Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Presiden Suriah Bakal Lakukan Pertemuan Bersejarah dengan Trump di AS

    Presiden Suriah Bakal Lakukan Pertemuan Bersejarah dengan Trump di AS

    Washington DC –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa tiba di Amerika Serikat (AS) untuk kunjungan resmi bersejarah. Hal itu dilakukan Sharaa sehari setelah Washington menghapusnya dari daftar hitam terorisme.

    Dilansir AFP, Minggu (9/11/2025), Sharaa, yang pasukan pemberontaknya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat.

    Ini adalah kunjungan pertama presiden Suriah ke AS sejak negara itu merdeka pada tahun 1946. Pemimpin sementara Suriha tersebut telah bertemu Trump pertama kalinya di Riyadh, Arab Saudi, selama kunjungan regional Presiden AS pada Mei lalu.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan bahwa Sharaa ‘diharapkan’ akan menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan aliansi internasional pimpinan AS melawan ISIS. AS juga berencana membangun pangkalan militer di dekat Damaskus ‘untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel’.

    Keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus Sharaa dari daftar hitam sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, mengatakan pemerintahan Sharaa telah memenuhi tuntutan AS, termasuk berupaya menemukan warga Amerika yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    “Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Suriah setelah kepergian Bashar al-Assad dan lebih dari 50 tahun penindasan di bawah rezim Assad,” kata Pigott.

    Juru bicara tersebut menambahkan penghapusan daftar hitam oleh AS akan mendorong ‘keamanan dan stabilitas regional serta proses politik yang inklusif, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah’. Kunjungan Sharaa ke Washington dilakukan setelah kunjungan bersejarahnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan pertamanya ke tanah AS. Sharaa juga presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York.

    Pada Kamis (6/11), Washington memimpin pemungutan suara oleh Dewan Keamanan untuk mencabut sanksi PBB terhadapnya. Kelompok Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda juga telah dihapus dari daftar kelompok teroris oleh Washington pada bulan Juli.

    Sejak berkuasa, para pemimpin baru Suriah telah berusaha melepaskan diri dari masa lalu mereka yang penuh kekerasan dan menampilkan citra moderat yang lebih dapat ditoleransi oleh rakyat Suriah dan kekuatan asing.

    “Kunjungan ke Gedung Putih merupakan bukti lebih lanjut atas komitmen AS terhadap Suriah yang baru dan momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut, yang dengan demikian menandai langkah selanjutnya dalam transformasinya yang menakjubkan dari pemimpin militan menjadi negarawan global,” ujar Direktur Program AS International Crisis Group, Michael Hanna.

    Sharaa diperkirakan akan mencari dana untuk Suriah, yang menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan kembali setelah 13 tahun perang saudara yang brutal. Pada bulan Oktober, Bank Dunia menetapkan ‘perkiraan terbaik konservatif’ untuk biaya pembangunan kembali Suriah sebesar USD 216 miliar.

    Lihat juga Video ‘Presiden Suriah soal Trump Akan Cabut Sanksi: Keputusan Bersejarah!’:

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • AS Bersiap Tempatkan Militernya di Pangkalan Udara Damaskus Suriah

    AS Bersiap Tempatkan Militernya di Pangkalan Udara Damaskus Suriah

    Damaskus –

    Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang mempersiapkan kehadiran militernya di sebuah pangkalan udara di Damaskus, ibu kota Suriah. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mewujudkan pakta keamanan, yang dimediasi oleh Washington, antara Suriah dan Israel.

    Dilansir Reuters, Jumat (7/11/2025), rencana AS untuk menempatkan pasukan militer di ibu kota Suriah, yang belum pernah dilaporkan itu, akan menjadi tanda penyelarasan strategis Suriah dengan AS, setelah lengsernya pemimpin lama negara itu, Bashar al-Assad, tahun lalu.

    Persiapan membangun kehadiran militer AS di Damaskus itu diungkapkan oleh enam sumber yang mengetahui persiapan tersebut, yang berbicara kepada Reuters. Keenam sumber itu termasuk dua pejabat negara Barat dan seorang pejabat pertahanan Suriah.

    Sumber-sumber yang dikutip Reuters itu mengonfirmasi bahwa AS berencana menggunakan pangkalan tersebut untuk membantu memantau potensi perjanjian antara Suriah dan Israel.

    Pangkalan yang akan menampung militer AS itu dilaporkan terletak di gerbang menuju wilayah selatan Suriah, yang diperkirakan akan membentuk zona demiliterisasi sebagai bagian dari pakta non-agresi antara Damaskus dan Tel Aviv. Kesepakatan itu sedang dimediasi oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Trump dijadwalkan akan bertemu Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di Gedung Putih pada Senin (10/11) pekan depan. Itu akan menjadi kunjungan pertama seorang kepala negara Suriah ke Gedung Putih.

    Pentagon dan pemerintah Suriah belum memberikan tanggapan langsung atas laporan tersebut.

    Seorang pejabat pemerintah AS, yang tidak disebut namanya, mengatakan bahwa Washington “terus mengevaluasi postur yang diperlukan di Suriah untuk memerangi ISIS (Islamic State) secara efektif dan (kami) tidak mengomentari lokasi atau kemungkinan lokasi (tempat) pasukan beroperasi”.

    Lebih lanjut, seorang pejabat militer Barat yang dikutip Reuters mengatakan bahwa Pentagon mempercepat rencananya selama dua bulan terakhir dengan beberapa misi pengintaian ke pangkalan tersebut. Misi-misi tersebut menyimpulkan bahwa landasan pacu yang panjang di sana siap untuk segera digunakan.

    Dua sumber militer Suriah menyebut bahwa pembicaraan teknis difokuskan pada penggunaan pangkalan itu untuk logistik, pengintaian, pengisian bahan bakar, dan operasi kemanusiaan, sementara Damaskus akan mempertahankan kedaulatan penuh atas fasilitas tersebut.

    Salah satu pejabat pertahanan Suriah mengungkapkan bahwa pesawat angkut militer C-130 milik AS telah melakukan pendaratan di pangkalan itu sebagai “uji coba”. Namun tidak diketahui secara jelas kapan para personel militer AS akan dikirimkan ke pangkalan tersebut.

    Sebelumnya, Al-Sharaa mengatakan bahwa setiap kehadiran pasukan AS harus disetujui oleh negara Suriah yang baru.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jerman Butuh Perawat Asing, Tapi Apakah Mereka Bisa Betah?

    Jerman Butuh Perawat Asing, Tapi Apakah Mereka Bisa Betah?

    Jakarta –

    Lebih dari 300.000 orang meninggalkan tanah kelahiran mereka dalam beberapa tahun terakhir untuk pindah dan merawat lansia serta pasien sakit di Jerman. Hal ini tentu menguntungkan bagi Jerman — tetapi apakah juga menyenangkan bagi para perawat itu sendiri? Banyak negara kini bersaing untuk mendapatkan tenaga mereka.

    Para peneliti menamai fenomena ini sebagai industri migrasi internasional, sebuah ‘bisnis’ yang mengatur tenaga kerja migran seperti pemain di pasar yang bersaing mendapatkan karyawan baru. Ahli geografi Stefan Kordel dari Universitas Erlangen-Nrnberg di selatan Jerman mengatakan kepada DW bahwa migrasi tenaga kerja di sektor perawatan kini sudah sangat profesional. Pemerintah, sektor swasta, bahkan klinik dan panti jompo individual, bersaing untuk mendapatkan tenaga perawat dan peserta pelatihan. Kepentingan ekonomi ikut dipertaruhkan.

    Dalam kasus ekstrem, rekan Kordel, Tobias Weidinger, menambahkan, situasinya bisa seperti ini: “Mereka mengatakan kepada agen perekrutan, ‘Tolong kirimkan kami lima imigran untuk tahun pelatihan berikutnya. Jika salah satu dari mereka kembali ke negara asal, kirim saja yang lain. Kami minta lima orang, jadi kirim lima, ya!”

    Di media sosial, klinik sering menyoroti betapa pentingnya memiliki orang dengan latar belakang imigran sebagai bagian dari tim. Lebih dari 25% populasi Jerman memiliki apa yang disebut di Jerman sebagai “latar belakang imigran”, sebuah kategori statistik untuk menggambarkan seseorang yang berimigrasi ke Jerman atau memiliki setidaknya satu orang tua kelahiran luar negeri.

    Menurut Badan Tenaga Kerja Federal, sektor perawatan di Jerman akan “runtuh” tanpa kaum pekerja migran ini: “Hampir satu dari empat tenaga perawat di panti jompo adalah warga negara asing.” Dan di semua profesi perawatan, satu dari lima orang berasal dari luar negeri. Tren ini terus meningkat. Banyak perawat akan segera pensiun, sementara yang lain meninggalkan profesi karena beban kerja yang berlebihan.

    Penelitian: Bagaimana nasib perawat dengan latar belakang migran di Jerman?

    Selain tenaga perawat baru yang baru tiba dari luar negeri, banyak spesialis Jerman di klinik atau perawatan geriatri adalah warga Jerman dengan latar belakang migran. Banyak dokter dan perawat adalah mantan pengungsi dari Suriah atau Ukraina. Mereka semua membantu memastikan pasien sakit dan lansia di Jerman dirawat — setidaknya untuk saat ini.

    Namun, seiring penuaan masyarakat, permintaan meningkat tajam, dan pertanyaannya tetap: Apakah tenaga perawat ini merasa cukup nyaman di Jerman untuk tetap tinggal?

    Dalam studi mereka berjudul Inclusion of Care Workers and Nurses with a Migration Background, para peneliti menggambarkan apa saja yang penting untuk kesejahteraan: di tempat kerja sektor perawatan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di luar pekerjaan.

    Perekrutan: Brosur warna-warni — siapa yang menang?

    “Berlin itu cantik, Heidelberg itu romantis,” demikian isi brosur warna-warni yang mempromosikan Jerman, papar Kordel, seraya menambahkan bahwa banyak imigran akhirnya berakhir di daerah pedesaan, di mana kehidupan sangat berbeda dari yang digambarkan brosur.

    Bagi tenaga perawat, sering kali soal kebetulan fasilitas mana yang mereka tempati dan seberapa banyak bantuan yang mereka dapat untuk membangun kehidupan baru.

    Ada program pemerintah yang disebut “triple win” untuk negara-negara tertentu seperti Filipina, India, Indonesia, dan Tunisia. Tujuannya adalah semua pihak diuntungkan: Negara asal, Jerman, dan para peserta misalnya biaya kursus bahasa dan tiket pesawatnya ditanggung. Agen swasta bisa memperoleh cap persetujuan pemerintah yang menjamin: “Rekrutmen Perawat secara Adil di Jerman”.

    Namun, beberapa agen memungut biaya tinggi dari tenaga perawat, lapor Stefan Kordel: “Beberapa orang harus membayar €12.000 (sekitar Rp200 juta), dengan mengambil pinjaman di bank atau mengumpulkan uang dari keluarga mereka.” Lalu mereka harus mengambil pekerjaan kedua selain pekerjaan perawatan untuk melunasi utang-utang itu. Kordel mengatakan bahwa karena itu informasi yang lebih baik, pemeriksaan, dan sanksi sangat dibutuhkan.

    Kekecewaan terhadap pekerjaan keperawatan di Jerman

    Di banyak negara asal, keperawatan tidak diajarkan sebagai program pelatihan kejuruan seperti di Jerman, melainkan bagian dari gelar universitas. Mereka yang tidak diberi informasi dengan benar, bisa mendulang kecewa di Jerman, karena alih-alih melakukan tugas medis, mereka diharapkan menghabiskan banyak waktu untuk memberikan perawatan dasar, memandikan orang, atau menyajikan makanan. Di banyak negara lain, tugas-tugas ini sering dilakukan oleh anggota keluarga atau asisten.

    Ada rasa kekecewaan sangat besar ketika tenaga perawat terlatih dari Filipina tidak diizinkan memasang infus atau kateter di Jerman, lapor Myan Deveza-Grau dari organisasi diaspora Filipina PhilNetz e.V. kepada DW: “Mereka tidak mengerti: Kenapa saya tidak diizinkan melakukan tugas itu?”

    Belajar bahasa Jerman: Dialek dan beban ganda

    “Saya harus belajar bahasa Jerman banyak di malam hari. Itu sebabnya saya tidak punya waktu. Di akhir pekan, kami harus mempersiapkan ujian dan kursus bahasa Jerman. Dan kami juga harus menghadiri kursus bahasa Jerman pada hari Minggu.” Begitulah seorang peserta pelatihan dari Vietnam mendeskripsikan keseharian sebagai peserta pelatihan dalam studi tersebut. Situasi ini hampir tidak memberinya waktu untuk membangun kontak sosial. Di samping itu, birokrasinya “bikin sakit kepala”, keluh mereka. Hal ini membuat program pendampingan dan pengertian dari rekan kerja menjadi semakin penting.

    Peserta pelatihan dan tenaga perawat mengikuti kursus bahasa Jerman di negara asal mereka dan membawa sertifikat bahasa. Namun, sering kali ada penantian lama sebelum mereka bisa masuk ke Jerman. Dan di beberapa wilayah Jerman, orang berbicara dengan dialek tertentu kadang sulit dipahami. Para peneliti di FAU merekomendasikan agar kursus bahasa yang terarah ditawarkan bersamaan dengan bekerja, dan institusi sebaiknya membangun jejaring regional untuk tujuan ini.

    Beberapa perubahan dalam sistem keperawatan bisa membuat hidup lebih mudah bagi semua orang, kata para peneliti. Misalnya, ada tim shift pagi yang bersikeras semua pasien dimandikan sebelum pukul 8:30 agar bisa ada waktu istirahat. Namun jika seorang perawat harus mengantar anaknya dulu ke tempat penitipan anak dan tidak bisa mengandalkan anggota keluarga lain karena mereka tinggal di luar negeri, perawat itu baru bisa mulai bekerja pada pukul 8:30 pagi.

    Jadi, mengapa tidak memperkenalkan shift lebih lambat untuk ibu atau ayah, yang bisa memandikan beberapa pasien lebih lambat? Ini juga akan membantu orang tua yang bukan imigran dan juga menyenangkan pasien yang ingin tidur lebih lama.

    Di beberapa tempat, jarangnya moda angkutan publik beroperasi pada malam hari setelah shift malam selesai atau tidak ada apartemen terjangkau dekat tempat kerja — juga jadi masalah. Mencari solusi untuk mengatasi hambatan seperti ini akan menguntungkan seluruh tenaga kerja, bukan hanya imigran.

    Diskriminasi dan rasisme

    “Apa saran yang akan Anda berikan kepada seseorang dari luar negeri yang ingin bekerja di bidang keperawatan di Jerman?” tanya para peneliti kepada tenaga perawat.

    Seorang perempuan dari Guinea yang sudah tinggal di Jerman lebih dari sepuluh tahun dan memiliki paspor Jerman menjawab: “Anda pasti akan menghadapi rasisme.”

    Seperti yang ditunjukkan oleh studi, kasusnya bukanlah yang terisolasi. Klinik dan panti jompo telah berusaha meningkatkan kesadaran di antara pegawai mereka. Namun, hampir tidak ada peningkatan kesadaran untuk pasien dan kerabat mereka. Weidinger mengatakan: “Jika orang yang dirawat berkata, ‘Saya tidak mau dirawat oleh orang kulit hitam,’ maka situasi menjadi sulit.”

    Diskriminasi terhadap kaum minoritas ada di semua bidang kehidupan, sebagaimana studi lain juga menunjukkan: di kantor pemerintah, transportasi umum, jalanan, dan pasar perumahan.

    Tanggung jawab ada pada masyarakat secara keseluruhan agar tenaga perawat merasa nyaman, tandas Stefan Kordel. “Pengalaman diskriminasi dan rasisme memengaruhi keputusan untuk tetap tinggal — atau meninggalkan tempat kerja, tempat tinggal, bahkan Jerman.”

    Tenaga perawat Filipina juga khawatir tentang populisme sayap kanan dan Partai Alternatif bagi Jerman atauAlternative for Germany (AfD), lapor Deveza-Grau. Beberapa orang berkata, “Saya tetap akan coba bekerja. Jika tidak berhasil, saya pergi ke tempat lain.” Negara Kanada, misalnya, aktif merekrut tenaga asing.

    Perawat di Jerman: Tetap atau pindah?

    Orang ingin diterima dan merasa seperti di rumah, seperti yang didokumentasikan studi: “Saya akan tinggal di tempat keluarga saya baik-baik saja. Di tempat saya tidak dilecehkan dan punya teman.”

    Para peneliti Universitas Erlangen-Nrnberg merekomendasikan lebih banyak jejaring antara pembuat keputusan politik, agen penempatan, dan fasilitas perawatan, terutama dengan mereka yang memang sudah menjadi imigran. Ini juga yang diinginkan organisasi Filipina, tandas Myan Deveza-Grau.

    Banyak orang kini menyadari bahwa budaya ramah sangat dibutuhkan, kata peneliti Weidinger. “Membuat imigran berpartisipasi, berintegrasi, dan bertahan adalah proses jangka panjang,” pungkasnya. Ini soal “menciptakan kondisi kerja dan hidup yang menarik dalam jangka panjang, dengan memperhatikan keadaan khusus imigran. Itu berarti menciptakan kondisi kerja dan hidup yang menarik bagi semua orang.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video: Industri Mobil Jerman Mulai Beralih ke Produksi Suku Cadang Drone


    (ita/ita)

  • Komentar Keras Kanselir Jerman Suruh Pengungsi Suriah Angkat Kaki

    Komentar Keras Kanselir Jerman Suruh Pengungsi Suriah Angkat Kaki

    Jakarta –

    Pengungsi Suriah yang berada di Jerman diminta pulang ke negaranya. Perintah itu disampaikan oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Seperti dilansir kantor berita AFP dan Al-Arabiya, Selasa (4/11/2025), Merz mengatakan bahwa saat ini “tidak ada lagi alasan” bagi warga Suriah yang melarikan diri dari perang brutal selama 13 tahun di negara mereka untuk mencari suaka di Jerman. Ini merupakan komentar keras Merz terbaru tentang para pengungsi.

    “Bagi mereka yang menolak untuk kembali ke negara mereka, tentu saja kami dapat mengusir mereka,” katanya saat berkunjung ke Husum, di Jerman utara pada Senin (3/11) waktu setempat.

    Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul pada hari Kamis lalu dalam kunjungannya ke Damaskus, Suriah, mengatakan bahwa potensi warga Suriah untuk kembali ke negara asalnya “sangat terbatas” karena perang telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur negara itu.

    Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Partai Uni Demokratik Kristen (CDU) pimpinan Merz dan Wadephul, yang telah berjuang untuk menghindari disalip oleh partai-partai sayap kanan dalam isu migrasi yang eksplosif.

    Merz mengatakan ia telah mengundang Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, yang pasukannya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad tahun lalu, untuk mengunjungi Jerman guna membahas “bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama.”

    “Suriah membutuhkan seluruh kekuatannya, dan terutama warga Suriah, untuk membangun kembali,” kata Merz, seraya menambahkan ia yakin banyak yang akan kembali dengan sendirinya.

    Sekitar satu juta warga Suriah tinggal di Jerman, sebagian besar telah melarikan diri dari perang dalam eksodus massal pada tahun 2015 dan 2016.

    Pemerintahan Baru Suriah

    Diketahui rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad telah digulingkan pada 8 Desember tahun lalu. Pada saat itu, pemberontak memasuki ibu kota memaksa Assad kabur dari Damaskus.

    Assad telah memimpin Suriah sejak 2000 sebelum digulingkan tahun lalu. Dia menjadi presiden setelah ayahnya, Hafez al-Assad, yang menjadi Presiden Suriah sejak 1971, meninggal pada 2000.

    Usai penggulingan Assad, Suriah kemudian dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa. Sharaa adalah yang memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

    Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat. Dalam wawancara dengan BBC di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa seperti dilansir BBC, (21/12/2024).

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Keras! Kanselir Jerman Suruh Pengungsi Suriah Pulang Kampung

    Keras! Kanselir Jerman Suruh Pengungsi Suriah Pulang Kampung

    Jakarta –

    Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa para pengungsi Suriah yang berada di Jerman, harus pulang sekarang setelah perang di negara mereka berakhir. Jika tidak, mereka akan menghadapi deportasi.

    Dilansir kantor berita AFP dan Al-Arabiya, Selasa (4/11/2025), Merz mengatakan bahwa saat ini “tidak ada lagi alasan” bagi warga Suriah yang melarikan diri dari perang brutal selama 13 tahun di negara mereka untuk mencari suaka di Jerman. Ini merupakan komentar keras Merz terbaru tentang para pengungsi.

    “Bagi mereka yang menolak untuk kembali ke negara mereka, tentu saja kami dapat mengusir mereka,” katanya saat berkunjung ke Husum, di Jerman utara pada Senin (3/11) waktu setempat.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan pada hari Kamis lalu dalam kunjungannya ke Damaskus, Suriah, bahwa potensi warga Suriah untuk kembali ke negara asalnya “sangat terbatas” karena perang telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur negara itu.

    Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Partai Uni Demokratik Kristen (CDU) pimpinan Merz dan Wadephul, yang telah berjuang untuk menghindari disalip oleh partai-partai sayap kanan dalam isu migrasi yang eksplosif.

    Merz mengatakan ia telah mengundang Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, yang pasukannya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad tahun lalu, untuk mengunjungi Jerman guna membahas “bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama.”

    “Suriah membutuhkan seluruh kekuatannya, dan terutama warga Suriah, untuk membangun kembali,” kata Merz, seraya menambahkan ia yakin banyak yang akan kembali dengan sendirinya.

    Sekitar satu juta warga Suriah tinggal di Jerman, sebagian besar telah melarikan diri dari perang dalam eksodus massal pada tahun 2015 dan 2016.

    Tonton juga Video Erdogan Sekakmat Kanselir Jerman yang Salahkan Hamas Atas Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Spesifikasi Tank Rp 165 M Buatan Turki, Prabowo Disebut Mau Borong

    Spesifikasi Tank Rp 165 M Buatan Turki, Prabowo Disebut Mau Borong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dikabarkan memesan 100 unit Tank Altay buatan Turki. Informasi ini diungkapkan akun Instagram @Air_defenders.

    Dalam unggahan tersebut disebutkan pemerintah Tukri mengekspor sebanyak 1.000 unit Tank Altay ke sejumlah negara. Selain Indonesia, ada juga Qatar 200 unit, Azerbaijan (200 unit), Pakistan (200 unit), Malaysia (80 unit), Saudi Arabia (120 unit) UAE (60 unit) dan Oman 40 unit.

    Nilai ekspor tank tersebut diperkirakan US$10 miliar – US$12 miliar atau sekitar Rp 165,9 triliun. Artinya Indonesia membeli senilai Rp 16,5 triliun dengan estimasi harga per unitnya berkisar Rp 165 miliar.

    Altay merupakan tank tempur generasi ketiga dengan empat awak. Mengutip Defence Security Asia, tank itu memiliki berat 65-66 ton dengan panjang lambung 7,3 meter dan total panjang 10,3 meter, lebar 3,9 meter, dan tinggi 2,6 meter.

    Senjata utama Altay adalah meriam smoothbore 120 mm L/55. Ini diproduksi oleh Makina ve Kimya Endüstrisi Türkiye di bawah lisensi CN08 Korea Selatan. Untuk senjata sekunder adalah senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin opsional 7,62 mm atau 12,7 mm yang dipasang di atas dan bisa dikendalikan dari jarak jauh.

    Tembakan dari Altay dikontrol secara digital, yakni dengan sistem Aselsan yang dilengkapi penglihatan termal independen untuk komandan dan penembak untuk dapat melacak hingga menetralisir sejumlah target dalam waktu cepat.

    Altay juga dilengkapi dengan konektivitas C4ISR. Kemampuannya dapat berbagi data penargetan, identifikasi ancaman dan beroperasi dengan formasi lapis baja, UAV dan artileri.

    Altay dapat melaju hingga 65 km/jam. Tank itu bisa melintas parit, tanjakan curam dan beroperasi dalam kondisi medan ekstrem seperti Anatolia Suriah dan wilayah potensial di Eropa.

    Sementara itu, program Altay sebenarnya telah dimulai sejak lama pada 2007. Pekerjaan awalnya dipimpin Otokar yang ahli dalam kendaraan lapis baja dan berkolaborasi dengan Hyundai Rotem Korea Selatan.

    Prototipe awal menggunakan mesin diesel MTU Jerman berdaya 1.500 tenaga kuda untuk transmisi Renk. Namun kemudian pasokan dihentikan pada 2018 karena masalah geopolitik.

    Permasalahan ini juga membuat pembuat kebijakan Turki melakukan evaluasi soal ketergantungan pada pemasok Barat. Kemudian digunakanlah solusi konfigurasi dari Korea Selatan, dengan integrasi mesin diesel Hyundai Doosan DV27K dan transmisi otomatis SNT Dynamics EST15K.

    BMC diketahui kemudian menjadi kontraktor utama dari proyek ini termasuk melakukan produksi tank.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Beberkan Alasan Tolak Kehadiran Pasukan Turki di Gaza

    Israel Beberkan Alasan Tolak Kehadiran Pasukan Turki di Gaza

    Budapest –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menegaskan pemerintahnya tidak akan menerima kehadiran pasukan bersenjata Turki di wilayah Jalur Gaza, di bawah rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di daerah kantong Palestina itu untuk selamanya.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, seperti dilansir Reuters, Selasa (28/10/2025), mencakup kehadiran pasukan internasional di Jalur Gaza untuk membantu mengamankan gencatan senjata yang rapuh, yang berlangsung sejak 10 Oktober lalu.

    Namun, masih belum diketahui secara jelas apakah negara-negara Arab dan negara-negara lainnya akan siap untuk mengirimkan personel militer mereka untuk bergabung dengan pasukan internasional tersebut.

    “Negara-negara yang menginginkan atau siap mengirimkan pasukan bersenjata, setidaknya harus bersikap adil terhadap Israel,” kata Saar dalam konferensi pers yang digelar saat melakukan kunjungan di Budapest, Hungaria, pada Senin (27/10).

    Hubungan Israel dan Turki yang sempat menghangat, kembali memburuk selama perang Gaza berkecamuk. Kedua negara juga berseteru mengenai Suriah.

    Prseiden Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan mengecam keras operasi udara dan darat Israel yang menghancurkan Jalur Gaza. Tidak hanya itu, pemerintah Israel juga memandang Erdogan terlalu dekat dengan kelompok Hamas dan Ikhwanul Muslimin, yang pernah berkuasa di Mesir.

    “Turki, yang dipimpin oleh Erdogan, memimpin pendekatan yang bermusuhan terhadap Israel,” ujar Saar dalam pernyataannya.

    “Jadi, tidak masuk akal bagi kami untuk membiarkan pasukan bersenjata mereka (Turki-red) memasuki Jalur Gaza, dan kami tidak akan menyetujuinya, dan kami telah mengatakannya kepada teman-teman Amerika kami,” ucapnya.

    Meskipun pemerintahan Trump telah mengesampingkan pengiriman pasukan AS ke Jalur Gaza, mereka telah berbicara dengan beberapa negara seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi pada pasukan internasional tersebut.

    Pekan lalu, Netanyahu mengisyaratkan bahwa dirinya akan sangat menentang peran apa pun bagi pasukan keamanan Turki di Jalur Gaza. Pada Minggu (26/10), dia menegaskan Israel akan memutuskan pasukan asing mana saja yang akan diizinkan masuk ke Jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional.

    “Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah memperjelas mengenai pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” tegas Netanyahu pada saat itu.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengatakan bahwa pasukan keamanan internasional yang bertugas menjaga stabilitas Jalur Gaza harus terdiri atas “negara-negara yang membuat Israel merasa nyaman”. Dia tidak berkomentar lebih lanjut mengenai kemungkinan keterlibatan Turki.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Kirim Kapal Induk ke Karibia, Perangi Narkoba atau Lengserkan Maduro?

    AS Kirim Kapal Induk ke Karibia, Perangi Narkoba atau Lengserkan Maduro?

    Washington DC –

    Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menuduh Amerika Serikat “merekayasa perang”, setelah AS mengirim kapal perang terbesar di dunia ke Karibia.

    Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, memerintahkan kapal induk USS Gerald R Ford, yang dapat mengangkut hingga 90 pesawat tempur, untuk bertolak dari Laut Mediterania pada Jumat (24/10).

    “Mereka sedang merekayasa perang abadi yang baru,” kata Maduro kepada media pemerintah Venezuela. “Mereka berjanji tidak akan pernah lagi terlibat dalam perang, dan mereka sedang merekayasa perang,” tambahnya.

    AS sedang meningkatkan kekuatan militernya di Karibia. Washington DC telah mengerahkan sejumlah kapal perang, kapal selam nuklir, dan pesawat F-35 dalam tindakan yang mereka sebut sebagai operasi memerangi pengedar narkoba.

    Kapal induk USS Gerald Ford adalah kapal perang terbesar di dunia saat ini (Reuters)

    AS juga telah melakukan 10 serangan udara terhadap kapal-kapal yang diklaim milik para pengedar. Salah satu serangan, yang terjadi di Laut Karibia pada Jumat (24/10), menyebabkan “enam pria narko-teroris” tewas, menurut Hegseth.

    Pemerintahan Trump menyatakan sedang melancarkan perang melawan perdagangan narkoba. Namun, para ahli dan anggota Kongres menuding Trump sejatinya sedang melancarkan upaya menggoyahkan pemerintahan Maduro.

    Maduro adalah musuh bebuyutan Trump. Presiden Venezuela tersebut dituduh sebagai pemimpin organisasi perdagangan narkoba, yang dibantah Maduro.

    BBC

    BBC Verify telah memantau informasi pelacakan yang tersedia untuk umum terhadap kapal perang dan pesawat tempur AS di wilayah Karibia. Citra satelit dan foto-foto di media sosial juga dipantau untuk mencoba mengetahui seberapa besar kekuatan militer yang dikerahkan Trump.

    Penempatan pasukan berubah-ubah sehingga BBC memantau wilayah tersebut secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru.

    Per 23 Oktober, kami mengidentifikasi 10 kapal militer AS di wilayah tersebut, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, kapal serbu amfibi, dan kapal tanker minyak untuk mengisi bahan bakar kapal di laut.

    Pengerahan kekuatan militer AS

    Pentagon telah memerintahkan pengerahan gugus tempur kapal induk ke wilayah Karibia.

    Gugus tugas ini mencakup USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia.

    Selain kapal-kapal AS di sekitar Puerto Rico tempat AS memiliki pangkalan militer citra satelit juga menunjukkan dua kapal sekitar 123 km sebelah timur Trinidad dan Tobago.

    Salah satunya adalah kapal penjelajah berpeluru kendali, USS Lake Erie.

    Kapal lainnya adalah MV Ocean Trader, menurut Bradley Martin, mantan kapten Angkatan Laut AS yang kini menjadi peneliti kebijakan senior di RAND Corp.

    Kapal kargo ini merupakan hasil modifikasi yang dirancang untuk mendukung misi pasukan khusus sekaligus menyatu dengan lalu lintas komersial. Kapal ini dapat menampung drone, helikopter, dan kapal kecil.

    Citra satelit menunjukkan kapal perang AS di lepas pantai Trinidad dan Tobago (BBC)

    Ada beragam misi yang dapat didukung kapal tersebut, termasuk pengintaian untuk mempersiapkan serangan. Namun, Martin menekankan bahwa kehadiran MV Ocean Trader “tidak selalu berarti bahwa kegiatan semacam itu sedang dilakukan atau direncanakan”.

    Para analis militer telah menunjukkan bahwa pencegatan pengiriman narkoba di laut tidak membutuhkan kekuatan militer sebesar saat ini.

    AS juga telah memperkuat Angkatan Udara di wilayah tersebut – BBC Verify telah mengidentifikasi sejumlah pesawat militer AS di Puerto Rico.

    Stu Ray, analis senior di McKenzie Intelligence Services, mengatakan citra satelit yang diambil pada 17 Oktober menunjukkan terdapat sejumlah pesawat jet tempur F-35 di landasan, kemungkinan F-35B.

    Citra satelit menunjukkan sejumlah pesawat F-35 di Bandara Jose Aponte De La Torre, Puerto Rico (BBC)

    Pesawat itu adalah jet siluman canggih yang mampu lepas landas di landasan pacu yang pendek dan bisa mendarat vertical.

    Di media sosial, seorang pilot jet pribadi membagikan video drone MQ-9 Reaper, yang direkam di Bandara Rafael Hernndez di Puerto Rico.

    Drone ini telah digunakan oleh AS untuk melakukan serangan dan pengawasan di Afghanistan, Suriah, Libya, dan Mali.

    Pada awal Oktober, BBC Verify melacak tiga pesawat pengebom B-52 yang terbang melintasi Karibia dan dekat dengan pantai Venezuela.

    BBC

    Angkatan Udara AS kemudian mengonfirmasi bahwa pesawat-pesawat tersebut telah mengambil bagian dalam “simulasi serangan bom”.

    Penerbangan pesawat pengebom B1 dan pesawat mata-mata P-8 Poseidon juga terlihat di platform pelacakan pesawat.

    Gambar di media sosial juga menunjukkan helikopter militer beroperasi di lepas pantai Trinidad dan Tobago.

    Beberapa di antaranya adalah Boeing MH-6M Little Birds – dijuluki “Telur Pembunuh” – yang digunakan oleh pasukan khusus AS.

    BBC

    Apakah pengerahan kekuatan militer AS semata-mata demi memerangi narkoba?

    Donald Trump telah menyatakan pengerahan kekuatan militer AS adalah perang terhadap pengedar narkotika. Dia mengklaim satu kapal yang ditabrak AS pada 16 Oktober “sebagian besar berisi fentanil.”

    Namun, fentanil terutama diproduksi di Meksikobukan Amerika Selatan dan masuk ke AS melalui perbatasan selatan.

    “Ini bukan tentang narkoba,” kata Dr. Sabatini. “Namun, dia telah mengadopsi bahasa oposisi Venezuela bahwa ini bukan sekadar kediktatoran ini adalah rezim kriminal.”

    Sejak 2020, Departemen Kehakiman AS telah menuduh Presiden Maduro memimpin organisasi perdagangan narkoba dan narkotika-terorisme, yang dibantahnya.

    Trump mengatakan dia telah mengizinkan CIA untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela, sebagian karena “narkoba yang masuk” dari Venezuela.

    Venezuela tidak memproduksi kokain dalam jumlah besar tapi Kolombia, Peru, dan Bolivia. Ada beberapa kokain yang diperdagangkan melalui Venezuela, yang diklaim pemerintah Venezuela sedang ditindak.

    Laporan Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) tahun 2025 menyebutkan 84% kokain yang disita di AS berasal dari Kolombia dan menyebutkan negara-negara lain. Namun, DEA tidak menyebutkan Venezuela sebagai negara asal pengiriman kokain.

    Tujuh serangan pertama AS dilakukan di Karibia, yang bukan merupakan jalur laut utama untuk perdagangan narkoba.

    AS belum merinci bukti-bukti yang menunjukkan Maduro memimpin organisasi perdagangan narkoba. Maduro telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, dan justru menuduh AS melakukan imperialisme dan memperburuk krisis ekonomi negara melalui sanksi.

    Ada beberapa kasus yang mendakwa orang-orang dekatnya.

    Pada 2016, pengadilan federal New York menjatuhkan hukuman kepada dua keponakan istri Maduro karena berkonspirasi mengimpor kokain ke AS.

    Dalam kasus tersebut, mereka dituduh berencana menggunakan sebagian uang tersebut untuk mendanai kampanye politik istri Maduro. Mereka kemudian dibebaskan melalui perjanjian pertukaran tahanan dengan AS.

    Apa yang CIA bisa lakukan di Venezuela?

    Ketika ditanya apakah CIA telah diberi wewenang untuk menangkap Maduro, Donald Trump mengelak dan mengatakan akan “konyol” untuk menjawabnya.

    Ia juga mengatakan bahwa AS “sedang mempertimbangkan pendaratan”, merujuk pada kemungkinan operasi militer di Venezuela.

    CIA dipandang dengan penuh kecurigaan oleh banyak orang di Amerika Latin karena sejarah panjang intervensi rahasia, upaya pergantian rezim, dan dukungan terhadap kediktatoran militer sayap kanan di masa lalu, terutama di Chile dan Brasil.

    Ned Price, wakil perwakilan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mantan analis senior CIA serta penasihat senior Departemen Luar Negeri, mengatakan tindakan rahasia CIA dapat terjadi “dalam berbagai bentuk.”

    “Bisa berupa operasi informasi. Bisa berupa operasi sabotase. Bisa berupa pendanaan partai oposisi. Bisa sampai penggulingan rezim. Ada banyak pilihan antara opsi tingkat rendah dan tingkat tinggi.”

    Ini bisa mencakup agen yang digunakan untuk menargetkan tersangka perdagangan manusia di Venezuela. Menurut definisi AS, penargetan bisa mencakup Maduro.

    Demonstrasi di Venezuela pada Juli lalu, setelah Nicolas Maduro mengklaim telah memenangi pilpres (Reuters)

    Dr. Sabatini mengatakan, mengingat Venezuela bukan titik produksi utama narkoba, tidak ada laboratorium kokain atau fentanil yang bisa “dihilangkan”, tetapi ada lapangan udara atau pelabuhan yang bisa menjadi target AS.

    “Jika AS ingin agresif, AS bisa mengirim rudal ke barak militer. Ada informasi intelijen yang cukup kuat bahwa beberapa sektor militer terlibat dalam perdagangan kokain.”

    Operasi CIA bisa juga berupa “hancurkan dan rebut”, catatnya, yaitu menangkap Maduro atau beberapa pembantunya dan membawa mereka ke pengadilan di AS.

    Pertanyaan besar, menurutnya, adalah berapa lama Trump bersedia menyimpan begitu banyak aset militer AS di Karibia.

    Jika tujuan utama peningkatan kekuatan militer ini adalah untuk mengancam Maduro, tidak jelas apakah itu cukup untuk memicu pembelotan di Venezuela.

    Apakah itu sampai pada upaya nyata untuk menggulingkan rezim Maduro melalui kekerasan, kata Profesor Albertus, sulit untuk mengetahuinya.

    (nvc/nvc)

  • Israel Serang Lokasi Hizbullah di Lebanon, 2 Orang Tewas

    Israel Serang Lokasi Hizbullah di Lebanon, 2 Orang Tewas

    Beirut –

    Serangan udara Israel ke wilayah pegunungan di Lebanon timur menewaskan dua orang. Militer Israel mengklaim serangan tersebut menyasar kelompok Hizbullah.

    “Serangan yang dilancarkan oleh musuh Israel di pegunungan timur dan barat mengakibatkan korban jiwa awal dua orang,” kata Kementerian Kesehatan Lebanon dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Kamis (23/10/2025).

    Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengatakan bahwa pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan dahsyat di pegunungan timur Lebanon di wilayah Bekaa, dekat perbatasan dengan Suriah.

    Menurut NNA, dua serangan Israel menargetkan pegunungan Hermel di timur laut negara tersebut.

    Sementara itu, militer Israel mengatakan telah menargetkan lokasi Hizbullah di Lebanon timur dan utara, termasuk sebuah kamp militer dan lokasi produksi rudal presisi di lembah Bekaa.

    “Militer Israel menyerang beberapa target di Bekaa, termasuk sebuah kamp yang digunakan untuk melatih militan Hizbullah,” tulis militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Israel telah berulang kali mengebom Lebanon meskipun gencatan senjata pada November lalu telah mengakhiri lebih dari setahun permusuhan dengan kelompok militan Hizbullah yang berpuncak pada perang terbuka selama dua bulan.

    Sebagai bagian dari kesepakatan itu, pasukan Israel harus mundur dari Lebanon selatan dan Hizbullah harus membubarkan pasukannya di wilayah tersebut.

    Di bawah tekanan Amerika Serikat (AS) dan kekhawatiran akan meningkatnya serangan Israel, pemerintah Lebanon telah bergerak untuk mulai melucuti senjata Hizbullah. Namun rencana itu ditentang oleh Hizbullah dan sekutunya.

    (fas/rfs)

  • Iran Kutuk Serangan Israel ke Lebanon

    Iran Kutuk Serangan Israel ke Lebanon

    Jakarta –

    Pemerintah Iran mengutuk serangan yang dilakukan oleh musuh bebuyutannya, Israel, di Lebanon selatan terhadap basis sekutu dekatnya, kelompok Hizbullah.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (17/10/2025), dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan serangan tersebut merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon.

    Sebelumnya, otoritas Lebanon mengatakan pada hari Kamis (16/10) bahwa Israel telah menewaskan satu orang dan melukai tujuh orang dalam serangan di Lebanon, yang menurut militer Israel menargetkan Hizbullah dan kelompok-kelompok sekutunya.

    Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengatakan serangan tersebut telah menghantam fasilitas sipil. Dia mengecam apa yang ia sebut sebagai pelanggaran gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel yang dinegosiasikan tahun lalu.

    Teheran adalah pendukung utama Hizbullah. Namun, kelompok tersebut telah sangat dilemahkan oleh permusuhan terbarunya dengan Israel dan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang menyediakan jalur darat menuju Iran.

    Hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi Iran, yang juga terkena dampak serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya selama perang 12 hari dengan Israel tahun ini.

    Namun demikian, Israel telah berulang kali menggempur wilayah Lebanon.

    Baqaei juga menuduh Prancis dan Amerika Serikat — yang merupakan penjamin gencatan senjata — “tidak bertindak dan bersikap lunak” terhadap Israel atas apa yang disebutnya sebagai “pelanggaran berulang” terhadap perjanjian gencatan senjata tersebut.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Drone Israel Hantam Mobil di Lebanon, 2 Tewas’:

    (ita/ita)