian Israel pada Mei 1948, Begin menjadi pemimpin partai sayap kanan, Herut. Pada 1977 ia menjadi perdana menteri Israel sebagai kepala aliansi Likud.

Pada tahun yang sama, Begin memulai pembicaraan damai dengan Presiden Anwar Sadat dari Mesir. Momen ini berujung pada Perjanjian Camp David tahun 1978. Saat itu, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel.

Getty ImagesKala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

Begin dan Sadat menerima Nobel Perdamaian pada 1978 atas kontribusi mereka terhadap perdamaian di Timur Tengah.

Pemberian Nobel untuk Begin ini menimbulkan kemarahan.

Kala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

Pemberian Nobel Perdamaian bagi Begin ini kontras dengan kondisi tiga dekade sebelumnya, tatkala ia menjadi target penangkapan otoritas Inggris di Palestina yang siap memberikan US$50.000 bagi siapa saja yang bisa meringkusnya.

Yasser Arafat – dari ‘pejuang kemerdekaan’ menjadi pembawa perdamaian

Getty ImagesYasser Arafat mengatakan dirinya menolak terorisme dan menyebut dirinya “pejuang kemerdekaan”.

Yasser Arafat adalah presiden pertama Otoritas Palestina pada 1994 – jabatan yang diemban hingga kematiannya pada 2004. Dia juga memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

Sebelum dirinya menjadi presiden Otoritas Palestina, Arafat adalah tokoh yang menandatangani Perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina pada 1993.

Perjanjian ini adalah titik awal pendirian Otoritas Palestina yang memungkinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

Arafat lahir pada tahun 1929 di ibu kota Mesir, Kairo. Ayahnya adalah seorang pedagang Palestina.

Sebagai seorang pelajar di Mesir, ia memutuskan untuk memulai perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membalikkan kondisi yang disebut Palestina al-Nakba, atau bencana, pada 1948.

Saat itulah negara Israel didirikan dan sekitar 750.000 warga sementara Palestina terpaksa melarikan diri dari rumah mereka di wilayah tersebut.

Arafat ikut mendirikan Fatah – gerakan pembebasan Palestina – pada akhir 1950-an dengan sesama ekspatriat, dan menjadi kepala sayap militernya.

Pada Desember 1964, kelompok itu melakukan serangan gerilya terhadap Israel dari wilayah tetangga.

Getty ImagesKelompok-kelompok PLO, seperti Front Umum Pembebasan Palestina, melakukan sejumlah pembajakan pesawat pada 1970-an.

Pada 1969, Liga Arabsebuah organisasi negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utaramemilih Arafat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Sepanjang 1970-an dan 1980-an, faksi-faksi dalam kelompok ini melakukan pembunuhan, pengeboman, dan pembajakan.

Arafat tidak pernah mengomentari era itu tetapi mengatakan dia menolak terorisme.

Ia pun kerap menggambarkan dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan”.

Pada 1974, ia mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa ia datang “membawa ranting zaitun dan pistol pejuang kemerdekaanjangan biarkan ranting zaitun itu jatuh dari tangan saya”.

Pada 1987, AS menetapkan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang Arafat masuk negara itu.

Getty ImagesYasser Arafat menandatangani Kesepakatan Oslo dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, pada 1993.

Pada 1988, Arafat secara terbuka menolak terorisme atas nama PLO.

Pada 1993, Arafat berdamai dan mengakui hak pendirian Israel dalam Perjanjian Oslo.

Sebagai ganjarannya, Palestina bisa membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

Peristiwa politik ini membawa Arafat memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian pada 1994.

Ketika Arafat meninggal, perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk AS, menghadiri pemakamannya di Kairo.

Martin McGuinness Komandan IRA yang menjabat tangan Ratu Elizabeth II

Getty ImagesMantan komandan IRA, Martin McGuinness, menjabat tangan Ratu Elizabeth II pada 2012.

Martin McGuinness adalah seorang komandan senior Tentara Republik Irlandia (IRA), yang melancarkan aksi teror di Irlandia Utara pada akhir 1960-an hingga 1990-an.

Aksi IRA ini bertujuan menjungkalkan Inggris di Irlandia Utara demi mewujudkan bersatunya Irlandia.

Di kemudian hari, McGuiness turut andil dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998, yang mengakhiri kekerasan selama tiga dekade yang dikenal sebagai The Troubles. McGuinness kemudian menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara.

Getty ImagesMartin McGuiness (kiri) dipenjara pada 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

McGuinness lahir di daerah kantong kemiskinan Bogside, Londonderry di Irlandia Utara pada 1950. Ia bergabung dengan IRA pada akhir 1960-an.

Pada 1972, ia merupakan orang kedua di rantai kepemimpinan IRA di kota itu, ketika pasukan terjun payung Inggris menewaskan 13 orang selama “Minggu Berdarah” di Londonderry.

Belakangan, penyelidikan terhadap peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari orang yang terbunuh melakukan tindakan yang mengancam prajurit Inggris.

Getty ImagesIRA membunuh 11 orang dalam pengeboman di Enniskillen, Irlandia Utara, pada 1987.

McGuinness dipenjara pada tahun 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

Ia juga disebut mengetahui perihal serangan bom pada sebuah parade di Enniskillen di Irlandia Utara pada 1987. Pemboman itu menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 60 orang lainnya.

McGuinness membantah tuduhan tersebut.

Di kemudian hari, McGuinness terlibat dalam pembicaraan dengan agen-agen Inggris. Ia membuka jalan bagi gencatan senjata IRA dan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung.

Setelah menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, ia mengutuk kaum republikan pembangkang yang terus melakukan kekerasan dan menyebutnya “pengkhianat Irlandia”.

Di kemudian hari McGuinness bertemu dan bersalaman dengan Ratu Elizabeth II lebih dari sekali.

Pertemuan itu adalah tanda perubahan zaman.

Pada 1979, IRA membunuh sepupu ratu, Lord Louis Mountbatten, saat ia berlayar dengan perahunya di lepas pantai Irlandia.

Gustavo Petro anggota kelompok gerilya yang menjadi presiden Kolombia

Getty ImagesGustavo Petro pernah menjadi anggota kelompok gerilya Gerakan 19 April (M-19) di Kolombia.

Pada 2022, di usia 62 tahun, Gustavo Petro terpilih sebagai Presiden Kolombia.

Petro pernah menjadi anggota Gerakan 19 April (M-19), salah satu kelompok bersenjata paling kejam di negara itu. Ia juga pernah dipenjara karena kepemilikan senjata.

Gustavo Petro tumbuh besar di Zipaquira, kota pertambangan garam yang miskin di dekat ibu kota Bogota.

Pada usia 17 tahun, saat belajar ekonomi di universitas di Bogota, ia bergabung dengan M-19.

M-19 adalah kelompok gerilya yang dinamai berdasarkan tanggal pemilihan presiden tahun 1970 di Kolombiayang dinilai banyak kelompok sayap kiri sebagai pemilu curang.

Pada 1979, anggota M-19 membuat terowongan ke pangkalan militer di Bogota dan mencuri senjata dalam jumlah yang besar. Pada 1980, kelompok tersebut menyerbu Kedutaan Republik Dominika dan menyandera 50 orang yang sedang menghadiri pesta koktail.

Petro membantah telah terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun.

Namun, pada 1985, ia tertangkap basah membawa amunisi dan bahan peledak. Ia mengatakan bahwa bahan-bahan itu sengaja ditaruh aparat untuk menjebak dirinya. Setelah ditangkap, dia mengeklaim mengalami penyiksaan. Ia menjalani hukuman 18 bulan di tahanan militer dan penjara.

Getty ImagesM-19 menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota pada 1985, yang menyebabkan hampir 100 orang tewas.

Kala Petro meringkuk di penjara, M-19 melakukan tindakan paling berdarah, dengan menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota dan menyandera ratusan orang.

Akibatnya, terjadi pertempuran selama 27 jam antara kelompok itu dengan Angkatan Bersenjata Kolombia. Peristiwa itu menelan hampir 100 korban jiwa.

Pada 1990, M-19 berhenti melakukan operasi militer lalu berubah menjadi partai politik, yakni Aliansi Demokratik M-19.

Petro kemudian menjabat sebagai anggota kongres, senator, dan walikota Bogota. Dia memenangkan kursi kepresidenan pada 2022.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

31/01/2025 11:04
Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS Nasional 30 Januari 2025

Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kapal induk
Marine Nationale atau Angkatan Laut Perancis,
Charles De Gaulle
(R91), bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (28/1/2025) Wita.
Kapal induk bertenaga nuklir pertama Perancis itu singgah dalam
misi Clemenceau 25
di Samudera Pasifik selama enam bulan yang dimulai sejak November 2024.
Rencananya, Charles De Gaulle (CDG) yang membawa
French Carrier Strike Group
(CSG) atau kelompok tempur
kapal induk
Perancis akan melakukan kegiatan logistik di Lombok hingga Sabtu (1/2/2025), sebelum melanjutkan misi Clemenceau.
Charles De Gaulle sebelumnya juga telah melakukan
latihan gabungan multinasional
bersandi “La Perouse 25” bersama kapal perang dari delapan negara di Selat Malaka, Sunda, dan Lombok, pada 16 hingga 25 Januari 2025.
La Perouse 25 merupakan bagian dari misi Clemenceau 25.
Charles De Gaulle turut membawa unsur udara berupa jet tempur Rafale, pesawat E-2C Hawkeye, serta helikopter AS365 Dauphin dan NH90 Caiman.
Charles De Gaulle dibangun pada 1989 dengan dimulainya peletakan lunas kapal.
Pada 2001, kapal induk buatan Naval Group ini diluncurkan.
Nama Charles De Gaulle diambil dari mantan presiden Perancis yang berpangkat jenderal.
Kapal memiliki panjang 261 meter, lebar 64 meter, tinggi 75 meter, dan berbobot 42.500 ton.
Kecepatan maksimalnya 27 knots atau 620 mil per hari.
Mengutip dari keterangan pers Marine Nationale, Charles De Gaulle mampu menampung 1.850 personel di laut, termasuk penerbang yang mencapai 600.
Charles De Gaulle memiliki dua katapel di dek penerbangan yang masing-masing panjangnya 75 meter.
Ketapel ini digunakan untuk pesawat lepas landas.
Charles De Gaulle memiliki dua reaktor nuklir yang masing-masing berkekuatan lebih dari 80.000
horsepower
.
Komandan kapal, Kapten Georges Antoine Florentin, mengaku tidak memiliki personel yang dengan spesialisasi nuklir.
Namun, bagi para personel yang akan mengoperasikan reaktor nuklir Charles De Gaulle, mereka akan diberi pelatihan pendek atau semacam short course selama tiga hingga empat bulan.
Dalam muatan penuh, Charles De Gaulle mampu menampung sekitar 30 jet tempur Rafale di flight deck atau dek penerbangan.
Pesawat yang siaga akan diparkir rapi di pinggir dek penerbangan.
Selain itu, Charles De Gaulle juga memiliki hanggar yang mampu menampung 12 hingga 13 jet tempur Rafale.
Fasilitas lain yang dimiliki Charles De Gaulle adalah rumah sakit dengan luas sekitar 600 meter persegi.
Personel masak mampu membuat sekitar 3.700 paket makanan per hari.

Berbagai operasi pernah dilakukan Charles De Gaulle, seperti saat mendukung ‘Operasi Enduring Freedom’ melawan Afganistan yang dikuasai Taliban pada 2001.
Saat itu, Charles De Gaulle tergabung dalam Gugus Tugas 473 dan mulai berlayar pada 1 Desember 2001.
Charles De Gaulle juga pernah dikerahkan untuk melawan Negara Islam Irak dan Suriah atau yang dikenal dengan nama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Mengutip laman US Naval Institute (USNI), pada Februari 2015, Charles De Gaulle memasuki Teluk Persia untuk misi melawan ISIS.
Charles De Gaulle saat itu disebut bergabung dengan USS Carl Vinson (CVN-70) dalam melakukan serangan udara.
Operasi itu dilakukan tujuh minggu setelah serangan terhadap karyawan Charlie Hebdo di Paris.
Presiden Perancis saat itu, Francois Hollande, mengumumkan operasi Charles De Gaulle pada 14 Januari 2015 atau seminggu setelah serangan Charlie Hebdo.
Pada tahun yang sama, di bulan November, Charles De Gaulle kembali beroperasi ke Laut Mediterania untuk melawan ISIS lagi.
Operasi itu dilakukan setelah 10 hari penyerangan ISIS di Paris.
“Kelompok tempur kapal induk dengan Charles De Gaulle dikerahkan di Mediterania Timur untuk memimpin misi di daerah yang dikendalikan ISIS,” tulis pernyataan Kementerian Pertahanan Perancis saat itu.
Setelah itu, Charles De Gaulle memimpin kelompok tempur
kapal induk Perancis
(CSG) untuk misi Clemenceau sejak 2021.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/01/2025 09:24
Ahmed Al-Sharaa Jadi Presiden Suriah selama Masa Transisi, Faksi Bersenjata Dibubarkan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ahmed Al-Sharaa resmi ditunjuk sebagai Presiden Suriah selama masa transisi pemerintah di negara tersebut.

Pemerintahan baru Suriah mengumumkan pengangkatannya dalam konferensi Deklarasi Kemenangan Revolusi Suriah di Damaskus pada Rabu (29/1/2025).

Setelah menjadi Presiden Suriah, Ahmad Al-Sharaa mendapat mandat untuk membentuk dewan legislatif untuk masa transisi setelah pembubaran Majelis Rakyat dan penghapusan konstitusi era sebelumnya.

“Kami mengumumkan bahwa Tuan Komandan Ahmed Al-Sharaa akan menjadi presiden negara itu dalam masa transisi, dan dia akan melaksanakan tugas kepresidenan Republik Arab Suriah dan mewakilinya di forum internasional,” kata juru bicara pemerintahan militer, Kolonel Hassan Abdul Ghani, seperti diberitakan kantor berita negara Suriah, SANA, Rabu (29/1/2025).

“Pemerintah memberi wewenang kepadanya untuk membentuk dewan legislatif sementara untuk tahap selektif, yang akan menjalankan tugasnya sampai konstitusi permanen negara tersebut disetujui dan mulai berlaku secara eksekutif,” tambahnya.

Ia juga mengumumkan pembubaran faksi-faksi bersenjata di Suriah.

Keputusan ini diambil pada konferensi Deklarasi Kemenangan Revolusi Suriah yang dihadiri oleh Al-Sharaa, Menteri Luar Negeri Asaad Al-Shaibani, dan banyak pemimpin faksi bersenjata.

Ini termasuk pembubaran tentara dan badan keamanan yang ada selama era presiden Bashar al-Assad, serta semua faksi bersenjata yang berpartisipasi dalam serangan yang menyebabkan penggulingannya pada 8 Desember 2024.

“Kami mengumumkan pembubaran tentara rezim sebelumnya, dan pembangunan kembali tentara Suriah berdasarkan landasan nasional,” kata Abdul Ghani.

“Pembubaran semua dinas keamanan yang berafiliasi dengan rezim sebelumnya… dan semua milisi pembentukannya, dan pembentukan lembaga keamanan baru yang menjaga keamanan warga negara,” lanjutnya.

“Semua faksi militer, badan politik dan revolusi sipil akan dibubarkan dan diintegrasikan ke dalam lembaga negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Ahmed Al-Sharaa yang dikenal dengan nama samaran Al-Julani adalah pemimpin aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang berhasil menggulingkan Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, setelah melalui operasi militer selama kurang lebih dua minggu.

Ahmed Al-Sharaa kemudian menjadi pemimpin de facto Suriah sejak itu hingga ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah baru Suriah sebagai presiden selama masa transisi.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

30/01/2025 07:41
Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

Dia mengatakan bahwa lebih baik jika semuanya dibersihkan.

“Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, mengutip Middle East Eye.

“Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

Trump menambahkan bahwa pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

Dewan redaksi Haaretz menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

“Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

“Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis:

“Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

“Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

“Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

“Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

“Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

Middle East Eye melaporkan sebelumnya bahwa rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional.

Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

“Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

Pernyataan Trump Memicu Kebingungan

Yordania sudah menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina, dan Mesir, yang berbatasan dengan Gaza, telah memperingatkan tentang implikasi keamanan dari pemindahan sejumlah besar warga Palestina ke Semenanjung Sinai di Mesir.

Saat ini, ada 5,8 juta pengungsi Palestina terdaftar yang tinggal di puluhan kamp di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

Sekitar 80 persen penduduk Gaza adalah pengungsi atau keturunan pengungsi yang mengungsi sejak Nakba tahun 1948, ketika Israel merebut 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah.

Di AS, bahkan beberapa anggota Partai Republik yang setia kepada Trump kesulitan memahami pernyataannya.

“Saya benar-benar tidak tahu,” ujar Senator Lindsey Graham kepada CNN ketika ditanya apa yang dimaksud presiden dengan pernyataan “pembersihan” tersebut.

“Gagasan bahwa semua warga Palestina akan pergi dan pergi ke tempat lain, menurut saya itu tidak terlalu praktis,” kata Graham.

Ia menambahkan bahwa Trump harus terus berbicara dengan para pemimpin regional, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan pejabat Emirat.

Pemerintah Jerman juga menolak gagasan pemindahan massal warga Palestina.

Pada hari Senin, juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa negaranya memiliki pandangan yang sama dengan Uni Eropa, mitra Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penduduk Palestina tidak boleh diusir dari Gaza dan Gaza tidak boleh diduduki secara permanen atau dijajah kembali oleh Israel, ujar juru bicara tersebut.

Kanselir Jerman Olaf Scholz pun menyatakan hal yang serupa.

Ia mengatakan bahwa pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza “tidak dapat diterima”.

“Mengingat pernyataan publik baru-baru ini, saya katakan dengan sangat jelas bahwa rencana relokasi apa pun, gagasan bahwa warga Gaza akan diusir ke Mesir atau Yordania, tidak dapat diterima,” kata Scholz dalam sebuah acara balai kota di Berlin, Selasa (28/1/2025), mengutip The New Arab.

Warga Palestina Menolak untuk Dipindahkan

Sebelumnya pada hari Senin, puluhan ribu warga Palestina membanjiri ke Gaza utara, daerah kantong yang paling parah hancur.

Massa menyatakan bahwa mereka tidak akan diusir dari tanah mereka.

Sami Saleh, yang telah mengungsi beberapa kali, mengatakan kepada MEE bahwa meskipun menghadapi periode pengungsian yang sangat sulit selama setahun terakhir, ia gembira bisa kembali ke rumah.

“Saya tidak akan menyembunyikan perasaan ini, dan saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan ini: Saya ingin terbang ke utara… perasaan ini sudah ada sejak awal.”

“Terlepas dari semua rasa sakit dan kesulitan, saya harus kembali ke utara apa pun yang terjadi, bahkan jika saya harus berjalan ke sana tanpa alas kaki,” katanya.

Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku sejak 19 Januari 2025.

Pemerintahan Trump menjanjikan “dukungan yang tak tergoyahkan” untuk Israel tetapi belum menguraikan strategi Timur Tengah yang lebih luas.

Pada Sabtu, Trump mengonfirmasi bahwa dia telah memerintahkan Pentagon untuk menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon (907 kg) ke Israel.

Pengiriman ini sebelumnya ditangguhkan di bawah pemerintahan Joe Biden.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

29/01/2025 17:41
Performa Timnas Indonesia U-20 Kurang Baik, Erick Thohir Ditegur Netizen: Mungkin ada Masalah Komunikasi dan Ruang Ganti

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mendapatkan teguran langsung dari para netizen untuk melakukan evaluasi ke Timnas Indonesia U-20.

Teguran-teguran ini didapatkan Erick Thohir usai membagikan momen meeting bersama pelatih Timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert bersama jajarannya.

Pertemuan penting antara Erick dan pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Landzaat, serta Gerald Vanenburg digelar di Belanda, Selasa (28/1/2025).

Menarik dalam unggahan yang dibagikan itu, Erick Thohir justru ditegur untuk melakukan evaluasi ke Timnas Indonesia U-20 asuhan pelatih Indra Sjafri.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 sudah menelan dua kekalahan dari ajang Challenge Series 2025.

Kekalahan pertama didapatkan saat takluk 1-0 dari Yordania yang bermain dengan sepuluh pemain.

Dan yang terbaru, Timnas Indonesia U-20 kembali menelan kekalahan dari meyakinkan dari Suriah dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (27/1/2025).

Hasil ini memicu reaksi keras dari fan di media sosial. Banyak yang mempertanyakan taktik Indra Sjafri yang monoton dan kurang efektif.

Komentar-komentar ini kemudian disampaikan melalui kolom komentar unggahan meeting PSSI dan jajaran pelatih Timnas Indonesia itu.

“Indra Sjafri coba diganti, biar ngelatih klub Liga 1 dulu untuk lihat kekurangannya,” tulis komentar netizen.

“Pak, Timnas U-20 semalam kalah 2-0 lawan Suriah, sebelumnya kalah 1-0 lawan Jordan. Jadi makin nggak percaya sama prosesnya,” balas netizen lainnya.

Bahkan, sampai ada yang menyinggung terkait masalah komunikasi dan ruang ganti yang sebelum menjadi alasan pelatih Shin Tae Yong dipecat.

29/01/2025 10:15
Timnas U20 Belum Optimal Jelang Piala Asia, Penyerang Naturalisasi Minta Suporter Indonesia Sabar

TRIBUNJAKARTA.COM – Penampilan Timnas U20 Indonesia masih belum optimal saat menjalani pertandingan uji coba di ajang Mandiri Challenge Series 2025.

Skuad Garuda mengalami dua kekalahan beruntun dari Yordania (0-1) dan Suriah (0-2).

Dua kekalahan beruntun yang dialami Timnas U20 Indonesia dianggap penyerang naturalisasi Jens Raven sebagai proses sebelum tampil di Piala Asia U20 2025.

Ia pun meminta suporter untuk bersabar buntut hasil minor yang diraih Garuda Muda.

“Kami masih bermain dengan 28 pemain. Jadi, ini adalah proses untuk mencari pilihan terbaik menghadapi Piala Asia,” kata Jens Raven dikutip dari BolaSport.com, Rabu (29/1/2025.

“Kami tahu harus lebih baik, tetapi percayalah pada proses kami,” bebernya.

Lebih lanjut, Jens Raven mengatakan bahwa saat ini tim sedang berusaha menemukan komposisi terbaik demi mendapat hasil maksimal di Piala Asia 2025.

“Karena saat ini tim sedang berusaha menemukan komposisi terbaik,” kata Jens Raven.

“Demi mencapai hasil maksimal di turnamen Piala Asia,” lanjutnya.

Di sisi lain, pelatih Indra Sjafri mengaku Garuda Muda salah taktik setelah menelan kekalahan di dua laga beruntun.

Indra Sjafri juga akan mengevaluasi kinerja timnya saat ini.

“Dua laga melawan Yordania dan Suriah ini sangat bermanfaat bagi Timnas U20 Indonesia,” ucap Indra Sjafri dikutip dari laman PSSI.

“Semua pemain saya pikir bermain bagus. Tapi ada kekurangan memang secara grup, serta taktikal kami dan dua gol lawan akhirnya terjadi.”

“Nanti hal itu yang akan kami perbaiki,” ucap Indra Sjafri.

Pada laga melawan Suriah, Timnas U20 Indonesia juga memang lebih sering berada dalam tekanan.

Namun, Indra menjelaskan bahwa permainan defensif itu bukanlah bagian dari taktiknya.

“Kami memang tidak punya keinginan bermain tertutup atau bertahan, tapi kami coba bermain lebih ofensif,” kata Indra Sjafri.

“Saya pikir Suriah bermain dengan cepat. Dari bertahan ke menyerang transisinya cepat. Dari menyerang ke bertahan juga cepat,” sambungnya.

Meski begitu, Indra Sjafri mengaku banyak pembelajaran yang ia dapat dari dua laga ini.

Ia jadi tahu seperti apa gambaran calon lawannya di Piala Asia U20 2025 nanti.

Di Piala Asia U20 2025, Garuda Muda akan bersaing dengan Uzbekistan, Irak, dan Yaman.

“Tentu banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari pertandingan ini,” ujar Indra Sjafri.

“Dan sekali lagi yang paling pertama kami tahu kualitas apa nanti yang akan kami hadapi di Piala Asia U20,” sambungnya.

Selanjutnya, Timnas U20 Indonesia masih memiliki satu laga sisa di ajang Challenge Series 2025.

Dijadwalkan Dony Tri Pamungkas dkk akan melawan India pada Kamis (30/1/2025).

Pertandingan tersebut merupakan uji tanding terakhir Timnas U20 Indonesia sebelum melakoni Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di China pada 12 Februari hingg 1 Maret mendatang.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

29/01/2025 08:09

Negara: Suriah

Kontrol perbatasan vs. rezim Schengen

Pengusiran pencari suaka di perbatasan?

Celah terakhir lewat status darurat nasional?