Negara: Suriah

  • Netanyahu ke Tulkarm Perintahkan ‘Rata Tanah’, Israel Secara De Facto Kuasai 44,5 Persen Tepi Barat – Halaman all

    Netanyahu ke Tulkarm Perintahkan ‘Rata Tanah’, Israel Secara De Facto Kuasai 44,5 Persen Tepi Barat – Halaman all

    Netanyahu Datangi Tulkarm Perintahkan ‘Rata Tanah’, Israel Secara De Facto Kuasai 44,5 persen Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Jumat (21/2/2025) dilaporkan mendatangi langsung Kamp Pengungsi Tulkarm di Utara Tepi Barat, The National melaporkan Sabtu (22/2/2025).

    Pada kesempatan itu, Netanyahu mengatakan Militer Israel (IDF) akan memperluas operasi militer besar-besaran di Tepi Barat yang diduduk.

    “Netanyahu, yang berpidato di Kamp Pengungsi Tulkarm yang hancur dan sebagian besar kosong di utara Tepi Barat yang diduduki, memberi perhatian khusus pada dugaan serangan teror “sangat serius” pada hari Kamis di mana tiga bus kosong meledak di pinggiran kota Tel Aviv,” kata laporan tersebut.

    Kunjungan Netanyahu dilakukan saat pasukan IDF melanjutkan operasi yang dijuluki “Tembok Besi” yang telah menggusur puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan sejumlah besar properti dan infrastruktur pribadi.

    Agresi besar-besaran ini memicu kekhawatiran bahwa Israel berusaha mengulangi perangnya di Gaza di Tepi Barat.

    Israel berdalih pihaknya meluncurkan operasi tersebut untuk memerangi ‘teror’.

    “Tahun lalu, kita telah meningkatkan aktivitas kita secara signifikan,” kata Netanyahu kepada pasukan IDF di lokasi kejadian. 

    Netanyahu juga mengindikasikan perintah ‘rata tanah’ bagi segala infrastruktur kota warga Palestina di Tepi Barat.

    “Kita memasuki benteng-benteng terorisme, menghancurkan seluruh jalan, dan melenyapkan teroris,” katanya.

    Empat kamp pengungsi di wilayah utara – Jenin , Tulkarm, Nur Shams, dan El Far’a – merupakan yang paling parah terkena dampak.

    Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mengatakan kamp Jenin “dilaporkan hampir sepenuhnya kosong dari penghuninya”.

    Badan tersebut juga melaporkan pasukan Israel menggunakan “persenjataan dan taktik militer yang semakin canggih”, sementara 17 serangan udara Israel tercatat antara tanggal 3 Februari hingga 9 Februari.

    Badan kemanusiaan PBB OCHA mengatakan 51 warga Palestina telah tewas dalam operasi tersebut hingga Kamis.

    Kementerian kesehatan Palestina mengumumkan kematian lainnya pada Jumat – seorang gadis berusia 13 tahun, Omar Amouri, yang terkena tembakan Israel di kamp Jenin.

    Komite Penyelamatan Internasional mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis bahwa sedikitnya 224 anak telah tewas di Tepi Barat yang diduduki sejak Januari 2023.

    Pidato Netanyahu dari Tulkarem disampaikan tak lama setelah Menteri Pertahanan Israel Katz berkunjung untuk mengeluarkan peringatan serupa dan berjanji akan mengintensifkan operasi Israel.

    “Kami sedang berperang melawan teror Islam ekstremis dan kami akan menang, di sini, di Gaza, dan di mana pun,” kata Katz.

    Batalyon Tulkarm. (khaberni)

    Batalyon Tulkarm Brigade Qassam Kirim Pesan

    Batalyon Tulkarm Brigade Qassam mengeluarkan pesan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah pasukannya menyerbu kamp Tulkarm pada hari Jumat.

    Komandan batalion tersebut memperingatkan bahwa upaya apa pun untuk menekan gerakan mereka pada akhirnya akan gagal.

    “Pesan kami kepada musuh, yang dipimpin oleh teroris Netanyahu, adalah bahwa semua upaya untuk menggagalkan proyek jihad akan gagal. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih buruk dan lebih pahit,” kata komandan Brigade Qassam – Batalyon Tulkarm, yang mengisyaratkan tekad mereka untuk melanjutkan operasi, dilansir RNTV. 

    Perdana Menteri Israel menyerbu kamp Tulkarm dan mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan peluncuran operasi militer tambahan di Tepi Barat. 

    Netanyahu menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons terhadap serangkaian ledakan bus yang terjadi kemarin, Kamis, di seluruh Tel Aviv yang telah meningkatkan kekhawatiran keamanan.

    Pemukim Israel kembali ke pos terdepan Israel ilegal Homesh, setelah bentrokan antara pasukan keamanan Israel dan Palestina, memprotes kembalinya pemukim ke daerah tersebut, di desa Burqah Tepi Barat yang diduduki, pada 23 Desember 2021. (dok/AFP)

    Peta Tunjukkan Kendali de Facto Israel atas 44,5 persen Wilayah Tepi Barat

    Di tengah niat terang-terangan Israel menguasai Tepi Barat ini, Departemen Urusan Negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina  pada Jumat, melansir sebuah peta yang menunjukkan bahwa 44,5 persen tanah Tepi Barat sekarang berada di bawah kendali Israel.

    Peta tersebut, yang disertakan dalam laporan yang diterbitkan oleh departemen tersebut, memberikan gambaran umum mengenai meningkatnya perluasan permukiman di Tepi Barat.

    “Peta tersebut memperlihatkan bahwa Israel membangun 5 permukiman baru pada tahun 2024 saja, di samping 50 pos permukiman baru,” tulis laporan Khaberni.

    Peta tersebut menunjukkan bahwa 44,5% wilayah Tepi Barat sekarang berada di bawah kendali Israel atau telah dianeksasi di balik tembok pemisah.

    Laporan tersebut juga menunjukkan kalau jumlah pemukim di Tepi Barat telah meningkat tiga kali lipat sejak 1995, mencapai sekitar 740.000 pada tahun 2024.

    Departemen itu memperingatkan dalam laporannya bahwa kebijakan Israel secara cepat dan tidak dapat diubah lagi menghilangkan solusi dua negara yang layak.

    Laporan badan itu menunjukkan kalau jika pembangunan dan perluasan permukiman di Tepi Barat berlanjut seperti biasa, permukiman tersebut dapat meluas hingga 5 kali ukurannya saat ini di tanah yang disita.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap permukiman di wilayah yang diduduki sebagai kegiatan ilegal, dan telah menyerukan selama puluhan tahun -secara sia-sia- agar hal itu dihentikan.

    PBB memperingatkan bahwa hal itu merusak peluang penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip solusi dua negara.

    Sejak dimulainya perang pemusnahan di Jalur Gaza, Tel Aviv telah mempercepat dan memperluas laju pembangunan permukiman di Tepi Barat, dan pembicaraannya untuk mencaplok Tepi Barat ke Israel telah meningkat, dan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka telah meningkat.

    Pemerintah Benjamin Netanyahu menuntut agar Presiden AS Donald Trump mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat, sesuatu yang terakhir dikatakan pada tanggal 4 Februari dan pemerintahannya akan segera mengeluarkan keputusan.

    Selama puluhan tahun, Israel telah menduduki tanah di Palestina, Suriah, dan Lebanon, dan menolak untuk menarik diri dari wilayah tersebut dan mendirikan negara Palestina yang merdeka – dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya – di perbatasan sebelum perang tahun 1967.

     

    (oln/thntnl/khbrn/*)

     
     

     

  • Rincian Terbaru Hasil Autopsi Buktikan Yahya Sinwar Bebas Narkoba: Kopi, Bukan Captagon – Halaman all

    Rincian Terbaru Hasil Autopsi Buktikan Yahya Sinwar Bebas Narkoba: Kopi, Bukan Captagon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hasil autopsi yang dilakukan oleh militer Israel terhadap jenazah Yahya Sinwar tidak menunjukkan adanya bukti bahwa pemimpin Hamas tersebut menggunakan narkoba.

    Tidak disebutkan kapan dan di mana autopsi ini dilakukan.

    Namun rincian terbaru hasil autopsi ini baru dirilis oleh media Israel Maariv pada Jumat ( 21/2/2025).

    Laporan tersebut menyebut uji forensik mengonfirmasi bahwa dalam darah Sinwar tidak ditemukan jejak narkoba.

    Sinwar hanya mengonsumsi kafein dalam jumlah besar sebelum kematiannya.

    Sebelumnya, Israel sempat menuduh Yahya Sinwar serta pejuang Hamas lainnya menggunakan captagon, sejenis amfetamin yang sering digunakan pejuang di Suriah dan Irak untuk meningkatkan performa tempur.

    Yahya Sinwar tewas dalam pertempuran dengan pasukan Israel pada Oktober lalu setelah sebuah tank menghantam gedung tempat ia berlindung di Kota Rafah, Gaza.

    Laporan autopsi awal yang dirilis pada November 2024, mengungkapkan bahwa Sinwar tidak makan selama tiga hari sebelum kematiannya.

    Sinwar sempat bertahan hidup beberapa jam setelah ditembak di kepala.

    Meski demikian, para ahli patologi memutuskan untuk tidak mengeluarkan peluru yang ditemukan di kepala Sinwar.

    Jenazah Yahya Sinwar saat ini disimpan oleh Israel di lokasi yang dirahasiakan.

    Adik laki-laki Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, Mohammed Sinwar, meminta agar Israel menyerahkan jenazah kakaknya sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata untuk mengakhiri konflik secara permanen.

    Namun, hingga saat ini, permintaan tersebut masih ditolak oleh Israel.

    Update Pertukaran Tahanan Israel-Hamas

    Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas akan memulangkan enam sandera Israel dari Gaza.

    Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan ratusan warga Palestina yang saat ini ditahan di penjara-penjara Israel.

    Pertukaran ini adalah kali ketujuh dari tahap pertama gencatan senjata Israel-Hamas.

    Gencatan senjata, yang berlaku sejak 19 Januari 2025, diharapkan terdiri dari tiga tahap yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen.

    Mengutip Al Jazeera, berikut rincian pertukaran tahanan yang berlangsung hari ini:

    Sandera Israel yang akan dibebaskan

    Hamas telah merilis nama enam sandera Israel yang akan dibebaskan.

    Mereka adalah Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu, dan Hisham al-Sayed.

    Hisham al-Sayed dan Avera Mengistu telah ditahan oleh Hamas sejak mereka memasuki Gaza dalam kondisi yang tidak dijelaskan sekitar satu dekade lalu.

    Enam sandera ini adalah yang terakhir dari total 33 sandera yang disepakati untuk dibebaskan dalam tahap pertama gencatan senjata.

    Menurut pejabat Hamas, sandera Israel tersebut akan diserahkan sekitar pukul 08:30 pagi waktu setempat (13:30 WIB).

    Lokasi serah terima belum diumumkan, tetapi penyerahan sebelumnya dilakukan di Khan Younis, Gaza selatan.

    Tahanan Palestina yang dibebaskan

    Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan total 602 tahanan Palestina pada hari Sabtu.

    Sebagian besar tahanan ini telah ditahan selama beberapa dekade.

    Di antara 602 tahanan tersebut, sekitar 445 adalah warga Palestina dari Gaza yang ditangkap setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Sebanyak 50 di antaranya menjalani hukuman seumur hidup.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Media Israel: Hasil Menarik Terungkap dari Autopsi Yahya Sinwar, Berperang Pakai Doping Captagon? – Halaman all

    Media Israel: Hasil Menarik Terungkap dari Autopsi Yahya Sinwar, Berperang Pakai Doping Captagon? – Halaman all

    Media Israel: Hasil Menarik Terungkap dari Otopsi Yahya Sinwar, Benarkah Pakai Captagon? 

     
    TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Penyiaran Israel, KAN, Jumat (21/2/2025) melaporkan hasil menarik yang ditemukan dari autopsi yang dilakukan Tentara Israel (IDF) terhadap jenazah mendiang pemimpin Hamas Yahya Sinwar.

    Laporan itu menyebut kalau tes yang dilakukan oleh IDF terhadap jenazah Sinwar menunjukkan bahwa darahnya bebas dari jejak zat narkotika.

    Sebagai informasi, laporan yang diterbitkan media tersebut, menyematkan frase “hasil menarik” terkait laporan akhir otopsi jenazah Sinwar, yang disiapkan oleh tentara Israel tersebut.

    Kata “menarik” ditonjolkan karena selama ini IDF menuduh kalau para petempur Hamas menggunakan doping, berupa narkotika sehingga kuat berperang di tengah situasi kesulitan bahan makanan di Gaza.

    Menurut Otoritas Penyiaran Israel, IDF telah menyiapkan laporan akhir dalam beberapa hari terakhir mengenai otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Sinwar. 

    “Pengujian yang dilakukan oleh militer mencakup berbagai macam zat narkotika, dan semua hasilnya negatif,” kata laporan itu.

    Laporan menambahkan,  di antara hasil paling menonjol yang terungkap dari hasil pemeriksaan itu adalah bahwa satu-satunya zat yang muncul dalam konsentrasi tinggi dalam darah Sinwar adalah kafein.

    Kafein ditemukan dalam berbagai makanan dan minuman, dan secara alami terdapat dalam biji kopi.

    Pada Oktober 2024, sekitar setahun setelah dimulainya Operasi Banjir Al-Aqsa dan perang genosida oleh Israel yang menghancurkan Jalur Gaza, Sinwar dibunuh di kota Rafah di Jalur Gaza selatan oleh peluru tentara Israel saat dia sedang berperang.

    Media Israel mengedarkan foto-foto barang milik Sinwar yang didokumentasikan oleh IDF saat pemimpin Hamas tersebut dibunuh.

    Foto-foto itu menunjukkan kalau dia memiliki sebuah tasbih, sebotol kecil parfum, sebatang permen, buku-buku doa, selain itu juga sebuah lampu kecil, dan senjata tajam.

    Dalam gambar arsip yang diambil pada tanggal 14 Desember 2022, Yahya Sinwar, yang saat itu menjabat sebagai kepala gerakan Hamas Palestina di Jalur Gaza, melambaikan tangan kepada para pendukungnya selama rapat umum yang menandai ulang tahun ke-35 berdirinya kelompok tersebut, di Kota Gaza. – Menteri luar negeri Israel telah menyerukan untuk “segera menyingkirkan” Yahya Sinwar, yang ditunjuk oleh Hamas pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagai pemimpin politik baru kelompok militan tersebut menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas di Teheran minggu lalu. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP) (AFP/MOHAMMED ABED)

    Tuduhan Palsu

    Laporan mengenai hasil analisis dan pemeriksaan jenazah Yahya Sinwar ini membantah segala tuduhan dan klaim Israel yang berusaha memberikan stigma negatif terhadap pejuang Hamas

    “Sebagaimana laporan KAN bahwa tidak adanya jejak Captagon merupakan kejutan bagi tentara Israel,” tulis ulasan Khaberni, Jumat.

    Israel mengklaim bahwa Captagon adalah obat yang sebelumnya diduga digunakan oleh pejuang elite Hamas.

    Otoritas Penyiaran Israel menilai kalau laporan – yang diselesaikan beberapa hari terakhir oleh IDF mengenai analisis darah Sinwar – membawa implikasi penting di aspek strategis dan intelijen.

    Laporan KAN menambahkan kalau para pemimpin tinggi militer Israel saat ini sedang mempelajari laporan tersebut dalam semua dimensi intelijen dan strategis.

    “Semua rincian hasil autopsi Sinwar belum diungkapkan,” kata laporan tersebut.

    “Tetapi jelas bahwa dokumen tersebut mungkin berdampak pada pergerakan militer dan politik di masa mendatang,” tambah KAN dalam laporannya.

    Hal yang dimaksud soal ‘dampak keputusan militer’ IDF terkait jenazah Sinwar tersebut merujuk pada situasi yang terjadi pekan lalu.

    Saat itu, gencatan senjata terancam bubar karena sejumlah hal.

    “Perkiraan Israel menunjukkan kalau salah satu alasannya (terancam berhentinya gencatan snejata) adalah ancaman dari Mohammed Sinwar (adik Yahya) untuk menggagalkan negosiasi, atau bahkan benar-benar melaksanakan ancamannya, apabila tuntutannya untuk mengambil kembali jenazah saudaranya tidak dipenuhi Israel,” kata laporan tersebut.

    Israel sejauh ini menolak menyerahkan jenazah Yahya Sinwar ke Hamas.

    Israel menahan jenazah mendiang pemimpin Hamas tersebut di lokasi yang tidak ditentukan.

    Dalam konteks yang sama, Otoritas Israel melaporkan bahwa tentara memutuskan untuk tidak mengekstraksi peluru yang ditemukan di kepala Sinwar yang menyebabkan kematiannya.

    “Tindakan ini  membuat identifikasi tentara yang menembaknya akan sulit dilakukan,” menurut laporan KAN.

    Seorang pria menunjukkan jeruk palsu berisi pil Captagon (obat terlarang) dan disimulasikan dalam kotak berisi buah asli, setelah pengiriman dicegat oleh bea cukai dan brigade anti-narkoba di pelabuhan Beirut, di ibukota Lebanon, pada 29 Desember. 2021. Agen bea cukai Lebanon menyita hari ini, sembilan juta pil Captagon disembunyikan dalam pengiriman jeruk di pelabuhan Beirut, yang ditujukan ke salah satu negara Teluk, Menteri Dalam Negeri Lebanon Bassan al-Mawlawi mengumumkan. (ANWAR AMRO / AFP)

    Apa Itu Captagon

    Seperti diberitakan The Week, paada November 2023, para pejabat dari IDF dan pemerintah Amerika Serikat mengklaim laporan kalau para militan Hamas mengonsumsi stimulan palsu yang dikenal sebagai Captagon.

    Konsumsi itu dilakukan ketika mereka melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober di Israel.

    Captagon yang juga dikenal sebagai “obat jihad”, “Captain Courage”, dan “kokain orang miskin”, dilaporkan turut memicu serangan yang masif pada hari itu. 

    Captagon adalah nama merek obat fenethylline hydrochloride , yang awalnya dibuat pada tahun 1960-an di Jerman Barat untuk mengobati kondisi seperti gangguan pemusatan perhatian, depresi, dan narkolepsi, menurut laporan Insider .

    Obat tersebut akhirnya dilarang pada tahun 1980-an karena “sifatnya yang sangat adiktif,” tambah outlet tersebut, tetapi “perdagangan gelap” Captagon palsu telah berkembang pesat di Timur Tengah sejak saat itu.

    Obat tersebut tetap sangat umum di wilayah tersebut dan “sangat berkembang pesat” di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 

    Versi obat terlarang tersebut merupakan campuran “amfetamin dan teofilin,” dan terkadang dicampur dengan zat lain seperti kafein dan parasetamol, pereda nyeri, menurut laporan Reuters .

    Seperti stimulan lainnya, Captagon membantu mencegah tidur dan rasa lapar sekaligus membuat pengguna lebih fokus. Obat tersebut tetap populer di kalangan pejuang dalam Perang Saudara Suriah dan militan dari ISIS. 

    Sejak setidaknya tahun 2014, Suriah telah dianggap sebagai produsen dan konsumen obat yang signifikan.

    Damaskus membantah kalau mereka terlibat dalam perdagangan Captagon.

    “Namun, narasumber mengatakan produksi dan distribusi obat tersebut “telah menghasilkan miliaran dolar” bagi Bashar al-Assad dan sekutunya kala berkuasa “saat mereka mencari jalur ekonomi,” menurut laporan Al Jazeera. 

    Meskipun obat tersebut tidak memiliki pengakuan nama di luar Timur Tengah, baik Inggris maupun Amerika Serikat telah menyatakan kekhawatiran atas produksinya yang terus berlanjut di Suriah . 

    Mendiang pemimpin Hamas Yahya Sinwar selama pertempuran di Gaza pada waktu yang tidak diketahui. (Tangkapan layar: rekaman Hamas/Al-Jazeera)

    Kemartiran Sinwar

    Oktober lalu, tentara Israel mengumumkan bahwa terbunuhnya pimpinan gerakan Hamas di Jalur Gaza adalah suatu kebetulan.

    “Kami tidak tahu Sinwar ada di sana,” kata juru bicara militer Daniel Hagari saat itu.

    “Awalnya kami mengidentifikasi dia sebagai pria bersenjata di dalam gedung. Dia terlihat mengenakan topeng dan melemparkan papan kayu ke arah pesawat tanpa awak, beberapa detik sebelum dia terbunuh.”

    Pada tanggal 18 Oktober, Hamas menyatakan berduka atas kematian pemimpinnya, Yahya Sinwar, dan mengonfirmasi bahwa ia tewas dalam konfrontasi dengan tentara Israel.

    Hal ini terjadi sehari setelah tentara Israel dan Shin Bet menerbitkan pernyataan bersama yang mengumumkan tewasnya tiga orang dalam operasi yang dilakukan oleh IDF di Jalur Gaza, termasuk Sinwar.

    Israel menganggap Sinwar sebagai arsitek Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilancarkan oleh faksi-faksi Palestina di Gaza terhadap pemukiman Israel dan pangkalan-pangkalan militer yang berdekatan dengan Jalur Palestina pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kerugian besar bagi manusia dan militer Israel, serta berdampak negatif pada reputasi badan keamanan dan intelijen Israel di mata internasional. 

     

    (oln/khbrn/theweek/*)

     
     

  • Studi Terbaru di Jerman: Peningkatkan Angka Kejahatan Tidak Terkait Imigrasi – Halaman all

    Studi Terbaru di Jerman: Peningkatkan Angka Kejahatan Tidak Terkait Imigrasi – Halaman all

    Imigran atau pengungsi di Jerman tidak memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan kejahatan dan tidak ada korelasi antara proporsi imigran di distrik tertentu dan tingkat kejahatan lokal. Analisa tersebut diambil dari statistik kejahatan Jerman terbaru yang dilakukan oleh Institut ifo.

    Lembaga yang berbasis di München itu menganalisis statistik kejahatan nasional terbaru dari 2018 hingga 2023 dan menghubungkannya dengan data di beberapa lokasi terpilih. Lewat studi ini, mereka menunjukkan bahwa meskipun imigran sering muncul dalam statistik kejahatan, hal itu sebenarnya tidak berhubungan dengan negara asal mereka.

    Para migran biasanya tinggal di daerah perkotaan, di mana penduduknya lebih padat, kehidupan malam lebih ramai, dan lebih banyak orang yang beraktivitas di ruang publik sepanjang hari. Akibatnya, tingkat kejahatan di area tersebut memang cenderung lebih tinggi, baik yang melibatkan warga Jerman maupun orang asing. Singkatnya, distrik dengan kejahatan yang tinggi di kalangan imigran juga punya tingkat kejahatan tinggi secara umum, termasuk di antara warga Jerman.

    “Tempat-tempat tersebut meningkatkan risiko adanya pelaku kejahatan di antara penduduk, terlepas dari kewarganegaraannya, karena infrastruktur, situasi ekonomi, kehadiran polisi, atau kepadatan penduduk,” menurut penelitian tersebut.

    Para peneliti juga menemukan alasan lain kenapa imigran lebih sering muncul dalam statistik kejahatan: mereka umumnya berusia muda dan lebih banyak laki-lakinya dibanding penduduk lokal.

    Tapi menurut para peneliti, faktor ini kurang berpengaruh.

    Bertentangan dengan narasi populis yang berkembang di Jerman

    Isu keterlibatan imigran dalam kasus-kasus kejahatan sering menjadi bahan kampanye politik, terutama pada momentum pemilu saat ini. Dalam debat Bundestag baru-baru ini tentang pembatasan imigrasi, Friedrich Merz, kandidat kanselir dari partai konservatif CDU, bahkan mengklaim bahwa “pemerkosaan berkelompok terjadi setiap hari di lingkungan pencari suaka.”

    Pernyataan itu sejalan dengan narasi yang sering disebarkan oleh Partai Alternatif untuk Jerman (AfD), partai sayap kanan ekstrem. Pada awal Februari, Beatrix von Storch dari AfD, dalam wawancaranya dengan penyiar publik Jerman ARD, mengatakan bahwa “setiap hari ada dua pemerkosaan berkelompok, sepuluh pemerkosaan biasa, dan 131 kejahatan kekerasan yang semuanya dilakukan oleh imigran, terutama dari Suriah, Afghanistan, dan Irak, berdasarkan data rata-rata pada enam tahun terakhir.”

    “Statistik kejahatan kita meroket. Kejahatan di kalangan orang asing, kejahatan anak muda, kekerasan migran juga meroket,” kata salah satu pemimpin AfD dan kandidat kanselir Alice Weidel pada tahun 2024. “Pemerkosaan meningkat, kejahatan melibatkan penggunaan pisau meningkat hingga 15.000 kasus pada tahun lalu.”

    Angka-angka tersebut ternyata keliru dan telah dibantah oleh tim pemeriksa fakta media.

    Banyaknya serangan yang melibatkan orang-orang berlatar belakang imigran di München, Aschaffenburg, dan Magdeburg memang memicu munculnya narasi ini. Namun, studi statistik justru menunjukkan gambaran yang sangat berbeda.

    “Bahkan untuk kejahatan kekerasan seperti pembunuhan atau penyerangan seksual, studi ini tidak menemukan adanya korelasi statistik dengan meningkatnya jumlah orang asing atau pengungsi,” kata para peneliti ifo.

    Temuan ini bukan sesuatu yang baru

    Temuan ini sejalan dengan konsensus akademis. “Temuan ini sebenarnya bukan hal baru,” kata salah satu penulis studi, Jean-Victor Alipour, kepada DW. “Ini hanya menegaskan kembali apa yang sudah terbukti, bukan hanya di Jerman, tapi juga di banyak negara lain: tidak ada hubungan sistematis antara imigrasi dan kriminalitas.”

    Menurut Dirk Baier, profesor di Institut Kriminologi dan Pencegahan Kejahatan di Universitas Sains Terapan Zurich ZHAW, keunikan studi ini terletak pada fokusnya terhadap perbedaan regional dan data lokal yang memperkuat kesimpulan serupa.

    “Hingga kini, sebagian besar studi didasarkan pada survei, di mana kami menanyakan kepada anak muda tentang perilaku kriminal yang mereka perbuat. Namun, dalam studi ini, para peneliti menggunakan data kriminal dari seluruh 400 distrik di Jerman dan menganalisis korelasinya,” kata Baier, yang tidak terlibat dalam laporan tersebut, kepada DW.

    Dengan adanya data ini, para peneliti ifo menyatakan bahwa mereka telah menghasilkan analisis yang “lebih adil” dengan membandingkan demografi antar distrik. Studi ini juga mengungkap kesenjangan antara persepsi masyarakat tentang komunitas imigran dan realitas yang sebenarnya.

    “Itu bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga bagaimana tingkat pendidikan imigran sering dipandang rendah, sementara jumlah mereka justru dilebih-lebihkan,” kata Alipour. “Dalam banyak hal, imigrasi dipandang lebih negatif daripada apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh data.”

    Ada banyak faktor yang bisa menjelaskan hal ini, kata Alipour, merujuk pada penelitian yang menunjukkan bahwa media cenderung lebih sering melaporkan kejahatan yang melibatkan imigran dan menyoroti hal tersebut dalam waktu yang lebih lama.

    “Hal itu membuat imigrasi sering dikaitkan dengan ancaman terhadap keamanan,” katanya. “Sekarang, semakin banyak partai politik dan orang-orang yang berusaha memanfaatkan ketakutan ini untuk kepentingan politik.”

    Dirk Baier dari ZHAW dalam keterangannya juga menyebut adanya penelitian lain yanbg menemukan berbagai alasan mengapa imigran lebih sering muncul dalam statistik kejahatan polisi. Misalnya, kasus dengan pelaku dan korban yang sama-sama warga Jerman cenderung lebih jarang dilaporkan dibandingkan dengan kasus di mana pelakunya adalah imigran dan korbannya warga Jerman.

    “Kejadian itu mungkin berkaitan dengan sikap xenofobia, atau mungkin karena dalam beberapa situasi, orang kesulitan menemukan cara lain untuk menyelesaikan konflik—misalnya, karena kendala bahasa,” kata Baier. “Kami tidak tahu pasti, tetapi kemungkinan pelaku imigran muncul dalam statistik memang lebih tinggi.”

    Diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris.

  • 7 Fakta Baru Good Bye Perang Rusia: Putin Buka Suara-Ukraina Kritis

    7 Fakta Baru Good Bye Perang Rusia: Putin Buka Suara-Ukraina Kritis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski Moskow sudah bertemu delegasi dari Amerika Serikat (AS), yang merupakan sekutu dan penyokong utama Kyiv, belum ada tanda-tanda yang jelas kapan peperangan tersebut akan berhenti.

    Sebelumnya, Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Kamis (19/2/2025):

    1. Putin Buka Suara soal Pertemuan AS-Rusia

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan diskusi itu sebagai awalan perdamaian yang baik. Meski belum menghasilkan perjanjian konkret, Putin menyebut pertemuan keduanya membuka kembali keran kerja sama AS-Rusia di berbagai konflik seperti Ukraina dan Timur Tengah.

    “Saya mengidentifikasi beberapa bidang yang berpotensi menjadi kepentingan bersama bagi Moskow dan Washington, termasuk kerja sama di Timur Tengah, khususnya mengenai konflik Israel-Palestina dan situasi di Suriah, serta kolaborasi ekonomi, upaya bersama di pasar energi internasional, dan eksplorasi ruang angkasa. Namun konflik yang sedang berlangsung di Ukraina tetap menjadi fokus utama bagi kedua negara,” ujarnya dikutip Russia Today (RT).

    Putin juga mengalamatkan pernyataan keras kepada sejumlah negara Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang merasa terganggu karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan terkait perang Moskow dan Kyiv. Menurutnya, pembicaraan itu hanya membahas hubungan AS dan Rusia.

    “Apakah ada yang ingin bertindak sebagai perantara antara Rusia dan AS? Tuntutan seperti itu berlebihan. Membangun kembali kepercayaan antara Rusia dan AS sangat penting untuk mengatasi sejumlah masalah mendesak, termasuk menyelesaikan konflik Ukraina,” tambahnya.

    2. Trump Sebut Zelensky Diktator

    Sindiran keras juga dialamatkan Presiden AS Donald Trump. Presiden yang baru dilantik 20 Januari lalu itu bahkan menyebut Zelensky sebagai seorang diktator karena Zelensky tidak dipilih secara demokratis kembali untuk menjadi presiden. Diketahui, pemilihan umum di Ukraina ditunda karena perang.

    “Zelensky membujuk AS untuk menghabiskan US$ 350 miliar dolar, untuk terlibat dalam perang yang tidak dapat dimenangkan. Zelensky menolak untuk menyelenggarakan pemilu, posisinya sangat rendah dalam jajak pendapat Ukraina. Seorang diktator tanpa pemilu, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan memiliki negara lagi,” kata Trump memperingatkan presiden Ukraina itu di akun X resminya.

    Di kesempatan yang berbeda, Trump juga mengatakan bahwa para pemimpin Ukraina itu seharusnya tidak pernah membiarkan konflik dimulai, yang mengindikasikan bahwa Kyiv seharusnya bersedia memberikan konsesi kepada Rusia sebelum mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022.

    “Hari ini saya mendengar, ‘Oh, baiklah, kami tidak diundang.’ Ya, Anda sudah berada di sana selama tiga tahun. Anda seharusnya mengakhirinya tiga tahun lalu,” kata Trump kepada wartawan di kediamannya di Florida. “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda bisa membuat kesepakatan.”

    3. Ukraina Kritis

    Kemajuan di medan perang kembali didapatkan oleh Rusia. Putin mengatakan Rusia telah memasuki Wilayah Sumy di timur laut Ukraina untuk pertama kalinya sejak 2022.

    Berbicara singkat tentang situasi medan perang dengan wartawan di St. Petersburg, Putin menyebut pada Rabu dini hari, para prajurit dari Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-810 “melintasi perbatasan antara Federasi Rusia dan Ukraina dan memasuki wilayah musuh.”

    “Pasukan kami melakukan serangan di semua bagian garis depan,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengunggah video rudal balistik Iskander yang menghantam posisi artileri Ukraina di Wilayah Sumy. Selain itu, ada juga rekaman prajurit infanteri Angkatan Laut Rusia yang menerbangkan pesawat nirawak kamikaze ke parit yang diisi tentara Kyiv.

    4. Trump Sebut Dirinya ‘Juru Selamat’ PD 3

    Presiden AS Donald Trump berpendapat bahwa kemenangan elektoralnya sangat penting dalam mencegah Perang Dunia III (PD3). Ia mengklaim bahwa jika mantan Wakil Presiden Kamala Harris terpilih November lalu, konflik global akan muncul dalam waktu satu tahun.

    Trump menegaskan kembali keinginannya untuk dikenang sebagai pembawa perdamaian dan pemersatu. Ia mengatakan bahwa menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan Ukraina adalah tujuan utama kebijakan luar negerinya.

    “Tidak ada keuntungan bagi siapa pun dalam Perang Dunia III, dan Anda tidak begitu jauh darinya,” kata Trump kepada hadirin. “Jika kita memiliki pemerintahan ini selama satu tahun lagi, Anda akan berada dalam Perang Dunia III, dan sekarang itu tidak akan terjadi.”

    5. Zelensky Tuding Trump

    Presiden Ukraina Zelensky mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah melempar kampanye disinformasi terhadapnya. Hal ini terjadi setelah Trump mengklaim tingkat penerimaan terhadap Zelensky sangat rendah, hingga 4%.

    Dalam pernyataannya, Zelensky mengutip jajak pendapat Ukraina sebagai bukti yang bertentangan dengan skeptisisme Trump tentang tingkat dukungan publik yang dinikmatinya.

    “Pejabat Ukraina menyadari disinformasi ini dan menyadari bahwa itu berasal dari Rusia. Saya menekankan jika ada yang ingin menggantikan saya sekarang, itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    6. Kremlin Bahas Pertemuan Trump-Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari AS, Donald Trump, dapat bertemu pada akhir Februari. Hal ini dikatakan Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dalam pernyataannya, ia menyebut masih ada kendala yang harus diselesaikan mengenai pengaturan pertemuan, yang mungkin memakan waktu lebih lama.

    “Kedua pemimpin itu bisa bertemu bulan ini. Mungkin diperlukan lebih banyak waktu untuk mengatur pertemuan tatap muka pertama antara presiden Rusia dan AS sejak 2021, mungkin. Atau mungkin tidak,” kata Peskov.

    7. Warga Eropa Teriak

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu.

    Dan dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara, termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota.

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya

    (sef/sef)

  • Menteri Ekonomi Iran Terancam Dipecat Gegara Nilai Mata Uang Anjlok

    Menteri Ekonomi Iran Terancam Dipecat Gegara Nilai Mata Uang Anjlok

    Teheran

    Parlemen Iran menerima mosi dari para anggota parlemen yang berupaya memecat Menteri Ekonomi Abdolnaser Hemmati. Upaya pemecatan ini dilakukan saat nilai mata uang nasional negara itu, Rial Iran, mengalami penurunan tajam.

    Di bawah aturan hukum Iran, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025), Hemmati harus hadir secara langsung di hadapan badan legislatif dalam waktu 10 hari untuk mempertahankan rekam jejaknya dalam sidang yang dapat berujung pemecatan dirinya.

    Seorang anggota parlemen untuk wilayah Teheran, Ahmad Naderi, yang juga anggota dewan ketua parlemen mengatakan sebanyak 91 anggota parlemen telah menandatangani mosi tersebut.

    Langkah ini menyusul pembicaraan tertutup yang dilakukan Presiden Masoud Pezeshkian dan Hemmati dengan para anggota parlemen Iran mengenai jatuhnya Rial Iran, yang kehilangan hampir separuh nilainya sejak Pezeshkian menjabat pada Juli tahun lalu.

    Di pasar gelap, mata uang Rial Iran diperdagangkan dengan nilai lebih dari 900.000 per dolar Amerika, dibandingkan dengan kurang dari 600.000 pada pertengahan tahun 2024 lalu.

    Penurunan ini semakin cepat sejak jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu lama Iran, pada 8 Desember tahun lalu.

    Rentetan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) selama beberapa dekade telah memukul perekonomian Iran, dengan inflasi memburuk sejak Washington pada tahun 2018 lalu menarik diri dari perjanjian nuklir penting dengan Teheran.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Presiden Donald Trump, yang kembali ke Gedung Putih pada pertengahan Januari lalu, telah menghidupkan kembali kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang semakin memperketat pembatasan terhadap republik Islam tersebut.

    Pezeshkian telah berjanji untuk mengupayakan kembalinya perjanjian nuklir dan pencabutan sanksi, namun upaya diplomatik sejauh ini belum membuahkan hasil.

    Pada April 2023, para anggota parlemen Iran memecat Menteri Perindustrian Reza Fatemi Amin karena melonjaknya harga mobil.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Jakarta

    Ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi, banyak orang bertanya-tanya mengapa ia memilih negara tersebut sebagai tempat perundingan.

    Trump tidak menyebutkan tanggal pertemuan, tetapi hanya bilang tatap muka dapat terjadi dalam waktu dekat.

    Trump bahkan menyarankan agar Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS, juga berpartisipasi.

    Pernyataan Trump tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah berbincang melalui telepon dengan Putin dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Arab Saudi memuji panggilan telepon antara Trump dan Putin serta kemungkinan soal pertemuan antara keduanya di kerajaan tersebut.

    “Kerajaan menegaskan upaya berkelanjutannya untuk mencapai perdamaian abadi antara Rusia dan Ukraina,” kata pernyataan Kerajaan Arab Saudi.

    Pertemuan delegasi AS dan Rusia

    Delegasi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi. (Reuters)

    Sebelum Trump dan Putin bertemu, kedua pemimpin mengutus delegasi ke Riyadh, Arab Saudi.

    Pertemuan demi mengakhiri konflik “secepat mungkin” terjadi beberapa hari menjelang peringatan tiga tahun dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.

    Amerika Serikat diwakili tiga orang, sedangkan Rusia diwakili dua orang.

    Dari pihak AS terdapat Menteri Luar Negeri, Marco Rubio; Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz; dan Utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Reuters

    Rusia mengutus dua diplomat veteran dan sangat memahami AS, yakni penasihat kebijakan luar negeri Yuri Ushakov serta Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang telah menjabat sejak 2004.

    Keduanya telah membantu Putin di bidang kebijakan luar negeri, khususnya selama tiga tahun perang di Ukraina.

    Reuters

    Adapun Arab Saudi selaku tuan rumah diwakili dua sosok. Mereka akan memulai pertemuan tapi tidak akan menetap di ruangan selagi perundingan berlangsung.

    Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan telah memainkan peran aktif sebagai diplomat utama Saudi tahun ini. Dia telah mengunjungi Lebanon dan Eropa serta menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang bertujuan mencabut sanksi terhadap Suriah.

    Penasihat keamanan nasional Saudi, Musaed al-Aiban, juga telah memainkan peran penting dalam mempromosikan hubungan Saudi dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa.

    Meskipun Putra Mahkota Mohammed bin Salman memimpin kebijakan luar negeri, kedua pria ini selalu berada di sisinya.

    Reuters

    Pertemuan yang dimulai pada Selasa (18/02) diharapkan dapat menemukan solusi yang “berkelanjutan, berkelanjutan, dan dapat diterima bersama”.

    Pertemuan antara Rubio dan Lavrov adalah yang pertama sejak Vladimir Putin meluncurkan apa yang disebutnya “operasi militer khusus” terhadap Ukraina pada 22 Februari 2022.

    Dalam pertemuan di Riyadh, perwakilan Ukraina atau negara Eropa mana pun tidak diundang. Menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ini merupakan “kejutan”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan negaranya tidak akan menerima pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara NATO di Ukraina menyusul pembicaraan tingkat tinggi dengan AS di Arab Saudi.

    “Setiap kehadiran pasukan bersenjata di bawah bendera lain tidak mengubah apa pun. Tentu saja itu sama sekali tidak dapat diterima,” katanya.

    “Hari ini adalah langkah pertama dari perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi penting”, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah pertemuan tersebut.

    Tempat netral

    Negara-negara lain, seperti China dan Uni Emirat Arab, sejatinya sudah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi. (Reuters)

    “Arab Saudi adalah pilihan yang logis untuk pertemuan Trump-Putin karena menyediakan tempat yang netral,” kata Paul Salem, wakil presiden lembaga kajian Middle East Institute di Washington.

    Salem mengatakan bahwa negara Eropa tidak akan bisa menjadi tuan rumah pertemuan Putin-Trump karena sikap Eropa yang kuat dalam perang Ukraina.

    “Secara tradisional, lokasi netral seperti Jenewa akan dipilih untuk pertemuan puncak semacam itu. Namun, hubungan Rusia yang memburuk dengan Swiss dan negara-negara Eropa lainnya kemungkinan telah menyebabkan pilihan alternatif ini,” kata Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Baca juga:

    Ia juga menilai bahwa Arab Saudi berhasil membangun kepercayaan dan kepentingan bersama dengan Putin dan bahwa negara itu bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Pada 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dengan tuduhan kejahatan perang terkait dengan perang Ukraina.

    Analis mencatat bahwa Putin dapat melakukan perjalanan ke Arab Saudi tanpa risiko ditangkap.

    Peran sebagai penengah

    Arab Saudi berpengalaman menjadi penengah dalam pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina. Oleh sebab itu, Saudi memperoleh kepercayaan dari kedua negara.

    EPA-EFE/REX/ShutterstockPutra Mahkota Arab Saudi memainkan peranan penting dalam pembebasan guru Amerika bernama Marc Fogel, menurut sejumlah pejabat AS.

    Dalam pertukaran tahanan baru-baru ini yang difasilitasi oleh Riyadh, Rusia membebaskan guru Amerika bernama Marc Fogel setelah lebih dari tiga tahun ditahan.

    Putra Mahkota Saudi memainkan peran penting dalam mengamankan pembebasannya, menurut utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Arab Saudi juga telah menyambut baik Zelensky dan Putin pada beberapa kesempatan dan telah mendorong perjanjian perdamaian yang langgeng antara kedua negara.

    Arab Saudi bahkan menyelenggarakan pertemuan internasional di Jeddah yang dihadiri sejumlah perwakilan dari beberapa negara.

    Selama kunjungan Putin ke Riyadh pada Desember 2023, MBS menyebutnya sebagai “tamu istimewa dan sangat terhormat di Arab Saudi, baik di tingkat pemerintah maupun publik.”

    Pakar urusan Teluk, Abdullah Baaboud, meyakini bahwa Arab Saudi bercita-cita untuk terlibat dalam upaya mediasi, seperti yang dilakukan Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Arab Saudi, menurutnya, ingin meningkatkan pengaruhnya sebagai pemain regional utama.

    Reuters Saudi Arabia bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sehingga, menurut sejumlah pengamat, Putin bisa ke sana tanpa risiko ditangkap. EPA-EFE/REX/ShutterstockPresiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berkunjung ke Jeddah pada 2023 untuk menghadiri pertemuan Liga Arab ke -32.

    Baaboud berpendapat bahwa menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin dapat bermanfaat bagi Arab Saudi.

    Menurutnya, hal ini membuat Riyadh bisa lebih banyak terlibat dalam kepentingan strategis AS, seperti penandatanganan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara empat negara Arab dan Israel.

    Paul Salem yakin bahwa Trump sangat ingin memperkuat hubungan AS-Saudi karena alasan ekonomi, keuangan, investasi, dan strategis. Dia menilai Trump berminat mengamankan potensi kesepakatan AS-Saudi-Israel di masa mendatang.

    Dr Nidal Choucair, seorang profesor komunikasi strategis, mengatakan bahwa Arab Saudi sangat penting bagi Trump dalam merancang kebijakan Timur Tengah, terutama terkait Israel-Palestina.

    Ia juga menyoroti tekanan AS baru-baru ini terhadap Arab Saudi, terutama setelah usulan Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk merelokasi warga Gaza ke Saudi ditolak Riyadh.

    Faktor minyak bumi

    Amerika Serikat adalah produsen minyak terbesar di dunia. Peringkat selanjutnya diduduki oleh Arab Saudi dan Rusia.

    Karena perang Rusia-Ukraina memengaruhi pasar energi global, para ahli menilai bahwa Arab Saudi berperan dalam menjaga stabilitas harga minyak.

    Arab Saudi adalah produsen minyak terbesar kedua di dunia. (Getty Images)

    Pada Desember 2024, delapan anggota aliansi OPEC+ yang beranggotakan 22 negara pengekspor minyak, termasuk Arab Saudi dan Rusia, memutuskan untuk menunda peningkatan produksi minyak karena jumlah permintaan lebih rendah dari perkiraan. Belum lagi adanya persaingan produksi dari negara-negara non-sekutu.

    Arab Saudi dan Rusia memiliki kepentingan yang sama sebagai produsen minyak utama, kata Abdullah Baaboud. Ia berharap pertemuan puncak Trump-Putin tidak hanya berfokus pada upaya mengakhiri perang di Ukraina, tetapi juga menyentuh harga minyak global dan kerja sama ekonomi.

    “Trump mungkin berupaya mengamankan harga minyak mentah yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan energi Amerika, terutama setelah sebelumnya menyerukan harga yang lebih rendah,” katanya.

    Ia menilai bahwa Trump memprioritaskan produksi bahan bakar fosil daripada energi bersih, sejalan dengan peran Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar kedua di dunia.

    Kepentingan strategis

    Lawatan kenegaraan pertama Trump sebagai presiden pada 2017 adalah ke Arab Saudi, yang meningkatkan status diplomatik global kerajaan tersebut.

    EPA/SAUDI PRESS AGENCY HANDOUTTrump mengatakan Arab Saudi setuju untuk membeli produk AS senilai US$450 miliar pada tahun 2017. Setelah itu, Trump melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden ke Arab Saudi.

    Trump telah mengisyaratkan bahwa perjalanan luar negeri pertamanya dalam masa jabatan keduanya bisa jadi ke Arab Saudi. Dia bahkan telah menetapkan harga untuk perjalanan itu.

    “Jika Arab Saudi ingin membeli produk kami senilai US$450 miliar atau US$500 Saya rasa saya mungkin akan melakukannya,” katanya kepada wartawan di Ruang Oval bulan lalu.

    Beberapa hari kemudian, Putra Mahkota Arab Saudi mengatakan kerajaan itu ingin berinvestasi US$600 miliar di AS selama empat tahun ke depan.

    “Tetapi saya akan meminta Putra Mahkota, yang merupakan orang yang fantastis, untuk membulatkannya menjadi sekitar US$1 triliun,” kata Trump kepada Forum Ekonomi Dunia di Davos tak lama setelah itu.

    “Saya rasa mereka akan melakukannya karena kami telah bersikap sangat baik kepada mereka,” katanya.

    Dr Nidal Choucair yakin bahwa Trump melihat Arab Saudi sebagai mitra strategis dan ekonomi utama.

    Ia juga menunjukkan bahwa Trump berupaya untuk mengamankan peran ekonomi AS yang dominan di Teluk, khususnya setelah mantan presiden Joe Biden mengalihkan fokus ke Asia.

    Trump juga berupaya memperkuat pengaruh AS di Arab Saudi dan kawasan yang lebih luas sebagai bagian dari persaingan strategis Washington dengan China, menurut Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Walau Arab Saudi telah dikritik karena catatan hak asasi manusianya, baik Abou Diab maupun Choucair berpendapat bahwa reformasi terkini di kerajaan tersebut, seperti penghapusan polisi agama atau mengizinkan perempuan mengemudi, telah memperbaiki citra globalnya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh potensi tekanan politik pemerintahan Trump.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mahfud MD Kecam Wamenaker Minta WNI yang Mau Ke Luar Negeri Tak Usah Kembali: Itu Jawaban Jahat! – Halaman all

    Mahfud MD Kecam Wamenaker Minta WNI yang Mau Ke Luar Negeri Tak Usah Kembali: Itu Jawaban Jahat! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengecam pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel yang mempersilahkan warga negara Indonesia di luar negeri tak usah kembali.

    Sebagai informasi, pernyataan Noel tersebut menjawab ramainya tagar #KaburAjaDulu yang beredar di media sosial (medsos).

    Mahfud mengatakan tanggapan Noel tersebut adalah pernyataan jahat.

    Menurutnya, munculnya tagar #KabuarAjaDulu menjadi koreksi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia.

    Mahfud mengatakan tagar tersebut adalah wujud WNI yang sebenarnya ingin mencari keadilan di negara lain lantaran dianggap tidak memperolehnya di Tanah Air.

    “Oleh sebab itu, harus dimaknai begini #KaburAjaDulu itu ya orang mencari keadilan (yang) susah di dalam negeri.”

    “Jangan dijawab dengan mengatakan ‘ya sudah kabur aja, nggak usah kembali, mau ngapain lu’. Itu pernyataan atau jawaban yang sangat jahat!” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (18/2/2025).

    Mahfud mengungkapkan adanya tagar tersebut sebenarnya baik karena masyarakat tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah meski dinilai kondisi negara sedang tak baik-baik saja.

    Padahal, jika kondisi tersebut terjadi di negara lain, Mahfud mengatakan pemerintahan bisa digulingkan oleh rakyat.

    “Di negeri lain, diusir pemerintahannya. Di Suriah, di Tunisia, (pemerintahan) diusir semua.”

    “Nah, kita aja mau cari hidup malah nggak boleh pulang. Itu jawaban (Noel) yang tidak bijaksana,” tegas mantan Ketua MK tersebut.

    Lebih lanjut, Mahfud meyakini bahwa nasionalisme dari masyarakat bisa luntur ketika pemerintahannya tidak memberikan keadilan.

    Sehingga, imbuh Mahfud, tagar #KaburAjaDulu menjadi hal lumrah muncul di masyarakat lantaran tidak memperoleh keadilan.

    “Nasionalisme seperti itu bisa luntur secara perlahan-perlahan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh, kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh.”

    “Orang akan luntur, untuk apa nasionalisme semacam ini. Saya kabur aja ke luar negeri,” pungkasnya.

    Wamenaker Tak Mau Ambil Pusing soal #KaburAjaDulu

    Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer tak mau ambil pusing soal tagar #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong WNI untuk bekerja di luar negeri.

    Noel justru mempersilahkan WNI yang ingin berkarier di luar negeri tidak perlu kembali ke Indonesia.

    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa, dikutip dari Kompas.com.

    Noel enggan berkomentar lebih jauh soal munculnya tagar tersebut.

    Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak memedulikan tagar atau seruan itu. 

    “Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” ujar Noel.

    Namun perbedaan pernyataan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassrieli.

    Dia menilai munculnya tagar tersebut menjadi tantangan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat.

    “Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. 

    Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka. 

    Yassierli pun tak masalah apabila WNI ingin bekerja di luar negeri lalu kembali ke Indonesia demi membangun negeri. 

    “Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” ujar Yassierli. 

    “Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” sambungnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

     

  • Negara yang Tak Sadar Penegak Hukumnya Disasar

    Negara yang Tak Sadar Penegak Hukumnya Disasar

    MEDAN – Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tak ada kecolongan dalam peristiwa bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Polisi pun mengaku begitu. Segala klaim boleh saja dikatakan. Masalah kecolongan atau tidak, sebaiknya kita nilai sendiri berdasar kronologi dan analisis terhadap peristiwa.

    Ditemui wartawan di Sentul International Convention Center (SICC), Mahfud mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin. Mahfud juga menolak istilah kecolongan yang banyak digunakan untuk menggambarkan peristiwa ini.

    “Pencegahan sudah kita lakukan. Ada intelijen, informasi. Kalau tak ada pencegahan, makin banyak kayak gini,” kata Mahfud.

    Seperti Mahfud, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, personel kepolisian di Mapolrestabes Medan telah melakukan penjagaan sesuai prosedur tetap (protap). Namun, kenyataannya pelaku tetap berhasil menyusup.

    Pernyataan Dedi sendiri yang menggambarkan proses penyusupan oleh pelaku peledakan bom. Menurut Dedi, pelaku memanfaatkan keramaian di Mapolrestabes Medan yang tengah menerima banyak permohonan penerbitan SKCK.

    “Sudah dilakukan pemeriksaan semuanya. Termasuk barang-barang yang dibawa, sudah dicek,” kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 13 November.

    “Kebetulan saat itu ada beberapa kegiatan kepolisian dan masyarakat yang akan buat SKCK yang bersama-sama masuk (ke Mapolrestabes). Momen itu dimanfaatkan pelaku untuk menyusup,” tambah Dedi.

    Peledakan bom di Mapolrestabes Medan (Istimewa)

    Pelaku diketahui meledakkan diri ketika para personel kepolisian baru saja menyelesaikan apel pagi sekitar pukul 08.45 WIB. Pelaku masuk melalui pintu depan Mapolrestabes Medan.

    Ia berjalan sejauh 30 hingga 50 meter menuju Kantor Bagian Operasi Polrestabes Medan untuk kemudian meledakkan diri.

    Pengamat terorisme, Harits Abu Ulya mempertegas narasi yang menyebut negara, khususnya kepolisian telah kecolongan.

    “Kali ini publik bisa saja mengkritisi aparat kecolongan. Alasannya cukup rasional. Sudah banyak yang ditangkap dalam beberapa bulan terakhir, tapi masih juga ada aksi teror,” kata Harits, dihubungi VOI, Rabu, 13 November.

    Penangkapan berujung dendam

    Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan kepolisian telah melakukan upaya maksimal mencegah tindak terorisme. Memang, sejak penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto, polisi terus menangkap sejumlah terduga teroris.

    Terakhir, kemarin, Selasa, 12 November, polisi menangkap seorang terduga teroris berinisial WJ alias Patria alias Dwi satu hari sebelum ledakan. WJ ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

    Sosok terduga teroris itu disebut-sebut merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Bahkan, pria itu merupakan angkatan pertama dalam pelatihan perang dalam kelompok terorisme tersebut.

    WJ juga diketahui memiliki kemampuan merakit bom. Ia pernah mengikuti perang di Suriah bersama Doktor Azahari tujuh tahun silam. “Pada tahun 2012 (WJ) mengikuti perang di Suriah bersama Azahari dan kemudian menjalin hubungan juga dengan FSA atau Free Syria Army,” kata Dedi.

    Kemudian, WJ juga disebut pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara. Mulai dari Filipina, Uni Emirat Arab, Sri Lanka dan Hong Kong. Dalam penangkapan, beberapa barang butki berupa beberapa anak panah, alat-alat elektronik dan alat komunikasi disita.

    “Alat komunikasi ini masih didalami apakah akan digunakan juga untuk rangkaian untuk merakit bom masih kita dalami juga,” terang Dedi.

    Di satu sisi, perlu barangkali mengapresiasi upaya pencegahan lewat penangkapan-penangkapan ini. Namun, di sisi lain, berbagai penangkapan ini juga yang memperkuat fakta bahwa polisi kecolongan.

    Tak sadar mereka disasar

    Pertimbangannya sederhana. Polisi telah lama jadi musuh sekaligus sasaran utama teroris. Dan penangkapan-penangkapan yang kian masif, secara otomatis meningkatkan risiko serangan bagi Korps Bhayangkara. Polisi seharusnya tahu itu.

    Menurut Harits Abu Ulya, bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan memiliki pola yang sama secara motif: dendam. Namun, Harits tak dapat berspekulasi soal asal-usul pelaku teror.

    “Mungkin terkait dengan tindakan polisi sebelumnya terhadap kawanan mereka. Dianggap menjadi penghalang tujuan dan misi mereka atau dianggap telah berbuat tidak manusiawi terhadap kawan mereka yang tertangkap,” kata Harits.

    Peledakan bom di Mapolrestabes Medan (Istimewa)

    Polisi nampaknya perlu meningkatkan kesadaran bahwa mereka adalah sasaran utama aksi terorisme. Berbagai peristiwa seakan melegitimasi pandangan ini.

    “Dendam telah menjelma menjadi ideologi yang menstimulasi aksi teror dari beberapa person atau entitas. Dendam menjadi determinasi, plus dibumbui dengan doktrin teologi yang beku, bersenyawa untuk menghasilkan legitimasi aksi nekat teror,” Harits.

    Pengamat terorisme lainnya, Al Chaidar menuturkan pandangan yang sama. Menurutnya, polisi sebagai penegak hukum wajib sadar diri bahwa mereka adalah musuh kriminalisme. Jangankan untuk teroris.

    Bagi pelaku kejahatan jalanan dan narkoba saja, polisi adalah musuh terbesar. “Jadi, memang harusnya polisi lebih sigap lagi. Dan lebih kencang lagi melakukan penindakan dan penangkapan,” kata Chaidar dihubungi VOI.

  • Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei – Halaman all

    Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei – Halaman all

    Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei

    TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan kembali selama konferensi pers pada 17 Februari bahwa Teheran sedang berhubungan dengan otoritas baru di Suriah. 

    Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pihaknya sedang memantau situasi dan akan mengambil langkah lebih lanjut berdasarkan kinerja pemerintahan baru.

    “Fakta bahwa kami mengumumkan bahwa kami berhubungan melalui teman-teman dan partai-partai berkuasa di Suriah bukanlah hal baru,” kata juru bicara Ismail Baghaei. 

    “Pembahasan ini telah menjadi agenda sejak berdirinya pemerintahan Suriah. Kami telah melakukan kontak dengan berbagai negara dan pelaku, baik di Suriah maupun di tingkat regional, untuk memahami dan menganalisis situasi di Suriah dan di tingkat regional,” imbuh Baghaei. 

    “Di sisi lain, kami mencoba melakukan penilaian terhadap langkah-langkah tepat yang perlu diambil dalam kerangka diskusi bilateral,” lanjutnya. 

    “Posisi kami terhadap Suriah tidak dapat diubah. Nasib rakyat Suriah harus ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri dan tanpa campur tangan asing yang merusak. Suriah yang stabil dan aman, bebas dari terorisme dan ekstremisme kekerasan, merupakan kepentingan kawasan dan semua negara di kawasan tersebut,” lanjut juru bicara itu.

    Seraya menambahkan bahwa Iran “memantau dengan saksama perkembangan dalam diskusi bilateral, dan pada saat yang sama, kami tidak terburu-buru dan kami membuat keputusan mengenai langkah-langkah yang perlu kami ambil berdasarkan kinerja pihak-pihak yang berseberangan.” 

    Sejak jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, mantan afiliasi Al-Qaeda Hayat Tahrir al-Sham (HTS) telah mengambil alih kendali atas Suriah. 

    Pemimpinnya, Ahmad al-Sharaa – sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani – ditunjuk sebagai presiden transisi negara tersebut, sementara beberapa pemimpin dan pejabat kelompok ekstremis lainnya telah ditunjuk ke posisi puncak. 

    Pemerintahan baru di Suriah telah melancarkan kampanye kekerasan terhadap kaum minoritas, khususnya komunitas Alawite, dengan dalih untuk menumpas sisa-sisa pemerintahan sebelumnya. Ratusan orang telah terbunuh, ditahan, atau disiksa. 

    Rusia juga telah menjalin kontak erat dengan pemerintah baru Suriah. “Rusia kemungkinan akan mengurangi kehadiran militernya di Suriah,” kata Bloomberg mengutip sumber yang terpercaya pada hari Senin. 

    Laporan tersebut muncul setelah ketidakpastian baru-baru ini mengenai nasib pangkalan militer Moskow di Suriah. 

    “Moskow hampir mencapai kesepakatan dengan pemerintah baru Suriah yang akan memungkinkannya mempertahankan sejumlah staf dan peralatan di negara tersebut,” tambahnya. 

    Laporan dari bulan Desember menunjukkan bahwa Moskow telah berkomunikasi dengan pejabat di Damaskus untuk mempertahankan pangkalan militernya di Suriah, terutama pangkalan udara utama Hmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia dan pangkalan angkatan laut Tartous.

    Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Sharaa melalui telepon pada 12 Februari. 

    “Kedua belah pihak melakukan pertukaran pandangan yang substantif mengenai situasi terkini di Suriah,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Kremlin. “Pihak Rusia menekankan posisi berprinsipnya dalam mendukung persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial negara Suriah.”

    Baik Rusia maupun Iran memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah sebelumnya melawan kelompok-kelompok ekstremis selama perang 14 tahun yang didukung AS dan Turki melawan Suriah. 

    “Iran tidak menyembunyikan fakta bahwa ada komunikasi antara negara itu dan otoritas baru di Suriah, dan negara itu tetap pada pendiriannya tentang hak rakyat Suriah untuk menentukan nasib mereka dan bentuk rezim mereka. Sikap ini telah berlaku sejak awal krisis. Dan dalam fase keterlibatan, semua pihak adalah mitra,” tulis jurnalis Lebanon Khalil Nasrallah.

    “Namun, warga Suriah harus menyadari siapa yang mencampuri urusan mereka. Apa yang dilakukan Amerika di negara mereka, dan apa yang dilakukan entitas pendudukan Israel di wilayah selatan negara mereka?! Selain itu, beberapa negara regional juga,” lanjutnya.

    Sejak jatuhnya pemerintahan Assad, Israel dengan cepat memperluas pendudukannya di Suriah, menyapu wilayah selatan negara itu dan melancarkan kampanye serangan udara dan penyerangan yang merusak. 

    Tel Aviv telah berjanji untuk mempertahankan kehadirannya yang tidak terbatas di Suriah selatan. 

     

    SUMBER: THE CRADLE